humum lingkungan

JADUAL PERKULIAHAN HUKUM LINGKUNGAN

POKOK BAHASAN WAKTU / TATAP MUKA

1. PENDAHULUAN 2

2. PERIZINAN 1

3. HUBUNGAN HUKUM LINGKUNGAN & HAN 1

4. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 2

5. AMDAL 1

6. UJIAN TENGAH SEMESTER

7. PENCEMARAN,PERUSAKAN &

PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN 2

8. PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN 3

9. KAPITA SELEKTA 2

10. UJIAN AKHIR SEMESTER

JUMLAH TATAP MUKA 16

________________________________________________________

11071933 - 12102008

HUKUM LINGKUNGANWIDYAWATI BOEDININGSIH,SH.,MH.

BAB IPENDAHULUAN

A. PENGANTAR

1.SEJARAH HUKUM LINGKUNGAN

Hukum Lingkungan adalah merupakan satu bidang ilmu yang relatif baru berkembang,di Universitas Narotama Mata Kuliah Hukum Lingkungan ini baru diberikan pada Tahun l995 / l996.

Hukum Lingkungan merupakan bidang Study yang terus berkembang,yang mengkuti perkembangan masyarakat dan obyek yang dipelajaripun mengalami perubahan dari waktu ke waktu, baik dalam scope Nasional,Regional maupun Global, dan semua itu menuntut pembaharuan di dalam berbagai peraturannya yang tentunya semakin rumit. Disamping itu materi Hukum Lingkungan merupakan disiplin ilmu yang menarik,meskipun baru, dan sangat penting sekali, mengingat perananya dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan yang semakin parah.

Hukum Lingkungan adalah merupakan disiplin ilmu hukum yang mempunyai ruang lingkup yang sangat komplek,artinya pengkajian hukum Lingkungan pendekatannya tidak cukup dilakukan melalui satu aspek hukum saja,melainkan dengan multi diplinner.Hukum Lingkungan dapat dimasukkan kedalam berbagai aspek hukum yang ada,sehingga Hukum Lingkungan tidak dapat dimasukkan kedalam salah satu bidang hukum berdasarkan pada pembagian hukum klasik yang ada.

Sebagai Hukum yang multidisipliner, maka ada 3 aspek di dalam Hukum Lingkungan, yaitu : Aspek Perdata, Aspek Pidana dan aspek Administrasi.

Pembahasan Hukum Lingkungan dimulai dengan sejarah perkembangannya yang dimulai dari Revolusi Industri 1899 dengan berbagai peraturan yang ada setelah lahirnya revolusi tersebut,yang dalam sejarahnya mempunyai andil yang sangat besar bagi perkembangan Hukum Lingkungan itu

2 sendiri, yang kemudian dilanjutkan dengan sejarah perkembangan Hukum Lingkungan Regional yang berkembang cukup berarti, kemudian dilanjutkan dengan tonggak yang bersejarah di abad XX,yaitu dengan tercetusnya gagasan cemerlang dari masyarakat Internasional yang diprakasai oleh United Nations atas usul dari wakil swedia,yang duduk di dewan ECOSOC,yang kemudian diselenggarakan conferensi tentang Lingkungan Hidup yang kemudian dikenal dengan United nations Conference on The Human Environment 1972,yang kemudian dikenal DEKLARASI STOCKHOLM 1972.

Dalam hubungaannya dengan sejarah perkembangan hukum lingkungan maka secara khusus juga dibahas mengenai sejarah perkembangan Hukum Lingkungan Nasional yang dimulai dari ikut sertanya Indonsia di dalam Konferensi yang diselenggarakan oleh PBB,kemudian meraitifikasikannya kedalam peraturan perundang-undangan yang ada di negara tercinta,selain itu kita juga melihat peraturan yang ada sebelumnya, yaitu peraturan yang ada pada Zaman Hindia Belanda dan peraturan perundang-undangan yang ada pada masa pendudukan Jepang.

Hukum Lingkungan merupakan bidang ilmu yang masih muda, yang perkembangannya baru terjadi pada dua dasawarsaa akhir-akhir ini.Apabila dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai aspek lingkungan,maka panjang atau pendeknya sejarah tentang peraturan tersebut tergantung dari apa yang dipandang sebagai environmental concern.

Didalamnya juga akan dibhas juga adanya kaitan erat atau adanya hubungan yang erat antara Hukum Lingkungan dengan Hukum Adminsitrasi Negara, terutama di dalam masalah Perizinan .Perizinan ini adalah merupakan bagian yang sangat penting.

2. HUBUNGANNYA DENGAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARAAda 2 pendapat yang menyatakan , bahwa :

1. Hukum Lingkungan adalah Hukum yang berhubungan dengan Lingkungan alam dalam arti yang seluas-luasnya.

2. Ruang Lingkupnya berkaitan dan ditentukan oleh Ruang lingkup pengelolaannya .

3

B .LINGKUNGAN HIDUP :

Ada 2 macam Lingkungan Hidup, yaitu Lingkungan Hidup Biosfer dan Lingkungan Hidup Buatan.Lingkungan Biosfer adalah Lingkungan yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang terdiri dari Lingkungan Manusia, Hewan dan Tumbuhan.Sedangkan Lingkungan Manusia itu terdiri dari Lingkungan Fisik,Lingkungan Biologis dan Lingkungan Sosial.Sedangkan Lingkungan Hidup Buatan adalah Suatu keadaan / Lingkungan yang dibuat berdasarkan hobby atau kesenangan atau profesi .

Adapun yang dimaksud dengan Lingkungan Hidup Fisik adalah Segala sesuatu disekitar kita yang berbentuk benda mati., sedangkan Lingkungan Hidup Biologis adalah segala Sesuatu yang berada disekitar manusia, yang berupa organisme hidup lainnya,selain dari manusia itu sendiri, sedang yang dimaksud dengan Lingkungan Hidup Sosial adalah manusia –manusia lain yang berada disekitar kita .30122008 – pjws 1>. PENYEBAB LINGKUNGAN HIDUP

1..Population - Kependudukan 2. Poverty - Kemiskinan 3. Pollotion - Kerusakan 4. Policy / Politic - Kebijakan2>.DEFINISI LINGKUNGAN HIDUP a>.Prof.Emil Salim :

Sebagai suatu benda,kondisi,keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia . b> Prof.Munajat Danusaputro,SH : Segala benda dan daya serta kondisi,termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya,yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya . c> Prof.Otto Soemarwoto

Jumlah semua benda,kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita . 4

d> Rumusan UU No.4 Tahun l982 { Pasal 1( 1 ) }Kesatuan dengan Semua benda,daya keadaan dan Mahluk hidup

termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungaan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainnya . e> .Rumusan UU No.23 Tahun l997 { Pasal l ( l ) }

Kesatuan ruang dengan semua benda,daya keadaan dan Mahluk hidup ,termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungaan perikehidupaan dan kesejahteraan manusia serta Mahluk hidup lainnya .3> LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA

Menurut UU No.4 Tahun l982, didalam Pasal 2 dinyatakan bahwa :”Lingkungan Hidup Indonesia berdasarkan Wawasan Nusantara mempunyai Ruang lingkup yang meliputi : Ruang,tempat negara Republik Indonesia, melaksanakan kedaulatan,hak berdaulaat sert a Yuridiksinya “1701-0203-1404

Sedangkan menurut UU No.23 Tahun l997, dinyatakan di dalam Pasal 2 nya,yaitu :”Ruang Lingkup Indonesia meliputi Ruang,tempat negara kesatuan Republik Indonesia yang berwawasan Niusantara dalam melaksanakan Kedaulatan,hak berdaulat dan Yuridiksinya “

4> HUBUNGAN LINGKUNGAN HIDUP DENGAN PEMBANGUNAN

- Merupakan satu hal yang kontroversiil .Mengapa ?\ - Banyak permasalahan yang ditimbulkan dari adanya

hubungaan Antara lingkungan hidup dengan pembangunan.

- Policy Pemerintah untuk menjaga agar adanya kesinambungan dan Keserasian serta keseimbangan antara Pembangunan dengan Lingkungan hidup, maka Pemerintah mencanangkan suatu Policy yaitu : “ Pembangunan yang berwawasan Lingkungan “

C. TUGAS DAN LATIHAN1> Dari uraian yang terdapat di hal 2, dikemukakan adanya Hubungan antara Hukum Lingkungan dengan Hukum Administrasi Negara,darimana Sdr bisa Menyimpulkan bahwa diantara ke dua Mata Kuliah tersebut terdapat hubungan di dalamnya ? 5

Jelaskan dengan singkat ! Bagaimana dengan di Indonesia ? 2>Dari Definisi yang dikemukakan olh para pakar yang ada di halaman 3, Apa yang dapat sdr Simpulkan tentang Apa yang dimaksud dengan Lingkungan Hidup ?3> Dari hal 3, tentang Lingkungan Hidup di Indonesia, Kesimpulan apakah Yang dapat Sdr Tarik dari Rumusan kedua Peraturan Perundangan tersebut.!4>Bagaimana Dampak yang ditimbulkan dari adanya hubungan antara Pembangungan dengan Lingkungan Hidup tersebut diatas ? Jelaskan

Dengan singkat ! 5> TUGAS : Buatlah Makalah tentang : 1. Kaitan antara Lingkungan Hidup dan Pembangunan, dampaknya dan sebagainya 2.Manusia adalah sebagai salah satu faktor yang menentukan Lingkungan Hidup ( Dikumpulkan pada Ujian Tengah Semester ) Dari Uraian tentang Lingkungan Hidup,jawablah pertanyaan dibawah ini :

6> Dari kesimpulan tsb di atas,Bagaimanakah posisi dan peran manusia Dalam hal lingkungan hidup.?7> Bagaimana Hubungan antara Penyebab yang satu dengan penyebab Yang lainnya.?

D.SUMBER BACAAN

Koesnadi Hardjasoemantri,SH.,Prof.,Hukum Tata Lingkungan,Gajah Mada University Press,Yogyakarta,l999.Moenadjat Danusaaputro,Hukum Lingkungan,Buku I s./d V,Bina Cipta,Jakarta, l982Siti Sundari Rangkuti,Prof.Hukum dan Lingkungan Nasional ,Airlangga University Press, Surabaya,2005

12102008

BAB IIP E R I Z I N A N

A.PENGERTIAN ( VERGUNNING )

Tidaklah mudah untuk memberikan definisi apa yang dimaksud dengan perizinan.Hal ini disebabkan karena antara para pakar tidak terdapat persesuaian paham,masing-masing melihat dari sisi berlainan terhadap obyek yang didefinisikannya.

Menurut Sjahchran Basah ,Izin adalah : “Perbuatan Hukum Administrasi Negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkreto berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan “.Sedang Menurut E.Utrecht mengatakan bahwa bilamana pembuat peraturan umumnya tidak melarang suatu perbuatan,tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret,maka keputusan Administrasi Negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin.Sedangkan menurut Bagir Manan , Izin berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang .Menurut NM Spelt & JBJM Ten Berger membagi menjadi dua yaitu :

a>Dalam Arti Luas ------“Adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundang-undangan “

b>Dalam Arti Sempit -------“Pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin Pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat Undang- undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk “

1.UNSUR-UNSUR :Berdasarkan pada uraian tsb diatas,dapat disebutkan bahwa

yang dimaksud dengan izin adalah :Perbuatan Pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-Undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkret

7

menurut prosedur dan persyaratan tertentu. Dari pengertian tersebut maka ada beberapa unsur yang terdapat di dalamnya.2.BENTUK DAN ISI IZIN

Sesuai dengan sifatnya,yang merupakan bagian dari keputusan,sehingga izin dibuat dalam bentuk tertulis.Sebagai keputusan yang tertulis,secara umum memuat hal-hal sebagai berikut : a> Organ yang berwenang b> Yang dialamatkan c> Dictum d> Ketentuan-ketentuan,pembatasan-pembatasan dan syarat-syarate>Pemberian Alasanf>Pemberitahuan-pemberitahuan tambahan.

3. FUNGSI DAN TUJUAN PERIZINANIzin Merupakan instrument Yuridis yang digunakan oleh

Pemerintah untuk mempengaruhi para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkannya guna mencapai suatu tujuan konket.

Mengenai Tujuan Perizinan,hal ini tergantung pada kenyataan konkret yang dihadapinya.Keragaman peristiwa konkret menyebabkan keragaman pula dari tujuan izin itu, yang secara umum dapat disebutkan sebagai berikut :

a>Keinginan mengarahkanb>Izin mencegah bahaya bagi lingkunganc>Keinginan untuk melindungi Obyek-obyek tertentud>Izin hendak membagi benda-benda yang sedikite>Izin memberikan pengarahan,dengan menyeleksi orang – orang dan aktivitas-aktivitas, setelah memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu.

B.TUGAS DAN LATIHAN 1.Kesimpulan yang dapat Sdr simpulkan mengenai Perizinan dari Definisi para Pakar tsb ? 2.Sebutkan Unsur-unsur dari Perizinan ! 3. TUGAS : a> Cari salah satu Bentuk Perizinan

b> Cari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Masalah Perizinan. 8 C.SUMBER BACAAN :

Ridwan HR,Hukum Administrasi Negara,PT Raja Grafindo Persada,Jakarta,2006

Philipus M Hadjon,Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia,Gajah Mada UniVersity Press,Yogyakarta,2005

0813-0148-01701-02032008

BAB III

HUKUM LINGKUNGAN

A. SEJARAH HUKUM LINGKUNGAN

1. SEJARAH LINGKUNGAN HIDUP s/d HUKUM LINGKUNGAN

SEJARAH 1.DARI KESADARAN MASYARAKAT

LINGKUNGAN HIDUP

Diawali pada Zaman Mesopatamia Kuno

( Irak Sekarang )

Revolusi Insdustri

( Abad XIX – XX )

TAHUN 1972

TAHUN 1982

TAHUN 1992

TAHUN 2002

TAHUN 2012

2.DARI AKADEMISI

9

10

PENGERTIAN HUKUM LINGKUNGANBeberapa pakar Hukum Lingkungan,antara lain Prof.Siti Sundari

Rangkuti,SH.; Prof.Koesnadi Hardjaasoemantri,SH dan Prof.Moenadjat Danusaputro,SH memberikan batasan tentang Pengertian dari Hukum Lingkungan.Menurut pendapat dari para pakar tersebut diatas, yang dimaksud dengan Hukum Lingkungan adalah : a> Prof.Siti Sundari Rangkuti,SH,

“Hukum Lingkungan itu menyangkut penetapan nilai-nilai yaitu nilai-nilai Yang sedang berlaku dan diperlakukan dimasa mendatang.Hukum Lingkungaan disebut juga dengan Hukum Tata Lingkungan.”b.Prof.Koesnadi Hardjasoemantri,SH

Menurut Prof Koesnadi Hardjasoemantri, membedakannya menjadi:Hukum Lingkungan dan Hukum Tata Lingkungan.

Yang dimaksud dengan Hukum Lingkungan adalah “MerupakanKeseluruhan peraturan-peraturaan atau hukum yaang mengatur aspek- aspek lingkungan dan perkembangannya,sejalan dengan perkembangan atau kemajuan yang telah dicapai oleh umat manusia.”

Sedangkan yang dimaksud dengan Hukum Tata Lingkungan adalah” Hukum yang mengatur penataan lingkungan guna mencapai keselarasan lingkungan hubungan antara manusia dan lingkungan hidupnya, baik lingkungan hidup manusia maupun lingkungan hidup sosial.c.Prof.Moenadjat Danusaputro,SH

Menurut Beliau Hukum Lingkungan dibagi menjadi 2, yaitu : Hukum Lingkungan Klasik dan Hukum Lingkungan Modern.

Hukum Lingkungan Modern merupakan hukum yang menetapkan ketentuan-ketentuan dan norma guna mengatur tindak perbuatan

manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakannya serta kemerosotanya dan untuk menjamin kelestarian mutunya agar dapat secara langsung dan terus menerus dapat digunakan oleh generasi yang akan datang .

Sedangkan Hukum Lingkungan Klasik adalah merupakan Hukum yang mengatur mengenai penggunaan lingkungan semata oleh manusia yang berorientasi pada pemanfaatan lingkungan tanpa memberikan perlindungan terhadap lingkungan .

3.RUANG LINGKUP HUKUM LINGKUNGAN Selain mempunyai Hubungan dengan Hukum Administrasi

Negara, Hukum Lingkunganpun mempunyai Hubungan dengan Hukum Kesehatan Lingkungan (Milieuhygiene Recht ), Hukum Perlindungan Lingkungan ( Milieubescheermings Recht), dan Hukum Tata Ruang.( Ruimtelijk ordeningsrecht ).

Hukum Kesehatan adalah Hukum yang berhubungan dengan kebijaksanan di bidang kesehatan lingkungan, dengan pemeliharaan kondisi air,tanah dan udara serta dengan pencegahan kebisingan.Kesemuanya ini ada hubungannya dengan latar belakang perbuatan manusia yang diserasikan dengan lingkungan .

Hukum Perlindungan Lingkungan tidak mengenai satu bidang kebijaksanaan, akan tetapi merupakan kumpulan dari berbagai peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan yang berkaitan dengan lingkungaan biotis dan sampai batas tertentu juga dengan lingkungan anthoropogen.

Hukum Tata Ruang adalah Hukum yang berhubungan dengan kebijaksanaan tata ruang, diarahkan kepada tercapainya atau terpeliharanya penyesuaian timbal balik yang terbaik antara ruang dan kehidupan masyarakat.

Disamping itu terdapat bidang-bidang hukum lainnya yang berhibungan dengan lingkungan fisik, seperti Hukum Agraria dan sebagainya .

Dari uraian tersebut diatas, maka menurut Prof.Koesnadi bahwasannya Hukum Lingkungan di Indonsia,dapat meliputi beberapa aspek yaitu :1.Hukum Tata Lingkungan 2.Hukum Perlindungan Lingkungan

3.Hukum Kesehatan Lingkungan 4.Hukum Pencemaran Lingkungan (dalam kaitanya dengan pencemaran oleh industri dan sebagainya )5.Hukum Lingkungan Transnasional / Internasional (dalam kaitanya dengan Hukum Antar Negara )6.Hukum Sengketa Lingkungan ( dalam kaitannya dengan misalnya penyelesaian masalah ganti kerugian dan sebagainya )

Aspek-aspek diatas dapat ditambah denga aspek-aspek lainnya, sesuai dengan kebutuhan perkembangan pengelolaan lingkungaan hidup di masa-masa yang akan datang .

Hukum Lingkungan dapat kita bagi dalam tiga hal, yaitu :1,Hukum Lingkungan Nasional 12 2.Hukum Lingkungan Trans Nasional3.Hukum Lingkungan Internasional.

B.TUGAS DAN LATIHAN-LATIHAN1. Apa yang dapat Sdr simpulkan dari pendapat ke 3 pakar tersebut diatas, Mengenai Hukum Lingkungan ? Menurut Sdr..Apa Hukum Lingkungan itu ?2. Apa kaitan antara Lingkungan Hidup dengan Hukum Lingkungan ?3. Mengapa Hukum diperlukan di dalam masalah Lingkungan Hidup ?Jelaskan Dengan Singkat !4. Sebutkan perbedaan Hukum Lingkungan Klasik dan Hukum

LingkunganModern !

5. Mengapa Kesadaran Masyarakat khususnya Masyarakat Internasional baru timbul Pada Era l972 ? Bagaimana dengan Masyarakat dan Pemerintah Indonesia ? Jelaskan dengan singkat !

6. Uraikan dengan singkat,Bagaimanakah Sejarah Perjalanan Lingkungan

Hidup dari masyarakat sampai akhirnya jadi perhatian dunia ilmuwan / dari Akademisi !

7. Apakah ada korelasi antara Ekositem dengan Ekologi ? Jelaskan dengan singkat Jawaban Sdr !

8. Mengapa Masalah Lingkungan merupakan masalah yang amat penting ? terutama apabila dikaitkan dengan kehidupaan kita sebagai manusia ?Jelaaskan dengan singkat Jawaban Sdr !

C. SUMBER BACAAN :

Koesnadi Hardjasoemantri,SH.,Prof.,Hukum Tata Lingkungan,Gajah Mada University Press,Yogyakarta,l999.Moenadjat Danusaaputro,Hukum Lingkungan,Buku I s./d V,Bina Cipta,Jakarta, l982Siti Sundari Rangkuti,Prof.Hukum dan Lingkungan Nasional ,Airlangga University Press, Surabaya,2005

0831-0148-wtks0831-0148-02031996

BAB IVPERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A.LANDASAN PENGELOLAANa. Landasan Konstitusionalb. Landasan Operasionalc. Landasan Yuridis

B.PENGEMBANGAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIAApabila Hukum Lingkungan itu dikaitkan dengan Peraturan

Perundang-undangan yang mengatur berbagai aspek lingkungan, maka peraturan perundang-undangan sampai diterbitkannya UU No.4 Tahun l982 (UULH ), dipandang dari sudut sifatnya ,merupakan produk-produk hukum yang beroreintasi kepada lingkungan atau “Use

oriented law “.Dengan diundangkannya UULH dimulailah tahap baru,yaitu pengembangan peraturan perundang-undangan yang diarahkan kepada produk-produk hukum yang beroreintasi kepada lingkungaan itu sendiri atau "Evironment oriented law “.

Adapun sejarah peraturan perundang-undangnya dapat dibagi dalam 3 ( tiga ) zaman yaitu :a.Zaman Hindia Belanda

Yang pertama kali mengatur mengenai lingkungan hidup adalah mengenai perikanan mutiara dan perikanan bunga karang.yaitu : Parelvisscherij,Sponsenvisscherijordonantie ( Stb.1916 No.157 ), yang dikeluarkan Gubernur Jenderal Idenburg di Bogor pada tanggal 29 Januari l916.Kemudian pada tanggal 26 Mei l920, dengan Penetapan Gubernur No.86 telah diterbitkan Visscherijordonnantie ( Stb.l920 No.396 ), yaitu Peraturan Perikanan untuk melindungi keadaan ikan.

Ordonansi yang sangat penting bagi lingkungan hidup adalah Hinderordonantie ( Stb.l926 No.226 yang diubah / ditambah terakhir dengan Stb.1940 No.450 ), yaitu Ordonansi Gangguan.

Ordonansi-ordonansi yang diterbitkan pada zaman Hindia Belanda selain yang telah disebutkan diatas,antara lain adalah sebagai berikut :1. Kustvisscherijordonnantie (Stb 1927 No.144 ) – Ordonanti di

bidang Perikanan,berlaku sejak tanggal 1 Septeember 1927.2. Dierenbeschermingordonantie ( Stb.l931 No.134 )-ordonansi

di bidang perlindungan satwa yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli l931

14

0120102008 3. Bedrifsreglementeringsordonnantie l934 ( Stb l938

jo.Stb.1948 N0.224 )-ordonanti di bidang Perusahaan . Dalam hubungannya dengan pembentukan Kota telah dikeluarkannya Stadsvormingsordonnantie (Stb.1945 No.168 ),disingkat SVO,yang mulai berlaku pada tanggal 23 Juli l948

b.Zaman Jepang

Pada waktu zaman pendudukan Jepang,hampir tidak ada peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan yang dikeluarkan ,kecuaali Osamu S.Kanrei No.6, yaitu Mengenai larangan menebang pohon aghata, alba dan balsem tanpa izin Gubernur.Peraturan perundang-undangan diwaktu kependudukan itu terutama ditujukan untuk memperkuat kedudukan penguasa Jepang .c.Zaman Kemerdekaan

Berbagai peraturan perundang-undangan yang diundangkan sesudah proklamasi kemerdekaan hanya mengatur satu segi lingkungan hidup,peraturan perundang-undangan tersebut bersifat parsial.Usaha penyusunan suatu konsep rancangan Undang-undang yang mengatur masalah lingkungan hidup yang bersifat konprehensif Integral dimulai pada tahun l976,yaitu usaha yang untuk pertama kali dirintis oleh Panitia Perumus dan Rencana Kerja Bagi Pemerintah di bidang Pengembangan Lingkungan Hidup.Panitia ini dibentuk dengan Keputusan Presiden RI No.60 Tahun l972 daan bertugas menyusun, membuat inventarisasi dan rencana kerja bagi Pemerintah di bidang pengembangan Lingkungan Hidup. C.UNDANG – UNDANG LINGKUNGAN HIDUP

Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang yang mengatur soal lingkungan hidup sebenarnya sejak dahulu telah dikeluarkan sejumlah peraturan hukum dalam berbagai bentuk dan coraknya, baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kolonial,Jepang ataupun oleh Pemerintahan kita sekarang.

Salah satu dari peraturan perundang-undangan yang sampai detik sekarang ini, masih dipergunakan sebagai pedoman atau dipakai sebagai landasan di dalam menentukan kebijakan,terutama di dalam masalah Perizinan,yaitu Peraturan Perundang-undangan yang diterbitkan oleh Pemerintah

15Hindia Belanda,pada Tahun l926 yaitu 1.Undang-Undang Ganggunan /Hinder Ordonantie.

Pembangunan di bidang Lingkungan Hidup hanya dapat berhasil apabila administrasi Pemerintahan berfungsi secara efektif dan terpadu.Salah satunya yang digunakan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan adalah system perizinan.Jenis perizinan yang erat hubungannya dengan pencemaran lingkungan

hidup adalah pencemaran lingkungan hidup adalah izin usaha yang diatur dalam ordonansi Gangguan / Hinderordonantie ( HO ) Stablaad 1940 Nomor 226 diubah / ditambah dengan Staablad 1940 Nomor 450.

Dalam prosedur perolehan izin usaha siapapun yang mendirikan suatu perusahaan yang pertamakali ditentukan adalah bahwa ia harus mempunyai Surat Izin Tempat Usaha (SITU) menurut HO maka ia harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang, yang dalam hal ini adalah Pemerintah Kota / Pemerintah Kabupaten dimana lokasi itu berada.Untuk itu Ho menetapkan larangan mendirikan tempat usaha tanpa izin ,seperti yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 1 nya.

Instansi yang berwenang memberi izin wajib memberikan pengawasan secara periodic terhadap kegiatan pemegang izin ( lingkungan ).Tugas Instansi pemberi Izin tidak berhenti dengan diterbitkannya Izin.Akan tetapi Instansi tersebut memiliki kewenangan untuk senantiasa memantau agar persyaratan perizinan lingkungan ditaati.

Pasal 1( l )------- Dilarang mendirikan tanpa izin tempat usaha yang berikut :

I>Yang dijalankan dengan alat kerja kekuatan uap air dan gas,demikian pula

dengan elektro motor dan tempat usaha lainnya yang mempergunakan uap air,gas atau uap bertekanan tinggi ;II>Yang dipergunakan untuk membuat, mengerjakan atau menyimpan mesiu dan

bahan peledak lainnya,termasuk pabrik dan tempat penyimpanan petasan ;

III>Yang dipergunakan untuk membuat ramuan kimia,termasuk juga pabrik korek api;

III. Yang dipergunakan untuk memperoleh,mengerjakan dan menyimpan benda-

benda menguap V Yang dipergunakan untuk penyulingan kering dari benda-benda ,tumbuhan-

tumbuhan dan hewani dan mengerjakan hasil yang diperoleh dari padanya termasuk pabrik gasVI. Yang dipergunakan untuk mengerjakan lemak-lemak dan damar ;VII Yang dipergunakan untuk menyimpan dan mengerjakan SampahVIII. Pengembangan Kecambah,pabrik

bir,pembakaraan,perusakan,penyulingan ,pabrik spritus dan cuka dan perusahaan penyaringan,pabrik tepung dan perusahaan roti serta pabrik setrop buah-buahan.IX. Tempat Pembantaian,tempat pengulitan,perusahaan

pengubahan jerohan,tempat penjemuran,tempat pengasapan,tempat penggaraman,bahan- bahan asal dari hewani,begitu pula penyamakan kulit

017011990-2 Rku01404-030122008 15

X. Pabrik porselin dan tembikar,tempat pembuatan batu merah,genteng ,ubin dan tekel,tempat pembuatan barang dari gelas,tempat pembakaran kapur,Gipsa;

XI. Tempat pencairaan logam,tempat pengecoran,tempat pertukangan besi,tempat penempatan logam,tempat pemipian logam,tempat pertukangan kuningan dan tempat pembuatan ketel ;

XII. Tempat penggilingan kayu,traas dan minyak XIII. Tempat pembuatan kapal,tempat pembuatan barang dari

batu dan penggerjaan,tempat pembuatan penggilingaan dan kereta,tempat pembuatan tong,dan tempat pertukangan kayu XIV. Tempat persewaan kendaraan dan perusaahan SusuXV. Tempat penembakan XVI. Gudang penggantungan tembakau

XVII. Pabrik tapioka XVIII. Pabrik untuk mengerjakan karet,getah dan percaaXIX. Gudang kapok,perusahan batik XX. Warung dalam bangunan tetap,begutiu juga tempat usaha

lainnya yang dapat menimbulkan bahaya,kerugian atau gangguan .

Pasal 9

Izin baru diperlukan untuk :1.Mempreluas tempat usaha atau mengadakan lain cara mengerjakan yang mengakibat- kan perubahan tempat usaha itu ;2.Menjalankan kembali suatu tempat usaha yang telah empat tahun berhenti ;3.Memperbaiki suatu tempat usaha yang telah hancur karena suatu bencana sebagai akibat daripada sifat atau tem pat pemakaian usaha itu .

Selain yang telah disebutkan diatas,diatur pula mengenai beberapa hal,antara lain adalah :1. tidak boleh dipersulit hasrat umum guna mendirikan bangunan-bangunan kecil tempat kerja dan perusahan-perusahaan kecil2 tanpa izin dilarang mendirikan tempat-tempat kerja yang mempergunakan pesawat uap,air,pesawat gas motor listrik 3 Tempat-tempat menyimpan mesin dan bahan-bahan yang mudah meletus ,bahan-bahan kimia,bahan-bahan menguap,gas-gas untuk membuat lemak dan damar,menyimpan dan mengolah ampas (bungil atau sampah ),pembuatan jeli,bir,pembakaran, pabrik spritus,cuka dan lain-lain .01.30-13122008 16

4. Pemotongan hewan dan lain-lain yang sehubungan dengan itu 5. Pabrik –pabrik keramik dan sejenis .

6. Peleburan logam,penuangan,pertukangan besi dan lain-lain yang berkaitan 7. Penggilingan batu 8. Penggalangan kapal dan sebagainya 9. Dan lain-lain b.UULH

Sebelum dikeluarkannya UU yang mengatur soal lingkungaan Hidup,sebenarnya sejak dahulu telah dikeluarkan sejumlah peraturan hukum dalam berbagai bentuk dan coraknya,baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kolonial,Jepang ataupun oleh Pemerintah kita sekarang ini.Hal demikian tampak dari komplikasi yang dibuat oleh panitia perumus dan rencana kerja bagi Pemerintahan di bidang pengembangan Lingkungan Hidup.Dari himpunan ini telah tercatat sebanyak 22 buah Undang-Undang, 38 Peraturan Pemerintah,2 buah Instruksi Presiden,5 buah Keputusan Presiden,45 buah Keputusan Mentri, 4 buah Keputusan Direktur Jenderal dan 31 buah Peraturan / Keputusan Kepala Daerah.Dari 147 buah peraturan yang dihimpun tersebut ternyata sebagian besar dari peraturan itu sifatnya berdiri sendiri terlepas antara yang satu dengan yang lain.

Pada tanggal 25 Februari l982 dengan aklamasi RUU Lingkungan Hidup hasil PANSUS disetujui Sidang Paripurna DPR .Pada tanggal 11 Maret l982 telah disahkan UU No.4 Tahun l982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkunan Hidup dengan penandatanganan oleh Presiden Republik Indonesia, dan diundangkan pada hari yang sama dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun l982 No.12,dan Penjelasannya termuat dalam Tambahan Lembaran Negara No.3215.

Selanjutnya Undang-Undang No.4 Tahun l982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolan Lingkungan Hidup disingkat UULH, dan Undang-undang ini adalah merupakan Undang-undang Nasional yang pertama yang mengatur masalah lingkungan hidup secara menyeluruh .

Di dalam UULH terdapat beberapa istilah yang dipergunakan di dalamnya, yang bertalian erat dengan masalah lingkungaan hidup.Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan pemahaman tentang istilah-istilah yang ada dan terdapat di dalamnya. Adapun pengertian dari istilah yang dimaksudkan tersebut adalah :

+ Lingkungan Hidup adalah : Kesatuan ruang dengan semua benda,daya,keadaan,dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya,yang mempengaruhi kelangsungan peri ke- hidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup01404-060660 17 lainnya.+ Pengelolalan Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu dalam pemanfaatan,penataan,pe meliharaan,pengawasan,pengendalian,pemulihan dan pengembangan lingkungan hidup.+ Ekosistem adalah tatanan kesatuan secara utuh menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi.+ Daya dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung peri kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.+ Sumber daya adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri dari atas sumber daya manusia,sumber daya alam hayati, sumber daya alam non hayati dan sumber daya buatan.+Baku Mutu Lingkungan adalah batas atau kadar Makluk hidup,zat,energi atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.+Pencemaran Lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makluk hidup,zat, energi,dan atau komponen lain ke dalam lingkung- an dan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh

kegiatan manusia atau oleh proses alam,sehingga kualitas lingkungan turun sampai ketingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. + Perusakan Lingkungan adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat-sifat fisik dan atau hayati lingkungan,yang mengakibatbatkan lingkungan itu – kurang atau tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkesinambungan .+ Dampak lingkungan adalah perubahan lingkungaan yang diakibatkaan oleh suatu kegiatan.+ Analisis mengenai dampak lingkungan adalah hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup,yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan+ Konservasi Sumber Daya Alam adalah Pengelolaan Sumber Daya Alam yang menjamin pemanfaatnya secara bijaksana bagi sumber daya terbaharui menjamin kesinambungan persediannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.+ Lembaga Swadaya Masyarakat adalah Organisasi yang tumbuh secara swadaya,atas kehendak dan keinginan sendiri ditengah masyarakat,dan berminat serta bergerak dalam

011052007-opku-kpg-rshj 18 lingkungan hidup.+Pembangunan berwawasan Lingkungan adalah :upaya sadar dan berencana mengguna- kan dan mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang berkesi - nambungan untuk meningkatkan mutu hidup.

Pengkajian terhadap ketentuan Pasal 33 ayat 3 UUD l945 menyimpulkan dua pikiran dasar yang merangkai pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia dan sistem hukum lingkungan di Indonesia.Dua pikiran Dasar tersebut adalah :1.Pengertian lingkungan hisup sebagai konsep kewilayahan2.Wawasan tentaang hubungan manusia dengan lingkungan hidup.c.UU No.4 Tahun l982 -------------- adalah merupakan sebuah UU yang hanya memuat ketentuan dalam garis besarnya saja. Penjabaran lebih lanjut akan dilakukan dalam berbagai peraturan pelaksana ,yang terankum dalam suatu sistem “Hukum Lingkungan Indoensia “( perundang-undangan mengenai perairan,pertambangan dan energi,kehutanan perlindungan dan pengawetan alam. Industri,pemukiman tata ruang,tata guna tanah dan lainnya terdiri dari 9 Bab , 24 Pasal. * Buatlah Sistematika dari UU No 4 / l982. Penjabaran Pasal : Pasal 1,3,6,7 dan 205.UU No.23 Tahun l997

Setelah berjalan kurang lebih 15 tahun,maka pada tanggal 19 September 1997 diterbitkanlah Undang-undang yang baru, untuk menggantikan UU yang lama, yaitu UU No.23 Thn.1997.UU tsb

disahkan di Jakarta pada tanggal 19 September 1997, terdiri dari 11 Bab dan 52 PasalD.CLASS ACTION

Sebelum melihat lebih jauh tentang gugatan perwakilan menurut konsepUU No.23 Tahun l997,ada baiknya dilihat sebentar bagaimana pengaturaan dalam UU No.41 Tahun l999 tentang kehutanan, yang dinyatakan di dalam Pasal 71 dan Pasal 72 nya,yaitu ,Pasal 71 :(1) Masyarakat berhak mengajukan perwakilan ke Pengadilan dan atau melapor ke Penegak Hukum terhadap kerusakan hutan yang merugikan kehidupan masyarakat. (2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) terbatas pada tuntutan terhadap pengelolaan hutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.0120102008-wft bpk0120102008-kelabu 19 Pasal 72 berbunyi : “Jika diketahui bahwa masyarakat menderita akabat pencemaran dan atau kerusakan hutan sedemikian rupa sehingga mempengaruhi kehidupan masyarakat,maka instansi Pemerintah atau Instansi Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dibidang kehutanan berindak untuk kepentingan masyarakat.” 0831-0148Menurut Mas Achmad Santoso,Class Action pada intinya adalah gugatan perdata (biasanya berkaitan dengan permintaan injunction atau ganti kerugian) yang diajukan sejumlah orang (dalam jumlah yang tidak terlalu banyak,misalnya satu atau dua orang ) sebagai perwakilan

kelas (class representatives) mewakili kepentingan mereka,sekaligus mewakili kepentingan ratusan atau ribuan orang lainnya yang juga sebagai korban.Ratusan atau ribuan orang yang diwakili tersebut diistilahkan dengan class members (Santoso,1997;10)

Ketentuaan tentang gugatan perwakilan ini,menurut Koesnadi Haardjasoemantri,dengan adanya gugatan perwakilan ini,maka yang dapat mewakili masyarakat dalam jumlah besar (class members) adalah kelompok kecil (class reepresentatives)di dalam kelompok besar itu,bukan pihak luar.Mengingat kelompok kecil itu kurang memahami seluk beluk hukum acara perdata,kelompok kecil itu dapat didampingi oleh Konssultasi Hukum (LBH).Konsultasi Hukum itu tidak dapat bertindak sebagai kelompok kecil yang mengajukan gugatan perwakilan.Konsultasi Hukum / Pengacara dapat mengajukan gugatan atas nama kelompok penderita dengan memberi surat kuasa biasa yang telah diatur dalam hukum acara perdata (Hardjasoemantri,2000;401 )

Prosedur Gugatan Class Action ini pertamakali dirumuskan secara komprehensif

dalam suatu undang-undang adalah di Amerika Serikat melalui pengaturan dalam US Federal Rule of Civil Procedure (l938) kemudian pada tahun l966 Pasal 23 dari Federal Rule,khususnya yang terkait dengan prosedur class action diundangkan di Amerika Serikat,menurut Sundari Rangkuti,class action diterapkan dalam hukum perdata.Gugatan perdata terhadap pencemaran lingkungan tidak saja menyangkut hak milik atau kerugian,tetapi juga kepentingan lingkungan yang baik dan sehat bagi warga masyarakat (injunction).Peranan class action,penting dalam kasus pencemaran yang menyangkut kerugiaan terhadap a mass of peoplle di perdesaan,yaitu rakyat biasa yang awam dalam ilmu.Kemudian dikaitkan pula bahwa di Amerika Serikat hukum perdata sering diterapkan dalam bidang yang di Belanda lebih diatur melalui Hukum Administrasi.Gugatan tidak saja oleh individu sebagai pribadi,tetapi juga oleh kelompok masyarakat.(Rangkuti,1996:296-297 ).

Keberadaan Class Action di Indonesia sebagaimana dikemukakan di atas telah diatur dalam Pasal 37 UU No.23 Tahun l997.E. LEGAL STANDING

Diatur di dalam Pasal 38 UU No.23 Tahun l997,menurut Koesnadi hardjasoemantri ketentuan sebagaimana tercamtum dalam Pasal 38

UUPLH adalah amat menguntungkan bagi lingkungan hidup,karena meskipun tidak ada manusia yang menderita,penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan yang mencemarkan dan / atau merusak lingkungan tetap dapat digugat karena lingkungan yang menderita.Gugatan tersebut diajukan oleh organisasi lingkungan atas nama lingkungan,yang berarti lingkungan menyandang hak utnuk dilindungi (Hardjasoemantri,2000 :405 )

Selain itu juga diatur di dalam UU No.41 Tahun l999 tentang Kehutanan, yang diatur di dalam Pasal 73 .Menurut ketentuan Pasal ini :(l) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan,organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilan untuk kepentingaan pelestarian fungsi hutan.(2) Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :

a. berbentuk badan hukum b. organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegas

menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan dan

c. telaah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

Sebutkan Persamaan antara Pasal 73 UU No.41 Tahun l999 dengan Pasal 38 UU No.23 Tahun l997.

Apa yang dimaksud dengan Legal Standing ?F.PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI PENGELOLAAN LINGKUNGAAN HIDUP DI INDONESIA 1.UU No.4 Tahun l960 --------------------- Tentang Perairaan Indonesia 2.UU No.5 Tahun l960 3.UU No.31 Tahun l964 4.UU No.5 Tahun l967 5.UU No.6 Tahun l967 6.UU No.11 Tahun l967

7.UU No. 3 Tahun l972 8.UU No.1 Tahun l973 9.UU No.ll Tahun l974 10.UU NO.13 Tahun l980 11.UU No.4 Tahun l982 12.UU No.5 Tahun l9840813-0148-wts 2113.UU No.9 Tahun l98514.UU No.17 Tahun l98515.UU No.1 Tahun l98816.UU No.5 Tahun l99017.UU No.4 Tahun l99218.UU No.5 Tahun l99219.UU No.10 Tahun l99220.UU No.12 Tahun l99221.UU No.24 Tahun l99222.UU No.5 Tahun l99423.UU No.6 Tahun l999424.UU No.7 Tahun l99725.UU No.10 Tahun l99726.UU No.15 Tahun l99727.UU No.23 Tahun l99728.UU No.22 Tahun l99929.UU No.25 Tahun l99930.UU No.41 Tahun l99931.UU No.32 Tahun 200432.UU No.33 Tahun 2004

G.SUMBER BACAAN 1. M.Karyadi ,Peraturan Perundang-undangan ,Politica,Bogor,l982 2. UU Gangguan (Stb.l926 No.226 ) 3. UU No.4 Tahun l982 4. UU No.23 Tahun l9975.Departemen Kehutanan ( l994 ),Himpunan Peraturan-perundaangan Kehutanan,Jakarta,Mitra Info

017011990-02031996-3 R –mutiara-mutiara hatiku

22

017011990-yanuar sister

H. TUGAS DAN LATIHAN

1.Pasal 6,Pasal 19 dan Pasal 1 ( 12 ) dari UU No.4 tahun l982a. Kesimpulan apakah yang dapat Sdr.Tarik dari ketiga Pasal

tersebut ?b. Sampai sejauh mana efektivitas di dalam kenyataannya !c. Sebutkan apa yang menjadi Pertimbangan digantikannya UU No.4

Tahun l982 ?Uraikan dengan singkat dan jelas !

2.Uraikan dengan singkat mengapa dikatakannya bahwasannya UU No.4 Tahun l982 tidak berlaku secara operasional ?3. Mengapa UU No.4 Tahun l982 tidak menambahkan lagi Pasal mengenai Perizinan ? Jelaskan dengan singkat !4.a.Sebutkan Pasal-pasal yang diatur lebih lanjut dari UU No.23 Tahun l997 ! b. Sebutkan perbedaan antara Class Actions dengan Legal Standing c.Sebutkan Perbedaan antara UU No.4 Tahun l982 dengan UU N0.23 Tahun l9975.Sebutkan kendala-kendala yang terdapat di dalam UU HO ?6.Menurut Sdt pandang Sdr.Apakah ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam UU Gangguan ini masih relevan dengan keadaan yang ada saat kini ? Jelaskan dengan

Singkat.7.Dari Rumusan Pasal 37 UU No.23 / l997,diketemukan adanya 3 masalah hukum, Sebutkan !8.Apa yang Sdr ketahui tentang Class Action dan Legal Standing ? 9.TUGAS ; - Sebutkan Peraturan Perundang-undangan yang ada di halaman 21 - Dikumpulkan pada saat Ujian Tengah Semester / Ujian Akhir Se Mester. 10.Sebutkan Pertimbangan-pertimbangan apakah yang dijadikan alasan untuk menggantikan UU No.4 Tahun l982 dengan UU No.23 Tahun l997 !11.Bagaimanakah Sistematika dari UU No.23 Tahun l997 ?12.Dari 52 Pasal yang terdapat di dalam UU No.23 Tahun 1997,sebutkan pasal-pasal mana saja yang memerlukan pengaturan lebih lajut

----------------------------------------- twin sisters – 0831-0148 ------------------------------------

BAB VAMDAL

0831-0148-02062007A..SEKILAS TENTANG AMDAL Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) lahir dengan diundangkannya Undang-Undang tentang Lingkungan Lidup di Amerika Serikat, yaitu :”National Environment Policy Act (NEPA) pada tahun l969.NEPA l969 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari l970.Di dalam Pasal 102 ayat (2) Undang-Undang ini menyatakan, semua usulan

legislasi dan aktivitas pemerintah federal yang besar yang diperkirakan akan mempunyai

dampak penting terhadap lingkungan diharuskan disertai laporan Environmental Impact

Assesment (Analisis Dampak Lingkungan ) tentang usulan tersebut.NEPA l969

merupakan suatu reaksi terhadap kerusakan lingkungan oleh aktivitas manusia yang

semakin meningkat,antara lain tercemarnya lingkungan oleh peptisida serta limbah

industri dan transport,rusaknya habitat tumbuhan dan hewan angka,serta menurunnya

nilai estitika alam.

Dinegara yang sedang berkembang termasuk Indonesia di dalamnya,tingkat

kesejahteraan masih rendah, karena itu pembangunan perlu dilakukan untuk

meningkatkan tingkat kesejahteran rakyat.Tanpa pembangunan akan terjadi kerusakan

lingkungan yang akan menjadi semakin parah dengan waktu.Kerusakan lingkungan ini

akan membawa kita pada keambrukan.Akan tetapi pembangunan juga dapat dan telah

menyebabkan kerusakan lingkungan.Untuk menghindari ini,pembangunan harus

berwawasan lingkungan,sehingga menjadi terlanjutkan untuk jangka panjang.AMDAL

merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan ini .

Pembangunan yang dilakukan oleh Bangsa Indonesa bertujuan untuk

meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat.Proses pelaksanaan pembangunan

disatu sisi menghadapi permasalahan jumlah penduduk yang besar dengan tingkat

pertambahan yang tinggi,tetapi dilain pihak ketersediaan sumber daya alam bersifat

terbatas.Kegiatan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan penduduk akan

meningkatkan permintaan atas sumber daya alam,sehingga timbul tekanan terhadap

sumber daya alam.Oleh karena itu pendayaan sumber daya alam untuk meningkatkan

kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan harus disertai

dengan upaya pelestarian fungsi ligkungan hidup.Dengan demikian, pembangunan untuk

meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan

adalah pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.

23

24

Terlestarikannya fungsi lingkungan hidup yang merupakan tujuan pengelolaan

lingkungan hidup menjadi tumpuan terlanjutkannya pembangunan yang berkelanjutan

oleh karena itu sejak awal perencanaan usaha dan atau kegiatan sudah harus diperkirakan

perubahan rona lingkungan hidup akibat pembentukan kondisi lingkungan hidup yang

baru, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan,yang timbul sebagai akibat

diselenggakannya usaha dan atau kegiatan pembangunan.

Terlestarikannya fungsi lingkungan hidup yang menjadi tumpuan terlanjutkannya

pembangunan merupakan kepentingaan seluruh masyarakat.Diselenggarakannya usaha

dan atau kegiatan akan mengubah rona lingkungan hidup,sedangkan perubahan ini pada

gilirannya akan menimbulkan dampak terhadap masyarakat.Oleh karena itu keterlibatan

warga masyarakat yang akan terkena dampak menjadi penting dalam proses mengenai

analisa dampak dampak lingkungan hidup.

Untuk mengantisipasi hal-hal yang telah disebutkan dan dipaparkan diatas,maka

Pemerintah menerbitkan suatu peraturan untuk menganalisa adanya dampak

lingkungan,yaitu :Peraturan Pemerintah No.27 Tahun l999 tentang AMDAL.

Di dalam Peraturan Pemerintah No.27 Tahun l999 yang disahkan di Jakarta oleh

Presiden Bacharudin Jusuf Habibie pada tanggal 7 Mei l999,yang terdapat di dalam

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun l999 Nomor 59 dan Taambahan Lembaran

No.3838, ada beberapa hal yang dimaksudkan dengan :

1.AMDAL ( Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup ) adalah kajian mengenai

dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada

lingkungan hidup yang diperlukan baik proses pengambilan keputusan tentang

penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan .

2.ANDAL (Analisis Dampak Lingkungan Hidup) adalah telaah secara cermat dan

mendalam tentang dampak besar daan penting suatu rencana usaha dan atau kegiatan .

AMDAL merupakan keseluruhan proses yang meliputi penyusunan sebagai

berikut :

l.Penyajian Informasi Lingkungan (PIL )

2.Kerangka Acuan bagi penyusunan Analisis Dampak Lingkungaan (KA)

3.Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL)

4.Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)

5.Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)

017011990-02031996-3 R

25

1.ARTI DAMPAK

Dampak adalah suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat suatu

aktivitas. .Aktivitas tersebut dapat bersifat alamiah,kimia,fisik maupun biologi.

Sebutkan contoh dari dampak yang dilakukan oleh berbagai aktivitas tersebut

diatas !

2.DASAR HUKUM 0831-0148

- Pasal 16 UULH

- PP No.29 Tahun l986

Apa Tujuan dan sasaran Amdal ?

Kapan Studi AMDAL dimulai ?

3.JENIS USAHA ATAU KEGIATAN WAJIB AMDAL

Jenis Usaha atau Kegiatan wajib Amdal adalah kegiatan-kegiatan yang berskala

besar,kompleks dan berbatasan langsung atau bisa mempengaruhi fungsi kawasan sensitif

sehingga dapat menimbulkan dampak penting.

Berdasarkan kriteria tersebut,Keputusan Mentri Lingkungan Hidup Nomor KEP-

11 / MENLH /3 / 1994 mencamtumkan daftar rencana usaha atau kegiatan yang wajib

melakukan Studi Amdal.Bila terjadi kerugiaan mengenai penetapan jenis kegiatan-

kegiatan yang wajib AMDAL ini,dapat ditanyakan langsung kepada BAPEDAL.

4.AMDAL DAN PERIZINAN

Agar pelaksanaan AMDAL berjalan efektif dan dapat mencapai sasaran yang

diharapkan,pengawasannya dikaitkan dengan mekanisme perijinan rencana usaha atau

kegiatan.Menurut PP No.51 tahun l993 Ijin usaha tetap suatu suatu rencana usaha atau

kegiatan baru akan diberikan bila pelaksanaan RKL dan RPL yang merupakan bagian

dari studi AMDALnya dinilai baik.

Keterkaitan AMDAL dengan perijinan diatur oleh sektor yang bersangkutaan

sehingga AMDAL efektif untuk menjaga kelestarian lingkungan tetapi tidak mempersulit

pelaksanaan usaha atau kegiatan.

B.PERAN SERTA MASYARAKAT

Masyarakat merupakan fokus dalam studi AMDAL sehingga AMDAL bersifat

terbuka untuk umum.Suatu kegiatan atau usaha harus meminimumkan dampak negatif

bagi kepentingaan rakyat banyak.Oleh sebab itu pengawasan dari masyarakat juga

diperlukan sehingga informasi AMDAL terbuka untuk masyarakat.

Instansi wajib mengumumkan secara luas suatu rencana usaha atau kegiatan yang

membutuhkan Studi AMDAL agar masyarakat luas dapat memberikan tanggapan yang

disalurkan lewat komisi terutama bagi masyarakat yang berkepentingan langsung dengan

26

keberadaan rencana tersebut.Instansi juga wajib membuka kesempatan perolehan

informasi mengenai dokumen AMDAL kepada masyarakat umum,kecuali untuk

kegiatan-kegiatan yang menyangkut rahasia negara.

Pengertian tentang peran serta sudah banyak didefinisikan orang,tergantung dari

kepentingannya masing-masing,misalnya peran serta politik,peran serta ekonomi,peran

serta pembangunan, namun pengertian peran serta selalu dikaitkan dengan masyarakat.

Paduan kata untuk peran serta adalah partisipasi, yang sering diartikan sebagai

turut berperanserta dalam suatu kegiatan,atau keikutsertaan dalam suatu kegiatan,

sehingga peranserta diartikan sebagai keikutsertaan atau peranserta masyarakat dalam

suatu kegiatan.

Dalam kaitannya dengan proses pembangunan,Perserikatan Bangsa-Bangsa

memberikan definisi peranserta sebagai keterlibatan aktif dan bermakna dari penduduk

pada tingkat yang berbeda,yaitu :

a.Dalam proses penetapan keputusan untuk menentukan tujuan-tujuan kemasyarakatan

dan pengalokasian sumber-sumber daya ;

b.Pelaksanaan Program-program dan proyek secara sukarela

c.Pemanfatan hasil-hasil dari suatiu prograam.

Berbagai jenis atau tipe peranserta masyarakat dalam proses pembangunan telah

diklasifikasikan sebagai berikut :

1.Peranserta Berdasarkan Derajat Kesukarelaan

a.Peseranserta Bebas

b.Peranserta terpaksa

2.Peranserta berdasarkan cara keterlibatannya

a.Peranserta secara langsung

b.Peranserta secara tidak langsung

3.Peranserta berdasarkan Tahapan penataan Ruang

4.Peransrta berdasarkan keorganisasian

5.Peranserta berdasarkan model peranserta .

Peranserta masyarakat diatur didalam berbagai peraturan perundang-

undangan,antara lain :

1.UU No.23 Tahun 1997,dengan tegas mengatakan :

a.Setiap orang mempunyai hak yang sama atas Lingkungan hidup yang baik dan sehat

b.Setiap orang mempunyai hak atas insformasi lingkungan hidup yang berkaitan erat

dalam pengelolaan lingkungan hidup. 0831-0148-02062007

27

c.Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan

hidup sesuai dengan peraturaan perundang-undangan yang berlaku.

2.UU No.24 Tahun l992,tentang penataan Ruang (LN Tahun l992 No.115 ),menyatakan Pasal 4 ayat (2) huruf a dan b :bahwa setiap orang berhak untuk mengetahui rencana tata ruang,serta berperan serta dalam pe - nyusunan rencana ruang,pemanfataan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang Pasal 5 ayat ( l ) :Setiap orang berkewajiban berperan serta dalam memelihara kualitas ruang.3.UU No.32 Tahun 2004,tentang Pemerintah Daerah,menggantikan UU No.22 tahun

l999 tentang Pemerintahan Daerah.

4.Peraturan Pemerintah No.69 Tahun 1996,tentang Pelaksanaan Hak dan kewajiban

serta Bentuk dan tata Cara peranserta Masyarakat dalam penataan Ruang.(LN Tahun

1996 No.l04 ),menyatakan :bahwa peranserta masyarakat adalah berbagai kegiatan

masyarakat yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri ditengah masyarakat untuk

berminat dan bergerak dalam penyelenggaraan penataan ruang .

Pasal 9 UU No.23 tahun l997 juga menyatakan bahwa Pemerintah menetapkan

kebijaksanan Nasional tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan penataan ruang

dengan tetap memperhatikaan nilai-nilai agama,adat istiadat,dan nilai-nilaai yang hidup

dalam masyarakat.Apabila diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan

nasional,pelaksanaannnya dapat dilimpahkan atau diserahkan kepada pemerintah

daerah,swasta atau masyarakat.

1.Perkembangan Peranserta

Salah satu butir pertimbangan diterbitkannya UU No.23 Tahun l997 tentang

Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah bahwa kesadaran dan kehidupan masyarakat

dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan hidup telah berkembang demikian rupa

sehingga pokok materi sebagaimana diatur dalam UU No.4 Tahun l982 tentang

Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup perlu disempurnakan untuk

mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.

Dibandingkan dengan UU No.4 Tahun l982 yang hanya memiliki 24 pasal dengan

peraturaan – pengaturan terbatas,maka UU No.23 Tahun l997 tentang Pengeloalaan

Lingkungan Hidup memiliki jumlah pasal yang bertambah dan lebih rinci mengatur hal-

hal yang baru yang sebelumnya tidak diatur,antara lain UU No.23 Tahun l997

memberikan jaminan hak setiap anggota masyarakat untuk mendapatkan insformasi

disamping kewajiban Pemerintah dan setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan

untuk menyampaikan insformasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan

lingkungaan hidup.Masyarakat mempunyai hak pendapat terhadap penerbitan ijin

melakukan usaha atau kegiatan pengelolaan lingkungan hidup yang kemungkinan resiko

06660-12122008 29

terjadinya pencemaran atau pengrusakan lingkungaan hidup.Peran serta Masyarakat

dalam proses menyatakan pendapat dapat berupa dengar pendapat,pernyataan keberatan

dan lain-lain sikap dalam proses pengambilan keputusan ijin.Hal ini sesuai dengan

budaya maasyarakat terhadap hukum dan system hukum,peoplee’s attitude laaw and

legal system sebagaimana ditulis oleh Laawrence M.Friedman.

C. SUMBER BACAAN

1.Aminuddin Ahmad Dajaan Imami,Peran serta Masyarakat di Kawasan Pesisir

Hukum daan Lingkungan Hidup di Indonesia –75 Tahun Prof.Dr.Koesnadi

Hardjasoemantri,SH.,ML,Erman Rajagukguk & Ridwan Khairandy,Program Pasca

Sarjana FHUI,200l.Hal.442.

2.Ninik Suparni,SH.,Pelestarian,Pengelolaan dan penegakan Hukum Lingkungan,

Sinar Grafika,jakarta,l994

3.Otto Soemarwoto,Prof,Analisi Mengegai Dampak Lingkungan,Gajah Mada

University Press,l989

4.T.Gayus Lumbun,Peran Masyarakat Dalam pengeloalan Lingkungan

Hidup,Hukum dan Lingkungan Hidup di Indonesia-75 Tahun Prof.Dr.Koesnadi

Hardjasoemantri,SH.,ML,Ermanrajagukguk & Ridwan Khairandy,Program Pasca

Sarjana FHUI,200l,h.493

5. G.Ester dan E.Soejatmoko,UUG Dalam Ruang Lingkup Penegakan Hukum

Lingkungan Administasi ,Jurnal Ilmu Hukum,Vol 1,No.2,Agustus 2003,243 -256

6. UU No.23 Tahun l997

7.Peraturan Pemerintah No.27 tentang AMDAL

8.Panduan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan di Indonesia –

D.TUGAS DAN LATIHAN

1.Apakah setiap Rencana atau kegiatan diwajibkaan untuk mempunyai AMDAL ?

2.Jelaskan dengan Singkat,Prosedur atau Proses untuk mendapatkan AMDAL !

3.Sebutkan contoh dari Dampak yang dihasilkan oleh Aktivitas manusia di dalam

Pembangunan !

4.Peran serta tidak bisa dilepaskan dari adanya kesadaran hukum dari masyarakat,

sebutkan Indikator-indikator yang ada didalam kesadaran hukum!

4. Apa tujuan dari penataan ruang ?

5. Bagaimana menurut Argumentasi Sdr.terhadap peranserta masyarakat di dalam hal

penataan ruang ?

7.Peranserta dapat dilaksanakan di dalam berbagai Scope,bagaimana bentuk dari

peranserta di dalam Penataan Ruang, peranserta di dalam Wilayah Daerah Propinsi

atau peranserta di dalam Wilayah Daerah Kabupaten / Kotamadya

0831-0148 –yanuar sister-3 R

BAB VI

PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN

A.PENCEMARAN LINGKUNGAN

Pencemaran Lingkungan Menurut UU No.23 Tahun l997 adalah :”Masuknya atau

dimasukkannya mahkluk hidup,zat,energi, dan / atau komponen lainnya kedalam

lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ketingkat

tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai

peruntukannya.”

Selain itu pencegahan pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan diatur

pula dalam undang-undang lain,misalnya :UU No.5 Tahun l984 tentang Perindustrian.

(LN No.22 Tahun l984,Tambahan Lembaran Negara No.3274), yang dinyatakan di dalam

Pasal 21 ayat (l) yaitu :

“Perusahaan industri wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukannya “

Pasal 21 ayat (2) :

”Pemerintah mengadakan pengaturan dan pembinaan berupa bimbingan dan penyuluhan mengenai pelaksanan pencegahan kerusakan dan penanggulangaan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan insdustri “.

Apa yang dapat sdr.Simpulkan dari Ketentuan Pasal 21 tersebut diatas ?

B.PERUSAKAN LINGKUNGAN

Perusakan Lingkungan dirumuskan pengertiannya dalam pasal 1 angka 14 UU

No.23 Tahun l997 sebagai berikut :

“Perusakan Lingkungan adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan / atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunaan berkelanjutan “

Sehubungan dengan masalah pencemaran oleh industri, ada 2 hal yang perlu

Untuk mendapatkan perhatian di dalamnya, yaitu :

1. Pencemaran lingkungan kerja / ruang kerja

2. Pencemaran lingkungaan lingkungan pabrik / kawasan insdustri dan pencemaran

daerah sekitarnya.

Wtk-pj

30

30122008-pjws 31

Mengingat makin meningkatnya jumlah beban pencemaran yang dampaknya dirasakan

oleh masyarakat luas,dirasa perlu adanya suatu kegiatan terfokus yang bertujuan

menurunkan jumlah beban zat pencemar yang masuk ke lingkungan, salah satunya adalah

program PROKASIH ( Program Kali Bersih ).Prokasih adalah kegiatan terfokus untuk

menjawab tuntutan tersebut.

C .SUMBER BACAAN

1.Ninik Suparni,SH,Pelestarian,Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan,

,Sinar Grafika,Jakarta,l994

D. TUGAS DAN LATIHAN

1.Prokasih adalah merupakan suatu program yang bertujuan untuk ,menurunkan jumlah

beban zat pencemar yang masuk kelingkungan.Sebutkan dimana aja Prokasih itu

dilaksanakan ?

2.Didalam Halaman 30, disebutkan ada 2 Pencemaran ,yaitu :Pencemaran lingkungan

kerja / ruang kerja dan Pencemaran lingkungaan lingkungan pabrik / kawasan insdustri

dan pencemaran daerah sekitarnya.,Sebutkan dengan contoh apa yang dimaksud

dengan kedua pencemaran tersebut diatas !

3.Sebutkan Unsur – unsure dari pencemaran ? dan kesimpulan apakah yang Sdr.Ambil?

4.Sebutkan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1 angka 14 UU No.23 Tahun l997 !

0831-0148

yanuarsisters

BAB VII

PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN

0831-0148-02062007

A..PENEGAKAN HUKUM

Ada suatu pendapat yang keliru,yang cukup meluas diberbagai kalangan,yaitu

bahwa penegakan hukum hanyalah melalui proses dipengadilan.

Ada pula pendapat yang keliru,seolah-olah penegakan hukum adalah semata-mata

tanggung jawab aparat penegak hukum.

Penegakah hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk ini

pemahaman tentang hak dan kewajiban ,menjadi syarat mutlak.Masyarakat bukan

penonton bagaimana hukum ditegakkan,akan tetapi masyarakat aktif berperan dalam

penegakan hukum.

Sebutkan contoh dari penegakan hukum yang dapat dilakukan oleh masyarakat!

Penegakan hukum lingkungan berkaitan erat dengan kemampuan aparatur dan

kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku,yang meliputi 3 bidang

hukum,yaitu :administratif,perdata dan pidana.Dengan demikian penegakan hukum

lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap terhadap peraturan dan

persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual,melalui

pengawasan dan penerapan (atau ancaman)sarana administratif,keperdataan dan

kepidanaan.

Pada lazimnya aparat penegak hukum dikategorisasikan sebagai :

Polisi,Jaksa,Hakim,Pejabat,Penasehat Hukum

Selanjutnya penegak hukum lingkungan dapat dilakukan secara preventif dan

represif,sesuai dengan sifat dan efektivitasnya.

Sebutkan dan jelaskan penegakan hukum yang bersifat preventif daan refresif !

Bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan didalam hal penegakan hukum baik

yang bersifat preventif maupun yang represif ?

1.PERBEDAAN PERSEPSI

Banyak perbedaan persepsi yang masih terjadi diantara para penegak hukum

dalam menangani masalah lingkungan hidup,sehingga merupakan salah satu sumber

kesulitan untuk menegakkan hukum lingkungan.Perbedaan ini timbul misalnya ,apa yang

dimaksud dengan perbuatan pidana lingkungan atau apakah tindak pidana itu baru

muncul setelah dibuktikan timbulnya korban.

32

02062007-06062007 33

Beberapa kasus yang sampai di pengadilan,misalnya ternyata tidak dapat dibuktikan

adanya pencemaran.Masalah pembuktian ini merupakan masalah yang amat penting, ter-

nyata dalam kasus lingkungan ini adalah masalah yang cukup rumit.Hal ini bukan hanya

terjadi pada kasus lingkungan yang diadili secara pidana saja,tetapi beberapa perkara

perdata yang dicoba untuk diajukan oleh masyarakat juga dinyatakan kalah atau tidak

diterima setelah diperiksa di pengadilan.

Perbedaan persepsi tidak selalu timbul karena kurangnya pengetahuan,tetapi

justru perbedaan ini mungkin disebabkan karena luasnya pengetahuan penegak hukum.

Hukum Lingkungan memang berbeda dengan jenis hukum lainnya,ia tidak saja

berada daalm lingkup hukum administrasi (karena menyangkut perizinan),tetapi juga

menyangkut hukum pidana dan hukum perdata.Luasnya pilihan ini disatu pihak

menimbulkan keleluasan,tetapi dilain pihak juga mengakibatkan kesulitan baik penegak

hukum maupun para pencari keadilan.Kesulitan yang dapat terjadi adalah pada setiap

kasus harus diadakan pilihan aspek mana dari aspek administratif,pidana dan perdata

yang akan merupakan sarana paling efektif untuk menegakkan hukum lingkungan.

2.ASPEK ADMINISTRASI DALAM PENEGAKAN HUKUM

Aspek/sarana Administratif dapat bersifat Preventif dan bertujuan menegakkan

peraturan perundaang-undangan (misalnya :Undang-Undang,Peraturan Pemerintah dan

lain-lain),dengan ancaman sanksi administrasi.Upaya penegakan hukum dapat ditetapkan

terhadap kegiatan yang menyangkut persyaratan perizinan,baku mutu

lingkungaan,Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan sebagainya.Disamping

pembinaan berupa penunjuk dan panduan serta pengawasan administraitif,kepada

pengusaha dibidang industri hendaknya juga ditanyakan manfaat konsep “Pollution

Prevention Pays “(Pencegahan Pencemaran Lingkungan ) dalam Proses produksinya.

Sarana administraatif dapat ditegakkan dengan kemudahan-kemudahan terutama

dibidang keuangan,seperti keringanan bea masuk alat-alat pencegahan pencemaran dan

Kredit Bank untuk biaya pengelolaan biaya dan sebagainya.

Sanksi administratif terutama mempunyai fungsi instrumental (een instrumentele

functie ),yaitu penanggulangan dan pengendaliaan perbuatan terlarang.Beberapa jenis

sarana penegakan hukum administratif adalah :

a. Penyerasian Peraturan ( Harmonisering )

b. Tindakan paksa (Bestuuursdwaang )

c. Uang Paksa ( Publiekchtelijkedwaangsom )

d. Penutupaan Tempat Usaha ( Sluiting van een inrichting )

0831-0148-02062007

34

e. Pencabutan Izin melalui proses,teguran paksa,Kepolisian,penutupan dan uang paksa.

3.ASPEK KEPERDATAAN DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN

Penggunaan instrumentarium hukum perdata dalam menyelesaikan sengketa-

sengketa yang berkaitan dengan masalah lingkungan hidup pada hakekatnya memperluas

upaya penegakan hukum dari berbagai peraturaan perundang-undangan.

4.ASPEK KEPIDAAN DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN

Sanksi pidana diatur di dalam ketentuan Pasal 41 UU No.23 Tahun

l997,sedangkan di dalam UU No.4 Tahun l982 diatur di dalam pasal 22.

Sebutkan unsur-unsur pidana terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan !

Oleh karena itu bagi para penegak hukum yang hanya bermodalkan pengetahuan

hukum tanpa menambah khasanah wawasannya dengan wawasan ligkungan,pasti akan

sulit memahami dan mengerti apalagi menerapkan hukum lingkungan ke dalam praktek

penegakan hukum lingkungan.Ukuran-ukuran diatas ,salah satu diantaranya diatur di

dalam Keputusan Menteri Negara KLH No.KEP.02/MENKLH/I/1988 tanggal l9 Januari

l988 tentang Pedoman Penetapan Baku Mutu Lingkungan.Sekalipun di dalam putusan

tersebut terdapat matriks nilai-nilai ambang batas yang ditentukan,namun untuk

mendapatkan kejelasan tidak cukup hanya dengan melihat tabel-tabel,tetapi masih

diperlukan penjelasan dari para ahli untuk menguraikannya secara ilmiah.

Penegakan hukum dalam kasus pengrusakan atau pencemaraan lingkungan

melibatkan instansi-instansi yang dipimpin oleh pejabat-pejabat tersebut.Kesepakatan

yang diperoleh diantara para pejabat adalah meliputi sistem pelaporan oleh penderita atau

oleh anggota masyarakat tentang telah terjadinya pencemaran.Dalam hubungan ini perlu

dibedakan antara sifat perkara sebagai perkara pidana atau perkara perdata,sehingga

disamping penyidikan oleh Kepolisian dan tuntutan oleh Jaksa / Penuntut Umum sebagai

perkara pidana,tidak ditutup kemungkinan untuk mengajukan gugatan perdata maaupun

dikenakan sanksi administratif.

B.SUMBER BACAAN :

1.Prof.Koesnadi Hardjasoemantri,SH,Hukum Tata Lingkungan,Gajah Mada

University Press,Yogyakarta,l999

2.Prof,Siti Sundari Rangkuti,SH,Hukum dan Kebijaksanaan Lingkungaan Dalam

proses Pembangunan Nasional,Unair,l986

3..Eggi Sudjana,SH,Penegakan Hukum lIngkungan Dalam Perspektif Etika Bisnis di

Indonesia,Gramedia Utama,Jakarta,l999

4 .Ninik Suparni,SH,Pelestarian,Pengelolalan dan Penegakan Hukum Lingkungan,

,Sinar Grafika,Jakarta,l994

6. UU No.23 Tahun l997

7. UU No.4 Tahun l982

30121988-pjws 35

C.TUGAS DAN LATIHAN :

1.Apa yang dimaksud dengan Penegakan Hukum ?

2.Sebutkan Penegakan Hukum yang ada di dalam Hukum Lingkungan !

3.Sebutkan perbedaan antara Pencemaran dan pengrusakan Lingkungaan !

4.Sarana Penegakan Hukum administratif ada beberapa jenis di dalamnya,Sebutkan !

5.Dari ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 41 dengan Pasal 1 angka 12 dan 14 UU

No.23 Tahun l997,apa yang dapat Sdr.Simpulkan disana ?

6 Sebutkan tugas dari Bappeda !

7.Sebutkan Fungsi dari Bapeldada !

8.Apakah yang Sdr.ketahui tentang WALHI ?

9.Apakah peranan Walhi dalam masalah Lingkungan Hidup ?

0831-0148-yanuar sister

.

BAB VIII

PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN

02062007-06062007-wtks

A.PENGANTAR

Secara umum acuan untuk penyelesaian sengketa lingkungan hidup adalah

mengacu pada UU No.23 Tahun l997 (Lembaran Negara 1997 No.68)yaitu Undang-

Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup,Pasal 30-39.Secara khusus, pengaturan

tentang Penyelesaian Sengketa Lingkungan hidup harus dilihat dari pengawasan sektoral

yang termasuk dalam bidang lingkungan hidup seperti kehutanan dan

pertambangan.Pengaturan tentang masalah Kehutanan ditemukan dalam UU No.41

Tahun l999 ( LN.l999 No.167 ) tentang kehutanan yang menggantikan UU No.5 tahun

l967,yang terdapat di dalam Pasal 74-76.Sedangkaan untuk bidang pertambangan hingga

sekarang masih berlaku UU No.ll Tahun l967 yang sedang dalam proses direvisi.

1.SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

Sengketa Lingkungan merupakan Spisies dari genius sengketa yang bermuatan

konflik maupun kontroversi di bidang lingkungan.Sedangkan yang dimaksud dengan

Sengketa Lingkungan berdasarkan Pasal 1 angka 19 UUPLH (yaitu UU No.23 Tahun

l997 ) adalah :” Perselisihan antar dua pihak atau lebih yaang ditimbulkan oleh adanya

atau diduga adanya pencemaran dan atau pengrusakan lingkungan hidup.”

Apakah yang dimaksudkan dengan Sengketa Lingkungan ? Jelaskan dengan

Singkat !

2.PENGATURAN TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN

HIDUP.

Pengaturan tentang Penyeleasian Sengketa Lingkungan Hidup merupakan bagian

yang inheren dari suatu peraturan tentang pengelolan lingkungan yang ditetapkan oleh

Pemerintah.Bagi kita di Indonesia hal ini sudah ditegaskan dalam Undang-Undang No.4

tahun l982 , yang diatur di dalam pasal 20-21.Pasal 20 yat (2) menentukan bahwa tata

cara pengaduan oleh penderita,tata cara oleh penelitian oleh tim tentang bentuk,jenis dan

besarnya kerugian serta tata cara penuntutan ganti kerugian diatur dengan peraturan

perundang-undangan.

Kesimpulan apakah yang dapat sdr.Ambil dari Ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 20 (2) ? Jelaskan dengan singkat.!

Sedangkan menurut UU No.23 Tahun l997,Penyelesaian Sengketa Lingkungan

Hidup diatur di dalam Bab VII,Pasal 30-39.

36

37

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan dilakukan sesuai dengan

ketentuan hukum acara yang berlaku di pengadilan,ditambah dengan beberapa ketentuan

yang diatur dalam UU No.23 Tahun l997 sebagai ketentuan khusus.

Sedangkan mengenai penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang untuk masa

sekarang yang lebih dikenal dengan penyelesaian sengketa secara alternatif (Alternatif

Dispute Resulution/ ADR) dalam pengaturannya telah mengalami perkembangan secara

khusus.Pada tanggal 12 Agustus l999 telah ditetapkan berlakunya UU No.30 Tahun l999

(LN l999 No.138) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mengatur

beberapa hal berkenaan dengan arbitrase dan Alternatife penyelesaian sengketa.Dalam

konsideran Undang-undang ini disebutkan bahwa berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku,penyelesaian sengketa perdata disamping dapat diajukan ke

Peradilan Umum juga terbuka kemungkinan diajukan melalui arbitrase dan alternatif

penyelesaian sengketa.

Peraturan pelaksana dari UU No.30 tahun l999,adalah Peraturan Pemerintah

No.54 Tahun 2000 ( LN 2000 No.ll3) tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan

penyelesaian Sengketa Lingkungaan Hidup di Luar pengadilan.Dalam peraturan ini

ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan Lembaga Penyedia Jasa pelayanan

Penyelesaian Lingkungan Hidup yang untuk selanjutnya disebut lembaga penyedia jasa

adalah lembaga yang bersifat bebas dan tidak berpihak yang tugasnya memberikan

pelayanan kepada para pihak yang bersengketa untuk mendayagunakan pilihan

penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan menyediakan pihak ketiga netral dalam

rangka penyelesaian sengketa baik melalui arbiter , mediator atau pihak ketiga lainnya.

Pengaturan lebih lajut tentang penyelesaian sengketa lingkungan ini diatur dalam

UU No.41 Tahun l999 (LN l999 N0.l67) tentang Kehutanan.Pengaturan disini merupakan

bentuk khusus dari apa yang diatur didalam UU No.23 tahun l997,mengingat hutan yang

diatur dalam UU tersebut adalah salah satu wujud dari lingkungan hidup.Hal ini dapat

kita lihat dalam rumusan tentang hutan yang disebutkan dalam Pasal l butir 2 bahwa

hutan adalah Suatu kesatuan ekosistem berupa hambaran lahan berisi sumber daya alam

hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dan

lainnya tidak dapat dipisahkan.

ketentuan ini mempunyai persamaan dan perbedaan dengan Pasal 30 UU No.23

Tahun l997.Sebutkaan persamaan dan perbedaan yang dimaksudkan tersebut.!

0831-0148-pjws

38

3.PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAAN

Penyelesaian Sengketa Lingkungan menurut UU No.23 tahun l997, diatur di

dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 39, yang dapat diselesaikan melalui :

a.Penyelesaian Sengketa Lingkungan melalui Pengadilan

b.Penyelesaian sengketa Lingkungan di luar pengadilan.

Kewajiban untuk melakukan tindakan tertentu adlah sesuai dengan apa yang

dikemukakan oleh Heinhard Steiger sebagaimana telah diuraikan di dalam Pasal 5 ayat

(l) UULH tentang hak setiap orang akan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Disamping hak untuk menuntut adanya ganti kerugiaan pada penderita (Right of

defence atau Abwehrfunktion), seseorang yang haknya atas lingkungan hidup yang baik

dan sehat dilanggar mempunyai hak untuk menuntut diadakanya suatu tindakan agar

lingkungannya pulih kembali (Right of performance atau leistungsfunktion )

Yang perlu memperoleh perhatian adalah kewajiban membayar uang paksa

(Dwangsom) yang ditetapkan Hakim atas setiap hari keterlambatan penyelesaian

tindakan tertentu.

Dengan adanya ketentuan ini, maka penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan

berusaha agar secepat mungkin menyelesaikan tindakan tertentu itu untuk menghindarkan

diri dari pembayaran uang paksa tersebut.

Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan

Dinyatakan di dalam pasal 31 UUPLH.Di dalam penjelasannya dinyatakan

bahwa :Penyelesaian sengketa lingkungaan hidup melalui perundingan diluar pengadilan

dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang berkepentingan, yaitu para pihak yang

mengalami kerugian dan mengakibatkan kerugian, instansi pemerintah yang terkait

dengan Subyek yang disengketakan,serta dapat melibatkan pihak yang mempunyai

kepedulian terhadap pengelolaan lingkungan hidup.Tindakan tertentu disini dimaksudkan

sebagai upaya memulihkan lingkungan hidup dengan memperhatikan nilai-nilai yang

hidup dalam masyarakat setempat.

Di dalam menyelesaikan masalah penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar

pengadilan, dapat digunakan jasa pihak ke tiga, yaitu pihak yang tidak memiliki

kewenangan untuk mengambil keputusan maupun yang memiliki kewenangan

mengambil keputusan, untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup, hal

itu dinyatakan di dalam Penjelasan Pasal 32 UUPLH, yaitu : Untuk melancarkan jalannya

perundingan di luar pengadilan, para pihak yang berkepentingan dapat meminta jasa

pihak ketiga yang netral, yang dapat berbentuk :

A.Pihak ketiga netral yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan,Pihak

ketiga netral ni berfungsi sebagai pihak yang memfasilitasi para pihak yang

berkepentingan sehingga dapat dicapai dapat dicapai kesepakatan.

06062008-wtks 39

Pihak ke tiga netral ini harus :

a.disetujui oleh para pihak yang bersengketa ;

b.tidak memiliki hubungan keluarga dan / atau hubungan kerja dengan salah satu

pihak yang bersengketa ;

c.memiliki ketrampilan untuk melakukan perundingan atau penengahan ;

d.tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya

B.Pihak ketiga netral memiliki kewenangan mengambil keputusan berfungsi sebagai

arbiter, dan semua putusan arbitrase ini bersifat tetap dan mengikat para pihak yang

bersengketa.

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup secara Tradisional.

Berbagai bentuk penyelesaian sengketa lingkungan sebagaimana diuraikan diatas

adalah bentuk-bentuk penyelesaian sebagaimana diatur dalam peraturan –peraturan

hukum modern. 0831-0148

Selain yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan, ada juga cara

penyelesaian yang dilakukan secara tradisional.Bentuk penyelesaian sengketa tradisonal

adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan lingkungan hidup

secara tradiusional.Di masyarakat tradisional dikenal berbagai praktek pengelolaan

lingkungan yang baik.Direktorat sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal

Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam tahun 90-an telah

melakukan kegiatan penelitian tentang :”Kearifan tradisional”berbagai masyarakat

pedesaan tentang pemeliharaan lingkungan hidup diberbagai daerah di Indonesia.Sebagai

contoh misalnya oleh Bagian Proyek penelitian Pengkajian dan pembinaan Nilai-nilai

Budaya Kalimantan Tengah telah diterbitkan :

“Kearifaan Tradisional Masyarakat Pedasaan Dalam pemeliharaan Lingkungan Hidup

“(l992/l993).

*Sebutkan contoh dari penyelesaian sengketa lingkungan secara Tradisional !

B..GUGATAN.

Menurut kenyataan,dalam perkara lingkungan tidak selalu terdapat sengketa

antara orang seorang sebagai pribadi,tetapi kemungkinan juga antara penguasa dan

kelompok warga masyarakat yang bertindak untuk kepentingan umum.

Masalah ini di Indonesia,belum mendapat banyak perhatian, untuk itu dapat

dipelajari perkembangan hukum yang ada di Amerika serikat, yang tidak saja mengatur

sengketa antara individu,tetapi juga atas nama kelompok masyarakat dengan kepentingan

yang sama.Kemungkinan berpekara atau gugataan kelompok ini di Amerika Serikaat

dikenal dengan sebutan “Class Action atau Actio Popularis “.

Hak untuk berpekara (Staanding to use ) mempunyai sifat khusus, dalam kasus

pencemaran yang menyangkut kelestarian sumber daya alam.Ancaman yang menimpa

12122008-07.00wib 40

satwa yang dilindungi,misalnya akibat ulah manusia memerlukan “kuasa “ untuk maju

berpekara.Gajah dan Harimau tidak dapat maju kepengadilan untuk berpekara,begitu pula

halnya dengaan benda cagar budaya.Disinilah terasa peranan lembaga swadaya

Masyarakat.Kelompok pecinta lingkungan dapat tampil ,memiliki hak untuk berpekara

sebagai pemegang kuasa di depan pengadilan.

C.SANKSI PIDANA DALAM HUKUM LINGKUNGAN

Suatu hal yang menarik selama proses penyusunan RUU Lingkungan Hidup

adalah kurangnya pemahaman tentag substansi Hukum Lingkungan sebagai disiplin ilmu

yang relaatif baru.Hal ini ternyata dari berbagai pemikiraan dan tanggapan yang

dikemukakan dalam menyoroti ketentuan-ketentuan yang diatur dalam RUU tersebut,

,perhatian sangat banyak ditujukan kepada sanksi pidana yang tercantum di dalam RUU

Lingkungan Hidup,sehingga menimbulkan citra seolah-olah ancaman pidana merupakan

sanksi utama dalam menyelesaikan masalah pencemaran lingkungan.Di dalam UU No.4

Tahun l982,ancaman sanksi pidana yang dicamtumkan adalah penjara l0 ( sepuluh) tahun

atau denda Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah ),sedangkan di dalam UU No.23 Tahun

l997 sanksinya lebih berat dibandingkan dengan UU No.4 tahun l982, yaitu : penjara l0

(sepuluh ) tahun atau denda Rp.500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah ).

Pelaksanaan sanksi pidana tersebut diatas,berkaitan dengan Pasal 10 UU No.23

Tahun l997 tentang Tugas Pemerintah, yang mana di dalam hal ini telah digariskan oleh

Pemerintaah didalam kebijaksanaannya,dalam melakukan tindakannya untuk mendorong

ditingkatnya upaya pelestarian kemampuan lingkungan hidup yang serasi dan

seimbang.Hali ini berarti bahwa perusak atau pencemar lingkungan harus diberikan

penyuluhan,bimbingan secara intensif , sehingga benar-benar menyadari benar-benar

kewajibannya, dan terhadap mereka yang sengaja atau alpa mentaati ketentuan UULH

ataupun UUPLH tersebut dikenakan sanksi sebagai tindak lanjut.

Masalahnya adalah sampai seberapa jauh ketentuan Pidana di dalam Pasal 22

maupun Pasal 41 dari kedua UU tentang Lingkungan Hidup dapat berlaku efektif ,

sebagai upaya penanggulangan dari pencemaran lingkungan ?Hal ini sangat penting,oleh

karena dimasa mendatang, penerapan Pasal 22 UULH maupun Pasal 41 UUPLH terhadap

penyelesaian perkara poidana lingkungaan semakin banyak menuntut pemikiran penegak

hukum,terutama Aparat Penyidik,Penuntut Umum,para Hakim dan Pengacara.

Sebagai salah satu delik khusus dalam masyarakat yang mengalami modernisasi

delik gangguan dalam pengertian sekarang tidak dikenal dalam KHUP,walaupun terdapat

beberapa perbuataan dalam bentuk kejahatan dan pelanggaran terhadap aspek ligkungan

yang diancam dengan pidana,tetapi belum sepenuhnya mengatur pencemaran

lingkungaan.Pada Umumnya setiap peraturan perundang-undangan lingkungan yang

030122008 41

sifatnya administratif mengandung sanksi untuk menegakkan ketentuan-ketentuan yang

berlaku.

Menurut Pasal 1 KUHP (Kitab Undag-Undang Hukum Pidana ),tiada suatu

perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam peraturan

perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuataan dilakukan.Sehubungan dengan

ketentuaan Pidana tersebut,untuk menetapkan apakah suatu perbuatan dapaat merupakan

suatu delik atau tidak,perlu ditelah unsur-unsur suatu delik yang terdapat dalam

perumusan pasal yang mengaturnya.

a.Perumusan Delik Gangguan

Pasal 22 UULH ( UU No.4 tahun l982 ) dan Pasal 41 UUPLH (UU N0.23 Tahun

l997 ) mengatur tentang Ketentuan Pidana bagi barang siapa yang ……., bila hal itu kita

lihat di dalam penjelasannya ke 2 Pasal dari ke 2 UU tersebut di atas,ternyata kedua

peraturan perundaang-undangan itu hanya memuat sanksi pidana,tetapi tidak menjelaskan

perbuatan apa saja yang dapat dianggap sebagai delik lingkungan.

Walaupun di dalam UULH tercantum ketentuan Pidana, namun hal itu tidak

berarti bahwa perkara pidana lingkungan akan banyak diajukan ke Pengadilan Negeri.

Meskipun dalam UULH dan penjelasannya tidak diatur pengertian tentang delik

lingkungan, tetapi berdasarkan Pasal 14 UU No.14 Tahun l970,Pengadilan tidak boleh

menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih

bahwa hukum tidak atau kurang jelas,melainkan wajib untuk memeriksa dan

mengadilinya.

Masalah perumusan delik lingkungan dapat diselesaikan dengan memahami

pengertian perusakan lingkungan dan pencemaran lingkungaan.Di dalam UU No.4 tahun

l982, terdapat di dalam ketentuan Pasal 1 angka 8, dan di dalam UU No.23 Tahun l997

terdapat di dalam Pasal 1 angka 12 dan 14.

Alat-alat Bukti dan Hubungan Kausal

Delik lingkungan berhubungan dengan penyajian alat-alat bukti serta penentuan

hubungan kausal antara perbuatan pencemar dan penderita korban.

Kemampuan menyajikan alat bukti oleh penyidik, berkaitan dengan ketentuan

yang terdapat di dalam Pasal 6 ayat ( 2 ) UU No.14 tahun l970, yang menyatakan bahwa :

Tiada seorang juapun dapat dijatuhi pidana,kecuali apabila pengadilan,karena alat

pembuktian yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan,bahwa seorang yang

dianggap dapat bertanggung jawab,telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas

dirinya.Sehubungan dengan hal itu,disebutkan di dalam Pasal 8 nya, bahwasannya setiap

orang, yang disangka,ditangkap,ditahan,dituntut dan / atau dihadapkan di depan

Pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang

017011990 yanuar sisterku 42

menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.Pasal ini memuat

asas "Praduga tak bersalah “ ( ”Presumption of innocence” )

c.Ketentuan tentang ancaman Pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan

Lingkungan.

Ketentuan tentang ancaman Pidana, di dalam UU No.4 Tahun l982 diatur di

dalam Pasal 22, sedangkan di dalam UU No.23 Tahun l997, diatur di dalam Pasal 41

sampai dengan 46.Selain itu juga terdapat ketentuan di dalam Pasal 202 KUHP, pasal 15

dan Pasal 52 dari UU No.5 Tahun l960.

Dewasa ini pengaruh ketentuan Pidana UULH mulai tanpak,keserasian pengatur-

an telah diwujudkan dengan penerapan Pasal 22 UULH dalam beberapa Undang-Undang

yang berkaitan dengan lingkungan hidup,yaitu :

a.Pasal 27 UU No.5 Tahun l984 tentang Perindustrian ;

b.Pasal 24 UU No.9 Tahun l985 tentang perikanan

D.SUMBER BACAAN

1.Mas A.Santoso,SH.,LLM.-Hak Gugat Organisasi Lingkungan (Environmentaal

Legal Standing ),ICEL-Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia,l997

2.P.Joko Subagyo,SH,Hukum Lingkungaan Masalah dan Penanggulangannya, Rine-

ka Cipta, Jakarta,l999.

3.Suparto Widjoyo,SH,Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Settlement Of

Environmental Dispute ),Airlangga University Press,Surabaya,l999

4.Djuangsih,Nani,l984,Pengelolaan Lingkungan Dalam Pembangunan,Bandung

,Pidato Ilmiah pada Dies Natalis ke XXII-Universitas Pajajaran.

5.Emirson Joni,(2001),Alternative Penyelesaian Segketa Di Luar Pengadilan,

Jakarta,PT Gramedia Pustaka Utama.

6.Koesnadi Hardjasoemantri (2001),Penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup

,Adrurraachman ,Hukum dan Lingkungan Hidup di Indonesia-75 tahun

Prof.Koesnadi hardjaoeseomantri,Jakarta,Program pasca Sarjana FHUI,2001

E.TUGAS DAN LATIHAN

1.Sebutkan unsur-unsur dari Pasal 34 ( l ) UUPLH !

2.Bagaimanakah caranya Hakim memutuskan apakah suatu perbuatan termasuk dalam

delik lingkungan atau tidak ?

3.Di dalam pasal 1 ( 8 ) UU No.4 tahun l982 dan Pasal 1 (Angka 12 dan 14 ) UU No.23

Tahun l997, diatur mengenai delik aduan.Apakah yang dapat Sdr.Simpulkan mengenai

Delik Aduan dari kedua peraturan Perundang-undangan tersebut ? Jelaskan dengan

Singkat !

06062008-014042008-WTKS-PJ 43

4.Sebutkan unsur – unsur yang terdapat di dalam Delik Aduan !

5. Bagaimanakah cara penyelesaian sengketa didalam masalah Lingkungan Hidup?

6.Apa manfaat yang Sdr.Peroleh dari Perkuliahan Hukum Lingkungan ?

Singkat tetapi jelas !

0831-0148-3 R mutiaraku

BAB IX

KAPITA SELEKTA

0831-0148-02062007

A.KASUS – KASUS :

I.KASUS MACAN KUMBANG

Saean alias Pak Marwiyah ,umur 49 Tahun ,laki-laki,tempat lahir

Blitar,Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Dukuh Pringgodani, Desa Watu

Kebo,Wongso Banyuwaangi.Sekitar Tahun l999 ,pada Bulan Juni secara pribadi maupun

bersama orang lain melakukan perbuatan memburu, menangkap hidup / mati, membunuh

maupun menyimpan kulit binatang liar yang dilindungi dan dianggap langka, yaitu

Macan Kumbang yang berada di Hutan Suaka Marga Sahua,Cagar Alam atau Taman

Nasional Baluran.

Sedangkan cara yang dilakukan oleh P.Marwiyah adalah memasang

perangkap,jerat dari kawat baja pada jalan yang dilalui Macan Kumbang dengan cara

dilubangi,ditutupi dengan kayu dan dedaunan. Jerat diletakkan dan ujungnya dikaat pada

ranting dan pohon sehingga kaki macan akan terjepit / terjerat, lalu tergantung dan

akhirnya akan mati.

Hasil penangkapan yang sudah berhasil ditangkap adalah 8 ekor macan kumbang

dan dijual dengan harga Rp.250.000,- (Dua ratus limaa puluh ribu rupiah ),- perekor.

II.KASUS PERUSAHAN TAHU

Bambang alias Oei Ling Gwat, 48 Tahun,Laki-laki kebangsaaan

Indonesia,keturunan Cina, bertempat tinggal di Jalan Ngagel surabaya, pekerjaan sebagai

Direktur Perusahan “PT Sidomakmur dan PT Sidomulyo “, yang terletak di Desa

Sidomulyo,Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.Kedua Perusahaan tersebut

memproduksi TAHU . Mulai Bulan Maret l986 sampai dengan Bulan Juli l988

Perusahaan tersebut membuang Limbahnya ke Kali surabaya sehingga menyebabkan

rusaknya lingkungan hidup atau tercemarnya lingkungan hidup.Pembuangan air limbah

atau kotoran dari kedua perusahaan tersebut telah menyebabkan menurunnya kualitas air

kali Surabaya dan air kekurangan oksigen,sehingga menyebabkan matinya kehidupan

dalam air dan sangat sukar diolah menjadi air bersih untuk bahan baku air PDAM.

III.KASUS BURUNG CENDRAWASIH

Dr.Peter Subanda pada tanggaal 6 Agustus l984 dihadapkan ke Pengadilan Negeri

Sorong dengan dakwaan, pada Tahun 1983 atau l984 bertempat di sekitar Pulau Batanta

dan Waigo Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sorong atau setidaak-tidaknya dengan

pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau

44 017011990-yanuarsisters

45

tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja

membujuk untuk melakukan perbuatan yang menyebabkan rusaknya lingkungan

hidupyang diatur di dalam UU No.4 Tahun l982 atau Undang-undang lainnya.

Dr.Peter Subanda adalah Direktur CV.Fauna Indah yang bergerak dalam bidang

kegiatan penangkapan dan pengiriman beberapa jenis satwa tertentu yang diizinkan

Pemerintah..Penduduk digerakkan untuk melakukan penangkapan Burung Cendrawasih

sebanyak 40 ekor dalam keadaan mati dan 3 ekor dalam keadaan hidup, yang dilindungi

tanpa izin resmi untuk dikirim secara gelap melalui Pelabuhan Udara Jefman Sorong,

dengan menggunakan peralatan seperti : 2 (dua) buah tas / koper pakaian,10 (sepuluh)

tabung karton yang berfungsi sebagai alat pembungkus Burung Cendrawasih; 10 (sepuluh

) tabung Frespack ( Pendingin ) yang berhasil disita oleh penyidik POLRI, sehingga

burung – burung cendrawasih yang sangat langka dan dilestarikan serta dilarang

ditangkap dan atau diperniagakan berdasarkan Ordonansi maupun berdasarkan Peraturan

Daerah Tingkat I Irian Jaya No.27 Tahun l973 tanggal 29 Pebruari 1971

IV.KASUS PENCEMARAN

Warga Dukuh Tapak,Kecamatan Tugu,Semarang Barat melalui kuasa hukumnya

LBH Semarang mengajukan gugatan / perkara pencemaran lingkungan Kali Tapak.

Pencemaran tersebut merupakan Limbah Industri dari 8 pabrik di daerah itu,

antara lain :PT Semarang Daimond, PT Bukit Perak Permai, yang mana akibat

pembuangan limbah industri tersebut, mengakibatkan :

a.Saluran air pada umumnya tidak dapat berfungsi, warna air saluran coklat ke hitam-

hitaman, berbau tidak sedap dan jika tersentuh menimbulkan rasa gatal.

b.Sumur di rumah penduduk sekarang menjadi kotor sekali

c.Kegiatan tambak udang sebagai mata pencaharian pokok sebagian penduduk merosot

50 % dari keadaan sebelumnya.

d.Padi yang ditanam di sawah menjadi tidak produktif dan kandungan berasnya sedikit,

rasanya hambar dan sedikit berbau

e.Bekas pembungan tanah dari lokasi yang kemudian dibangun,berwarnaa kebiru-

biruaan.

V.Meledaknya Petasan di Surabaya

Pada tanggal 28 April l988 Pengadilan Negeri Surabaya,mengadili 3 orang

tersangka, karena dianggap bertanggung jawab dalam peristiwa meledaknya petasan di

jalan Gembong Surabaya pada tanggal 18 Maret l988.

0831-0148-2007

46

Pada tanggal tersebut diatas, sejumlah petasan diangkut dengan sebuah truk, akibat

senggolan dari kernet yang sedang membongkar muatan truk, timbullah percikan api

yang mengakibatkan meledaknya seluruh petasan di dalam tuk tersebut.Beberapa

bangunan yang terletak kurang lebih 100 meter dari tempat ledakan tersebut, kaca-

kacanya pecah dan sebagian temboknya retak-retak, sedangkan api yang berkorbar

menghanguskan 25 buah mobil dalam radius 25 meter,bahkan 5 sepeda motor dan

beberapa becak turut musnah terbakar.

B.TUGAS PEMBUATAN MAKALAH :

Soal berupa suatu makalah yang berkaitan dengan Hukum Lingkungan.Makalah

hendaknya dibuat berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam MTPH, yang

terdiri dari :

BAB I : Pendahuluaan ( yang berisi antara lain tentang :Latar Belakang Permasalah-

an,Rumusaan Masalah, Sistemmatika )

BAB II : Tinjauan Pustaka ( antara lain berisi tentang Istilah-istilah yang dipergunakan

di dalam penyusunan Makalah )

BAB III : Pembahasan Masalah

BAB IV : Penutup

Daftar Bacaan

C,TUGAS DAN LATIHAN

1. Sdr.Cari Perundang-undangan yang mengatur ,mengenai atau yang berkaitan erat

dengan masalah Lingkungan Hidup.Minimal 3 Undang-Undang.

. 2. Sdr.Cari Kasus-kasus yang berkaitan erat dengan masalah Lingkungan Hidup

Minimal 2 kasus.

3. Dari berbagai Contoh kasus yang ada Sdr.Kupas dan analisa menurut UU No.4

Tahun l982 dan UU No.23 Tahun l997. (Sertakan pula Dasar Hukum dari Jawaban

Sdr.)

4. Sdr.cari kasus-kasus yang berhubungan dengan masalah UUG/HO !

5. Khusus untuk Soal No.V : menurut Sdr.Bagaimana bila hal tersebut diakaitkan

dengan UUG ? Terutama didalam masalah Perizinan ? Bagaimana dengan tersangka

? dijerat melalui UU yang mana ?

0831-0148-3 R Mutiara hatiku

DAFTAR BACAANAdrurrachman,Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia,Alumni,Bandung,l986

Amiruddin Ahmad Dajaan Imami,Peran Serta Masyarakat di Kawasan Pesisir, Hukum dan Lingkungan Hidup di Indonesia-75 tahun Prof.Dr.Koesnadi Hardjasoemantri,SH.,ML-Erman Rajagukguk & Ridwan Khairandy (Ed) Cet.l,Jakarta,Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas indonesia,2001

Danusaputro,St.,Munadjat,Hukum Lingkungan,Buku I,Umum,Bina Cipta, Bandung,l980

------------------,Hukum Lingkungan,Buku V,sektoaal,Jilid I,Hukum Lingkungan Nusantara,Bina Cipta,Bandung,l982

Djuangsih,Nani (1984),Pengelolaan Lingkungan Dalam Pembaangunan,Bandung

,Pidato Ilmiah pada Dies Natalis ke XXII-Universitas Pajajaran.

Emirson Joni,Alternative Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan,Jakarta,PT Gramedia Pustaka Utama,2001.

Eggi Sujana,Penegakan Hukum Lingkungan dalam Perspektif Etika Bisnis di Indonesia,Gramedia Utama,Jakarta,l999

G.Ester ,E.Soejatmoko,UU Gangguan Dalam Ruang Lingkup Penegakan Hukum Lingkungan Administrasi,Jurnal Ilmu Hukum,Vol 1,No.2 Agustus 2003,Universi Tas Narotama Surabaya.

Koesnadi Hardjasoemantri,Hukum Tata Lingkungaan,Gadjah Mada University Press,2004

ML.Tobing,Ikhitasar Hukum LingkunganHidup,Erlangga.Jakarta,l983.

M.Rasyid Ariman,Fungsi Hukum Pidana terhadap Pencemaran Hukum Lingkung- an Hidup,Ghalia Indonesia,Jakrata,l986

Niniek Suparni,Pelestarian,Pengelolaan dan penegakan Hukum Lingkungan,Sinar Grafika, Jakarta, l994.

Rangkuti Siti Sundari,Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional ,Airlangga University Press, Surabaya, 2000

_________________, Hukum LIngkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional, Airlangga University Press,Surabaya,2005

Ridwan HR,Hukum Administrasi Negara,PT RajaGrafindo Persada,Jakarta,2006

Philipus M Hajon,et.al Hukum Administrasi Negara Indonesia,Yogyakarta,Gadjah Mada University University Press,2003

Suparto Widjoyo,Penyelesaian sengketa Lingkungan,Airlangga Uiversity Press,l999

T.Gayus Lumbun,Peran Masyarakat Dalam pengelolaan Lingkungan Hidup,Hukum dan Lingkungan Hidup di Indonesia-75 tahun Prof.Dr.Koesnadi Hardjasoemantri,SH.,ML-Erman Rajagukguk & Ridwaan Khairandy (Ed),Cet.l Jakarta, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia,200l

Widyawati Boediningsih,Sejarah Hukum Lingkungan tentang perkembangan Hukum Lingkungan di Indonesia,Tugas Kuliah Sejarah Hukum,Untag 1945 Suarabaya,2000

UU No.4 Tahun l982 ----- UU tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Penglolan Lingkungan Hidup

UU No.23 Tahun l997 --- UU tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

0831-0148-twinsister

NO. POKOK BAHASAN WAKTU / TATAP MUKA

1. PENDAHULUAN 2

2 PERIZINAN 1

3 HUBUNGAN HUKUM LINGKUNGAN 1

DENGAN HUKUM ADMINISTRASI

4 PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 2

5. AMDAL 1

UJIAN TENGAH SEMESTER

1 PENCEMARAN DAN PERUSAKAN

LINGKUNGAN,PENEGAKAN HUKUM

2

2 PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN 3

3 KAPITA SELEKTA 2

4 UJIAN AKHIR SEMESTER

JUMLAH TATAP MUKA 16

0831-0148-yanuar sister

WAKTU TOPIK BAHASAN REFERENSI

MINGGU IMINGGU II

PENDAHULUAN 1.Hk.Lingkungan Buku I s/d V,Prof.Moenadjat DS,SH,BinaCipta,Jakarta,1982.2.Hk.Tata Lingkungan,Koesnadi Haedjasoemantri,Gama University Press,Yogya.l999

MINGGU III PERIZINAN 1.Philipus M Hadjon,Pengantar Hk Administrasi,Gama University Press,Yogyakarta,20032.Ridwan HR,Hukum Administrasi Negara,Rajawali Gerindo Persada,Jakarta,2006

MINGGU IV HUBUNGAN HK LINGKUNGANDENGAN HUKUM ADMINISTRASI

Siti Sundari Rangkuti,Hukum Lingkungan dan Kebijasanaan Lingkungan Nasional,Airlangga Univesity Press,Surabaya,2000

MINGGU V,MINGGU VI

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1.Perat.Perundangan – M.Karjadi, Politeia- Bogor,19822.Himpunan Perat PerUUan3.UU 4/l9824.UU 23/1977

MINGGU VII AMDAL 1.Amdal-Otto Soemarwoto Gama

University Press,l989

2.PP 27/l999 ttg Amdal

MINGGU VIII UJIAN TENGAH SEMESTER

MINGGU IX PENCEMARAN & PENGRUSAK AN LINGKUNGAN

1. .Pelestarian,Pengelolaan dan penegakan Hukum Lingkung an,Niniek Suparni,Sinar Grafika,Jakarta,l994

MINGGU X PENEGAKAN HUKUM 1.Prof.Koesnadi Hadjasoeman- tri,Hk Tata Lingkungaan,Gaama University Press,l9992.Eggi Sudjana,Penegakan Hk Dalam Persspektif Etika Bisnis di Ind,Gramedia Utama,Jkt,l999

MINGGU XIMINGGU XIIMINGGU XIII

PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN

1.Mas A.Santoso-Hak Gugat Orgaanisasi Lingkungan,l9972.P.Joko Subagyo,SH-Hk Lingkungan dan Penanggulangannya,Rineka Cipta,l9993.Suparto Widjoyo,Penyelesaian sengketa Lingkungan,Unair,l999

MINGGU XIVMINGGU XV

KAPITA SELEKTA .

MINGGU XVI UJIAN AKHIR SEMESTER

0831-0148-3 R Mutiara hatikuKONTRAK PERKULIAHAN

HUKUM LINGKUNGAN

0831-0148-012122008

MATA KULIAH : HUKUM LINGKUNGAN

KODE MATA KULIAH : Hk.

DOSEN : WIDYAWATI BOEDININGSIH,SH,MH.

SEMESTER / SKS : V / 3

HARI / JAM KULIAH :

RUANG KULIAH : C.2.1.

TUJUAN MATA KULIAH :

Untuk memberikan :

+Wawasan dan gambaran kepada Mahasiswa agar dapat Memahami permasalahan yang

terjadi disekitarnya,khususnya persolan-persoalan yang berkaitaan dengan Hukum

Lingkungan, dan untuk mengetahui kebijaksanaan yang diambil oleh Pemerintah

terhadap permasalahan yang berkaitan dengan masalah lingkungan,

+ Wawasan kepada Mahasiwa agar dapat memahami kehidupan dengan lingkungan

hidupnya.

DESKRIPSI PERKULIAHAN

Dalam Mata Kuliah ini membahas mengenai : Pengelolahan Lingkungan Hidup dari segi

Yuridis,yaang berhubungaan deengan Kebijaksanaan Nasional yang dikaitkan dengan

Kesadaran Lingkungan Global Internasional.

Meliputi : 1.Ruang Lingkup Hukum Lingkungan

2. Hukum Lingkungan Administratif

3. Hukum Lingkungan Kepidanaan

4. Hukum Lingkungan Keperdatan

5. Penegakan Hukum Lingkungan

6. Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Analisis Kasus-kasus )

0831-0148-3 RTUJUAN INSTRUKSIONAL

Pada akhir Perkuliahan, Mahasiswa diharapkan mampu memahami Masalah-masalah yang berkaitan erat antara kehidupannya sebagai manusia dengaan Lingkungannya,masalah-masalah yang terjadi di dalam kebijaksanaan yang dituangkan oleh Pemerintah,yang berkaitan antara Pembangunan dengan Lingkungan Hidup, sehingga tercapai dan terjalin adanya hubungan yang harmonis, serasi, selaras dan seimbang antara Manusia,Lingkungan dan pembangunan serta Kebijaksanaan pemerintah.LITERATUR

Buku / Literatur dalam Mata Kuliah Hukum Lingkungan terdiri dari : Literatur Wajib dan Literatur Penunjang, yang terdiri dari :

WAJIB : 1.Hukum Lingkungan,Buku I s.d. Buku V

Prof.Moenadjat Danusaputro,SH,Bina Cipta,Jakarta,l982 2.Hukum Tata Lingkungan Prof.Koesnadi Hardjasoemantri,SH,Gadjah Mada University Press,Yogyakarta,l999. 3.Hukum dan Kebijaksanaan Lingkungan Dalam proses Pembangunan Hukum Nasional Indonesia, Disertasi,Prof.Dr.Siti Sundari Rangkuti,Unair-Surabaya,l986. 4.Hukum dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional,Airlangga University Press,Surabaya,2005PENUNJANG : 1.Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia Abdurrachman,Alumni,Bandung,l986 2.Pelestarian,Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan Niniek Supaarni,SH,Sinar Grafika,Jakarta,l994 3.Fungsi Hukum Pidana Terhadap Pencemaran Hukum Lingkungan Hidup,M.Rasyid,Ghalia Indonesia,Jakarta,l986 4.Penegakan Hukum Lingkungan Dalam perspektif Etika Bisnis di Indonesia,Eggi Sudjana,Gramedia,Jakartaa,1999 5.Hukum Dan Lingkungaan Hidup Di Indonesia 75 Tahun Prof.DR.Koesnadi Hardjasoemantri,SH.,ML,Program Pasca Sarjana FHUI,Jakarta,200l 6.Settlement of Environment Dispute,Supaarto Widjayo,University Airlangga,Surabaya,l999. 7.Jurnal Hukum Lingkungan .TUGAS DAN UJIAN Pelaksanaan Tugas dan Ujian meliputi :1.Membahas mengenai Penjabaran Pasal-pasal yang terdapat di dalam Peraturan Perundang-undangan (UU HO, UU No.4 / l982, UU No.23 / l997 )2.Pembuatan Makalah untuk Ujian Tengah Semester3.Pembahasan mengenai Kasus-kasus yang tengah terjadi, yang berkaitan dengan Masalah Lingkungan Hidup.(yang meliputi :Kehidupan Manusia,pembangunan,Ke - bijakan Pemerintah),Misalnya : Banjir,Tanah Longsor,Pencemaran dsbnya.4.Prosentase Penilaian didasarkan pada : + Kehadiran - 30 % + Tugas - 30 % + Ujian ( UTS dan UAS ) –40 %

HALKATA PENGANTAR KONTRAK PERKULIAHAN

JADUAL PERKULIAHANBAB I PENDAHULUAN 1

A. Pengantar 1. Sejarah Lingkungan Hidup2. Hubungannya Dengan Hukum Administrasi Negara 2

B. Lingkungan Hidup 1. Penyebab Lingkungan Hidup 32. Definisi Lingkungan Hidup 3. Lingkungan Hidup di Indonesia4. Hubungan Lingkungan Hidup dengan

Pembangunan4

C. Tugas Dan LatihanD. Sumber Bacaan

BAB II PERIZINAN / VERGUNNING 6A Pengertian1. Unsur-unsur2. Bentuk dan Isi Izin3. Fungsi dan Tujuan Perizinan 7B. Tugas & LatihanC. Sumber Bacaan

BAB III HUKUM LINGKUNGAN 8A Sejarah Hukum Lingkungan1. Sejarah Lingkungan Hidup s/d Hukum Lingkungan2. Pengertian Hukum Lingkungan 93. Ruang LingkupB. Tugas & Latihan 10C. Sumber Bacaan 11

BAB IV . PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 12A. Landasan PengelolaanB. Pengembangan Hukum Lingkungan di

IndonesiaC. UULH 13D. Class Action 18E. Legal Standing 20F. Sumber Bacaan 21G. Tugas & Latihan 22

BAB V AMDAL 23

A Sekilas tentang AMDAL

1 Arti Dampak 25

2 Dasar Hukum

3 Jenis Usaha / Kegiatan Wajib Amdal

4 Amdal & Perizinan

B Peran Serta Masyarakat 27

C. Sumber Bacaan 29

D. Tugas & Latihan

BAB VI PENCEMARAN & PERUSAKAN

LINGKUNGAN

30

A Pencemaran Lingkungan

B. Perusakan Lingkungan

C. Sumber Bacaan 31

D. Tugas & Latihan

BAB VII PENEGAKAN HK LINGKUNGAN 32

A. Penegakan Hukum

1. Perbedaan Persepsi

2. Aspek Administrasi Dalam Penegakan Hukum 33

3. Aspek Keperdataan

4. Aspek Kepidanan

B. Sumber Bacaan 34

C. Tugas & Latihan 35

BAB VIII PENYELESAIAN SENGKETA

LINGKUNGAN

36

A. Pengantar

1. Sengketa Lingkungan Hidup

2. Pengaturan ttg Penyelesaian Sengketa Lingkungan

3. Penyelesaian Sengketa Lingkungan 38

B. Gugatan 39

C. Saksi Pidana Dalam Hukum Lingkungan 40

D. Sumber Bacaan 42

E. Tugas & Latihan

BAB VIII KAPITA SELEKTA 44

A. Kasus-Kasus

B. Tugas Pembuatan Makalah

C. Tugas dan Latihan

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

0831-0148-06062005

PRO PATRIA !!!!

Dengan mengucapkan rasa syukur ke Hadirat Allah SWT, Akhirnya

Saya bisa menyelesaikan Bahan Kuliah Hukum Lingkungan bagi Mahasiswa

Fakultas Hukum.

Bahan Kuliah ini merupakan rangkuman dari berbagai literatur-literatur

yang ada, khususnya literatur mengenai atau yang berkaitan erat dengan Hukum

Lingkungan,yang kemudian disesuaikan dengan perkembangan dari Hukum

Lingkungan itu sendiri.

Awal pembuatan Handout ini pada tahun 2000,dan pada setiap semesternya

saya berusaha untuk memperbaiki,dan menambahkannya sesuai dengan per -

perkembangan yang ada,agar dapat digunakan sebagai wacana yang terbaru bagi

Mahasiswa di dalam masalah yang berkaitan dengan Hukum Lingkungan.

Mudah-mudahan Bahan Kuliah ini bisa menambah wawasan dan wacana

bagi Mahasiswa untuk lebih mengenal dan mencintai Hukum Lingkungan.

Tiada gading yang tak retak, demikian pula dengan Bahan Kuliah ini,Kritik

dan saran tetap saya nantikan demi perbaikan – perbaikan bagi Bahan Kuliah

Hukum Lingkungan pada Semester- semester yang akan datang.

Terimakasih saya sampaikan kepada Mutiara-mutiara hatiku,yang telah

memberikan kesempatan bagi saya ,untuk menyelesaaikan bahan kuliah ini,tepat

pada waktunya.Terimakasih juga buat Bliku yang telah memberiku kesempatan

untuk menyelesaikan bahan kuliah ini, ditengah-tegah kerepotan yang ada di –

dalam keluargaku, tanpa bantuan dan pengertian mereka yang kucintai,tidak

mungkin saya dapat menyelesaikan bahan kuliah tepat pada waktunya,terimakasih

untuk pengertian dan pengorbanan kalian semuanya yang kucintai.

PRO PATRIA !!!!!

Waru, 12 Desember 2008

WIDYAWATI BOEDININGSIH

0831-0148-012122008