biro hukumsetda prov. sulteng · pembahasan perda inisiasi baru, harus mendapatkan persetujuan...
Post on 25-Dec-2019
12 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Biro Hukum Setda
Prov. Sulteng
PERUNDANGAN ACUAN
1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, dan perubahannya.
3. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
5. Permendagri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah
6. Permendagri No. 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Permendagri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (berlaku tanggal 20 Februari 2018)
Biro Hukum Setda
Prov. Sulteng
PENDAHULUAN
Sumber: UU No. 30 Tahun 2014
Biro Hukum Setda
Prov. Sulteng
PENDAHULUAN
FASILITASI: pembinaan secara
tertulis PHD pengaturan terhdp
teknik penyusunan dan materi
muatan.
Mengenal tindakan VERIFIKASI
untuk membandingkan hasil
fasilitasi sebelum diberikan NOREG.
Mengenal tindakan KLARIFIKASI
terhadap perda untuk mengetahui
kesesuaian dengan larangan perda.
Mekanisme Pembatalan Perkada
Biro Hukum Setda
Prov. Sulteng
HAL MENDASAR DALAM PERMENDAGRI NO. 120 TAHUN 2018
Penyusunan dan penetapan
Propemperda mempertimbangkan
realisasi Propemperda dengan
Perda yang ditetapkan setiap
tahun.
Menghapus salah satu syarat
Raperda yang diajukan di luar
propemperda yakni Perda akibat
pembatalan oleh Mendagri untuk
perda provinsi dan oleh gubernur
sebagai wakil Pemerintah Pusat
untuk perda kabupaten/kota.
Biro Hukum Setda
Prov. Sulteng
HAL MENDASAR DALAM PERMENDAGRI NO. 120 TAHUN 2018
Adanya penambahan
keikutsertaan perangkat daerah
yang melaksanakan fungsi
penelitian dan pengembangan dlm
penyelarasan Naskah Akademik.
Terdapat penambahan pada
mekanisme penyusunan
Raperda prakarsa DPRD sbb:
• Dapat diajukan oleh anggota
DPRD, komisi, gabungan
komisi, atau Bapemperda
berdasarkan Propemperda.
• DPRD dapat membentuk
Pansus.
• Pansus memiliki masa kerja 1
tahun.
• Apabila 1 tahun Pansus tidak
dapat menyelesaikan
penyusunan raperda,
dilanjutkan oleh
Bapemperda.
Biro Hukum Setda
Prov. Sulteng
HAL MENDASAR DALAM PERMENDAGRI NO. 120 TAHUN 2018
• Dalam hal Kepala Daerah
berhalangan sementara atau
berhalangan tetap sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan,
pembahasan rancangan Perda
dilakukan oleh Pelaksana Tugas,
Pelaksana Harian, Penjabat
Sementara atau Penjabat Kepala
Daerah.
• Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian,
Penjabat Sementara atau Penjabat
Kepala Daerah dalam melakukan
pembahasan Perda inisiasi baru,
harus mendapatkan persetujuan
tertulis dari Menteri.
Biro Hukum Setda
Prov. Sulteng
HAL MENDASAR DALAM PERMENDAGRI NO. 120 TAHUN 2018
Pengaturan pembahasan rancangan
Perda apabila Kepala Daerah
berhalangan :
2. Berita acara pembicaraan
tingkat I bagi Fasilitasi
rancangan Perda.
Fasilitasi rancangan perda,
rancangan perkada dan rancangan
peraturan DPRD bersifat wajib.
Fasilitasi terhadap rancangan Perda
dilakukan setelah pembicaraan
tingkat I selesai dilakukan, dan
dibuktikan dengan Berita Acara.
Surat permohonan Fasilitasi
dilengkapi:
1. dokumen rancangan Perda,
rancangan Perkada, dan/atau
rancangan peraturan DPRD
dalam bentuk hardcopy dan
softcopy (dengan format pdf);
Biro Hukum Setda
Prov. Sulteng
HAL MENDASAR DALAM PERMENDAGRI NO. 120 TAHUN 2018
Keputusan Mendagri tentang
Hasil Evaluasi Raperda atau
Keputusan Gubernur tentang
Hasil Evaluasi Raperda.
Permohonan pemberian Noreg
rancangan Perda jenis fasilitasi
dilengkapi:
1. surat hasil Fasilitasi;
2. hardcopy dan softcopy
rancangan Perda dalam bentuk
pdf yang telah diparaf
koordinasi oleh kepala biro
hukum/bag hk di halaman; dan
3. keputusan DPRD tentang
persetujuan bersama antara
pemerintah daerah dan DPRD.
Untuk permohonan pemberian
Noreg rancangan Perda jenis
evaluasi selain persyaratan angka 2
dan 3 di atas juga disertai denganBiro Hukum Setda
Prov. Sulteng
HAL MENDASAR DALAM PERMENDAGRI NO. 120 TAHUN 2018
PENYUSUNAN PEMBAHASAN PENETAPANPENGUN-
DANGANPENYEBAR-
LUASAN
5432 61
PERENCANAAN
By: Salam Lamangkau
Biro Hukum Setda
Prov. Sulteng
TAHAPAN PENYUSUNAN PHD
TAHAPAN
KRUSIAL
1. perintah PerUU lebih
tinggi
2. rencana pembangunan
daerah
3. penyelenggaraan OTDA
& tugas pembantuan;
4. aspirasi masyarakat
daerah
1. akibat putusan MA
2. APBD
(untuk Kab/Kota) selain di
atas ditambah dengan:
1. Penataan kecamatan
2. Penataan desa
PENYUSUNAN
PROPEMPERDA
PERENCANAAN RAPERDA
KUMULATIF TERBUKA
PERENCANAAN PENYUSUNAN
RAPERDA DI LUAR
PROPEMPERDA
1. mengatasi keadaan luar
biasa, keadaaan konflik,
atau bencana alam
2. menindaklanjuti kerja sama
dengan pihak lain
3. mengatasi keadaan tertentu
lainnya yang memastikan
adanya urgensi atas suatu
Raperda yang dapat
disetujui bersama oleh alat
kelengkapan Bapemperda &
Biro Hukum/Bag Hukum
4. perintah dari ketentuan Per-
UU yg lebih tinggi setelah
Propemperda ditetapkan
1. INSTRUMEN PENGANGGARAN
2. INSTRUMEN PENYUSUNAN & PEMBAHASAN
3. INSTRUMEN PEMERIKSAAN KEUANGAN ???
1 TAHUNSEBELUM PENETAPAN PERDA APBD Sebelum dan sesudah penetapan
perda APBD ??? (tidak diatur)
1 2 3
Biro Hukum Setda
Prov. Sulteng
NORMA PERENCANAAN RAPERDA
URUSAN
PEMERINTAHAN
(UP)
ABSOLUT
(KEWENANG
AN PUSAT)
KONKUREN
(PEMBAGIAN
UP ANTAR
PUSAT/PROV/
KAB/KOTA)
DASAR
PELAKSANAA
N OTDA DAN
DESENTRALISA
SI
PEMERINTAHAN UMUM
(KEWENANGAN PRESIDEN
SEBAGAI KEPALA
PEMERINTAHAN) PANCASILA, UUD
1945, BHINEKA TUNGGAL IKA DAN NKRI,
SEMUA URUSAN YG BUKAN KEWENANGAN
DAERAH DAN TIDAK INSTANSI VERTIKAL
1. POLITIK LN;
2. PERTAHANAN;
3. KEAMANAN;
4. YUSTISI;
5. MONETER & FISKAL;
6. AGAMA.
DILAKSANAKAN SENDIRI ATAU DILIMPAHKAN
WEWENANG KE INSTANSI VERTIKAL DAERAH
ATAU GUBERNUR (ASAS DEKONSENTRASI)
UP
WAJIBPELAYANAN DASAR
NON PELAYANAN
DASAR
1. PENDIDIKAN;
2. KESEHATAN;
3. PEK.UMUM DAN TATA RUANG
4. PERUM.RAKYAT DAN
KWS.PEMUKIMAN;
5. KETENTRAMAN, KETIBUM,
PERLINDUNGAN MASY.;
6. SOSIAL.
1. TENAGA KERJA;
2. PEMB.PEREMPUAN &
ANAK;
3. PANGAN;
4. PERTANAHAN;
5. LH;
6. ADMIN.KEPENDUDUKAN &
CAT.SIPIL;
7. PEMBERDAYAAN MASY
&DESA;
8. PENGENDALIAN
PENDUDUK & KB;
9. PERHUBUNGAN;
10. KOMUNIKASI &
INFORMATIKA;
11. KOPERASI DAN UMKM;
12. PENANAMAN MODAL;
13. KEPEMUDAAN & OLAH
RAGA;
14. STATISTIK;
15. PERSANDIAN;
16. KEBUDAYAAN;
17. PERPUSTAKAAN;
18. KEARSIPAN
1. KELAUTAN & PERIKANAN
2. PARIWISATA
3. PERTANIAN
4. KEHUTANAN
5. ESDM6. PERDAGANGAN
7. PERINDUSTRIAN
8. TRANSMIGRASI
PRINSIP
AKUNTABILITAS,
EFISIENSI,
EKSTERNALITAS,
KEPENTINGAN
STRATEGIS
NASIONAL
UP KEWENANGAN PUSAT
UP KEWENANGAN PROVINSI
UP KEWENANGAN KAB/KOTA
UU NO.23
TH.2014
PEMERINTAH
AN DAERAH
KETERKAITAN
KETERKAITAN
UP
PILIHAN
Biro Hukum Setda
Prov. SultengURUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN SEBAGAI MUATAN OTONOMI DAERAH
PENYUSUNAN
PERENCANAAN
PEMBAHASAN PENETAPANPENGUN-
DANGAN
PENYEBAR-
LUASAN
543 6
PERENCANAAN
1 2
PENYUSUNAN
IDEALNYA
Program
Pembentukan
Peraturan
Daerah (PROPEMPERDA)
Di Lingkungan
DPRD BAPEMPERDA
Di Lingkungan
PEMDABIRO/BAGIAN HUKUM
Prakarsa DPRD(Pengusul)
Prakarsa Pemda(Perangkat Daerah)
PROPEMPERDA
PROVINSI/
KABUPATEN/
KOTA
PENGKAJIAN KELAYAKAN
MUATAN RAPERDA
(P. 236 UU 23)
P
E
R
D
A
A
P
B
D
Ditetapkan masing-
masing: JULI
Ditetapkan bulan
AGUSTUS
1
1.1
1.2
Tata cara penyusunan:
PERATURAN TATIB DPRD
Tata Cara Penyusunan :
PERKADA
KEPUTUSAN DPRD
(FORMAT PROPEMPEDA +
LATAR BELAKANG)PENGAJUAN: MEI
PROSES:MEI - JUNI
PENGAJUAN : MEI
PARIPURNA DPRD
Biro Hukum Setda
Prov. SultengTATA CARA PENYUSUNAN PROPEMPERDA
Biro Hukum Setda
Prov. Sulteng
DELEGASI PEMBENTUKAN PERDA TTG TATA CARA PENYUSUNAN PROPEMPERDA
Permendagri 120/2018
Permendagri 80/2015
Biro Hukum Setda
Prov. Sulteng
CATATAN IMPLEMENTASI PADA TAHAPAN PERENCANAAN
1
3
Perencanaan Penyusunan Perda
belum sinkron dengan Dokumen
perencanaan daerah (RPJPD/
RJMD/ RKPD)
2 Penetapan Propemperda tidak
tepat waktu sehingga tidak
sinkron dengan penganggaran
Penetapan jumlah judul
Propemperda setiap tahun
yang tidak rasional dengan
kapasitas penyelesaian
pembahasan
PEMDA & Perangkat
Daerah
DPRD
Biro Hukum Setda
Prov. Sulteng
CATATAN IMPLEMENTASI PADA TAHAPAN PERENCANAAN
4
5 Masih lemahnya hasil pengkajian
kelayakan suatu materi muatan
Perda untuk ditetapkan menjadi
Propemperda sehingga terjadi
kasus pembahasan Raperda yg
tidak dapat dilanjutkan menjadi
Perda
Terdapat perencanaan penyusunan
Raperda di Luar Propemperda yang
materinya tidak sesuai dengan
syarat Raperda di Luar
Propemperda
PEMDA & Perangkat
Daerah
DPRD
Biro Hukum Setda
Prov. Sulteng
NORMA DALAM TAHAPAN PENYUSUNAN & PEMBAHASAN PHD
ISI PENJELASAN/KETERANGAN/NA
Penyusun Raperda adalah
Pemrakarsa
Koordinasi penyusunan Raperda
adalah Biro/Bag Hk dan
Bapemperda DPRD (menyangkut
pengharmonisasian, pembulatan
dan pemantapan konsep).
Penyusun Perkada adalah
Perangkat Daerah Pemrakarsa
Koordinasi penyusunan Perkada
adalah Biro/Bag Hk (menyangkut
harmonisasi dan sinkronisasi).
ISI Penjelasan/Ket/NA
Biro/Bag.Hukum menyelaraskan
Sistematika & materi muatan
Naskah Akademik
Biro Hukum Setda
Prov. Sulteng
PENDEKATAN PEMBIAYAAN PEMBENTUKAN RAPERDA KAB/KOTA
ITEM POKOK PEMBIAYAAN SUB PEMBIAYAAN
I. PENYUSUNAN NASKAH
AKADEMIK (NA)
1. Honorarium Tim Penyusun
2. FGD Konsumsi; Honor Narasumber; uang saku peserta;
ATK.
3. ATK (penggandaan NA net)
Atau
Secara PAKET pihak Ketiga
II. PENYUSUNAN RAPERDA 1. Honorarium Tim Penyusun
2. Biaya Rapat-rapat Tim Penyusun (Konsumsi, ATK)
3. Sosialisasi Raperda Konsumsi; Honor Narasumber;
Uang saku peserta; ATK; perjalanan dinas (sesuai lokasi
sosialisasi).
4. Konsultasi (jika diperlukan)
III. PEMBAHASAN RAPERDA DI
DPRD
1. Penggandaan (FC) Raperda Net :
2X Sidang paripurna
1 x pansus/Bapemperda
2. Pendampingan Konsultasi DPRD
IV. FASILITASI RAPERDA DI
PROVINSI
Perjalanan dinas dalam daerah (dalam volume terbatas)
PENYUSUNAN PEMBAHASAN PENETAPANPENGUN-
DANGANPENYEBAR-
LUASAN
5432 61
PERENCANAAN
Pembahasan Raperda di DPRD tunduk pada Peraturan TATIB DPRD
Tahapan Pembicaraan dalam Pembahasan Raperda di DPRD meliputi:
Pembicaraan Tingkat I. Pembicaraan Tingkat II (Pengambilan Persetujuan)
FASILITASI dilakukan terhadap Raperda selain Raperda Evaluasi.
FASILITASI dilakukan oleh Menteri utk Raperda Prov, dan
Gubernur utk Raperda Kab/Kota sebelum Pembicaraan Tingkat II
Raperda hasil FASILITASI (secara tertulis) diajukan ke Sidang
Paripurna DPRD utk memperoleh PERSETUJUAN BERSAMA.
FASILITASI
PEMBAHASAN
EVALUASI Raperda dilakukan setelah Raperda memperoleh
persetujuan bersama.
Prosedur EVALUASI dilakukan terhadap Raperda EVALUASI, oleh
Menteri utk Raperda Prov. & oleh Gub utk Raperda Kab/Kota.
Raperda EVALUASI meliputi Raperda: 1. APBD; 2. Tata Ruang;
3.RPJPD; 4. RPJMD; 5. Pajak Daerah; 6. Retribusi Daerah; 7.Rencana
Induk Perindustrian, 8.pembentukan, penghapusan, penggabungan,
dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan
menjadi Desa.
Perangkat Daerah: sebelum ditetapkan mendapat persetujuan.
EVALUASI
FASILITASI PERKADA
FASILITASI PERATURAN DPRD
EVALUASI PERKADA MENGENAI APBD
KLARIFIKASI
21
• Oleh Mendagri utk Pergub/Per DRPD Prov.
• Oleh GUB utk Perbup/Perwali/Pert DPRD
Kab/Kota
Biro Hukum Setda
Prov. SultengKEPATUHAN TERHADAP PROSEDUR PENYUSUNAN & PEMBAHASAN PHD
setelah
Biro Hukum Setda
Prov. Sulteng
KONSEKUENSI KETIDAKPATUHAN
PERKADA dibatalkan apabila tidak
sesuai dengan:
a. hasil fasilitasi; atau
b. peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi, kepentingan umum
dan/atau kesusilaan.
Tidak diberikan Nomor Register Perda
apabila hasil verifikasi tidak sesuai
dengan hasil fasilitasi/evaluasi
Hasil klarifikasi terhadap Perda
Fasilitasi/Evaluasi dapat berupa
Rekomendasi perubahan perda atau
pencabutan perda.
Biro Hukum Setda
Prov. Sulteng
PERMASALAHAN DALAM EVALUASI DAN FASILITASI PHD
Permasalahan kuantitas SDM yang
kompeten di bidang perancangan
peraturan perundang.
Volume permintaan Evaluasi khususnya
Fasilitasi Perda/Perkada besar tidak
proporsional dengan limit waktu yang
ditentukan dalam peraturan
perundang-undangan.
Permasalahan kualitas Raperda/
Perkada yang diajukan untuk difasilitasi
masih rendah.
Permasalahan dukungan pendanaan.
Biro Hukum Setda
Prov. Sulteng
KRITISI TEKNIK PENYUSUNAN PADA FAKTA FASILITASI RAPERDA & PERKADA
1
2
Rumusan Konsiderans Raperda bukan
delegasi yang belum menggambarkan
unsur filosofis, sosilogis dan yuridis.
(Lampiran II angka 19 UU 12/2011)
Rumusan Konsiderans Perkada bukan
delegasi yang tidak menggambarkan
materi muatan Perkada sesuai Pasal
246 UU 23/2014.
Beberapa kritisi terkait teknik penyusunan
Raperda/Perkada yang ditemukan pada
rapat-rapat Evaluasi/Fasilitasi tahun 2018,
yang perlu diperbaiki pada masa
mendatang sbb:
Biro Hukum Setda
Prov. Sulteng
KRITISI TEKNIK PENYUSUNAN PADA FAKTA FASILITASI RAPERDA & PERKADA
3
4
Mengingat Raperda belum konsisten
dengan Lampiran II angka 28, 39 dan
angka 40 UU 12/2011.
Tepat
Waktu &
Terukur
Bagian Ketentuan Umum:
4.1. Kesalahan urutan pengertian/
definisi (Lampiran II angka 109 UU
12/2011).
4.2. Pendefinisian dalam perbup/
perwali pelaksanaan perda
(Lampiran II angka 106 UU
12/2011)
4.3. Penulisan kata atau istilah yg sudah
didefinisikan tidak konsisten dalam
norma yg diatur, dalam penjelasan
maupun dalam lampiran
(Lampiran II angka 108 dan angka
243 huruf d dan g UU 12/2011)
Biro Hukum Setda
Prov. Sulteng
KRITISI TEKNIK PENYUSUNAN PADA FAKTA FASILITASI RAPERDA & PERKADA
5
6
Tidak sesuai jenis, hierarki dan materi
muatan (Pasal 5 huruf c UU 12/2011).
Tepat
Waktu &
Terukur
Tentang Pendelegasian:
6.1. Syarat pendelegasian wewenang
(Lampiran II angka 200 UU
12/2011).
6.2. Larangan delegasi blanko dalam
pendelegasian kewenangan
mengatur (Lampiran II angka 210
UU 12/2011).
6.3. Tata cara delegasi (Lampiran II
angka 201, 202, 203, 204, 205, 206
208, 209, 215, dan angka 216 UU
12/2011).
Biro Hukum Setda
Prov. Sulteng
KRITISI TEKNIK PENYUSUNAN PADA FAKTA FASILITASI RAPERDA & PERKADA
7
8
Cara merumuskan ketentuan pidana
(Lampiran II angka 112, 113, 114, 118,
121, 122, & angka 124 UU 12/2011)
Penggunaan kata “wajib” dan kata
“harus.” (Lampiran II angka 122 &
angka 268 dan angka 269 UU 12/2011)
Norma final.9
Biro Hukum Setda
Prov. Sulteng
PENYEBARLUASAN
Pasal 125
Perda, Perkada, dan
peraturan DPRD dimuat
dalam Jaringan Dokumentasi
dan Informasi Hukum.
(Sumber: Permendagri 120/2018)
PERKEMBANGAN JDIH KAB/KOTA PER APRIL 2019
www.jdih.sultengprov.go.id
top related