PELAKSANAAN PROGRAM PAMSIMAS 2015DAN PERSIAPAN PROGRAM PAMSIMAS 2016

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Oleh:ZAMHIR ISLAMIE

(CPIU PAMSIMAS DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH)

DISAMPAIKAN PADARAPAT KOORDINASI NASIONAL PROGRAM PAMSIMAS TAHUN 2015

Jakarta, 16 Desember 2015

TUJUAN NEGARA DALAM ALINEA IV PEMBUKAAN UUD 1945

1. Melindungi segenap bangsaIndonesia dan seluruh tumpah darahIndonesia.

2. Memajukan kesejahteraan umum.3. Mencerdaskan kehidupan bangsa.4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia

yang berdasarkan kemerdekaan,perdamaian abadi dan keadilan sosial.

2

KEKUASAAN PEMERINTAHAN

PRESIDENPRESIDEN

Pemerintahan DaerahPemerintahan Daerah

KEMENDAGRIKEMENDAGRI

Kementerian/LPNKKementerian/LPNK

KoordinasiKoordinasiKoordinasiKoordinasi SebagianUrusan

SebagianUrusan

TanggungjawabTanggungjawab

PUSATPUSAT

DAERAHDAERAH

Otonomi Seluas-luasnya Ps 18(5) UUD ‘45

Otonomi Seluas-luasnya Ps 18(5) UUD ‘45

Psl 17 UUD 1945Psl 17 UUD 1945

PEMEGANG KEKUASAANPEMERINTAHAN – PSL 4 (1)

UUD 1945

PEMEGANG KEKUASAANPEMERINTAHAN – PSL 4 (1)

UUD 1945

PERATURAN PERUNDANGANPELAKSANAAN

PERATURAN PERUNDANGANPELAKSANAAN

Koordinator binwas dlmpenyeleng. urusan pem.

di daerahPsl 8 ayat 3 UU 23/2014

Koordinator binwas dlmpenyeleng. urusan pem.

di daerahPsl 8 ayat 3 UU 23/2014

3

KEB I JA KA N PENYELENGGA RA A N PEMER INTA HA N DA ERA H

Melindungi segenap bangsa Indonesia danseluruh tumpah darah Indonesia.

Memajukan kesejahteraan umum. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Ikut melaksanakan ketertiban dunia

Melindungi segenap bangsa Indonesia danseluruh tumpah darah Indonesia.

Memajukan kesejahteraan umum. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Ikut melaksanakan ketertiban dunia

Hak Warga NegaraPs. 27, 28 H, PS. 34 UUD 1945

Pendidikan, Kesehatan, Hak atas Pekerjaan, Hakatas Penghidupan yg layak, dan Jaminan Sosial

Hak Warga NegaraPs. 27, 28 H, PS. 34 UUD 1945

Pendidikan, Kesehatan, Hak atas Pekerjaan, Hakatas Penghidupan yg layak, dan Jaminan Sosial

Indonesia Negara Kesatuan ygTerdesentralisasi dgn Presiden Memegang

Kekuasaan Pemerintahan (Pasal 4 UUD 1945)

Indonesia Negara Kesatuan ygTerdesentralisasi dgn Presiden Memegang

Kekuasaan Pemerintahan (Pasal 4 UUD 1945)Pasal 18, 18A dan 18B UUD 1945

NKRI dibagi atas prov, Kab, dan KotaAsas Ootonomi dan Tugas PembantuanDipimpin Gub, Bupati, Walkot yg dipilihdemokratis – memiliki DPRD dipilih melaluiPemiluMenjalankan Urusan PemerintahanHub. Wewenang antar TingkatanPemerintahanHub. Keuangan, Pelayanan umum,pemanfaatan SDA dan SDA lainnya dilaks. Adil& diatur dengan UUNegara mengakui & menghormati satuan2pemerintahan daerah yg bersifat khusus atauistimewa yg diatur dgn UU

Pasal 18, 18A dan 18B UUD 1945NKRI dibagi atas prov, Kab, dan KotaAsas Ootonomi dan Tugas PembantuanDipimpin Gub, Bupati, Walkot yg dipilihdemokratis – memiliki DPRD dipilih melaluiPemiluMenjalankan Urusan PemerintahanHub. Wewenang antar TingkatanPemerintahanHub. Keuangan, Pelayanan umum,pemanfaatan SDA dan SDA lainnya dilaks. Adil& diatur dengan UUNegara mengakui & menghormati satuan2pemerintahan daerah yg bersifat khusus atauistimewa yg diatur dgn UU

Otonomi DaerahHak, wewenang, dan kewajiban daerahotonom untuk mengatur dan mengurus

sendiri Urusan Pemerintahan danKepentingan Masyarakat setempat dalam

sistem NKRI

Hak, wewenang, dan kewajiban daerahotonom untuk mengatur dan mengurus

sendiri Urusan Pemerintahan danKepentingan Masyarakat setempat dalam

sistem NKRITujuan

DemokrasiMemposisikan Pemda sebagai instrumenpendidikan politik di tingkat lokal, yg akanmenyumbang terhadap pendidikan politiknasional demi terwujudnya civil societyKesejahteraanPemda menyediakan pelayanan publik ygefektif, efisien dan ekonomis untuk masyarakatlokal

TujuanDemokrasiMemposisikan Pemda sebagai instrumenpendidikan politik di tingkat lokal, yg akanmenyumbang terhadap pendidikan politiknasional demi terwujudnya civil societyKesejahteraanPemda menyediakan pelayanan publik ygefektif, efisien dan ekonomis untuk masyarakatlokal

Selaras dg tujuan Otda penyelenggaraanPemda diarahkan untuk mempercepatterwujudnya kesejahteraan masyarakat

melalui peningkatan pelayanan,pemberdayaan, & peran serta masyarakatserta peningkatan daya saing daerah dg

memperhatikan prinsip demokrasi,pemerataan, keadilan, dan kakhasan suatu

daerah dalam sistem NKRI

Selaras dg tujuan Otda penyelenggaraanPemda diarahkan untuk mempercepatterwujudnya kesejahteraan masyarakat

melalui peningkatan pelayanan,pemberdayaan, & peran serta masyarakatserta peningkatan daya saing daerah dg

memperhatikan prinsip demokrasi,pemerataan, keadilan, dan kakhasan suatu

daerah dalam sistem NKRI4

URUSAN PEMERINTAHAN

KLASIF IKAS I URUSAN PEMERINTAHANKLASIF IKAS I URUSAN PEMERINTAHAN

5

URUSANPEMERINTAHAN

ABSOLUT

URUSANPEMERINTAHAN

ABSOLUT

URUSAN PEMERINTAHANKONKUREN

URUSAN PEMERINTAHANKONKUREN

URUSANPEMERINTAHAN

UMUM

URUSANPEMERINTAHAN

UMUM

KLASIF IKAS I URUSAN PEMERINTAHAN

KONKURENKONKURENABSOLUTABSOLUT

1. POLITIK LUARNEGERI2. PERTAHANAN3. KEAMANAN4. YUSTISI5. AGAMA6. MONETER &FISKALNASIONAL

PILIHAN (8)PILIHAN (8)WAJIBWAJIBPELAYANANDASAR (6) NONPELAYANANDASAR (18)

S P MS P M

URUSANPEMERINTAHAN UMUM

URUSANPEMERINTAHAN UMUM

1. PEMBINAAN WAWASANKEBANGSAAN;

2. PEMBINAAN PERSATUANKESATUAN;

3. PEMBINAAN KERUKUNANANTAR SARA

4. PENANGANAN KONFLIK SOS;5. KOORDINSASI TUGAS

ANTARISNTANSI YG ADA DIDAERAH;

6. PENGEMBANGAN DEMOKRASI;7. PELAKSANAAN URUSAN

PEMERINTAHAN YG BUKANMRP KEWENANGAN DAERAH/TDK DILAKSANAKAN INSTANSIVERTIKAL

APBN

FORKOPIMDA

URUSAN PEMERINTAHAN

6

NSPKNSPK

WAJIB

PELAYANANDASAR

PELAYANANDASAR

NON PELAYANAYANDASAR

NON PELAYANAYANDASAR

S P M

PILIHAN

1. Pendidikan2. Kesehatan3. PU & Penataan

Ruang4. Perumahan Rakyat

& KawasanPermukiman

5. Tramtibum &Linmas

6. Sosial

Tenaga Kerja,Pemberdayaan Perempuan &Pelindungan Anak, Pangan,Pertanahan, LH, Adminduk &Capil, PMD, pengendalianpddk &KB, perhubungan,Kominfo, Koperasi, UsahaKecil & Menengah,Penanaman Modal,Kepemudaan & Olahraga,Statistik, Persandian,Kebudayaan, Perpustakaandan Kearsipan

1. Kelautan &Perikanan

2. Pariwisata3. Pertanian4. Kehutanan5. ESDM6. Perdagangan7. Perindustrian8. Transmigrasi

Dibagi berdasarkan prinsipEksternalitas, Akuntabilitas danEfisiensi dan Kriteria tertentu

URUSAN PEMERINTAHAN

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN

7

PRESIDENPRESIDEN

MENDAGRIMENDAGRI

PembinaanPembinaan PengawasanPengawasan

Binwas UmumBinwas Umum Binwas TeknisBinwas Teknis

K/LK/L

Secara Nas.DIKOORDINASIKAN

MENDAGRI

Secara Nas.DIKOORDINASIKAN

MENDAGRI ProvinsiProvinsi

Gubernur sbg wakil Pem. Binwasumum & teknis

(PP 19/2010 & PP 23/2011)

Kab/KotaKab/Kota

Pemegangkekuasaanpemerintahan –Psl 4 (1) UUD1945

Pemegangkekuasaanpemerintahan –Psl 4 (1) UUD1945

Psl 17UUD 1945Psl 17UUD 1945

Koordinator Binwasdalam penyelenggaraanurusan pemerintahan didaerah UU 23/2014Psl 8 (3)

Koordinator Binwasdalam penyelenggaraanurusan pemerintahan didaerah UU 23/2014Psl 8 (3)

KoordinasiKoordinasi

Otonomi Seluas-luasnyaPs 18 (5) UUD ‘45Otonomi Seluas-luasnyaPs 18 (5) UUD ‘45

Tanggung jawabTanggung jawab

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

8

PEMERINTAH PUSAT PEMERINTAH DAERAH1. Menetapkan NSPK, paling lama 2

(dua) tahun terhitung sejakperaturan pemerintah mengenaipelaksanaan urusan konkurendiundangkan serta melaksanakanpembinaan dan pengawasan;

1. Dalam jangka waktu 2 (dua)tahun, Pusat belum menetapkanNSPK, Pemda melaksanakanurusan Pemerintahan yangmenjadi kewenangan Daerah;

2. Membatalkan kebijakan daerahyang tidak berpedoman padaNSPK;

2. Menetapkan kebijakan daerahuntuk menyelenggarakan UrusanPemerintahan yang menjadikewenangan Daerah berpedomanpada NSPK;

3. Menetapkan SPM 3. Memprioritaskan pelaksanaanUrusan Pemerintahan Wajib ygberkaitan dengan PelayananDasar berpedoman pada SPM

KEWENANGAN PUSAT DAN DAERAH

9

KEWAJIBAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Salah satu Kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah :(pasal 67 UU No. 23 Tahun 2014)

“Melaksanakan Program Strategis Nasional”

Yang dimaksud dengan “Program Strategis Nasional” adalah programyang ditetapkan presiden sebagai program yang memiliki sifat strategissecara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataanpembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangkameningkatkan kesejahteraan msyarakat

PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASISMASYARAKAT UNIVERSAL ACCES

Program Strategis Nasional

PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASISMASYARAKAT UNIVERSAL ACCES

Program Strategis Nasional

10

SANKSI KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Kepala daerah dan/atau wakil kepala Daerah yg tidakmelaksanakan Program Strategis Nasional dikenai sanksiadministratif berupa teguran tertulis oleh Menteri untukGubernur dan/atau wakil Gubernur serta oleh Gubernursebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk Bupati dan/atau WakilBupati atau Walikota dan/atau Walikota

Dalam hal teguran tertulis telah disampaikan 2 (dua) kaliberturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, Kepala Daerahdan/atau Wakil Kepala Daerah diberhentikan sementara selama3 (tiga) bulan

Dalam hal Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah telahselesai menjalani pemberhentian sementara, tetap tidakmelaksanakan program strategis nasional, yang bersangkutandiberhentikan sebagai Kepala Daerah dan/atau Wakil KepalaDaerah

11(Pasal 68 UU No. 23 Tahun 2014)

1. Mendorong kebijakan PemerintahDaerah berupa Peraturan Daerahdan/atau Peraturan Kepala Daerah.

2. Memfasilitasi peningkatan kapasitasaparatur daerah.

3. Mendorong Pemerintah Daerahmengalokasikan dukungan pembiayaandalam APBD.

DUKUNGAN KEMENDAGRI TERHADAP PROGRAM PAMSIMAS

12

Komponen 1 : Peningkatan KapasitasPemerintah Daerah

•Memperkuat upaya peningkatan dan alokasi anggaranpemerintah daerah dalam penyediaan dan pengelolaan airminum dan sanitasi berbasis masyarakat

•Peningkatan Kapasitas Panitia Kemitraan (PAKEM)Kabupaten/Kota.•Peningkatan Kapasitas Panitia Kemitraan (PAKEM)Kabupaten/Kota.

•Tersedianya RAD AMPL sebagai acuan implementasi programair minum dan sanitasi dengan APBD kab/kota dan acuan usulanprogram yang akan didanai dengan APBD provinsi

ISU STRATEGIS TERKAIT KPI PIU BANGDA

No Isu Strategis1 Penyusunan RAD AMPL belum mencapai target2 Alokasi APBD bidang AMPL masih rendah3 Kinerja Panitia Kemitraan kurang Optimal

MenyelenggarakanWorkshop Reviewpenyusunan RAD

AMPL

MenyelenggarakanWorkshopNasional

PemantauanKenaikan Realisasi

APBD danEvaluasi RAD-

AMPLKabupaten/Kota.

MenyelenggarakanWorkshop

PeningkatanKapasitas Panitia

Kemitraan(PAKEM)

Pelaksanaan Program Pamsimas Tahun 2015

Pemantauan Kenaikan Realisasi APBD untukAMPL dan Evaluasi RAD-AMPL Kabupaten/Kota.

Sebagai wadah penguatan kapasitas Pemerintah Daerah dalammendukung keberlanjutan program Pamsimas melalui integrasi RAD AMPLdan dukungan pengalokasian anggaran untuk pengembangan air minum

dan Sanitasi pada APBD Kabupaten/Kota

HasilKESEPAKTAN WORKSHOP NASIONAL

PEMANTAUAN KENAIKAN REALISASI APBDDAN EVALUASI RAD-AMPL

KABUPATEN/KOTA

Disampaikan kepada Pemerintah Daerah

Naskah Kesepakatan

Peningkatan Kapasitas Panitia Kemitraan(PAKEM)

Sebagai wadah untuk meningkatkan kapasitasPanitia Kemitraan (Pakem) dalam melaksanakan

perencanaan, koordinasi, pemantauan danevaluasi Program Pamsimas.

HasilKESEPAKATAN WORKSHOP PENINGKATAN KAPASITASPANITIA KEMITRAAN (PAKEM) PROGRAM PAMSIMAS II

Disampaikan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota

Naskah Kesepakatan WorkshopPeningkatan Kapasitas Panitia Kemitraan

(PAKEM)

Review Penyusunan RAD-AMPL

Sebagai wadah dalam rangka peningkatan kinerjapenyusunan RAD-AMPL serta integrasi RAD-

AMPL ke dalam RKPD dan APBDKabupaten/Kota

HasilKESEPAKATAN WORKSHOP REVIEW PENYUSUNAN RAD-

AMPL KABUPATEN/KOTA

Hasil Kesepakatan Workshop ReviewPenyusunan RAD-AMPL

Key Performance Indicator (KPI)

No KPI Periode2014 2015 2016 2017

1 Rencana peningkatan kapasitasuntukmendukung adopsi danpengarusutamaan pendekatanPamsimas, dan kinerja dalam rangkapencapaian tujuan program

50 %(110Kab/Kota)

60%(132Kab/Kota)

70%(154Kab/Kota)

80%(175

Kab/Kota)

2 Realisasi anggaran Kab./Kota(APBD)dalam sektor AMPL sebagaipersentase dari kebutuhan anggaran

50 %(110Kab/Kota)

60%(132Kab/Kota)

70%(154Kab/Kota)

80%(175Kab/Kota)

STATUS PENYUSUNAN RAD AMPLKAB/KOTA

22

JumlahKabupaten/

Kota

BelumProses

STATUS PENYUSUNAN RAD-AMPL

ProsesPenyusunan

SelesaiPenyusunan

SudahPengesahan

219 1 46 71 101

100% 0,46% 21% 32,42% 46,12%

Status Penyusunan RAD-AMPL (1)

NO. PROVINSIJumlah

Kabupaten/Kota

BelumProses

STATUS PENYUSUNAN RAD-AMPL

ProsesPenyusunan

SelesaiPenyusunan Sudah Pengesahan

Nasional 219 1 46 71 101

1Nanggroe Aceh Darussalam 3 0 0 3 0

2 Sumatera Utara 4 0 1 3 03 Sumatera Barat 14 0 1 1 124 Riau 10 0 6 0 45 Kepulauan Riau 2 0 1 1 06 Sumatera Selatan 10 0 0 1 9

7 Bengkulu 4 0 0 2 28 Jambi 4 0 0 4 09 Bangka Belitung 2 0 0 0 2

10 Lampung 2 0 0 1 1

11 Kalimantan Selatan 10 0 5 0 5

12 Kalimantan Timur 1 0 1 0 0

13 Kalimantan Barat 11 0 7 0 4

14 Jawa Barat 11 0 8 0 3

15 Banten 3 0 1 0 2

16 Kalimantan Tengah 3 0 2 1 0

Status Penyusunan RAD-AMPL (2)

NO. PROVINSIJumlah

Kabupaten/Kota

BelumProses

STATUS PENYUSUNAN RAD-AMPL

ProsesPenyusunan

SelesaiPenyusun

an

SudahPengesahan

Nasional 219 1 46 71 10117 Jawa Tengah 29 0 1 5 2318 Jawa Timur 20 0 3 17 019 DI Yogyakarta 2 0 1 1 020 Provinsi Bali 1 0 0 1 0

21 Provinsi Nusa Tenggara Barat 6 0 0 4 2

22 Provinsi Nusa Tenggara Timur 19 1 3 7 8

23 Sulawesi Utara 2 0 0 2 024 Sulawesi Tengah 10 0 1 2 725 Gorontalo 4 0 0 0 426 Maluku 5 0 1 3 127 Maluku Utara 1 0 0 1 028 Sulawesi Selatan 15 0 0 5 1029 Sulawesi Tenggara 4 0 0 4 030 Sulawesi Barat 2 0 0 1 131 Papua 2 0 2 0 032 Papua barat 3 0 1 1 1

CAPAIAN KPI PENGARUSUTAMAANAMPL KAB/KOTA

• Target tahun 2015 = 60%• Capaian sampai dengan tahun 2015 yang sudah

disahkan dengan Perbub adalah 101 kab/kotaatau 46,12%.

• Yang sudah selesai disusun dan masih dalamproses pengesahan adalah 71 Kab/Kota atau32,42%.

• Maka capaian sampai dengan tahun 2015adalah 78,54%

25

TARGET REALISASI APBD UNTUK AMPL

Realisasi Anggaran Kabupaten/Kota (APBD)dalam Sektor AMPL sebagai persentase darikebutuhan anggaran untuk mencapai targetMDGs.

Target Tahun 2014 : 50 %Capaian Tahun 2014 : 62 %Target Tahun 2015 : 60 %

CAPAIAN REALISASI APBDUNTUK AMPL (1)

No.

ProvinsiJumlah

Kab/Kota

Jumlah Kab/KotaYang Melaporkan

Realisasi APBD

Jumlah Kab/KotaYang TidakMelaporkan

Realisasi APBD• Nasional   (218 desa) 218 132 86

1 Nanggroe Aceh Darussalam 3 0 3

2 Sumatera Utara 4 0 4

3 Sumatera Barat 14 1 13

4 Riau 10 0 10

5 Jambi 4 4 0

6 Sumatera Selatan 10 10 0

7 Bengkulu 4 4 0

8 Lampung 2 0 2

9 Kepulauan Bangka Belitun g 2 2 0

10 Kepulauan Riau 2 0 2

11 Jawa Barat 11 8 3

12 Jawa Tengah 28 25 3

13 Di Yogyakarta 2 2 0

14 Jawa Timur 20 11 9

15 Banten 3 1 2

16 Bali 1 1 0

CAPAIAN REALISASI APBDUNTUK AMPL (2)

No.

ProvinsiJumlah

Kab/Kota

Jumlah Kab/KotaYang Melaporkan

Realisasi APBD

Jumlah Kab/KotaYang TidakMelaporkan

Realisasi APBD• Nasional   (218 desa) 218 132 86

17 Nusa Tenggara Barat 6 6 0

18 Nusa Tenggara Timur 19 18 1

19 Kalimantan Barat 11 1 10

20 Kalimantan Tengah 3 3 0

21 Kalimantan Selatan 10 2 8

22 Kalimantan Timur 1 0 1

23 Sulawesi Utara 2 2 0

24 Sulawesi Tengah 10 2 8

25 Sulawesi Selatan 15 15 0

26 Sulawesi Tenggara 4 4 0

27 Gorontalo 4 3 1

28 Sulawesi Barat 2 2 0

29 Maluku 5 0 5

30 Maluku Utara 1 0 1

31 Papua Barat 3 3 0

32 Papua 2 2 0

Target dan Capaian Tahun2015

• Target Tahun 2015 sebesar 60 % atau sebanyak 131Kabupaten/Kota.

• Capaian sampai dengan saat ini adalah sbb. : Telah melaporkan dengan lengkap : 48

Kabupaten/Kota atau sebesar : 22 % Yang telah melaporkan namun belum lengkap

sebanyak 47 Kabupaten/Kota atau sebesar : 21,5 % Sedangkan yang belum melaporkan sebanyak 124

Kabupaten/Kota atau sebanyak : 56,6 %

PREDIKSI PAMSIMAS-3 Perhitungan Capaian s/d Akhir Pamsimas-2 Capaian s/d awal 2016 = 172 Kab/ Kota atau sebesar

78,54 %. Target Pamsimas-2 sebesar 80 % atau sebanyak 176

Kabupaten/Kota sehingga tinggal ada kekurangan 4Kab/ Kota yang akan diselesaikan di tahun 2016.

Perhitungan Target Capaian Pamsimas-3 Target Pamsimas-3 sebesar 70% dari 345 Kab/ Kota =

242 Kab/Kota Perhitungan capaian Pamsimas-3 = 242 – 176 = 66

Kabupaten/kota atau sebesar 19 %

Target Capaian Realisasi APBD untukAMPL pada Pamsimas-3

• Target Realisasi APBD untuk AMPL sebesar 70% atau 242 Kabupaten.

• Diharapkan setiap tahun terjadi kenaikananggaran untuk biaya AMPL dalam APBDKabupaten.

SEKIAN

TERIMA KASIH