bab ii tinjauan pustaka a. tinjauan umum mahkamah agung …eprints.umm.ac.id/55970/3/bab ii.pdf ·...
Post on 28-Oct-2020
8 Views
Preview:
TRANSCRIPT
15
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Umum Mahkamah Agung
A.1 Pengertian Umum MahkamahAgung
Menurut Pasal 24(a) angka 1Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945, ialah “Mahkamah Agung adalah lembaga yang
berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-
undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan
mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”13
Menurut Pasal 2 Undang-Undang No.3 Tahun 2009 perubahan kedua
atas Undang-Undang No.14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang
berbunyi “Mahkamah Agung adalah pengadilan Negara tertinggi dari
semua lingkungan peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas
dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain”.14
Mahkamah Agung Republik Indonesia (disingkat MA RI atau MA)
adalah lembaga tinggi Negara dalam system ketatanegaraan Indonesia yang
merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan
Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan
lainnya. Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan
13Undang-UndangDasarRepublik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24(a) angka 1
14Undang-UndangNomor 14 Tahun 1985 TentangMahkamahAgung
16
peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,
lingkungan peradilan tata usaha Negara.15
Mahkamah Agungpadalah lembaga pengawasan internal yang
memegang fungsi control dari dalampterhadap kinerja hakim agar sesuai
dengan amanat Undang-Undang Dasar. Mahkamah Agungpadalah
pengadilan tertinggipdan melakukan pengawasan-pengawasan tertinggi atas
perbuatan pengadilan. Mahkamah Agung tidakphanya berfungsi di bidang
peradilan belaka, melainkanOmempunyai fungsi-fungsi lain. Jadi jika
disimpulkan maka Mahkamah Agung mempunyaiObeberapa fungsi, yakni:
Fungsi Peradilan, FungsiOPengawasan, Fungsi Mengatur, Fungsi Penasehat,
dan FungsiOAdministratif.16
A.2 Wewenang Mahkamah Agung
Wewenang Mahkamah Agung menurut Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia tahun 1945 merumuskan kewenangan Mahkamah
Agung sebagaimana tercantum dalam Pasal 24a Ayat 1 yang berbunyi,
“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji
peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-
undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-
undang”17
15Mahkamah Agung Republik Indonesia, https://www.mahkamahagung.go.id, diaksestanggal 2
Feb 2019 16
Budiman B. Sagala, Praktek Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945, (Jakarta:Gahlia
Indonesia, 1982), Hal. 157-158.
17Pasal 24A Ayat(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
17
Menurut Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No.14 Tahun 1985
Tentang Mahkamah Agung,
“Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan
memutus:
a. Permohonan kasasi;
b. Sengketa tentang kewenangan mengadili;
c. Pemohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hokum tetap.”18
Menurut Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No.5 tahun 2004
perubahan atas Undang-Undang No.14 tahun 1985 Tentang Mahkamah
Agung, yang berbunyi, “Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji
peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-
undang”19
Menurut Pasal 32 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang No.3 Tahun 2009
perubahan kedua atas Undang-Undang No.14 tahun 1985 Tentang
Mahkamah Agung, yang berbunyi:
“Pasal 32 Ayat (3)
Mahkamah Agung berwenang untuk meminta keterangan tentang
hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua
badan peradilan yang berada dibawahnya.”
“Pasal 32 Ayat (4)
Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, teguran, atau
peringatan kepada pengadilan di semua badan peradilan yang
berada dibawahnya”20
18Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang No.14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
19Pasal 31 ayat (1) Undang-UndangNo.5 tahun 2004 perubahan atas Undang-Undang No.14 tahun
1985 Tentang Mahkamah Agung
20Pasal 32 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang No.3 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-
Undang No.14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
18
B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Atas Satwa
B.1 Pengertian Satwa yang Dilindungi
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian satwa adalah
binatang. Berikut beberapa macam satwa menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia:
a. Satwa buru, merupakan satwa liar yang menurut undang-undang atau
peraturan telah ditetapkan untuk dapat diburu
b. Satwa langka, merupakan satwa yang tinggal sedikit jumlahnya dan
perlu dilindungi
c. Satwa liar, merupakan semua binatang yang hidup di darat dan di air
yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang
dipelihara oleh manusia
d. Satwa migran, merupakan satwa yang berpindah tempat secara teratur
dalam waktu dan ruang tertentu.21
Menurut Undang-Undang No.5 Tahun 1990 tentangOKonservasi Sumber
Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, satwaOadalah segala macam jenis sumber
dayaOalam hewani yang berasal dari hewan yang hidup di darat air dan udara,
sedangkan satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan atau di air,
dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas
maupun yang dipelihara oleh manusia.
Satwa disebut sumber daya alam karena seperti tumbuhan yaitu merupakan
makhluk hidup yang tidak hanya dapat dimanfaatkan oleh manusia, akan tetapi
21
Kamus Besar Bahasa Indonesia, https://kbbi.web.id, access 12April 2019
19
juga berperan besar dalam siklus kehidupan di alam. Walaupun satwa merupakan
sumber daya alam yang boleh dan dapat dimanfaatkan oleh manusia akan tetapi
tetap harus menjaga kelestariannya.22
Satwa yang dilindungi adalahOjenis satwa yang karena populasinya sudah
sangat kecil sertaOmempunyai tingkat perkembangan yang sangat lambat.
Berkurangnya satwa yang dilindungiOdapat dicegah dengan ditetapkan
perlindungan hukumOterhadap satwa langka yang dilindungi. Satwa langka tidak
boleh dibunuh, dimiliki,Oditangkap, diburu, serta diperdagangkan. Hal ini untuk
menjaga kelestarian satwaOtersebut dari kepunahan.23
Satwa yang dilindungi jugaOmerupakan satwa yang telah jarang
keberadaannya dan olehOkarenanya dilindungi oleh berbagai peraturan. Salah
satu tindakan hingga saat ini masih seringOterjadi dan melanggar aturan dalam
perlindungan satwaOadalah perdagangan satwa secara liar. perdagangan satwa
secara liar merupakan tindakan yang melanggarOketentuan yang terdapat dalam
Undang-Undang No.5 TahunO1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam
Hayati dan Ekosistemnya. Dimana dalamOpasal 21 telah disebutkan larangan
untuk memperdagangkanOsatwa yang dilindungi.24
Pasal 21 Undang-Undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber
Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang berbunyi:
22Pengertian Menurut Para Ahli, Pengertian Satwa, http://www.pengertianmenurutparaahli.net,
access 2 Feb 2019
23Rudika Zulkumardan, Ainal Hadi, “Tindak Pidana Memperniagakan Satwa Yang Dilindungi
Jenis Landak Dan Penegakan Hukumnya (Suatu Penelitian Di Kabupaten Aceh Barat)”, JIM Bidang
Hukum Pidana : Vol. 1, No.1,Agustus 2017, Hal.45
24
Tri Rahayu, Skripsi: “Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Dari Perdagangan Liar”
(Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015), Hal.17-18
20
(1) Setiap orang dilarang untuk:
a. mengmbil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara,
mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau
bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati;
b. mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam
keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di
dalam atau di luar Indonesia.
(2) Setiap orang dilarang untuk:
a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara,
mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan
hidup;
b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan
satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke
tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-
bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari
bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di
Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan, atau
memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi25
B.2 Jenis Satwa yang Dilindungi
Jenis satwa yangOdilindungi menurut Peraturan Pemerinah Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 1999
Berikut beberapa satwa yang dilindungi jenis Mamalia26
:
1. Anoa dataran rendah, anoa pegunungan
2. Paus biru, paus bersirip, paus bongkok
3. Banteng
4. Monyet hitam sulawesi, monyet jambul
5. Badak jawa, badak sumatera
25
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya
Alam Hayati Dan Ekosistemnya
26Lampiran Peraturan Pemerinah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999
21
6. Duyung
7. Lutung jawa, lutung merah, lutung dahi putih
8. Kidang
9. Harimau dahan, harimau sumatera, harimau jawa
10. Lumba-lumba
11. Gajah
12. Bajing terbang, bajing tanah bergaris, bajing tanah
13. Trenggiling
14. Macan tutul, macan kumbang
15. Musang air, musang sulawesi, musa congkok
16. Tapir
17. Kanguru pohon, kanguru tanah
18. Landak irian, landak semut
19. Orang utan
20. Kucing merah, kucing hutan, kucing bakau, kucing emas, kucing dampak
21. Beruang madu
22. Binturung
23. Kuskus
24. Simpei mentawai
25. Babirusa, rusa sambar, rusa bawean
Berikut adalah beberapa satwa yang dilindungi jenis Burung:
1. Burung elang
2. Burung madu
22
3. Burung glatik kecil, glatik gunung
4. Ibis hitam punggung putih, ibis putih
5. Burung kowak merah
6. Burung trulek ekor putih
7. Bangau putih, bangau hitam, bangau tongtong, bangau putih susu
8. Kakatua jambul kuning, kakatua gofin, kakatua raja, kakatua hitam
9. Burung cendrawasih
10. Kasuari kecil, kasuari leher kuning, kasuari gelambir satu
11. Jalak bali, jalak putih
12. Nuri sangir, nuri sulawesi
13. Dara laut berjambul, dara mahkota
14. Burung maleo
15. Beo flores, beo nias, beo sumbawa
16. Burung hantu
17. Burung merak
18. Burung alap-alap
19. Burung kipas biru, burung kipas perut putih, burung kipas gunung,
burung kipas ekor merah,
20. Burung sesap
21. Burung gosong
22. Burung kuda
23. Burung kacamata leher abu-abu
24. Kasturi raja, kasturi sulawesi
23
25. Gangsa laut, gangsa batu aboti, gangsa batu muka biru, gangsa batu kaki
merah
Berikut beberapa satwa yang dilindungi jenis Reptil:
1. Penyu tempayan, penyu hijau, penyu belimbing, penyu sisik, penyu
ridel, penyu pipih
2. Kura-kura irian, kura-kura gading
3. Buaya air tawar, buaya muara, buaya siam, buaya sapit
4. Kadal panan
5. Biawak ambon, biawak maluku, biawak pohon, biawak coklat, biawak
hijau, biawak togian, biawak timor, biawak abu-abu, biawak kalimantan
6. Sanca hijau, sanca bodo, sanca timor
7. Bunglon sisir
Berikut beberapa satwa yang dilindungi jenis Serangga:
1. Kupu bidadari, kupu trogon, kupu raja
2. Kupu sayap burung peri, kupu sayap burung goliat, kupu sayap burung
surga, kupu sayap priamus
3. Kupu burung rotsil, kupu burung titon
Berikut beberapa satwa yang dilindungi jenis Ikan:
1. Selusur maninjau
2. Ikan raja laut
3. Belida jawa, lopis jawa
4. Pari sentani, hiu sentani
5. Wader goa
24
6. Peyang malaya, tangkelasa
7. Arowana irian, peyang irian, kaloso
C. Sanksi Hukum
Sanksi ialah akibat dari sesuatuOperbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain
(manusia atau organisasi sosial) atas sesuatuOperbuatan. Dalam hal perbuatan
yang penting bagi hukumOada reaksi dari pihak pemerintah yang bertugas
mempertahankan tata tertib masyarakat. Dalam halOpelanggaran sesuatu
peraturan hukumObiasanya yang bertindak terhadap pelanggar ialah pemerintah.
Dengan perantaraanOalat-alat paksanya pemerintah dapat memaksa tiap-tiap
orang berkelakuan menurut kaidah-kaidah tataOtertib masyarakat, terutama tata
tertib hukum dalamOmasyarakat.28
Sanksi hokum adalah hukuman yang dijatuhkan pada seseorang yang
melanggar hokum. Merupakan bentuk perwujudan yang paling jelas dari
kekuasaan Negara dalam pelaksanaan kewajibannya untuk memaksakan
ditaatinya hokum dijatuhkan kepada seseorang yang telah melanggar ketentuan
hokum pidana.29
Macam-macam sanksi hokum
1. Sanksi Pidana
Dijatuhkan kepada seseorangOyang telah melanggar ketentuan hokum
pidana. Sanksi yang dijatuhkan dalam hokumOpidana mengakibatkan
28
Ali Samiun, Pengertian Sanksi Dalam Hukum, http://www.informasiahli.com, access 3 April
2019.
29
Deswanti Dwi Natalianingrum, Penjelasan Sanksi Hukum, https://www.dictio.id, access 5 May
2019
25
perampasan kebebasan (hukuman penjara), hartaObenda (penyitaan),
kehormatan bahkanOjiwa seseorang (hukuman mati). Oleh karena itu
dalam penerapan hokum pidana harus mendasarkanOpada hokum acara
pidana yang jelas hal ini untuk memberikanOhak kepada seseorang untuk
membela diri, berkaitan pulaOdengan penerapan asas legalitas.
Dalam hukum pidana, sanksi hukum disebut hukuman. Menurut R.
Soesilo, hukuman adalah “suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang
dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar
undang-undang hukum pidana”
Hukuman sendiri diatur dalam pasal 10 KUHP, yaitu130
:
1) Hukuman pokok, yang terbagi menjadi:
a. Hukuman mati
b. Hukuman penjara
c. Hukuman kurungan
d. Hukuman denda
2) Hukuman tambahan, yang terbagi menjadi:
a. Pencabutan beberapa hak yang tertentu
b. Perampasan barang yang tertentu
c. Pengumuman keputusan hakim
30Shanti Rachmadsyah, Sanski Hukum (Pidana, Perdata dan Administratif)
,https://www.hukumonline.com, access 23 Mei 2019
26
2. Sanksi Perdata
Merupakan sanksi yang diterapkan kepada seseorang yang telah
melanggar ketentuan hokum yang telah dibuatnya dalam suatu perikatan.
Sanksi perdata diberikan dalam bentuk ganti rugi dan denda.
Dalam hukum perdata, putusan yang dijatuhkan oleh hakim dapat
berupa:
a. Putusan Condemnatoir, yakni putusan yang bersifat menghukum pihak
yang dikalahkan untuk memenuhi kewajibannya
b. Putusan Declaratoir, yakni putusan yang amarnya menciptakan suatu
keadaan yang sah menurut hukum. Putusan ini hanya bersifat
menerangkan dan menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata
c. Putusan Constitutif, yakni putusan yang menghilangkan suatu keadaan
hukum dan menciptakan keadaan hukum baru
Jadi, dalam hukum perdata bentuk sanksi hukumnya dapat berupa,
1. Kewajiban untuk memenuhi kewajibannya (prestasi)
2. Hilangnya suatu keadaan hukum, yang diikuti dengan terciptanya suatu
keadaan hukum baru31
3. Sanksi Administratif
Sanksi administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap
pelanggaran administrasi atau ketentuang undang-undang yang bersifat
administratif. Pada umumnya sanksi administratif berupa:
a. Denda (diatur dalam PP No. 28 Tahun 2008)
31
Ibid.
27
b. Pembekuan hingga pencabutan sertifikat dan/atau izin (diatur dalam
Permenhub No. KM 26 Tahun 2009)
c. Penghentian sementara pelayanan administrasi hingga pengurangan
jatah produksi (diatur dalam Permenhut No. P.39/MENHUT-II/2008)
d. Tindakan administratif (diatur Keputusan KPPU No.
252/KPPU/KEP/VII/2008 Tahun 2008)
Dapat berbentukOpenolakan pemberian izin, setelah dikeluarkannya
izin sementara, mencabut izinOyang telah diberikan. Penerapan sanksi
administrative biasanya berkaitan denganOsuatu kegiatan usaha yang
dianggap telah terjadiOsuatu pelanggaran administrasi.32
BerikutadalahsanksiPidana yang diberikankepadaseseorang yang
melakukan pelanggaran yaitu jual beli satwa yang dilindungi. Berdasarkan
Undang-Undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam
Hayati dan Ekosistemnya.
Pasal 19 ayat 1
“Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan
perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka marga satwa”
Pasal 21 ayat 2
“setiap orang dilarang untuk:
a. Mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan,
memelihara, mengangkut, dan memperniagakann tumbuhan yang
dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati
32
Ibid.
28
b. Mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya
dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke
tempat lain di dalam atau di luar Indonesia”
Pasal 21 ayat 2
“Setiap orang dilarang untuk:
a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki,
memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang
dilindungi dalam keadaan hidup;
b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan
memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di
Indonesia ke tempat lain di dalam atau luar Indonesia;
d. Memperniagakan, menyimpan, atau memiliki kulit, tubuh, atau
bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang
yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya
dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di
luar Indonesia;
e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan,
menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang
dilindungi”33
Ketentuan Pidana terdapat dalam Pasal 40 Undang-Undang No.5 Tahun
1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
Pasal 40
(1) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan pasal
33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh)
33Undang-Undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan
Ekosistemnya.
29
tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah);
(2) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2)
serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5
(lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta
rupiah);
(3) Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap
ketentuan sebgaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33
ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun
dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
(4) Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2)
serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama
1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh
juta rupiah);
(5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dan ayat (4) adalah pelanggaran”34
D. Tinjauan Umum Tentang Tujuan Hukum
Menurut Subekti, menyatakan bahwa hukum itu berkaitan dengan
mengabdikan diri kepada tujuan negara yang terdapat didalam pokoknya adalah
untuk dapat mendatangkan sebuah kemakmuran dan mampu mendatangkan
kebahagiaan kepada rakyatnya. Hukum menurut Subekti, melayani suatu tujuan
negara itu dengan cara mengadakan “keadilan” dan “ketertiban”. Ditegaskan
34
Ibid.
30
bahwa pada keadilan tersebut kiranya dapat digambarkan menjadi sebagai suatu
kondisi keseimbangan yang mampu membawakan ketentraman kedalam hati
setiap orang, dan kalau terusik atau dilanggar maka dapat memunculkan
kegoncangan dan kegelisahan.
Ada beberapa pendapat para ahli mengenai tujuan hukum:
a. Tujuan hukum menurut Aristoteles, hanyalah sekedar untuk mencapai
keadilan, yang berarti memberikan sebuah sesuatu kepada setiap orang
yang sudah menjadi haknya;
b. Tujuan hukum menurut Jeremy Bentham, untuk dapat mencapai sebuah
kemanfaatan, yang berarti hukum harus menjamin kebahagiaan banyak
orang atau masyarakat;
c. Tujuan hukum menurut Geny, untuk mencapai keadilan dan sebagai
komponen keadilan untuk kepentingan daya guna dan kemanfaatan;
d. Tujuan hukum menurut Van Apeldor, untuk dapat mengatur segala
pergaulan hidup yang ada di masyarakat secara damai dengan cara
melindungi segala kepentingan hukum manusia;
e. Tujuan hukum menurut Purnadi dan Soerjono Soekanto, untuk dapat
mencapai suatu kedamaian hidup manusia mencakup ketertiban
eksternal antar pribadi dan ketenangan pada internal pribadi.35
Berikut unsur-unsur yang terdapat dalam tujuan hukum:
35
Fajeros, Pengertian Hukum dan Tujuan Hukum, http://pengertian.website, access 21 Mar. 19.
31
1) Aspek Kepastian
Kepastian hukum secara normatif ialah ketika suatu peraturan dibuat
dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas
disini dalam artian tidak menimbulkan keraguan dan logis berartikan
menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan
atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum ini menunjuk kepada
pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang
pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya
subjektif36
. Pentingnya kepastian hukum sesuai dengan isi pasal 28D ayat 1
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 perubahan ketiga
bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan
kepastian hukumyang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”37
.
Jadi, dalam hal penegakan hukum tidak boleh menyimpang dan harus
ditetapkan sesuai dengan hukum yang berlaku, yang mana nantinya
kepastian hukum itu sendiri dapat terwujud.
“Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu
pertama, adanya aturan yang bersifat umum itu membuat individu
mengetahui perbuatan apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan. Lalu
yang kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan
pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu, individu
36Yance Arizona, Apa Itu Kepastian Hukum, https://yancearizona.net, access 3 April 19.
37Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
32
dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh
Negara terhadap individu38
”.
Kepastian dalamOatau dari hukum akan tercapai jika hukum itu
berdasarkan pada undang-undang, dalamOundang-undang tersebut tidak ada
ketentuan yang saling bertentangan. Undang-undangOtersebut dibuat
berdasarkan kenyataanOhukum dan undang-undang tersebut tidak ada
istilah-istilah hukum yang dapat ditafsirkanOsecara lain. Selain itu kepastian
hukum mempunyai arti bahwaOdalam hal kongkrit kedua belah pihak
berselisih dapat menentukanOkedudukan mereka.
“Gustav Radbruch menyatakan bahwa: huku di negara berkembang
ada dua pengertian tentang kepastian hukum yaitu kepastian oleh karena
hukum, dan kepastian dalam hukum. Menjamin kepastian oleh karena
hukum menjadi tugas dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak
kepastian dalam hubungan-hubungan kemasyarakatan adalah hukum yang
berguna”39
Jadi, jika tidak ada kepastian hukum yang jelas maka masyarakat bisa
bertindak sewenang-wenangnya, seperti memperjual belikan satwa yang
dilindungi tersebut. Dan kepastian hukum sendiri juga menjadi dasar dari
perwujudan asas legalitas.
38
Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23
39
E. Utrecht, Pengertian Dalam Hukum Indonesia Cet-ke 6, Balai Buku Ichtiar, Jakarta,
1959,hlm.26.
33
2) Aspek Keadilan
Keadilan adalahOharapan yang harus dipenuhi dalam penegakan
hukum. Berdasarkan karakteristiknya, keadilanObersifat subjektif,
individualistis danOtidak menyamaratakan. Apabila penegak hukum menitik
beratkan pada nilai keadilanOsedangkan kemanfaatan dan kepastian hukum
dikesampingkan, makaOhukum itu tidak dapat berjalan dengan baik.
Demikian pula sebaliknya jika menitikOberatkan kepada nilai kemanfaatan
sedangkan keadilan danOkepastian hukum dikesampingkan, maka hukum itu
tidak jalan. Idealnya dalam menegakkan hukumOitu nilai-nilai dasar
keadilan yang merupakan nilai dasar filsafat dan nilai-nilai dasar
kemanfaatan merupakan suatu kesatuan berlaku secara sosiologis, serta nilai
dasar kepastian hukum yang merupakanOkesatuan yang secara yuridis harus
diterapkan secara seimbang dalam penegakkan hukum. Hal menarik, apabila
terdapat 2 unsur yangOsaing tarik menarik antara keadilan dan kepastian
hukum, Roeslan Saleh mengemukakan,
“keadilan dan kepastian hukum merupakan dua tujuan hukum yang
kerap kali tidak sejalan satu sama lain dan sulit dihindarkan dalam
praktek hukum. Suatu peraturan hukum yang lebih banyak memenuhi
tuntutan kepastian hukum, maka semakin besar pada kemungkinannya
aspek keadilan yang terdesak. Ketidaksempurnaan peraturan hukum ini
dalam praktek dapat diatasi dengan jalan memberi penafsiran atas
peraturan hukum tersebut dalam penerapannya dalam kejadian
konkret, keadilan dan kepastian hukum saling mendesak, maka hakim
34
sejauh mungkin harus mengutamakan keadilan diatas kepastian
hukum”
Roscue Pound sebagai salah satu ahli hukum yang bermazhab pada
Sosiological Jurisprudence, terkenal dengan teorinya yang menyatakan
bahwa, “hokum adalah alat untuk memperbarui (merekayasa) masyarakat
(law as a tool of social engineering)”. Hal inilah yang menjadi tolak
pemikiran dari Satjipto Raharjo dengan menyatakan:
“bahwa hukum adalah untuk manusia, pegangan, optik atau keyakinan
dasar, tidak melihat hukum sebagai suatu yang sentral dalam berhukum,
melainkan manusialah yang berada di titik pusat perputaran hukum.
Hukumitu berputar di sekitar manusia sebagai pusatnya. Hukum ada untuk
manusia, bukan manusia untuk hukum.”40
Dengan demikian bahwa kedudukan keadilan merupakan unsur
terpenting dalam penegakan hukum di Indonesia. Indonesia memiliki kultur
masyarakat yang beragam dan memiliki nilai yang luhur, tentunya sangat
mengharapkan keadilan dan kemanfaatan yang dikedepankan. Keadilan
merupakan hakekat dari hukum, sehingga penegakan hukum pun harus
mewujudkan hal demikian.
3) Aspek Kemanfaatan
Kemanfaatan dalam penegakan hukum merupakan hal yang tidak bisa
dilepaskan dalam mengukur keberhasilan penegakan hukum di Indonesia.
40Abdul Halim, Teori-teori Hukum Aliran Positivisme dan Perkembangan Kritik-kritiknya dalam
Jurnal Asy-Syir’ah Vol. 42 No. II, 2009, hlm. 390.
35
Menurut aliran Utilitarianisme, penegakan hokum mempunyai tujuan
berdasarkan manfaat tertentu, dan bukan hanya sekedar membalas perbuatan
pembuat pidana, bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau
pengimbalan kepada orang yang melakukan tindak pidana, tetapi
mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat.41
Secara etimologi, kata “kemanfaatan” berasal dari kata dasar
“manfaat” yang menurut kamus Bahasa Indonesia, berarti faedah atau guna.
Hukum merupakan urat nadi dalam kehidupan suatu bangsa untuk mencapai
cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Sebagian orang berpendapat
bahwa kemanfaatan hukum sangat berkorelasi dengan tujuan pemidanaan
terutama sebagai prevensi khusus agar terdakwa tidak mengulangi kembali
melakukan perbuatan melawan hukum, dan prevensi umum setiap orang
berhati-hati untuk tidak melanggar hukum karena akan dikenakan sanksinya.
Oleh karena itu putusan hakim harus memberi manfaat bagi dunia peradilan,
masyarakat umum dan perkembangan ilmu pengetahuan.42
Kemanfaatan menurut Jeremy Bentham yang menekankan suatu
putusan atau kebijakan hukum baru bisa dinilai baik apabila akibat yang
dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan yang besar dan
sedikitnya penderitaan. Dan sebaliknya dinilai buruk jika penerapannya
menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil yang menimbulkan kerugian dan
41
Syaiful Bakhri, Pidana Denda Dan Korupsi (Yogyakarta: Total Media, 2009).hlm. 129.
42
Mohamad Aunur, Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum di Indonesia,
https://www.academia.edu, access 2 Feb 2019
36
memperbesar penderitaan. Tujuan hukum menurut teori ini adalah untuk
menciptakan kesejahteraan sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat.43
Kemanfaatan hukum ini perlu diperhatikan karena semua orang pasti
mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum.
Jangan sampai penegakan hukum justru menilmbulkan keresahan pada
masyarakat karena kurang memperhatikan pentingnya kemanfaatan ini
dalam penegakan hukum.
43Pendapat Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra sebagaimana dikutip oleh Sonny Pungusi lihat Juga
Sonny Pungus , Teori Kemanfaatan http://sonny-tobelo.blogspot.corn access 2 Feb 2019
top related