asas, permohonan, gugatan

Asas-asas Umum Peradilan Agama

Asas-asas Umum Peradilan Agama

• Asas Personalitas Keislaman• Asas Kebebasan• Asas Wajib Mendamaikan• Asas Sederhana, Cepat dan Biaya ringan• Asas Persidangan Terbuka untuk Umum• Asas Legalitas dan Persamaan• Asas Aktif Memberi Bantuan

Asas Personalitas Keislaman

Dasar Hukum

Definisi

Syarat

1. Penjelasan Umum Alinea ke-1 UU PA

2. Pasal 49 UU UU PA(kompetensi absolut PA)

dasar kewenangan PA untuk mengadili ditentukan dengan keislaman subyek hukum. PA hanya dapat mengadili mereka yang beragama Islam dan yang menundukkan diri pada Hukum Islam .

a. Agama yang dianut kedua belah pihak saat terjadinya peristiwa hukum adalah agama Islam;

b. Perkara perdata yang dipersengketakan merupakan kompetensi absolut PA

c. Hubungan hukum yang mereka lakukan berdasarkan hukum Islam

Peraturan Asas Personalitas Keislaman

Penjelasan Umum Alinea ke-1 UU No. 3 / 2006

Peradilan Agama merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam

Asas Kebebasan

Dasar Hukum

Definisi

Bentuk Kebebasan

1. Pasal 24 (1) UUD 1945

2. Pasal 1 angka 1 UU No. 48/2009

3. Pasal 3 (2) UU No. 48/2009

Peradilan Agama bebas dari segala bentuk campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman

1. Dalam memeriksa suatu perkara, hakim bebas dari paksaan, direktiva atau rekomendasi yang datang dari pihak extra judicial, ancaman, dsb.

2. Kebebasan adalah dalam melaksanakan wewenang yudisial (menerapkan, menafsirkan, menemukan hukum)

Batasan Kebebasan

1. Dalam menerapkan hukum, harus bersumber pada peraturan perundang-undangan yang tepat dan benar

2. Dalam menafsirkan peraturan, harus menggunakan metode penafsiran yang benar

3. Dalam menemukan hukum, harus berdasarkan pada asas-asas, dasar-dasar, dan sumber hukum lainnya.

Pasal 24 (1) UUD 1945

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan

Pasal 1 UU No. 4/ 2004Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan

Pasal 4 ayat (3) UU No. 4/2004.Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam UUD 1945

Peraturan Asas Kebebasan

Asas Wajib Mendamaikan

Dasar Hukum

Definisi

Kekhususan PA

1. Pasal 39 UU No.1/1974 j.o. Ps 31 PP No.9/1975

2. Pasal 115 KHI

3. Pasal 10 UU No. 48/2009

Hakim harus selalu berupaya untuk mendamaikan para pihak yang berperkara

• Perdamaian (ishlah) lebih utama dari putusan ; win-win solution

• PA identik dengan istilah “Peradilan Keluarga”, tidak hanya melaksanakan kekuasaan kehakiman yang menerapkan hukum keluarga secara kaku, tapi lebih diarahkan pada penyelesaian sengketa keluarga dengan memperkecil kerusakan rohani dan keretakan sosial

Khusus Perkara Perceraian

Bentuk Perdamaian

• Upaya mendamaikan bersifat imperatif.• Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha

mendamaikan kedua belah pihak.• Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan

dapat dilakukan pada setiap tahap sidang pemeriksaan.• Anjuran damai dapat dilakukan kapan saja sepanjang

perkara belum diputus

Penyelesaian oleh para pihak di luar persidangan tanpa campur tangan hakim.

Dibuat Akta perdamaian jika tercapai perdamaian di persidangan

Perkara Perceraian:Jika perdamaian berhasil, tidak dibuatkan Akta Perdamaian, tapi perkara dicabut oleh Penggugat / Pemohon dengan pembebanan biaya perkara

Pasal 39 UU No.1/1974 :(1). Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan

yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.(2). Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu

tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.(3). Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan

perundangan tersendiri

Pasal 31 PP No. 9 /1975:(1) Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua pihak.(2) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap

sidang pemeriksaan

Pasal 115 KHI:Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama

tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Pasal 16 (2) UU No. 4 / 2004:(1)Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang

diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.

Peraturan Asas Wajib Mendamaikan

Ketentuan Khusus Perdamaian

Pasal 54 UU PA:

Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini

Kekhususan Upaya Damai:

• Hanya berlaku pada perkara perceraian

• Demi terwujudnya makna perdamaian dalam Pasal 82 (4) UU No. 7/ 1989

Bentuk Kekhususan Upaya Damai

Pengadilan Agama

Pengadilan Tinggi Agama

Mahkamah Agung

Putusan Perceraian Banding Kasasi

Putusan Perceraian belum memiliki kekuatan hukum tetap

Terjadi perdamaian di kedua tahap ini, lalu perkara dicabut atas persetujuan Suami & Istri

Penetapan PTA

Penetapan MA

Isi Penetapan PTA & Penetapan MA

PENETAPAN PTA PENETAPAN MA

Mengizinkan pembanding mencabut perkaranya;

Membatalkan putusan PA yg mengabulkan perceraian, krn tjd perdamaian sblm putusan mpy kek. hk tetap

Menyatakan bhw su-is tsb masih dlm ikatan perkawinan yg sah

Mengizinkan pemohon kasasi mencabut perkaranya;

Membatalkan putusan PTA yg mengabulkan perceraian, krn tjd perdamaian sblm putusan mpy kek. hk tetap;

Menyatakan bhw su-is tsb masih dlm ikatan perkawinan yg sah

Asas Sederhana, Cepat dan Biaya ringan

Dasar Hukum

Definisi

1. Pasal 57 (3), ps 58 (2) UU PA

2. Pasal 4 (2) UU No. 48/2009

3. Pasal 91B UU PA

• Sederhana prosedur penerimaan sampai dengan penyelesaian suatu perkara dilakukan dengan acara yang efektif & efisien

• Cepat alokasi waktu yang tersedia dalam proses peradilan• Biaya ringan keterjangkauan biaya perkara oleh pencari keadilan

Peraturan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya ringan

Pasal 57 (3) UU No.7/1989:(3) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pasal 4 (2) UU No.4/2004:Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan

biaya ringanPasal 5 (2) UU No.4/2004:Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha

mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Asas Persidangan Terbuka untuk Umum

Dasar Hukum

1. Pasal 59 (1) UU No. 7 /1989

2. Pasal 13 UU No. 48/2009

Definisi Bahwa setiap pemeriksaan yang berlangsung dalam sidang

pengadilan memperkenankan siapa saja untuk menghadiri, mendengarkan dan menyaksikan jalannya persidangan

Ada transparansi, fair trial.

Pengecualian

Lihat Pasal 59 ayat (1) UU No 7/1989 Perkara perceraian menjaga kepentingan

kerahasiaan hubungan kerumahtanggaan lebih penting. Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam

sidang tertutup (Pasal 33 PP No. 9/1975 jo Pasal 80 ayat (2) UU No. 7/1989)

Tertutup meliputi pemeriksaan dan pembuktian. Putusan tetap diucapkan dalam sidang terbuka

Akibat pelanggaran asas terbuka untuk umum

Seluruh pemeriksaan beserta penetapan atau putusannya batal menurut hukum (Pasal 59 ayat (2) UU No 7/1989 jo Pasal 13 ayat (2) UU No 48/2009)

Pasal 59 ayat (1) UU No.7/1989:(1) Sidang pemeriksaan Pengadilan terbuka untuk umum, kecuali apabila undang-

undang menentukan lain atau jika Hakim dengan alasan-alasan penting yang dicatat dalam berita acara sidang, memerintahkan bahwa pemeriksaan secara keseluruhan atau sebagian akan dilakukan dengan sidang tertutup.

(2) Tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan seluruh pemeriksaan beserta penetapan atau putusannya batal menurut hukum.

(3) Rapat permusyawaratan Hakim bersifat rahasia.

Pasal 19 (1) UU No. 4 / 2004:Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undangundang

menentukan lain

Pasal 33 PP No. 9 /1975 ttg Pasal 80 ayat (2) UU No. 7/1989:(2) Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup

Peraturan Asas Persidangan Terbuka untuk Umum

Pasal 59 ayat (2) UU No.7/1989:(2) Tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana yang

dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan seluruh pemeriksaan beserta penetapan atau putusannya batal menurut hukum.

Pasal 19 ayat 2 UU No.4/2004:(2) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan putusan batal demi hukum

Peraturan Akibat Sidang Tidak Terbuka untuk Umum

Asas Legalitas dan Persamaan

Dasar Hukum

Definisi

Pasal 2 (2), pasal 4 (1), pasal 6 (1) UU No. 48/2009

Pasal 58 (1) UUPA

• Legalitas : semua tindakan dilakukan berdasarkan hukum (rule of law)

• Persamaan : setiap orang mempunyai hak dan kedudukan yang sama di muka hukum

Pasal 3 (2) UU No.4/2004:Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan

berdasarkan Pancasila.

Pasal 5 ayat (1) UU No.4/2004:Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan

orang.

Pasal 6 (1) UU No.4/2004:Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain daripada

yang ditentukan oleh undang-undang

Peraturan Asas Legalitas & Persamaan

Asas Aktif Memberi Bantuan

Dasar Hukum

Definisi

Bentuk Bantuan Hukum

Pasal 58 (2), 60B, 60C UU PA

Pengadilan (hakim) yang memimpin persidangan bersifat aktif dan bertindak sebagai fasilitator

Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu

Pada setiap pengadilan agama dibentuk pos bantuan hukum

Bantuan hukum diberikan secara cuma-cuma kepada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap

Pasal 58 (2) UU No.7/1989:(2) Pengadilan membantu para pencari keadilan dan

berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan

Peraturan Asas Aktif Memberi Bantuan

Gugatan dan Permohonan

Gugatan & Permohonan

Definisi Hukum Acara Perdata:

Aturan tentang cara mewujudkan dan mempertahankan hak dan kewajiban antara subyek hukum dengan subyek hukum lainnya

…mewujudkan dan mempertahankan hak dan kewajiban…

Melalui pengajuan GUGATAN dan PERMOHONAN

Gugatan & Permohonan di PA

Dasar Hukum:

Pasal 55 UU No.7 /1989:

Tiap pemeriksaan perkara di Pengadilan dimulai sesudah diajukannya suatu permohonan atau gugatan dan pihak-pihak yang berperkara telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan tersebut:

Pemeriksaan harus didahului oleh Permohonan atau Gugatan

Permohonan dan Gugatan merupakan dasar pemanggilan para pihak untuk pemeriksaan di pengadilan

Perbedaan Gugatan & Permohonan

Gugatan Permohonan

Para Pihak

Sengketa

2 Pihak

Penggugat - Tergugat

berlawanan

1 Pihak

Pemohon

Ada sengketa Tidak ada sengketa

Disebut :

jurisdictio voluntaria/ voluntaire jurisdictie

Disebut :

jurisdictio Contentiosa / contentiuse jurisdictie

= peradilan sesungguhnya

= peradilan tidak sesungguhnya, karena perbuatan hakim lebih merupakan perbuatan administratif

Gugatan Permohonan

Produk

Contoh

Putusan / vonnis / al-qad’u Penetapan / beschikking/ al-itsbat

Cerai gugat Permohonan Poligami

Penjelasan Ps 60 UU PAYang dimaksud dengan penetapan adalah keputusan Pengadilan atas perkara permohonan, sedangkan putusan adalah keputusan Pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa

Pengecualian Permohonan

Ada beberapa pengecualian Permohonan dalam perkara perkawinan:

Permohonan Pembatalan Perkawinan

Permohonan untuk Beristri Lebih dari Seorang

Permohonan Cerai Talak

Pengecualian:

Perkara tersebut merupakan Permohonan yang bersifat voluntaire, namun sebenarnya ada sengketa antara satu pihak dengan pihak lainnya

Permohonan Pembatalan Perkawinan

Pasal 38 PP No. 9 / 1975

(3) Hal-hal yang berhubungan dengan pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan Pengadilan, dilakukan sesuai dengan tatacara tersebut dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 20 sampai dengan 36 PP No. 9/ 1975

• Pihak : Pemohon, Termohon I, Termohon II

• Produk PA : Putusan, bukan penetapan

Permohonan untuk Beristri Lebih dari Seorang

Pasal 40 PP No.9 / 1975

Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan

Pihak : Pemohon dan TermohonApabila terhadap Putusan tersebut diajukan banding / kasasi ;

Para pihak Penggugat - Tergugat

Permohonan Cerai Talak

Pasal 65 – 67 UU No.7 / 1989

Prosedur Permohonan cerai talak

Apabila terhadap Putusan atas permohonan tersebut diajukan banding / kasasi ;

Para pihak Penggugat - Tergugat

Obyek Gugatan & Permohonan

Terkait Kompetensi Absolut PA

a.perkawinan;b.waris;c.wasiat;d.hibah;e.wakaf;f.zakat;g.infaq;h.shadaqah; dani.ekonomi syari'ah.

Pasal 49 UU No. 3 / 2006:

Formulasi Gugatan

Secara garis besar, Surat Gugatan terdiri dari 3 komponen:

1. Identitas Para Pihak

2. Posita / Positum

3. Petita / Petitum

1. Identitas Para Pihak

Isi

contoh

Nama dengan gelar atau alias, bin/bintinya, umur, agama, pekerjaan, tempat tinggal terakhir dan statusnya sebagai Penggugat atau Tergugat.

Antara identitas Penggugat dengan Tergugat dipisahkan dengan kata-kata “berlawanan dengan”

Yang bertanda tangan di bawah ini:Nama : x binti y Umur : 42 tahun Agama : Islam Pekerjaan : tani Tempat tinggal: Jalan a no. 12 RT 03 RW 11, Desa b,Kecamatan c, Kabupaten d; Selanjutnya disebut Penggugat

Berlawanan dengan

Nama : y bin zUmur : 50 tahun Agama : Islam Pekerjaan : tani Tempat tinggal: Jalan a no. 12 RT 03 RW 11, Desa b,Kecamatan c, Kabupaten d; Selanjutnya disebut Tergugat

2. Posita / Positum

Isi

Ketentuan

contoh

Fakta atau hubungan hukum yang terjadi antara kedua belah pihak. Merupakan dasar dan alasan tuntutan.

Fundamentum petendi

Adapun yang menjadi duduk perkara sebagai dasar-dasar dan alasan diajukannya gugatan perceraian adalah sebagai berikut:

1. Bahwa __________2. Bahwa __________3. Dst

Berdasarkan uraian di atas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua PA ____ untuk ____

• Singkat, kronologis, jelas, tepat, dan terarah untuk mendukung isi tuntutan

• kalimat pertama : duduk perkara

• kalimat terakhir : permohonan pada PA

3. Petita / Petitum

Isi

Ketentuan

catatan

isi tuntutan

• Butir Pertama : selalu tentang formal perkara, belum boleh langsung ke materi. Mis: mohon agar PA menerima gugatan penggugat

• Butir di tengah : tuntutan mengenai materi perkara“menyatakan secara hukum bahwa perkawinan anta Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Akta Nikah No.___ dinyatakan putus karena perceraian”

•Butir terakhir : selalu tentang permintaan agar pihak lawan dibebankan biaya perkara

Pengadilan dilarang mengabulkan tuntutan melampaui apa yang dituntut Penggugat, sebaliknya Pengadilan juga dilarang tidak mengadili apa yang dituntutnya

Pembagian Petitum :

Tuntutan Pokok / Primer

Tuntutan Tambahan

Tuntutan Subsider atau Pengganti.

Terkait materi perkara.

a. Tuntutan agar Tergugat membayar biaya perkara

b. Tuntutan agar putusan dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dahulu

c. Dalam perkara cerai gugat, bisanya berupa nafkah terutang, nafkah anak, mutáh, nafkah iddah, dan pembagian harta bersama

“agar hakim mengadili dengan seadil-adilnya”, atau “mohon putusan seadil-adilnya” atau “ex aequo et bono”

Formulasi Permohonan

Secara garis besar, Surat Permohonan terdiri dari 3 komponen:

1. Identitas Pemohon

2. Positum

3. Petitum

Catatan:

Dalam Surat Permohonan tidak dijumpai kalimat “berlawanan dengan”, dan “permintaan membayar biaya perkara kepada pihak lawan”

Tempat Mengajukan Gugatan

TEMPAT MENGAJUKAN GUGATAN

Hukum Acara Perdata

Hukum Acara Peradilan Agama

Pasal 118 HIR, pasal 142 Rbg :

Pengadilan Negeri di tempat tergugat tinggal yang wenang memeriksa gugatan atau tuntutan hak

Jadi, gugatan PN di tempat tinggal Tergugat

“actor sequitur forum rei”

Pasal 54 UU No.7/1989 :

Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini

Kekhususan Hukum Acara Peradilan Agama

Terkait Kompetensi Absolut PA

a. Perkawinan

b. Waris

c. Wasiat

d. Hibah

e. Wakaf

f. Zakat

g. Infaq

h. Shadaqah, dan

i. Ekonomi Syari’ah

Aturan khusus dalam UU No.7 / 1989

Hukum acara peradilan umum

Perkara Perkawinan

Perkara Perkawinan

Perceraian

Selain perceraian

Cerai Talak

Cerai Gugat

Permohonan Poligami

Izin Kawin

Dispensasi Kawin

Pencegahan perkawinan

Pembatalan Perkawinan

Perkara Perceraian

Cerai Talak Cerai Gugat

Inisiatif Suami

Pemohon

Suami

Tergugat

Istri

Termohon

Istri

Penggugat

Catatan!

Walaupun secara formal bersifat voluntair, tapi sebenarnya memiliki sengketa

Cerai Talak Cerai Gugat

Alasan Pasal 19 PP no. 9 / 1975 j.o. Penjelasan Pasal 39 UU No. 1/1974 j.o. Pasal 116 KHI

a.Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

b.Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

c.Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

d.Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;

e.Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalan kewajibannya sebagai suami/isteri;

f.Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihian dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

g.Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Tempat Mengajukan Gugatan

Cerai Talak Cerai Gugat

• Istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami

Di tempat tinggal suami (Pemohon/Tergugat)

• Istri di Luar Negeri Di tempat tinggal suami (Pemohon/Tergugat)

• Suami & Istri di Luar Negeri Pilihan:a. PA di wilayah tempat perkawinan dilangsungkanb. PA Jakarta Pusat

Pasal 66 UU No.7/1989 j.o. Pasal 129 KHI Pasal 73 UU No.7/1989 j.o. Pasal 132 KHI

Menggunakan asas “actor sequitur forum rei”

Menyimpangi asas “actor sequitur forum rei”

Pengecualian:

Selain Perceraian

Alasan

Syarat

Tempat Pengajuan

Permohonan Poligami

Pasal 4 ayat (2) UU no. 1/ 1974, jo. Pasal 57 KHI a. isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat

disembuhkan;c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan;

Pasal 5 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 a. Adanya persetujuan isteri;b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin

keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;

c. Adanya jaminan bahwa sumi akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak;

PA di wilayah tempat tinggal Pemohon

Untuk

Tempat Pengajuan

Izin Kawin

Perkawinan yang calon suami atau calon isteri belum berumur 21 tahun dan tidak mendapat izin dari orangtuanya

PA di wilayah tempat tinggal Pemohon

Untuk

Tempat Pengajuan

Dispensasi Kawin

Perkawinan yang calon mempelai laki-laki dan perempuan masih di bawah umur

PA di wilayah tempat tinggal Pemohon

Untuk

Tempat Pengajuan

Pencegahan Perkawinan

Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan

PA di wilayah perkawinan akan dilangsungkan

Pembatalan Perkawinan

Alasan

Tempat Pengajuan

a.Pihak suami telah menikah lagi (poligami) tanpa izin pengadilan;

b.Pihak isteri telah menikah lagi padahal masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain (belum bercerai), atau masih dalam masa iddah;

c.Pernikahan menggunakan wali nikah yang tidak sah;

d.Pernikahan dilakukan di bawah ancaman;

e.Pernikahan melanggar batas umur perkawinan;

f.Pada waktu dilangsungkan pernikahan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri;

PA di wilayah perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal suami-istri

Pasal 71-72 KHI

Selain Perkara Perceraian

Asas “actor sequitur forum rei”

Di PA dalam wilayah tempat tinggal Tergugat