HALAMAN JUDUL

AMANDEMEN UUD 1945

(Makalah Disusun Guna Memenuhi Salah Satu Tugas Mata Kuliah:

Pendidikan Pancasila)

Dosen: Yulia Christiana Nany Sutarini, M.Si

Disusun Oleh Kelompok 10:

1. Wahyu Marliyani (13312241005)

2. Aldyana Pertiwi Farizky (13312241007)

3. Dessy Roseanawati (13312241015)

4. Desi Hartinah (13312241031)

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

2013

ii

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan

rahmat dan hidayah-Nya sehingga makalah ini dapat kami selesaikan, sebagai

pelengkap tugas Pendidikan Pancasila.

Kami mengucapkan terimakasih kepada Ibu Yulia Christiana Nany Sutarini,

M.Si selaku dosen pembimbing Pendidikan Pancasila dan berbagai pihak yang telah

membimbing kami menyusun makalah ini, serta berbagai sumber yang telah kami

pakai sebagai data dan fakta pada makalah ini.

Kami menyadari bahwa kami hanyalah manusia yang mempunyai

keterbatasan dalam berbagai hal. Olehkarena itu, Tidak ada suatu pekerjaan yang

dapat diselesaikan dengan sangat sempurna, begitu pula dengan makalah ini. Tidak

semua hal dapat kami deskripsikan dengan sempurna dalam makalah ini. Kami

sudah berusaha semaksimal mungkin dengan keterbatasan kemampuan yang kami

miliki. Maka dari itu, kami bersedia menerima kritik dan saran sebagai batu

loncatan yang dapat memperbaiki makalah kami dimasa datang.

Akhir kata kami mengucapkan selamat membaca semoga makalah ini dapat

bermanfaat dan dapat memberi wawasan luas bagi anda.

Yogyakarta, 9 Desember 2013

Penyusun

iii

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ..................................................................................... i

KATA PENGANTAR .................................................................................. ii

DAFTAR ISI ................................................................................................ iii

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................. 4

A. Latar Belakang ............................................................................................ 4

B. Rumusan Masalah ...................................................................................... 5

C. Tujuan .......................................................................................................... 5

BAB II PEMBAHASAN .............................................................................. 6

A. Pengertian Amandemen UUD 1945 ........................................................... 6

B. Alasan Amandemen UUD 1945 ................................................................. 7

C. Sejarah Perubahan UUD 1945 ................................................................... 9

D. Tujuan Amandemen UUD 1945 ............................................................... 12

BAB III KESIMPULAN DAN SARAN ................................................... 14

A. Kesimpulan ................................................................................................ 14

B. Saran .......................................................................................................... 15

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................. 16

4

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, atau

disingkat UUD 1945 atau UUD '45, adalah hukum dasar tertulis (basic

law), konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia saat ini. UUD 1945

disahkan sebagai undang-undang dasar negara oleh PPKI pada tanggal 18

Agustus 1945. Sejak tanggal 27 Desember 1949, di Indonesia berlaku Konstitusi

RIS, dan sejak tanggal 17 Agustus 1950 di Indonesia berlaku UUDS 1950. Dekrit

Presiden 5 Juli 1959 kembali memberlakukan UUD 1945, dengan dikukuhkan

secara aklamasi oleh DPR pada tanggal 22 Juli 1959.

Pada kurun waktu tahun 1999-2002, UUD 1945 mengalami 4 kali

perubahan (amandemen), yang mengubah susunan lembaga-lembaga dalam sistem

ketatanegaraan Republik Indonesia yang ditetapkan dalam Sidang Umum dan

Sidang Tahunan MPR.

Dewasa ini, masih banyak masyarakat yang masih belum paham dengan

amandemen UUD 1945 di Indonesia yang telah melalui 4 tahap perubahan

tersebut. Terutama mahasiswa, yang dewasa ini seharusnya lebih mampu

memahami tentang amandemen UUD 1945 lebih dari saat berada di Sekolah

Menengah.

Dengan masih banyaknya mahasiswa yang belum mampu memahami

secara mendalam tentang amandemen UUD 1945 ini. Dan keterbatasan minat

pada keingintahuan tentang amandemen UUD 1945. Maka dari itu, jika lama-

kelamaan banyak penerus bangsa ini yang tidak mengerti tentang amandemen

UUD 1945 ini, bagaimana bisa para penerus bangsa yakni para mahasiswa dapat

memajukan Negara ini?

Pengetahuan tentang amandemen UUD 1945 saat ini sangat dibutuhkan

oleh masyarakat dan para mahasiswa di Indonesia. Melalui pendidikan Pancasila

diharapkan dapat lebih mengerti dan memahami tentang isi dan kandungan UUD

1945 yang telah di amandemen.

5

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa

masalah yang hendak dibahas, antara lain sebagai berikut:

1. Apakah pengertian amandemen UUD 1945?

2. Mengapa UUD 1945 perlu diamandemen?

3. Bagaimana sejarah perubahan UUD 1945?

4. Apakah tujuan mengamandemen UUD 1945?

C. Tujuan

Tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan makalah ini adalah

untuk mendeskripsikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memaparkan pengertian amandemen UUD 1945.

2. Mendeskripsikan alasan amandemen UUD 1945.

3. Menguraikan sejarah perubahan UUD 1945.

4. Memaparkan tujuan mengamandemen UUD 1945.

6

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Amandemen UUD 1945

Secara etimologis, amandemen berasal dari bahasa inggris “To Amend”

yang artinya sebagai To Make Better, To Remove The Faults (untuk menjadikannya

lebih baik, dan menghapuskan kesalahan-kesalahan). Selanjutnya amandemen

diartikan sebagai A Change For The Better, A Correction Of Error/ merubahnya

agar lebih baik, memeriksa yang salah (Busroh Abu Daud, 2006: 56).

Menurut Sujatmiko, amandemen yang pokok itu tidak serampangan dan

merupakan hal yang serius. Konstitusi itu merupakan aturan tertinggi bernegara.

Beliau berpendapat bahwa konstitusi di negara kita belum sepenuhnya sempurna.

Jika ingin menyempurnakan konstitusi satu-satunya pilihan ialah amandemen.

Dari beberapa referensi di atas amandemen haruslah dipahami sebagai

penambahan, atau perubahan pada sebuah konstitusi yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari naskah aslinya, dan diletakkan pada dokumen yang bersangkutan.

Pemahaman lebih lanjut adalah amandemen bukan sekedar menyisipkan kata-kata

atau perihal baru dalam teks.

Di sisi lain, amandemen bukan pula penggantian. Mengganti berarti

melakukan perubahan total dengan merumuskan konstitusi baru mencakup hal-hal

mendasar seperti mengganti bentuk negara, dasar negara, maupun bentuk

pemerintahan. Dalam amandemen UUD 1945 kiranya jelas bahwa tidak ada

maksud-maksud mengganti dasar negara Pancasila, bentuk negara kesatuan,

maupun bentuk pemerintahan presidensil.

Salah satu bentuk komitmen untuk tidak melakukan perubahan terhadap

hal-hal mendasar diatas adalah kesepakatan untuk tidak melakukan perubahan atas

Pembukaan UUD 1945. Dari penjelasan tersebut jelas bahwa yang harus mendasari

Amandemen UUD 1945 adalah semangat menyempurnakan, memperjelas,

memperbaiki kesalahan, dan melakukan koreksi terhadap pasal-pasal yang ada,

tanpa harus melakukan perubahan terhadap hal-hal yang mendasar dalam UUD

1945 itu sendiri

7

B. Alasan Amandemen UUD 1945

Berikut adalah alasan-alasan terjadinya perubahan (amandemen) dalam

UUD 1945.

1. Lemahnya checks and balances (koreksi dan menyeimbangkan) pada institusi-

institusi ketatanegaraan.

2. Executive heavy, yaitu kekuasaan terlalu dominan berada di tangan Presiden

(hak prerogatif dan kekuasaan legislatif).

3. Pengaturan terlalu fleksibel (Pasal 7 UUD 1945 sebelum amandemen).

4. Terbatasnya pengaturan jaminan akan HAM.

5. Segi historis, pembuatan UUD 1945 ditetapkan dalam suasana tergesa-gesa,

sehingga memuat banyak kekurangan.

6. Segi substansi dan isi UUD 1945, di mana UUD 1945 memiliki keterbatasan

dan kelemahan.

7. Segi sosiologis, yaitu adanya amanat dari rakyat untuk melakukan amandemen.

8. UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang dijadikan landasan dalam

penyelenggaraan Negara maka harus sesuai dengan aspirasi tuntutan

kehidupan masyarakat Indonesia. Mengingat kehidupan masyarakat Indonesia

yang selalu tumbuh dan berkembang sesuai dengan peradaban manusia pada

umumnya maka UUD 1945 diamandemen oleh MPR. Perubahan UUD 1945

memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan bangsa Indonesia.

9. Menghilangkan pandangan adanya keyakinan bahwa UUD 1945 merupakan

hal yang sacral, tidak bisa diubah, diganti, dikaji mendalam tentang

kebenaran seperti doktrin yang diterapkan pada masa orde baru.

10. Perubahan UUD 1945 memberikan peluang kepada bangsa Indonesia untuk

membangun dirinya atau melaksanakan pembangunan yang sesuai dengan

kondisi dan aspirasi masyarakat.

11. Perubahan UUD 1945 mendidik jiwa demoktrasi yang sudah dipelopori oleh

MPR pada waktu mengadakan perubahan UUD itu sendiri, sehingga lembaga

Negara, badan badan lainnya serta dalam kehidupan masyarakat berkembang

jiwa demokrasi.

8

12. Perubahan UUD 1945 menghilangkan kesan jiwa UUD 1945 yang sentralistik

dan otoriter sebab dengan adanya amandemen UUD 1945 masa jabatan

presiden dibatasi, kekuasaan presiden dibatasi, sistem pemerintahan

disentralisasi dan otonomi.

13. Perubahan UUD 1945 menghidupkan perkembangan politik ke arah

keterbukaan.

14. Perubahan UUD 1945 mendorong para cendekiawan dan berbagai tokoh

masyarakat untuk lebih proaktif dan kreatif mengkritisi pemerintah (demi

kebaikan) sehingga mendorong kehidupan bangsa yang dinamis

(berkembang) dalam segala bidang, baik politik, ekonomi, social budaya

sehingga dapat mewujudkan kehidupan yang maju dan sejahtera sejajar

dengan bangsa-bangsa lain yang telah maju (Hamidi Jazim, 2011: 128).

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka terbentuklah kesepakatan-

kesepakatan mengenai amandemen UUD 1945, diantaranya sebagai berikut:

a. Amandemen dilakukan oleh antar fraksi MPR.

b. Amandemen terdiri dari pembukaan dan batang tubuh mempunyai

kedudukan berlainan, namun terjalin dalam hubungan bersifat kausal

organis.

c. Kesepakatan antara fraksi MPR dalam amandemen UUD 1945, antara lain

sebagai berikut:

1) Tidak mengubah pembukaan UUD 1945.

2) Tetap mempertahankan NKRI.

3) Tetap mempertahankan sistem presidesial.

4) Bagian penjelasan UUD 1945 yang normatif, dimasukan dalam batang

tubuh.

5) Perubahan addendum, yaitu satu kesatuan antara perubahan yang diubah

dengan yang tidak diubah.

9

C. Sejarah Perubahan UUD 1945

Perubahan UUD 1945 dilakukan secara bertahap dan menjadi salah satu

agenda Sidang MPR dari 1999 hingga 2002. Adapun tahap-tahap Amandemen

UUD 1945 adalah sebagai berikut:

1. Amandemen Pertama

Perubahan pertama UUD 1945 terjadi pada sidang umum MPR tahun 1999

yang berlangsung pada tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999. Amandemen yang

dilakukan terdiri dari 9 Pasal, yaitu:

a. Pasal 5 ayat (1) dirubah.

b. Pasal 7 dirubah, ditambah pasal 7 A, pasal 7 B, pasal 7 C.

c. Pasal 9 ayat (1).

d. Pasal 13 dirubah.

e. Pasal 14 dirubah menjadi 2 ayat.

f. Pasal 15 dirubah.

g. Pasal 17 ayat (2) dan (3) dirubah, dan ditambah ayat (4).

h. Pasal 20 dirubah dari dua ayat menjadi tiga ayat.

i. Pasal 21 dirubah dari dua ayat menjadi satu ayat (Dasril Radjab, 1994: 76).

Dalam amandemen pertama menyangkut lima persoalan pokok, yaitu

meliputi perubahan tentang lembaga pemegang kekuasaan membuat Undang-

undang, masa jabatan presiden, hak prerogrative presiden, fungsi materi dan

perubahan redaksional.

Inti dari amandemen pertama ini adalah pergeseran kekuasaan presiden

yang dipandang terlalu kuat (executive heavy) dan memperkuat kedudukan Dewan

Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif.

2. Amandemen Kedua

Perubahan kedua UUD 1945 terjadi pada sidang umum MPR tahun 2000

yang berlangsung pada tanggal 7 sampai 18 Agustus 2000 dan disahkan pada

tanggal 18 Agustus 2000. Amandemen dilakukan pada 5 bab dan 25 pasal. Berikut

ini rincian perubahan yang dilakukan pada amandemen kedua meliputi:

a. Pasal 18 dirubah menjadi 7 ayat, ditambah pasal 18 A dan pasal 18 B.

b. Pasal 19 dirubah dari dua ayat menjadi tiga ayat.

10

c. Pasal 20 dirubah dari dua ayat menjadi lima ayat, ditambah pasal 20 A.

d. Pasal 22 tetap, ditambah pasal 22 A, pasal 22B, 22 C, 22 D dan 22 E.

e. Bab IX A, wilayah negara.

f. Pasal 25 tetap, ditambah pasal 25 E.

g. Bab X, warga negara dan penduduk.

h. Pasal 26 ayat (2) dirubah dan diganti menjadi ayat (2) dan ayat (3).

i. Pasal 27 ditambah satu ayat yaitu ayat (3).

j. Bab X A, hak asasi manusia

k. Pasal 28 tetap dan ditambah pasal 28 A, pasal 28 B, pasal 28 C, pasal 28 D,

pasal 28 E, pasal 28 F, pasal 28 G, pasal 28 H, pasal 28 I dan pasal 28 J.

l. Bab XII, pertahanan dan keamanan negara.

m. Pasal 30 dirubah dari dua ayat menjadi lima ayat.

n. Bab XV, bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan.

o. Pasal 36 tetap dan ditambah pasal 36 A, pasal 36 B dan pasal 36 C (Dasril

Radjab, 1994: 78).

Inti dari amandemen kedua ini menyangkut 9 persoalan pokok, meliputi

Wilayah Negara, Pemerintah Daerah, DPR dan Kewenangannya, Hak Asasi

Manusia, Pertahanan dan Keamanan, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan.

3. Amandemen Ketiga

Perubahan ketiga UUD 1945 terjadi pada sidang umum MPR tahun 2001

yang berlangsung pada tanggal 1 sampai 9 November 2001 dan disahkan pada

tanggal 9 November 2001. Perubahan yang terjadi dalam amandemen ketiga ini

terdiri dari 3 bab dan 22 pasal. Berikut ini rincian dari amandemen ketiga meliputi:

a. Pasal 1 ayat (2) dirubah dan ditambah satu ayat sehingga pasal 1 menjadi 3

ayat.

b. Pasal 3 dirubah menjadi pasal 3 dengan 3 ayat.

c. Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) dirubah dan ditambah pasal 6A.

d. Pasal 7 dirubah dan ditambah pasal 7 A, pasal 7 b dan pasal 7 C

e. Pasal 8 dirubah dari satu ayat menjadi 3 ayat.

f. Pasal 11 dirubah menjadi 3 ayat.

g. Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) dirubah dan ditambah ayat (4).

11

h. Pasal 22 tetap dan ditambah pasal 22 A, pasal 22 B, pasal 22 C, pasal 22 D

dan pasal 22 E.

i. Pasal 23 dirubah dari lima ayat menjadi tiga ayat dan ditambah pasal 23 A,

pasal 23 B, pasal 23 C, pasal 23 D, pasal 23 E, pasal 23 F dan pasal 23 G

j. Pasal 24 dirubah dari dua ayat menjadi tiga ayat dan ditambah pasal 24 A,

pasal 24 B dan pasal 24 C.

k. Bab VII A.

l. Bab VIIB.

m. Bab VIIIA (Dasril Radjab, 1994: 80).

Inti perubahan yang dilakukan pada amandemen ketiga ini menyangkut 16

persoalan pokok, meliputi bentuk dan kedaulatan negara, kewenangan MPR,

Perjanjian Internasional, keuangan negara dan APBN pajak, kekuasaan kehakiman,

syarat-syarat presiden dan wakil presiden, pemilihan presiden dan wakil presiden

secara langsung, pemberhentian presiden, pemilu, DPD dan kementerian negara.

4. Amandemen Keempat

Perubahan keempat UUD 1945 terjadi pada sidang umum MPR tahun 2002

yang berlangsung pada tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002 dan disahkan pada

tanggal 11 Agustus 2002. Perubahan yang terjadi pada amandemen keempat ini

terdiri dari 2 bab dan 13 pasal. Berikut ini rincian dari amandemen ketiga meliputi:

a. Pasal 2 ayat (1) dirubah.

b. Pasal 6 A ditambah satu ayat.

c. Pasal 8 ditambah satu ayat.

d. Pasal 11 diubah.

e. Pasal16 diubah.

f. Pasal 23 B dan pasal 23 D

g. Pasal 24 ditambah satu ayat.

h. Pasal 31 dirubah.

i. Pasal 32 dirubah.

j. Pasal 33 dirubah.

k. Pasal 34 dirubah.

l. Pasal 37 dirubah.

12

m. Bab XIII dirubah.

n. Bab XIV dirubah (Dasril Radjab, 1994: 82).

Inti perubahan amandemen ini menyangkut 12 persoalan pokok, meliputi

DPD sebagai bagian MPR, penggantian presiden, pemilu presiden dan wakil

presiden, presiden dan wakil presiden tidak bisa menjalankan kewajiban dalam

masa jabatan secara bersamaan, dewan pertimbangan yang bertugas memberi

nasihat presiden, pernyataan perang, perdamaian dan perjanjian, mata uang, bank

sentral, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian nasional dan

kesejahteraan sosial, perubahan UUD.

D. Tujuan Amandemen UUD 1945

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari amandemen

UUD 1945 waktu itu adalah menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara,

kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan

negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan

kebutuhan bangsa, serta untuk membawa bangsa ini menuju perubahan yang lebih

baik lagi di berbagai bidang dengan senantiasa selalu memperhatikan kepentingan

rakyat.

Tujuan amandemen UUD 1945 menurut Husnie Thamrien, adalah sebagai

berikut:

1. Untuk menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara agar dapat

lebih mantap dalam mencapai tujuan nasional serta menyempurnakan

aturan dasar mengenai jaminan dan pelaksanaan kekuatan rakyat.

2. Memperluas partisipasi rakyat agar sesuai dengan perkembangan paham

demokrasi.

3. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan perlindungan hak

agar sesuai dengan perkembangan HAM dan peradaban umat manusia yang

menjadi syarat negara hukum.

4. Menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis

dan modern melalui pembagian kekuasan secara tegas sistem check and

balances yang lebih ketat dan transparan dan pembentukan lembaga-

13

lembaga negara yang baru untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan

bangsa dan tantangan jaman.

5. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan konstitusional dan

kewajiban negara memwujudkan kesejahteraan sosial mencerdaskan

kehidupan bangsa, menegakkan etika dan moral serta solidaritas dalam

kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara sesuai dengan harkat

dan martabat kemanusiaan dalam perjuangan mewujudkan negara

kesejahteraan.

6. Melengkapi aturan dasar dalam penyelenggaraan negara yang sangat

penting bagi eksistensi negara dan perjuangan negara mewujudkan

demokrasi.

7. Perkembangan aspirasi kebutuhan dan kepentingan bangsa dan negara

Indonesia ini sekaligus mengakomodasi kecenderungannya untuk kurun

waktu yang akan datang (Harmaily Ibrahim, 1980: 137).

14

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan

beberapa hal pokok dari bahasan makalah ini, antara lain sebagai berikut:

1. Amandemen UUD 1945 adalah semangat menyempurnakan, memperjelas,

memperbaiki kesalahan, dan melakukan koreksi terhadap pasal-pasal yang ada,

tanpa harus melakukan perubahan terhadap hal-hal yang mendasar dalam UUD

1945 itu sendiri.

2. Alasan terjadinya amandemen adalah:

a. Lemahnya checks and balances pada institusiinstitusi ketatanegaraan.

b. Executive heavy, kekuasaan terlalu dominan berada di tangan Presiden

(hak prerogatif dan kekuasaan legislatif).

c. Pengaturan terlalu fleksibel (Pasal 7 UUD 1945 sebelum amandemen).

d. Terbatasnya pengaturan jaminan akan HAM.

e. Segi historis, pembuatan UUD 1945 ditetapkan dalam suasana tergesa-

gesa, sehingga memuat banyak kekurangan.

f. Segi substansi dan isi UUD 1945, di mana UUD 1945 memiliki

keterbatasan dan kelemahan.

g. Segi sosiologis, yaitu adanya amanat dari rakyat untuk melakukan

amandemen.

h. Memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan bangsa Indonesia.

i. Menghilangkan pandangan adanya keyakinan yang sacral, tidak bisa

diubah, diganti, dan dikaji mendalam.

j. Memberikan peluang kepada bangsa Indonesia untuk membangun

dirinya.

k. Mendidik jiwa demoktrasi.

l. Menghilangkan kesan jiwa UUD 1945 yang sentralistik dan otoriter

m. Menghidupkan perkembangan politik ke arah keterbukaan.

15

n. Mendorong para cendekiawan dan berbagai tokoh masyarakat untuk lebih

proaktif dan kreatif mengkritisi pemerintah

3. Tercatat telah terjadi empat kali amandemen UUD 1945, yaitu sebagai berikut:

a. Amandemen yang pertama kali terdiri dari 9 pasal disahkan pada tanggal

19 Oktober 1999 dalam sidang tahunan MPR, menyangkut lima persoalan

pokok.

b. Amandemen yang kedua terdiri dari pada 5 bab dan 25 pasal yang disahkan

pada tanggal 18 Agustus 2000 dalam sidang tahunan MPR, menyangkut

sembilan persoalan pokok.

c. Amandemen ketiga terdiri dari 3 bab dan 22 pasal yang disahkan pada

tanggal 10 November 2001 dalam sidang tahunan MPR, menyangkut 16

persoalan pokok.

d. Amandemen keempat terdiri dari 2 bab dan 13 pasal disahkan pada tanggal

10 Agustus 2002 dalam sidang tahunan MPR, menyangkut 12 persoalan

pokok.

4. Tujuan dari amandemen UUD 1945 adalah untuk menyempurnakan UUD yang

sudah ada agar tetap sesuai dengan perkembangan zaman menuju perubahan

yang lebih baik lagi di berbagai bidang dengan senantiasa selalu

memperhatikan kepentingan rakyat.

B. Saran

Melalui makalah yang dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah:

Pendidikan Pancasila ini, kami menyarankan untuk:

1. Mahasiswa lebih peduli kepada konstitusi di Indonesia.

2. Mehasiswa mempelajari dasar hukum di negaranya yaitu Indonesia.

3. Melaksanakan peraturan-peraturan bernegara yang terdapat di UUD.

16

DAFTAR PUSTAKA

Anne Ahira. Sejarah UUD 1945. Melalui : http://www.anneahira.com/uud.htm.

diakses pada hari Sabtu tanggal 9 November 2013, jam 16.31 WIB.

Asshiddiqie Jimly.2008. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I & II. Jakarta:

Konstitusi Press.

Busroh Abu Daud. 2006. Ilmu Negara: Jakarta: Bumi Aksara.

Dasril Radjab. 1994. Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.

Kusnardi Mohammad, Harmaily Ibrahim. 1980. Pengantar Hukum Tata Negara

Indonesia. Jakarta: Sinar Bakti.

Hamidi Jazim, Dkk. 2011. Teori Hukum Tata Negara. Jakarta: Salemba.

Mesoed Januar. Amandemen UUD 1945, Melalui : http://mesoed-

januarserdadumuda.blogspot.com/2012/12/amandemen-uud-1945.html.

diakses hari Sabtu tanggal 9 November 2013, jam 16.31 WIB.

M. Saputra. Sejarah Amandemen UUD 1945, Melalui:

http://www.siputro.com/2012/09/sejarah-amandemen-uud-1945/. Diakses

pada hari Minggu tanggal 17 November 2013, jam 19.00 WIB

http://resteamcomunity.blogspot.com/2013/06/makalah-uud-dan-

amandemennya.html. diakses pada hari Minggu tanggal 17 November

2013, jam 19.00 WIB