air permukaan

DRAFT FINAL SEKRETARIAT TKPSDA 2003

- 1 -

RANCANGAN PEDOMAN PEMANFAATAN TERPADU AIR PERMUKAAN DAN AIR TANAH

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang B. Maksud dan Tujuan C. Ruang Lingkup

II. PENGERTIAN

III. PEMANFAATAN TERPADU

A. Kebijakan dan Strategi B. Perencanaan Pemanfaatan C. Perizinan D. Pelaksanaan Pemanfaatan E. Konservasi F. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian

IV. KELEMBAGAAN

V. KOORDINASI

VI. SISTEM PELAPORAN


- 2 -

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Air permukaan dan air tanah merupakan sumber air utama yang digunakan masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Sampai saat ini, air permukaan sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan pertanian, industri, pembangkit tenaga listrik dan keperluan domestik lainnya. Penggunaan air tanah umumnya masih terbatas untuk air minum, rumah tangga, sebagian industri, usaha pertanian pada wilayah dan musim-musim tertentu. Sumberdaya air merupakan sumberdaya yang terbarui namun demikian ketersediaannya tidak selalu sesuai dengan waktu, ruang, jumlah dan mutu yang dibutuhkan. Pertambahan penduduk, pertumbuhan ekonomi telah meningkatkan kebutuhan air baik jumlahnya maupun kualitasnya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut perlu mengoptimalkan kedua sumber tersebut. Penggunaan air tanah hanya dapat dilakukan apabila air permukaan tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan untuk berbagai keperluan baik jumlah maupun mutunya

Peran air tanah sebagai sumber daya yang melengkapi air permukaan untuk pasokan air yang cenderung meningkat dapat dipahami karena beberapa keuntungan, yakni kualitas air umumnya baik, biaya investasi relatif rendah, dan pemanfaatannya dapat dilakukan di tempat yang membutuhkannya (insitu). Namun pengambilan air tanah yang berlebihan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap sumber daya itu sendiri maupun lingkungan sekitarnya seperti intrusi air laut, pencemaran akuifer, dan amblesan tanah (land subsidence).

Agar pemanfaatan dan ketersediaan air dapat berkelanjutan, upaya yang perlu dilakukan adalah memanfaatkan dan melestarikan air permukaan dan air tanah secara terpadu.

Untuk itu diperlukan adanya pedoman dalam pemanfaatan dan pelestarian air permukaan dan air tanah secara terpadu sebagai pendukung bagi dinas dan instansi lain terkait.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi dinas dan instansi lain terkait dalam penyelenggaraan pemanfaatan dan pelestarian air permukaan dan air bawah tanah secara terpadu yang didasari azas kemanfaatan umum, keseimbangan, dan kelestarian. Tujuan penyusunannya adalah adanya kesamaan persepsi dalam penyelenggaraan pemanfaatan dan pelestarian air permukaan dan air tanah


- 3 -

secara terpadu sehingga pemanfaatan sumber daya air tersebut dapat dilakukan secara berkelanjutan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman ini meliputi pendahuluan, pengertian, pemanfaatan dan pelestarian terpadu, kelembagaan, koordinasi, dan pelaporan.

BAB II

PENGERTIAN Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas maupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang dimanfaatkan di darat.

2. Sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.

3. Sumber air adalah tempat dan atau wadah air alami dan atau buatan yang terdapat pada, di atas, maupun di bawah permukaan tanah.

4. Air permukaan adalah semua air yang yang terdapat pada permukaan tanah.

5. Air tanah atau air bawah tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan yang mengandung air di bawah permukaan tanah, termasuk mata air.

6. Penggunaan saling menunjang (conjunctive use) adalah penggunaan terpadu air permukaan dan air tanah sebagai satu sistim penyediaan air yang memberikan penggunaan yang optimal secara teknis dan ekonomis

7. Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pendaur ulangan air, dan pengendalian daya rusak air.

8. Pola pengelolaan sumber daya air adalah arahan kebijakan dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.

9. Wilayah sumber daya air adalah kesatuan wilayah koordinasi pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih wilayah sungai, dalam satu atau lebih wilayah cekungan air tanah, dan pulau-pulau kecil yang yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km2.

10. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan air permukaan dalam satu atau lebih Daerah Aliran Sungai.

11. Daerah aliran sungai atau daerah pengaliran sungai adalah sebuah kawasan yang dibatasi oleh pemisah topografis yang menampung, menyimpan, dan mengalirkan air ke anak sungai dan sungai utama yang bermuara ke danau atau laut.


- 4 -

12. Wilayah cekungan air tanah adalah kesatuan wilayah pengelolaan air tanah dalam satu atau lebih cekungan air tanah.

13. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas -batas hidrogeologi, tempat semua kejadian hidrogeologi mencakup proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.

14. Daerah imbuhan air tanah adalah suatu wilayah, tempat proses peresapan dan penambahan air tanah berlangsung.

15. Daerah lepasan air tanah adalah suatu wilayah, tempat proses pelepasan air tanah berlangsung.

16. Hidrogeologi adalah ilmu yang membahas mengenai air tanah yang bertalian dengan cara terdapat, penyebaran, pengaliran, potensi, dan sifat kimia air tanah.

17. Akuifer atau lapisan pembawa air adalah lapisan batuan jenuh air di bawah permukaan tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air dalam jumlah cukup dan ekonomis.

18. Perencanaan adalah suatu proses kegiatan untuk menentukan tindakan/langkah-langkah yang akan dilakukan secara terkoordinasi dan terarah dalam rangka mencapai tujuan pengelolaan sumber daya air.

19. Inventarisasi air tanah adalah kegiatan pencatatan atau pengumpulan data dan informasi air tanah.

20. Konservasi air adalah upaya melindungi dan memelihara keberadaan, kondisi, dan lingkungan air tanah guna mempertahankan kelestarian dan atau kesinambungan ketersediaan dalam kuantitas dan kualitas yang memadai, demi kelangsungan fungsi dan kemanfaatannya untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun pada generasi yang akan datang.

21. Pendayagunaan sumber daya air adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air secara optimal, berhasil guna dan berdaya guna.

22. Pembinaan air adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan pengelolaan air.

23. Pengendalian daya rusak air adalah upaya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air.

24. Pengendalian adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin penggunaan yang berkelanjutan secara bijaksana.

25. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tercapainya pelaksanaan teknis dan administrasi pengelolaan air.

26. Ketentuan teknis adalah acuan teknis di bidang air permukaan dan air tanah berupa kebijakan, pedoman, norma, persyaratan, prosedur, kriteria, dan standar.

27. Sumur pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau muka dan atau kualitas air tanah pada akuifer tertentu.

28. Jaringan sumur pantau adalah sebaran sumur pantau yang tertata berdasarkan kebutuhan pemantauan terhadap air tanah pada wilayah cekungan air tanah.

29. Penatagunaan air adalah upaya untuk menentukan zone pengambilan dan penggunaan air.


- 5 -

30. Pengambilan air tanah adalah setiap kegiatan untuk memperoleh air tanah dengan cara penggalian, pengeboran, penurapan, atau dengan cara membuat bangunan lainnya.

31. Penyediaan air adalah upaya pemenuhan kebutuhan akan air dan daya air untuk memenuhi berbagai keperluan dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai.

32. Pengembangan air adalah upaya peningkatan kemanfaatan fungsi air tanpa merusak keseimbangan lingkungan.

33. Pemulihan air tanah adalah upaya untuk memperbaiki atau merehabilitasi kondisi dan lingkungan air tanah agar lebih baik atau kembali seperti semula.

34. Pemeliharaan adalah upaya untuk merawat wadah dan prasarana sumber daya air yang ditujukan untuk menjamin kelestarian fungsi sumber daya air.

35. Prasarana sumber daya air adalah bangunan-bangunan sumber daya air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung.

36. Pemantauan air adalah adalah pengamatan dan pencatatan secara menerus atas perubahan kuantitas, kualitas, dan lingkungan air yang diakibatkan oleh perubahan lingkungan dan atau pengambilan air.

BAB III

MENEJEMEN Menejemen pemanfaatan terpadu antara air permukaan dan air tanah hanya dapat dilaksanakan dengan pengelolaan sumber daya air terpadu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan monitoring dan evaluasi dalam satu wadah koordinasi sumberdaya air.

Wadah koordinasi sumberdaya air dimaksud berfungsi sebagai forum koordinasi dari berbagai sektor yang terkait dengan sumberdaya air. Kegiatan masing-masing sektor dilaksanakan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.

Dengan demikian penggunaan terpadu air permukaan dan air tanah sebagai satu sistim penyediaan air diharapkan memberikan manfaat optimal baik teknis maupun ekonomis

A. Prinsip, Kebijakan, dan Strategi

1. Prinsip

a. Pemanfaatan air permukaan dan air tanah merupakan bagian tak terpisahkan dalam pengelolaan sumber daya air yang mengacu kepada pola pengelolaan sumber daya air yang didasari wilayah sumber daya air.

b. Pengelolaan air permukaan dilaksanakan berdasarkan pada wilayah sungai.


- 6 -

c. Pengelolaan air tanah dilaksanakan berdasarkan pada wilayah cekungan air tanah.

2. Kebijakan

a. Pemanfaatan air permukaan dan air tanah dilaksanakan secara terpadu untuk memanfaatkan kedua sumber daya tersebut secara optimal dan berkelanjutan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat berdasarkan asas kemanfaatan umum, keseimbangan, kelestarian, dan keadilan.

b. Pemenuhan kebutuhan air untuk berbagai keperluan diutamakan dari sumber air permukaan. Dalam hal air permukaan tidak mencukupi, air tanah digunakan sebagai tambahan pasokan air.

c. Prioritas peruntukan air tanah adalah untuk memenuhi kebutuhan akan air minum dan rumah tangga.

d. Pemanfaatan air permukaan dan air bawah tanah dikenakan pajak dan atau iuran. Sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan air tanah, pengenaan pungutan atas pemanfaatan air tanah ditetapkan lebih tinggi dari pada pungutan pemanfaatan air permukaan.

3. Strategi

a. Menyusun perencanaan alokasi air didasarkan pada potensi air permukaan dan air tanah dan kebutuhan berdasarkan wilayah sumberdaya air.

b. Menyusun Sistem Informasi sumberdaya air (SISDA) c. Menyelenggarakan perizinan yang terkait dengan perencanaan

dan pelaksanaan pemanfaatan air permukaan dan air tanah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.

d. Melaksanakan konservasi air permukaan dan air tanah. e. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian

(binwasdal) pemanfaatan air permukaan dan air tanah. f. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama antarlembaga pengelola

sumber daya air baik air permukaan maupun air tanah.

B. Pelaksanaan Kegiatan

1. Perencanaan alokasi air a. Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi potensi sumberdaya air b. Menyusun perencanaan alokasi (penjatahan) pemanfaatan air

permukaan dan air tanah. c. Menetapkan rencana alokasi air


- 7 -

2. Pengelolaan SISDA

a. Pengelolaan data dan informasi air permukaan dan air tanah perlu dilakukan secara elektronik dalam suatu sistem pengelolaan basis data sumber daya air (water resources database and information management system).

b. Pengelolaan data dan informasi sebagaimana disebutkan pada huruf a dan data kebutuhan akan air untuk berbagai keperluan, dilakukan untuk bahan penyusunan perencanaan pemanfaatan terpadu air permukaan dan air tanah.

3. Perizinan

a. Menyusun Peraturan Daerah berikut petunjuk pelaksanaannya tentang perijinan penggunaan a ir permukaan dan air tanah

b. Sosialisasi terhadap mekanisme perijinan c. Memproses perijinan d. Izin di bidang air permukaan meliputi ijin penggunaan air

permukaan, ijin membongkar dan membangun bangunan perlintasan sungai, ijin mengalihkan aliran sungai, ijin memanfaatkan daerah sempadan sungai/bantaran.

e. Izin di bidang air tanah meliputi izin pengeboran air tanah, izin penurapan mata air, Izin pengambilan air tanah, Izin pengambilan mata air, Izin pengeringan air tanah, Izin pengusahaan air tanah.

4. Konservasi

a. Memelihara kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air

b. Mengendalikan pemanfaatan sumberdaya air c. Melakukan pengisian, pemulihan air pada sumber air d. Melakukan pengaturan prasarana dan sarana sanitasi e. Melakukan pengamanan sumber air dalam hubungannya dengan

kegiatan dan pemenfaatan lahan pada sumber air f. Melaksanakan pengendalian pengolahan tanah didaerah hulu.

g. Melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan. h. Melestarikan hutan lindung, kawasan suaka alam, dan kawasan

pelestarian alam. i. Melakukan pemantauan dan evaluasi kuantitas dan kualitas

sumberdaya air

5. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian

a. Melaksanakan bimbingan teknis, pelatihan, penyuluhan, sosialisasi, konsultasi dibidang air permukaan dan air tanah

b. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan perijinan penggunaan air permukaan dan air tanah.


- 8 -

c. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran penggunaan air permukaan dan air tanah

BAB IV

KELEMBAGAAN

A. Pengaturan

Pengaturan penggunaan air permukaan dan air tanah dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pengaturan dilakukan dengan menerbitkan surat keputusan pejabat berwenang sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan setelah dikoordinasikan dengan Dewan Daerah Sumberdaya Air atau forum sejenis.

Untuk melaksanakan pengaturan, Pemerintah Daerah perlu menyusun pedoman operasional tentang tata cara penggunaan bersama air permukaan dan air tanah.

B. Organisasi

Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum di bidang pengelolaan sumberdaya air yang menyangkut penggunaan bersama air permukaan dan air tanah dan dilakukan oleh lembaga-lembaga :

1. Dinas/Institusi teknis/Badan hukum tertentu yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan sumberdaya air pada baik air permukaan dan air tanah sesuai dengan kewenangan pengelolaan yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku

2. Wewenang dan tanggung jawab pengurusan administratif sumberdaya air permukaan dan air tanah meliputi :

a. inventarisasi potensi dan kebutuhan sumberdaya air dengan memperhatikan kepentingan umum.

b. mengatur rencana alokasi dan realokasi air c. mengatur persyaratan pemberian ijin pemanfaatan sumberdaya air

dan ijin penelitian/penyelidikan/eksplorasi sumberdaya air bawah tanah

d. melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan dalam rangka pengelolaan sumberdaya air

e. penegakan hukum terhadap pelanggaran berdasarkan peraturan yang berlaku.


- 9 -

3. Untuk mengkoordinasikan berbagai kepentingan yang berkaitan penggunaan air permukaan dan air bawah tanah dilakukan melalui dewan daerah sumberdaya air atau forum sejenis.

C. Sumber Daya

1. Personel

Personel yang melaksanakan tugas harus memenuhi kualifikasi di bidang sumberdaya air

2. Pembiayaan

Sumber dana untuk mendukung kegiatan operasional diperoleh dari APBN/APBD dan sumber dana lain yang sah.

3. Peralatan

Peralatan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pemakaian bersama air permukaan dan air tanah adalah:

a. peralatan hidrologi, hidrogeologi, hidrometeorologi, dan hidrometri b. peralatan pengukur kualitas air c. alat survey lainnya d. peralatan komputasi e. alat komunikasi f. peralatan transportasi g. peralatan kantor

BAB V

KOORDINASI

A. Lembaga Koordinasi

Lembaga koordinasi pengelolaan sumberdaya air baik air permukaan maupun air tanah di lakukan dalam Dewan Daerah Sumberdaya Air sesuai dengan keberadaan sumberdaya air bersangkutan, yaitu:

a. Untuk sumberdaya air yang berada pada satu kabupaten/kota dilakukan oleh Dewan Daerah Sumberdaya Air Kabupaten/Kota.

b. Untuk sumberdaya air yang berada dalam dua kabupaten/kota atau lebih dalam satu propinsi di lakukan oleh Dewan Daerah Sumberdaya Air Wilayah Sungai bersangkutan dan Dewan Daerah Sumber Daya Air Propinsi.

c. Untuk sumberdaya air yang berada dalam dua kabupaten/kota atau lebih dalam dua propinsi atau lebih dilakukan oleh Dewan Daerah Sumber Daya Air Wilayah Sungai yang bersangkutan.


- 10 -

B. Mekanisme Koordinasi

Koordinasi dalam pelaksanaan penggunaan air permukaan dan air tanah dilakukan oleh Dinas/Instansi terkait khususnya yang mengelola air permukaan dan air tanah melalui wadah koordinasi sumberdaya air di daerah.

Hubungan kerja antara dinas/instansi bersifat konsultatif dan masing-masing melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangannya.

BAB VI

PELAPORAN

A. Isi Laporan

Laporan pelaksanaan conjuctive use berisikan:

a. Perencanaan alokasi air b. Sistem Informasi sumberdaya air (SISDA) c. Perizinan. d. Konservasi. e. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian (binwasdal).

B. Mekanisme Pelaporan.

Laporan pelaksanaan conjunctive use dilakukan sekurang-kurangnya 2 kali dalam setahun, dibuat oleh institusi pengelola air permukaan dan air tanah disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota pada wilayah kerja bersangkutan.

air permukaan

Documents