SKRIPSI

”TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TUGAS DAN KEWENANGAN JAKSA DALAM MELAKSANAKAN

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA”

OLEHAHMAD SYAIKU

NIM: 02106073

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA

2 0 10

KATA PENGANTAR

Bismillahirohmanirohim,

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT peletak kasih sayang di hati manusia, peringan beban masalah,

pendamai hati, pembimbing tangan dan pikiran manusia dalam menentukan sikap. Maha

berilmu. Yang bilamana ilmu- NYA dipelajari, maka tidak pantas manusia menyombongkan diri

dengan apa-apa yang melekat pada dirinya. Shalawat serta salam teruntuk Nabi Muhammad

SAW, pemimpin umat yang gigih, penuh semangat dan di karuniai kesabaran berlimpah. Beliau

tauladan manusia sepanjang zaman.

Pendidikan perguruan tinggi merupakan salah satu gerbang menuju jalan kehidupan yang

lebih baik, meskipun pendidikan tinggi bukan satu-satunya cara untuk memperoleh kehidupan

yang lebih baik. Dalam skripsi yang berjudul: ”TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TUGAS

DAN KEWENANGAN JAKSA DALAM MELAKSANAKAN PUTUSAN MAHKAMAH

AGUNG REPUBLIK INDONESIA”.

Penulisan skripsi ini sebagai syarat yang harus dilakukan oleh setiap mahasiswa

memasuki tahun terakhir semester, sebelum menempuh ujian. Sebagai mahasiswa yang punya

kewajiban untuk memperdalam ilmunya, penulis merasa harus banyak belajar dan menimba ilmu

dari para pengajar di Universitas Narotama Surabaya.

Jika kemudian menghasilkan sesuatu yang baik dalam penyusunan skripsi ini banyak

disebabkan oleh bantuan dari berbagai pihak, terutama keridhoan Allah SWT dan dorongan istri

tercinta, orangtua, mertua, adik-adik, pimpinan dan rekan-rekan di Harian Radar Surabaya yang

tulus memberikan semangat kepada penulis untuk belajar dan terus belajar. Oleh sebab itu pada

kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

� Rektor Universitas Narotama Surabaya, Bapak H. R. Djoko Soemadijo, SH,.

� Dekan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, Ibu Tutiek Retnowati, SH. M.H.

� Ibu Evi Retno Wulan, SH. M.H. selaku pembimbing yang telah meluangkan waktunya

dan dengan sabar membimbingan kami dalam menulis skripsi ini.

ii

� Bapak/Ibu dosen pengajar di Universitas Narotama yang telah memberikan bekal ilmu

kepada kami hingga akhirnya kami mendapatkan gelar sarjana hukum.

Dan akhirnya kata, penulis berharap mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi

para pembaca.

Surabaya, April, 2010

Penulis

RINGKASAN

Negara Indonesia adalah negara hukum” (Rechtsstaat) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machtsstaat). Di mana dari pengertian tersebut mengandung pemahaman bahwa hukum merupakan pilar terpenting berbangsa dan bernegara dalam arti sebagai rambu pengendali dalam berbagai bentuk seperti Peraturan Perundang-undangan.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menganalisis tentang adanya putusan Mahkamah Agung R.I.No.322.K/Pid/1983 atas perkara tindak pidana korupsi (Tipikor) yang terjadi di PT. PELITA INDONESIA DJAJA CORPORATION (PT. PIDC), Perwakilan Jawa Timur (Anak Perusahaan PT Pelni) senilai Rp 1.0404.691.547,33. Korupsi ini dilakukan sejak 1971 sampai dengan April 1978 dengan terdakwa D.R. AMBARETA mantan Direktur Utama (Dirut). Di mana dalam amar putusannya khusus mengenai objek tersita, berupa tanah-tanah yang sebelumnya oleh JPU terhadap batas-batas tanahnya maupun keberadaan lokasinya tidak diungkap secara jelas dan konkrit. Di antaranya amar putusan yang antara lain menyatakan pada pokoknya bahwa ” Menyatakan barang-barang bukti di antaranya berupa tanah tambak perikanan/penggaraman seluas 5 ha yang terletak di Desa Tambak Langon, Kabupaten Gresik dirampas untuk negara”.

Karena faktanya objek itu adalah milik orang lain, yaitu ADITIA SUGIARTO PRAYITNO, beralamat di Jalan Dharmahusada Selatan Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya. Di mana ADITIA SUGIARTO PRAYITNO dalam memperoleh tanah itu dengan cara membeli dari HARIYONO SOEBAGIYO tinggal di Jalan Dharmahusada Utara No. 2. Surabaya.

Terhadap hal tersebut di atas, maka jaksa selaku pengacara negara harus melaksanakan putusan sesuai hukum yang berlaku dalam arti bahwa terhadap objek tanah tersita adalah benar. Namun Kejaksaan Negeri Surabaya mengeluarkan No. B-608/O.5.10/Fuh.1/06/2007, tanggal 22 Juni 2007, Perihal: Koreksi/mohon Peninjauan Kembali yang mencabut atas Surat Kajari No. R-1906/O.5.10/ Fuh.1/10/2003, tanggal 2 Oktober 2003, karena Error In Obyekto (keliru terhadap objek yang dieksekusi) agar tidak menimbulkan multi tafsir dan dalam rangka penegakkan hukum di Indonesia. Langkah yang harus ditempuh jaksa selaku pengacara negara harus melaksanakan upaya hukum luar biasa yakni peninjauan kembali (PK) dengan bukti-bukti baru (novum), yang bertujuan untuk bisa mengubah putusan Mahkamah Agung dari objek di Gresik menjadi di Surabaya. Tujuan lain, agar harta yang dibeli dari hasil korupsi bisa menjadi hak negara.

DAFTAR ISI

Halaman KATA PENGANTAR......................................................................................... iRINGKASAN ............................................................................................. iiiDAFTAR ISI ...................................................................................................... v

BAB I PENDAHULUAN1. Permasalahan: Latar Belakang Masalah dan Rumusnnya ................ 12. Penjelasan Judul ................................................................................ 63. Alasan Pemilihan Judul ..................................................................... 74. Tujuan Penulisan ............................................................................... 75. Manfaat Penulisan ............................................................................. 76. Metode Penulisan .............................................................................. 87. Pertanggungjawaban Sistematika ...................................................... 9

BAB II TUGAS DAN KEWENANGAN KEJAKSAAN R.I. TER-HADAP ADANYA PUTUSAN MA.R.I No. 322.K/PID/1983 BERDASARKAN PERATURAN HUKUM YANG BERLAKU .. 11

1. Tugas dan Kewenangan Kejaksaan .................................................... 122. Kewenangan Jaksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Tertentu....... 19

BAB III TINJAUAN HUKUM PIDANA TENTANG TUGAS DAN KEWENANGAN JAKSA TERHADAP ADANYA KETIDAK-JELASAN BATAS-BATAS OBJEK TANAH TERSITABERDASARKAN PUTUSAN MAR.I. No: 322.K/PID/1983AGAR MENCERMINKAN RASA KEADILAN SESUAI

KETENTUAN YANG BERLAKU .................................................. 26

1. Jenis dan Macam Putusan Hakim ...................................................... 282. Macam-Macam Pemidanaan ............................................................. 313. Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Putusan MA. R.I No.

No: 322.K/Pid/1983 Agar Mencerminkan Rasa Keadilan Sesuai Ketentuan Yang Berlaku....................................................... 39

BAB IV PENUTUP .......................................................................................... 61

1. Kesimpulan ....................................................................................... 612. Saran .................................................................................................. 61

DAFTAR BACAAN

DAFTAR BACAAN

a. Buku – Buku :

Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, Strategi Pencegahan dan Penegakkan

Hukum Tindak Pidana Korupsi, Refika Aditama, Bandung, 2008.Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.Harun M. Husein, Surat Dakwaan dan Tehnik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya,

Rineka Cipta, Jakarta, 2005.JJ. H. Bruggink, Refleksi Tentang Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.L.J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Paramiya, Jakarta, 2001.Loebby Loqman, Hak Azasi Manusia Dalam Hukum Acara Pidan, Datacom, Jakarta, 2002Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidan, Bina Aksara, Jakarta, 1984R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.Romli Atmasasmita, Reformasi Hukum, Hak Azasi Manusia dan Penegakkan Hukum,

Mandar Maju, Bandung, 2001.Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986Sunaryati Hartono, Politik Hukum menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Alumni,

Bandung, 1991.

b. Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia

Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.