abdullah & nazry (jseb unsam 2015) analisis varian anggaran pemerintah daerah penjelasan empiris...

7/26/2019 Abdullah & Nazry (JSEB Unsam 2015) Analisis Varian Anggaran Pemerintah Daerah Penjelasan Empiris Dari Perspek

1/12

JURNAL SAMUDRA EKONOMI DAN BISNIS, VOL.6, NO. 2 JULI 2015

Syukri Abdullah dan Ramadhaniatun Nazri:Analisis Varian Anggaran Pemerintah Daerah 272

Analisis Varian Anggaran Pemerintah Daerah Penjelasan Empiris dari

Perspektif Keagenan

Syukriy Abdullah

Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala, Darussalam, Banda Aceh.

email: [email protected] Nazry

Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala, Darussalam, Banda Aceh.

email: [email protected]

Abstrak

Penentuan target penerimaan dan pengalokasian sumberdaya ke dalam

belanja mengandung masalah keagenan (Abdullah, 2012; Fozzard, 2001;

Halim, 2001; Smith & Bertozzi, 1998) berupa senjangan anggaran

(budget slack), sehingga dibutuhkan penjelasan empiris bagaimana

bentuk hubungan diantara kedua komponen anggaran ini (Marlowe,2009). Besaran senjangan anggaran ex-post dapat dilihat dari selisih

anggaran (budget variances). Studi ini menemukan bahwa varian

pendapatan berpengaruh terhadap varian belanja yang dihitung dari

selisih antara anggaran awal (APBD murni) dengan anggaran

perubahan (APBD-P), sedangkan untuk varian APBD perubahan dan

APBD realisasi tidak demikian. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan

anggaran mempunyai kandungan informasi yang penting tentang self-

interest dari budget actors dalam penganggaran daerah, yang selama ini

bersifat tersembunyi (latent).

Kata Kunci: Masalah keagenan, penganggaran, APBD, varianpendapatan, varian belanja, moral hazard.

PENDAHULUAN

Penganggaran merupakan bagian

terpenting dari pengelolaan keuangan

pemerintahan dan dapat dijelaskan dari

berbagai perspektif, seperti politik, ekonomi,

keuangan, dan akuntansi (Abdullah, 2012).

Menurut Forrester (1991), keputusan-

keputusan dalam penganggaran dipengaruhi

oleh banyak faktor, termasuk politik,

ekonomi dan teknologi, tetapi dampak dari

pengaruh tersebut tidak diketahui sampai

terealisasi secara faktual. Oleh karena adanya

periodisasi anggaran secara tahunan, yang

diasumsikan sebagai standard time-frame

penganggaran pemerintah (Forrester &

Mullins, 1992), maka dalam pelaksanaannya

harus bersifat dinamis dan fleksibel, tanpa

harus mengorbankan control dan

accountability (Pitsvada, 1983).

Ketidakpastian memiliki pengaruh terhadapkeputusan-keputusan di bisnis dan

pemerintahan (Cornia, et al., 2004).

Pada era otonomi daerah saat ini,

anggaran merupakan inti dari pengelolaan

keuangan daerah yang diurus secara mandiri,

sehingga aktivitas perencanaan, pelaksanaan,

penatausahaan, pertanggungjawaban, dan

pengawasan semua terfokus pada anggaran.

Pasal 1 angka 6 PP No.58/2005 menyebutkan

bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah

keseluruhan kegiatan yang meliputi

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,pelaporan, pertanggungjawaban, dan

pengawasan keuangan daerah. Sebuah

anggaran adalah ujung dari fungsi-fungsi

manajemen dan pembuatan kebijakan

(Vanderbilt, 1977). Dalam budgeting

process, perubahan anggaran (rebudgeting)

merupakan hal yang lazim terjadi sekaligus

menjadi faktor penting di pemerintahan

daerah (Forrester & Mullins, 1992).

Laporan keuangan pemerintah daerah

sendiri merupakan bentukpertanggungjawaban atas pelaksanaan


2/12



anggaran yang memuat informasi tentang

besaran anggaran setelah perubahan,

realisasinya selama satu tahun anggaran, dan

perbedaan diantara keduanya, yang disebut

selisih atau variances (lihat pasal 31 UU

No.17/2003 tentang Keuangan Negara danpasal 7 PP No.58/2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah).

Penerapan desentralisasi fiskal di

Indonesia telah memberi kewenangan kepada

pemerintah daerah untuk mengatur dan

mengelola sendiri urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangannya, Pasal 1 angka 5 dan

6 UU No.32/2004 tentang Pemerintahan

Daerah. termasuk keuangan daerah. Konsep

penganggaran pada pemerintahan daerah

sendiri menganut prinsip bahwa alokasibelanja ditentukan setelah terlebih dahulu

dapat dipastikan darimana sumber

pendanaannya. Pasal 19 Peraturan Menteri

Dalam Negeri No.13/2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan

bahwa dalam penyusunan APBD,

penganggaran pengeluaran harus didukung

dengan adanya kepastian tersedianya

penerimaan dalam jumlah yang cukup.

Sebagai komponen utama dari

penerimaan daerah, besaran pendapatan akan

sangat menentukan besaran alokasi belanja.

Pengaruh pendapatan terhadap belanja ini

memang masih menjadi perdebatan karena

jenis pendapatan sendiri tidak secara

otomatis dialokasikan untuk mendanai

belanja-belanja tertentu (earmark). Beberapa

studi terdahulu membuktikan bahwa

pendapatan berpengaruh terhadap belanja,

seperti Abdullah (2004), Abdullah dan Halim

(2006), dan Maimunah (2006). MenurutWilson & Sylvia (1993), keputusan anggaran

sangat tergantung pada perubahan

pendapatan.

Niskanen (1971, dalam Blais &

Dion, 1990) menyatakan bahwa birokrat di

agency (satuan kerja) memiliki

kecenderungan untuk memaksimalkan

anggarannya, yang sebenarnya merupakan

salah satu bentuk dari sefl-interest dari

perspektif keagenan. Agregasi dari usulan

anggaran satuan kerja akan menjadirancangan anggaran untuk dibahas dan

ditetapkan bersama dengan lembaga

perwakilan atau DPRD.

Hasil studi Abdullah (2012a)

menunjukkan bahwa lembaga perwakilan di

daerah (DPRD) memiliki kecenderungan

oportunistik untuk mengusulkan perubahantarget penerimaan daerah dari pendapatan asli

daerah (PAD) untuk kemudian digunakan

membiaya kenaikan dalam alokasi belanja

yang diusulkan dalam pembahasan rancangan

Perda APBD. Kenaikan alokasi belanja yang

diajukan DPRD ternyata mengandung

masalah keagenan, dimana perubahan

dimanfaatkan untuk pemenuhan self-interest

anggota dewan. Di sisi lain, Abdullah (2012b)

juga menyatakan bahwa eksekutif memiliki

kecenderungan menganggarkan belanja lebihbesar dalam komponen tertentu untuk

kemudian melakukan pergeseran (virement)

pada saat terjadi perubahan anggaran.

Pergeseran ini tidak menyebabkan terjadinya

perubahan pagu anggaran SKPD secara total.

Perubahan jumlah anggaran (variance), baik

antar-anggaran maupun antara anggaran dan

realisasinya, berhubungan dengan self-interest

yang melatarinya, namun jarang dianalisa

secara mendalam dalam konteks

penganggaran di pemerintahan daerah,

terutama di Indonesia.

Penelitian ini ingin menganalisis

pengaruh pendapatan terhadap belanja

dengan menggunakan data varian anggaran.

Oleh karena pemerintah daerah di

Indonesia menggunakan prinsip hubungan

revenues-expenditures, maka akan diuji

pengaruh varian pendapatan (revenue

variances) terhadap varian belanja

(expenditure variances). Hasil penelitian inimenunjukkan bahwa dalam perubahan APBD,

perubahan anggaran pendapatan berpengaruh

terhadap perubahan belanja. Hal ini

sejalan dengan pandangan bahwa

APBD murni merupakan APBD yang

mengadopsi masukan dari publik dari

perspektif anggaran partisipatif, sementara

APBD perubahan tidak demikian,

sehingga seering digunakan untuk

mengakomodir self-interest pada penentu

anggaran di pemerintahan.


3/12



Struktur dan Kebijakan Anggaran di

Pemerintah Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) adalah rencana keuangan

tahunan pemerintahan daerah yang dibahas

dan disetujui bersama oleh pemerintah daerahdan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan

daerah Pasal 1 angka 7 PP No.58/2005.

Anggaran pendapatan dan belanja daerah

(APBD) terdiri dari 3 (tiga) komponen, yakni

pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Komponen-komponen anggaran tersebut

direncanakan oleh satuan kerja perangkat

daerah (SKPD) hampir setahun sebelum

pelaksanaannya. Oleh karena anggaran

pemerintah dibatasi dalam satu tahun

anggaran, maka ketidakpastian selama satutahun berjalan perlu diantisipasi melalui

penyesuaian-penyesuaian fiskal selama tahun

berjalan (Forrester & Mullins, 1992).

Saat ini penganggaran di pemerintah

daerah di Indonesia menganut konsep surplus-

defisit, dimana jumlah pendapatan tidak

selalu harus sama dengan jumlah belanja.

Selisih antara pendapatan dan belanja disebut

surplus jika pendapatan lebih besar dari

belanja dan disebut defisit jika yang terjadi

adalah sebaliknya. Apabila terjadi surplus,

maka akan dialokasikan untuk pemenuhan

kewajiban atau diskresi dalam pengeluaran

pembiayaan, misalnya untuk pembayaran

pokok pinjaman dan penyertaan modal

(investasi) pemerintah daerah. Sebaliknya,

jika terjadi defisit, maka harus dicari sumber

pendanaan tambahan dari penerimaan

pembiayaan, misalnya dengan memanfaatkan

sisa lebih anggaran tahun sebelumnya

(SiLPA), melakukan pinjaman, atau denganpelepasan investasi (penjualan kekayaan

daerah yang dipisahkan).

Struktur anggaran yang membuka

peluang untuk mencari sumber pendanaan di

luar pendapatan daerah mendorong

pemerintah daerah tidak cermat dalam

penganggarannya. Ketergantungan yang

sangat besar pada dana perimbangan

sebenarnya merupakan indikasi terjadinya

fiscal stress di pemerintahan daerah, terlebih

lagi sebagian besar pendapatan daerah sudahterserap ke dalam belanja pegawai. Semakin

tinggi tekanan fiskal, maka semakin besar

respon belanja terhadap perubahan

pendapatan. Namun, Maimunah (2006)

menemukan bahwa respon belanja berbeda

terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dan

dana alokasi umum (DAU).Peramalan pendapatan menghasilkan

estimasi-estimasi atas pendapatan, reliabel

ataupun tidak, yang menjadi dasar bagi

budget actors untuk menentukan

pengalokasian sumberdaya terbaik (Forrester,

1991). Bretschneide, et al. (1988) menyatakan

bahwa revenue forecasts can influence

budgetary choices. Keterbatasan

sumberdaya yang dimiliki pemerintah daerah

menyebabkan terjadinya persaingan untuk

memperoleh alokasi anggaran lebih besardiantara unit kerja (agency), namun di sisi

lain, peran legislatif (lembaga perwakilan)

cukup besar dalam menentukan jumlah

alokasi untuk masing-masing agency

(appropriations). Dengan demikian, ketika

pendapatan yang diestimasi akan menentukan

seberapa besar sumberdaya yang akan

teralokasi ke dalam belanja-belanja, maka

politik anggaran memiliki peran relatif

signifikan (von Hagen, 2002).

Masalah Keagenan dalam Penganggaran

di SKPD

Proses penyusunan anggaran di

pemerintahan tidak terlepas dari persoalan

keagenan (Fozzard, 2001; Abdullah, 2012a;

Halim, 2001; Halim dan Abdullah, 2004; dan

Smith & Bertozzi, 1998). Hubungan

keagenan tersebut terjadi dalam hubungan

antara eksekutif-legislatif, legislatif-pemilih,

eksekutif-pemilih, dan eksekutif-birokrasi(Moe, 1984). Senjangan anggaran (budget

slack) merupakan indikasi adanya masalah

keagenan dalam penganggaran (Marlowe,

2009; Moore, et al., 2000), sebagaimana

halnya varian anggaran (Abdullah, 2012b;

Marlowe, 2009). Bahkan Isaksen (2005)

menyatakan bahwa pada setiap tahapan dalam

proses penyusunan anggaran terdapat ruang

untuk terjadinya korupsi anggaran. William

H. Niskanen (1971, dalam Blais dan Dion,

1990) menyatakan bahwa agency (satuankerja di pemerintahan) memiliki


4/12



kecenderungan untuk memaksimalkan alokasi

anggaran untuk pelaksanaan tugas dan

fungsinya. Kelonggaran dalam anggaran,

yakni alokasi yang lebih dari cukup sehingga

tidak perlu berhemat, akan

memudahkan agency (SKPD dalam kontekspemerintahan daerah di Indonesia) dalam

mencapai target-target kinerja yang telah

ditetapkan. Keleluasaan untuk membuat

kebijakan dalam membiayai program dan

kegiatan akan menghadirkan enjoyment (Von

Hagen, 2002), meskipun tidak selalu efektif

dan efisien. Namun, maksimalisasi anggaran

oleh SKPD ini berimplikasi pada

berkurangnya alokasi anggaran untuk SKPD

yang lain, yang mungkin lebih membutuhkan

alokasi tersebut, karena adanya keterbatasandalam sumberdaya (budget constraints) yang

dimiliki pemerintah daerah (Abdullah,

2012c). Implikasinya adalah pada tidak

efektifnya pencapaian target kinerja (output

dan outcome) dan semakin besarnya sisa

anggaran pada akhir tahun.

Pada praktiknya, SKPD hanya

menganggarkan pendapatan dan belanja,

meskipun komponen anggaran daerah juga

meliputi pembiayaan, kecuali SKPD yang

sekaligus juga melaksanakan fungsi

perbendaharaan daerah, yakni satuan kerja

pengelola keuangan daerah (SKPKD).

Penganggaran pendapatan dan belanja SKPD

memiliki persoalan keagenan, yang pada

prinsipnya bersumber dari adanya asimetri

informasi antara kepala SKPD dengan kepala

daerah. Masalah keagenan ini juga terkait

dengan penerapan konsep penganggaran

partisipatif (participatory budgeting), yakni

ketika kepala SKPD selaku penggunaanggaran dilibatkan dalam proses penyusunan

APBD melalui penyusunan RKA (Rencana

Kerja dan Anggaran) SKPD. Menurut Modlin

(2011) agency berkepentingan dalam

pengusulan kebijakan (policies) yang akan

meningkatkan pagu anggarannya.

Ketika menganggarkan pendapatan,

kepala SKPD cenderung menentukan target di

bawah potensi pendapatan yang sebenarnya.

Selisih antara potensi pendapatan yang

sesungguhnya dengan target pendapatan yangdiusulkan oleh kepala SKPD disebut

senjangan atau kesenjangan anggaran (budget

slack). Slackini dapat dijadikan

sebagaiproxy atau pengukuran untuk masalah

keagenan dalam penganggaran pendapatan

karena mencerminkan asimetri informasi

antara kepala SKPD selaku penggunaanggaran dengan kepala daerah selaku

pemilik anggaran. Seandainya informasi

yang dimiliki kepala SKPD dan kepala daerah

simteris, maka anggaran atau target

pendapatan yang harus dicapai oleh kepala

SKPD sama dengan potensi yang

sesungguhnya (Abdullah, 2012c). Dalam

konsep penganggaran pendapatan digunakan

asas minimal, yakni penentuan target

pendapatan sebagai batas terendah yang harus

dicapai oleh unit kerja/pemerintah daerah.Di sini lain, ketika menganggarkan

belanja, kepala SKPD cenderung

mengusulkan jumlah di atas kebutuhan yang

sesungguhnya. Kepala SKPD lebih menyukai

besaran alokasi yang melebihi real costs saat

anggaran tersebut disusun. Perilaku

menggelembungkan (mark-up) terhadap

anggaran belanja ini menggambarkan

praktikmaximizing the budget, seperti

ditengarai oleh Niskanen (Blais & Dion,

1990). Menurut Abdullah (2012c), selisih

antara kebutuhan riil dengan jumlah belanja

yang dianggarkan merupakan budget

slackdalam anggaran belanja, yang

mencerminkan terjadinya asimetri informasi

antara kepala SKPD (selaku pengusul

anggaran atau agent) dengan kepala daerah

(selaku pemilik anggaran atauprincipal). Hal

yang sama terjadi antara eksekutif dan

legislatif di pemerintah daerah (Abdullah,

2012). Asas penganggaran belanja adalah asasmaksimal, yakni menetapkan alokasi belanja

sebagai batas maksimal sumberdaya yang

boleh digunakan oleh unit kerja/pemerintah

daerah.

Kedua pola self-interest tersebut,

yakni under-estimated untuk pendapatan dan

over-estimated untuk belanja akan

menghasilkan varian atau selisih antara

anggaran dan realisasi. Varian yang besar

mencerminkan ketidakakuratan dalam

menentukan besaran anggaran. Pada akhirnya,gabungan dari usulan anggaran SKPD akan


5/12



membentuk anggaran pemerintah daerah.

Oleh karena itu, akumulasi senjangan dan

varian anggaran SKPD, yang tersembunyi

dalam RKA-SKPD, akan menentukan berapa

besar sisa anggaran (SILPA) pada akhir

tahun.

Masalah Keagenan dalam Perubahan

Anggaran Daerah

Perubahan anggaran daerah

dilakukan untuk tujuan menyesuaikan

anggaran berjalan terhadap perubahan-

perubahan terkini, termasuk perubahan dalam

peraturan perundang-undangan dan kebijakan

dari Pemerintah Pusat. Menurut Cornia, et al.

(2004) estimasi pendapatan pada masa yang

akan datang sangat penting dalam prosesperencanaan, meskipun tetap bisa dilakukan

perubahan estimasi. Rebudgeting dibutuhkan

untuk membuat anggaran lebih responsif

terhadap kebutuhan anggaran partisipan dan

untuk menyesuaikan dengan perubahan

lingkungan (Forrester & Mullins, 1992).

Wildavsky (dalam Forrester &

Mullins, 1992) menyatakan bahwa

Rebudgeting is what governments do to

revise and update the adopted budget during

the course of the fiscal year. Sebagai

lanjutan dari proses anggaran tahunan,

rebudgeting menjadi alat untuk

mempertemukan berbagai conflicting

objectives dalam penganggaran, termasuk

continuity dan control, change dan

accountability, serta flexibility dan

predictability.

Peramalan pendapatan merupakan

sumber penting dari ketidakpastian anggaran

yang dihadapi oleh para pembuat kebijakan.Pendapatan aktual bisa saja melebihi atau

kurang dari belanja yang direncanakan,

sehingga ketika terjadi mismatches antara

pendapatan aktual dengan yang diprediksi,

maka pemerintah daerah harus melakukan

reopen dan rebalance atas anggarannya

(Cornia, et al., 2004).

Studi Forrester & Mullins (1992)

menemukan bahwa ada 3 (tiga) kategori

stimuli perubahan anggaran. Pertama,

managerial necessity, yakni penyesuaian yangbersumber dari kompleksitas secara teknis

dalam pembuatan keputusan manajerial

berkaitan dengan kebutuhan dan sumberdaya

yang ada dalam suatu keterbatasan. Kedua,

environmental pressure, yaitu penyesuaian

yang dibutuhkan karena adanya perubahan

lingkungan dimana pelayanan publikdiberikan oleh pemerintah. Terakhir, political

concerns, yakni keputusan pengalokasian

sumberdaya yang keluar dari hakikat politik

anggaran sesungguhnya.

Perubahan anggaran menjadi

fenomena menarik ketika terjadi

pelanggaran atas prioritas usulan publik

yang tercantum dalam dokumen Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Penyusunan RKPD dilakukan melalui proses

partisipasi publik dalam MusyawarahPerencanaan Pembangunan (Musrenbang),

sehingga berisikan usulan program-program

pembangunan yang relatif sejalan dengan

kebutuhan publik. RKPD merupakan

pedoman dalam penyusunan KUA dan PPAS,

sebelum dijabarkan dalam terma finansial

dalam APBD. Meskipun perubahan anggaran

menggunakan KUA dan PPAS, secara

substansi kedua dokumen ini tidak melibatkan

partisipasi publik karena hanya bersifat

menyesuaikan, tidak harus didasarkan RKPD

yang memuat usulan publik.

Masalah keagenan dalam perubahan

anggaran terjadi ketika perubahan anggaran

didasarkan pada pemenuhan self-interestpada

pembuat keputusan anggaran (budget actors).

Pada sepertiga ketiga tahun anggaran berjalan,

pelaksanaan anggaran tidak lagi memiliki

waktu cukup untuk pelaksanaan

pembangunan fisik atau merealisasikan

belanja modal dalam jumlah besar. Olehkarena itu, anggaran lebih diarahkan pada

pengeluaran yang bersifat belanja pegawai

(honorarium) dan pengadaan barang dan jasa.

Perubahan berupa kenaikan alokasi belanja

lebih sering karena keharusan untuk

melakukan penyesuaian karena sebelumnya

telah terjadi pengeluaran mendahului

anggaran (karena hal dan syarat-syarat

tertentu yang telah diatur sebelumnya).

Dalam perubahan anggaran, target

pendapatan tidak harus naik, karena tujuanperubahan anggaran sesungguhnya adalah


6/12



untuk penyesuaian dengan keadaan. Jika

pada anggaran murni target pendapatan

ditetapkan terlalu tinggi, maka dalam

perubahan anggaran target tersebut akan

diturunkan. Yang menjadi persoalan adalah:

apakah belanja yang dulu direncanakan akandidanai dari penerimaan atas target

pendapatan yang telah ditetapkan juga akan

berkurang seiring dengan pengurangan target

pendapatan yang bersangkutan?

Masalah Keagenan dan Varian Anggaran

Senjangan anggaran (budget slack) di

pemerintahan daerah mirip dengan yang

ditemukan dalam bisnis/swasta (Moore et al.,

2000). Pada prinsipnya, senjangan anggaran

akan menyebabkan terjadinya perbedaanantara target anggaran dengan potensi atau

kebutuhan yang sesungguhnya, sehingga

informasi yang terkandung dalam angka-

angka anggaran mengandung risiko akan

terjadinya kesalahan dalam pembuatan

keputusan jika keputusan diambil berdasarkan

angka-angka anggaran tersebut. Pada

pelaporan pelaksanaan anggaran, secara tidak

langsung, senjangan anggaran tercermin pada

varian anggaran. Hal ini didasari pemahaman

bahwa pemenuhan self-interest pembuat

keputusan anggaran dilakukan melalui

pengalokasian anggaran yang manipulatif dan

distortif. Abdullah (2012b) menjelaskan

masalah keagenan dalam penganggaran tekait

senjangan dan varian anggaran pendapatan

dan belanja di pemerintah daerah.

Senjangan dan Varian PendapatanSenjangan anggaran (budget slack)

pendapatan terjadi ketika target pendapatanditetapkan lebih rendah dari potensi yang

sebenarnya. Untuk mengetahui berapa

besaran kesenjangan anggaran pendapatan ini,

maka terlebih dahulu harus diketahui

berapa potensi pendapatan, yang bisa saja

bersifat laten (tersembunyi) karena tidak

dinyatakan secara eksplisit (tertulis). Oleh

karena itu, asas dalam penganggaran

pendapatan disebut asas minimal.

Teori keagenan (agency theory)

menjelaskan seorang bawahan yang dimintauntuk terlibat dalam penentuan target

pendapatan yang harus dicapainya, akan

memiliki kecenderungan untuk

menganggarkan lebih rendah dari kemampuan

maksimalnya. Jika kemampuan maksimal

untuk memunggut pajak daerah seorang staf

adalah sebesar 100, maka ketika staf tersebutdiminta membuat target pendapatan yang

harus dicapainya, dia akan membuat target

yang lebih rendah dari 100. Kalau dia

mengajukan angka 90 sebagai target, maka

dapat dikatakan terjadi slacksebesar 10, yakni

selisih 100 dikurang 90. Dengan target yang

rendah dan mudah dicapai, staf tersebut bisa

bekerja dengan lebih santai, namun dengan

menggunakan fasilitas untuk mencapai target

maksimal. Dalam hal ini, terdapat asimetri

informasi antara staf dengan atasanya ataufihak yang menentukan target kinerjanya.

Varian anggaran dapat diketahui

besarannya setelah anggaran terealisasi.

Selisih antara anggaran pendapatan dan

realisasi pendapatan ini menunjukkan

ketidak-akuratan dalam penetapan target

anggaran pada proses penyusunan anggaran.

Pada saat pemungutan pendapatan

dilaksanakan, pelampauan atas target yang

ditetapkan akan menjadi varian pendapatan.

Apabila seluruh pendapatan disetorkan ke kas

daerah, maka varian pendapatan adalah selisih

antara realisasi yang sesungguhnya dengan

target dalam anggaran pendapatan. Apabila

tidak seluruh dana dari pelampauan

pendapatan disetorkan ke kas daerah, maka

varian pendapatan adalah selisih antara nilai

pendapatan yang terealisasi dan disetorkan

dengan target pendapatan, Saat ini

penganggaran dan akuntansi di pemerintah

daerah di Indonesia menggunakan basis kas.

Senjangan dan Varian BelanjaPengalokasian anggaran belanja

menggunakan basis maksimal, yakni jumlah

anggaran belanja merupakan patokan jumlah

pembayaran maksimal yang bisa dilaksanakan

sebagai bentuk realisasi anggaran belanja. Hal

ini berbalikan dengan penganggaran

pendapatan (asas minimal). Dengan

demikian, slackanggaran belanja

menunjukkan selisih antara jumlah kebutuhandengan yang dianggarkan. Oleh karena


7/12



senjangan merupakan penyimpangan atas

kebutuhan, maka pada saat pelaksanaan

anggaran kemungkinan besar akan terjadi

varian anggaran. Ada beberapa penjelasan

terkait dengan varian belanja ini, yakni:

Pertama, kesengajaan untukmenaikan anggaran belanja di atas kebutuhan

karena adanya self-interestyang ingin

dicapai. Self-interestini dapat

berupa enjoymentdi tempat kerja yang

nyaman, dapat memanfaatkan fasilitas kantor

untuk kepentingan pribadi,

danprivelege sebagai pejabat yang dihormati

(Von Hagen, 2002).

Kedua, menjaga keberlanjutan

jumlah alokasi untuk tahun anggaran

berikutnya. Hal ini disebabkan olehadanya mind-setbahwa setiap tahun alokasi

anggaran untuk SKPD akan mengalami

peningkatan, yang didasarkan pada jumlah

anggaran tahun sebelumnya. Keberlanjutan

seperti ini sering disebut ratcheting effect

dalam penganggaran (Lee & Plummer, 2007;

Marlowe, 2009).

Ketiga, slackanggaran belanja

digunakan untuk mengakomodasi aktifitas

yang berkaitan dengan kepentingan politik

anggaran, khususnya untuk kepentingan para

aktor yang terlibat dalam pembuatan

keputusan anggaran. Abdullah (2012a)

menemukan bahwa DPRD bersikap

oportunistik dalam penganggaran daerah

dengan mengalokasian sumberdaya pada

belanja yang mengandung lucrative tinggi,

sementara Niskanen (dalam Blais & Dion,

1990) menyatakan bahwa kepala agency

adalah maximizer dalam penentuan alokasi

untuk agency-nya. Hal yang sama jugadikemukakan oleh Marlowe (2009), Modlin

(2011), dan Smith & Bertozzi (1998).

Prinsip belanja mengikuti

pendapatan (tax-spending hypothesis) telah

dikenal luas dalam literatur keuangan publik

(Cheng, 1999). Ketergantungan belanja

terhadap pendapatan menimbulkan persaingan

diantara agency untuk mendapatkan alokasi

anggaran lebih besar, termasuk dengan

memanfaatkan tahapan perubahan anggaran

(rebudgeting atau budget changes).Mekanisme penyusunan, pembahasan dan

penetapan anggaran perubahan tidak jauh

berbeda dengan anggaran murni (induk),

namun kemungkinan dimanfaatkan untuk

tujuan politik. Rubin (1993:234) menyatakan:

Sometimes the discretion to adapt the budget

to changing circumtances is abused or isperceived as a perversion of legislative

intent.

Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian yang akan diuji

dapat dinyatakan sebagai berikut:

Ha: Varian pendapatan berpengaruh

terhadap varian belanja.

METODE PENELITIAN

Data dan SampelData yang digunakan dalam

penelitian ini bersumber dari peraturan daerah

atau qanun tentang tentang APBD, perubahan

APBD, dan laporan pertanggungjawaban atas

pelaksanaan APBD. Sampel dipilih dengan

menggunakan beberapa kriteria (purposive

sampling), yakni: (1) data tersedia di internet

melalui pencarian dengan menggunakan

search engine Google dan laman (web)

pemerintah daerah; (2) data tersedia lengkap

untuk APBD awal atau murni, APBD

perubahan, dan laporan pertanggungjawaban

APBD untuk satu tahun anggaran yang sama;

dan (3) varian pendapatan dan varian belanja

tidak sama dengan nol. Sampel yang terpilih

dan kemudian datanya diolah mencakup 56

kabupaten/kota, yang terdiri dari 24 Pemda

untuk tahun anggaran 2009, 23 Pemda untuk

tahun anggaran 2010, dan 9 Pemda untuk

tahun anggaran 2011 (lihat Lampiran I).

Operasionalisasi Variabel

Variabel-variabel yang digunakan

dalam penelitian diukur dengan menggunakan

angka selisih atau varian di antara anggaran

murni, anggaran perubahan, dan realisasi

anggaran, baik untuk pendapatan maupun

belanja. Nazry (2013) menyebut selisih-

selisih tersebut dengan nama varian murni,

varian perubahan, dan varian realisasi.

Variabel terikat (dependent variable)

dalam penelitian ini adalah varian belanja,yang diukur dengan menggunakan selisih


8/12



antara dua nilai anggaran belanja, yakni

selisih antara (a) anggaran belanja setelah

perubahan dengan anggaran belanja murni,

disebut varian belanja murni atau VBM; (b)

realisasi belanja dengan anggaran belanja

setelah perubahan, disebut varian belanjaperubahan atau VBP; dan (c) realisasi belanja

dengan anggaran belanja murni, disebut

varian belanja realisasi atau VBR.

Anggaran belanja murni adalah

jumlah anggaran belanja keseluruhan yang

tercantum dalam APBD murni atau awal

tahun, yang ditetapkan dalam bentuk Perda

tentang APBD sebelum memasuki tahun

berkenaan (secara normatif ditetapkan paling

lambat 31 Desember). Anggaran belanja

setelah perubahan adalah anggaran belanjakeseluruhan yang tercantum dalam Perda

tentang perubahan APBD, yang ditetapkan

selama tahun berjalan. Jumlah anggaran

belanja mencakup kelompok belanja tidak

langsung dan belanja langsung beserta jenis-

jenis belanja yang ada di dalamnya.

Sedangkan realisasi belanja adalah jumlah

anggaran belanja yang telah dibayarkan atau

dipertanggungjawabkan oleh SKPD, yang

angkanya tercantum dalam Laporan Realisasi

Anggaran (LRA).

Variabel bebas (independent

variable) dalam penelitian ini adalah varian

pendapatan, yang diukur dengan

menggunakan selisih antara dua nilai

anggaran pendapatan, yakni selisih antara (a)

anggaran pendapatan setelah perubahan

dengan anggaran pendapatan murni, disebut

varian pendapatan murni atau VPM; (b)

realisasi pendapatan dengan anggaran

pendapatan setelah perubahan, disebut varianpendapatan perubahan atau VPP; dan (c)

realisasi pendapatan dengan anggaran

pendapatan murni, disebut varian pendapatan

realisasi atau VPR.

Model Regresi

Model regresi sederhana digunakan

untuk memprediksi varian belanja dengan

varian pendapatan sebagai prediktor. Masing-

masing bentuk varian pendapatan diregres

dengan varian belanja yang sejenis, sehinggadilakukan 3 (tiga) kali regresi, yakni untuk

anggaran murni, perubahan dan realisasi.

Persamaan regresi yang digunakan dapat

digambarkan seperti berikut:

dengan adalah varian belanja murni

(VBM) atau perubahan (VBP) atau realisasi(VBR); adalah konstanta; adalah

koefisien Regresi; adalah varian

pendapatan murni (VPM) atau varian

pendapatan perubahan (VPP) atau varian

pendapatan realisasi (VPR); dan adalaherror terms.

HASIL ANALISIS

Pengaruh Varian Pendapatan Murni

terhadap Varian Belanja Murni

Hasil regresi antara variabel Varian

Pendapatan Murni (VPM) terhadap variabel

Varian Belanja Murni (VBM) menunjukkan

hasil yang secara statistik signifikan positif.

Artinya, varian pendapatan (selisih antara

pendapatan dalam anggaran perubahan

dengan anggaran murni) berpengaruh positif

terhadap varian belanja untuk.

Persamaan regresi VPM terhadap

VBM dapat digambarkan dengan persamaan

berikut: VBM = 2205,2017 + 0,911VPM,dimana nilai t diperoleh sebesar 23.137 dan

nilai Sig. sebesar 0,000. Sementara nilai F

ditunjukkan sebesar 535,326 dengan nilai Sig.

sebesar 0,000. Nilai Sig. yang lebih kecil dari

0,05 bermakna adanya pengaruh signifikan

variabel bebas Varian Pendapatan Murni

(VPM) terhadap variabel terikat Varian

Belanja Murni (VBM).

Ada beberapa penjelasan untuk

memahami temuan ini, yakni: Pertama,

memang terjadi perubahan cukup besar dalamanggaran daerah karena secara regulasi

diizinkan terjadinya perubahan atau

penyesuaian anggaran sesuai kondisi dan

kebutuhan pemerintah daerah. Perubahan

APBD dilakukan setelah laporan

pertanggungjawaban APBD tahun

sebelumnya selesai diaudit oleh Badan

Pemeriksa Keuangan (BPK), sehingga dapat

diketahui secara pasti sisa perhitungan

anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) dan

selisihnya dengan SiLPA prediksian dalamAPBD murni. Hal ini mendorong perubahan


9/12



relatif besar di kedua sisi anggaran, yaitu:

penerimaan berupa pendapatan dan

pengeluaran berupa belanja.

Kedua, sensitifitas yang tinggi

karena adanya faktor partisipasi publik dalam

penganggaran. Pelibatan publik dalam tahapperencanaan (Musrenbang RKPD)

memunculkan banyaknya usulan kegiatan

yang saling bersaing. Anggaran belanja murni

ditetapkan dengan pertimbangan-

pertimbangan matang dan cenderung rumit

karena melalui proses pembahasan anggaran

antara eksekutif dan legislatif tentang

kebijakan umum APBD (KUA), prioritas dan

plafon anggaran sementara (PPAS), dan

rancangan Perda tentang APBD. Artinya,

ketika ada penyesuaian untuk pendapatan,maka belanja akan sangat merespon positif,

khususnya untuk alokasi belanja yang sifatnya

penting dan mendesak, yang dalam anggaran

murni tidak tertampung.

Ketiga, kemungkinan

terkonfirmasinya anggapan bahwa APBD

murni menyimpan banyak titipan, yang

baru akan ditempatkan pada posisi

sesungguhnya dalam anggaran perubahan.

Agency theory menjelaskan berbagai

kemungkinan dapat terjadi terkait perilaku

moral hazard sang agent dalam pengelolaan

sumberdaya ekonomi, termasuk dengan

menyembunyikan suatu alokasi pada

belanja tertentu pada awal tahun, untuk

kemudian mengambilnya kembali pada saat

perubahan anggaran dilakukan.

Pengaruh Varian Pendapatan Perubahan

terhadap Varian Belanja Perubahan

Hasil regresi untuk variabelindependen Varian Pendapatan Perubahan

(VPP) terhadap variabel terikat Varian

Belanja Perubahan (VPB) tidak menunjukkan

adanya pengaruh yang signifikan. Besaran

nilai t untuk variabel Varian Pendapatan

Perubahan adalah -0,752 dengan nilai Sig.

sebesar 0,455 (atau lebih besar dari 5% atau

0,05). Koefisien regresi variabel independen

varian Pendapatan Perubahan juga bertanda

negatif, yakni -0,010.

Hasil ini menunjukkan bahwa varianpendapatan tidak berhubungan dengan varian

belanja, ketika varian adalah selisih antara

realisasi anggaran dengan anggaran

perubahan. Selisih antara realisasi dengan

anggaran perubahan memang sangat kecil

karena waktu untuk merealisasikan tambahan

anggaran sangat sempit. Kadangkala anggaranperubahan hanya sekedar menetapkan jumlah

yang sudah pasti karena pelaksanaan

kegiatnnya sudah selesai (tuntas), atau

sekedar melakukan penyesuaian anggaran

(budget adjustment).

Praktik pelaksanaan anggaran di

pemerintahan sering tidak mendapat perhatian

yang setara dengan proses penyusunan

anggaran (McCaffery & Mutty, 1999),

sehingga beberapa persolan teknis luput dari

pengamatan politisi, akademisi, dan pers. Halini berimplikasi pada kecederungan untuk

memanfaatkan perubahan anggaran sebagai

penampung kebijakan yang tidak dapat

dialokasikan sumberdayanya dalam anggaran

murni. Adanya keleluasaan bagi pemerintah

daerah untuk melakukan pembayaran

mendahului anggaran dalam kondisi (syarat)

tertentu menyebabkan alokasi anggaran

setelah perubahan tidak berbeda dengan

realisasinya, karena anggaran setelah

perubahan bukan lagi berupa rencana, tetapi

pelegalan atas belanja-belanja yang telah

dibayarkan.

Namun, jika dianalisis lebih dalam

sampai pada perubahan angka-angka dalam

satu SKPD, kemungkinan akan ditemukan

terjadinya pergeseran anggaran (virement)

yang dilakukan oleh birokrat di SKPD.

Pergeseran anggaran tetap mengandung moral

hazard karena tidak semua orang dapat

mengawasi pelaksanaan perubahan APBD.

Pengaruh varian Pendapatan Realisasi

terhadap Varian Belanja Realisasi

Hasil regresi untuk variabel

independen Varian Pendapatan Realisasi

(VPR) terhadap variabel terikat Varian

Belanja Realisasi (VBR) tidak menunjukkan

adanya pengaruh yang signifikan. Besaran

nilai t untuk variabel Varian Pendapatan

Realisasi adalah 1,043 dengan nilai Sig.

sebesar 0,302 (atau lebih besar dari 5% atau


10/12



0,05). Koefisien regresi variabel independen

VBR bertanda positif, yakni sebesar 0,112.

Tidak adanya pengaruh variabel VPR

terhadap variabel VBR menunjukkan bahwa

telah terjadi beberapa perubahan yang sangat

mendasar selama proses pelaksanaan danpertanggungjawaban anggaran. Ketika

laporan realisasi disusun, yang dijadikan

pembanding untuk mengetahui daya serap

anggaran akhir tahun adalah anggaran setelah

perubahan. Artinya, dalam laporan keuangan

pemerintah daerah, informasi tentang

anggaran awal atau APBD murni tidak

disajikan, termasuk dalam Catatan atas

Laporan Keuangan.

SIMPULANPenelitian ini menguji pengaruh

varian pendapatan terhadap varian belanja

dengan menggunakan 3 (tiga) jenis varian,

yakni varian murni, varian perubahan, dan

varian realisasi. Hasil pengolahan data

menunjukkan bahwa hanya varian murni yang

memberikan estimasi signifikan, dimana

varian pendapatan murni berpengaruh positif

terhadap varian belanja murni. Untuk varian

perubahan dan varian realisasi, ternyata

pendapatan tidak berpengaruh terhadap

belanja di pemerintah daerah.

SARAN

Penelitian ini memiliki beberapa

keterbatasan yang disarankan untuk

diperbaiki dalam penelitian-penelitian

berikutnya. Pertama, model regresi yang

dipakai sangat sederhana (hanya

menggunakan satu variabel bebas) sehingga

kemungkinan terjadi bias karena tidakmemasukkan predictor lain yang memiliki

daya prediksi lebih besar terhadap perubahan

belanja daerah.

Kedua, karena tidak menggunakan

sampel yang cukup besar, maka kemungkinan

besar penelitian ini perlu dipebaiki dengan

penambahan sampel dna observasi.

Pemanfaatan teknologi informasi dapat

dimanfaatkan untuk menggali data dan

informasi tentang perubahan anggaran di

pemerintah daerah di Indonesia.

Ketiga, perlu dianalisis lebih

mendalam tentang faktor-faktor apa yang

berhubungan dengan information contentdari

data dan angka yang tersaji dalam dokumen

anggaran (APBD) dan laporan keuangan

pemerintah daerah. Rendahnya korelasi antaravarian pendapatan dan varian belanja antara

realisasi dan anggaran perubahan

membutuhkan penjelasan lebih jauh: apakah

perubahan anggaran pendapatan dan belanja

tidak memperhitungkan kemungkinan sisa

anggaran pada akhir tahun?

Keempat, menggali lebih jauh siapa

dari budget actors yang memiliki pengaruh

paling besar atas terjadi varian belanja dan

apa yang melatarbelakanginya. Menurut

Draver & Pitsvada (dalam Forrester &Mullins, 1992), perubahan anggaran

merupakan sarana bagi legislatur dan komisi

di dalamnya, eksekutif, dan birokrasi untuk

melakukan negosiasi ulang agenda masing-

masing.

Terakhir, kelima, laporan keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan selama ini

tidak menyajikan informasi tentang

perubahan-perubahan yang terjadi dalam

anggaran sejak APBD murni, padahal sangat

dibutuhkan informasinya untuk memahami

sekuensial dari politik anggaran dan

perkembangan anggaran selama satu tahun

seacra utuh. Studi berikutnya diharapkan

dapat mengungkap manfaat dan kandungan

informasi dari perubahan-perubahan yang

tidak diungkapkan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Syukriy. 2012a. PerilakuOportunistik Legislatif dan

Faktor-Faktor yang

Mempengaruhinya: Bukti Empiris

dari Penganggaran Pemerintah

Daerah di Indonesia. Yogyakarta:

Universitas Gadjah Mada. Disertasi

(Tidak Dipublikasikan).

Abdullah, Syukriy. 2012b.

Perubahan APBD. Laman sumber:

http://syukriy.wordpress.com/2013/0

4/22/perubahan-


11/12



apbd/?relatedposts_exclude=2643.

April.

Abdullah, Syukriy. 2012c. Varian Anggaran

Pendapatan dan Varian Belanja

Daerah: Sebuah Pengantar.

Laman sumber:http://syukriy.wordpress.com/2012/1

0/16/varian-anggaran-pendapatan-

daerah/?relatedposts_exclude=2784.

Oktober.

Abdullah, Syukriy. 2012d. Hubungan

Keagenan antara Kepala Daerah

dan Kepala SKPD ~

Anggaran SKPD. Laman sumber:


1/26/hubungan-keagenan-antara-

kepala-daerah-dan-kepala-skpd/.November.

Abdullah, Syukriy. 2013. Belanja Modal dan

Perubahan APBD. Laman sumber:


1/01/belanja-modal-dan-perubahan-

apbd/. November.

Abdullah, Syukriy & Abdul Halim. 2006.

Studi atas Belanja Modal pada

Anggaran Pemerintah Daerah

dalam Hubungannya dengan

Belanja Pemeliharaan dan Sumber

Pendapatan. Jurnal Akuntansi

Pemerintah 2(2): 1732.

Blais, Andr & Stphane Dion. 1990. Are

Bureaucrats Budget Maximizers?

The Niskanen Model & Its Critics.

Polity 22(4): 655-674.

Bretschneider, Stuart, Jeffrey J. Straussman &

Daniel Mullins. 1988. Do Revenue

Forecasts Influence Budget

Setting? A Small GroupExperiment. Policy Sciences 21(4):

305-325.

Cheng, Benjamin S. 1999. Causality

between taxes and expenditures:

Evidence from Latin American

countries.Journal of Economics and

Finance 23(2): 184-192.

Cornia, Gary C., Ray D. Nelson & Andrea

Wilko. 2004. Fiscal Planning,

Budgeting, and Rebudgeting Using

Revenue Semaphores. Public

Administration Review 64(2): 164-

179.

Ebdon, Carol & Aimee L. Franklin. 2006.

Citizen Participation in Budgeting

Theory. Public Administration

Review 66(3): 437-447.Forrester, John P. 1991. Budgetary

Constraints and Municipal

Revenue Forecasting. PolicySciences 24(4): 333-356.

_________ & Daniel R. Mullins. 1992.

Rebudgeting: The Serial Nature of

Municipal Budgetary Processes.

Public Administration Review 52(5):

467-473.

Fozzard, Adrian. 2001. The Basic Budgeting

Problem: Approaches to ResourceAllocation in the Public Sector and

Their Implications for Pro-Poor

Budgeting. Center for Aid and

Public Expenditure, Overseas

Development Institute (ODI).Working paper 147.

Halim, Abdul. 2002. Analisis Varian

Pendapatan Asli Daerah dalam

Laporan Perhitungan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten/Kota di Indonesia.

Disertasi Program Doktor Universitas

Gadjah Mada.

_________ dan Syukriy Abdullah. 2006.

Hubungan dan Masalah Keagenan

di Pemerintahan Daerah: Sebuah

Peluang Penelitian Anggaran dan

Akuntansi. Jurnal Akuntansi

Pemerintah 2(1): 53-64.

Isaksen, Jan. 2005. The Budget Process and

Corruption. U4 Anti-CorruptionResource Centre. Working Paper

No. U4 ISSUE 3:2005. Web:

www.u4.no.

Jones, L. R. & K. J. Euske. 1991. Strategic

Misrepresentation in Budgeting.

Journal of Public Administration

Research and Theory 1(4): 437-

460.

Lee, Tanya M. & Elizabeth Plummer. 2007.

Budget Adjustments in Response

to Spending Variances: Evidenceof Ratcheting of Local


12/12



Government Expenditures.Journal

of Management Accounting Research

19: 137167.

Maimunah, Mutiara. 2006. Flypaper Effect

pada Dana Alokasi Umum (DAU)

dan Pendapatan Asli Daerah(PAD) terhadap Belanja Daerah

pada Kabupaten/Kota di Pulau

Sumatera. Makalah Disajikan pada

Simposium Nasional Akuntansi ke-9.

Padang.

Marlowe, Justin. 2009. Budget Variance,

Slack Resources, and Municipal

Expenditures. Paper presented at

the 2009 Meeting of the Association

for Budgeting and Financial

Management.McCaffery, Jerry & John E. Mutty. 1999. The

Hidden Process of Budgeting:

Execution. Journal of Public

Budgeting, Accounting & FinancialManagement 11 (2): 233-257.

Modlin, Steve. 2011. Who Really Runs

County Government? The County

Manager in the BudgetFormulation Process. Public

Administration and Management

16(1): 21-45.

Moe, Terry M. 1984. The New Economics of

Organization. American Journal of

Political Science 28(4): 739-777.

Moore, Walter B., Peter J. Poznanski, &

Richard Kelsey. 2000. A Path

Analytic Model of Municipal

Budgetary Slack Behavior. In

Proceedings of the American Society

of Business and Behavioral Sciences

7(1): 29-43.Nazry, Ramadhaniatun. 2013. Masalah

Keagenan dalam Penganggaran

Daerah. Fakultas Ekonomi

Universitas Syiah Kuala,

Darussalam, Banda Aceh: Skripsi

(Tidak dipublikasikan).

Pitsvada, Bernard T. 1984. Flexibility in

Federal Budget Execution. Public

Budgeting & Finance (Summer):

83-101.

Rubin, Irene S. 1993. The Politics of Public

Budgeting: Getting and Spending,

Borrowing and Balancing.

Chatham, NJ: Chatham House.Schick, Allen. 1964. Control Patterns in

State Budget Execution. Public

Administration Review 24(2): 97-

106.

Smith, Robert W. & Mark Bertozzi. 1998.

Principals and Agents: An

Explanatory Model for Public

Budgeting. Journal of Public

Budgeting, Accounting & Financial

Management10 (3): 325-353.

Thurmaier, Kurt. 1995. Execution PhaseBudgeting in Local Governments:

It's Not Just for Control Anymore!

State & Local Government Review

27(2): 102-117.

________. 1995. Decisive Decision Making

in the Executive Budget Process:

Analyzing the Political and

Economic Propensities of Central

Budget Bureau Analysts. PublicAdministration Review 55(5): 448-

460.

________. 1992. Budgetary Decisionmaking

in Central Budget Bureaus: An

Experiment. Journal of Public

Administration Research and Theory

2(4): 463-487.

Vanderbilt, Dean H. 1977. Budgeting in

Local Government: Where are We

Now? Public Administration Review

37(5): 538-542.

Von Hagen, Jurgen. 2002. Fiscal Rules,Fiscal Institutions, and FiscalPerformance. The Economic and

Social review 33(3): 263-284.

Wilson, Laura A. & Ronald Sylvia. 1993.

Changing Revenue Conditions and

State Budgetary Decisions. Journal

of Public Administration Research

and Theory 3(3): 319-333.

abdullah & nazry (jseb unsam 2015) analisis varian anggaran pemerintah daerah penjelasan empiris...

Documents