a strategis ( renstra)sakip.pertanian.go.id/admin/file/renstra pusat pvtpp 2015-2019.pdf · 27 .4....
TRANSCRIPT
Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian
Rencana Strategis (Renstra) Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian
Tahun 2015-2019
Daftar Isi
KATA PENGANTAR ………………………………………………………………………………………………… i
I. Pendahuluan ………………………………………………………………………………………………… 1
1.1. Latar Belakang ………………………………………………………………………………………………………………. 1
1.2. Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi ……………………………………………………………………. 3
1.3. Capaian Kinerja Pusat PVTPP …………………………………………………………………………………………… 10
1.4. Permasalahan dan Tantangan ………………………………………………………………………………………….. 14
II. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 2015-2019 …………………………………………………………… 20
2.1. Visi ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 20
2.2. Misi ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 20
2.3. Tujuan …………………………………………………………………………………………………………………………… 20
2.4. Sasaran ………………………………………………………………………………………………………………………….. 21
III. Arah Kebijakan, Strategi …………………………………………………………………………………… 23
3.1. Arah Kebijakan ………………………………………………………………………………………………………………… 23
3.2. Strategi ………………………………………………………………………………………………………………………….. 23
IV. Target Kinerja ……………………………………………………………………………………………… 24
4.1. Target Kinerja ……………………………………………………………………………………………………………… 24
4.2. Program ………………………………………………………………………………………………………………………. 25
4.3. Kerangka Pendanaan ……………………………………………………………………………………………………… 27
LAMPIRAN
i
KATA PENGANTAR
Penyusunan Rencana Strategis Instansi yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai dalam jangka waktu 1-5 tahun
merupakan salah satu dokumen yang harus disusun oleh Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (Pusat
PVTPP) sesuai amanat TAP MPR No. XI/MPR/1999, UU No. 8 Tahun 1999 dan Inpres No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai wujud pertanggungjawaban Instansi dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi.
Sesuai Permentan No. 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Rencana
Strategis Pusat PVTPP disusun dalam rangka memberikan dukungan pencapaian tujuan pembangunan pertanian secara
nasional, dengan mempertimbangkan berbagai kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan dan dinamika lingkungan strategis.
Rencana Strategis Pusat PVTPP Tahun 2015-2019 antara lain memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi, serta
kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan pelaksanaan tugas Pusat PVTPP. Diharapkan kegiatan tersebut dapat
memberikan dukungan dan kontribusi nyata pada pembangunan pertanian terutama dalam bentuk perumusan kebijakan
pembangunan pertanian di bidang pengelolaan PVT dan perizinan pertanian.
Jakarta,
Kepala Pusat,
Ir. Suharyono, M.Si
1
I. Pendahuluan
1.1. Latar Belakang
Indonesia merupakan salah satu negara yang dikaruniai kekayaan dan keberanekaragaman sumber daya alam hayati.
Keanekaragaman hayati ini merupakan sumber daya genetik yang dapat dimanfaatkan untuk merakit varietas unggul
yang sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi sektor pertanian pada khususnya dan pembangunan
nasional pada umumnya. Dengan demikian kekayaan dan keberaneragaman sumberdaya alam tersebut perlu
dilestarikan dan dikembangkan.
Di era globalisasi dewasa ini, batas-batas suatu Negara akan menjadi kabur dan keterkaitan antara ekonomi nasional
dengan perekonomian internasional akan semakin erat. Globalisasi perekonomian ini merupakan suatu peluang dan
sekaligus menjadi tantangan, karena hal ini akan membuka peluang bagi produk-produk dalam negeri untuk masuk ke
pasar internasional, sebaliknya juga merupakan tantangan bagi produk-produk dalam negeri untuk berkompetisi
dengan masuknya produk-produk dari luar negeri ke dalam pasar domestik.
Dinamika perekonomian nasional dan perekonomian global ini harus menjadi perhatian serius, mengingat
perkembangan global akan sangat menimbulkan dampak yang nyata atas perekonomian nasional, termasuk sektor
pertanian dalam berbagai aspek, mulai dari aspek pra-produksi, budidaya, panen, pasca panen, distribusi dan
perdagangan.
2
Untuk mengantisipasi perubahan lingkungan strategis, sektor pertanian harus mampu meningkatkan daya saing
produk yang dihasilkan, antara lain dengan peningkatan produktivitas, mutu, dan pengembangan sistem agribisnis
secara terpadu. Peningkatan produktivitas dan mutu sangat dipengaruhi oleh keberhasilan pengembangan inovasi di
sektor agro-input, terutama dalam memperbaiki potensi genetik varietas tanaman. Oleh karena itu individu atau
badan usaha yang bergerak di bidang pemuliaan tanaman harus mendapat perhatian, sehingga mampu menghasilkan
varietas tanaman yang baru, unik, seragam dan stabil.
Salah satu bentuk perhatian adalah memberikan perlindungan hukum atas kekayaan intelektual dalam menghasilkan
varietas tanaman, termasuk dalam menikmati manfaat ekonomi dan hak-hak pemulia lainnya. Perlindungan semacam
itu akan mendorong semangat dan kreativitas di bidang pemuliaan tanaman, sehingga dapat dihasilkan penemuan
berbagai varietas unggul yang sangat diperlukan masyarakat.
Bertolak dari berbagai kondisi yang dikemukakan di atas, Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan
Pertanian selalu berusaha mengoptimalkan perannya sebagai pengelola perlindungan varietas tanaman, baik dalam
mendorong industri perbenihan yang mampu menghasilkan varietas unggul bermutu serta menjamin terlaksananya
Hak PVT bagi para pemulia atau pemegang hak PVT.
Selain aspek varietas tanaman, sarana produksi pertanian (agro-input) lain yang juga penting dan menentukan
produksi pertanian adalah benih/bibit, pupuk, pestisida, obat hewan, pakan, dan alat/mesin pertanian. Aspek penting
dalam penyediaan agro-input tersebut harus memenuhi kriteria mutu dan legalitas. Kualitas sarana produksi yang baik
dan memenuhi persyaratan tertentu akan menentukan kualitas dan kuantitas/produktivitas produk yang dihasilkan.
Aspek legal (legalitas) akan menjamin kepastian dan ketenangan berusaha/berproduksi bagi para produsennya, dan
3
merupakan perlindungan konsumen bagi petani yang menggunakan produk tersebut dari praktek-praktek
menyimpang yang dapat merugikan masyarakat/konsumen.
Perizinan pertanian yang mencakup perizinan sarana produksi maupun beberapa produk pertanian bukan upaya
menghambat produksi maupun peredarannya, melainkan untuk mendorong peningkatan kualitas produk dan
mengendalikan pengeluaran dan atau pemasukan suatu produk yang pada akhirnya kepentingan
masyarakat/konsumen dapat dilindungi dari praktek-praktek bisnis yang dapat merugikan. Disamping itu, perizinan
pertanian juga akan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usahanya.
Sejak terbitnya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Pusat Perizinan dan
Investasi telah digabung menjadi Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian.
Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka pelayanan perlindungan varietas tanaman dan perizinan pertanian perlu
diselaraskan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan. Oleh karena itu, Pusat Perlindungan Varietas
Tanaman dan Perizinan Pertanian merupakan instansi yang ditugaskan khusus untuk melayani masyarakat dalam hal
perlindungan varietas tanaman dan perizinan pertanian yang berkualitas internasional, cepat, tepat, akurat dan
akuntabel guna mendukung terwujudnya pertanian tangguh dan dinamis.
1.2. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Pusat PVTPP
Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tanggal 03 Agustus 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian
adalah unsur pendukung Kementerian Pertanian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri
Pertanian melalui Sekretaris Jenderal.
4
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian
memiliki uraian tugas, yaitu:
a. penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran;
b. pelaksanaan kerjasama dan publikasi;
c. pemberian pelayanan hukum perlindungan varietas tanaman dan perizinan pertanian;
d. pelaksanaan pemeriksaan perlindungan varietas tanaman;
e. pemberian pelayanan perlindungan varietas tanaman;
f. pemantauan dan evaluasi hak dan kewajiban pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman;
g. pemberian pelayanan pendaftaran varietas tanaman lokal dan varietas hasil pemuliaan serta pelayanan
pendaftaran peredaran varietas tanaman;
h. penerimaan, analisis persyaratan, fasilitasi proses teknis penolakan atau pemberian izin dan rekomendasi teknis
dan pendaftaran di bidang pertanian;
i. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian.
Struktur Organisasi Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian terdiri dari :
1. Bagian Umum;
2. Bidang Perlindungan Varietas Tanaman;
3. Bidang Pendaftaran Varietas Tanaman;
4. Bidang Pelayanan Perizinan; dan
5. Kelompok Jabatan Fungsional.
5
1. Bagian Umum
Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran, kerjasama
dan publikasi , pelayanan hukum perlindungan varietas tanaman dan perizinan, serta urusan tata usaha dan rumah
tangga Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana
tersebut di atas, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :
a) penyiapan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan;
b) pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat, urusan rumah tangga dan perlengkapan;
c) penyiapan pelaksanaan kerjasama dan publikasi perlindungan varietas tanaman dan perizinan pertanian;
d) penyiapan pelayanan hukum perlindungan varietas tanaman dan perizinan pertanian.
Bagian Umum terdiri atas:
a) Sub Bagian Tata Usaha;
b) Sub Bagian Kerjasama dan Publikasi; dan
c) Sub Bagian Pelayanan Hukum
Uraian tugas masing-masing Sub Bagian sebagai berikut:
(1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, penyusunan program, rencana
kegiatan dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat, urusan
rumah tangga dan perlengkapan.
(2) Sub Bagian Kerjasama dan Publikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kerjasama
dan publikasi perlindungan varietas tanaman dan perizinan pertanian.
6
(3) Sub Bagian Pelayanan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelayanan hukum perlindungan
varietas tanaman dan perizinan pertanian.
2. Bidang Perlindungan Varietas Tanaman
Bidang Perlindungan Varietas Tanaman mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan perlindungan
varietas tanaman, serta pemantauan dan evaluasi hak dan kewajiban pemegang hak perlindungan varietas
tanaman. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Bidang Perlindungan Varietas Tanaman
menyelanggarakan fungsi sebagai berikut :
a) pemberian pelayanan teknis permohonan hak Perlindungan Varietas Tanaman;
b) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi hak dan kewajiban pemegang hak perlindungan varietas tanaman.
Bidang Perlindungan Varietas Tanaman terdiri atas:
a) Sub Bidang Pelayanan Teknis; dan
b) Sub Bidang Pemantauan dan Evaluasi.
Uraian tugas masing-masing Sub Bidang sebagai berikut:
(1) Sub Bidang Pelayanan Teknis mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan teknis permohonan hak
dan pemeriksaan perlindungan varietas tanaman.
(2) Sub Bidang Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi
hak dan kewajiban pemegang hak perlindungan varietas tanaman.
7
3. Bidang Pendaftaran Varietas Tanaman
Bidang Pendaftaran Varietas mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan pendaftaran varietas tanaman
lokal dan varietas hasil pemuliaan serta pelayanan pendaftaran peredaran varietas tanaman.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Bidang Pendaftaran Varietas Tanaman
menyelanggarakan fungsi sebagai berikut:
a. Pemberian pelayanan pendaftaran varietas lokal dan varietas hasil pemuliaan; dan
b. Pemberian pelayanan pendaftaran peredaran varietas tanaman.
Bidang Pendaftaran Varietas Tanaman terdiri atas:
a. Subbidang Pendaftaran Varietas Lokal dan Hasil Pemuliaan; dan
b. Subbidang Pendaftaran Peredaran Varietas.
Uraian tugas masing-masing Sub Bidang sebagai berikut:
(1) Sub Bidang Pendaftaran Varietas Lokal dan Hasil Pemuliaan mempunyai tugas melakukan pemberian
pelayanan pendaftaran varietas lokal dan pelayanan pendaftaran hasil pemuliaan.
(2) Sub Bidang Pendaftaran Peredaran Varietas mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan pendaftaran
peredaran varietas tanaman.
4. Bidang Pelayanan Perizinan
Bidang Pelayanan Perizinan mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, analisis, fasilitasi proses teknis
penolakan atau pemberian izin, rekomendasi teknis, dan pendaftaran di bidang pertanian.
8
Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pelayanan Perizinan menyelenggarakan fungsi:
a. Penerimaan, penyiapan analisis persyaratan, fasilitasi proses teknis permohonan, dan penolakan atau
pemberian izin atau rekomendasi dan pendaftaran di bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian, serta
pemantauan dan evaluasi.
b. Penerimaan, penyiapan analisis persyaratan, fasilitasi proses teknis permohonan, dan penolakan atau
pemberian izin pendaftaran atau rekomendasi pengeluaran dan pemasukan di bidang tanaman pangan,
hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, penelitian dan pengembangan serta pemantauan
dan evaluasi.
Bidang Pelayanan Perizinan terdiri atas:
a. Sub Bidang Pelayanan Perizinan I; dan
b. Sub Bidang Pelayanan Perizinan II;
Uraian tugas masing-masing Sub Bidang sebagai berikut:
(1) Sub Bidang Pelayanan Perizinan I mempunyai tugas melakukan penerimaan, penyiapan bahan analisis
persyaratan, fasilitasi proses teknis permohonan, dan penolakan atau pemberian izin atau rekomendasi dan
pendaftaran di bidang pupuk, pestisida, dan alat dan mesin pertanian, serta pemantauan dan evaluasi.
(2) Sub Bidang Pelayanan Perizinan II mempunyai tugas melakukan penerimaan, penyiapan bahan analisis
persyaratan, fasilitasi proses teknis permohonan, dan penolakan atau pemberian izin pendaftaran atau
rekomendasi pengeluaran dan pemasukan di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan
dan kesehatan hewan, penelitian dan pengembangan pertanian, serta pemantauan dan evaluasi.
9
5. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing
berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional terdiri atas jabatan fungsional
Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman dan beberapa jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai
kelompok sesuai bidang keahliannya, masing-masing dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk
Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian.
Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman mempunyai tugas:
a. melakukan pemeriksaan perlindungan varietas tanaman;
b. melakukan kegiatan lainnya sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan
perundang-undangan.
Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian menempatkan pejabat fungsional Pemeriksa
Perlindungan Varietas Tanaman, dan jabatan fungsional lainnya pada unit kerja eselon III yang sesuai tugas
masing-masing jabatan fungsional. Jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10
1.3. Capaian Kinerja Pusat PVTPP
A. Permohonan Hak PVT
Perkembangan Permohonan dan Penerbitan Sertifikat Hak PVT Tahun 2009-2014
Uraian Tahun
Total 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Permohonan 90 34 71 77 44 36 352
Penerbitan Sertifikat 33 30 30 39 53 88 273
11
B. Pendaftaran Varietas/SDG Tanaman
Perkembangan Permohonan dan Penerbitan Tanda Daftar Varietas Tanaman Tahun 2009-2014
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
2009 2010 2011 2012 2013 2014
306
421 418
134
196170
281
332
217
92
142168
Permohonan Penerbitan Tanda Daftar
Uraian Tahun
Total 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Permohonan 306 421 418 134 196 170 1645
Penerbitan Tanda
Daftar 281 332 217 92 142 168 1232
12
C. Pendaftaran Varietas Hortikultura Dalam Rangka Pengawasan & Peredaran Benih
Perkembangan Permohonan dan Penerbitan SK Tanda Daftar Varietas HortikulturaTahun 2009-2014
Uraian Tahun
Total 2011 2012 2013 2014
Permohonan 5 227 244 202 678
Penerbitan Tanda Daftar 0 76 74 215 365
13
D. Pelayanan Perizinan Pertanian
0
500
1000
1500
2000
25002009
2010
2011
2012
2013
2014
JenisPerizinan Tahun
Jenis Izin 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Pendaftaran Pupuk Organik 183 312 286 99 104 12 Tanda Daftar
Pendaftaran Pupuk An-organik 386 396 308 178 782 196 Tanda Daftar
Pendaftaran Pestisida 562 334 692 1617 1978 1462 Tanda Daftar
Pemasukan dan Pengeluaran Benih/SDG Tanaman
825 976 1124 989 1101 1129 Izin Pemasukan/Pengeluaran
Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) 0 0 0 1695 2038 0 Rekomendasi Persetujuan Pemasukan
Perizinan Pemasukan Bibit Ternak 115 121 123 123 100 87 Rekomendasi Persetujuan Pemasukan
Izin Usaha Obat hewan 21 25 26 25 30 13 Izin Usaha
Pendaftaran Pakan Ternak 101 115 172 256 272 189 Nomor Pendaftaran Pakan
Pemasukan Daging/Karkas/Jeroan 427 386 70 75 169 0 Rekomendasi Persetujuan Pemasukan
Pemasukan Ternak Potong 147 154 107 74 23 0 Rekomendasi Persetujuan Pemasukan
14
1.4. Permasalahan dan Tantangan
1. Kondisi Saat ini
Aspek Administrasi
1. Kapasitas SDM yang dimiliki Pusat PVTPP sebanyak 85 orang;
2. Sistem database varietas tanaman dan perizinan online belum dapat diakses secara optimal;
3. Sistem Informasi Manajemen PVT dan Perizinan pertanian belum optimal;
4. Tersedianya majalah Info PVT;
5. Mengikuti berbagai event bidang pertanian
6. Peraturan Perundang-undangan bidang PVT belum banyak dipahami masyarakat;
7. Masyarakat masih banyak yang belum bisa membedakan antara Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000
tentang Perlindungan Varietas Tanaman dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya
Tanaman;
8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman belum selaras dengan
peraturan perundang-undangan terkait (peraturan perbenihan);
9. Sistem Penegakan Hukum dalam pelanggaran hak PVT belum terkoordinasi dengan maksimal;
Aspek Pelayanan Perlindungan Varietas Tanaman
1. Permohonan Hak PVT
- Peningkatan penerimaan permohonan hak PVT telah berkembang cukup signifikan pada 5 tahun terakhir ini,
namun demikian sebagian besar berasal dari perusahaan benih swasta besar yang umumnya merupakan
perusahaan multi nasional.
- Permohonan hak PVT dari balai penelitian di lingkup Badan Litbang Pertanian maupun institusi penelitian
milik pemerintah masih sangat terbatas.
15
- Pemberian nama varietas tanaman yang diajukan ke Pusat PVTPP masih ada yang belum sesuai dengan
persyaratan yang ditentukan;
2. Pengujian BUSS
- Pelayanan Uji BUSS (baru, unik, seragam, stabil) menggunakan sistem breeder testing memerlukan
kemampuan pelaksanaan pengujian yang standar, sementara itu tingkat kemampuan dari pelaksana belum
merata sesuai dengan standar.
- Panduan uji BUSS dalam rangka pemberian hak PVT belum lengkap dan sempuna
3. Pemantauan dan Evaluasi
- Pemegang Hak PVT masih ada yang belum melakukan kewajiban dengan tepat waktu;
- Varietas yang telah dilindungi belum semuanya dilakukan monitoring;
Aspek Pelayanan Pendaftaran Varietas Tanaman
- Perkembangan pendaftaran varietas lokal dan varietas hasil pemuliaan telah meningkat dengan cukup
signifikan, tetapi belum banyak dimanfaatkan sebagai varietas asal untuk pembuatan Varietas Turunan
Esensial
- Pelayanan pendaftaran varietas tanaman belum berjalan secara ”on-line”.
- Kegiatan sosialisasi pendaftaran varietas tanaman belum berjalan secara optimal, sehingga masih banyak
yang belum memahami peran dan manfaat pendaftaran varietas khususnya pendaftaran varietas lokal/hasil
pemuliaan.
- Pendaftaran varietas dalam rangka peredaran benih belum semuanya melalui Pusat PVTPP, kecuali varietas
hortikultura.
- Pengelolaan database varietas tanaman belum optimal.
16
Aspek Pelayanan Perizinan
1. Perizinan pupuk dan pestisida
- Masih terdapat pupuk dan pestisida yang sudah habis masa berlaku izinnya tetapi masih beredar di pasaran.
- Terdapat peredaran pupuk dan pestisida di pasaran yang tidak memiliki izin pendaftaran.
- Masih terdapat pupuk dan pestisida yang beredar di pasaran tetapi mutunya tidak sesuai lagi dengan
standar mutu saat izin dikeluarkan.
- Masih terdapat pupuk dan pestisida yang beredar di pasaran tetapi tidak sesuai dengan label.
- Peredaran alat dan mesin pertanian di masyarakat belum melalui sistem yang mampu menjamin kualitas
sebagaimana yang diharapkan dan permohonan izin alat dan mesin pertanian belum melalui Pusat PVTPP.
2. Perizinan benih dan bibit tanaman
- Terjadi penyalahgunaan izin pemasukan benih dan bibit tanaman (izin untuk penelitian ternyata di tingkat
lapang dikomersilkan).
- Koordinasi antara instansi pusat dan daerah dalam hal perizinan belum berjalan secara optimal.
- Permohonan rekomendasi impor produk hortikutura belum dilaksanakan oleh Pusat PVTPP.
- Permohonan rekomendasi impor beras tertentu belum dilaksanakan oleh Pusat PVTPP.
3. Perizinan peternakan dan kesehatan hewan
- Tidak seragamnya prosedur pemasukan ternak dan bahan asal ternak
- Koordinasi antara instansi pusat dan daerah belum optimal yang menyebabkan penyalahgunaan surat
persetujuan pemasukan.
- Pendaftaran obat hewan belum sepenuhnya dilaksanakan oleh Pusat PVTPP.
- Permohonan pemasukan dan pengeluaran bahan pakan asal hewan belum sepenuhnya dilaksanakan oleh
Pusat PVTPP.
- Permohonan pemasukan dan pengeluaran bahan pakan asal tumbuhan belum dilaksanakan di Pusat PVTPP.
17
- Permohonan pemasukan dan pengeluaran ruminansia besar belum dilaksanakan oleh Pusat PVTPP.
- Belum ada permentan tentang SDG ternak.
- Permohonan perizinan secara online bidang peternakan dan kesehatan hewan belum sepenuhnya dilakukan
melalui Pusat PVTPP.
2. Kondisi yang Diharapkan
Aspek Administrasi
- Meningkatnya Kapasitas SDM yang melakukan uji BUSS dan hasil pemeriksaan sesuai dengan standar
kompetensi.
- Tersedianya Sistem database varietas tanaman dan perizinan online yang optimal;
- Tersedianya Sistem Informasi Manajemen PVT dan Perizinan pertanian yang optimal
- Meningkatnya pemahaman sistem PVTPP oleh stakeholder
- Penerapan sistem jaminan mutu pelayanan PVTPP
- Meningkatnya sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang PVT kepada masyarakat dan stakeholders;
- Masyarakat memahami tentang Undang-undang nomor 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
dan Undang-undang nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
- Terwujudnya keselarasan Undang-undang nomor 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
dengan peraturan perundang-undangan terkait (peraturan perbenihan);
- Terkoordinasinya sistem penegakan hukum dalam pelanggaran HKI dengan Tim Nasional Penanggulangan
Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (TIMNAS PPHKI).
Aspek Pelayanan Perlindungan Varietas Tanaman
- Meningkatnya permohonan hak PVT dari pemulia perorangan, petani dan perusahaan benih;
18
- Meningkatnya permohonan hak PVT dari balai penelitian di lingkup Badan Litbang Pertanian, dari perguruan
tinggi, maupun dari institusi penelitian di luar Badan Litbang Pertanian;
- Meningkatnya pemahaman pemohon yang menggunakan metoda breeder testing terhadap panduan
pelaksanaan uji BUSS.
- Tersedianya Panduan uji BUSS lengkap dan sempuna dalam rangka pemberian hak PVT
- Terwujudnya pelayanan permohonan hak PVT secara ”on-line”.
- Pemberian nama varietas tanaman yang diajukan oleh pemohon sesuai dengan persyaratan yang ditentukan;
- Meningkatkan kesadaran pemegang Hak PVT akan kewajibannya;
- Terpantaunya semua varietas yang telah dilindungi.
- Meningkatnya kemampuan pemeriksa PVT dalam pengelolaan perlindungan varietas tanaman
Aspek Pelayanan Pendaftaran Varietas Tanaman
- Tersedianya informasi tentang varietas lokal dan varietas hasil pemuliaan yang sudah terdaftar di Pusat PVTPP
yang dapat digunakan sebagai varietas asal untuk perakitan varietas turunan esensial.
- Terwujudnya pelayanan pendaftaran varietas tanaman secara ”on-line”.
- Tersosialisasinya peran dan manfaat pendaftaran varietas tanaman lokal/hasil pemuliaan
- Pendaftaran varietas dalam rangka peredaran benih menjadi satu pintu yaitu melalui Pusat PVTPP
- Tersedianya database varietas tanaman yang sesuai dengan harapan masyarakat umum yang membutuhkan.
Aspek Pelayanan Perizinan
a. Perizinan pupuk, pestisida
- Pupuk dan pestisida beredar di pasaran yang masa berlaku izinnya sudah habis harus diperpanjang.
- Pupuk dan pestisida yang beredar di pasaran harus memiliki izin pendaftaran.
19
- Pupuk dan pestisida yang beredar di pasaran, mutunya harus sesuai dengan standar mutu saat izin
dikeluarkan.
- Pupuk dan pestisida yang beredar di pasaran harus sesuai dengan label.
- Peredaran alat dan mesin pertanian di masyarakat harus melalui sistem yang mampu menjamin kualitas
sebagaimana yang diharapkan dan melalui pendaftaran di Kementerian Pertanian sebagai
penanggungjawab utama pembangunan pertanian secara umum.
b. Perizinan benih dan bibit tanaman
- Izin pemasukan benih dan bibit tanaman sesuai dengan penggunaannya.
- Pemberian rekomendasi dalam rangka pengalihan kepemilikan saham usaha pertanian dari PMDN ke PMA
dilaksanakan melalui Pusat PVTPP
- Koordinasi antara instansi pusat dan daerah dalam hal perizinan berjalan lebih optimal.
- Rekomendasi impor produk hortikutura dilaksanakan oleh Pusat PVTPP.
- Rekomendasi impor beras tertentu dilaksanakan oleh Pusat PVTPP.
c. Perizinan peternakan dan kesehatan hewan
- Seragamnya prosedur pemasukan ternak dan bahan asal ternak
- Koordinasi antara instansi pusat dan daerah lebih optimal.
- Pendaftaran obat hewan sepenuhnya dilaksanakan oleh Pusat PVTPP.
- Izin pemasukan hasil bahan pakan asal hewan sepenuhnya dilaksanakan oleh Pusat PVTPP.
- Izin pemasukan hasil bahan pakan asal tumbuhan dilaksanakan oleh Pusat PVTPP.
- Izin pemasukan dan pengeluaran ruminansia besar dilaksanakan oleh Pusat PVTPP.
- Tersedianya permentan tentang SDG ternak.
- Izin secara online bidang peternakan dan kesehatan hewan sepenuhnya dilakukan melalui Pusat PVTPP.
20
II. Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan 2015-2019
2.1. Visi
“Terwujudnya Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (Pusat PVTPP) sebagai institusi
pelayanan publik yang professional, berintegritas, cepat, akurat dan akuntabel”
2.2. Misi
1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Pusat PVTPP yang professional dan berintegritas;
2. Menyempurnakan sarana dan prasana pada Pusat PVTPP menuju standar nasional/internasional;
3. Mengembangkan dan menyempurnakan prosedur pelayanan perlindungan varietas tanaman dan perizinan
pertanian;
4. Mengimplementasikan manajemen pelayanan public berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
2.3. Tujuan
1. Menyelenggarakan pemberian Hak Perlindungan Varietas Tanaman sebagai bentuk penghargaan atas kekayaan
intelektual bagi pemulia tanaman;
2. Melakukan pendaftaran dan pendokumentasian varietas dan SDG tanaman;
3. Melayani pendaftaran varietas hortikultura dalam rangka peredaran;
21
4. Menyelenggarakan pemberian Hak Perlindungan Varietas Tanaman sebagai bentuk penghargaan atas kekayaan
intelektual bagi pemulia tanaman;
5. Melakukan pendaftaran dan pendokumentasian varietas tanaman;
6. Melayani pendaftaran varietas hortikultura dalam rangka peredaran;
7. Fasilitasi pelayanan perizinan pertanian, meliputi :
- Pendaftaran Pupuk An Organik dan Organik;
- Pendaftaran pestisida;
- Pemasukan dan pengeluaran benih hortikultura, Tanaman pangan, perkebunan, RIPH;
- Pemasukan dan pengeluaran benih/SDG tanaman;
- Pemasukan Bibit ternak;
- Izin usaha obat hewan;
- Pendaftaran pakan ternak;
- Izin Bahan pakan asal hewan;
- Izin ruminansia besar (rekomendasi pemasukan sapi bakalan, indukan, siap potong);
- Rekomendasi impor produk hortikutura, dan;
- Rekomendasi impor beras tertentu.
2.4. Sasaran
Sasaran kinerja Pusat PVTPP pada tahun 2015 s.d 2019 direncanakan adalah:
1. Terbitnya Sertifikat Hak PVT
2. Terbitnya Tanda Daftar varietas/SDG tanaman
3. Meningkatnya kualitas Pelayanan Pendaftaran Varietas Hortikultura
4. Meningkatnya kualitas Pelayanan Pendaftaran Pupuk Organik
22
5. Meningkatnya kualitas Pelayanan Pendaftaran Pupuk Anorganik
6. Meningkatnya kualitas Pelayanan Pendaftaran Pestisida
7. Meningkatnya kualitas Pelayanan Pemasukan dan pengeluaran benih/SDG tanaman
8. Meningkatnya kualitas Pelayanan perizinan pemasukan bibit ternak
9. Meningkatnya kualitas Pelayanan izin usaha obat hewan
10. Meningkatnya kualitas Pelayanan pendaftaran pakan ternak
23
III. Arah Kebijakan, Strategi
Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan sumberdaya yang dimiliki Pusat
Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian serta kondisi lingkungan strategis yang terjadi, maka ditetapkan
strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk program dan kegiatan sebagai berikut:
3.1. Kebijakan
1. Perlindungan hukum atas kekayaan intelektual dalam menghasilkan varietas tanaman yang baru, unik, seragam
dan stabil.
2. Varietas Lokal dan Varietas Hasil Pemuliaan di seluruh wilayah Indonesia berhak untuk didaftarkan
3. Varietas tanaman hortikultura yang akan diedarkan, terlebih dahulu harus terdaftar melalui Pusat PVTPP.
4. Memberikan perlakuan yang sama kepada seluruh pelaku usaha/pemohon pelayanan perizinan
5. Pelayanan perizinan pertanian diselenggarakan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
3.2. Strategi
1. Optimalisasi Koordinasi Teknis Perlindungan & Pendaftaran Varietas Tanaman
2. Pengembangan Optimalisasi Stasiun Uji BUSS Mengacu Standar Internasional (EAPVP Forum)
3. Pemantapan Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT
4. Optimalisasi Pelayanan Perizinan Pertanian
5. Penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundangan
6. Peningkatan dukungan manajemen pengelolaan Pusat PVTPP
24
IV. Target Kinerja 2015-2019
4.1. Target Kinerja
No Jenis Pelayanan Tahun
2015 2016 2017 2018 2019
1. Pelayanan Permohonan Hak PVT 55 60 65 70 75
2. Penerbitan Sertifikat Hak PVT 45 47 49 51 53
3. Pemantuan dan evaluasi varietas yang telah dilindungi 30 35 40 45
4. Penerbitan pendaftaran varietas lokal dan hasil pemuliaan 175 180 185 190 195
5 Pelayanan Pendaftaran Peredaran Varietas 200 200 205 2010 2015
6 Pelayanan Pendaftaran Pupuk Organik 100 105 110 115 120
7 Pelayanan Pendaftaran Pupuk Anorganik 200 200 205 210 210
8 Pelayanan Pendaftaran Pestisida 1800 1800 1810 1815 1820
9 Pelayanan Pemasukan & Pengeluaran Benih/SDG Tanaman 1010 1020 1030 1040 1050
10 Pelayanan Perizinan Pemasukan/Pengeluaran Bibit Ternak 100 110 120 130 140
11 Pelayanan Izin Usaha Obat Hewan 20 21 22 23 24
12 Pelayanan Pendaftaran PakanTernak 190 200 210 220 230
13 Pelayanan pemasukan dan pengeluaran bahan pakan asal hewan - 100 110 120 130
14 Pelayanan pemasukan dan pengeluaran ruminansia besar - 50 60 70 80
15 Pelayanan pemasukan dan pengeluaran karkas, daging dan olahannya - 100 110 120 130
16 Rekomendasi impor produk hortikultura - 500 600 700 800
17 Rekomendasi impor beras tertentu - - 50 510 520
18 Kepuasan Layanan Masyarakat - 80 80 85 90
25
4.2. Program
Berdasarkan kebijakan tersebut diatas, maka Program Kerja Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan
Pertanian Tahun 2015 – 2019 yaitu :
a. Program Pengembangan pelayanan administrasi dan manajemen PVTPP
b. Program Pengembangan pelayanan PVT
c. Program Pengembangan pelayanan pendaftaran varietas tanaman
d. Program Pengembangan pelayanan perizinan pertanian
4.3. Kegiatan
a. Pengembangan pelayanan administrasi dan manajemen PVTPP
1. Penyusunan program dan rencana kerja.
2. Pengelolaan administrasi kepegawaian, kearsipan, keuangan dan perlengkapan.
3. Pengembangan website Pusat PVTPP.
4. Fasilitasi Publikasi Pusat PVTPP
5. Kerjasama antar instansi pemerintah/ swasta/lembaga terkait
6. Peningkatan kompetensi SDM
7. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan kinerja
8. Penyusunan Bahan Kebijakan Bidang PVTPP
9. Optimalisasi Pelayanan Pertimbangan Hukum
10. Peningkatan sarana kerja.
b. Pengembangan pelayanan PVT
1. Optimalisasi Pelayanan Permohonan Hak PVT.
2. Fasilitasi Penamaan dan Dokumentasi Varietas Tanaman
3. Fasilitasi Pemeriksa PVT
4. Fasilitasi pemeriksaan substantif
5. Fasilitasi Komisi PVT
26
6. Pengembangan Panduan Pengujian
7. Fasilitasi Koleksi Varietas Tanaman
8. Penerbitan Sertifikat PVT
9. Pengelolaan Stasiun Uji BUSS
10. Pemantauan dan Evaluasi Varietas Yang Telah Dilindungi
11. Pengelolaan Database Varietas Tanaman
c. Pengembangan Pelayanan Pendaftaran Varietas
1. Optimalisasi Pelayanan Pendaftaran Varietas Tanaman.
2. Fasilitasi Pendaftaran Varietas
3. Optimalisasi Pelayanan pendaftaran peredaran varietas
4. Fasilitasi pendaftaran peredaran varietas
d. Pengembangan pelayanan perizinan
1. Optimalisasi pelayanan pendaftaran perizinan pupuk
2. Optimalisasi pelayanan pendaftaran perizinan pestisida
3. Optimalisasi dan fasilitasi pelayanan perizinan pemasukan/pengeluaran benih hortikultura, tanaman pangan,
perkebunan, RIPH
4. Optimalisasi dan fasilitasi pelayanan perizinan pemasukan/pengeluaran SDG tanaman
5. Optimalisasi dan fasilitasi pelayanan RPP benih/bibit ternak
6. Optimalisasi dan Fasilitasi pelayanan RPP karkas, daging dan olahannya
7. Optimalisasi dan Fasilitasi pelayanan RPP sapi indukan, bakalan dan siap potong (ruminansia besar)
8. Optimalisasi dan Fasilitasi pelayanan RPP bahan pakan asal tumbuhan
9. Optimalisasi dan fasilitasi pelayanan RPP bahan pakan ternak asal hewan
10. Optimalisasi dan fasilitasi pelayanan pendaftaran pakan ternak asal hewan
11. Optimalisasi dan fasiltasi pelayanan izin usaha obat hewan
12. Pengembangan sistem pelayanan perizinan pertanian secara online
13. Monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan pertanian.
27
4.4. Kerangka Pendanaan
Untuk periode 2015-2019, Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian memperoleh alokasi
pendanaan yang berasal dari APBN. Program, kegiatan, indikator dan kebutuhan pendanaan yang akan dilaksanakan
sebagaimana pada tabel 1
Tabel 1. Program, Kegiatan, Pendanaan Periode Tahun 2015-2019 Pusat PVTPP
No Program/Kegiatan Indikator
TARGET ALOKASI (Juta Rupiah)
PRAKIRAAN MAJU PRAKIRAAN MAJU
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
1753 Perlindungan varietas tanaman dan perizinan pertanian
Peningkatan kinerja pelayanan teknis, perizinan pertanian dan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis Pusat PVTPP
- Jumlah pelayanan permohonan Hak PVT (Varietas )
55 60 65 70 75 640,000 1,780,000 1,869,000 1,962,450 2,060,572
- Jumlah Penerbitan Sertifikat Hak PVT
(Sertifikat) 45 50 55 60 65 1,412,300 3,641,904 3,823,999 4,015,199 4,215,595
Jumlah pemantauan dan evaluasi
varietas yang telah dilindungi 30 35 40 45 1,105,000 1,160,250 1,218,262 1,279,175
- Jumlah pelayanan pendaftaran varietas lokal dan hasil pemuliaan (tanda daftar)
175 180 185 190 195 790,000 1,005,000 1,055,250 1,108,012 1,163,413
- Jumlah proses pelayanan pendaftaran peredaran varietas (tanda daftar)
200 205 205 210 215 182,000 808,890 849,335 891,801 936,391
- Administrasi dan Manajemen (laporan) 4 4 4 4 4 18,945,610 19,179,206 20,138,166 21,145,075 22,202,328
- Jumlah pelayanan proses rekomendasi
teknis bidang peternakan 400 400 410 415 420
2,611,951
412,500 433,125 454,781 477,520
- Jumlah pelayanan proses penerbitan
surat izin bidang peternakan (surat izin) 200 200 205 215 220 710,000 745,500 782,775 821,913
- Jumlah Pelayanaan proses penerbitan
surat izin pupuk dan pestisida (surat izin)
2,100 2,105 2,110 2,115 2,120 2,498,518 2,623,443 2,754,616 2,892,346
- Jumlah pelayanan proses perizinan
pemasukan/pengeluaran benih tanaman, SDG tanaman, obat hewan dan pakan ternak (surat izin)
1,010 1,015 1,020 1,025 1,030 892,700 1,298,982 1,363,931 1,432,127 1,503,734
- Kepuasan layanan masyarakat 80 80 85 90
SUB TOTAL 27,025,251 32,440,000 34,062,000 35,765.100 37,552,991