700_pk_pdt_2010

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NO 700 PK/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan

sebagai berikut dalam perkara:

1. Tn. ALMUNIR AGUS RAJO NAN SATI, bertempat tinggal di

Jalan Proklamasi No. 41, Kelurahan Alang Lawas,

Kecamatan Padang Selatan, Negeri asal Kayo Aro Batang

Barus, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok;

2. Tuan NASRUL SUTAN RAJO LELO, bertempat tinggal di

Negeri Asal Kayu Aro Batang Barus, Kecamatan Gunung

Talang, Kabupaten Solok, para Pemohon Peninjauan

Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Penggugat/para

Pembanding;

melawan:

1. SYAFARUDIN, bertempat tinggal di Negeri Kayu Aro Batang

Barus, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok,

Sumatera Barat, bertindak untuk diri sendiri dan sebagai

kuasa dari:

2. Ny. DELIMA (Si Gadang);

3. Ny. NURLIMA (Si Ketek);

4. Tn. ASDINI;

5. Ny. SOMA;

6. Tn. OMAN;

7. Ny. JUSNI;

8. Tn. DARWAS;

9. Tn. YULIR, bertempat tinggal di Kampung Sawah, RT.05/

RW.04, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Pulo Merak, Kota

Cilegon,

10.Tn. KIRI, bertempat tinggal di Jalan Beringin Raya

Blok 43/188, RT.03/RW.06, Kelurahan Nusa Jaya,

Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang,

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 700 PK/Pdt/2010

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


11.Ny. ENA, bertempat di Jalan Citarum I No. 192, RT.05/

RW.02, Kelurahan Karawaci Baru, Kecamatan Karawaci,

Kota Tangerang, para Termohon Peninjauan Kembali

dahulu para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para

Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa para

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Penggugat/

para Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap

putusan Mahkamah Agung No. 2/PDT.G/2004/PN.KBR No. 02/PK/2010/

PN.KBR tanggal 14 Juli 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam

perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon

Kasasi/para Tergugat/para Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

Bahwa dengan adanya perkebunan Belanda di Bukit Gompong

dahulunya, datanglah orang-orang suku Jawa dan suku Nias "pada daerah

tersebut dan sekitarnya sebagai buruh pada perkebunan NV. Landbouw Maats

Chappij "Bukit Gompong". Sebagian dari orang-orang bersuku Nias tersebut ada

yang menempati Rawang Kumbueh Nagari Koto Gaek Guguk;

Bahwa lokasi di Rawang Kumbueh yang ditempati oleh orang-orang suku

Nias tersebut dipinjamkan untuk dibuat perkebunan kepada Zoebier Gelar Sutan

Pamuncak Negeri asal Padang, tinggal di Bukit Gompong tertanggal 6 Januari

1948 oleh Ninik Mamak Nagari Koto Gaek;

Bahwa Dengan dibuatnya perkebunan oleh Zubir Sutan Pamuncak,

lokasi Rawang Kumbueh tersebut ditinggalkan, diantaranya ada yang pindah ke

tanah Erfpacht Verponding No. 172 Bukit Berkicut, yaitu milik Tergugat nama

MURAH (Pr) alm. Mendirikan bangunan yang tempatnya di sekitar lokasi

halaman Kantor Bupati sekarang ini di Kayu Aro;

Bahwa dengan dibuatnya perkebunan oleh Jawatan Pertanian Sumatera

Tengah atas tanah Verponding No. 172 tersebut, sekitar tahun 1950, rumah

yang berada atas tanah tersebut dipindahkan/bongkar. Disaat itulah Ninik para

Tergugat nama MURAH (Pr) di bawa tinggal dan diberi izin mendirikan

bangunan di atas tanah pusako kaum oleh Ninik Penggugat nama SULI (Pr)

alm. di atas tanah obyek perkara sekarang;



Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


Bahwa dengan di "bawa" Ninik para Tergugat di atas tanah pusako kaum

Penggugat dan diperdapat secara turun temurun adalah merupakan tanah

ulayat (milik adat) yang tunduk pada hukum adat Minangkabau;

Sebahagian dari pada tanah pusako tinggi (ulayat) kaum, dengan luas lebih

kurang 1 Ha, berupa tanah sawah dan perumahan terletak di Jorong Kayu Aro

di Dusun II Nagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok.

Dengan batas dan sepadan seperti tersebut dalam surat gugatan, Tanah inilah

yang menjadi obyek perkara;

Bahwa tanah objek perkara tersebut yang merupakan harta pusako tinggi

kaum Penggugat, terakhir kali dikuasai oleh Ninik Penggugat bernama Ny. Suli

(alm) yang suaminya bernama Agus Dt. Rajo Sampono (Mantari Aguih);

Bahwa dulunya kaum para Tergugat tidak pernah membuat silang selisih,

hidup rukun dan damai dengan kaum Penggugat selagi hidupnya Ninik Tergugat

(Murah), yang telah dianggap sebagai keluarga sendiri atau setiap kali Ninik

para Tergugat tersebut akan mengadakan atau berbuat sesuatu atas tanah

terlebih dahulu minta izin/bermusyawarah kepada kaum Penggugat, itulah

sebabnya tidak ada perselisihan antara para Tergugat dengan kaum Penggugat

selama ini dan/atau para Tergugat tidak ada membangun dan menambah dari

apa yang telah ditetapkan dahulunya;

Bahwa akhir-akhir ini (tahun 1999) dengan perpindahan ibu kota

Kabupaten Solok di Dusun Kayu Aro menjadi ibu kota Kabupaten, pihak

Tergugat-Tergugat sekarang yang merupakan anak dan cucu dari MURAH (Pr)

alm yang menduduki objek perkara sekarang ini, beralih pendiriannya dengan

tidak mengakui lagi akan harta pusako tinggi dari kaum Penggugat dan

bertindak dengan sesuka hatinya saja atas tanah, termasuk mendirikan

bangunan di atasnya;

Bahwa tanah yang mereka "garap" tersebut yang sekarang menjadi objek

perkara adalah milik mereka dengan berdalih ini dan itu. Menurut adat

Minangkabau atas harta pusako tinggi "milik adat" tidak mengenal adanya

kadaluarsa atas tanah yang sifatnya turun temurun dari Ninik moyangnya secara

adat;

Analog dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl, tanggal 18 September 1976

No. 157 K/Sip/1975 yang menerangkan kaedah hukum (dikutip);



Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


Bahwa akibat perbuatan para Tergugat yang mendirikan bangunan atas

tanah objek perkara tanpa sepengetahuan dari kaum Penggugat dan telah

berkali-kali kaum Penggugat menyampaikan surat untuk tidak mendirikan

bangunan atas tanah tersebut, tidak mendapat perhatian dari para Tergugat

merupakan itikad tidak baik dan kurang wajar adalah merupakan perbuatan

tanpa hak dan melawan hukum yang sangat merugikan kaum Penggugat;

Bahwa mulai terjadinya persoalan ini adalah sebagai berikut:

Pertama kali para Tergugat mendirikan bangunan kedai nasi merek "ENA"

tanpa izin musyawarah dengan kaum Penggugat;

Kedua para Tergugat mendirikan bangunan di atas tanah yang telah

bersertifikat tanpa izin dan musyawarah dengan kaum Penggugat, dan

dengan iktikad baik saja kaum Penggugat dengan mengingat amanat dari

Ninik Penggugat nama "SULI" dahulunya yang telah dianggap sebagai

"famili" untuk ke ganti kawan atau teman di tahun 1950, maka dibayar saja

kerugian para Tergugat atas rumah tersebut, walaupun tidak ada izin dan

musyawarah untuk mendirikan bangunan demikian itu, dan dengan

memindahkannya di mana rumah tersebut berdiri sekarang atas

kesepakatan/izin kaum Penggugat;

Ketiga para Tergugat dengan menukar rumah lama (i.e. rumah yang diberi

izin pertama kali oleh Ninik Penggugat atas Ninik para Tergugat nama

Murah) dahulunya, dan merobohkannya untuk ditukar dengan bangunan

baru dengan tidak ada izin dan musyawarah dengan kaum Penggugat serta

tidak menghindarkan teguran baik berupa lisan maupun tulisan, dan/atau

semua persoalan atas perbuatan para Tergugat tersebut di atas telah dicoba

penyelesaikannya oleh Pemerintah Nagari, namun tidak mendapat respon

dan tanggapan dari para Tergugat dan malah menganjurkan, "Bahwa

sekiranya Sdr. merasa berhak untuk memiliki tanah tersebut, kiranya

berkenan membuktikannya di Pengadilan Negeri Solok";

Bahwa oleh karena para Tergugat tidak ada izin dan musyawarah dari

kaum Penggugat dan telah melanggar adat yang berlaku atau hendak

menghilang lenyapkan hak kaum Penggugat atas tanah ulayat berupa pusako

tinggi secara turun temurun, secara hukum "tidak dapat dibenarkan" dan

perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan

kaum Penggugat. Maka beralasan hukum jika para Tergugat diperintahkan



Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


keluar dari tanah objek perkara dan menyerahkan pada kaum Penggugat dalam

keadaan kosong jika ingkar dengan bantuan yang berwajib;

Analog dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl, tanggal 23 April 1973 No.

806 K/Sip/1972 yang menerangkan kaedah hukum (dikutip); Menurut adat

Minangkabau, walaupun suatu tanah ulayat telah diserahkan kepada seseorang

dan telah diolahnya, hubungan hukum atau ikatan dengan masyarakat hukum

yang mempunyai ulayat semula tetap ada;

Bahwa karena tanpa izin dan menghilang lenyapkan itu wajib bagi para

Tergugat membayar ganti rugi, secara moril dan materiil akibat diajukan gugatan

ini ke Pengadilan sebanyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) hingga

diperoleh kepastian hukum pasti, walaupun ada perlawanan, banding/ kasasi;

Bahwa untuk menghindari para Tergugat berbuat ingkar janji atas

putusan yang telah memiliki hukum tetap, cukup beralasan bagi Penggugat

untuk meminta Pengadilan ini agar menghukum para Tergugat membayar uang

paksa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per hari keterlambatan,

terhitung semenjak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;

Bahwa untuk menjamin agar objek perkara tidak berpindah tangan pada

pihak ketiga lainnya, cukup beralasan bagi Penggugat untuk minta diletakkan

sita tahan (conservatoir beslag) melalui Bapak Ketua Pengadilan Negeri Koto

Baru Kabupaten Solok terhadap objek perkara dan melarang Tergugat melaku-

kan aktifitas di atas tanah in casu, baik orang lain yang mendapat hak dari

padanya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat

mohon kepada Pengadilan Negeri Kotobaru agar memberikan putusan sebagai

berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menyatakan Penggugat I sebagai mamak kepala waris dalam kaumnya;

3. Menyatakan harta terperkara adalah merupakan pusako tinggi milik kaum

Penggugat secara turun temurun menurut adat Minangkabau;

4. Menyatakan perbuatan para Tergugat mendirikan bangunan tanpa izin

dan menguasai tanah objek perkara dengan tidak mengakui hak kaum

Penggugat dan hendak menghilang lenyapkan adalah perbuatan tanpa

hak dan melawan hukum yang sangat merugikan kaum Penggugat;



Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


5. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan objek perkara dalam

keadaan kosong dari haknya maupun hak orang lain yang diperdapat dari

padanya jika engkar dengan bantuan pihak yang berwajib ;

6. Menghukum para Tergugat membayar uang paksa senilai Rp 10.000,-

(sepuluh ribu rupiah) perhari disebabkan para Tergugat tidak mau

menyerahkan tanah objek perkara secara sukarela, terhitung semenjak

putusan ini mempunyai kekuatan tetap;

7. Menyatakan kuat dan berharga sita tahan (conservatoir beslag) yang

telah diletakkan di atas objek perkara;

8. Menghukum para Tergugat membayar semua biaya perkara yang timbul

dalam perkara ini;

atau:

Mohon Keadilan dan minta adil seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat

mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat haruslah ditolak, atau setidak-tidaknya tidak

dapat diterima, karena gugatan Penggugat adalah kabur (obscuur libel), yang

dalam hal ini:

Bahwa ditinjau dari batas-batas supadanan tanah objek perkara yang

digugat oleh Penggugat, adalah kabur, yaitu:

Bahwa batas supadanan, sebelah Selatan tanah hak milik Tergugat,

adalah berbatas supadanan dengan Drs. Syaiful Azhar, suku Tanjung dan

bukan dengan Ujang Pariaman;

Bahwa batas supadanan, sebelah utara tanah hak milik Tergugat, bukan

tanah pusaka kaum Penggugat, melainkan adalah tanah hak milik dari Nurhasti

Yeni.SH., yaitu sebagaimana terurai di dalam Sertifikat Hak Milik No. 82/Desa

Kayu Aro Batang Barus (Surat Ukur No. 05/Kayu Aro/2002) dengan perolehan

dari tanah negara bekas hak erf, verponding No. 172, seb. Di mana tanpa ada

cap jempol dari Tergugat No. 1 (Delima/si Gadang) waktu pengukuran batas

sebelah Selatan tanah yang diukur, Sertifikat Tanah Hak Milik No. 82/Desa Kayu

Aro Batang Barus tersebut di atas, tidak mungkin SK. Kakantam Kabupaten

Solok tanggal 13 Februari 2002 No. 15-520.1-23.08-2002 untuk menerbitkan

sertifikat tanah dimaksud terdaftar atas nama Nurhasti Yeni.SH. dimaksud;



Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


Bahwa batas supadanan tanah hak milik Tergugat di sebelah Timur,

adalah Jalan Umum dari Solok-Padang dan bukan Jalan Lintas Sumatera, oleh

karena Jalan Lintas Sumatera dari Baka Uni Lampung-Banda Aceh, adalah

melalui Kota Solok dan bukan melalui Kota Kayu Aro;

Bahwa batas supadanan tanah hak milik Tergugat di sebelah barat,

adalah berbatas supadanan dengan Jalinah Pr bertempat tinggal di Pakan Baru

dan ahli warisnya adalah antara lain Azwir Wiranata.S.H (sudah bersertifikat), di

mana pada waktu dilakukan pengukuran tanah Jalinah Pr ini, Tergugat turut

bertandatangan di dalam Berita Acara Pengukuran batas tanah sebelah Timur-

nya tanah yang diukur itu; yang berarti bukan tanah: Dasiril, sebagai disebut

Penggugat dalam surat gugatannya itu;

Bahwa ditinjau dari sudut pandang hukum adat Minangkabau, Penggugat

No. 1 mendalilkan dirinya selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya serta

mendalilkan tanah objek perkara yang digugatnya adalah pusaka tinggi

kaumnya;

Bahwa anggota kaum dari Penggugat, tentu masih banyak yang lain dan

tidak mungkin Penggugat No. 2 saja anggota kaumnya, di dalam hal ini,

Penggugat No. 1 dan Penggugat No. 2, tidak ada menunjukkan surat kuasa

untuk berperkara di Pengadilan Negeri ini;

Bahwa ditinjau dari nama subjek dan umur subjek yang dikarang-karang:

a. Tergugat No. 1, yang bernama : Ny. Dalima (si Gadang), berumur 65 tahun,

disebut Nurlima (si Gadang), berumur 60 tahun;

b. Tergugat No. 2 Ny. Nurlima (si Ketek) berumur 65 tahun disebut berumur 60

tahun;

c. Tergugat No. 3, nama Asril, berumur 52 tahun, disebut Asdini, berumur 47

tahun ;

d. Tergugat No. 4 bernama Asma, berumur 49 tahun, disebut nama Soma,

berumur 40 tahun;

e. Tergugat No. 5, bernama Asman, berumur 45 tahun, disebut Oman, berumur

40 tahun;

f. Tergugat No. 6, bernama Yulir, berumur 40 tahun, disebut berumur 37 tahun;

g. Tergugat No. 7, nama Syafaruddin, berumur 48 tahun, disebut berumur 39

tahun;

h. Tergugat No. 8, nama Jusni, berumur 46 tahun, disebut berumur 38 tahun;



Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


i. Tergugat No. 9, bernama Darwas, berumur 44 tahun, disebut berumur 36

tahun;

j. Tergugat No. 10, nama Bakri, berumur 42 tahun, disebut bernama Kiri,

berumur 30 tahun;

k. Tergugat No. 11, bernama Miza Trisna, berumur 31 tahun, disebut Ena,

berumur 37 tahun;

Bahwa ditinjau dari tenggang waktu Tergugat menempati/menguasai dan

memanfaatkan tanah yang di miliki para Tergugat sekarang ini, di mana sebagai

patokan yang pasti bahwa Tergugat No. 1 dan Tergugat No. 2 dilahirkan dan

dibesarkan oleh alm. Murah di atas tanah itu pada 65 tahun yang lampau,

sedangkan menurut Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960/LN. 1960

No. 104 telah menentukan, barang siapa menguasai sebidang tanah dengan

memanfaatkannya sebagai sumber kehidupannya dan keluarganya selama 30

tahun berturut-turut, tanpa ada gugatan dari siapapun juga, maka secara

hukum, adalah sah menjadi hak miliknya secara turun temurun;

Bahwa alm. Murah pr, anak kandung dari alm. Mariam, pr (ibu kandung

dari Tergugat No. 1 dan No. 2), dilahirkan di atas tanah itu dan meninggal dunia

pada tanggal 21 Agustus 1994, di atas tanah itu juga, dalam usia 96 tahun, yang

berarti pihak keluarga Tergugat yang berarti ditarik dari umur Tergugat No. 1

dan No. 2 (yang lahir kembar), pada 65 tahun yang lampau, keluarga alm.

Murah menempati dan memanfaatkannya sebagai sumber hidup Tergugat,

tanpa ada gugatan dari Penggugat sekarang ini, maka gugatan ini. secara

hukum telah lewat waktu/gugur demi hukum;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Kotobaru No. 02/

PDT.G/2004/PN.KBR tanggal 12 Agustus 2004 adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menyatakan Penggugat I sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaumnya;

Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 774.000,-

(tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);



Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 197 K/

PDT/2006 tanggal 1 Agustus 2005 adalah sebagai berikut:

Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 12 Agustus

2004 No. 2/PDT.G/2004/PN.KBR. yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian;

Menyatakan Penggugat/Pembanding 1 sebagai mamak kepala waris dalam

kaumnya;

Menyatakan harta terperkara adalah merupakan pusako tinggi milik kaum

Penggugat secara turun temurun menurut adat Minangkabau;

Menyatakan perbuatan para Tergugat mendirikan bangunan tanpa izin dan

menguasai tanah objek perkara dengan tidak mengakui hak kaum

Penggugat/Pembanding dan hendak menghilang lenyapkan adalah

perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang sangat merugikan kaum

Penggugat;

Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan objek perkara dalam

keadaan kosong dari haknya maupun hak orang lain yang diperdapat dari

padanya jika engkar dengan bantuan pihak yang berwajib;

Menolak gugatan Penggugat/Pembanding;

Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang

timbul dalam kedua tingkat yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar

Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 197 K/

Pdt/2006 tanggal 25 Januari 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap

tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi:

1. SYAFARUDIN, 2. Ny. DELIMA (si Gadang), 3. Ny. NURLIMA (si Ketek), 4.

Tn. ASDINI, 5. Ny. SOMA, 6. Tn. OMAN, 7. Ny. JUSNI, 8. Tn. DARWAS,

9. Tn. YULIR, 10. Tn. KIRI dan 11. Ny. ENA tersebut;



Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 33/PDT/2005/PT.

PDG, tanggal 01 Agustus 2005;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menyatakan Penggugat I sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaumnya;

Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menghukum para Termohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya

perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini

ditetapkan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan

hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 197 K/Pdt/2006

tanggal 25 Januari 2007 diberitahukan kepada para Termohon Kasasi/para

Penggugat/para Pembanding pada tanggal 3 Mei 2010 kemudian terhadapnya

oleh Termohon Kasasi/para Penggugat/para Pembanding, diajukan

permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 14 Juli 2010

sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali No. 2/

PDT.G/2004/PN.KBR No. 02/PK/2010/PN.KBR yang dibuat oleh Panitera

Pengadilan Negeri Kotoboro permohonan mana disertai dengan memori

peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Juli 2010;

Bahwa setelah itu oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para

Terbanding yang pada tanggal 23 Juli 2010 telah diberitahu tentang memori

peninjauan kembali dari para Termohon Kasasi/para Penggugat/para

Pembanding diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotobaru pada tanggal 5 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta

alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama,

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut

formal dapat diterima;



Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon

Peninjauan Kembali/para Penggugat dalam memori peninjauan kembali

tersebut pada pokoknya ialah:

A. Bahwa di dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 25 Januari 2007 No.

197 KVPdt/2006 yang dimohonkan Peninjauan Kembali ini terdapat suatu

kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam menerima dan

membenarkan keberatan-keberatan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Tergugat

asal di dalam memori kasasinya dengan 3 (tiga) pokok alasan-alasan

kasasinya, yaitu tentang:

I. Pembuktian: dengan surat (Putusan hal. 9 angka I s/d hal. 11 angka 6);

II. Pembuktian dengan saksi (Putusan hal. 11 angka II s/d hal. 12 angka);

III. Pembuktian di lapangan (Putusan hal. 12 angka III s/d hal 15 angka 3 );

keberatan-keberatan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut adalah

merupakan hal-hal yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh

Pengadilan Tinggi Padang, dan pada pokoknya keberatan kasasi dari

Pemohon Kasasi (TPK) adalah berkenaan dengan penilaian hasil

pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan/fakta dan

hal itu tidak dipertimbangkan lagi dalam tingkat kasasi dan adalah wewenang

penuh dari Judex Facti;

Bahwa dengan diterima dan dibenarkannya ketiga alasan kasasi dari

Pemohon Kasasi tersebut berarti Mahkamah Agung RI dalam memberikan

putusannya tanggal 25 Januari 2007 No. 197 K/Pdt/ 2006 telah menyimpang

dan ketentuan per undang-undang yang berlaku, karena sesuai Pasal 30

Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang telah

dirubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 5 Tahun 2004 dan

terakhir dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, menentukan

"Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau

penetapan Pengadilan-Pengadilan dari semua lingkungan Peradilan karena :

a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;

b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang

undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang

bersangkutan";



Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


B. Selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali (PPK) akan menanggapi

pertimbangan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 25 Januari 2007

No. 197 KPdt/2006 yang dijadikan dasar untuk menerima dan membenarkan

alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi (TPK), seperti dibawah ini;

1. Mahkamah Agung R.I dalam putusannya halaman 15

mempertimbangkan "Judex Facti Pengadilan Tinggi, kurang cermat dan

teliti dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap bukti yang

diajukan pihak, baik Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi. Adapun

bukti P. I, P.2, P.3 dan P.4 sekedar sebagai bukti silsilah keturunan (ranji)

dan surat untuk mendirikan rumah diantara kaumnya. Jadi disini tidak

nampak hubungan bukti-bukti tersebut dengan tanah ulayat atau tanah

pusaka tinggi dari Pemohon Kasasi yang menjadi objek sengketa";

Tanggapan;

Pertimbangan Mahkamah Agung RI pada ad. 1 diatas adalah

pertimbangan hukum yang salah dan keliru, berat sebelah dan memihak

kepada Pemohon Kasasi (TPK) yang merugikan Termohon Kasasi/

Penggugat Asal (PPK). Dalam perkara perdata adalah kewajiban para

pihak untuk membuktikan kebenaran dalilnya masing-masing, tugas

Hakim /Pengadilan adalah menentukan hukumnya, ternyata dalam

perkara ini Mahkamah Agung telah ikut membantu membuktikan dalil

jawaban Pemohon-Kasasi/Tergugat-Asal dengan menyatakan harta

sengketa adalah tanah ulayat atau tanah pusaka tinggi dari Pemohon

kasasi. Pertimbangan dan pernyataan Mahkamah Agung tersebut adalah

tidak benar dan tidak mendasar sama sekali malahan bertentangan

dengan yang didalilkan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat Asal dalam surat

jawabannya yang menyatakan: Bahwa objek sengketa telah menjadi

milik mereka, karena oleh Mariam Pr (ibu kandung dari alm. Murah) telah

diisi adatkan sesuai menurut surat dari Penghulu Suku Nias bernama

LAKO-E tanggal 26 Juni 1941 (T.1A ) yang telah Tabang basitumpu,

hinggok basicakam dan adat diisi limbago dituang " (T. IB), dan selama

pemeriksaan dipersidangan baik da lam surat jawaban, duplik maupun

dalam memori kasasinya Pemohon Kasasi/Tergugat Asal tidak pernah

ada mendalilkan harta sengketa adalah tanah ulayat atau tanah pusaka

tingginya Pemohon Kasasi;



Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


Bahwa Pengadilan Tinggi Padang dalam memeriksa dan memutus

perkara ini dalam tingkat banding, telah memberikan pertimbangan

hukum yang tepat dan benar terhadap apa yang menjadi pokok

persengketaan dan penilaian terhadap bukti-bukti yang diajukan para

pihak dalam perkara ini, sebagaimana pertimbangan putusannya pada

halaman 5 yang pada pokoknya mempertimbangkan/menyatakan:

"Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan persidangan mulai dari

gugatan, jawaban, replik, duplik, keterangan saksi kedua belah pihak

berperkara serta surat bukti yang diajukan para pihak, maka didapat

fakta-fakta hukum sebagai berikut: Bahwa objek perkara adalah tanah

garapan'terukoan dari Tergugat/ Terbanding(Pemohon Kasasi), jadi

status Tergugat/Terabanding hanya sebagai penggarap/penaruko tanah

ulayat kaum Penggugat/Pembanding (PPK). Apalagi Tergugat/

Terbanding adalah orang pendatang dari Pulau Nias yang tidak mungkin

(mustahil) menurut hukum adat Minangkabau mempunyai tanah ulayat/

pusaka tinggi di Jorong Kayu Aro Dusun 11 Nagari Batang Barus

Kjecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok. Dan dikuatkan oleh

Keterangan saksi Penggugat/ Pembanding bernama Darmawis Gelar

Malin Ameh, Aswir Dt.Rajo Penghulu, Azwar Rajo Dio dibawah sumpah

menyatakan : Objek perkara dikuasai dan diperdapat oleh Syafarudin

(Tergugat) dari orang tua Penggugat (Almunir) yang bernama Suli,

sedangkan surat-surat bukti Tergugat/Terbanding T.l, T.l a, T.lb dan T.lc

adalah fotocopy tanpa aslinya dan tidak mempunyai kekuatan bukti

menurut hukum. Begitu juga keterangan saksi-saksi Tergugat/Terbanding

tidak mengetahui asal usul tanah sengketa;

2. Mahkamah Agung R.I dalam putusannya halaman 15 mem-

pertimbangkan: "Begitupun dari keterangan para saksi Termohon Kasasi:

I. saksi Darmalis gelar Malin Ameh, II. Saksi Azwar Dt.Rajo Deo dan III.

Anwar Rajo Penghulu yang telah didengar keterangannya dibawah

sumpah, menerangkan hanya sekedar mendengar cerita dari paman

sendiri tetapi mereka tidak ada yang tahu tentang batas batas tanah

sengketa tersebut;

Tanggapan:



Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


Pertimbangan Mahkamah Agung RI pada ad. 2 diatas adalah

pertimbangan yang salah dan keliru menerapkan hukum adat

Minangkabau tentang tanah ulayat/harta pusaka tinggi kaum terutama

penilaian atas keterangan saksi batas sepadan atas harta pusaka tinggi

suatu kaum di Minangkabau sifatnya diwariskan atau diceritakan secara

turun temurun dari ibu kepada anaknya dan mamak kepada

kemenakannya dengan siapa tanah ulayat berbatas sepadan. Hal ini

sesuai dengan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung R,I tanggal 05

Mei 1977 Reg.No, 181 KYSip/1977 yang menyatakan: " Menurut

kebiasaan adat Minangkabau, pemilik sawah selalu mewariskan

keterangan pada anak cucunya dengan siapa sawahnya berbatas

sepadan (waris nan baunjuk), maka keterangan saksi dari orang pemilik

sawah yang berbatas sepadang dengan sawah sengketa adalah bukti

yang cukup menurut adat" ;


mempertimbangkan:

Demikian pula tidak seorangpun dari saksi yang mengetahui asal usul

tanah tersebut dan lebih lagi mereka saksi tidak ada yang mengetahui

bagaimana cara perpindahan objek sengketa sehingga dikuasai oleh Suli,

begitupun tidak ada para saksi yang mengetahui siapa siapa saja mamak

yang pemah menguasai tanah tersebut kalau memang tanah tersebut

pusaka tinggi. Demikian pula para saksi tidak pernah melihat orang tua

Termohon Kasasi (Suli) menegerjakan objek perkara ;

Tanggapan

Pertimbangan Mahkamah Agung pada ad.3 diatas adalah pertimbangan

yang salah dan keliru, mengada ada (dicara-cari) tanpa dasar hukum

yang benar teratama hukum adat Minangkabau. Harta pusaka tinggi

(tanah ulayat) di Minangkabau sifatnya turun temurun dari ratusan tahun

laiu dan dalam perkara ini yang menjadi pokok persengketaan adalah

peristiwa yang terjadi pada tahun 1950 sewaktu Murah (Pr) yaitu ninik

Tergugat-Asal menompang tinggal diatas tanah pusaka kaum

Penggugat-Asal, maka mustahil dan tidak mungkin saksi-saksi

Penggugat mengetahui dan melihat peristiwa sebelum tahun 1950 saat



Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


ninik/mamak Penggugat-Asal menggarap dan menguasai objek

sengketa, karena rata-rata umur saksi Penggugat dibawah 60 tahun ;

4. Mahkamah Agung RI dalam putusannya halaman 16 mem-

pertimbangkan: "Judex Faetie Pengadilan Tinggi kurang memberi

pertimbangan hukum terhadap surat bukti khususnya sertifikat yang telah

diberi oleh Pemohon Kasasi dan seterusnya ..." ;

Tanggapan:

Pertimbangan Mahkamah Agung R.I pada ad.4 di atas, tidak ada

urgensinya dalam perkara ini terutama untuk membuktikan kepemilikan

Pemohon-Kasasi atas objek sengketa, karena sertifikat tersebut adalah

tanah dan milik orang lain (Jalinah) orang yang berasal dari Nias datang

ke Batang Kapeh Kabupaten Pesisir Selatan, hal ini sesuai pengakuan

dari Pemohon Kasasi sendiri dalam memori kasasinya pada hal am 3,

tidak dapat menerangkan asal usul tanah yang ada dalam hak miliknya

nya tersebut ; serta kesaksian Drs.Saifui Azhar adalah orang pendatang

dari Pariaman yang tidak mempunyai harta pusaka tinggi kaum di Jorong

Kayu Aro Dusun II Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang

Kabupaten Solok, maka kesaksiannya sangaj diragukan menurut hukum ;


mempertimbangkan: "Judex Factie Pengadilan Tinggi kurang cermat

dalam memberi pengertian manaruko (membuka tanah untuk pertama

kali), dimana dibatasi seolah olah orang Nias tidak dapat memiliki tanah

di Sumatera barat. Padahal Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.

1404 K/Sip/1974 tanggal 20 April 1977 telah memutuskan bahwa orang

yang manaruko tanah kaum untuk dijadikan sawah, maka orang tersebut

dianggap sebagai pemilik sawah ; Demikian pula putusan Mahkamah

Agung RI tanggal 11 Januari 1977 No. 1433 K/Sip/1975 memutuskan: "

Sawah yang telah dikuasai lebih dari 40 tahun tanpa ada gangguan dari

pihak lain walaupun penguasaannya tanpa title hukum dianggap sawah

tersebut diperoleh karena pelepasan hak dari pihak lain;

Tanggapan:

Pertimbangan Mahkamah Agung R.I pada ad.5 diatas telah salah dan

keliru, dalam hal ini bukan Pengadilan Tinggi Padang yang kurang

cermat dalam memberikanpengertian manaruko (membuka tanah



Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


untuk pertama kali), tetapi Mahkamah Agung RI sendiri yang salah

dan keliru menafsirkan (tidak memahami dengan tepat dan benar >

hukum adat Minangkabau tentang si Penggarap dengan si Panaruko

disama arttkan saja;

Di Minangkabau tidak ada tanah yang tidak berpunya (bertuan)

walaupun seluas telapak tangan ada pemiliknya, ada tanah ulayat

Nagari, tanah ulayat suku dan tanah ulayat kaum. Masing-masing dari

tanah ulayat tersebut tidak semua orang/pihak yang dengan begitu

saja dapat menggarap/menguasainya. Tanah ulayat Nagari harus ada

musyawarah dan sepakat semua unsur dalam pemerintahan Nagari

dan untuk kepentingan Nagari, tanah ulayat suku harus ada

musyawarah dan sepakat ninik mamak dan pemuka adat dalam suku

bersangkutan dan untuk kepentingan dalam suku itu sendiri,

sedangkan tanah ulayat kaum boleh digarap dan ditaruko oleh semua

anggota kaum saja, dalam kaum yang bersangkutan. Maka anggota

kaum yang pertama kali manaruko (membuka tanah

kaum) tersebut itulah yang dianggap sebagai pemilik sawah, dengan

pengertian Pemohon Kasasi orang pendatang dari Pulau Nias untuk

mempunyai/memilik tanah di Minangkabau tidak dapat hanya dengan

jalan manaruko (membuka tanah ulayat suatu kaum) karena tanah

ulayat di Minangkabau bukanlah tanah liar yang tidak bertuan. Disini

terlihat jelas Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang

memeriksa dan memutus perkara ini telah keliru menempatkan

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1404 K/Sip/1974 tanggal 20

April 1977 yang menyatakan:"Bahwa orang yang manaruko tanah

kaum untuk dijadikan sawah, maka orang tersebut dianggap sebagai

pemilik sawah;

Tanah ulayat kaum di Minangkabau dapat digarap dan dimiliki oleh

siapa saja tanpa ada batasan, adalah dengan jalan adanya peralihan

hak jual beli) antara suatu kaum dengan pihak lain (pembeli) dengan

syarat telah sepakat dan seizin semua anggota dalam kaum dan/atau

Adat di isi, limbago di tuang/mengisi adat;



Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


6. Mahkamah Agung RI dalam patusannya halaman 16

mempertimbangkan: "Demikian pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI

tanggal 11 Januari 1977 No. 1433 K/Sip,1975 memutuskan: Sawah yang

telah dikuasai lebih dari 40 tahun tanpa ada gangguan dari pihak lain

walaupun penguasaannya tanpa title hukum dianggap sawah tersebut

diperoleh karena pelepasan hak dari pihak lain;

Tanggapan:

Pertimbangan Mahkamah Agung RI pada ad.6 di atas telah salah dan

keliru menempatkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 11

Januari 1977 No. 1433 K/Sip/1975, karena yang menjadi objek dalam

perkara ini adalah tanah ulayat kaum dan menurut hukum adat di

Minangkabau atas tanah ulayat kaum tidak ada daluarsa. (batas vvaktu)

hal ini dikuatkan oleh:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tanggal 27-2-1975 No. 7 K/Sip/1973

yang menentukan: "Tidak ada batas waktu dalam menggugat harta

warisan bukan tanah";

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tanggal 19-12-1973 No. 916 K/

Sip/1973 yang menentukan: "Dalam hukum adat dengan lewatya waktu

saja hak milik atas tanah tidak hapus;

Terhadap setiap sangkalan, kewajiban Hakim untuk mem-

pertimbangkannya. Karena Tergugat asal/Termohon peninjauan Kembali

tidak dapat membuktikan baik dengan swat maupun dengan saksi-

saksinya. Analoq dengan putusan MA-RI tgl 23 Agustus 1972 Reg No.

395 K/Sip/1972 dengan menerangkan kaedah Hukum (dikutip): Jika

Tergugat tidak berhasil membuktikan sangkalannya, maka gugatan

Penggugat harus diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut

Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan 2:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena alasan PK hanya

merupakan pendapat pribadi dan komentar terhadap putusan MA dalam tingkat

kasasi tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang

nyata, sebagaimana diatur dengan Pasal 67 Undang-Undang No. 14 Tahun

1985 Tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang



Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun

2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka

permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan

Kembali : Tn. ALMUNIR AGUS RAJO NAN SATI, dk tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari

para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka para Pemohon Peninjauan

Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan

peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009,

Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan

Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang

bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan

Kembali: Tn. ALMUNIR AGUS RAJO NAN SATI dan Tuan NASRUL SUTAN

RAJO LELO, tersebut;

Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya

perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500.000,-

(dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah

Agung pada hari Senin tanggal 28 Februari 2011 oleh H. ATJA SONDJAJA,

S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Ketua Majelis, Prof. Dr. RIFYAL KABAH, MA dan Dr. H. MOHAMMAD

SALEH, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta

Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. SIRAJUDDIN

SAILELLAH, S.H., MHI. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua

belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota: K e t u a : ttd. ttd.



Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


Prof. Dr. RIFYAL KABAH, MA H. ATJA SONDJAJA, S.H.,

ttd.

Dr. H. MOHAMMAD SALEH, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali : Panitera Pengganti :

1. Meterai Rp 6.000,- ttd.

2. Redaksi Rp 5.000,- Drs. H. SIRAJUDDIN SAILELLAH, S.H., MHI.

3. Administrasi PK Rp 2.489.000,-

Jumlah Rp 2.500.000,-

Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RI

a.n. PaniteraPanitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H. NIP: 19610313 198803 1 003



700_pk_pdt_2010

Documents