8/17/2019 53B Mila Mujaadilah Lecture02

1/2

Student Name: Mila Mujaadilah

Student ID/Matriculation Number: 29115053

Email Address: mila.mujaadilah@sbm-itb.ac.id

Lecture 2: Employment and Labor Law

Assignment (Home Work) and Work Sheet: Role Playing Game; “Mass Layoff” 

Materials: Read van Voss GJJH and Tjandra S, Bab-bab tentang hukum perburuhan Indonesia

(Pustaka Larasan 2012) Kasus 4 (PHK Massal)

Position as Labor Union

Dari kasus disebutkan bahwa perjanjian kerja bersama (PKB) antara PT. indosiar visual

mandiri dengan Serikat Karyawan (SEKAR) Indosiar untuk mengubah Peraturan Perusahaan

(PP) dinilai menolak melaksanakan PKB tersebut terkait pemenuhan hak-hak karyawan yangdalam PP sebelumnya kurang.

Dari hasil persidangan, dimana SEKAR melakukan tuntutan untuk memenuhi

 pelaksanaannya sesuai haknya di PKB yang baru, hakim mengabulkan gugatan PHK dari PT.

indosiar visual mandiri dan sebanyak 300 orang dan 22 orang dari SEKAR mendapat phk

massal.

Pada kasus tersebut terdapat uraian fakta untuk serikat pekerja:

1.  Manajemen PT Indosiar Visual Mandiri tidak dapat membuktikan adanya kerugian

selama masa 2 (dua) tahun terakhir secara berturut-turut2.

 

Pengurangan karyawan (rasionalisasi) yang dilakukan oleh manajemen perusahaan

sangat bertentangan dengan fakta persidangan yang menyebutkan bahwa karyawan

tidak pernah melihat pengumuman terkait rasionalisasi tersebut.3.  Majelis hakim dianggap keliru dalam menilai pengumuman “pengunduran diri

secara terhormat”(rasionalisasi) yang dilakukan PT Indosiar, padahal mereka tidak

dapat membuktikan dalil program rasionalisasi tersebut. Manajemen PT Indosiar

yang dipimpin oleh Handoko yang dengan mudahnya melakukan PHK dan

memberangus serikat pekerja (SEKAR) Indosiar.

4.  Di persidangan manajemen Indosiar tidak dapat membuktikan klaim bahwa mereka

telah mendapat izin melakukan pemutusan hubungan kerja kepada 300 orang

karyawan.

5.  Majelis hakim sama sekali tidak mempertimbangakan 7 (tujuh) butir tuntutan Sekar

Indosiar, sebagaimana anjuran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dirjen PHI

serta Direktur Pengupahan dan Jamsostek. Hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP)

dengan anggota Komisi IX DPR RI sebanyak 2 (dua) kali dan kunjungan sidak

implementasi hak-hak normatif pekerja di Indosiar (11/03/2010) juga tidak

diindahkan oleh manajemen Indosiar.

6.  Majelis Hakim tidak peka dengan upaya pemberangusan aktivitas serikat pekerja

terhadap Sekar Indosiar. Sebab 100 orang karyawan yang di putus hubungan

kerjanya termasuk 22 orang di antaranya adalah anggota Sekar Indosiar. 

8/17/2019 53B Mila Mujaadilah Lecture02

2/2

7.  Menurut Dicky Irawan selaku ketua SEKAR Indosiar merasa bahwa majelis hakim

turut serta memberangus aktivitas Sekar Indosiar dalam memperjuangkan hak-hak

normatif dan peningkatan kesejahteraan anggotanya.

8. 

Majelis Hakim juga mengabaikan fakta bahwa PT Indosiar Visual Mandiri yang

dipimpin oleh Handoko secara sengaja melanggar UU No. 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan.9.  Alasan pemutusan hubungan kerja terhadap 300 karyawan Indosiar yang merupakan

 pemutusan hubungan kerja massal, karena alasan rasionalisasi sebenarnya tidak

dapat dibenarkan oleh undang-undang.

10.  Pemecatan atau pemutusan hubungan kerja yang dilakukan PT. Indosiar Visual

Mandiri terhadap anggota SEKAR seharusnya ada izin terlebih dahulu dari

 pemerintah agar dapat menghindari terjadinya pemecatan.

Analisis Legal:

Pada fakta no.1 dikatakan bahwa PT. Indosiar mengalami kerugian selama 2 tahun

 berturut-turut sebagaimana bunyi Pasal 164 Ayat (2) UU Ketenaga Kerjaan No. 13 Tahun2003 yang menyebutkan “Kerugian perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus

dibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan

 publik”. Hal ini diperkuat dengan keterangan auditor independen, Eddy Prakarsa Permana

Siddharta, FL Tobing, yang menyatakan bahwa PT Indosiar Visual Mandiri memperoleh laba

 bersih tahun 2008 sebesar 19 Milyar dan sebanyak 8 Milyar pada tahun 2009.

Pada fakta no 7 majelis hakim yang ikut memberangus SEKAR membuat anggota

SEKAR indosiar menjadi takut untuk menunjukkan identitas dirinya sebagai anggota serikat,

 padahal hak berserikat dan berkumpul ini dilindungi oleh UU No. 21 Tahun 2000 dan Pasal

28 UUD 1945. PT Indosiar Visual Mandiri yang melakukan pelanggaran UU No. 13 Tahun

2013 perihal ketenaga kerjaan di antaranya adalah memberi upah di bawah Upah MinimumProvinsi (UMP), tidak mengikutsertakan karyawannya dalam Jamsostek, perhitungan lembur

yang tidak jelas, skala pengupahan yang tidak sesuai dengan Pasal 94 UU No. 13 Tahun 2003

yaitu “ Dalam hal komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap maka

besarnya upah pokok sedikit-dikitnya 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah upah

 pokok dan tunjangan tetap”, karyawan kontrak terus menerus sehingga melebihi waktu 3

tahun dan tidak ada jenjang karier yang jelas.

Perihal pemutusan hubungan ketenagakerjaan yang dilakukan PT. Indosiar Visual

Mandiri terhadap anggota SEKAR tidap dapat dibenarkan undang-undang, sebagaimana yang

telah diatur dalam Pasal 164 Ayat (3) Undang-undang No.13 Tahun 2003 mengenai

 perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan efisiensi, namunPasal 151 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang No.13 Tahun 2003 tetap mensyaratkan

 perlunya perundingan para pihak dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja tidak dapat

dihindari dan apabila perundingan tersebut gagal maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan

Hubungan Industrial.

Adapun menurut Undang-undang yang mengatur pemutusan hubungan kerja dengan

sistem perizinan, yaitu Undang- Undang No. 12 Tahun 1964 dimana pemutusan hubungan

kerja di Perusahaan Swasta yang menentukan bahwa pemberian izin diserahkan

 penanganannya kepada Panitia Penyelesaian yang berdasarkan Undang-undang No.22 Tahun

1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan.