493_pdt.g_2010_pn.jkt.sel

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A NNomor : 493/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara

perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam

perkara antara :

1 Ir. OLLAH ABDULLAH AGAM, beralamat di Jalan

Komplek Bali Village M. 12 RT. 009 / 002 Kelurahan Cipete

Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, untuk

selanjutnya disebut : PENGGUGAT I;

2 Drg. MARWATI SADIKIN, beralamat di Jalan Komplek Bali

Village M. 12 RT. 009 / 002 Kelurahan Cipete Selatan,

Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut

: PENGGUGAT II;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : R.M. PAHLEVI, SH.MBA., BOBY

ANDRI, SH., Advokat-Advokat pada Law Partnership PAHLEVI BOBY &

ASSOCIATES, beralamat di Jalan Bangka Raya No. 33-A, Pela Mampang,

Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

30 Juni 2010;

M E L A W A N

1, PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTRIAN

NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) Cq. PT.

BANK BNI Tbk, Cq. DIREKSI PT. BANK BNI Cq. BNI

MELAWAI, beralamat di Jalan Melawai Raya No. 1, Kebayoran Baru,

Jakarta Selatan, sebagai : TERGUGAT I;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


2 PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEJAKSAAN

AGUNG R.I. Cq. KEJAKSAAN TINGGI JAKARTA, Cq.

KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN, (selaku JAKSA

PENUNTUT UMUM dan selaku Eksekutor dalam perkara

ADRIAN HERLING WOWORUNTU, MBA), beralamat di Jalan

Rambai No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sebagai :

TERGUGAT II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berkenaan dengan

perkara ini;

Telah membaca Gugatan para Penggugat dan Jawaban para Tergugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak yang

berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat I dan Penggugat II dalam Surat Gugatannya

tertanggal 26 Juni 2010 yang didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Jakarta Selatan tanggal 26 Juni 2010 Nomor : 493/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel. pada

pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1 Bahwa antara Penggugat – I dan Penggugat – II (untuk selanjutnya disebut Para

Penggugat), telah menjadi suami istri yang sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah

No. 547/23/XI/80, tanggal 23 Nopember 1980 yang diterbitkan oleh Kantor

Urusan Agama (KUA) Bandung (Bukti P-1) ;

2 Bahwa Para Penggugat dalam tenggang waktu perkawinannya ada memiliki

beberapa harta bersama, baik yang diperoleh dari hasil jerih payah Para Penggugat

sendiri, maupun dari hasil pemberian orang tua yang diantaranya adalah 2 (dua)

unit rumah tinggal yang masing-masing terletak di :


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


1 Jalan Asem II Komplek Bali Village M-8 dengan bukti kepemilikan Akta

Jual Beli No. 134/1.711.03/1982, tanggal 12 Maret 1982 (Bukti P-2) dan

Sertifikat Hak Milik Nomor : 1753 tanggal 30 Agustus 1988 (Bukti P-3) ;

2 Jalan Asem II Komplek Bali Village M-12 dengan bukti kepemilikan

Akta Jual Beli No. 12/3/1982/Cilandak, tanggal 2 April 1982 (Bukti

P-4a) dan Akta Jual Beli No. 13/4/1982/Cilandak, tanggal 2 April 1982

(Bukti P-4b) yang keduanya dibuat oleh Notaris Koesbiono, SH di

Jakarta, serta Sertifikat Hak Milik Nomor : 2283 tanggal 19 Desember

1995 (Bukti P-5);

2 Bahwa Para Penggugat dan keluarga telah menempati rumah di Jalan Asem II

Komplek Bali Village M-12 sejak tahun 1982, sedangkan rumah di Jalan Asem II,

Komplek Bali Village M-8 oleh Para Penggugat sering disewakan untuk hunian/

tempat tinggal kepada pihak lain;

3 Bahwa sekitar tahun 1996 dan 1998 kedua rumah tersebut berada dalam status

hipotek (dibebani hak tanggungan) dengan perincian:

1 Rumah yang terletak di Jalan Asem II Kompleks Bali Village M-8, pada

tanggal 25 April 1996 dalam status hipotek (dibebani hak tanggungan)

oleh Bank Prasidha Utama (Bukti P-6), bahkan sampai saat ini masih

diletakkan Sita Jaminan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

No. 91/Eks.HT/1999/ PN.Jak.Sel, tanggal 1 September 2000 (Bukti P-7) ;

2 Rumah yang terletak di Jalan Asem II Komplek Bali Village M-12, juga

dalam status hipotek (dibebani hak tanggungan) pada tanggal 18 Agustus

1998 oleh PT. Nindya Karya (Bukti P-8), bahkan saat ini masih

diletakkan Sita Jaminan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,

berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 50/

Del/2003, tanggal 2 Desember 2003 (Bukti P-9) ;

4 Bahwa sekitar tahun 2002, Penggugat I pernah mengijinkan PT. Gramarindo

Mega Indonesia untuk menggunakan alamat rumah Komplek Bali Village M-12

sebagai alamat kantor PT. Gramarindo Mega Indonesia, hal ini didasarkan oleh

Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas No. 090315134738, tanggal 18

Januari 2002 (Bukti P-10), tetapi penggunaan alamat tersebut hanya bersifat

numpang alamat sementara untuk mengurus pendirian perusahaan, mengingat

pada saat itu PT. Gramarindo Mega Indonesia belum memiliki kegiatan apa-pun,

Hal 3 dari 42 Put.No. 493/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


kemudian sejak awal Maret tahun 2003 PT. Gramarindo Mega Indonesia telah

berpindah alamat kantor ke jalan Kebagusan Raya No. 37 Rt. 005/07, Kelurahan

Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. (Bukti P-11) ;

5 Bahwa setahu bagaimana, berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta

Selatan No. 1982/PID.B/2004/PN. Jak.Sel, tanggal 21 Februari 2005 (Bukti P-12),

mengakibatkan dua unit rumah tinggal milik Para Penggugat yang terletak di jalan

Asem II Komplek Bali Village M-8 dan M-12 telah diletakkan sita berdasarkan

surat dari Divisi Hukum Tergugat I No. HUK/6/062/R, tanggal 11 Februari 2005,

yang ditujukan kepada Bapak Roki Panjaitan, SH (selaku Ketua Majelis Hakim

Perkara No. 1982/Pid.B/2005/PN.Jak-Sel, atas nama Terdakwa Adrian Herling

Waworuntu), dengan alasan-alasan bahwa kedua rumah tersebut adalah

merupakan asset-asset yang diduga berasal dari manipulasi L/C BNI, sehingga

kedua unit rumah milik Para Penggugat tersebut dijadikan barang bukti (disita)

dalam perkara Pidana atas nama Terdakwa Sdr. ADRIAN HERLING

WAWORUNTU, yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan Para Penggugat ;

6 Bahwa selanjutnya, berdasarkan Penetapan No. 1982/PID.B/2004/PN.JAK.SEL,

telah memerintahkan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Agung cq Kejaksaan

Tinggi Jakarta cq Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Tergugat I) selaku eksekutor

untuk melakukan penyitaan terhadap beberapa asset yang diduga berasal dari

manipulasi L/C BNI dan dianggap sebagai barang bukti yang berkaitan dengan

perkara Pidana atas nama Terdakwa Sdr. ADRIAN HERLING WAWORUNTU,

termasuk objek gugatan ini, yaitu :

a Komplek Bali Village M-8, Jalan Asem II RT. 09/RW.02

Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan.

b Komplek Bali Village M-12, Jalan Asem II RT. 09/RW.02

Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan.

7 Bahwa terhadap Penetapan No. 1982/PID.B/2004/PN.JAK.SEL, tanggal 21

Februari 2005 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas

permohonan Tergugat I sebagai Badan Usaha Milik Negara, yang kemudian

dilaksanakan oleh Tergugat II selaku Penuntut Umum dan selaku Eksekutor

adalah tidak berdasar, karena secara terang dan jelas bahwa kedua unit rumah

tersebut diperoleh Para Penggugat dalam masa tenggang waktu perkawinan antara

Penggugat I dengan Penggugat II sehingga menjadi harta bersama (vide: Pasal 35

ayat 1 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan) yang berbunyi : “Harta benda

yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama” ;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


8 Bahwa kemudian, terbukti secara terang dan jelas bahwa kedua unit rumah yang

menjadi objek dalam perkara ini bukan merupakan asset-asset yang diperoleh dari

hasil kejahatan maupun dari hasil manipulasi L/C BNI (vide: Pasal 39 ayat 1 huruf

a KUHAP) yang berbunyi : “Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang

seluruh atau sebahagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau hasil dari

tindak pidana...”

Dan Pasal 46 ayat 1 huruf b KUHAP, yang berbunyi : “Benda yang dikenakan

penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu

disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila : “b.

Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak

merupakan tindak pidana” ;

9 Bahwa dengan demikian Penetapan No. 1982/PID.B/2004/PN.JAK.SEL, tanggal

21 Februari 2005 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang

diantaranya termasuk untuk menyita kedua unit rumah milik Para Penggugat

tersebut jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundang-

undangan yang berlaku serta amat sangat merugikan Para Penggugat, karena

kedua unit rumah tersebut bukanlah merupakan hasil dari suatu tindak pidana,

melainkan harta benda bersama yang diperoleh selama perkawinan antara

Penggugat I dan Penggugat II ;

10 Bahwa oleh karena itu Penetapan No. 1982/PID.B/2004/PN.JAK.SEL, tanggal 21

Februari 2005 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan harus

dibatalkan dengan mengangkat sita setidak-tidaknya khusus untuk kedua objek

gugatan ini, serta mengembalikannya seperti keadaan semula kepada Para

Penggugat ;

Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar di pihak Para Penggugat, maka

cukup alasan menurut hukum untuk memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta

Selatan agar mengeluarkan putusan provisi untuk mengangkat sita terhadap 2 (dua)

unit rumah milik Para Penggugat yang terletak di :

a Komplek Bali Village M-8, Jalan Asem II RT. 09/ RW. 02 Cipete Selatan,

Cilandak, Jakarta Selatan ;

b Komplek Bali Village M-12, Jalan Asem II RT. 09/ RW. 02 Cipete Selatan,

Cilandak, Jakarta Selatan ;

Bahwa oleh karena gugatan ini berdasarkan bukti-bukti yang otentik, maka Para

Penggugat mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada

upaya banding, kasasi maupun peninjauan kembali (uitvoorbaar bij vooraad) ;



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Selanjutnya berdasarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat sebagaimana yang telah

dikemukakan diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berkenan menjatuhkan

putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1 Menetapkan Pembatalan terhadap Penetapan No. 1982/PID.B/2004/

PN.JAK.SEL, tanggal 21 Februari 2005 khusus terhadap 2 (dua) unit rumah

milik Para Penggugat di

- Komplek Bali Village M-8, Jalan Asem II RT. 09/ RW. 02 Cipete

Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan ;



2 Memerintahkan juru sita untuk Mengangkat Sita terhadap 2 (dua) unit rumah

milik Para Penggugat, yang disita berdasarkan Penetapan No. 1982/

PID.B/2004/PN.JAK.SEL, tanggal 21 Februari 2005, masing-masing :





Sejak proses persidangan dimulai sampai ada putusan yang berkekuatan hukum

tetap;

3 Menyatakan Putusan Provisi ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada

upaya banding, kasasi maupun peninjauan kembali (uitvoorbaar bij vooraad) ;

DALAM POKOK PERKARA.

PRIMAIR :

1 Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

2 Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan

Melawan Hukum ;

3 Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah dari kedua unit rumah

tempat tinggal yang masing-masing terletak di :






Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


4 Menetapkan Pembatalan terhadap Penetapan No. 1982/PID.B/2004/

PN.JAK.SEL, tanggal 21 Februari 2005 khusus terhadap 2 (dua) unit

rumah milik Para Penggugat di :





5 Memerintahkan juru sita untuk Mengangkat Sita terhadap 2 (dua) unit

rumah milik Para Penggugat yang diletakkan sita berdasarkan Penetapan

No. 1982/PID.B/2004/PN.JAK.SEL, tanggal 21 Februari 2005, masing-

masing :





6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan terlebih dahulu meski ada upaya

verset, banding maupun kasasi atau upaya hukum lainnya ;

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya-biaya yang timbul

dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex

aequo Et bono).

Menimbang, bahwa pada permulaan persidangan Majelis telah berusaha

untuk mendamaikan para pihak yang berperkara, dan sesuai dengan pasal 130 HIR dan

sesuai dengan PERMA Nomor : I Tahun 2008 dengan cara Mediasi, dan atas

permohonan para pihak Majelis telah menunjuk AMINAL UMAM, SH.MH. Hakim

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai Hakim Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hakim Mediator ternyata upaya

perdamaian melalui proses Mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara

dilanjutkan dengan membacakan Gugatan Penggugat tanggal 26 Juli 2010, dan atas

pertanyaan Majelis Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada

dalil-dalil gugatannya;



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Menimbang, bahwa atas Gugatan para Penggugat tersebut Tergugat I dan

Tergugat II telah mengajukan Jawaban pada tanggal 30 Nopember 2010 yang pada

pokoknya adalah sebagai berikut :

JAWABAN TERGUGAT I :

1 Bahwa Tergugat I menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan

Penggugat I dan Penggugat II, kecuali yang diakui dengan tegas

kebenarannya oleh Tergugat I ;

DALAM EKSEPSI :

Tergugat I harus dikeluarkan sebagai pihak dalam Gugatan a quo, karena

Tergugat I tidak terkait dengan penyitaan atas 2 (dua) unit rumah

sengketa (Error in Persona).

2 Bahwa Penggugat I dan Penggugat II dalam gugatannya pada pokoknya

keberatan terhadap penyitaan yang dilakukan oleh Tergugat II selaku Penyidik

atas 2 (dua) unit rumah/bangunan yang terletak di Komplek Bali Village M-8

dan M-12 Jalan Asem II Rt. 09/Rw. 02, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta

Selatan ;

3 Bahwa penyitaan terhadap 2 (dua) unit rumah/bangunan sengketa yang

dilakukan oleh Tergugat II selaku Penyidik tersebut adalah atas perintah

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Penetapan No. 1982/

Pid.B/2004/PN.Jak.Sel. tanggal 21 Pebruari 2005, sehubungan dengan kasus

tindak pidana korupsi atas nama Sdr. Adrian Herling Waworuntu, MBA ;

4 Bahwa dengan demikian Penetapan No. 1982/Pid.B/2004/PN.Jak.Sel, tanggal

21 Pebruari 2005 yang dikeluarkan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

maupun penyitaan yang dilakukan oleh Tergugat II selaku Penyidik terhadap 2

(dua) unit rumah/bangunan sengketa tersebut, bukan didasarkan atas surat

Tergugat I No. HUK/6/062/R tanggal 11 Pebruari 2005, akan tetapi

penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan penyitaan terhadap 2 (dua)

unit rumah/bangunan sengketa tersebut dilakukan atas dasar kewenangan

Hakim maupun Penyidik yang diberikan oleh Undang-Undang, sesuai

ketentuan Pasal 38 jo. Pasal 39 KUHAP ;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


5 Bahwa karenanya Tergugat I tidak terkait sama sekali dengan pensitaan

yang dilakukan atas ke-2 (dua) rumah/bangunan milik Penggugat I dan

Penggugat II yang terletak di Komplek Bali Village M-8 dan M-12, Jalan

Asem II RT. 09/RW. 02, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan, maka

menurut hukum Tergugat I harus dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara

a quo ;

Gugatan Para Penggugat kurang pihak dan error in persona, seharusnya

Negara diikut-sertakan dalam perkara a quo, karena 2 (dua) unit rumah/

bangunan sengketa yang terletak di Komplek Bali Village M-8 dan M-12,

Jalan Asem II RT. 09/RW. 02, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan,

berdasarkan putusan pidana pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

hukum tetap (pasti), sudah dirampas untuk Negara.

6) Bahwa gugatan Penggugat I dan Penggugat II keberatan terhadap Penetapan

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1982/Pid.B/2004/PN.Jak.Sel, tanggal 21

Pebruari 2005 yang mana Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementrian

Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) cq. PT. Bank BNI Tbk cq.

Direksi PT. Bank BNI Tbk cq. KCU BNI Melawai sebagai Tergugat I adalah

keliru dengan alasan sebagai berikut :

6.1. Bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1982/

Pid.B/2004/PN.Jak.Sel, tanggal 21 Pebruari 2005 adalah perintah

penyitaan kepada Penyidik melalui Penuntut Umum terhadap barang

bukti berupa :

• Komplek Bali Village M-8, Jl. Asem II Rt. 09/Rw. 02,

Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan ;

• Komplek Bali Village M-12, Jl. Asem II Rt. 09/Rw. 02,

Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan ;

6.2. Bahwa terhadap barang bukti tersebut, berdasarkan putusan pengadilan

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (pasti) dengan putusan

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1982/Pid.B/2004/PN.Jak.Sel,

tanggal 30 Maret 2005 jo. putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 79/

Pid/2005/PT.DKI. tanggal 24 Juni 2005 jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. No.

1348 K/PID/2005 tanggal 12 September 2005, tersebut telah diperiksa dan



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


diputus bersama-sama dengan perkara tindak pidana korupsi atas nama

Adrian Herling Waworuntu MBA, yang menyatakan Adrian Herling

Waworuntu MBA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Tindak Pidana

Korupsi yang dilakukan secara berlanjut” yang amar putusannya antara lain

menyatakan bahwa barang bukti berupa :Tanah/bangunan di Kompleks Bali

Village M-12 Rt.09/ Rw. 02, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan, yang

diduga sebagai Kantor PT. Gramarindo Mega Indonesia/ rumah Ollah Agam

(Direktur PT. Gramarindo Mega Indonesia) ;

• Tanah/bangunan di Komplek Bali Village M-8 Rt. 09/Rw.

02, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan, yang diduga

milik sdr. Ollah Agam (Direktur PT. Gramarindo Mega

Indonesia) ;

Semuanya dirampas untuk Negara, oleh karena itu yang berwenang

menguasai barang bukti tersebut adalah Negara;

6.3. Bahwa PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk adalah Badan Usaha

Milik Negara, memang dalam hal ini sebagai pemilik mayoritas saham

adalah Negara, akan tetapi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

bukan Negara, melainkan institusi/badan hukum yang dimiliki oleh

Negara.

6.4. Bahwa menginggat obyek sengketa yang dipermasalahkan oleh

Penggugat telah disita untuk Negara, sedangkan gugatan

Penggugat Negara tidak digugat melainkan PT. Bank Negara

Indonesia (Persero) Tbk mewakili Negara sebagai Tergugat I adalah

gugatan yang keliru (error in persona) ;

6.5. Bahwa selain error in persona, gugatan Penggugat juga kurang pihak,

seharusnya Negara diikutsertakan dalam gugatan Penggugat, hal

ini telah ditegaskan dalam Yurisprudensi MARI No. 151 K/SIP/1975,

tanggal 08-06-1976, berbunyi :

“Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat akan tetapi belum digugat”


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka mohon perkenankan Majelis

Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II error

in persona dan kurang pihak, sehingga menurut hukum gugatan a quo patut

untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;

Penyitaan atas 2 (dua) unit rumah/bangunan sengketa milik Para

Penggugat yang terletak di Komplek Bali Village M-8 dan M-12, Jalan

Asem II RT. 09/RW. 02, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan, tidak

dapat digugat secara perdata .

7 Bahwa Penggugat I dan Penggugat II dalam gugatannya pada pokoknya

keberatan terhadap penetapan No. 1982/Pid.B/2004/PN.Jak.Sel. tanggal 21

Pebruari 2005 yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta

Selatan, yang berisikan perintah kepada Tergugat II selaku penyidik untuk

melakukan penyitaan, dan keberatan terhadap penyitaan atas 2 (dua) unit

rumah/bangunan yang terletak di Komplek Bali Village M-8 dan M-12 Jalan

Asem II Rt. 09/Rw. 02, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan, yang

dilakukan oleh Tergugat II selaku Penyidik ;

8) Bahwa Penetapan No. 1982/Pid.B/2004/PN.Jak.Sel. tanggal 21 Pebruari 2005

yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang

berisikan perintah kepada Tergugat II selaku penyidik untuk melakukan

penyitaan terhadap 2 (dua) rumah/bangunan sengketa milik Penggugat I dan

Penggugat II adalah dalam menjalankan tugas wewenangnya dalam bidang

peradilan antara lain memerintahkan Penuntut Umum untuk menyita,

berkaitan dengan pemeriksaan kasus tindak pidana korupsi atas nama terdakwa

Sdr. Adrian Herling Waworuntu, MBA, karenanya menurut hukum penyitaan

atas 2 (dua) unit rumah/bangunan sengketa milik Penggugat I dan Penggugat II

yang terletak di Komplek Bali Village M-8 dan M-12, Jalan Asem II, RT. 09/

RW. 02, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan tidak dapat digugat secara

perdata, selama hakim itu beriktikad baik, sebagaimana diatur dalam pasal 38

KUHAP jo. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman ;

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat I dan Penggugat II yang

keberatan terhadap Penetapan No. 1982/PId.B/2004/PN.Jak.Sel. Tanggal 21

Pebruari 2005 yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Selatan dan keberatan terhadap penyitaan yang dilakukan oleh Tergugat II

selaku Penyidik atas 2 (dua) unit rumah/bangunan sengketa tersebut tidak

berdasar dan tidak beralasan, karenanya sudah sepatutnya menurut hukum

harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat

lain, dengan hormat disampaikan Jawaban atas Pokok Perkara berikut dibawah ini ;

DALAM POKOK PERKARA :

9) Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan Dalam Eksepsi untuk singkatnya

mohon dianggap terkutip pula Dalam Pokok Perkara ini ;

Rumah/Bangunan yang terletak di Komplek Bali Village M-12 Jalan

Asem II RT. 09/RW. 02, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan adalah

merupakan Kantor PT. Gramarindo Mega Indonesia.

10) Bahwa Tergugat I menyangkal dengan tegas dalil Penggugat I dan Penggugat

II dalam Gugatannya butir No. 5, yang menyatakan bahwa Penggugat I pernah

mengijinkan PT. Gramarindo Mega Indonesia untuk menggunakan alamat

rumah Komplek Bali Village M-12 sebagai alamat kantor PT. Gramarindo

Mega Indonesia, hal ini didasarkan oleh Tanda Daftar Perusahaan Perseroan

Terbatas No. 090315134738, tanggal 18 Januari 2002, tetapi penggunaan

alamat tersebut hanya bersifat numpang alamat sementara untuk mengurus

pendirian perusahaan, mengingat pada saat itu PT. Gramarindo Mega

Indonesia belum memiliki kegiatan apa-pun, kemudian sejak awal Maret 2003

PT. Gramarindo Mega Indonesia telah berpindah alamat kantor ke Jalan

Kebagusan Raya No. 37 Rt.005/05, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar

Minggu, Jakarta Selatan ;

11) Bahwa dalil Penggugat I dan Penggugat II dalam gugatannya yang menyatakan

bahwa PT. Gramarindo Mega Indonesia menggunakan alamat kantor di

Komplek Bali Village M-12 hanya bersifat menumpang sementara, tidak

berdasar dan tidak beralasan, karena berdasarkan Tanda Daftar Perseroan

Terbatas No. 090315134738 tanggal 18 Januari 2002 (bukti T.1-1), Surat

Keterangan Domisili Perusahaan PT. Gramarindo Mega Indonesia (bukti


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


T.1-2) yang secara tegas tercantum alamat dimaksud. Selain itu, Penggugat I

adalah merupakan Direktur dari PT. Gramarindo Mega Indonesia ;

12) Bahwa disamping itu juga, bahwa alamat kantor di Kop surat PT. Gramarindo

Mega Indonesia dan Surat Keterangan Wajib Pajak (bukti T.1-3), serta

Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cipete Selatan dimana

semuanya mencantumkan alamat Komplek Bali Village M-12 Rt.009/ Rw.02,

Cipete Selatan, Jakarta Selatan sebagai alamat PT. Gramarindo Mega

Indonesia. Dengan demikian sudah jelas dan telah terbukti menurut hukum

bahwa Komplek Bali Village M-12 Jalan Asem II Rt. 009/Rw. 02, Cipete

Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan adalah Kantor PT. Gramarindo Mega

Indonesia ;

Tidak terbukti Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum,

telah memberikan informasi kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Jakarta Selatan agar melakukan penyitaan terhadap asset-asset yang

diduga berasal dari manipulasi L/C BNI, dalam perkara pidana atas nama

Terdakwa Adrian Herling Waworuntu, MBA, termasuk 2 (dua) unit

rumah/bangunan milik Para Penggugat yang terletak di Komplek Bali

Village M-8 dan M-12 Jalan Asem II RT. 09/RW. 02, Cipete Selatan,

Cilandak, Jakarta Selatan.


II dalam Gugatannya butir No. 6, yang menyatakan pada pokoknya bahwa

berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1982/

PID.B/2004/PN.Jak.Sel. tanggal 21 Pebruari 2005 (bukti P-12), mengakibatkan

dua unit rumah tinggal milik Para Penggugat yang terletak di Jalan Asem II

Komplek Bali Village M-8 dan M-12 telah diletakkan sita berdasarkan surat

dari Divisi Hukum Tergugat I No. HUK/6/062/R tanggal 11 Pebruari 2005

yang ditujukan kepada Bapak Roki Panjaitan, SH (selaku Ketua Majelis Hakim

Perkara No. 1982/Pid.B/2004/PN.Jak.Sel. Atas nama Terdakwa Adrian Herling

Waworuntu), dengan alasan bahwa kedua rumah tersebut adalah merupakan

asset-asset yang diduga berasal dari manipulasi L/C BNI, sehingga kedua unit

rumah milik Para Penggugat tersebut dijadikan barang bukti (disita) dalam



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


perkara pidana atas nama Terdakwa Sdr. Adrian Herling Waworuntu, MBA

yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan Para Penggugat ;

14) Bahwa surat Tergugat I No.HUK/6/062/R, tanggal 11 Pebruari 2005 perihal :

permohonan bantuan (bukti T.1-4), yang ditujukan kepada Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berisikan : memberikan informasi/memohon

bantuan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar dilakukan penyitaan

terhadap asset-asset yang diduga berasal dari manipulasi L/C BNI, sehubungan

dengan pemeriksaan kasus tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Sdr.

Adrian Herling Waworuntu, MBA ;

15) Bahwa andaikata benar Tergugat I pada hakekatnya memberikan informasi

bukan memohon bantuan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta

Selatan agar melakukan penyitaan terhadap 2 (dua) unit rumah/bangunan di

Komplek Bali Village M-8 dan M-12, Jalan Asem II Rt. 09/Rw. 02, Cipete

Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan tersebut, maka tindakan Tergugat I

memberikan informasi/memohon bantuan kepada Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Jakarta Selatan tersebut adalah bukan merupakan perbuatan melawan

hukum, karena tindakan Tergugat I tersebut tidak bertentangan dengan

kewajiban hukum dan atau tidak ada peraturan yang dilanggar oleh Tergugat I ;

16) Bahwa justru sebaliknya tindakan Tergugat I memberikan informasi tersebut

sebagai peran serta masyarakat yang mempunyai hak dan tanggung jawab

dalam membantu, upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana

korupsi, telah dibenarkan dan dianjurkan oleh Undang-Undang, sebagaimana

diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah dirubah dengan Undang-Undang

No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun

1999 ;

17) Bahwa karena Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum, maka

tuntutan Penggugat I dan Penggugat II yang menuntut agar Tergugat I

dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, harus ditolak dan

dikesampingkan ;

Perintah Mejelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam

Penetapan No. 1982/Pid.B/2004/PN.Jak.Sel. tanggal 21 Pebruari 2005


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


kepada Penyidik melalui Jaksa Penuntut Umum agar melakukan

penyitaan terhadap 2 (dua) unit rumah/bangunan yang terletak di

Komplek Bali Village M-8 dan M-12 RT. 09/RW. 02, Jalan Asem II,

Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan, tidak dapat digugat secara

perdata di Pengadilan.

18) Bahwa Tergugat I menyangkal dengan tegas dalil Gugatan Penggugat I dan

Penggugat II pada butir No. 10, yang menyatakan bahwa Penetapan No. 1982/

Pid.B/2004/PN.Jak.Sel. tanggal 21 Pebuari 2005 yang dikeluarkan oleh

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang diantaranya termasuk untuk menyita

ke-2 (dua) unit rumah milik Para Penggugat tersebut jelas-jelas bertentangan

dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

serta amat sangat merugikan Para Penggugat, karena ke-2 unit rumah tersebut

bukanlah merupakan hasil dari suatu tindak pidana, melainkan harta benda

yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat I dan Penggugat II ;

19) Bahwa Penetapan No. 1982/Pid.B/2004/PN.Jak.Sel. tanggal 21 Pebruari 2005

yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

berisikan perintah kepada Tergugat II selaku Penyidik melalui Jaksa Penuntut

Umum untuk melakukan penyitaan terhadap 2 (dua) rumah/bangunan sengketa

yang terletak di Komplek Bali Village M-8 dan M-12, Jalan Asem II,

RT. 09/RW.02, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan milik Penggugat I

dan Penggugat II tersebut adalah dalam menjalankan tugas dan

wewenangnya dalam bidang peradilan antara lain memerintahkan Penuntut

Umum untuk menyita, berkaitan dengan pemeriksaan kasus tindak pidana

korupsi atas nama terdakwa Sdr. Adrian Herling Waworuntu, MBA ;

20) Bahwa karena perintah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

dalam penetapan No. 1982/Pid.B/2004/PN.Jak.Sel. tanggal 21 Pebruari 2005

kepada Tergugat II selaku Penyidik melalui Jaksa Penuntut Umum agar

melakukan penyitaan atas 2 (dua) unit rumah/bangunan sengketa dalam

menjalankan tugas dan wewenangnya dalam bidang peradilan antara lain

memerintahkan Penuntut Umum untuk menyita, maka menurut hukum

penetapan No. 1982/Pid.B/2004/PN.Jak.Sel. tanggal 21 Pebuari 2005 tersebut



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


tidak dapat digugat secara perdata, selama hakim itu beriktikad baik

(pasal 38 jo. pasal 39 ayat (2) KUHAP jo. pasal 3 ayat (1) Undang Undang

No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Bahwa telah menjadi doktrin hukum, bahwa Hakim dalam menjalankan tugas

wewenangnya dalam bidang peradilan antara lain memerintahkan Penuntut

Umum untuk menyita tidak dapat digugat secara perdata, selama Hakim itu

beriktikad baik ;

21) Bahwa dengan demikian tuntutan Penggugat I dan Penggugat II dalam

gugatannya, yang menuntut pembatalan terhadap Penetapan No. 1982/

Pid.B/2004/PN.Jak.Sel. Tanggal 21 Pebruari 2005 yang dikeluarkan oleh

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan khusus terhadap 2 (dua) unit rumah/

bangunan yang terletak di Komplek Bali Village M-8 dan M-12, Jalan Asem II,

RT. 09/RW. 02, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan, tidak berdasar dan

tidak beralasan tersebut, maka sudah sepatutnya menurut hukum harus ditolak

dan dikesampingkan ;

Penyitaan yang dilakukan oleh Tergugat II selaku Penyidik terhadap ke-2

(dua) unit rumah/bangunan sengketa milik Penggugat I dan Penggugat II

yang terletak di Komplek Bali Village M-8 dan M-12 RT. 09/RW. 02,

Jalan Asem II, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan, tidak dapat

digugat secara perdata di Pengadilan.

22) Bahwa Tergugat I menyangkal dengan tegas dalil Gugatan Penggugat I dan

Penggugat II butir No. 8, yang menyatakan bahwa terhadap penetapan No.

1982/Pid.B/2004/PN.Jak.Sel. tanggal 21 Pebruari 2005 yang dikeluarkan oleh

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas permohonan Tergugat I sebagai Badan

Usaha Milik Negara yang kemudian dilaksanakan oleh Tergugat II selaku

Penuntut Umum dan selaku eksekutor adalah tidak berdasar, karena secara

terang dan jelas, bahwa 2 (dua) unit rumah tersebut diperoleh Para Penggugat

dalam masa tenggang waktu perkawinan antara Penggugat I dan Penggugat II

sehingga menjadi harta bersama (vide : pasal 35 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974

tentang Perkawinan) yang berbunyi : “harta bersama yang diperoleh selama

perkawinan menjadi harta bersama” ;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


23) Bahwa Penyitaan terhadap ke-2 (dua) unit rumah/bangunan sengketa milik

Penggugat I dan Penggugat II yang terletak di Komplek Bali Village M-8 dan

M-12 RT. 09/RW. 02, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan yang

dilakukan oleh Tergugat II selaku Penyidik tersebut pada hakekatnya adalah

merupakan pelanggaran terhadap hak asasi, akan tetapi dibenarkan oleh Undang

Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 38 s/d 46 KUHAP ;

24) Bahwa Penyitaan terhadap 2 (dua) unit rumah/bangunan sengketa milik

Penggugat I dan Penggugat II yang terletak di Komplek Bali Village M-8 dan

M-12 RT. 09/RW. 02, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan, tersebut

adalah atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

dengan penetapan No. 1982/Pid.B/2004/PN.Jak.Sel. tanggal 21 Pebruari 2005,

sehubungan dengan pemeriksaan kasus tindak pidana korupsi di Pengadilan

Negeri Jakarta Selatan atas nama terdakwa Sdr. Adrian Herling Waworuntu,

MBA, adalah kewenangan Tergugat II selaku Penyidik (Pasal 38 jo. Pasal

39 KUHAP) ;

25) Bahwa karena penyitaan terhadap 2 (dua) unit rumah/bangunan sengketa yang

dilakukan oleh Tergugat II selaku Penyidik atas perintah Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut dilakukan atas kewenangan

Tergugat II selaku Penyidik yang diberikan Undang-Undang, maka

menurut hukum penyitaan yang dilakukan oleh Tergugat II selaku Penyidik

tersebut tidak dapat digugat secara perdata di Pengadilan (pasal 38 jo. pasal

39 KUHAP) ;

26) Bahwa meskipun ke-2 (dua) unit rumah/bangunan sengketa yang terletak di

Komplek Bali Village M-12 dan M-8 RT. 09/RW. 02, Cipete Selatan,

Cilandak, Jakarta Selatan tersebut telah dibebani hipotik yang juga saat ini

sudah diletakkan sita jaminan dalam perdata oleh Pengadilan Negeri

Jakarta Selatan atas permintaan Bank Prasidha Utama dan PT. Nindya Karya,

akan tetapi menurut hukum ke-2 (unit) rumah/bangunan sengketa tersebut

masih dapat dilakukan penyitaan dalam perkara pidana (pasal 39 ayat (2)

KUHAP) ;

27) Bahwa meskipun 2 (dua) unit rumah/bangunan sengketa tersebut bukan berasal

dari hasil tindak pidana korupsi, namun apabila penyitaan yang dilakukan



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


oleh Tergugat II selaku Penyidik tersebut sepanjang telah memenuhi

ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 39 ayat

(1) KUHAP, maka menurut hukum 2 (dua) unit rumah/bangunan yang terletak

di Komplek Bali Village M-12 dan M-8 RT. 09/RW. 02, Cipete Selatan,

Cilandak, Jakarta Selatan tersebut dapat dilakukan penyitaan oleh Tergugat II

selaku Penyidik ;

28) Bahwa selain itu juga, bahwa Hakim Praperadilan tidak berwenang untuk

menyatakan sah atau tidaknya suatu penyitaan yang dilakukan oleh

Penyidik. Menurut hukum Hakim Praperadilan hanya berwenang untuk

menyatakan sah atau tidaknya tentang penangkapan, penahanan, penghentian

penyidikan atau penghentian penuntutan, sebagaimana diatur dalam pasal 77

KUHAP ;

29) Bahwa dengan demikian karena tuntutan Penggugat I dan Penggugat II dalam

gugatannya yang menuntut agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

memerintahkan jurusita untuk mengangkat sita terhadap 2 (dua) unit rumah/

bangunan sengketa yang terletak di Komplek Bali Village M-12 dan M-8 RT.

09/RW. 02, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan, yang tidak berdasar

dan tidak beralasan menurut hukum tersebut, maka sudah sepatutnya

menurut hukum harus ditolak dan dikesampingkan ;

Penggugat I dan Penggugat II bukan pihak yang beriktikad baik, karena

Penggugat I juga sebagai terpidana dalam perkara tindak pidana korupsi

bersama-sama dengan Sdr. Adrian Herling Waworuntu, MBA dalam

kasus manipulasi L/C fiktif di PT. BNI (Persero) Tbk. (Tergugat I).

30) Bahwa ke-2 (dua) unit rumah/bangunan sengketa yang terletak di Komplek

Bali Village M-12 dan M-8 RT. 09/RW. 02, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta

Selatan tersebut telah dinyatakan dirampas untuk Negara oleh putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap berkaitan

dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Sdr. Adrian Herling

Waworuntu, MBA, dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.

1982/Pid.B/12004/PN.Jak.Sel, tanggal 30 Maret 2005 jo. putusan Pengadilan


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Tinggi DKI No. 79/PID/2005/PT.DKI, tanggal 24 Juni 2004 jo. Putusan

Mahkamah Agung R.I. No. 1348 K/Pid/2005 tanggal 12 September 2005 ;

31) Bahwa menurut hukum pihak ketiga atau setiap orang yang berkepentingan

yang beriktikad baik dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan, terhadap

perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa (Pasal 19 ayat (2)

jo Pasal 38 ayat (7) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan

ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi) ;

32) Bahwa perampasan atas barang-barang tertentu adalah vonnis/putusan

pengadilan sebagai akhir dari pemeriksaan Hakim, merupakan pidana

tambahan (pasal 10 huruf b No. 2 KUHPidana). Vonnis/putusan pengadilan

terhadap perampasan atas barang-barang yang tidak disita sebelumnya, akan

diganti menjadi pidana kurungan, apabila barang-barang tersebut tidak

diserahkan, atau harganya menurut taksiran dalam putusan hakim, tidak

dibayar (pasal 41 ayat (1) KUHPidana) ;

33) Bahwa sedangkan dalam perkara gugatan a quo Penggugat I adalah bukan

pihak ketiga yang beriktikad baik sebagaimana yang diatur dalam pasal 19

ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, karena terbukti menurut

hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

hukum tetap (pasti) Penggugat I adalah juga sebagai terpidana dalam

perkara tindak pidana korupsi bersama-sama dengan Sdr. Adrian Herling

Waworuntu, MBA, dalam kasus manipulasi L/C fiktif di PT. BNI (Tergugat I),

sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 789/Pid.B/2004/

PN.Jak.Sel, Tanggal 30 September 2004 (bukti T.1-5) jo. Putusan Pengadilan

Tinggi DKI Jakarta No. 159/Pid/2004/PT.DKI, tanggal 24 Nopember 2004

(bukti T.1-6) jo. Putusan Mahkamah Agung No. 175 K/Pid/2005, tanggal 8

Maret 2005 (bukti T.1-7), yang amar/diktumnya antara lain menyatakan bahwa

Penggugat I dkk dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan tindak pidana Korupsi

yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut” sebagaimana



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


dakwaan primer, dan menghukum Penggugat I dengan pidana penjara selama

15 (lima belas) tahun ;

34) Bahwa selain itu menurut hukum pihak ketiga atau pihak yang berkepentingan

yang beriktikad baik, dapat mengajukan keberatan terhadap perampasan barang

yang bukan kepunyaan terdakwa atas putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan.

Akan tetapi pengajuan keberatan tersebut diajukan dalam bentuk permohonan,

bukan dalam bentuk Gugatan a quo (pasal 19 ayat Undang-Undang No. 31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah

dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi) ;

35) Bahwa atas Permohonan terhadap keberatan perampasan barang-barang yang

diajukan oleh pihak pihak ketiga yang beritikad baik tersebut, Pengadilan akan

mengeluarkan Penetapan Hakim, dan terhadap Penetapan hakim tersebut

hanya dapat diajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung R.I. oleh

Pemohon atau Penuntut Umum (pasal 19 ayat (5) Undang-Undang No. 31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah

dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi) ;

36) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka gugatan Penggugat I dan

Penggugat II yang menuntut agar Para Penggugat dinyatakan sebagai pemilik

sah ke-2 (unit) rumah/bangunan sengketa, menuntut pembatalan penetapan No.

1982/Pid.B/2004/PN.Jak.Sel. Tanggal 21 Pebruari 2005 dan menuntut agar

Jurusita mengangkat sita terhadap 2 (dua) unit rumah/bangunan sengketa harus

ditolak dan dikesampingkan, karena gugatan tidak berdasar dan tidak

beralasan;

37) Bahwa sedangkan tuntutan Penggugat I dan Penggugat II dalam gugatannya

yang menuntut agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada

upaya verzet, banding maupun kasasi atau upaya hukum lainnya, sudah

sepatutnya menurut hukum harus ditolak dan dikesampingkan, karena selain


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


gugatan tidak berdasar dan tidak beralasan, gugatan Penggugat I dan

Penggugat II tidak memenuhi ketentuan pasal 180 HIR ;

DALAM PROVISI :


II dalam Gugatannyan telah mendalilkan bahwa untuk menghindari kerugian

yang lebih besar Penggugat I dan Penggugat II telah memohon kepada

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar mengeluarkan putusan provisi untuk

mengangkat sita terhadap 2 (dua) unit rumah/bangunan sengketa yang terletak

di Komplek Bali Village M-12 dan M-8 RT. 09/RW. 02, Cipete Selatan,

Cilandak, Jakarta Selatan, sejak proses persidangan dimulai sampai ada

putusan yang berkekuatan hukum tetap ;

Bahwa permohonan provisi yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II

untuk memperoleh tindakan sementara agar dikeluarkan putusan provisi

berisikan perintah kepada Jurusita untuk mengangkat sita terhadap 2 (dua) unit

rumah/bangunan sengketa selama proses persidangan gugatan berlangsung,

sudah menyangkut mengenai pokok perkara ;

Bahwa karena permohona Penggugat I dan Penggugat II dalam Provisi tersebut

sudah menyangkut mengenai pokok perkara yang harus diperiksa dan

diputus bersama-sama dengan pokok perkara, maka sudah sepatutnya menurut

hukum permohonan Provisi tersebut harus ditolak dan dikesampingkan ;

Bahwa mengenai hal ini Tergugat I mohon menunjuk Yurisprudensi

Mahkamah Agung R.I. No. 279 K/Sip/1976 tanggal 5 Juli 1977, dalam perkara

Yayasan Perguruan Al Irsyad dkk lawan Ny. Siamah, yang merumuskan

sebagai berikut :

“Permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan hakim yang tidak mengenai pokok perkara. Permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak ;”

Berdasarkan hal-hal diuraikan, maka Tergugat I mohon kepada Pengadilan Negeri

Jakarta Selatan, kiranya berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menolak permohonan provisi Penggugat untuk seluruhnya ;



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


DALAM EKSEPSI :

• Menyatakan Eksepsi Tergugat I tepat dan beralasan ;

• Menerima seluruh Eksepsi Tergugat I ;


- Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya atau setidak

tidaknya menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima

(Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

- Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya perkara yang

timbul akibat perkara ini ;

JAWABAN TERGUGAT II :

1 Bahwa menurut pasal 39 KUHAP yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

a Benda atau tagihan Tersangka atau Terdakwa yang seluruh atau sebagian

diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;

b Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak

pidana atau untuk mempersiapkannya;

c Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak

pidana;

d Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana;

e Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang

dilakukan;

1 Bahwa tanah dan bangunan yang terletak di :

1 Komplek Bali Village M.8, Jalan Asem II RT. 009/RW. 02 Cipete Selatan

Cilandak Jakarta Selatan;

2 Komplek Bali Village M-12 Jalan Asem II RT. 009/RW.02 Cipete Selatan

Ciandak, Jakarta Selatan diduga berasal dari Tindak Pidana Korupsi, maka

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengeluarkan surat penetapan


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


penyitaan Nomor : 1982/Pid.B/2004/PN.Jak.Sel. tanggal 21 Pebruari 2005

(Bukti T-1);

2 Bahwa Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah mengeluarkan Surat

Perintah Penyitaan dengan Nomor PRIN-20/0.1.14/Ft.1/03/2005 tanggal 23

Maret 2005 yang memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk

melakukan Penyitaan (Bukti T-2);

3 Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor : 1982/

Pid.B/2004/PN.Jak.Sel. tanggal 21 Pebruari 2005 yang antara lain amar

putusannya berbunyi rumah dan tanah di Komplek Bali-Village M-8, Jalan

Asem II RT. 009/RW. 02 Cipete Selatan Cilandak Jakarta Selatan dan

rumah dan tanah di Komplek Bali Village M-12 Jalan Asem II RT. 009/

RW. 002 Cipete Selatan Cilandak Jakarta Selatan dirampas untuk Negara

(Bukti T-3);

4 Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Nomor : 79/

Pid/2005/PT.DKI tanggal 24 Juni 2005 yang antara lain amar putusannya

berbunyi rumah dan tanah di Komplek Bali Village M-8, Jalan Asem II RT.

009/RW. 02 Cipete Selatan Cilandak Jakarta Selatan dan rumah dan tanah

di Komplek Bali Village M-12 Jalan Asem II RT. 009/RW. 02 Cipete

Selatan, Cilandak Jakarta Selatan dirampas untuk Negara (Bukti T-4);

5 Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor :

1348/PID/2005 tanggal 12 September 2005 yang antara lain amar

putusannya berbunyi : Menolak Kasasi yang diajukan oleh Terdakwa

(Bukti T-5);

6 Bahwa atas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah

mempunyai kekuatan hokum tetap, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta

Selatan menerbitkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta

Selatan (P.48) Nomor : 161/0.1.14/Ft/12/2005 tanggal 15 Desember 2005

dengan perintah Jaksa Penuntut Umum untuk melaksanakan eksekusi

(Bukti T-6);

7 Bahwa atas perintah Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Jaksa

Penuntut Umum melaksanakan eksekusi dengan membuat Berita Acara

Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (BA-8)



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


tanggal 15 Desember 2005 yang ditanda tangani oleh Jaksa Penuntut

Umum dan Terdakwa Andrian Herling Woworuntu serta Kepala Lembaga

Pemasyarakatan Cipinang Jakarta Timur (Bukti T-7);

8 Bahwa Jaksa Penuntut Umum melaksanakan eksekusi berdasarkan PAsal

270 KUHAP yaitu Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hokum tetap dilakukan oleh Jaksa, yang untuk itu Panitera

mengirimkan salinan putusan kepadanya dan sesuai dengan butir (3) Pasal

273 KUHAP yaitu jika Putusan Pengadilan juga menetapkan bahwa barang

bukti dirampas untuk Negara, selain pengecualian sebagaimana tersebut

pada pasal 46, Jaksa menguasakan benda tersebut kepada Kantor Lelang

Negara dan dalam waktu tiga bulan untuk dijual lelang, yang hasilnya

dimasukkan ke kas Negara untuk dan atas nama Jaksa;

Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan oleh Tergugat II, secara yuridis

Penatapan Penyitaan Rumah dan Tanah di Komplek Bali Village M-8, Jalan Asem II

RT. 009/RW. 02 Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan serta rumah dan tanah di

Komplek Bali Village M-12 Jalan Asem II RT. 009/RW. 02, Cipete Selatan Cilandak

Jakarta Selatan sudah tepat dan sah menurut hokum serta Putusan Pengadilan yang

telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa kedua tanah dan

bangunan tersebut dirampas untuk Negara sudah tepat dan sah menurut hukum;

DALAM PROVISI :

1 Menetapkan bahwa Penetapan No. 1982/PID.B/2004/PN.JAK.SEL.

tanggal 21 Pebruari 2005 khusus terhadap 2 unit rumah di :

a Komplek Bali Village M-8, Jalan Asem II RT. 009/RW. 02 Cipete

Selatan Cilandak Jakarta Selatan;

b Komplek Bali Village M-12, Jalan Asem II RT. 009/RW. 02 Cipete

Selatan Cilandak Jakarta Selatan adalah sah menurut hukum;

1 Menolak untuk mengangkat sita terhadap 2 (dua) rumah tersebut dan

memerintahkan kepada Penggugat untuk menyerahkannya kepada

Tergugat II (Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan) selaku eksekutor;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


2 Menyatakan Putusan Provisi ini dapat dijalankan terlebih dahulu

meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan

kembali (Uitvoerbaar Bij Voorrad);

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

1 Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

2 Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan

perbuatan yang sah dan tepat menurut hukum;

3 Menetapkan bahwa Penetapan No. 1982/PID.B/2004/PN.JAK.SEL.

tanggal 21 Pebruari 2005 terhadap 2 Unit Rumah di :

a Komplek Bali Village M-8, Jalan Asem II RT. 009/RW. 02 Cipete

Selatan Cilandak Jakarta Selatan;

b Komplek Bali Village M-12, Jalan Asem II RT. 009/RW. 02 Cipete

Selatan Cilandak Jakarta Selatan adalah sah menurut hukum;

1 Menolak untuk mengangkat sita terhadap 2 (dua) rumah-rumah tersebut

dan memerintahkan kepada Penggugat untuk menyerahkannya kepada

Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selaku eksekutor;

2 Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih

dahulu (Uitvoebaar Bij Voorrad), walaupun Pelawan mengajukan

upaya hukum Banding maupun Kasasi;

3 Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya-biaya perkara

yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDIAIR

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas,

Kuasa Penggugat I dan Penggugat II menyerahkan Replik tertanggal 8 Desember

2010;



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Menimbang, bahwa atas Replik yang diajukan oleh Penggugat I dan

Penggugat II tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Duplik tertanggal 21

Desember 2010;

Menimbang, bahwa Penggugat I dan Penggugat II untuk mendukung dalil-

dalil gugatannya, dipersidangan telah mengajukan bukti surat bermeterai cukup dan

telah dicocokan dengan aslinya yakni berupa :

1 Foto copy Kutipan Akta Nikah untuk Isteri No. 54/93/XI/80,

tanggal 23 Nopember 1980 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan

Agama Kecamatan Coblong, Kotamadya Bandung (Bukti P-1);

2 Foto copy Akta Jual Beli No. 134/1.711.03/1982, tanggal 12 Maret

1982, yang diterbitkan oleh Camat Cilandak (Bukti P-2);

3 Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 1753, tanggal 30 Agustus 1988,

yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Jakarta Selatan

(Bukti P-3);

4 Foto copy Akta Jual Beli No. 12/3/1982/Cilandak, tanggal 2 April

1982, yang diterbitkan oleh Koesbiono Sarmanhadi, SH. Notaris di

Jakarta (Bukti P-4A);

5 Foto copy Akta Jual Beli No. 13/4/1982/Cilandak tanggal 2 April

1982, yang diterbitkan oleh Koesbiono Samanhadi, SH. Notaris di

Jakarta (Bukti P-4B);

6 Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 2283 tanggal 19 Desember 1995

yang diterbitkan Badan Pertanahan Jakarta Selatan (Bukti P-5);

7 Foto copy Sertifikat No. 1753 Tahun 1988 yang dibebani Hak

Bangunan tanggal 25 April 1996 oleh PT. Bank Prasidha Utama,

berkedudukan di Jakarta (Bukti P-6);

8 Foto copy Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.

91/Eks.HT/1999 tanggal 1 September 2000 (Bukti P-7);

9 Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 2283 Tahun 1995 dalam kolom

Pendaftaran Peralihan Hak, Pembebanan Pencatatan lainnya telah


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


dibebani hak tanggungan tanggal 18 Agustus 1998 oleh PT. Ninaya

Karya (Bukti P-8);

10 Foto copy Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.

50/Del/2003/PN.Jak.Sel. tanggal 12 Desember 2003 (Bukti P-9);

11 Foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas No.

090315134738, tanggal 18 Januari 2002, (Bukti P-10);

12 Foto copy SIUP No. 02997/1.824.51, tanggal 21 Oktober 2003,

(Bukti P-11);

13 Foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1982/

Pid.B/2004/PN.Jak.Sel. tanggal 2 Pebruari 2005 (Bukti P-12);

14 Foto copy (tidak ada aslinya) Surat No. B.701/0.1.14/FU.1/03/2010

tanggal 29 Maret 2010 (Bukti P-13);

15 Foto copy (tidak ada aslinya) Surat No. 23/PER/ILO/III/05 tanggal

03 Maret 2005 perihal permohonan pengangkatan sita (Bukti P-14);

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat I untuk menguatkan dalil-dalil

sangkalannya dipersidangan telah mengajukan bukti surat bermeterai cukup dan telah

dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa :

1 Foto copy (tidak ada aslinya) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Perseroan Terbatas PT. Gramarindo Mega Indonesia No.

090315134738, tanggal 18 Januari 2002, (Bukti T.I-1);

2 Foto copy (tidak ada aslinya) Surat Keterangan Domisili

Perusahaan No. 19/1.824.1/VII/2001 tangga; 30 Juli 2001, yang

dikeluarkan oleh Kelurahan Cipete Selatan (Bukti T.I-2);

3 Foto copy (tidak ada aslinya) Surat Keterangan Terdaftar

Departemen Keuangan R.I. Direktorat Jendral Pajak Kantor

Wilayah IV Jakarta Raya I Kantor Pelayanan Pajak Jakarta

Cilandak No. PEM-21/WPJ.04/Kuasa Penggugat.1103/2001,

tanggal 31 Juli 2001 (Bukti T.I-3);



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


4 Foto copy (tidak ada aslinya) Surat Tergugat I No. HUK/6/062/

R, tanggal 11 Pebruari 2005 (Bukti T.I-4);

5 Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 789/

Pid.B/2004/PN.Jkt.Sel. tanggal 30 September 2004 (Bukti

T.I-5);

6 Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 159/

Pid.B/2004/PT.DKI. tanggal 26 Nopember 2004 (Bukti T.I-6);

7 Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI No. 175/K/Pid/2005

tanggal 8 Maret 2005 (Bukti T.I-7);

8 Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1982/

Pid.B/2004/PN.Jakarta Selatan tanggal 30 Maret 2005 (Bukti

T.I-8);

9 Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 79/

Pdt/2005/PT.DKI tanggal 30 Maret 2005 (Bukti T.I-9);

10 Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI No. 1348K/Pid/2005

tanggal 12 September 2005 (Bukti T.I-10);

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk meneguhkan dalil-dalilnya

dipersidangan telah mengajukan bukti surat bermeterai cukup dan telah dicocokan

dengan aslinya yaitu berupa :

1 Foto copy Surat Pernyataan Nomor : 1982/Pid.B/2004/

PN.Jak.Sel. tanggal 21 Pebruari 2005 (Bukti T.II-1);

2 Foto copy Surat Perintah Penyitaan Nomor : Prin/20/0.1.14/

PT.1/03/2005 tanggal 23 Maret 2005 (Bukti T.II-2);

3 Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Nomor : 1982/Pid.B/2004/PN.Jak.Sel. tanggal 21 Pebruari

2005 (Bukti T.II-3);

4 Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi DKI tanggal 24 Juni

2005 (Bukti T.II-4);


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


5 Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI No. 134/K/

Pid/2005 tanggal 12 September 2005 (Bukti T.II-5);

6 Foto copy Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta

Selatan (P-48) Nomor : Print.161/0.7.14/FT/12/2005 tanggal

15 Desember 2005, (Bukti T.II-6);

7 Foto copy Berita Acara Pelaksanaan Putusan Mahkamah

Agung RI (B.A.8) tanggal 15 Desember 2005, (Bukti

T.II-7);

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan sudah cukup dengan pembuktian

yang telah diajukan dipersidangan dan selanjutnya Penggugat telah mengajukan

kesimpulan tertanggal 1 Maret 2011, Tergugat I mengajukan kesimpulan tertanggal 1

Maret 2011 sedangkan Tergugat II mengajukan kesimpulan tertanggal 8 Maret 2011;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak akan mengajukan hal-hal

lain dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis

menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan

dengan duduknya perkara dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Bantahan Penggugat adalah

sebagaimana terurai di atas;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Tergugat I telah

mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I Tergugat I harus dikeluarkan sebagai pihak dalam gugatan

a quo karena Tergugat I tidak terkait dengan penyitaan atas

2 (dua) unit tanah sengketa (Eror In Persona) dengan

alasan penyitaan terhadap 2 (dua) unit



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


rumah/bangunan yang dilakukan oleh Tergugat II selaku penyidik atas perintah

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Penetapan No. 1982/Pid.B/2004/

PN.Jkt. Selatan tanggal 21 Pebruari 2005 sehubungan dengan kasus tindak pidana

korupsi atas nama : Adrian Herling Woworuntu,MBA., dan tidak didasarkan atas

surat Tergugat I No. HUK/6/062/R tanggal 11 Pebruari 2005;

- Bahwa karena Tergugat I tidak terkait sama sekali dengan penyitaan yang

dilakukan atas kedua rumah /bangunan milik Penggugat I dan Penggugat II

yang terletak di Komplek Bali Village M-8 dan M-12, Jalan Asem II RT. 09/

RW. 02, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan maka Tergugat I harus

dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara ini;

II Gugatan para Penggugat kurang pihak dan error in persona,

seharusnya Negara diikut sertakan dalam perkaraa quo,

karena 2 (dua) unit rumah/bangunan sengketa yang

terletak di Komplek Bali Village M-8 dan M-12 Jalan

Asem II RT, 09/RW. 02 Cipete Selatan Cilandak Jakarta

Selatan, berdasarkan putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hokum tetap sudah dirampas untuk

Negara yakni Putusan No. 1982/Pid.B/2004/PN.Jkt.Sel.

tanggal 30 Maret 2005 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi

Jakarta No. 79/Pid/2005/PT.DKI. tanggal 24 Juni 2005 Jo.

Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1348 K//Pid/2005

tanggal 12 September 2005 sehingga yang berwenang

menguasai barang bukti tersebut adalah Negara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat I mohon kepada Majelis agar gugatan

Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan Penggugat I dan

Penggugat II ERROR IN PERSONA;

III Bahwa penyitaan atas (dua) unit rumah / bangunan

sengketa milik para Penggugat yang terletak di Komplek

Bali Village M-8 dan M-12 Jalan Asem II RT. 09 / RW. 02

Cipete Selatan, Cilandak Jakarta Selatan tidak dapat

digugat secara perdata, selama penyitaan atas 2 (dua) unit

rumah / bangunan milik Penggugat I dan Penggugat II,

hakim itu beritikad baik, sebagaimana diatur dalam Pasal


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


38 KUHAP jo. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 48

Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dengan

demikian gugatan Penggugat I dan Penggugat II tersebut

tidak berdasar dan beralasan karenanya sudah sepatutnya

gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan secara seksama eksepsi

dari Tergugat I maupun tanggapan Penggugat I dan II atas eksepsi dari Tergugat I

sebagaimana termuat dalam Replik Penggugat I dan Penggugat II selanjutnya Majelis

akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut :

Ad.1. Ekesepsi tentang Tergugat I harus dikeluarkan sebagai pihak dalam

gugatan aquo karena Tergugat I tidak terkait dengan penyitaan atas 2

(dua) unit rumah sengketa (error in persona);

Menimbang, bahwa dalam Konteks hukum acara perdata eksepsi bermakna

tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat

atau formalitas suatu gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat

atau pelanggaran formil, dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk

eksepsi, tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan materi eksepsi Tergugat I

yang menyatakan bahwa Tergugat I harus dikeluarkan sebagai pihak dalam gugatan

aquo dengan alasan Tergugat I tidak terkait dengan penyitaan atas 2 (dua) unit rumah

sengketa, materi eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat I tersebut tidak berkaitan

dengan formalitas suatu gugatan tetapi sudah memasuki materi perkara sehingga baru

bisa dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara sehingga eksepsi Tergugat

I dalam angka 1 tersebut haruslah ditolak karena tidak berdasar dan tidak beralasan

hukum;

Ad. 2. Eksepsi tentang Gugatan para Penggugat kurang pihak dan error in

persona, dengan alasan seharusnya Negara diikut sertakan dalam perkara

aquo, karena 2 (dua) unit rumah / bangunan sengketa yang terletak di

Komplek Bali Village M-8 dan M-12, Jalan Asem II RT. 09/RW.02 Cipete

Selatan, Cilandak Jakarta Selatan, berdasarkan Putusan Pidana



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap (pasti), sudah

dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan terhadap Negara yang

berkaitan dengan sengketa masalah hukum maka Negara diwakili oleh Penyelenggara

Negara : dalam hal ini adalah Pemerintah Republik Indonesia Cq. Tergugat I dan

Tergugat II yang merupakan bagian Pemerintah Republik Indonesia sebagai

Perwakilan / Representative Negara Republik Indonesia sehingga menurut hemat

Majelis Gugatan Penggugat tidak ada kekurangan mengenai pihak-pihaknya dan tidak

error in persona;

Menimbang, bahwa terlebih-lebih berdasarkan azas hukum acara perdata

Penggugatlah yang mempunyai wewenang untuk menentukan siapa-siapa saja yang

dapat ditarik sebagai pihak dalam gugatan sebagai Tergugat hal tersebut sejalan

dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2824 K/Pdt/2000 tanggal 31 Juli

2001, bahwa siapa saja orang-orang yang akan ditarik sebagai Tergugat dalam surat

gugatannya adalah hak sepenuhnya dari Penggugat, terlebih-lebih setelah Majelis

memperhatikan alasan-alasan Tergugat I untuk meneguhkan dalil-dalil eksepsinya

tidak didasarkan pada alasan-alasan formalitas surat gugatan tetapi sudah menyangkut

subtansi perkara sehingga eksepsi Tergugat I inipun haruslah dikesampingkan;

Ad. 3. Eksepsi tentang penyitaan atas 2 (dua) unit rumah bangunan sengketa

milik para Penggugat yang terletak di Kompleks Bali Village M-8 dan

M-12 Jalan Asem II RT. 09/RW. 02, Cipete Selatan, Cilandak Jakarta

Selatan tidak dapat digugat secara perdata, selama penyitaan atas 2

(dua) unit rumah / bangunan milik Penggugat I dan Penggugat II,

Hakim itu beritikad baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 38 KUHAP

Jo. Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang

kekuasaan kehakiman;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis tersebut tidak berdasar dan tidak

beralasan hukum karena berdasarkan azas hukum acara perdata adalah merupakan hak

setiap orang yang merasa haknya dilanggar oleh orang lain untuk mengajukan tuntutan

hak tersebut kepada siapa yang dirasa telah melanggar hak tersebut dan mengenai

bantahan terhadap penyitaan sudah lazim dan dikenal dalam hukum acara perdata;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.

3404/K/Pdt/1999 tanggal 28 Nopember 2000, yang menyatakan bahwa atas putusan

Hakim pidana yang merampas untuk Negara barang bukti berupa tanah yang

menurutnya milik pihak ketiga tersebut dan bukan milik Terdakwa dalam kasus tindak

pidana korupsi maka “pihak ketiga” ini dapat mengajukan “surat keberatan” kepada

pengadilan negeri yang memutus perkara pidana tersebut dalam bentuk surat gugatan

perdata”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas,

maka eksepsi dari Tergugat I inipun tidak berdasar hukum sehingga eksepsi tersebut

haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, menurut hemat

Majelis keseluruhan Eksepsi dari Tergugat I tidak berdasar dan tidak beralasan hukum

sehingga Eksepsi Tergugat I haruslah ditolak seluruhnya;

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa Penggugat I dan Penggugat II dalam surat gugatannya

mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan Provisi sebagai berikut :

1 Menetapkan Pembatalan terhadap Penetapan No. 1982/

Pid.B/2004/PN.Jak.Sel., tanggal 21 Pebruari 2005

khusus terhadap 2 (dua) unit rumah milik para

Penggugat yang dikenal umum terletak :

a Kompleks Bali Village M-12, Jalan Asem II RT. 09 / RW. 02 Cipete Selatan,

Cilandak, Jakarta Selatan;

b Kompleks Bali Village M-8 Jalan Asem II RT. 09 RW. 02 Cipete Selatan,

Jakarta Selatan;

1 Memerintahkan Jurusita untuk mengangkat sita terhadap

2 (dua) unit rumah milik para Penggugat, yang disita

berdasarkan Penetapan No. 1982/Pid.B/2004/PN.Jak.Sel.

tanggal 21 Pebruari 2005, masing-masing :

• Kompleks Bali Village M-8, Jalan Asem II RT. 09 / RW.

02, Cipete Selatan, Cilandak Jakarta Selatan;



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


• Kompleks Bali Village M-12, Jalan Asem II RT. 09 / RW.

02 Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa mengenai putusan provisi pada hakekatnya merupakan

keputusan yang bersifat sementara yang berisi tindakan sementara menunggu sampai

putusan akhir mengenai pokok perkaranya dijatuhkan. Dengan demikian putusan

provisi tidak boleh mengenai materi pokok perkara, tetapi hanya sebatas mengenai

tindakan sementara berupa larangan melanjutkan suatu kegiatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan tuntutan provisi yang

diajukan oleh Penggugat, bukan merupakan tindakan sementara, tetapi sudah

mengenai pokok perkara sehingga tuntutan provisi tersebut haruslah ditolak;


Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan gugatan Penggugat secara

seksama, Penggugat I dan Penggugat II dalam surat gugatannya pada pokoknya sangat

berkeberatan terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1982/

Pid.B/2004/PN.Jak.Sel., tanggal 21 Pebruari 2005 (Bukti P-12) tentang penyitaan

terhadap asset yang diduga berasal dari manipulasi L/C BNI dan dianggap sebagai

barang bukti yang berkaitan dengan perkara pidana atas nama Terdakwa ADRIAN

HERLING WAWORUNTU, termasuk aset milik Penggugat I dan Penggugat II yang

berupa tanah dan bangunan rumah yang terletak :

a Komplek Bali Village M-8, Jalan Asem II RT. 09 RW. 02, Cipete Selatan,

Cilandak Jakarta Selatan;

b Komplek Bali Village M-12, Jalan Asem II RT. 09 RW. 02, Cipete Selatan,


• Bahwa Penetapan No. 1982/Pid.B/2004/PN.Jak.Sel. tanggal

21 Pebruari 2005 yang dikeluarkan Pengadilan Negeri

Jakarta Selatan atas permohonan Tergugat I sebagai badan

usaha milik Negara, yang dilaksanakan oleh Tergugat II

selaku Penuntut Umum dan selaku (Eksekutor adalah tidak

berdasar karena kedua unit rumah tersebut diperoleh para

Penggugat dalam masa tenggang waktu perkawinan

Penggugat I dengan Penggugat II sehingga merupakan harta


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


bersama Penggugat I dan Penggugat II lagi pula kedua unit

rumah yang menjadi obyek dalam perkara ini bukan

merupakan asset-asset yang diperoleh dari hasil kejahatan

maupun dari manipulasi L/C BNI, (Pasal 39 ayat 1 huruf a

KUHAP menyatakan :

“ Benda atau tagihan Tersangka atau Terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga

diperoleh dari tindak pidana atau hasil tindak pidana ……” dan Pasal 46 ayat 1

huruf b KUHAP, yang berbunyi :

Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka

dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling

berhak apabila : “b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti

atau ternyata tidak merupakan tindak pidana”;

• Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat

mohon agar Penetapan No. 1982/Pid.B/2004/PN.Jak.Sel.

tanggal 21 Pebruari 2005 yang dikeluarkan oleh Pengadilan

Negeri Jakarta Selatan dibatalkan dengan mengangkat sita

khususnya untuk kedua obyek gugatan ini, serta

mengembalikannya seperti keadaan semula kepada para

Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut telah disangkal oleh

Tergugat I dan Tergugat II sehingga menjadi kewajiban hukum bagi Penggugat I dan

Penggugat II untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat I dan

Tergugat II dapat mengajukan bukti sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk membutikan dalil-dalil gugatannya Penggugat

dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 s/d P-14;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II untuk meneguhkan dalil-dalil

sangkalannya dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.T-1 s/d

T.I-10 dan bukti T.II-1 s/d T.II-7;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan secara seksama pokok-

pokok posita dan petitum gugatan para Penggugat, jawaban Tergugat I dan Tergugat II

serta bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak yang berperkara maka pertama-



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


tama Majelis akan mempertimbangkan mengenai waktu perolehan tanah dan

bangunan rumah sengketa yang diletakan sita berdasarkan Penetapan Pengadilan

Negeri Jakarta Selatan No. 1982/Pid.B/2004/PN.Jak.Sel. tanggal 21 Pebruari 2005

dalam perkara Terdakwa ADRIAN HERLING WOWORUNTU;

Menimbang, bahwa sebagaimana posita gugatan para Penggugat bahwa tanah

dan bangunan rumah sengketa yang diletakkan sita berdasarkan Penetapan No. 1982/

Pid.B/2004/PN.Jak.Sel. dalam perkara Terdakwa Adrian Herling Woworuntu yakni

tanah dan bangunan rumah yang dikenal oleh umum:

a Kompleks Bali Village M-8 Jalan Asem II RT. 09 RW. 02 Cipete Selatan


b Kompleks Bali Village M-12 Jalan Asem II RT. 09 RW. 02 Cipete Selatan,


merupakan hak milik para Penggugat yang diperoleh dari jerih payah para Penggugat

sendiri, yang diperoleh sejak tahun 1982, sehingga merupakan harta bersama

Penggugat I dan Penggugat II;

Menimbang, bahwa mengenai kepemilikan tanah dan bangunan obyek

sengketa sebagaimana didalilkan oleh para Penggugat, baik kepemilikannya, maupun

sejak kapan tanah dan bangunan tersebut diperoleh dan sudah menjadi hak milik para

Penggugat tidak dibantah baik oleh Tergugat I maupun Tergugat II;

Menimbang, bahwa demikian pula setelah Majelis memperhatikan bukti surat

yang diajukan oleh para Penggugat yakni bukti P-2, bukti P-3, bukti P-4a dan bukti

P-4b serta bukti P-5 (yang berupa akte jual beli atau sertifikat tanah obyek sengketa)

dari bukti tersebut membuktikan bahwa tanah dan bangunan yang dikenal oleh umum

terletak di Jalan Asem II Kompleks Bali Village M-8 berdasarkan Akte Jual Beli No.

134/1.711.03/1982 tanggal 12 Maret 1982 yang dibuat dihadapan Camat Cilandak

(Bukti P-2) maupun berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1753 tanggal 30 Agustus

1988 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Jakarta Selatan (Bukti P-3) dari kedua

alat bukti tersebut sudah cukup untuk membuktikan bahwa tanah dan bangunan yang

terletak di Jalan Asem II Komplek Bali Village M-8 merupakan Hak Milik para

Penggugat yang diperoleh sejak tahun 1982;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis meneliti bukti surat yang

diajukan oleh para Penggugat yang diberi tanda bukti P-4a dan bukti P-4b serta bukti

P-5 dari bukti tersebut membuktikan bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan

Asem II Kompleks Bali Village M-12 berdasarkan Akte Jual Beli No. 12/3/1982/

Cilandak tanggal 2 April 1982 dan berdasarkan Akte Jual Beli No. 13/4/1982/Cilandak

tanggal 2 April 1982 yang dibuat dihadapan Koesbiono Sarmanhadi, SH., Notaris di

Jakarta maupun berdasarkan bukti P-5 yang berupa Sertifikat Hak Milik No. 2283

tanggal 19 Desember 1995 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Jakarta

Selatan, dari bukti-bukti tersebut telah terbukti bahwa tanah dan bangunan yang

terletak di Jalan Asem II Kompleks Bali Village M-12 merupakan hak milik para

Penggugat yang diperoleh para Penggugat sejak Tahun 1982 sehingga sepanjang

petitum angka 3 gugatan Penggugat yang mohon agar kedua rumah tersebut

dinyatakan milik Penggugat I dan Penggugat dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai

tuntutan para Penggugat dalam petitum angka 4 yang mohon pembatalan terhadap

penetapan sita No. 1982/Pid.B/2004/PN.Jak.Sel. tanggal 21 Pebruari 2005 khusus

terhadap 2 (dua) unit rumah milik para Penggugat yang dikenal umum :

1 Komplek Bali Village M-8, Jalan Asem II RT. 09 /

RW. 02 Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Sekatan;

2 Komplek Bali Village M-12 Jalan Asem II RT. 09 /

RW. 02 Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P-12) yang berupa Penetapan

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1982/Pid.B/2004/PN.JAk.Sel. tanggal 21

Pebruari 2005 dalam perkara Terdakwa ADRIAN HERLING WOWORUNTU telah

dilakukan penyitaan terhadap tanah dan bangunan rumah milik para Penggugat yang

dikenal umum :

1 Komplek Bali Village M-8, Jalan Asem II RT. 09

/ RW. 02 Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta

Selatan;



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


2 Komplek Bali Village M-12 Jalan Asem II RT.

09 / RW. 02, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta

Selatan;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan dalam penetapan tersebut

dikarenakan tanah dan bangunan yang akan dilakukan penyitaan tersebut diduga

berasal dari manipulasi L/C BNI, dalam perkara Terdakwa ADRIAN HERLING

WOWORUNTU;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian benda yang diperoleh dari tindak

pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a KUHAP kiranya perlu

diketahui penafsiran dari Hogeraad dalam arestnya tanggal 22 Juli 1942 MJ. 1942 No.

482 yang menyatakan : yang dimaksud dengan benda-benda yang diperoleh karena

kejahatan bukan hanya benda-benda yang secara langsung telah diperoleh karena

kejahatan, melainkan juga benda-benda yang oleh terpidana dibeli dengan uang hasil

kejahatan;

Menimbang, bahwa pengertian benda yang diperoleh sebagai hasil dari tindak

pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a KUHAP, kiranya juga perlu diketahui

penafsiran dari Mahkamah Agung dalam putusan kasasinya tanggal 13 Nopember

1962 Nomor : 125 K/Kr/1960 yang menyatakan bahwa sebuah mobil yang dibeli oleh

pemohon kasasi dengan sejumlah uang yang diterimanya sebagai hasil tindak pidana

yang telah dipersalahkan kepadanya, dapat dikatakan diperoleh, meskipun tidak secara

langsung dari kejahatan sebagai ditentukan dalam Pasal 39 KUHAP;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan waktu kejadian perkara

( Locus Delictie ) tindak pidana korupsi dalam perkara atas nama Adrian Herling

Woworuntu didalam surat dakwaannya, kejadian tindak pidana tersebut antara bulan

Desember 2002 sampai dengan bulan Juli 2003 (Bukti T.I-8 dan T.II-3), sedangkan

sebagaimana, posita gugatan para Penggugat bahwa tanah dan bangunan rumah

sengketa yang diletakkan sita berdasarkan Penetapan No. 1982/Pid.B/2004/PN.Jak.Sel.

dalam perkara Terdakwa Adrian Herling Woworuntu, yakni tanah dan bangunan

rumah yang dikenal umum :

a Komplek Bali Village M-8 Jalan Asem II RT. 09 RW. 02, Cipete Selatan,



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


b Komplek Bali Village M-12 Jalan Asem II RT. 09 RW. 02 Cipete Selatan,


Merupakan jerih payah para Penggugat yang diperoleh pada tahun 1982 sehingga

bukan merupakan atau bukan berasal dari manipulasi L/C BNI dalam perkara tindak

pidana korupsi atas nama Terdakwa Adrian Herling Woworuntu;

Menimbang, bahwa demikian pula setelah Majelis memperhatikan bukti surat

yang diajukan oleh para Penggugat yakni Bukti P-2, P-3, P-4a, P-4b dan P-5

sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dari bukti-bukti tersebut telah dapat

dibuktikan bahwa tanah dan bangunan rumah yang dikenal umum terletak :

1 Komplek Bali Village M-8 Jalan Asem II RT. 9 RW. 02, Cipete

Selatan, Cilandak Jakarta Selatan;

2 Komplek Bali Village M-12 Jalan Asem II RT. 9 RW. 02, Cipete

Selatan, Cilandak Jakarta Selatan;

Adalah merupakan tanah dan bangunan rumah milik para Penggugat yang diperoleh

pada tahun 1982;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut menurut hemat Majelis tanah

dan bangunan rumah yang dikenakan penyitaan berdasarkan Penetapan No. 1982/

Pid.B/2004/PN.Jak.Sel. dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa

Adrian Herling Woworuntu bukan merupakan hasil tindak pidana korupsi dalam

perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pasal 39 KUHAP ayat (1) huruf a ditentukan

bahwa :

• Benda atau tagihan tersangka atau Terdakwa yang seluruh

atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau

sebagai hasil dari tindak pidana;

Adapun arti penyitaan dalam KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk

mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau

tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan dan pembuktian

dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan dan tujuan penyitaan sebenarnya

hanyalah untuk membuat terang sesuatu tindak pidana;



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Menimbang, bahwa terlebih-lebih perkara pidana No. 1982/Pid.B/2004/

PN.Jak.Sel. tersebut telah selesai sedangkan mengenai alasan para Tergugat bahwa

tanah dan bangunan rumah tersebut telah dinyatakan disita untuk negara menurut

hemat Majelis perampasan tersebut sifatnya merupakan suatu pidana, yang sesuai

ketentuan hanyalah harus diderita oleh terpidana sendiri dalam perkara No. 1982/

Pid.B/2004/PN.Jak.Sel. dalam hal ini Terdakwa : Adrian Herling Woworuntu sehingga

menurut Undang-undang (Pasal 39 KUHP ayat (1) ) telah menentukan, bahwa yang

dapat Verburt Verkaard (yang dapat dirampas) hanyalah benda-benda kepunyaan

terpidana dalam perkara ini seharusnya harta benda kepunyaan Terdakwa Adrian

Herling Woworuntu;

Menimbang, bahwa demikian pula berdasarkan bukti P-13 yang berupa surat

tertanggal 29 Maret 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat II yang

ditujukan kepada Kepala :Lembaga Pemasyarakatan Cipinang dalam perkara yang lain

dalam hal ini terpidana Ir. H. OLLAH ABDULLAH AGAM menyatakan bahwa

terpidana tidak mampu membayar uang pengganti dan uang denda dan yang

bersangkutan bersedia menjalani subsidairnya yaitu pidana penjara selama 6 tahun dan

kurungan selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, oleh

karena kedua rumah tersebut bukan merupakan atau diperoleh dari tindak pidana baik

berdasarkan kriteria penafsiran dari Hogeraad dalam arestnya tanggal 22 Juli 1942 NJ.

1942 No. 482 maupun berdasarkan penafsiran Mahkamah Agung tanggal 13

Nopember 1962 Nomor : 125 K/Kuasa Penggugat/1960 dimana kedua rumah tersebut

telah diperoleh oleh para Penggugat kurang lebih 20 tahun sebelum terjadinya perkara

atas nama Terdakwa Adrian Herling Woworuntu sehingga tuntutan Penggugat dalam

petitum angka 4 dan angka 5 dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai

petitum angka 2 gugatan Penggugat yang mohon agar Tergugat I dan Tergugat II

dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan alasan Penetapan

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1982/Pid.B/2004/PN.Jak.Sel. tanggal 21

Pebruari 2005 yang mengakibatkan dua unit rumah tinggal milik para Penggugat yang

terletak di Jalan Asem II Komplek Bali Village M-8 dan M-12 telah diletakkan sita

berdasarkan surat dari divisi hukum Tergugat I No. HUK/6/062/R, tanggal 11 Pebruari

2005 yang ditujukan kepada Ketua Majelis Hakim perkara No. 1982/Pid.B/2004/


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


PN.Jak.Sel. atas nama Terdakwa Adrian Herling Woworuntu, dengan alasan bahwa

kedua rumah tersebut adalah merupakan aset-aset yang diduga berasal dari manipulasi

L/C BNI sehingga kedua unit rumah milik para Penggugat tersebut dijadikan barang

bukti (disita) dalam perkara pidana atas nama Terdakwa Adrian Herling Woworuntu

yang tidak ada kaitannya dengan para Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis tindakan Tergugat I dan Tergugat

II dimana Tergugat I telah mengirimkan surat No.HUK/6/062/R, tanggal 11 Pebruari

2005 perihal permohonan bantuan (bukti T.1-4) yang ditujukan kepada Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berisikan : memberikan informasi / memohon

bantuan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar dilakukan penyitaan terhadap

aset-aset yang diduga berasal dari manipulasi L/C BNI sehubungan pemeriksaan

perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa ADRIAN HERLING

WOWORUNTU, MBA.;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat I tersebut tidak dapat dikwalifikasikan

sebagai perbuatan melawan hukum karena tindakan Tergugat I tersebut tidak

bertentangan dengan kewajiban hukumnya bahkan tindakan Tergugat I tersebut

merupakan wujud peran serta masyarakat yang mempunyai hak dan tanggung jawab

dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 41 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang

No. 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka menurut hemat

Majelis tuntutan para Penggugat dalam petitum angka 2 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat I dan Penggugat II yang

mohon agar Majelis menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meski

ada upaya verzet, banding maupun kasasi ataupun upaya hukum lainnya tuntutan

tersebut haruslah ditolak karena disamping menurut pasal 180 HIR bahwa penjatuhan

putusan serta merta bersifat eksepsional yakni berdasarkan syarat-syarat yang sangat

khusus dan menurut hemat Majelis dalam perkara ini belum memenuhi syarat untuk

dijatuhkan putusan serta merta sebagaimana ditentukan dalam pasal 180 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian

maka biaya perkara harus dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara

tanggung renteng yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Memperhatikan Ketentuan Hukum dan Undang-Undang yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

• Menolak Eksepsi dari Tergugat I seluruhnya;

DALAM PROVISI :

• Menolak tuntutan Provisi para Penggugat untuk seluruhnya;


1 Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;

2 Menyatakan para Penggugat adalah pemilik sah dari kedua unit rumah tempat

tinggal yang terletak di :

a Komplek Bali Village M-8, Jalan Asem II RT. 09 / RW. 02 Cipete

Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan;

b Komplek Bali Village M-12 Jalan Asem II RT. 09 / RW. 02 Cipete

Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan;

3 Menyatakan / membatalkan Penetapan No. 1982/Pid.B/2004/PN.Jak.Sel.

tanggal 21 Pebruari 2005 khusus terhadap 2 (dua) unit rumah milik para

Penggugat yang terletak di :

• Komplek Bali Village M-8, Jalan Asem II RT. 09 / RW. 02

Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan;



4 Memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengangkat

sita terhadap 2 (dua) unit rumah milik para Penggugat yang diletakkan sita

berdasarkan Penetapan No. 1982/Pid.B/2004/PN.Jak.Sel. tanggal 21 Pebruari

2005 masing-masing terhadap rumah yang terletak di :


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia






5 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk

membayar biaya perkara sebesar Rp. 641.000,00 (Enam Ratus Empat Puluh

Satu Ribu Rupiah);

6 Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : Senin, tanggal 11 April 2011 oleh kami

KUSNO, SH.M.Hum. sebagai Hakim Ketua YONISMAN, SH.MH. dan TAHSIN, SH.

masing-masing sebagai Hakim –Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam

sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Selasa, tanggal 19 April 2011 oleh

Majelis Hakim tersebut dengan dibantu YUSTINAH, SH. Panitera Pengganti pada

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan dihadiri oleh Kuasa para Penggugat dan

Kuasa Tergugat I serta Kuasa Tergugat II.

HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,

1. YONISMAN, SH.MH. KUSNO, SH.M.Hum.

2. TAHSIN, SH.

PANITERA PENGGANTI,

YUSTINAH, SH.

Biaya-biaya :



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


• Meterai Rp. 6.000,00.

• Redaksi Rp. 5.000,00.

• Pendaftaran Rp. 30.000,00.

• Panggilan Rp. 600.000,00.

• Jumlah Rp. 641.000,00.


493_pdt.g_2010_pn.jkt.sel

Documents