465-k-tun-2005 sengketa waris tanah, tanah adat, sertifikat hak milik atas tanah

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 465 K/TUN/2005

P U T U S A N

No. 465 K/TUN/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan

sebagai berikut dalam perkara :

HAJI DASMAN BIN SUNGEB, bertempat tinggal di Kampung

Pangpang I RT. 002/01 Desa Eretan Kulon, Kecamatan

Kandanghaur, Kabupaten Indramayu, bertindak untuk diri sendiri

dan selaku kuasa dari :

1. HAJI MUSTAQIM alias RASWAD BIN SUNGEB, bertempat

tinggal di Kampung Kemped, Desa Wirakanan, Kecamatan

Kandanghaur, Indramayu ;

2. NY. TAMINAH BINTI SUNGEB ;

3. NY. TASMINAH BINTI SUNGEB ;

4. NY. RATINAH BINTI SUNGEB, ketiganya bertempat tinggal di

Kampung Pangpang I RT. 002/01, Desa Eretan Kulon,

Kecamatan Kandanghaur, Indramayu, berdasarkan surat

kuasa khusus tanggal 8 Juli 2005, para Pemohon Kasasi

dahulu para Penggugat/para Terbanding ;

m e l a w a n

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN INDRA-

MAYU, berkedudukan di Jalan Golf No. 1 Indramayu ;

2. Drs. MUHAMMAD, MM., dan NY. SRI SADARHARNANI,

keduanya bertempat tinggal di Jalan Letjen Sutedjo No. 19 RT.

01/RW. 02 Indramayu, para Termohon Kasasi dahulu

Tergugat dan Tergugat II Intervensi/para Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang

para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat

sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan Tergugat II

Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung

pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa para Penggugat adalah para ahli waris almarhum Sungeb Bin H.

Ngaripin dengan almarhumah Ny. Wari Binti Surgi yang masing-masing

meninggal dunia pada tahun 1995 dan almarhumah meninggal terlebih dahulu,


keduanya meninggal dunia di Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandanghaur,

Kabupaten Indramayu ;

Bahwa almarhum dan almarhumah selain meninggalkan ahli waris 5

(lima) orang anak (para Penggugat), juga meninggalkan barang seguna sekaya

(gono gini) berupa bidang-bidang tanah sawah yang tercatat dalam buku Leter

C Desa berupa hak milik adat, terdiri dari :

a. Kikitir No. C. 1420, persil No. 34 S. III/IV luas 1.335 ha. terletak di Blok

Panongan, Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandanghaur, Indramayu

dengan batas-batas sebagaimana dalam surat gugatan ;

b. Kikitir No. C. 1128, persil No. 69 S. IV luas 18.950 m2 terletak di Blok Inpres,

Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandanghaur, Indramayu dengan batas-

batas sebagaimana dalam surat gugatan ;

c. Kikitir No. C. 1113, persil No. 69 S. IV luas 19.000 m2 terletak di Blok

Sarakan, Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandanghaur, Indramayu dengan

batas-batas sebagaimana dalam surat gugatan ;

d. Kikitir No. C. 1158, persil No. 168 S. IV luas 0,509 ha, dan persil No. 131 S.

III luas 0,640 ha terletak di Blok Dawinah, Desa Eretan Kulon, Kecamatan

Kandanghaur, Indramayu dengan batas-batas sebagaimana dalam surat

gugatan ;

Bahwa semasa hidup almarhum Sungeb bin H. Ngaripin tanah-tanah

tersebut oleh Penggugat I (H. Mustaqim alias Raswad bin Sungeb) tanpa

sepengetahuan dan persetujuan para ahli waris lainnya telah dijual akad/gadai

kepada Eh. Khuswara pada tahun 1964, dengan harga jual akad/gadai sebesar

Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) uang lama, dengan masa gadai

selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang lagi masa gadai tersebut ;

Bahwa pada tahun 1965/1966 telah terjadi adanya perubahan nilai mata

uang dari Rp. 1.000,- (seribu rupiah) uang lama menjadi Rp. 1,- (satu rupiah)

uang baru sehingga timbul perselisihan antara kedua belah pihak dengan

melalui Pengadilan Negeri Bandung dan atas putusan Pengadilan Negeri

Bandung jumlah pengembalian gadai/akad tersebut dari senilai Rp. 1.200.000,-

(satu juta dua ratus ribu rupiah) uang lama dinilai menjadi Rp. 450.000,- (empat

ratus lima puluh ribu rupiah) uang baru (Perkara Perdata No. 389/1968/Sipil jo.

No. 1130 K/SIP/1971) ;

Bahwa pada tahun 1974 para Penggugat telah menebus jual beli

akad/gadai tanah sawah tersebut kepada EH. Khuswara dengan mengembali-

kan/membayar gadai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)


uang baru untuk setengah bagian dari luas 6.275 ha = …. x 6.275 ha = 3.1375

ha (tiga ha + seribu tiga ratus tujuh puluh lima m2) ;

Bahwa pada tahun 1975 para Penggugat (Ny. Ratinah binti Sungeb,

Sungeb alias Raswad, Wari alias Sungeb dan Tasminah/Tjasminah binti

Sungeb) telah mengajukan permohonan konversi kepada Tergugat untuk

mendapatkan sertipikat-sertipikat hak adat menjadi hak milik dengan

persyaratan yang telah ditentukan menurut undang-undang (bukti terlampir

berupa kwitansi) ;

Bahwa atas pengajuan permohonan untuk mendapatkan sertipikat-

sertipikat hak milik para Penggugat kepada Kantor Pertanahan Kabupaten

Indramayu (Tergugat) ternyata hingga saat ini oleh Tergugat tidak pernah

selesai/diterbitkan sertipikat-sertipikat tersebut ;

Bahwa tanah-tanah sawah terperkara tersebut di atas sejak dimiliki oleh

almarhum Sungeb bin H. Ngaripin, tetap dikelola dan digarap oleh para

Penggugat sampai dengan tahun 2002 dan belum pernah dipindah tangankan

(dijual lepas) kepada pihak ketiga ;

Bahwa sertipikat-sertipikat yang diajukan oleh para Penggugat kepada

Tergugat yang permohonannya diajukan pada tahun 1975, ternyata para

Penggugat tidak mengetahui sama sekali kapan diterbitkannya sertipikat-

sertipikat tersebut dan Penggugat II (H. Dasman bin Sungeb) baru mengetahui

bahwa sertipikat telah diterbitkan oleh Tergugat setelah adanya putusan

Pengadilan Negeri Indramayu tertanggal 16 Januari 2004, No. 31/Pdt.G/2003/

PN.Im. perihal gugatan waris dan jual beli akad/gadai ;

Bahwa setelah putusan Pengadilan Negeri Indramayu No. 31/Pdt.G/

2003/PN.Im. yang putusannya tidak dapat diterima, Penggugat II sambil

mengambil salinan putusan diberi kesempatan untuk mempelajari/meneliti bukti-

bukti terutama sertipikat-sertipikat yang diajukan sebagai bukti oleh Tergugat jo.

Perkara No. 31/Pdt.G/2003/PN.Im. sertipikat No. 162/Eretan Kulon dan No.

164/Eretan Kulon, ternyata sertipikat telah diterbitkan oleh Tergugat dalam

perkara ini telah diterbitkan pada tanggal 20 Januari 1979, dimana nama-nama

pemilik asal tanah-tanah sawah tersebut telah dicoret dan diganti menjadi atas

nama Eh. Khuswara, sedangkan sertipikat No. 161/Eretan Kulon dan No.

163/Eretan Kulon tidak diajukan sebagai bukti dengan alasan-alasan oleh Drs.

H. Muhamad MM. telah dijaminkan kepada PT. Bank Central Asia (BCA)

Cabang Subang ;

Bahwa sertipikat diajukan oleh para Penggugat kepada Tergugat pada

tahun 1975 dan 4 tahun kemudian baru diterbitkan pada tanggal 20 Januari


1979, tercatat No. 161/Eretan Kulon, No. 162/Eretan Kulon, No. 163/Eretan

Kulon dan No. 164/Eretan Kulon, atas nama para Penggugat dan almarhum

Sungeb sesuai dengan Buku C Desa ;

Bahwa tanah-tanah sawah tersebut sebelum dan sesudah pelelangan

yang aspal sampai terjadinya jual beli antara kuasa dari EH. Khuswara yang

dikuasakan kepada Yayasan Raga Katineung alamat Jalan Ganesha No. 3

Bandung sebagai Penjual dengan Drs. H. Muhammad MM. Camat

Kandanghaur/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang diatasnamakan Sri

Sadarharnani Pelajar/Mahasiswa dengan Akta Jual Beli tanggal 12 Agustus

1989, No. 373/JB/PPAT/21/1989 s/d No. 375/JB/PPAT/211/1989 dan Akta Jual

Beli tanggal 11 April 1995 No. 372/JB/PPAT/IV/1996 adalah cacat hukum

(melanggar PP No. 24 tahun 1997) ;

Bahwa tanah-tanah sawah tersebut dari terjadinya jual beli akad/gadai

sesuai dengan perjanjian sampai terjadinya pelelangan dan jual beli fiktif

dengan Yayasan Raga Katineung dengan Drs. H. Muhammad MM. Camat

Kandanghaur/Pejabat PPAT, Kandanghaur sebagai Pembeli fiktif, para

Penggugat sama sekali tidak tahu menahu (jual beli gelap), sedangkan tanah-

tanah sawah tersebut tetap digarap/dikelola oleh para Penggugat ;

Bahwa dengan demikian Penerbitan Sertipikat No. 161/Eretan Kulon s/d

No. 164/Eretan Kulon dari atas nama para Penggugat sesuai dengan Buku C

Desa kemudian dibalik nama dengan mencoret nama-nama lama (pemilik asli)

kepada EH. Khuswara serta terjadinya jual beli fiktif kepada Drs. H. Muhammad

MM. dan Sri Sadarharnani adalah cacat hukum dan harus dibatalkan ;

Bahwa sertipikat-sertipikat a quo yang diterbitkan oleh Tergugat di atas

tanah milik para Penggugat adalah merupakan tindakan yang sewenang-we-

nang (tindakan melawan hukum) yang bertentangan dengan hukum maupun

peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Undang-Undang No. 5 tahun

1960 jo. Peraturan pemerintah No. 10 tahun 1961 jo. Peraturan Pemerintah No.

24 tahun 1997) sehingga dengan demikian tindakan dari Tergugat tersebut telah

memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang diatur dalam pasal 53 ayat (2) sub.

a, b dan c dan No. 5 tahun 1986 ;

Bahwa dengan demikian secara hukum keberadaan dari Sertipikat Hak

Milik No. 161/Eretan Kulon, Sertipikat No. 162/Eretan Kulon, Sertipikat No.

163/Eretan Kulon, dan Sertipikat No. 164/Eretan Kulon, atas nama Eh.

Khuswara dan dibalik nama kepada Drs. H. Muhammad MM. dan Sri Sadar-

harnani diatas tanah hak milik para Penggugat, secara hukum adalah cacat

hukum dan harus dibatalkan ;


Bahwa untuk mencegah agar Keputusan Tata Usaha Negara berupa

sertipikat-sertipikat tersebut di atas jangan disalah gunakan oleh pihak lain,

maka sangatlah beralasan secara hukum apabila Bapak Ketua Pengadilan Tata

Usaha Negara Bandung dapat berkenan untuk mengeluarkan Penetapan

Penundaan lebih lanjut terhadap Sertipikat-Sertipikat Hak Milik tersebut di atas,

menunggu sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon

kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung agar memberikan putusan

sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN.

Menunda lebih lanjut masa berlakunya atas pelaksanaan :

1. Sertipikat Hak Milik No. 161/Eretan Kulon, tanggal 20 Januari 1979, Gambar

Situasi ……, luas 11.400 m2 atas nama EH. Khuswara atau Drs. H.

Muhammad MM. ;

2. Sertipikat Hak Milik No. 162/Eretan Kulon, tanggal 20 Januari 1979, gambar

situasi No. 33/1979, luas 13.000 m2 atas nama EH. Khuswara atau Sri

Sadarharnani ;

3. Sertipikat Hak Milik No. 163/Eretan Kulon, tanggal 20 Januari 1979, gambar

situasi No. 31/1979, luas 14.144 m2 atas nama EH. Khuswara atau Sri

Sadarharnani ;

4. Sertipikat Hak Milik No. 164/Eretan Kulon, gambar situasi ……, luas

14.144m2 atas nama EH. Khuswara atau Sri Sadarharnani ;

Sampai menunggu putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan batal atau tidak syah Surat Keputusan Tata Usaha Negara

berupa :

a. Sertipikat Hak Milik No. 161/Eretan Kulon, tanggal 20 Januari 1979,

Gambar Situasi ….., luas 11.400 m2 atas nama EH. Khuswara atau Drs.

H. Muhammad MM. ;

b. Sertipikat Hak Milik No. 162/Eretan Kulon, tanggal 20 Januari 1979

Gambar Situasi No. 33/1979, luas 13.000 m2 atas nama EH. Khuswara

atau Sri Sadarharnani ;

c. Sertipikat Hak Milik No. 163/Eretan Kulon, tanggal 20 Januari 1979,

Gambar Situasi No. 31/1979, luas 14.144 m2 atas nama EH. Khuswara

atau Sri Sadarharnani ;


d. Sertipikat Hak Milik No. 164/Eretan Kulon, Gambar Situasi ….., luas

19.000 m2 atas nama EH. Khuswara atau Sri Sadarharnani ;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan

eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan

Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas

oleh Tergugat ;

Bahwa sengketa ini bukan merupakan sengketa Tata Usaha Negara

melainkan sengketa perdata yang menjadi kewenangan dari pada peradilan

umum, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa

dan mengadili perkara ini, walaupun perkara ini timbul karena adanya surat

keputusan dari Pejabat Tata Usaha Negara, namun kalau kita cermati dengan

seksama yang melatar belakangi timbulnya perkara ini adalah mengenai

sengketa kepemilikan tanah seperti :

- Adanya jual gadai antara Penggugat I dan EH. Khuswara ;

- Adanya perkara perdata No. 389/1986/Sipil jo. No. 1130 K/SIP/1971, yang

diputus di tingkat pertama dan kasasi ;

- Adanya penjualan umum (lelang) yang dilaksanakan oleh Kantor Lelang,

dimana EH. Khuswara selaku pemenang lelang ;

- Adanya jual beli yang dituangkan ke dalam akta yang dibuat dan dihadapan

PPAT ;

- Adanya hak tanggungan, dimana 2 (dua) dari 4 (empat) sertipikat, yaitu Hak

Milik No. 161, 162, 163 dan 164 Desa Eretan Kulon telah dijaminkan kepada

Bank Central Asia ;

Yang semuanya masuk dalam ruang lingkup perdata sehingga dengan demikian

nampak jelas bahwa sengketa ini merupakan sengketa perdata yang masuk

dalam kewenangan Hakim Perdata, maka seharusnya terlebih dahulu

diselesaikan melalui Lembaga Peradilan Umum (Obsolut Compentensi) untuk

lebih jelasnya perhatikan putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut :

Risalah Lelang bukan merupakan keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha

Negara, tetapi merupakan Berita Acara Hasil Penjualan Barang Tereksekusi,

sebab tidak ada unsur Beslissing maupun pernyataan kehendak dari Pejabat

Kantor Lelang (MARI No. 47 K/TUN/1997 tanggal 26 Januari 1998) ;

Meskipun sengketa ini terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi

jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas

tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke


Peradilan Umum karena merupakan sengketa perdata (MARI No. 88

K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994). Dengan demikian perkara ini bukan

kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, maka gugatan para

Penggugat harus ditolak ;

Bahwa gugatan yang diajukan oleh para Penggugat telah melampaui

waktu artinya gugatan yang diajukan oleh para Penggugat melebihi batas waktu

yang telah ditentukan oleh undang-undang yaitu 90 hari (pasal 55 Undang-

Undang No. 5 tahun 1986), hal tersebut dapat kita lihat dengan diajukannya

sengketa ini ke Lembaga Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri

Indramayu pada tanggal 6 Juli 2003 dengan perkara No. 31/Pdt.G/2003/PN.Im.

serta menjadikan kami sebagai pihak dalam perkara perdata tersebut, yaitu

selaku Tergugat IV. Dimana para Penggugat di dalam surat gugatannya telah

mencantumkan sertipikat dan nomor haknya serta nama pemegang haknya baik

di posita maupun di petitum (bukti T.1). Sehingga Tergugat menganggap para

Penggugat telah mengetahui tanah tersebut telah mempunyai sertipikat jauh-

jauh hari, bukan pada saat para Penggugat mengambil salinan perkara perdata

dan sambil memeriksa bukti-bukti seperti apa yang telah didalilkan para

Penggugat dalam gugatannya, dengan telah melampaui waktu dalam

mengajukan gugatan, maka gugatan para Penggugat harus ditolak atau setidak-

tidaknya tidak dapat diterima ;

Bahwa gugatan para Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (obscuur

libel), karena tidak memenuhi syarat formil sebagaimana yang diatur di dalam

peraturan yang berlaku, dimana antara posita (fundamentum petendi) dengan

petitum harus saling mendukung serta tidak bertentangan, akan tetapi gugatan

Penggugat menjadi kabur, hal tersebut dapat kita lihat dalam petitum surat

gugatan para Penggugat dimana para Penggugat dalam petitumnya

menyatakan batal dan tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa

Sertipikat Hak Milik No. 161, 162, 163 dan 164 Desa Eretan Kulon, namun

dalam positanya para Penggugat menguraikan jual gadai, adanya lelang yang

aspal, adanya jual beli yang fiktif yang semuanya masuk dalam ruang lingkup

perdata, sehingga gugatan para Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan para

Penggugat harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, telah

diajukan permohonan intervensi oleh para Pemohon Intervensi yang

berdasarkan Putusan Sela tanggal 17 Juni 2004 telah ditetapkan sebagai pihak

Tergugat II Intervensi ;


Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut Tergugat II

Intervensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil

sebagai berikut :

Bahwa adapun yang menjadi dasar gugatan para Penggugat adalah jual

akad/gadai antara para Penggugat dengan EH. Khuswara, sebagai terbukti

dalam surat gugatan para Penggugat pada halaman 2 dan 3 angka I sampai

dengan angka 4 ;

Bahwa telah terbukti di dalam surat gugatannya pada halaman 3 angka 4

sengketa tersebut, telah diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Bandung dalam

perkara perdata No. 389/1968/SIPIL, tanggal 30 Oktober 1969 dalam perkara

EH. Khuswara sebagai Penggugat lawan 1. Raswad, 2. Ratinah, 3. Wari, 4.

Tjasminah dan 5. Dasman sebagai para Tergugat, keputusan tersebut berbunyi

sebagaimana dalam surat gugatan ;

Bahwa guna memenuhi permintaan Ketua Pengadilan Negeri Bandung

dengan suratnya tertanggal 30 Juli 1973 No. 64/perd/910/30-VII/1973 dan atas

kekuatan keputusan (vonis) dari Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 30

Oktober 1969 No. 389/1968. Sipil jo. Keputusan Mahkamah Agung tanggal 11

Desember 1971 No. 1130/K/Sip/1971 tersebut di atas tanah-tanah yang

tercantum dalam surat gugatan para Penggugat halaman 2 sampai dengan

halaman 3 angka 2 huruf A, B, C dan D di lelang, bertempat di Pengadilan

Negeri Indramayu, dan pemenangnya adalah EH. Khuswara tertuang di dalam

risalah lelang No. 22 tanggal 8 Oktober 1973 ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas posita gugatan para

Penggugat bukan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, maka

gugatan para Penggugat harus ditolak ;

Bahwa obyek gugatan adalah sehubungan dengan diterbitkannya Surat

Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik No. 161, 162, 163

dan 164 ;

Bahwa berdasarkan pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang

Pengadilan Tata Usaha Negara gugatan para Penggugat telah melampaui batas

yang telah ditentukan oleh undang-undang yaitu 90 hari, karena para Penggugat

sudah tahu sejak tahun 1980, hal ini dapat dilihat dalam :

a. Putusan perkara pidana tanggal 25 Nopember 1981 No. 38/Pts.Pid.B/1981/

PN.Im. dalam pertimbangan hal 10 s/d hal. 11 angka 7 s/d 11 yang berbunyi



b. Putusan perkara pidana tanggal 3 September 1990 No. 40/Pid.B/1990/

PN.Im. dalam pertimbangannya halaman 13 paragrap ke-2 dari bawah, yang

berbunyi sebagaimana dalam surat gugatan ;

c. Putusan perkara pidana tanggal 28 Maret 2002 No. 19/Pid.B/2002/PN.Im.

dalam pertimbangannya halaman 12 dan halaman 20 yang berbunyi


d. Surat gugatan Penggugat tertanggal 6 Juli 2003 yang telah didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu di bawah Register No. 31/Pdt.G/

2003/PN.Im. halaman 3, paragrap ke-4 dari atas yang berbunyi sebagaimana

dalam surat gugatan ;

Suatu bukti para Penggugat Pengadilan Tata Usaha Negara sejak tanggal 16

Juli 2003 sudah mengetahui keberadaan sertipikat-sertipikat tersebut (bukti

T.T.4) ;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, dalil gugatan para

Penggugat yang mengatakan mengetahui tanah tersebut telah mempunyai

sertipikat pada saat para Penggugat mengambil salinan perkara perdata dan

sambil memeriksa bukti-bukti, adalah tidak benar dan alasan tersebut yang

selalu dijadikan modal untuk mengecoh Majelis Hakim sejak dahulu ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan para

Penggugat harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut Tergugat II

Intervensi telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya atas dalil-dalil

sebagai berikut :

Bahwa segala apa yang telah disebutkan dan terurai pada bagian eksepsi

dianggap dan termasuk dalam pokok perkara ini ;

Bahwa turut Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil yang

dikemukakan para Penggugat dalam gugatannya kecuali hal-hal yang diakui

secara tegas ;

Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah Sertipikat

No. 161, 162, 163 dan 164 yang terletak di Desa Eretan Kulon, Kecamatan

Kandanghaur, Kabupaten Indramayu, sebagaimana dalil gugatan para

Penggugat halaman 1 dan 2 ;

Bahwa dikeluarkannya surat a quo tersebut secara prosedural telah

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, baik PP No. 10

tahun 1961 tentang Peraturan Pendaftaran Tanah maupun PMPA No. 2 tahun


1962 tentang penegasan konversi dan pendaftaran bekas hak-hak Indonesia

atas tanah ;

Bahwa dasar penilaian hak milik dari para Penggugat ke EH. Khuswara

adalah risalah lelang No. 22 tahun 1973, yang dikeluarkan oleh Kantor Lelang

Cirebon tanggal 8 Oktober 1973 (bukti T.T.5) ;

Bahwa dasar peralihan hak milik EH. Khuswara kepada turut Tergugat II

Intervensi adalah jual beli, dapat dibuktikan dengan Akta Jual Beli, yaitu :

- Akta Jual Beli No. 373/JB/PPAT/211/1989, tanggal 12 Agustus 1989 ;



- Akta Jual Beli No. 37/2/KDH/JB/IV/1995, tanggal 11 April 1995 (bukti T.T.6) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa

Sertipikat No. 161, 162, 163 dan 164 secara prosedural/formal dan secara

meterial substansial adalah tidak mengandung cacat hukum dan telah

dikeluarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara

Bandung telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 24/G/2004/PTUN.BDG.

tanggal 16 September 2004 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI LAIN-LAIN :

- Menolak semua eksepsi lain-lain Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruh-

nya ;


1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

2. Menyatakan batal :

- Sertipikat Hak Milik No. 161 Desa Eretan Kulon, Kecamatan

Kandanghaur, Kabupaten Indramayu, Propinsi Jawa Barat, tanggal 27

Januari 1979 atas nama Bi Tjasminah telah dibalik nama atas nama EH.

Khuswara, terakhir atas nama Sri Sadarharnani, gambar situasi No.

32/1979 tanggal 2 Pebruari 1979, luas 13.475 m2 ;

- Sertipikat Hak Milik No. 162 Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandang-

haur, Kabupaten Indramayu, Propinsi Jawa Barat, tanggal 27 Januari

1979 atas nama Sungeb Sarwad, telah dibalik nama atas nama EH.






1979 atas nama Bi Ratinah, telah dibalik nama atas nama EH. Khuswara,

terakhir atas nama Drs. Mochamad tanpa gambar situasi ;


haur, Kabuputen Indramayu, Propinsi Jawa Barat, tanggal 27 Januari

1979 atas nama Wari Sungeb, telah dibalik nama atas nama EH.

Khuswara, terakhir atas nama Sri Sadarharnani, gambar situasi No. 34/

1979 tanggal 2 Pebruari 1979, luas 22.700 m2 ;

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik-Sertipikat Hak

Milik tersebut diatas ;

4. Menguatkan penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No.

24/G/Pen/2004/PTUN.Bdg. tanggal 6 April 2004 tentang penundaan

pelaksanaan keputusan Tergugat berupa :



1979 atas nama Bi Tjasminah, telah dibalik nama atas nama EH.





1979 atas nama Sungeb Sarwad, telah dibalik nama atas nama EH.





1979 atas nama Bi Ratinah, telah dibalik nama atas nama EH. Khuswara,

terakhir atas nama Drs. Mochamad tanpa gambar situasi ;


haur, Kabuputen Indramayu, Propinsi Jawa Barat, tanggal 27 Januari

1979 atas nama Wari Sungeb, telah dibalik nama atas nama EH.

Khuswara, terakhir atas nama Sri Sadarharnani, gambar situasi No. 34/

1979 tanggal 2 Pebruari 1979, luas 22.700 m2 ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.

339.000,- (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat


dan Tergugat II Intervensi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut

telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan

putusan No. 27/B/2005/PT.TUN.JKT. tanggal 3 Mei 2005 yang amarnya

berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II

Intervensi/Pembanding ;

- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No.

24/G/2004/PTUN.BDG. tanggal 16 September 2004 yang dimohonkan

banding ;

Dan dengan :

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/

Pembanding ;


- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima ;

- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam

kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada

para Penggugat/para Terbanding pada tanggal 29 Juni 2005 kemudian

terhadapnya oleh para Penggugat/paraTerbanding dengan perantaraan

kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Juli 2005 diajukan

permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 11 Juli 2005 sebagaimana

ternyata dari akta permohonan kasasi No. 34/K/2005/PTUN-BDG. jo. No.

24/G/2004/PTUN-BDG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha

Negara Bandung, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang

memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha

Negara tersebut pada tanggal 19 Juli 2005 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi /para

Pembanding yang pada tanggal 25 Juli 2005 telah diberitahu tentang memori

kasasi dari para Penggugat/para Terbanding diajukan jawaban memori kasasi

yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung

masing-masing untuk Tergugat pada tanggal 11 Agustus 2005 dan untuk


Tergugat II Intervensi pada tanggal 1 Agustus 2005 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-

alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan

dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-

undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat

diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon

Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya

ialah :

1. Bahwa Majelis Hakim tingkat banding dalam pertimbangan hukumnya in

casu perkara No. 24/G/2004/PTUN.BDG. tanggal 16 September 2004 yang

pada pokoknya telah melampaui batas waktu 90 (sembilan puluh) hari

sebagaimana pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 sebagaimana

yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 9 tahun 2004.

Bahwa Judex Factie yang dipergunakan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding

jelas sangat keliru, karena surat gugatan para Pemohon Kasasi/para

Penggugat dan Hakim tingkat pertama berpedoman sebagaimana

mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. MA/KUMDIL/213/VII/

K/1991, tanggal 9 Juli 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa

ketentuan dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Usaha Negara perihal tenggang waktu pada angka 3 disebutkan “bagi

mereka yang tidak dituju oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara tetapi

yang merasa kepentingan dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana

dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 dihitung secara

kasuistis, sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan

tersebut”. Dengan demikian dalam mengajukan dan merasa kepentingan

dirugikan tenggang waktu menurut pasal 55 tersebut tidak dapat diterapkan,

karena para Pemohon Kasasi/para Penggugat mengetahui secara yuridis

terbitnya Sertipikat Hak Milik-Sertipikat Hak Milik a quo pada saat

persidangan tanggal 26 Januari 2004 di Pengadilan Negeri Indramayu pada

saat memeriksa bukti-bukti dibawah register No. 31/Pdt.G/2003/PN.IND.

Dengan alasan hukum di atas Judex Factie Majelis Hakim Banding tidak

berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. MA/KUMDIL/213/

VII/1991, tanggal 9 Juli 1991 tentang petunjuk pelaksanaan dimaksud ;

2. Bahwa selanjutnya para Pemohon Kasasi/para Penggugat sangat


berkeberatan atas putusan No. 27/B/2005/PT.TUN.JKT. tanggal 3 Mei 2005,

karena Judex Factie yang dilakukan oleh Majelis Hakim tingkat banding tidak

sempurna, terbukti dari pertimbangan hukum maupun amar putusan tidak

sedikitpun membahas masalah Penetapan Penundaan No. 24/G/Pen/2004/

PTUN.BDG. tanggal 6 April 2004 tentang pelaksanaan Surat Keputusan

obyek sengketa a quo sampai dengan adanya putusan pengadilan yang

mempunyai kekuatan hukum tetap.

Apabila dicermati, diamati tidak tuntasnya permasalahan hukum yang

dilakukan Majelis Hakim banding dalam mengadili perkara ini jelas-jelas

kelalaian dan kekeliruan ;

3. Bahwa maka putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.

27/B/PT.TUN.JKT. tanggal 3 Mei 2005, berdasar alasan yang dikemukakan

pada memori kasasi diatas di dapat fakta adanya kelalaian Majelis tingkat

banding dalam menerapkan hukum sehingga Mahkamah Agung RI dapat

membatalkan putusan banding, sebagaimana yang dimaksud pada pasal 30

ayat (1) huruf (c) Undang-Undang No. 5 tahun 2004 tentang perubahan atas

Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung

berpendapat :

Mengenai alasan-alasan ke- 1 s/d ke- 3 :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan

Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak salah menerapkan hukum, lagi

pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat

penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat

dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena

pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak

dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran

hukum yang berlaku sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30

Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan

ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah

Agung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata

bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara ini

tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan


kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : Haji Dasman Bin Sungeb,

dkk. tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon

Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara

dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 14 tahun 1985

sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 5

tahun 2004, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah

diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 9 tahun 2004 dan peraturan

perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : HAJI

DASMAN BIN SUNGEB, bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari : 1.

HAJI MUSTAQIM alias RASWAD BIN SUNGEB, 2. NY. TAMIN AH BINTI

SUNGEB, 3. NY. TASMINAH BINTI SUNGEB, 4. NY. RATINAH BINTI

SUNGEB tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar

biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu

rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah

Agung pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2006 oleh Prof. DR. Paulus E.

Lotulung, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

sebagai Ketua Majelis, Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH. dan Titi Nurmala

Siagian, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta

Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Matheus Samiaji, SH., MH.

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim – Hakim Anggota : K e t u a :

ttd. ttd.

Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH. Pr of. DR. Paulus E. Lotulung, SH.

ttd.

Titi Nurmala Siagian, SH., MH.


Biaya – Biaya : Panitera Pengganti :

1. M e t e r a i ……………. Rp. 6.000,- ttd.

2. R e d a k s i …………… Rp. 1.000,- Matheus Samiaji, SH., MH.

3. Administrasi ……………Rp. 493.000,-

Jumlah = Rp. 500.000,-

===========

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

NIP. 220000754

465-k-tun-2005 sengketa waris tanah, tanah adat, sertifikat hak milik atas tanah

Documents