120257$+81 7(17$1* - jdih.kkp.go.id

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN

TENTANG

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBASDAN

PELABUHAN BEBAS BATAM, BINTAN, DAN KARIMUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (6)

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan

Bebas, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana

Induk Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan

Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan

Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2021 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6653);

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA INDUK

PENGEMBANGAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN

PELABUHAN BEBAS BATAM, BINTAN, DAN KARIMUN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang

selanjutnya disingkat KPBPB adalah suatu kawasan yang

berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik

Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga

bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan

nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai.

2. Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun yang selanjutnya

disebut Kawasan BBK mencakup wilayah administrasi

Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun,

dan Kota Tanjungpinang baik yang merupakan KPBPB

maupun nonKPBPB.

3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan

koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan

kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di

bidang perekonomian.

4. Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan

Bebas Batam, Bintan, dan Karimun yang selanjutnya

disebut Dewan Kawasan adalah dewan yang dibentuk

untuk menetapkan kebijakan umum, membina,

mengawasi, dan mengoordinasikan kegiatan Badan

Pengusahaan KPBPB di Batam, KPBPB di Bintan, KPBPB

di Karimun dan diketuai oleh Menteri.

5. Badan Pengusahaan KPBPB di Batam, KPBPB di Bintan,

dan KPBPB di Karimun yang selanjutnya disebut Badan

- 3 -

Pengusahaan adalah badan yang dibentuk untuk

melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan

pembangunan KPBPB Batam, KPBPB Bintan, dan KPBPB

Karimun.

6. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik lndonesia

yang memegang kekuasaan pemerintahan negara

Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan

menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

7. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.

8. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan

usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada

bidang tertentu.

Pasal 2

(1) Dalam rangka pengembangan dan peningkatan daya

saing KPBPB Batam, KPBPB Bintan, dan KPBPB Karimun

dilakukan percepatan pembangunan melalui

pengintegrasian pengembangan dan pengelolaan

Kawasan BBK.

(2) Pengintegrasian pengembangan dan pengelolaan

Kawasan BBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mengacu pada Rencana Induk Pengembangan KPBPB

Batam, Bintan, dan Karimun yang selanjutnya disebut

Rencana Induk.

Pasal 3

Rencana Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)

- 4 -

merupakan arahan kebijakan strategis dalam pengelolaan,

pengembangan dan pembangunanKPBPB Batam, Bintan, dan

Karimun dan berfungsi sebagai acuan bagi:

a. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai

kewenangannya untuk menyusun rencana tata ruang di

Kawasan BBK;

b. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk

menetapkan kebijakan pengembangan Kawasan BBK

yang dituangkan dalam dokumen perencanaan

pembangunan;

c. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Badan

Pengusahaan sesuai kewenangannya untuk mengelola,

mengembangkan, dan membangun Kawasan BBK; dan

d. Pelaku Usaha untuk melakukan investasi, usaha

dan/atau kegiatan di Kawasan BBK sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1) Rencana Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (2) memuat:

a. Pendahuluan;

b. Kebijakan Pembangunan Kawasan BBK;

c. Kondisi Geografi Wilayah, Ekonomi, dan Konektivitas

Kawasan BBK;

d. Strategi Utama (Grand Strategy) Pengembangan

Kawasan BBK;

e. Rencana Pengembangan Kawasan BBK; dan

f. Tata Kelola dan Kelembagaan Kawasan BBK.

Catatan 120721:

Akan disesuaikan dengan lampiran

- 5 -

(2) Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 5

(1) Rencana Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

disusun untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun

dan dapat ditinjau kembali secara berkala setiap 5 (lima)

tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan

pembangunan nasional.

(2) Dalam hal hasil peninjauan kembali terhadap Rencana

Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu

ditindaklanjuti dengan revisi Rencana Induk, revisi

dimaksud dapat diubah oleh Dewan Kawasan

berdasarkan persetujuan Presiden dan ditetapkan diatur

dengan PeraturanDewan KawasanMenteri.

Sepakat 120721

(3) Dalam hal kebijakan nasional yang bersifat strategis

belum termuat dalam Rencana Induk, Ketua Dewan

Kawasan dapat memberikan rekomendasi kesesuaian

kegiatan pembangunan sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(4) Revisi Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Presiden ini.

Pasal 6

(1) Untuk melaksanakan Rencana Induk, Badan

Pengusahaan menyusun rencana rinci pembangunan

- 6 -

(development plan).

(2) Rencana rinci pembangunan (development plan)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara

terintegrasi dengan rencana tata ruang.


sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai

pendetilan Rencana Induk pada tingkat ketelitian peta

paling kecil skala 1:5.000 di kawasan tertentu yang

diprioritaskan dan bersifat strategis di Kawasan BBK

KPBPB.

(4) Rencana rinci pembangunan (development plan) di

kawasan tertentu yang diprioritaskan dan bersifat

strategis di Kawasan BBK sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) ditetapkan oleh Menteri selaku ketua Dewan

Kawasan BBK.


sebagaimana dimaksud pada ayat (2) (4) menjadi acuan

bagi Badan Pengusahaan untuk menerbitkan

persetujuan lokasi usaha dan/atau kegiatan

pemanfaatan ruang dalam rangka penerbitan Kesesuaian

Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

(6) Kriteria dan kawasan tertentu yang diprioritaskan dan

bersifat strategis di Kawasan BBK sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Rencana Induk

yang menjadi lampiran dan merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 7

Ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan

perundang-undangan terkait percepatan pelaksanaan proyek

strategis nasional berlaku pula bagi pelaksanaan

- 7 -

program/proyek prioritas sebagaimana tercantum dalam

Rencana Induk.

Pasal 8

(1) Dewan Kawasan melakukan monitoring dan evaluasi atas

pelaksanaan Peraturan Presiden ini dengan

memperhatikan perkembangan dan peningkatan

ekosistem investasi serta kegiatan berusaha di KPBPB

Batam, Bintan, dan Karimun.

(2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) termasuk juga penyelesaian

permasalahan hambatan (debottlenecking) dalam

pengelolaan, pengembangan dan pembangunan di

Kawasan BBK.

(3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh Menteri selaku

Ketua Dewan Kawasan kepada Presiden paling sedikit 1

(satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu

apabila diperlukan.

Pasal 9

Segala pendanaan yang timbul dalam pelaksanaan Peraturan

Presiden ini dibebankan pada:

a. anggaran pendapatan dan belanja negara;

b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;

c. kerja sama Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah

Daerah dengan badan usaha; dan/atau

d. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat

sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

- 8 -

Catatan 240621:

Dirumuskan kembali untuk disesuaikan dengan RKP dan

kemampuan keuangan negara.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, dalam hal

rencana induk belum diintegrasikan dengan rencana tata

ruang:

Alternatif 120721:

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, dalam hal

rencana induk belum menjadi acuan dalam penyusunan

rencana tata ruang

1. persetujuan program atau kegiatan pemanfaatan ruang

yang telah diterbitkan dinyatakan tetap berlaku sampai

dengan berakhirnya jangka waktu kegiatan pemanfaatan

ruang; dan

2. permohonan persetujuan program atau kegiatan

pemanfaatan ruang yang telah diajukan sebelum

terbitnya Peraturan Presiden ini namun belum

diterbitkan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang,

dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan

Presiden ini.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua

ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur

mengenai Kawasan BBK tetap berlaku sepanjang tidak

bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

Pasal 12

- 9 -

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundanganPeraturan Presiden ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal

- 10 -

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN KAWASAN

PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN

BEBAS BATAM, BINTAN, DAN KARIMUN

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN

KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS

BATAM, BINTAN, DAN KARIMUN

i

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .................................................................................. i

DAFTAR TABEL ............................................................................ iv

DAFTAR GAMBAR ........................................................................ v

BAB I. PENDAHULUAN..................................................................I.1

I.1 Latar Belakang .......................................................................... I.1

I.2 Tujuan dan Sasaran .................................................................. I.2

I.3 Ruang Lingkup dan Dimensi Waktu Perencanaan...................... I.2

I.4 Metodologi ................................................................................. I.4

I.4.1 Metode Pengumpulan Data ............................................. I.4

I.4.2 Metode Analisis ............................................................... I.5

I.5 Sistematika Laporan .................................................................. I.5

II. GAMBARAN UMUM KAWASAN BBK .......................................II.1

II.1 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KAWASAN BBK............................ II.1

II.2 KONDISI GEOGRAFI WILAYAH, EKONOMI, DAN KONEKTIVITAS

KAWASAN BBK.......................................................................... II.4

II.2.1 Posisi Geostrategis Kawasan BBK.................................... II.4

II.2.2 Potensi Kemaritiman Kawasan BBK ............................... II.5

II.2.3 Kondisi Fisik, Sumber Daya Alam dan Lingkungan ......... II.7

II.2.4 Kondisi Kependudukan, Tenaga Kerja dan Sosial

Budaya ........................................................................... II.9

II.2.5 Postur Ekonomi Kawasan BBK........................................ II.11

II.3 Kondisi Konektivitas dan Sistem Logistik Kawasan BBK ............ II.17

II.3.1 Sistem Transportasi Darat............................................... II.18

II.3.2 Sistem Transportasi Laut ................................................ II.18

II.3.3 Sistem Transportasi Udara.............................................. II.19

II.3.4 Kegiatan Transhipment, Sistem Logistik dan Distribusi

Aliran Barang.................................................................. II.19

II.4 Prasarana, Sarana, dan Utilitas Kawasan BBK .......................... II.20

II.4.1 Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum ................................ II.20

II.4.2 Orientasi, Tata Letak, dan Arsitektur Bangunan ............... II.21

II.4.3 Ruang Terbuka Aktif Dan Pasif ......................................... II.21

II.4.4 Ketersediaan Sumber Air Baku dan Daerah Tangkapan

Air (DTA) ......................................................................... II.22

II.4.5 Sistem Pengelolaan Air Bersih........................................... II.23

II.4.6 Sistem Pengelolaan Limbah Cair ....................................... II.23

II.4.7 Sistem Pengelolaan Limbah Padat dan Persampahan ........ II.24

II.4.8 Sistem Jaringan Drainase dan Pengendalian Banjir .......... II.25

II.4.9 Sistem Kelistrikan dan Energi........................................... II.26

II.4.10 Sistem Jaringan Telekomunikasi .................................... II.27

III. STRATEGI UTAMA (GRAND STRATEGY) PENGEMBANGAN

KAWASAN BBK .....................................................................III.1

ii

III.1 Analisis SWOT Kawasan BBK ...................................................... I.1

III.2 Visi Pembangunan Kawasan BBK Tahun 2021-2045 ................. III.4

III.3 Skenario Arah Pengembangan dan Pengintegrasian Kawasan

BBK........................................................................................... III.5

III.4 Strategi Pencapaian Target Pertumbuhan Ekonomi.................... III.14

III.4.1 Kebutuhan Ruang (Spatial Plan) untuk Pengembangan

Kawasan BBK ................................................................. III.16

III.4.2 Pengembangan Industri Unggulan Kawasan BBK ............ III.18

III.4.3 Pengembangan Sistem Logistik dan Transportasi ............ III.20

III.4.4 Pengembangan Pariwisata ............................................... III.22

III.4.5 Pengembangan Prasarana, Sarana, dan Utilitas .............. III.23

III.4.6 Pengembangan SDM dan IPTEK Kawasan BBK ............... III.26

III.4.7 Pengembangan Wilayah Pertahanan dan Keamanan........ III.28

III.5 Sinergitas KPBPB dengan KEK................................................... III.29

III.6 Penguatan Kerjasama Ekonomi Sub Regional (KESR)

Kawasan BBK dengan Asia Pasifik ............................................. III.30

III.7 Strategi Persaingan Ekonomi dan Bisnis Sesama Kawasan

KPBPB di Luar Negeri ................................................................ III.30

III.8 Insentif dan Regulasi Pengembangan Kawasan BBK .................. III.31

IV. Rencana Pengembangan Kawasan BBK .................................IV.1

IV.1 Kawasan Batam......................................................................... IV.1

IV.1.1 Tema Utama Pengembangan Kawasan Batam ................. IV.1

IV.1.2 Rencana Pengembangan Kawasan Prioritas ..................... IV.1

IV.1.3 Rencana Penguatan Konektivitas dan Sistem Logistik ..... IV.25

IV.1.4 Rencana Pengembangan Prasarana, Sarana dan

Utilitas ............................................................................ IV.34

IV.1.5 Rencana Penataan Kawasan dan Tata Bangunan ............ IV.43

IV.1.6 Rencana Pengembangan SDM dan IPTEK ........................ IV.47

IV.1.7 Rencana Pengembangan Wilayah Pertahanan dan

Keamanan....................................................................... IV.49

IV.2 Kawasan Bintan dan Tanjungpinang ......................................... IV.52

IV.2.1 Tema Utama Pengembangan Bintan dan

Tanjungpinang ................................................................ IV.52

IV.2.2 Rencana Pengembangan Kawasan Prioritas ..................... IV.52

IV.2.3 Rencana Penguatan Konektivitas dan Sistem Logistik ..... IV.71


Utilitas ............................................................................ IV.77


IV.2.6 Rencana Pengembangan SDM dan IPTEK........................ IV.90


Keamanan....................................................................... IV.92

IV.3 Kawasan Karimun ..................................................................... IV.93

IV.3.1 Tema Utama Pengembangan Kawasan Karimun .............. IV.93

iii

IV.3.2 Rencana Pengembangan Kawasan Prioritas ...................... V.93

IV.3.3 Rencana Penguatan Konektivitas dan Sistem Logistik ...... IV.106


Utilitas ............................................................................ IV.111


IV.3.6 Rencana Pengembangan SDM dan IPTEK........................ IV.118


Keamanan....................................................................... IV.119

V. PROGRAM/PROYEK PRIORITAS DAN TATA KELOLA

KELEMBAGAAN KAWASAN BBK............................................V.1

V.1 Program/Proyek Prioritas............................................................. V.1

V.2 Tata Kelola dan Kelembagaan ...................................................... V.12

V.2.1 Arahan Pengembangan Kawasan Strategis ...................... V.12

V.2.2 Fasilitas dan Insentif Program/Proyek Prioritas ............... V.16

V.2.3 Kelembagaan KPBPB BBK ............................................... V.17

V.2.4 Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi ........................... V.18

iv

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Pemetaan SWOT Kawasan BBK ............................................ I.1

Tabel 3. 2 Matriks Strategi Berdasarkan Analisis SWOT Kawasan

BBK .................................................................................. III.4

Tabel 3. 3 Kebutuhan Ruang Kawasan BBK ....................................... III.18

Tabel 4. 1 Kuadran perhitungan LQ Kawasan Batam-Rempang-

Galang............................................................................... IV.1

Tabel 4. 2 Rencana Pengembangan Kawasan Prioritas Batam ............ IV.3

Tabel 4. 3 Aktivitas Bisnis di Masing-Masing Wilayah Batam ............. IV.5

Tabel 4. 4 Aktivitas Bisnis di Masing-Masing Wilayah Batam ............. IV.31

Tabel 4. 5 Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kawasan batam............ IV.36

Tabel 4. 6 Rencana Rehabilitasi dan Konservasi Daerah

Tangkapan Air di Kawasan Batam ..................................... IV.37

Tabel 4. 7 Proyeksi Kebutuhan Kapasitas Air (liter/detik) Kota

Batam ............................................................................... IV.38

Tabel 4. 8 Kebutuhan Stasiun Telepon Otomatis dan Agen

Pelayanan Gangunan Telepon di Kota Batam..................... IV.42

Tabel 4. 9 Analisis Tipologi Klassen Kawasan Bintan.......................... IV.51

Tabel 4. 10 Analisis Tipologi Klassen Kawasan Tanjungpinang ........... IV.51

Tabel 4. 11 Rencana Pengembangan Kawasan Bintan Inti

Industrial Estate (BIIE) ...................................................... IV.54

Tabel 4. 12 Klasterisasi Kegiatan Pariwisata Bintan dan

Tanjungpinang .................................................................. IV.64

Tabel 4. 13 Pengembangan Pesisir Trikora dan Desa Budaya Suku

Laut .................................................................................. IV.68

Tabel 4. 14 Layanan Pelabuhan Strategis di Bintan............................ IV.74

Tabel 4. 15 Kebutuhan Prasarana dan Sarana di Kabupaten

Bintan ............................................................................... IV.76

Tabel 4. 16 Kebutuhan Prasarana dan Sarana di Kota


Tabel 4. 17 Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik ..................... IV.83

Tabel 4. 18 Analisa Tipologi Klassen Kabupaten Karimun .................. IV.94

Tabel 4. 19 Rencana Pengembangan Core Business Kawasan

Karimun ............................................................................ IV.95

Tabel 4. 20 Arah Pengembangan Setiap Wilayah di Kawasan

Karimun ............................................................................ IV.96

Tabel 4. 21 Area Pengembangan Usulan KEK Pulau Asam ................. IV.107

Tabel 4. 22 Aktivitas Bisnis Logistik di Pelabuhan Wilayah

Karimun ............................................................................ IV.107

Tabel 4. 23 Pengembangan Sistem Jaringan Jalan di Kawasan

Karimun dan sekitarnya .................................................... IV.110

Tabel 4. 24 Kebutuhan Prasarana dan Sarana ................................... IV.111

Tabel 4. 25 Kebutuhan Daya Listrik Tahun 2045 ............................... IV.114

v

Tabel 4. 26 Kebutuhan Stasiun Telepon Otomatis dan Agen

Pelayanan Gangguan Telepon ............................................. V.115

Tabel 4. 27 Kebutuhan Jaringan Telekomunikasi untuk Kawasan

Industri ............................................................................. IV.115

Tabel 4. 28 Strategi dan Program Kegiatan dalam Kawasan

Konservasi Perairan........................................................... IV.116

Tabel 5. 1 Program/Proyek Prioritas di Kawasan Batam ..................... V.4

Tabel 5. 2 Program/Proyek Prioritas di Kawasan Bintan dan

Tanjungpinang .................................................................. V.6

Tabel 5. 3 Program/Proyek Prioritas di Kawasan Karimun ................. V.10

Tabel 5. 4 Program/Proyek Prioritas Dengan Cakupan Antar

Kawasan Batam, Bintan, Karimun..................................... V.11

Tabel 5. 5 Kawasan Strategis Pengembangan Kawasan BBK .............. V.13

Tabel 5. 6 Indikator Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Induk Pengembangan KPBPB BBK ...................... V.19

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan ............................ I.3

Gambar 1. 2 Kedudukan Rencana Induk Pengembangan Kawasan

BBK dengan Dokumen Perencanaan Lainnya .................... I.4

Gambar 2. 1 Posisi BBK dalam Koridor Pembangunan RPJMN

Indonesia Tahun 2020-2024.............................................. II.1

Gambar 2. 2 Major Project terkait Kawasan BBK dalam RPJMN

Indonesia Tahun 2020-2024.............................................. II.2

Gambar 2. 3 Sebaran Kawasan Ekonomi di Asia ................................ II.3

Gambar 2. 4 Lalu Lintas Kapal di sekitar Kawasan BBK (10

Februari 2020) .................................................................. II.4

Gambar 2. 5 Pelabuhan Pendukung Tol Laut Indonesia ..................... II.5

Gambar 2. 6 Proporsi Industri Kawasan BBK..................................... II.6

Gambar 2. 7 Peta Destinasi Wisata di Kawasan BBK.......................... II.6

Gambar 2. 8 Peta Fisiografis di Kawasan BBK.................................... II.7

Gambar 2. 9 Penutup Lahan Kawasan BBK Tahun 2020 ................... II.7

Gambar 2. 10 Peta Status Kawasan Hutan di Kawasan BBK .............. II.8

Gambar 2. 11 Peta Sebaran Ekosistem Mangrove di Kawasan BBK .... II.9

Gambar 2. 12 Piramida Penduduk di Kawasan BBK........................... II.10

Gambar 2. 13 Komposisi Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat

Pendidikan Kawasan BBK ................................................. II.10

Gambar 2. 14 Grafik Persentase Komposisi Suku di Masyarakat

BBK .................................................................................. II.10

Gambar 2. 15 Perkembangan Arus Penumpang Dan Barang di

Kawasan BBK.................................................................... II.11

vi

Gambar 2. 16 Pertumbuhan Ekonomi BBK, Kepulauan Riau, dan Nasional

.......................................................................................... I.12

Gambar 2. 17 Struktur Ekonomi Kawasan BBK ................................. II.12

Gambar 2. 18 Persebaran Kawasan Industri di Kawasan BBK............ II.13

Gambar 2. 19 Sebaran Kegiatan Perdangan dan Jasa di Kawasan

BBK .................................................................................. II.14

Gambar 2. 20 Peta Destinasi Pariwisata Nasional Batam-Bintan........ II.15

Gambar 2. 21 Peta Sebaran Izin Usaha Pertambangan di Kawasan

BBK .................................................................................. II.16

Gambar 2. 22 Daerah Potensi Penangkapan Ikan............................... II.16

Gambar 2. 23 Nilai Produksi Sektor Perikanan di Provinsi

Kepulauan Riau 2018 ........................................................ II.17

Gambar 2. 24 Realisasi Investasi Kawasan BBK................................. II.17

Gambar 2. 25 Konektivitas dan Sistem Transportasi Kawasan BBK ... II.18

Gambar 2. 26 Distribusi Aliran Pergerakan Barang di Kawasan

BBK .................................................................................. II.20

Gambar 2. 27 Jumlah Fasilitas Umum dan Sosial di Kawasan BBK ... II.20

Gambar 2. 28 Kondisi Orientasi, Tata Letak, dan Arsitektur

Bangunan di Kawasan BBK .............................................. II.21

Gambar 2. 29 Peta Sebaran Sumber Air Baku di Kawasan BBK ......... II.22

Gambar 2. 30 Peta Sebaran Saluran Penyediaan Air Minum

(SPAM) di Kawasan BBK .................................................... II.23

Gambar 2. 31 Peta Sebaran Lokasi IPLT dan IPAL di Kawasan BBK ... II.24

Gambar 2. 32 Kondisi TPA di Kawasan BBK ...................................... II.24

Gambar 2. 33 Persebaran TPA di Kawasan BBK................................. II.25

Gambar 2. 34 Peta Sebaran Pembangkit Listrik di Kawasan BBK....... II.26

Gambar 2. 35 Peta Jaringan Serat Optik di Kawasan BBK ................. II.27

Gambar 3. 1 Tren Pertumbuhan Ekonomi dan Proyeksi

Pertumbuhan Ekonomi...................................................... III.6

Gambar 3. 2 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kawasan BBK 2021-

2045.................................................................................. III.6

Gambar 3. 3 Proyeksi ICOR Kawasan BBK 2021-2045 ....................... III.7

Gambar 3. 4 Kebutuhan Investasi Kawasan BBK 2021-2045 ............. III.8

Gambar 3. 5 Rata-Rata Kebutuhan Investasi Tahunan Kawasan

BBK 2021-2045................................................................. III.9

Gambar 3. 6 Proyeksi Ekspor Kawasan BBK 2021-2045 (kiri)

Proyeksi Impor Kawasan BBK 2021-2045 (kanan) ............. III.10

Gambar 3. 7 Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Kawasan BBK

2020-2045......................................................................... III.10

Gambar 3. 8 Pertumbuhan Lapangan Kerja Kawasan BBK 2021-

2045.................................................................................. III.11

vii

Gambar 3. 9 Proyeksi Pertumbuhan Penumpang Kawasan BBK

2021-2045 (kiri) Proyeksi Penumpang Pelabuhan dan

Bandar Udara Kawasan BBK 2021-2045 (kanan) ................. I.11

Gambar 3. 10 Alur Pelayaran Eksisting dan Rencana Alur Indikatif

di Kawasan BBK................................................................ III.12

Gambar 3. 11 Klaster Pengembangan Industri Kawasan BBK............. III.13

Gambar 3. 12 Aktivitas Industri Tahap Pertama................................. III.13

Gambar 3. 13 Aktivitas Industri Tahap Akhir ..................................... III.14

Gambar 3. 14 Target Pengembangan Kawasan BBK ........................... III.15

Gambar 3. 15 Alur Pikir Model Perkembangan Ruang Kawasan

BBK .................................................................................. III.16

Gambar 3. 16 Hasil Model Penggunaan Lahan Kawasan BBK

Tahun 2045....................................................................... III.17

Gambar 3. 17 Strategi Pentahapan (Staging) Pengembangan Core

Bussiness .......................................................................... III.19

Gambar 3. 18 Strategi Pentahapan (Staging) Pengembangan

Industri ............................................................................. III.20

Gambar 3. 19 Strategi Pentahapan (Staging) Sektor Transportasi ....... III.21

Gambar 3. 20 Strategi Pentahapan (Staging) Sektor Logistik .............. III.21

Gambar 3. 21 Strategi Pentahapan (Staging) Transformasi

Pariwisata ......................................................................... III.22

Gambar 3. 22 Klasterisasi Tema Pariwisata BBK................................ III.23

Gambar 3. 23 Strategi Pentahapan (Staging) Pengembangan Air

Bersih dan Limbah Cair..................................................... III.23


Persampahan dan Drainase............................................... III.24


Listrik, Energi, dan Telekomunikasi................................... III.25


Sarana Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan dan Niaga,

dan Peribadatan ................................................................ III.26

Gambar 3. 27 Pemetaan Strategi Dasar dan Strategi Inovatif Pengembangan

SDM dan IPTEK Kawasan BBK.................. III.27

Gambar 3. 28 Strategi Pentahapan (Staging) Transformasi SDM

dan IPTEK ......................................................................... III.28


Wilayah Pertahanan dan Keamanan .................................. III.29

Gambar 3. 30 Proyeksi Ekspor Kawasan BBK Berdasarkan Negara

Tujuan Ekspor .................................................................. III.30

Gambar 4. 1 Peta Persebaran Core Business di Kawasan Batam- Rempang

Galang ............................................................... IV.2

Gambar 4. 2 Rencana Pengembangan Core Business di Kawasan

Batam ............................................................................... IV.2

viii

Gambar 4. 3 Presentasi Aktivitas Bisnis menggunakan E-

Commerce (kiri) dan Proyeksi Pertumbuhan E-commerce

(kanan) ............................................................................... V.4

Gambar 4. 4 Rencana Pengembangan Industri Hub Logistik .............. IV.6

Gambar 4. 5 MRO Market Forecast 2018-2028 .................................. IV.7

Gambar 4. 6 Aktivitas Bisnis pada Industri Jasa Reparasi dan

Pemasangan Mesin ............................................................ IV.7

Gambar 4. 7 Rencana Pengembangan Industri Kedirgantaraan .......... IV.8

Gambar 4. 8 Rencana Pengembangan Industri Light and Valuable ..... IV.10

Gambar 4. 9 Rencana Pengembangan Industri Digitial and Kreatif..... IV.11

Gambar 4. 10 Pentahapan Pengembangan Industri Galangan

Kapal................................................................................. IV.13

Gambar 4. 11 Rencana Pengembangan Industri Lainnya.................... IV.15

Gambar 4. 12 Rencana Pengembangan UMKM pendukung Core

Business ........................................................................... IV.16

Gambar 4. 13 Ilustrasi rencana CBD Batam Centre ........................... IV.17

Gambar 4. 14 Rencana pengembangan Kawasan International

Trade and Finance Center .................................................. IV.18

Gambar 4. 15 Pentahapan Integrated Health tourism .......................... IV.19

Gambar 4. 16 Siteplan KEK Batam Aero Technic ................................

IV.21 Gambar 4. 17 Masterplan KEK NDP...................................................

IV.22

Gambar 4. 18 Masterplan Usulan KEK Kesehatan Internasional

Sekupang .......................................................................... IV.23

Gambar 4. 19 Model Bisnis Transport ................................................ IV.26

Gambar 4. 20 Port City Hub Batu Pelabuhan Ampar........................... IV.27

Gambar 4. 21 Aliran Barang Port City Logistics Batu Ampar ............... IV.27

Gambar 4. 22 Hub Logistik Internasional Tanjung Sauh .................... IV.28

Gambar 4. 23 Aliran Barang International Hub Logistik Tanjung

Sauh ................................................................................. IV.28

Gambar 4. 24 Supply Base Logistics Kabil .......................................... IV.29

Gambar 4. 25 Aliran Barang Pelabuhan Kabil .................................... IV.29

Gambar 4. 26 Aerocity Hang Nadim ................................................... IV.30

Gambar 4. 27 Aliran Bisnis Aerocity Hang Nadim............................... IV.30

Gambar 4. 28 Letak Pelabuhan Strategis di Batam ............................ IV.32

Gambar 4. 29 Distribusi Aliran Pergerakan Barang di Batam............. IV.33

Gambar 4. 30 Trase Rencana Jembatan Batam – Bintan.................... IV.34

Gambar 4. 31 Upaya Konservasi Vegetatif di Kota Batam ................... IV.36

Gambar 4. 32 Rencana Pengembangan Sumber Air Baku di Kota

Batam ............................................................................... IV.38

Gambar 4. 33 Peta Waduk Eksisting di Kota Batam ........................... IV.39

Gambar 4. 34 Aksonometri Tipologi Central Business District............ IV.44

ix

Gambar 4. 35 Median Jalan dengan Sistem Bioswale Ketika Tidak

Ada Air (kiri) Median Jalan dengan Sistem Bioswale

Ketika Ada (kanan) ............................................................. V.46

Gambar 4. 36 Tata Letak Tanaman dengan Ritme yang Konsisten ..... IV.47

Gambar 4. 37 Core Business di Kawasan Bintan dan


Gambar 4. 38 Rencana Pengembangan Core Business di Kawasan

Bintan dan Tanjungpinang ................................................ IV.54

Gambar 4. 39 Siteplan Pusat Perawatan Pesawat (a) dan Pusat

Logistik (b) dalam Pengembangan Kawasan Industri

MRO di Kawasan Bintan.................................................... IV.55

Gambar 4. 40 Rencana Pengembangan Industri MRO di Kawasan

Bintan ............................................................................... IV.56

Gambar 4. 41 Rencana Peningkatan Nilai Tambah Bauksit KEK

Galang Batang................................................................... IV.56

Gambar 4. 42 Rencana Pengembangan Industri Alumina ................... IV.57

Gambar 4. 43 Industri Pengolahan Makanan Halal dan Kawasan

Bintan Inti Halal Hub ........................................................ IV.58

Gambar 4. 44 Rencana Pengembangan Industri Pengolahan

Makanan ........................................................................... IV.58

Gambar 4. 45 Rencana Pengembangan Industri Kosmetik dan

Herbal Kimia Halal ............................................................ IV.59

Gambar 4. 46 Rencana Pengembangan Industri Perikanan ................ IV.60

Gambar 4. 47 Rencana Pengembangan Industri Pertahanan

Maritim ............................................................................. IV.61

Gambar 4. 48 Rencana Pengembangan Industri Olahraga.................. IV.62

Gambar 4. 49 Tema Pariwisata Bintan-Tanjungpinang....................... IV.64

Gambar 4. 50 Integrasi Pariwisata Bintan dan Tanjungpinang ........... IV.64

Gambar 4. 51 Rencana Kepri Bay dan Infrastruktur Kawasan

Lagoi Tahap 2 .................................................................... IV.66

Gambar 4. 52 Pengembangan wisata di Kawasan Lagoi...................... IV.67

Gambar 4. 53 Ekowisata Mangrove Terintegrasi di Pulau Bintan........ IV.68

Gambar 4. 54 Pengembangan Ekowisata Gunung Bintan................... IV.68

Gambar 4. 55 Pengembangan Pulau-Pulau Timur Bintan................... IV.69

Gambar 4. 56 Objek Heritage dan Budaya Melayu Tanjungpinang ..... IV.70

Gambar 4. 57 Objek Heritage dan Budaya Tiongkok


Gambar 4. 58 Model Bisnis Transport Hub ........................................ IV.72

Gambar 4. 59 Model Bisnis Supply Base untuk Teluk Sasah dan

Bandar Seri Udana ............................................................ IV.72

Gambar 4. 60 Aliran Barang di Supply Base di Teluk Sasah dan

Seri Udana ........................................................................ IV.73

Gambar 4. 61 Internationl Logistics Hub Sei Kolak Kijang.................. IV.73

x

Gambar 4. 62 Aliran Barang International Hub Logistik Sei Kolak Kijang

.......................................................................................... V.74

Gambar 4. 63 Letak Pelabuhan Strategis di Bintan ............................ IV.74

Gambar 4. 64 Distribusi Aliran Pergerakan Barang di Bintan-

Tanjung Pinang ................................................................. IV.75

Gambar 4. 65 Distribusi Kawasan Hutan di Pulau Bintan.................. IV.79

Gambar 4. 66 Alokasi Potensi Area DTA dan DRA di Pulau Bintan ..... IV.79

Gambar 4. 67 Konsep ITWM dalam Manajemen Air di Pulau Bintan... IV.80

Gambar 4. 68 Kerangka Revitalisasi dan Optimasi Reservoir di

Pulau Bintan ..................................................................... IV.80

Gambar 4. 69 Sebaran Rencana Pengembangan Air Baku Pulau

Bintan ............................................................................... IV.81

Gambar 4. 70 Wilayah Jangkauan BTS Kawasan Bintan dan Tanjungpinang

.................................................................. IV.85

Gambar 4. 71 Rencana Konservasi Mangrove di Bintan...................... IV.86

Gambar 4. 72 Aksonometri Tipologi Central Bussiness District .......... IV.87

Gambar 4. 73 Tipologi Kawasan Industri Memperkuat Sistem

Pejalan Kaki dengan Transit Tranportasi Umum dan

Ruang Terbuka Publik ....................................................... IV.88

Gambar 4. 74 Aksonometri Tipologi Wisata Pantai ............................. IV.88

Gambar 4. 75 Kelengkapan Amenitas Pada Ruang Pejalan Kaki di

Area Pertokoan .................................................................. IV.89

Gambar 4. 76 Strategi Desain yang Dapat Diterapkan Pada

Kawasan Ekowisata Mangrove ........................................... IV.89

Gambar 4. 77 Aksonometri Tipologi Reklamasi Kawasan Paska

Tambang ........................................................................... IV.90

Gambar 4. 78 Tata Letak Tanaman Dengan Ritme Yang Konsisten..... IV.90

Gambar 4. 79 Tema Pengembangan Kawasan Karimun...................... IV.95

Gambar 4. 80 Value Chain Industri Galangan Kapal .......................... IV.97

Gambar 4. 81 Rencana Pengembangan Industri Galangan Kapal ....... IV.97

Gambar 4. 82 Tingkat Pertumbuhan Industri Pendukung Migas

Indonesia, ASEAN, dan Global ........................................... IV.98

Gambar 4. 83 Rantai nilai (Value Chain) Industri Pedukung Migas .... IV.99

Gambar 4. 84 Rencana Pengembangan Industri Oil Tanking .............. IV.99

Gambar 4. 85 Grafik Produksi Buah-buahan Karimun Tahun 2019

(dalam Ton) ....................................................................... IV.100

Gambar 4. 86 Value Chain Pohon Kelapa........................................... IV.101

Gambar 4. 87 Value Chain Pohon Sagu ............................................. IV.101

Gambar 4. 88 Value Chain Pohon Karet ............................................. IV.101

Gambar 4. 89 Value Chain Kelapa Sawit ............................................ IV.102

Gambar 4. 90 Strategi Pentahapan Industri Agritech ......................... IV.102

Gambar 4. 91 Peta Lokasi Penambangan Timah Pulau Kundur .......... IV.103

Gambar 4. 92 Bagan Proses Penambangan Timah.............................. IV.104

xi

Gambar 4. 93 Peta Rencana Pengembangan Usulan KEK Pulau

Asam .................................................................................. V.106

Gambar 4. 94 Skema Model Bisnis Transport Hub Karimun .............. IV.108

Gambar 4. 95 Supply Base Logistics Parit Rempak dan Malarko ........ IV.108

Gambar 4. 96 Aliran Barang di Pelabuhan Parit Rempak dan

Malarko............................................................................. IV.109

Gambar 4. 97 Bandara Haji Raja Abdullah......................................... IV.111

Gambar 4. 98 Alokasi Potensi Area DTA dan DRA di Pulau

Karimun ............................................................................ IV.112

Gambar 4. 99 Konsep Quadruple Helix Collaboration......................... IV.115

Gambar 4. 100 Rencana Konservasi Mangrove di Kabupaten

Karimun ............................................................................ IV.117

Gambar 4. 101 Ilustrasi Arahan Penataan Pelabuhan

Penyebrangan.................................................................... IV.118

Gambar 4. 102 Ilustrasi Arahan Penataan Ruang Jalan dengan

Green Buffer yang Lebih Lebar dari Jalur Pejalan Kaki ...... IV.119

Gambar 5. 1 Rencana Pengembangan Kawasan BBK ......................... V.1

Gambar 5. 2 Lokasi Program/Proyek Kawasan BBK........................... V.2

Gambar 5. 3 Prioritisasi Program/Proyek dalam Rencana Induk

Pengembangan KPBPB BBK .............................................. V.3

Gambar 5. 5 Kriteria Prioritisasi Program/Proyek dalam Rencana

Induk Pengembangan KPBPB BBK .................................... V.3

Gambar 5. 6 Kawasan Strategis Kawasan BBK................................... V.16

I.1

I. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun (KPBPB BBK) secara geostrategis merupakan suatu kawasan yang berada di Selat Malaka sebagai jalur logistik dan perdagangan internasional sekaligus jalur utama untuk masuknya investasi, barang, dan jasa serta pusat pertumbuhan dan penyaluran barang ke berbagai wilayah di Indonesia. Selain itu, pada masa yang akan dating Kawasan BBK ini juga diharapkan dapat menjadi pusat pengembangan industri yang high and valueable technology dengan penciptaan nilai tambah tinggi. Hal inilah yang membuat Kawasan BBK dinilai sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang strategis dan menjanjikan dalam rangka mendorong percepatan pertumbuhan perekonomian regional maupun nasional.

Pada rentang tahun 1991-1997, Kawasan BBK khususnya Batam, memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, yaitu rata-rata mencapai 17%. Namun dengan adanya perubahan kebijakan, seperti UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan PP Nomor 46 Tahun 2007 tentang KPBPB Batam menyebabkan tingkat pertumbuhan ekonomi Kawasan BBK mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Pada tahun 2011- 2015, pertumbuhan ekonomi Kawasan BBK bahkan berada lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Riau. Adapun pada tahun 2017 mengalami pertumbuhan hanya sekitar 3,87%, lebih tinggi dibandingkan Kepulauan Riau sebesar 1,98%. Namun di tahun 2018-2019 mengalami penurunan kembali.

Beberapa kendala yang dihadapi di Kawasan BBK yaitu diantaranya belum adanya terbentuknya model pengembangan bisnis yang andal dan belum kokohnya rantai pasok yang terintegrasi, tumpang tindih regulasi dan kepentingan antar pemangku kepentingan, simpul transportasi, konektivitas, dan sistem logistik yang belum optimal dan kurang bersaing, serta hambatan lainnya dalam bidang mekanisme perizinan dan kepabeanan. Hal tersebut mengakibatkan pertumbuhan ekonomi di Kawasan BBK tidak pernah kembali pada angka pertumbuhan 17% tersebut.

Atas dasar pertimbangan tersebut, sesuai arahan Presiden pada Rapat Terbatas Kabinet terkait Percepatan Pembangunan Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun pada tanggal 30 Oktober 2019, maka potensi Kawasan BBK harus dipadukan/diintegrasikan. Pengintegrasian mencakup 3 (tiga) program utama yaitu pengembangan sektor industri dan jasa strategis yang terintegrasi dan saling mendukung, percepatan pembangunan infrastruktur BBK yang terkoneksi dan terintegrasi baik antar pulau maupun antara Kawasan BBK dengan Singapura, Malaysia dan negara-negara lainnya. Selain itu diperlukan adanya terobosan perubahan kebijakan dan regulasi terkait dengan kemudahan perizinan, fasilitas, dan kemudahan investasi.

Pengintegrasian Kawasan BBK diharapkan dapat mendorong peningkatan investasi, penguatan konektivitas dan sistem logistik, peningkatan arus barang dan penumpang ke dalam dan keluar Kawasan BBK, peningkatan kunjungan wisatawan, serta penguatan kelembagaan pengelolaan Kawasan BBK. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan suatu dokumen

I.2

perencanaan pembangunan Kawasan BBK yang komprehensif, terintegrasi dan terpadu yang selanjutnya disebut dengan Rencana Induk Pengembangan KPBPB BBK sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Dokumen Rencana Induk Pengembangan KPBPB BBK dimaksudkan untuk dijadikan pedoman/acuan bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan Badan Pengusahaan KPBPB untuk menetapkan arah kebijakan dan strategi percepatan pembangunan program/proyek prioritas dalam rangka pelaksanaan pembangunan di Kawasan BBK.

I.2 Tujuan dan Sasaran

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan KPBPB BBK bertujuan untuk menyusun arah kebijakan dan langkah-langkah strategis yang diperlukan dalam rangka pengembangan Kawasan BBK. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, beberapa sasaran yang ingin dicapai, antara lain:

1. Teridentifikasinya arahan kebijakan terkait pengembangan Kawasan BBK yang terintegrasi;

2. Terindentifikasinya kondisi eksisting Kawasan BBK; 3. Teridentifikasinya potensi, permasalahan, dan kebutuhan

pengembangan Kawasan BBK; 4. Terumuskannya strategi utama (grand strategy) dan rencana

pengembangan Kawasan BBK; dan 5. Terumuskannya indikasi program/proyek prioritas dan tata Kelola

kelembagaan pengembangan Kawasan BBK.

I.3 Ruang Lingkup dan Dimensi Waktu Perencanaan

I.3.1 Wilayah Perencanaan

Lingkup wilayah dalam penyusunan Rencana Induk Pengembangan KPBPB BBK mencakup 38 kecamatan di 4 (empat) kabupaten/kota, yang terdiri atas:

1. Kota Batam, mencakup seluruh wilayah, terdiri atas 12 kecamatan, yaitu: Kecamatan Batam Kota, Kecamatan Nongsa, Kecamatan Bengkong, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Sekupang, Kecamatan Belakang Padang, Kecamatang Bulang, Kecamatan Sagulung, Kecamatan Galang, Kecamatan Lubuk Baja, Kecamatan Sungai Beduk, dan Kecamatan Batu Aji.

2. Kabupaten Bintan mencakup seluruh wilayah, terdiri atas 10 kecamatan, yaitu: Kecamatan Bintan Pesisir, Kecamatan Bintan Timur, Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan Gunung Kijang, Kecamatan Mantang, Kecamatan Seri Kuala Lobam, Kecamatan Telok Sebong, Kecamatan Teluk Bintan, Kecamatan Tambelan, dan Kecamatan Toapaya.

3. Kabupaten Karimun, mencakup seluruh wilayah, terdiri atas 12 kecamatan, yaitu: Kecamatan Karimun, Kecamatan Meral, Kecamatan Tebing, Kecamatan Kundur, Kecamatan Moro, Kecamatan Durai, Kecamatan Buru, Kecamatan Kundur Utara, Kecamatan Kundur

I.3

Barat, Kecamatan Meral Barat, Kecamatan Belat, dan Kecamatan Ungar.

4. Kota Tanjung Pinang, mencakup seluruh wilayah, terdiri atas 4 kecamatan, yaitu: Kecamatan Bukit Bestari, Kecamatan Tanjung Pinang Barat, Kecamatan Tanjung Pinang Kota, dan Kecamatan Tanjung Pinang Timur.

Gambar 1. 1 Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan

Sumber: Sekretariat Percepatan Kebijakan Satu Peta, 2021

I.3.2 Kedudukan Rencana Induk dengan Dokumen Perencanaan

Lainnya

Dokumen Rencana Induk Pengembangan KPBPB BBK merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan dan tata ruang pada tingkat nasional dan daerah. Rencana Induk tersebut bukan dimaksudkan untuk mengganti dokumen perencanaan pembangunan yang telah ada, namun menjadi dokumen yang terintegrasi dan komplementer dengan dokumen perencanaan yang ada.

Selain itu, Rencana Induk Pengembangan KPBPB BBK menjadi acuan dalam penyusunan dokumen Rencana Tata Ruang, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi maupun RPJMD Kabupaten/Kota, Kebijakan sektoral Kementerian/Lembaga, dan Badan Pengusahaan KPBPB sesuai tugas dan kewenangannya untuk mengelola, mengembangkan, dan membangun Kawasan BBK serta bagi pelaku usaha

I.4

dijadikan acuan untuk melakukan investasi atau kegiatan usaha di Kawasan BBK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gambar 1. 2 Kedudukan Rencana Induk Pengembangan Kawasan BBK

dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Sumber: Kedeputian Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian

Koordinator Bidang Perekonomian, 2021

I.3.3 Dimensi Waktu Perencanaan

Jangka waktu perencanaan dokumen Rencana Induk Pengembangan KPBPB BBK adalah 25 (dua puluh lima) Tahun yang dimulai dari tahun 2021 hingga tahun 2045. Rencana Induk Pengembangan KPBPB BBK dapat ditinjau kembali secara berkala setiap 5 (lima) tahun atau sewaktu-waktu sesuai jika ada perubahan kebijakan nasional dan kebutuhan pembangunan nasional.

I.4 Metodologi

I.4.1 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam menyusun Rencana Induk Pengembangan KPBPB BBK adalah dengan melakukan pengumpulan data sekunder, observasi lapangan, studi literatur, rapat koordinasi, FGD (Focus Group Discussion) serta wawancara dengan stakeholder terkait,

I.4.2 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam menyusun Rencana Induk Pengembangan KPBPB BBK ialah:

1. Analisis Kebijakan Strategis, meliputi analisis peraturan perundang- undangan dan kebijakan strategis lainnya, yang digunakan untuk

I.5

mengetahui arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional dan daerah serta kedudukan Kawasan BBK dalam Rencana Induk Pengembangan;

2. Analisis Perekonomian Wilayah, meliputi a. Analisis sektor basis dan komoditas unggulan, analisis ini

digunakan untuk mengetahui arahan pengembangan Kawasan BBK yang berbasis pada pengembangan sekor dan komoditas unggulan;

b. Analisis rantai pasok (supply chain) dan sistem tata niaga, analisis ini digunakan untuk mengetahui keterkaitan antar entitas kegiatan ekonomi dan industri turunan serta tata niaga kegiatan bisnisnya.

c. Analisis ketimpangan kawasan dan struktur perekonomian kawasan, analisis ini digunakan untuk mengetahui profil perekonomian kawasan dan tingkat pertumbuhan kawasan; dan

d. Analisis kebutuhan, analisis ini digunakan untuk mengetahui kebutuhan tenaga kerja, infrastruktur, dan investasi serta kebijakan atau insentif yang dibutuhkan.

3. Analisis Spasial, meliputi a. Analisis konektivitas dan sistem logistik, digunakan untuk

mengetahui analisis kebutuhan infrastruktur pendukung sektor transportasi, logistik, aliran barang dan penumpang;

b. Analisis pengembangan kawasan strategis, digunakan untuk mengidentifikasi pusat-pusat pertumbuhan strategis yang dapat mendukung pengembangan kawasan;

c. Analisis potensi dan permasalahan wilayah, meliputi analisis untuk perumusan potensi/kekuatan dan permasalahan/ kelemahan yang dimiliki oleh kawasan berdasarkan kondisi kawasan tersebut yaitu meliputi faktor kondisi fisik wilayah, ekonomi, sosial, dan kelembagaan;

d. Analisis land-use change dan proyeksi kebutuhan ruang di masa yang akan dengan menggunakan metoda GIS-cellular automata; dan

e. Analisis sistem dan pola pergerakan melalui metoda sentralitas dan gravitasi

4. Analisis Tipologi Kawasan dan Tata Bangunan, digunakan untuk mengetahui karakter bangunan setiap kawasan dan visualisasi tipologi serta konsep konservasi tempat potensial dan strategis untuk dikembangkan.

I.5 Sistematika Laporan

Sistematika Rencana Induk Pengembangan KPBPB BBK meliputi beberapa bab yang terdiri dari:

1 Pendahuluan

Berisi mengenai latar belakang, maksud dan

tujuan, ruang lingkup dan dimensi waktu

perencanaan, metode pendekatan, dan

sistematika laporan

I.6

Gambaran Umum

Kawasan BBK

Kebijakan, profil geografi dan posisi

geostrategis kawasan, kondisi eksisting postur

ekonomi regional kawasan, kondisi sistem

konektivitas dan logistik serta kondisi

prasarana, sarana, serta utilitas kawasan

Strategi Utama

(Grand Strategy)

Pengembangan

Kawasan BBK

Berisi visi pembangunan kawasan, skenario

arah pengembangan dan pengintegrasian

kawasan, strategi pencapaian target

pertumbuhan ekonomi, sinergitas KPBPB dan

KEK, penguatan kerjasama ekonomi sub

regional kawasan dengan Asia Pasifik, strategi

persaingan ekonomi dan bisnis sesama KPBPB,

insentif dan regulasi pengembangan kawasan.

Rencana

4 Pengembangan

Kawasan BBK

Program/Proyek

Strategis dan Tata

Kelola Kelembagaan

Kawasan BBK

Berisi rencana pengembangan setiap kawasan

dengan penjelasan rencana pengembangan

kawasan prioritas, penguatan konektivitas dan

sistem logistik, pengembangan prasarana,

sarana, dan utilitas kawasan, penataan

kawasan, dan pengembangan SDM dan IPTEK

serta pertahanan dan keamanan.

Berisi prioritisasi program/proyek, fasilitas,

dan insentif bagi program/proyek prioritas,

arahan pengembangan kawasan strategis,

kelembagaan, pengendalian, monitoring, dan

evaluasi di Kawasan BBK

2

3

5

II. 1

II. GAMBARAN UMUM KAWASAN BBK

II.1 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KAWASAN BBK

Secara geografis Kawasan BBK memiliki posisi yang sangat strategis di jalur perdagangan dan logistik internasional Selat Malaka dan berbatasan dengan wilayah perbatasan. Pada awal tahun 1970-an, pembangunan Kawasan BBK dimulai dari Pulau Batam sebagai basis logistik dan operasional minyak dan gas bumi milik Pertamina sekaligus menjadi awal dimulainya pembangunan Kawasan Batam. Presiden Republik Indonesia berkomitmen menjadikan Batam sebagai pusat industri yang berdaya saing internasional. Hal tersebut dikarenakan kawasan Batam berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia yang mendominasi pergerakan ekonomi di Kawasan Selat Malaka.

Implementasi konsep Free Trade Zone (FTZ) di Indonesia pertama kali diterapkan di Kawasan BBK melalui terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang KPBPB Batam, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang KPBPB Bintan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 tentang KPBPB Karimun, yang kemudian diatur dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan KPBPB yang mengatur batasan wilayah KPBPB, kegiatan, serta tugas dan wewenang Dewan Kawasan dan Badan Pengusahaan. Kawasan BBK sebagai Kawasan FTZ merupakan suatu kawasan yang berada di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah dan cukai. Dalam kerangka RPJPN 2005-2025, pengembangan kerjasama ekonomi sub regional harus memastikan terciptanya iklim investasi yang kondusif bagi Foreign Direct Investment (FDI), yang salah satunya melalui penerapan KPBPB, termasuk KPBPB BBK. Kebijakan pengembangan KPBPB di Indonesia diharapkan mampu mendapatkan keuntungan secara maksimal sekaligus mengurangi kerugian dari persaingan global melalui pengelolaan sumber daya yang efisien dan efektif dengan diberikannya berbagai insentif di KPBPB.

Gambar 2. 1 Posisi BBK dalam Koridor Pembangunan RPJMN Indonesia Tahun 2020-2024

Sumber: RPJMN 2020-2024

II. 2

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020, pengembangan Kawasan BBK kembali diamanatkan sebagai bagian dari Proyek Prioritas Strategis atau Major Project. Kawasan BBK secara spesifik masuk dalam Major Project Pembangunan Wilayah Batam-Bintan dengan fokus pengembangan pada kegiatan industri dan kepariwisataan. Kawasan BBK yang mencakup Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun dan Kota Tanjungpinang secara regional dalam RPJMN 2020-2024 merupakan bagian dari Koridor Pertumbuhan yang ditetapkan sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Riau.

Gambar 2. 2 Major Project terkait Kawasan BBK dalam RPJMN Indonesia Tahun 2020-2024

Sumber: RPJMN 2020-2024, diolah Kedeputian Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang, 2021

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Kawasan BBK merupakan salah satu Kawasan Strategis Nasional (KSN) dari sudut pandang pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut (RTRL), Kawasan Perairan Laut dan Pesisir di sekitar Kawasan BBK ditetapkan sebagai kawasan yang bersifat strategis.

Kawasan BBK harus dapat memanfaatkan perjanjian kerjasama secara lebih luas. Adanya bentuk Free Trade Agreements (FTA) antara ASEAN bersama China, India, Jepang, Korea Selatan dan Australia/Selandia Baru serta ASEAN Comprehensive Investment Agreement sejak tahun 2009 harus dapat ditangkap sebagai peluang dalam rangka mendorong promosi Foreign Direct Investment (FDI), proteksi, dan fasilitasi investasi. Adanya kebijakan kerjasama multilateral ke Indonesia yang disertai dengan kemudahan bea impor dan ekspor serta insentif perpajakan dalam mekanisme penyelenggaraan KPBPB, diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mendorong aliran investasi lebih besar ke Kawasan BBK.

II. 3

Kebijakan Kerjasama Internasional secara bilateral didukung oleh Ratifikasi Persetujuan Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal (P4M) atau Bilateral Investment Treaty (BIT) antara Indonesia dan Singapura melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2020. Kebijakan ini perlu ditangkap peluangnya untuk akselerasi awal pengembangan Kawasan BBK terlebih dengan adanya penyepakatan Travel Corridor Arrangement (TCA) antara Indonesia dan Singapura sejak Oktober 2020 untuk memfasilitasi perjalanan penduduk antara dua negara yang meliputi para pelaku usaha.

Gambar 2. 3 Sebaran Kawasan Ekonomi di Asia

Sumber: Kedeputian Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2021

Dalam kerangka pengembangan Kawasan BBK yang sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan 17 Goals of Sustainable Development Goals (SDG), prinsip utama yang harus dijadikan acuan dalam setiap perencanaan dan pembangunan di Kawasan BBK berbasis pada Ecological Integration, Social Engagement, dan Economical Competitiveness.

Kawasan BBK sebagai bagian dari Regional Logistic Networking dan global berperan menghadapi dan menangkap peluang kerjasama antarnegara ASEAN dan WTO. Peran dan posisi strategis ini dilakukan melalui pengembangan simpul-simpul transportasi yang bertransformasi menjadi simpul logistik, sehingga pelabuhan dan bandar udara dalam Kawasan BBK dapat berperan untuk memberikan pelayanan jasa logistik yang bertaraf international.

Selain memiliki potensi sebagai link logistic regional, Kawasan BBK juga berperan sebagai gerbang utama bagi turis mancanegara selain Bali dan Jakarta, BBK berperan aktif dalam menangkap peluang global melalui kombinasi empat unsur kepariwisataan (4A), mencakup Attraction, Amenity, Accessibility, dan Ancillary. Secara simultan peran strategis Kawasan BBK

II. 4

sebagai Hub Logistik International akan mendorong pengembangan industri, perdagangan dan pariwisata Kawasan BBK dalam upaya meningkatkan daya saing Indonesia.

Pengembangan sistem Kawasan Industri Terpadu (KIT) mengkombinasikan keunggulan dan basis komoditas antar kawasan baik Batam, Bintan, Karimun dan Tanjungpinang. Keterpaduan sektor industri, mengakomodasi berbagai jenis pengembangan industri. Melalui optimalisasi potensi keunggulan ekonomi dan geostrategis serta aksesibilitas kawasan ke pasar global, diharapkan Kawasan BBK mampu diposisikan sebagai global player dalam pengembangan industri hulu - hilir.

Kawasan BBK dengan kondisi wilayah yang di dominasi oleh pulau-pulau kecil dan wilayah pesisir, selain memiliki potensi pengembangan yang besar juga memiliki keterbatasan daya dukung sumber daya alam dan daya dukung lingkungan yang wajib dipertimbangkan sebagai batasan pembangunan di Kawasan BBK. Pertimbangan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagai dasar pertimbangan pembangunan dan pengembangan wilayah kedepan dan telah diamanatkan dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kawasan BBK berpotensi kehilangan daya saing apabila tidak dapat dikelola dengan baik dan tidak melakukan penataan kebijakan/regulasi baik dari sisi kelembagaan, fasilitas, insentif dalam meningkatkan iklim investasi yang kondusif serta adanya persaingan dengan kompetitor yang mengembangkan Kawasan FTZ sejenis di negara lain, seperti China, Vietnam dan Malaysia. Kompetitor utama diantaranya FTZ Waigaoqiao di Kawasan Shanghai FTZ Tiongkok, FTZ Penang dan SEZ Johor Iskandar di Malaysia dan EPZ Tan Thuan dan Hai Phong di Vietnam (Juoro, dkk, 2013).

II.2 KONDISI GEOGRAFI WILAYAH, EKONOMI, DAN KONEKTIVITAS

KAWASAN BBK

II.2.1 Posisi Geostrategis Kawasan BBK

Kawasan BBK terletak pada jalur perlintasan pelayaran internasional yang melayari Selat Malaka. Kawasan ini berhadapan langsung dengan negara Singapura dan Malaysia (Johor Selatan).

II. 5

Gambar 2. 4 Lalu Lintas Kapal di sekitar Kawasan BBK (10 Februari 2020)

Sumber: marinetraffic.com, 2020, diolah Kedeputian Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2021

Berdasarkan data historis yang diperoleh dari Marine Department of Malaysia dalam Khalid (2000) dan Marine Department of Malaysia dalam Rahman, dkk (2016), pergerakan kapal-kapal asing yang melalui jalur Selat Melaka dari tahun 2000-2018 memperlihatkan persentase total pergerakan kapal kontainer yang melalui Selat Melaka rata-rata sebesar 32,95% per tahun dari total seluruh pergerakan kapal-kapal konytainer di dunia.

Gambar 2. 5 Pelabuhan Pendukung Tol Laut Indonesia

Sumber: Master Plan Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi, 2011

Namun berdasarkan data Kementerian Perindustrian dan Pelindo I (2020), diperkirakan hanya terdapat sekitar 110.000 – 120.000 pelayaran per tahun yang melalui jalur Selat Melaka. Melalui program Tol Laut, pemerintah Indonesia mengembangkan 24 pelabuhan utama. Sebagai pelabuhan hub dan pelabuhan pendukung tol laut, diharapkan pengembangan Kawasan BBK ini dapat menangkap potensi pasar domestik maupun internasional.

II. 6

II.2.2 Potensi Kemaritiman Kawasan BBK

Secara geografis, Provinsi Kepulauan Riau memiliki wilayah perairan (241,7 km2) jauh lebih luas daripada wilayah daratan (10,1 km2). Dengan karakteristik geografis berupa kepulauan, Kepulauan Riau memiliki potensi di sektor maritim yang cukup besar, antara lain sektor perikanan, transportasi, logistik, pelayaran, dan pariwisata.

Lokasi BBK yang berada tepat di jalur pelayaran global dan bersinggungan dengan rute kapal-kapal kontainer tersibuk di dunia juga menjadi keunggulan tersendiri. Berdasarkan kajian seperti UNCTAD, OECD, dan ITF (International Transport Forum), potensi pertumbuhan dan pergerakan kargo dunia menunjukkan angka pertumbuhan positif yang cukup signifikan yaitu menyentuh pertumbuhan 3 (tiga) kali lipat pada tahun 2050 dibandingkan angka pergerakan barang pada tahun 2015.

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Pusat Studi Logistik dan Rantai Pasok ITB, disimpulkan bahwa setelah mempertimbangkan rencana pengembangan infrastruktur pelabuhan di negara-negara di Asia Tenggara, tetap akan ada over demand sebesar 36 juta TEU ditahun 2030 dan 106 juta TEU pada tahun 2050.

Pengembangan Kawasan BBK diharapkan juga dapat menangkap pangsa pasar domestik dan inetrnasional melalui penyedian lahan untuk kawasan industri dan infrastruktur transportasi dan logistik. Berbagai industri yang berkembang di Kawasan BBK merupakan industri yang lekat dengan sektor kemaritiman. Data BPS (2020) menunjukkan bahwa kontribusi industri alat angkutan (termasuk industri galangan kapal) dan jasa reparasi (MRO) berkontribusi terhadap 14.5% dari total industri di Kepulauan Riau.

Gambar 2. 6 Proporsi Industri Kawasan BBK

Lainnya, 12.6% Industri Mesin dan Perlengkapan

YTDL, 5.5%

Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin

dan Peralatan, 5.6%

Industri Alat Angkutan, 8.9%

Industri Logam Dasar, 10.8%

Industri Barang dari Logam,

Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik, 56.6%

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019, diolah Kedeputian Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2021

Selain itu, potensi kemaritiman lain di Kawasan BBK adalah pariwisata. Kunci utama yang perlu diperhatikan dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan diantaranya menggunakan sumber daya lingkungan secara optimal dengan mempertahankan proses ekologi dan melestarikan warisan alam dan biodiversitas. Melalui dukungan pemerintah dan masyarakat turut

II. 7

mendukung Kawasan BBK dalam menerapkan pengembangan konsep pariwisata yang berkelanjutan.

Gambar 2. 7 Peta Destinasi Wisata di Kawasan BBK

Sumber: Survei Lapangan, 2019, diolah Sekretariat Percepatan Kebijakan Satu Peta, 2021

II.2.3 Kondisi Fisik, Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Pulau dan Kepulauan yang tersebar di Kawasan BBK ini merupakan sisa- sisa erosi dari daratan pra tersier yang membentang dari semenanjung Malaysia dan Pulau Singapura di bagian utara sampai dengan Pulau Moro dan Kundur serta Karimun di bagian selatan. Secara umum, Kawasan BBK didominasi oleh batu pasir tufan dan granit serta alluvium dengan topografi relatif datar.

Gambar 2. 8 Peta Fisiografis di Kawasan BBK

Sumber: SRTM Satellite Imagery, 2019, diolah Sekretariat Percepatan Kebijakan Satu Peta, 2021

II. 8

Gambar 2. 9 Penutup Lahan Kawasan BBK Tahun 2020

Sumber: Rupa Bumi Indonesia diolah Sekretariat Percepatan Kebijakan Satu Peta, 2021

Untuk penutupan lahan di Kawasan BBK, Kota Batam didominasi oleh pertanian lahan kering semak (21.593,82 Ha), Bintan didominasi oleh pertanian lahan kering (41.732,1 Ha), Karimun didominasi oleh pertanian lahan kering semak (29.325,3 Ha), dan Kota Tanjungpinang didominasi oleh permukiman (5.061,6 Ha).

Kawasan Hutan di BBK seluas 131.063,2 Ha, terdiri dari KSA/KPA (4.771,31 Ha), Hutan Lindung (49.437,3 Ha), dan sisanya adalah Hutan Produksi. Kemudian status APL (Non Kawasan Hutan) seluas 207.424,9 Ha atau sekitar 71,83% dari luas kawasan yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pembangunan di Kawasan BBK. Selain itu terdapat juga potensi sumber daya air di Kawasan BBK yang terdiri dari DAS, mata air, dan DAM/Waduk.

II. 9

Gambar 2. 10 Peta Status Kawasan Hutan di Kawasan BBK

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2018, diolah Sekretariat Percepatan Kebijakan Satu Peta, 2021

Berdasarkan data tahun 2017 dari stasiun meteorologi dan pos klimatologi di Kawasan BBK, curah hujan di Kota Batam mencapai 2.300 mm/tahun. Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang mempunyai besaran curah hujan mencapai 3.200 mm/tahun Kabupaten Karimun mempunyai besaran curah hujan sekitar 2.400 mm/tahun. Dari sisi ketersediaan air tanah, Pulau Kundur tergolong memiliki produktivitas air tanah yang tinggi sedangkan Pulau Karimun sebagian besar memiliki produktivitas rendah.

Ekosistem hutan mangrove memiliki fungsi ganda yang sangat penting dalam menjaga kelestarian dan kestabilan ekosistem pantai. Hutan mangrove merupakan salah satu bentuk kegiatan untuk pembangunan wilayah pesisir Kota Batam. Hutan Mangrove di Kawasan BBK memiliki sekitar 12.944,7 Ha yang menjadi kekhasan vegetasi mangrove sebagai ekosistem alami wilayah pesisir. Ekosistem Hutan Mangrove di Kawasan Karimun memiliki luas sekitar 6.263,6 Ha. Sementara ekosistem Hutan Mangrove di Kawasan Bintan – Tanjungpinang memiliki luasan sekitar 5.174,5 Ha.

II. 10

Gambar 2. 11 Peta Sebaran Ekosistem Mangrove di Kawasan BBK

Sumber: Global Mangrove Watch, 2016, diolah Sekretariat Percepatan Kebijakan Satu Peta, 2021

Keberadaan Hutan Mangrove berfungsi menjadi pelindung terjadinya pengikisan tanah akibat air (abrasi), mencegah intrusi air laut dan menjadi penyaring dan pengurai alami limbah organik maupun bahan kimia lain yang mencemari ekosistem laut. Permasalahan yang kerap mengancam keberadaan Hutan Mangrove di Kawasan BBK adalah terjadinya alih fungsi lahan Hutan Mangrove menjadi areal penggunaan lahan lain seperti tambak, perkebunan, pertambangan, pelabuhan maupun permukiman.

Selain itu, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-pulau Kecil Terluar (PPKT), terdapat beberapa pulau terluar yang masuk dalam Kawasan BBK, yaitu Pulau Tokong Hiu Kecil/Pulau Iyu Kecil, Pulau Karimun Anak/Pulau Karimun Kecil, Pulau Bintan, Pulau Berakit, Pulau Malang Berdaun, Pulau Sentut, Pulau Batu Berantai/Pulau Batu Berhanti, Pulau Nipa, Pulau Nongsa.

II.2.4 Kondisi Kependudukan, Tenaga Kerja dan Sosial Budaya

Secara keseluruhan total jumlah penduduk di Kawasan BBK tahun 2019 mencapai 1.720.563 jiwa dengan sex ratio 103,67. Dilihat secara spesifik, komposisi penduduk di Kawasan BBK termasuk dalam tipe Piramida Penduduk Muda (Expansive) yang berarti memiliki jumlah angka kelahiran lebih tinggi daripada angka kematian.

II. 11

Gambar 2. 12 Piramida Penduduk di Kawasan BBK


Kawasan BBK berkontribusi sebesar lebih dari 90% penduduk provinsi Kepulauan Riau dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang mencapai 2.8% per tahun sepanjang tahun 2015-2020. Adapun berdasarkan sektor ekonomi, tenaga kerja paling banyak bekerja di sektor perdagangan, rumah makan, dan hotel (26%), industri pengolahan (21%), dan jasa kemasyarakatan, sosial, dan perorangan (21%), sektor pertanian (9%).

Gambar 2. 13 Komposisi Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kawasan BBK

Universitas Tidak/Belum Pernah Sekolah

Tidak/Belum…

Diploma

SMK

SD, 13%

SMP

SMA


Gambar 2. 14 Grafik Persentase Komposisi Suku di Masyarakat BBK

Lain-lain 10%

Bugis 2%

Sunda 3%

Jawa 25%

Tionghoa 8%

Minangkabau 10%

Batak 12% Melayu 30%


65+ 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14

5-9 0-4

150,000 100,000 50,000 0 50,000 100,000 150,000

Perempuan Laki-Laki

II. 12

Tingkat pengangguran yang relatif tinggi di Kawasan BBK ini diikuti juga dengan masih cukup besarnya proporsi sektor informal di Kawasan BBK. Data BPS Tahun 2020 menunjukkan bahwa persentase pekerja informal di Kawasan BBK mencapai hampi sekitar 30% dari total pekerja. Upaya untuk melakukan percepatan pengembangan ekonomi di Kawasan BBK diharapkan dapat memperbaiki berbagai indikator kesejahteraan masyarakat di Kawasan BBK.

Jenis suku di Kawasan BBK sangat beragam/heterogen yang didominasi oleh etnik Melayu, Jawa, Batak, Minangkabau, dan Tionghoa. Bahasa yang digunakan secara resmi oleh masyarakat di wilayah BBK adalah Bahasa Indonesia. Di samping itu, Bahasa Melayu merupakan bahasa lokal yang masih banyak digunakan oleh Sebagian besar masyarakat.

II.2.5 Postur Ekonomi Kawasan BBK

Selama sepuluh tahun terakhir, arus lalu lintas penumpang yang datang dan berangkat melalui pelabuhan-pelabuhan di Kawasan BBK cenderung mengalami kenaikan secara gradual (Gambar 2.15 panel kiri). Berbeda dengan arus penumpang, lalu lintas barang yang melalui beberapa di Kawasan BBK mengalami peningkatan hampir dua kali lipat sejak 2010 (Gambar 2.15 panel kanan).

Gambar 2. 15 Perkembangan arus penumpang dan barang di Kawasan BBK


Kontribusi Kawasan BBK terhadap PDB Nasional tercatat sebesar 1,39% pada tahun 2019. Adapun konstribusi BBK terhadap PDB ASEAN sebesar 0,49%. Pada tahun 2019 tercatat nilai ekpor dari Kawasan BBK sebesar Rp. 11,81 triliun dan berkontribusi sebesar 7% terhadap nilai ekspor nasional. Berdasarkan negara tujuan ekpor, Singapura tercatat sebagai negara tujuan utama Provinsi Kepulauan Riau tahun 2019, dengan menyerap pangsa ekspor sekitar 48,24% (BPS, 2020).

Disisi lain, kontribusi Kawasan BBK di kKawasan Asia Pasifik tercermin dari aktivitas impornya. Produk impor di Kawasan BBK adalah minyak dan gas bumi (17%), reaksi nuklir, boiler, peralatan mekanis (19%), besi dan baja (5,4%), bahan kimia organik (4,8%) dan kendaraan (4,5%). Selama tahun

II. 13

2019, tercatat sebesar US$ 4.909,55 juta atau 45,61% dari total impor berasal dari Singapura (BPS, 2020).

Pertumbuhan Ekonomi BBK dalam 5 (lima) tahun terakhir secara umum masih menunjukan pertumbuhan yang cukup baik jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional.

Gambar 2. 16 Pertumbuhan Ekonomi BBK, Kepulauan Riau, dan Nasional

2014 2015 2016 2017 2018 2,019

BBK Kepri Nasional


Kontribusi ekonomi Kawasan BBK masih didominasi oleh Batam (74%), Tanjung Pinang (10%), Bintan (10), dan Karimun (10%). Jika dilihat dari segi struktur ekonomi Kawasan BBK didominasi oleh sektor industri pengolahan (46%), disusul oleh sektor konstruksi (21%), dan sektor perdagangan (9%).

Gambar 2. 17 Struktur Ekonomi Kawasan BBK


Tingkat kemiskinan di wilayah BBK dalam 7 tahun terakhir menunjukan tren yang terus menurun dan berada pada tingkat 5,6% yang jauh lebih rendah dari angka kemiskinan nasional yaitu 9,22%. Koefisien Gini di wilayah Kepulauan Riau memiliki rata-rata nilai mencapai 0,33%. Sementara tingkat pengangguran di wilayah ini sebesar 6,81% dengan tingkat pengangguran

6.60% 6.28%

6.56%

6.02%

5.02% 4.79%

5.40% 54.0928% 5.07%

5.17% 5.02%

4.59% 4.74%

4.56% 4.70%

2.71%

2.00%

100% 15%

80% 7%

20%

10% 10% 9%

60% 21% 17%

21%

18% 25%

40%

54% 38%

20%

14%

12%

16%

31% 46%

0%

Batam

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Pengadaan Listrik, Air, dan Gas Transportasi dan Pergudangan Administrasi pemerintahan

Bintan Karimun

7%

Tanjungpinang BBKT

Industri Pengolahan Perdagangan

Pertambangan dan Penggalian Konstruksi

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Jasa - jasa lainnya

Informasi dan Komunikasi

II. 14

tertinggi berada di Kabupaten Bintan dan pengangguran terendah tercatat di Kabupaten Karimun.

Adapun profil kegiatan ekonomi yang mendominasi di Kawasan BBK diantaranya adalah:

1. Kegiatan Industri (Value Chain dan Business)

Sektor Industri Pengolahan berkontribusi sebesar 46% terhadap perekonomian Kawasan BBK. Besarnya kontribusi tersebut didukung oleh pengembangan beberapa kawasan industry yang ada. Kebutuhan Kawasan Industri masih tinggi bagi perusahaan domestik maupun mancanegara, terutama untuk perihal pergudangan. Kawasan Batam merupakan salah satu wilayah dengan jumlah Kawasan Industri terbanyak, yaitu 31 lokasi. Sebagian besar kegiatan industri yang berada di Kota Batam meliputi sub sektor manufacturing dan high tech, creative digital industry, oil and gas, logistic hub, medical center dan health industry. Kawasan Bintan dan Tanjung Pinang meliputi sub sektor maritim, aviasi, dan pengolahan (khususnya alumina). Sementara itu, pengembangan industri di Kawasan Karimun meliputi sub sektor perkapalan (shipyard), heavy industry, dan agroindustry (Kementerian Perindustrian, 2020).

Gambar 2. 18 Persebaran Kawasan Industri di Kawasan BBK


Industri Besar dan Sedang Kepulauan Riau terkonsentrasi di Batam sebesar 88,55%, sementara Bintan, Tanjung Pinang, dan Karimun masing-masing sebesar 3,87%, 3,06%, dan 2,9%. Jumlah Industri di Kawasan BBK menyumbang sekitar 98,38% terhadap total industri di Kepulauan Riau.

II. 15

2. Kegiatan Perdagangan dan Jasa Strategis

Kegiatan perdagangan dan jasa strategis di Kawasan BBK menjadi sektor yang mendominasi perekonomian kawasan. Sektor perdagangan besar dan eceran yang berkembang saat ini antara lain makanan, barang elektronik dan tekstil yang diantaranya tersebar di Nagoya, Tanjung Uban, Kijang, Tanjung Balai Karimun, dan Tanjung Pinang. Sedangkan pusat jasa strategis hampir tersebar merata diseluruh Kawasan BBK terutama di Lagoi (perhotelan), Trikora (resort), Tanjung Pinang, Nagoya, Tanjung Balai dan Karimun. Sektor perdagangan besar dan eceran memiliki tren pertumbuhan rata-rata yang sangat tinggi dalam 3-5 tahun terakhir mencapai 11%.

Gambar 2. 19 Sebaran Kegiatan Perdangan dan Jasa di Kawasan BBK


3. Kegiatan Transhipment

Posisi strategis Selat Malaka yang menghubungkan Samudera Hindia dengan Laut China Selatan menjadi salah satu potensi yang dapat dikembangkan di Kawasan BBK sebagai Transhipment Point yang lebih besar dan strategis.

Transhipment Point yang dikembangkan berfungsi untuk: (1) mendukung dan melancarkan arus kegiatan bongkar muat barang bagi kegiatan ekspor-impor bagi keperluan industri dan perdagangan; (2) melayani angkutan barang ke dan dari seluruh wilayah Indonesia serta untuk memanfaatkan peluang adanya potensi limpasan dari Singapura; (3) menjadi tempat penyimpanan dan pergudangan bagi produk bagi produk-produk ekspor dan barang impor serta sebagai pintu masuk dari luar negeri.

4. Kegiatan Sektor Kepariwisataan

Sektor Pariwisata menyumbang sekitar 3% terhadap perekonomian di Kawasan BBK melalui sektor penyediaan akomodasi dan makan minuman.

II. 16

Kontribusi sektor ini ditinjau pula dari tingkat penghunian kamar hotel berbintang di Provinsi Kepulauan Riau naik 0,11% pada tahun 2019.

Berdasarkan arahan PP No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPN), arahan pengembangan pariwisata Kepulauan Riau berada di Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) di Batam-Bintan dan sekitarnya, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Lagoi dan sekitarnya, Nongsa-Pulau Abang dan Sekitarnya. Arahan pengembangan pariwisata juga tertuang dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024, terdapat 11 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) baru salah satunya adalah Kawasan Pariwisata Nasional Nongsa-Bintan. Hal ini menunjukkan sektor pariwisata berperan sangat signifikan terhadap kondisi perekonomian di Kawasan BBK.

Gambar 2. 20 Peta Destinasi Pariwisata Nasional Batam-Bintan

Sumber: RIPPARNAS, 2015, diolah Sekretariat Percepatan Kebijakan Satu Peta, 2021

Kawasan BBK diposisikan sebagai pintu masuk utama Wisatawan Mancanegara ke-2 di Indonesia, terutama dari Batam. Jumlah Wisatawan Mancanegara yang melewati BBK berdasarkan data Wisatawan Kepulauan Riau mencapai 2,86 juta Wisman (BPS Kepulauan Riau, 2020). Secara nasional, Batam mampu menarik 11,94% dari 15,8 juta Wisatawan Mancanegara di Indonesia.

5. Kegiatan Sektor Pertambangan

Kegiatan sector pertambangan di Kawasan BBK terhadap perekonomian daerah saat ini tidak terlalu signifikan jika dibandingkan sektor-sektor lainnya. Berdasarkan data yang tersedia, persentase kontribusi terhadap

II. 17

PDRB BBK terus mengalami penurunan dan cukup rendah yaitu sekitar 1,94% dengan nilai sebesar Rp 3,36 Triliun.

Gambar 2. 21 Peta Sebaran Izin Usaha Pertambangan di Kawasan BBK

Sumber : Sekretariat Percepatan Kebijakan Satu Peta, 2021

6. Kegiatan Sektor Perikanan dan Produk Olahannya

Wilayah perairan yang luas menjadikan sektor kemaritiman memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan di Kawasan BBK. Selain itu, lokasi wilayah yang berada tepat di jalur pelayaran global dan bersinggungan dengan rute kapal-kapal kontainer tersibuk di dunia menjadi suatu keunggulan yang tidak dimiliki oleh wilayah lain di Indonesia.

Gambar 2. 22 Daerah Potensi Penangkapan Ikan

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2019, diolah Kedeputian Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2021

II. 18

Nilai kontribusi Sektor Perikanan terus meningkat didorong oleh produksi perikanan tangkap dan budidaya. Namun persentase kontribusi sektor perikanan tersebut relative masih rendah terhadap PDRB BBK yaitu sekitar 2,4% dengan nilai sebesar Rp. 4,4 triliun. Produksi pengolahan hasil perikanan telah dikembangkan menjadi industri minapolitan terdiri dari industri rumput laut dan hasil perikanan. Secara lengkap dapat dilihat dalam gambar di bawah ini.

Gambar 2. 23 Nilai produksi sektor perikanan di Provinsi Kepulauan Riau 2018


Realisasi investasi di Kawasan BBK juga menunjukkan tren terus meningkat setiap tahunnya. Realistasi investasi Kawasan BBK di tahun 2020 mencapai 43 triliun rupiah. Secara umum, investasi Kawasan BBK didominasi oleh investasi yang berasal dari PMDN sebanyak 52%, investasi PMA mencapai 43.5% sementara investasi melalui belanja pemerintah mencapai sekitar 4.2%. Peningkatan nilai investasi di Kawasan BBK sayangnya tidak diikuti dengan efisiensi investasi di Kawasan tersebut.

Gambar 2. 24 Realisasi Investasi Kawasan BBK

Sumber: BKPM/CEIC, 2020, diolah Kedeputian Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2021

II.3 Kondisi Konektivitas dan Sistem Logistik di Kawasan BBK

Keberhasilan dari pembangunan suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh peran sistem transportasi dan logistik. Dengan sistem transportasi terpadu diharapkan mampu menghasilkan pelayanan jasa transportasi yang

60

43.09

40 30.23 28.45

20 18.65

14.96 11.10 10.88

3.72 5.66 9.03

0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

II. 19

berkemampuan tinggi dan diselenggarakan secara efektif dan efisien. Pada Gambar 2. 25 merupakan gambaran Jaringan Jalan, Bandar Udara, dan Pelabuhan di Wilayah BBK.

Gambar 2. 25 Konektivitas dan Sistem Transportasi di Kawasan BBK


II.3.1 Sistem Transportasi Darat

Konektivitas transportasi darat di Kawasan BBK terbentuk dari adanya sistem jaringan jalan yang ada. Sistem jaringan jalan disusun dengan mengacu pada rencana tata ruang dengan memperhatikan keterhubungan antar pulau, antar wilayah, serta pelayanan koleksi dan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan wilayah dengan menghubungkan simpul- simpul jasa koleksi dan distribusi barang dan penumpang yang terwujud pada pusat-pusat kegiatan.

II.3.2 Sistem Transportasi Laut

Secara fisik wilayah Kawasan BBK merupakan kawasan yang berbentuk Kepulauan. Keberadaan pelabuhan laut memiliki peran sangat penting untuk membangun teritorial kemaritiman yang kuat untuk mendorong pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, seperti industri, perdagangan, pariwisata. Pelabuhan juga sebagai prasarana untuk meningkatkan pendapatan negara dan menjadi simpul antarmoda transportasi serta gerbang penghubung interaksi sosial-ekonomi antar pulau/negara. Dengan demikian, keberadaan pelabuhan di Kawasan BBK menjadi faktor penentu terbangunnya poros maritim yang kuat melalui peningkatan daya saing Kawasan dan efisiensi

II. 20

proses produksi dan distribusi serta terbangunnya integritas dan konektivitas sistem perekonomian di Kawasan BBK.

Pelabuhan di Kawasan Batam dikelola oleh Badan Usaha Pelabuhan (BUP) BP Batam. BP Batam mengelola dua Pelabuhan Domestik, yakni Terminal Feri Domestik Sekupang dan Telaga Punggur. Selain itu, terdapat lima Pelabuhan Internasional yang pengelolaannya dilakukan melalui kerja sama operasi dengan pihak lain, yakni Terminal Feri Internasional Batam Center, Terminal Feri Internasional Sekupang, Terminal Feri Internasional Teluk Senimba, Terminal Feri Internasional Nongsapura, dan Terminal Feri Internasional Harbour Bay. Adapun Pelabuhan lainnya yang dikelola oleh BUP BP Batam adalah terminal umum curah cair Kabil dan terminal umum Batu Ampar. Sistem transportasi laut di Kawasan Bintan dan Tanjungpinang dilayani oleh pelabuhan khusus penumpang, barang, maupun multi operasional. Beberapa pelabuhan dikelola oleh PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero), antara lain: Pelabuhan Sri Bintan Pura, Pelabuhan Sri Payung Batu Anam (UBM), Pelabuhan penumpang dan peti kemas Sei Kolak Kijang, dan Pelabuhan Tanjung Uban. Serta beberapa pelabuhan lainnya dikelola oleh pemerintah maupun pihak swasta lainya, misalnya Pelabuhan Seri Udana. Ketiga, sistem transportasi laut di Kawasan Karimun dikelola oleh PT Pelabuhan Indonesia I yaitu, Pelabuhan Tanjung Balai Karimun, serta yang dikelola oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan dan swasta diantaranya Pelabuhan Tanjung Batu Kundur, Pelabuhan Moro, Pelabuhan Selat Beliah/Sekumbang, dan Pelabuhan Tanjung Berlian.

II.3.3 Sistem Transportasi Udara

Transportasi udara merupakan infrastruktur vital di suatu wilayah yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, selain mendukung konektivitas antar wilayah. Pengembangan Bandar Udara memiliki peran strategis sebagai simpul dalam sistem jaringan transportasi sebagai pendorong kegiatan ekonomi di suatu wilayah. Bandar Udara eksisting yang berada di Kawasan BBK diantaranya adalah:

1. Bandar Udara International Hang Nadim Bandar Udara Internasional Hang Nadim terletak di Kota Batam didirikan tahun 1989. Bandara ini merupakan Bandara Utama di Kawasan BBK dengan jumlah penumpang hingga 6.500.000 (2018). Bandara ini dilayani oleh 8 maskapai penerbangan yang beroperasi. Landasan pacu esksisting Bandara adalah sepanjang 4.028 m yang merupakan bandara dengan landasan terpanjang kedua di Asia Tenggara. Saat ini Bandar Udara International Hang Nadim dikelola oleh Badan Pengusahaan Batam. Bandara tersebut merupakan bandara untuk pesawat penumpang dan pesawat kargo. Penerbangan pesawat penumpang dari bandara ini adalah satu tujuan penerbangan international dan 22 tujuan kota-kota di Indonesia. Sementara penerbangan pesawat kargo mempunyai satu tujuan penerbangan internasional (Singapore) dan 2 kota tujuan domestik (Jakarta dan Pekanbaru). Bandara Internasional Hang Nadim berpotensi mendukung pengembangan ekonomi wilayah sekitarnya sehingga memberikan multiplier effect, seperti adanya potensi pariwisata perbatasan di Kepulauan Anambas yang dijuluki sebagai surga

II. 21

tersembunyi di perbatasan Indonesia. Namun Izin ruang udara (FIR) di wilayah Kepulauan Riau yang belum dimiliki oleh Indonesia.

2. Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah terletak di Kota Tanjung Pinang. Bandara ini dulunya bernama Bandar Udara Kijang dan dikembangkan pada tahun 2007. Jumlah penumpang pada tahun 2017 sebanyak 351.668. Terdapat sebelas maskapai penerbangan yang beroperasi. Landasan pacu esksisting Bandara adalah 2250 m. Bandara Internasional Raja Haji Fisabilillah dikelola oleh Angkasa Pura II

3. Bandar Udara Raja Haji Abdullah Bandar Udara Raja Haji Abdullah terletak di Tanjung Balai, Pulau Karimun Besar yang merupakan bandar udara domestik. Terdapat satu maskapai penerbangan yang beroperasi dengan rute ke Pekanbaru dan Dabo. Landasan pacu esksisting Bandara adalah 1400 m. Bandar Udara Raja Haji Abdullah dikelola oleh UPT. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

II.3.4 Kegiatan Transhipment, Sistem Logistik dan Distribusi Aliran

Barang

Dalam pengembangan wilayah, sistem logistik memiliki peranan penting dalam melakukan pemerataan dan distribusi ekonomi. Dalam konteks makro, sistem logistik menentukan daya saing suatu negara. Semakin rendah biaya logistik maka semakin tinggi daya saing negara tersebut. Biaya logistik di Indonesia mencapai sekitar 24% dari total PDB. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan biaya logistik paling mahal di Asia, serta menunjukan daya saing logistik Indonesia masih lemah.

Pergerakan barang ekspor di Kawasan BBK memiliki persentase yang sedikit lebih banyak dibandingkan dengan pergerakan barang impor. Rasio perbandingannya 58%:42%. Yang dijelaskan lebih lanjut di Gambar 2.26.

Gambar 2. 26 Distribusi Aliran Pergerakan Barang di Kawasan BBK

Sumber: Kedeputian Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2021

II. 22

II.4 Prasarana, Sarana, dan Utilitas

II.4.1 Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum

Kawasan BBK tiap tahunnya selalu mengalami pertumbuhan penduduk, salah satunya disebabkan oleh adanya tenaga kerja yang bekerja di kawasan industri dan kawasan ekonomi yang tersebar di sekitar Kawasan BBK. Jumlah fasilitas umum dan sosial terlengkap berada di Batam, dengan fasilitas Pendidikan (negeri dan swasta) sebanyak 595 titik, fasilitas kesehatan 211 titik dan tempat peribadatan untuk berbagai agama sebanyak 1538 tempat.

Gambar 2. 27 Jumlah Fasilitas Umum dan Sosial di Kawasan BBK


II.4.2 Orientasi, Tata Letak, dan Arsitektur Bangunan

Dalam perkembangannya, Kawasan BBK dihuni oleh berbagai macam penduduk dari berbagai macam suku, baik yang datang untuk bekerja maupun bermukim.

Gambar 2. 28 Kondisi Orientasi, Tata Letak, dan Arsitektur Bangunan di Kawasan BBK

Sumber: Survey Lapangan, 2019, diolah Kedeputian Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2021

(i) ruko/perdagangan jasa (ii) rumah liar (iii) kampung tua

II. 23

Perkembangan Kawasan BBK sejak awal tahun 1970-an hingga kini, untuk pembangunan kawasannya banyak didukung oleh sektor privat/swasta, sehingga pola permukiman, perdagangan jasa dan kawasan industrinya tidak memiliki pola atau ciri khas/arsitektur khusus. Arsitektur bangunannya lebih banyak mengacu kepada langgam arsitektur minimalis dan modern. Pola permukiman dan kawasan perdagangan jasa serta industri sebagian besar berbentuk kluster, dengan bangunan yang difungsikan sebagai ruko/perdagangan jasa berada di bagian depan menghadap jalan dan difungsikan sebagai perumahan di bagian dalamnya. Untuk tata letak dan orientasinya, hampir setiap bangunan selalu menghadap ke jalan utama. Terkait dengan batas tinggi bangunan, saat ini di Kawasan BBK belum ada kriteria dan aturan khusus yang mengatur terkait hal ini.

Untuk daerah-daerah khusus seperti kawasan kampung tua, arsitekturnya lebih memiliki ciri khas yaitu seperti rumah panggung yang didirikan di pesisir laut, yang berdiri di atas pondasi kayu. Rumah-rumah seperti ini biasanya dapat ditemui di daerah pesisir laut maupun kampung-kampung tua. Ciri khas arsitektur lainnya yang dapat ditemui adalah untuk kawasan kampung tua etnis Tionghoa, yang kawasan kampung tuanya memiliki warna yang beragam dan langgam arsitektur tradisional khas Tionghoa dengan ketinggian rendah, rata-rata setinggi 1-2 lantai.

II.4.3 Ruang Terbuka Aktif dan Pasif

Ruang terbuka pasif di Kawasan BBK saat ini sebagian besar masih berupa ruang hijau alami. Ruang terbuka hijau pasif yang ada merupakan daerah- daerah alami yang saat ini belum terbangun. Untuk ruang terbuka aktif (ruang publik), saat ini masih minim dan tersebar di antara klaster-klaster permukiman.

Ruang terbuka aktif dan pasif di ruang publik lainnya diantaranya tersebar di sekitar area ROW jalan, diantara median maupun pedestriannya. Saat ini untuk fasilitas ruang terbuka hijau di pusat kota sudah cukup tertata, namun untuk yang di kawasan pinggiran kota, ruang terbuka hijau pasif masih tumbuh secara alami.

Ruang terbuka hijau pasif lainnya yang saat ini sudah cukup tertata adalah area hijau yang berada di sekitar waduk dan daerah tangkapan air. Ruang ini ditata untuk mengamankan ketersediaan sumber air baku dan daerah tangkapan air sehingga debit air dapat terjaga. Waduk-waduk yang ada di Kawasan BBK diantaranya waduk Sei Duriangkang, waduk Sei Tembesi, waduk Sei Gong, waduk Sei Pulai, waduk Sei Bati dan Kolong Pongkar II.

II.4.4 Ketersediaan Sumber Air Baku dan Daerah Tangkapan Air (DTA)

Ketersediaan air baku wilayah BBK sebagian besar mengandalkan pada tampungan air permukaan, berupa waduk, embung, bekas galian (kolong), dan sebagian kecil mengolah air laut (SWRO: Sea Water Reverse Osmosis). Pendayagunaan sumber air baku diperuntukkan bagi air bersih rumah tangga, perkotaan dan industri (RKI), serta peruntukan air baku irigasi bagi daerah yang mempunyai penggunaan lahan pertanian.

II. 24

Pada gambar berikut dapat dilihat sumber air baku di Kawasan BBK yang meliputi wilayah Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun dan Kota Tanjungpinang.

Gambar 2. 29 Peta Sebaran Sumber Air Baku di Kawasan BBK


II.4.5 Pengelolaan Air Bersih

Sistem Jaringan Sumber Daya Air di Kawawan BBK merupakan sistem sumber daya air pada wilayah sungai Strategis Nasional seperti sungai, waduk, embung, air tanah, air laut dan mata air. Selain itu, prasarana sumber daya air yang terdiri atas infrastruktur penyediaan air baku, pengendalian banjir, irigasi, pengamanan pantai serta bangunan air lainnya telah berperan dalam pengelolaan sumber daya air. Sistem pengendalian banjir dilakukan pada sungai utama, tanggul, bendungan, pompa air dan drainase, serta sistem pengamanan pantai yang diprioritaskan pada pantai rawan abrasi serta pulau-pulau terluar di seluruh wilayah Provinsi.

Sumber air bersih di Kawasan Batam, diantaranya Instalasi Pengolahan Air (IPA) Waduk Sei Harapan, Waduk Muka Kuning, Waduk Duriangkang, Sungai Beduk, Sungai Tokong, Sungai Ngeden, Sungai Pancur, Waduk Nongsa, Waduk Sei Ladi, Waduk Sei Baloi, Waduk Tembesi, Sungai Cia (Rempang Utara), Bendungan Muara Sei Gong, Sungai Langkai, Waduk Rempang, Sungai Raya, Sungai Curus, Sungai Tatas, Sungai Pratas, Sungai Monggak, Sungai Galang, Sungai Galang Utara, Sungai Galang Timur, Embung Kebun Raya, Embung Sekanak I dan Embung Sekanak II, Pulau Pemping, Embung Bulang, Pulau Bulan, Embung Bulang Lintang, dan Estuari Dam Pulau Kepala Jeri. Sedangkan, sumber air bersih di Kawasan Bintan, diantaranya instalasi pengolahan air (IPA) di Tanjung Uban, Waduk Gunung Bini, Teluk Sekuni, Kijang, Lobam, Waduk Kawal, Waduk Sei Pulai,

II. 25

Waduk Jago, Waduk Lagoi, Waduk Sei Lepan, Waduk Sekuning, Waduk Galang Batang, Dam Teluk Bintan (Sungai Kangboi, Sungai Ekang, Sungai Angculai, Sungai Teluk Bintan), Kolong Enam Kijang, Sungai Gesek, Bendungan Muara Sei Busung, Sungai Kawal, Embung Cina Mati, Waduk Lower Gesek, Danau SBP, Tampungan Kawal I, Tampungan Kawal II, Danau Tembeling, Danau Bloreng, Kolong Keter, Tampungan Ekang Anculai, Genangan Biru, Waduk Sei Jeram I, Waduk Sei Jeram II, dan Kolong Katen, Waduk Anculai. Untuk sumber air bersih di Kawasan Tanjungpinang, diantaranya instalasi pengolahan air (IPA) Waduk Sei Pulai dengan memperkuat intake Waduk Sungai Gesek dan interkoneksi Waduk Galang Batang, Bendungan Muara Sei Dompak dan Embung Tanjung Duku Pulau Dompak, Danau Sungai Timun, Kolong Sungai Nyirih, dan Sungai Touca. Untuk sumber air bersih di Kawasan Karimun, diantaranya instalasi pengolahan air (IPA) di Pulau Karimun, Pulau Kundur, Pulau Belat, Pulau Buru, Pulau Ungar, Pulau Sugi Bawah, Pulau Combol, Pulau Durai, Embung Sei Bati, Embung Moro, Embung Tempan, Kolong pongkar I dan Kolong Pongkar II, Kolong Sentani, Kolong Paya Manggis, Kolong Depan RSUD dan Kolong Sei Bati – Dang Merdu – Kodim, Tampungan Air Sidodadi (Moro), Tampungan Pulau Parit, Tampungan Air Sawang/Layang (Kundur Barat), Tampungan Air Prayun (Kundur), Tampungan Air Sidomoro, Tampungan Air Gemuruh, Embung Pulau Karimun Kecil (Meral), Embung Pulau Asam (Tebing), Embung Pulau Kundur, Embung Pulau Belat

Sumber air bersih di Kawasan BBK berasal dari Instalasi Pengolahan Air (IPA) dari beberapa sumber air baku diatas dan dari pengolahan air laut menjadi air minum (Reverse Osmosis) serta dari mata air. Instalasi Pengolahan Air (IPA) yang biasa disebut Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kawasan BBK dapat dilihat pada gambar berikut:

II. 26

Gambar 2. 30 Peta Sebaran Saluran Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kawasan BBK


II.4.6 Pengelolaan Limbah Cair

Pengelolaan limbah cair di Kawasan BBK dilakukan dengan sistem terpusat skala permukiman dan sistem setempat atau komunal. Sistem setempat dilakukan dengan limbah cair yang sebelumnya diolah dalam septic tank kemudian diangkut dengan sarana pengangkut ke instalasi pengolahan air limbah atau lumpur tinja (IPAL/IPLT). Saat ini setiap Kabupaten/Kota di Kawasan BBK memiliki minimal satu IPAL/IPLT. Namun demikian cakupan layanan IPAL/IPLT tersebut belum memenuhi keterjangkauan di seluruh wilayah kabupaten/kota.

II. 27

Gambar 2. 31 Peta Sebaran Lokasi IPLT dan IPAL di Kawasan BBK


II.4.7 Pengelolaan Limbah Padat dan Persampahan

Pengelolaan limbah padat dan persampahan di Kawasan BBK terdapat di TPA Telaga Punggur di Kota Batam, TPA Sei Enam di Kabupaten Bintan, TPA Sememal di Pulau Karimun Besar, dan TPA Ganet di Kota Tanjungpinang.

Gambar 2. 32 Kondisi TPA di Kawasan BBK

Sumber: Survey Lapangan, 2019, diolah Kedeputian Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2021

Seperti yang dapat dilihat pada gambar diatas, TPA eksisting menggunakan metode pengolahan konvensional tanpa ada proses pemilihan dan pengolahan limbah padat. Metode open dumping membutuhkan lahan yang luas, tidak memiliki umur Panjang, dan tidak ramah lingkungan.

(i) TPA Punggur - Batam (ii) TPA Ganet - Tanjungpinang

(iii) TPA Sememal - Karimun

II. 28

Gambar 2. 33 Persebaran TPA di Kawasan BBK


II.4.8 Sistem Jaringan Drainase dan Pengendalian Banjir

Sistem drainase di Kota Batam tergolong cukup baik dikarenakan normalisasi jaringan yang rutin dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Namun, pada sebagian titik terjadi genangan yang dikarenakan kondisi sebagian daerah merupakan daerah cekungan, kapasitas saluran drainase kurang memadai dan banyak sampah yang menyumbat. Hal ini dapat dikendalikan dengan menyediakan dan membangun sarana drainase lingkungan yang memadai serta mengambil turut serta peran masyarakat dalam menjaga fungsi drainase sebagai pengendali banjir.

Kota Tanjung Pinang memiliki sistem drainase yang cukup baik dan memadai terutama dalam kapasitas aliran air. Hanya pada beberapa titik masih terjadi genangan pada setiap musim penghujan, dikarenakan sumbatan drainase dan berada di dataran rendah. Hal ini kedepannya dapat diatasi dengan pembuatan kolam retensi pada wilayah yang terjadi genangan pada ssat hujan besar dan peningkatan kualitas permukiman kumuh.

Kabupaten Karimun pernah terjadi genangan karena drainase yang ada tidak mampu menampung debit air pada saat hujan dan pasang air laut. Selain itu kapasitas gorong-gorong juga lebih kecil dibandingkan dengan debit air, elevasi rumah yang lebih rendah dari muka air dan drainase sekunder / sisi jalan tidak memadai juga merupakan penyebab terjadinya genangan di beberapa titik di Kabupaten Karimun. Belum tertatanya sistem drainase dengan baik, kawasan perumahan padat penduduk, serta banyaknya

II. 29

endapan sedimen dan sampah pada saluran juga menyebabkan terjadinya genangan di beberapa titik di Kabupaten Karimun.

II.4.9 Sistem Kelistrikan dan Energi

Kondisi kelistrikan di Kawasan BBK di pulau-pulau besar yang saat ini dilayani oleh PLN dan PLN Batam berstatus aman, dimana disaat beban puncak daya listrik masih mencukupi bahkan masih memiliki surplus. Tiga sistem besar adalah Batam, Bintan, dan Tanjung Balai Karimun. Sumber utama ketenagalistrikan di Kawasan BBK adalah PLTD, PLTG, dan PLTU Batubara. Beberapa sistem di BBK masih disuplai penuh dengan PLTD, namun dalam jangka dekat sebagai komitmen PLN dalam meningkatkan bauran energi baru terbarukan makan akan dilakukan penambahan PLTS sebagai subsitusi energi untuk menurunkan konsumsi bahan bakar mnyak.

Saat ini cakupan pelayanan PLN belum dapat melayani seluruh wilayah Kawasan BBK karena kondisi geografisnya berupa kepulauan dan aturan zonasi. Lebih lanjut, untuk memenuhi kebutuhan listrik bagi sektor industri dan pariwisata, mayoritas dipenuhi dengan pembangkit listrik yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan. Berikut dapat dilihat Peta Sebaran Pembangkit Listrik dan Gardu Induk serta Jaringan Listrik di Kawasan BBK.

Gambar 2. 34 Peta Sebaran Pembangkit Listrik di Kawasan BBK


Kota Batam memiliki dua sistem yang dilayani PLN yaitu Sistem Batam dan Sistem Belakang Padang. Namun demikian, penyediaan listrik oleh PLN di Kota Batam belum merata karena masih terdapat beberapa wilayah yang belum terlayani secara maksimal, yaitu Pulau Rempang – Galang – Galang Baru.

Pulau Bintan dilayani oleh sistem jaringan interkoneksi Batam - Bintan dan memiliki satu sistem yang melayani Kabupaten Bintan dan Kota Tanjung

II. 30

Pinang. Rasio elektrifikasi di Pulau Bintan sebesar 100%. Selain dilayani oleh sistem interkoneksi Batam-Bintan, Pulau Bintan juga memiliki beberapa

II. 31

pembangkit listrik yang digunakan sebagai cadangan bila sistem interkoneksi Batam-Bintan tidak berfungsi.

Kabupaten Karimun memiliki dua sistem yang dilayani PLN yaitu sistem Tanjung Balai Karimun dan Sistem Tanjung Batu. Namun demikian aturan zonasi membuat PLN tidak dapat mengaliri listrik ke seluruh wilayah Kabupaten Karimun. Saat ini terdapat 2 perusahaan swasta yang telah mendapatkan izin untuk mengelola 2 zonasi wilayah usaha namun hingga saat ini kedua perusahaan tersebut belum beroperasi sehingga Zona 1 dan Zona 2 belum mendapatkan layanan listrik.

II.4.10 Sistem Jaringan Telekomunikasi

Jaringan telekomunikasi di Kawasan BBK merupakan salah satu prasarana wilayah yang memegang peran penting dalam pengembangan kawasan. Sistem jaringan telekomunikasi adalah suatu kesatuan teknik pengiriman atau penyampaian informasi dari suatu tempat ke tempat lain.

Gambar 2. 35 Peta Jaringan Serat Optik di Kawasan BBK


Proyek Palapa Ring wilayah Barat Indonesia (Palapa Ring-Barat) akan menjangkau wilayah Provinsi Riau dan Kepulauan Riau termasuk kedalam Kota Batam dan Kabupaten Karimun. Panjang Kabel Serat Optik Palapa Ring Barat 1.980 km. Kota Batam, saat ini terdapat 20 provider, dan 19 menara dengan jumlah menara telekomunikasi sebanyak 437 menara.

III. 1

3

III. STRATEGI UTAMA (GRAND STRATEGY) PENGEMBANGAN KAWASAN BBK

III.1 Analisis SWOT Kawasan BBK

Analisis SWOT dilakukan untuk dapat membantu dalam proses penentuan strategi pengembangan Kawasan BBK. Strategi pengembangan tersebut dijabarkan dalam bentuk Visi Pengembangan, Misi Pengembangan, dan Tahapan Pengembangan (Staging) pada masing-masing sektor/program/kegiatan. Pemetaan SWOT Kawasan BBK adalah sebagai berikut:

Strengths

Tabel 3. 1 Pemetaan SWOT Kawasan BBK

1 Potensi Pengembangan Lahan BBK 2 Kemampuan Lahan Kemudahan Dikerjakan Tinggi 3 Kebutuhan Ruang Permukiman, Perdagangan/Jasa, dan Industri Cukup

Tinggi 4 Pengembangan wilayah pertahanan dan keamanan yang telah terintegrasi

dengan dokumen penataan ruang 5 Infrastruktur di kawasan BBK telah tersedia seperti jalan, jembatan,

pelabuhan, bandara, serta prasarana, sarana, dan utilitas dasar. 6 Lokasi BBK yang Strategis 7 Keterbukaan dan kemudahan akses Perdagangan Internasional 8 Kerjasama Ekonomi Regional yang kuat baik antar wilayah di Indonesia

maupun dengan Negara Tetangga 9 Kondisi masyarakat BBK yang sudah pada tahap bonus demografi dan

dominasi tenaga kerja produktif 10 Potensi penyediaan Sumber Daya Manusia melalui tenaga kerja terampil

dan profesional yang bersifat multikultur Adanya perguruan tinggi (politeknik) bidang industri dan pariwisata yang

11 berpotensi dikembangkan menjadi pusat pendidikan dan pelatihan SDM

Badan Pengusahaan (BP) Batam, BP Bintan, BP Tanjungpinang, dan BP 12 Karimun memiliki wewenang dalam pengelolaan dan penerbitan izin

berusaha 8 sektor strategis pada Kawasan BBK

Sebagai pintu gerbang kedatangan wisatawan mancanegara kedua 13 terbesar di Indonesia setelah Bali dengan tren kunjungan wisatawan yang

terus meningkat Kawasan BBK merupakan bagian dari Kawasan Strategis Pariwisata

14 Nasional (KSPN) dengan prioritas pengembangan yang tinggi Setiap kawasan di BBK memiliki atraksi destinasi pariwisata yang

15 beragam baik atraksi alam, budaya dan buatan 16 Memiliki variasi event minat khusus, olahraga dan budaya berskala

internasional

Weaknesses

1 Alokasi ruang dalam rencana tata ruang belum mengoptimalkan kegiatan yang strategis

2 Ketidaksamaan status dan penguasaan lahan antar Badan Pengusahaan Masih adanya tumpang tindih tugas dan kewenangan antara Pemerintah Daerah dan Badan Pengusahaan

4 Lemahnya penegakan hukum terkait perdagangan ilegal,human trafficking, penguasaan tanah di kawasan hutan

5 Minimnya sarana dan prasarana di sebagian besar exit entry point (Pos

III. 2

Lintas Batas) perbatasan darat maupun laut.

6 Masih lemahnya rantai pasok (supply chain) antar kegiatan ekonomi

7 Rendahnya pengembangan RnD dan Industri Inovasi

8 Ketersediaan Infrastruktur Pendukung Industri yang masih terbatas

9 Belum berkembangnya industri berbasis teknologi artificial intelegence BBK masih didominasi tenaga kerja level terampil, terbatasnya variasi

10 keahlian tenaga kerja serta terbatasnya balai pelatihan kerja

Belum terintegrasinya antar kawasan pariwisata serta masih terbatasnya

11 amenitas dan infrastruktur pendukung khususnya di kawasan pariwisata lokal

12 Wisatawan Mancanegara masih didominasi oleh wisatawan asal Singapura dengan rata-rata Length of stay wisatawan masih rendah

13 Belum optimalnya pengembangan Kelompok Sadar Wisata

14 Masih rendahnya kemitraan pemasaran dan promosi pariwisata

Opportunities

1 Dukungan Kebijakan Nasional dalam pengembangan Kawasan BBK pasca Undang-Undang Cipta Kerja (PP No. 41 Tahun 2021)

Penerapan IBM (Integreted Border Management) dalam pengelolaan

2 perbatasan Indonesia-Singapura yang memberikan dukungan terhadap daya saing investasi dan perdagangan Indonesia

3 Potensi Kawasan BBK sebagai Hub Logistik Internasional

4 Perkembangan Ekonomi ASEAN yang cukup signifikan sebagai bagian dari Ekonomi Global

5 Banyaknya peluang Investasi yang masuk ke Kawasan ASEAN

6 Pengembangan aeropolis dan hub logistik internasional

7 Rencana pengembangan ASEAN Connectivity

8 Pengembangan sektor industri, pariwisata dan logistik membuka peluang penyediaan kesempatan kerja yang luas

9 Pengembangan KEK di bidang digital, MRO, dan kesehatan, industri digital menjadi kesempatan meningkatan SDM dan IPTEK Kawasan BBK Perjanjian ASEAN Mutual Recognition Arrangement sebagai kesempatan

10 untuk meningkatkan standar kompetensi tenaga kerja di Kawasan BBK

11 Kemudahan perizinan berusaha dan pemberian insentif di sektor inovasi dan teknologi sebagai peluang investasi IPTEK

Peningkatan kunjungan bisnis internasional dan ekspatriat sebagai

12 peluang pengembangan MICE (Meeting, Incentives, Conference and Exhibition)

Threats 1 Iklim investasi belum kondusif 2 Interaksi global yang semakin meningkat melalui perdagangan bebas,

prosperiti, social security dan kesetaraan terhadap akses perekonomian 3 Kompetisi dengan KPBPB dan Kawasan Industri lainnya di ASEAN 4 Dinamika perubahan Ekonomi ASEAN (Singapura) yang tidak menentu

5 Adanya ancaman keadaan kahar, seperti pandemi Covid-19 6 Kawasan BBK tidak memiliki Hinterland 7 Terdapat batasan regulasi dalam Perdagangan Internasional 8 Perjanjian ASEAN Mutual Recognition Arrangement berpotensi

mengurangi kesempatan tenaga kerja lokal akibat dominasi tenaga kerja asing Migrasi masuk dari luar Kawasan BBK yang memiliki kualitas lebih tinggi

9 dapat memicu persaingan tenaga kerja dengan masyarakat lokal Kawasan BBK

10 Isu upah minimum dan sistem ketenagakerjaan antara tenaga kerja

III. 3


Strategi yang direkomendasikan untuk pengembangan Kawasan BBK yaitu: Pertama, perlu adanya sikronisasi dan harmonisasi dalam pengembangan Kawasan BBK yang dilakukan oleh stakeholder (Pemerintah Pusat, BP, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kabupaten/Kota, Investor, dan Masyarakat). Kedua, mengembangkan model kerjasama Public Private Partnership (PPP) atau Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) dalam pembangunan infrastruktur dan kawasan. KPBU memiliki beberapa keunggulan seperti mengurangi beban investasi pada anggaran pemerintah sehingga alokasinya dapat digunakan untuk pelayanan publik dan pembagian risiko antara pemerintah dan swasta. Ketiga, mendorong perjanjian kerjasama bilateral (kerangka G-to-G) dalam pembangunan di bidang perdagangan/jasa, industri, logistik, infrastruktur, dan pariwisata, serta memanfaatkan peluang dari Singapura sebagai salah satu negara transit barang/jasa terbesar. Singapura dan Malaysia berpotensi sebagai mitra strategis bagi Kawasan BBK dalam pengembangan hub logistik, perdagangan/jasa, industri, digital dan kepariwisataan.

Selain itu, strategi lainnya yang dapat diterapkan yaitu: (1) melakukan penguatan dan pengintegrasian kelembagaan BP Batam, BP Bintan, BP Karimun, dan BP Tanjungpinang. Kelembagaan yang efisien dan efektif adalah kelembagaan yang dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif serta mendorong pencapaian tujuan pengembangan Kawasan BBK baik jangka pendek maupun jangka panjang; (2) meningkatkan aspek perencanaan wilayah, melalui pemetaan lahan dan optimalisasi alokasi ruang untuk kegiatan investasi dan penyesuaian deliniasi Kawasan BBK; (3) melakukan market intelligence terhadap kawasan pesaing; (4) memperkuat rantai pasok (supply chain) kegiatan ekonomi dan penguatan konektivitas antarwilayah di Kawasan BBK; (5) memperkuat kerangka regulasi dan kelembagaan dalam mendorong kemudahan perizinan berusaha di Kawasan BBK; (6) memperkuat kerjasama antardaerah dan BP di Kawasan BBK; 7) melakukan konsolidasi dengan dunia usaha untuk memperkuat core business di Kawasan BBK; serta (8) meningkatkan kapasitas SDM dan IPTEK di Kawasan BBK. Pemilihan strategi dilakukan dengan mempertimbangkan kuadran pada matriks SWOT (lihat Tabel 3.2).

Tabel 3. 2 Matriks Strategi Berdasarkan Analisis SWOT Kawasan BBK

Strategi S – O

1. sikronisasi dan harmonisasi dalam pengembangan Kawasan BBK

2. Mengembangkan Model Kerjasama

Strategi S – T

1. Market Intelligence terhadap kawasan pesaing

2. Memperkuat rantai pasok (supply

11 12 13

dengan perusahaan di Kawasan BBK Potensi persaingan bisnis pariwisata dengan pusat destinasi internasional di Asia Tenggara Inbound tourism lebih banyak di dominasi oleh pengembang dan operator mancanegara dengan keterlibatan masyarakat lokal yang minim Tantangan pengembangan destinasi berkelanjutan dari potensi kerusakan lingkungan, perubahan iklim dan bencana alam

III. 4

Pemerintah Badan Usaha dalam Pengembangan Kawasan BBK

3. Mendorong perjanjian kerjasama bilateral (kerangka G-to-G) dalam pembangunan di bidang perdagangan/jasa, industri, logistik, infrastruktur, dan pariwisata

chain) kegiatan ekonomi dan penguatan konektivitas antarwilayah di Kawasan BBK

3. Memperkuat kerangka regulasi dan kelembagaan dalam mendorong kemudahan perizinan berusaha di Kawasan BBK

Strategi W – O

1. Penguatan dan pengintegrasian kelembagaan BP Batam, BP Bintan, BP Karimun, dan BP Tanjungpinang

2. Meningkatkan kapasitas SDM dan IPTEK di Kawasan BBK

3. Meningkatkan aspek perencanaan wilayah, melalui pemetaan lahan dan optimalisasi alokasi ruang untuk kegiatan investasi dan penyesuaian deliniasi Kawasan BBK

Strategi W - T

1. memperkuat kerjasama antardaerah dan BP di Kawasan BBK

2. Konsolidasi dengan dunia usaha untuk memperkuat core business di Kawasan BBK



III.2 Visi Pembangunan Kawasan BBK Tahun 2021-2045

Adapun visi pembangunan Kawasan BBK Tahun 2021-2045 adalah menjadikan Kawasan BBK sebagai Hub Logistik Internasional untuk mendukung pengembangan industri, perdagangan, maritim, dan pariwisata yang terpadu dan berdaya saing.

Sedangkan Misi pembangunan Kawasan BBK Tahun 2021-2045, adalah sebagai berikut: 1. Harmonisasi kebijakan yang sinergi dan optimal; 2. Struktur ekonomi yang terpadu dan berdaya saing;

3. Percepatan pembangunan yang merata dan terintegrasi; 4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Kawasan BBK; 5. Perwujudan lingkungan dan ekosistem yang berkelanjutan; dan 6. Pemasaran dan promosi Kawasan BBK yang berorientasi global.

Visi dan Misi pembangunan Kawasan BBK sebagaimana dimaksud kemudian diterjemahkan dalam pengembangan sektor bisnis utama di masing-masing wilayah terkait. Adapun sektor bisnis utama yang dikembangkan yaitu:

1. Kota Batam diarahkan menjadi hub logistik internasional, industri kedirgantaraan, industri ringan dan bernilai tinggi, industri digital dan kreatif, pusat perdagangan internasional dan keuangan, dan pariwisata kesehatan yang terintegrasi.

2. Kabupaten Bintan diarahkan menjadi pusat kegiatan pariwisata internasional, industri MRO (Maintenance, Repair, and Overhaul), industri alumina, industri pengolahan makanan, industri pertahanan kedirgantaraan, dan industri olahraga. Sedangkan untuk Kota Tanjungpinang diarahkan sebagai pusat wisata heritage Melayu-

III. 5

Tiongkok, industri halal, industri perikanan, pusat bisnis, dan pusat zona integrasi.

3. Kabupaten Karimun diarahkan menjadi pusat kegiatan industri maritim, industri penampungan minyak (oil tanking), industri teknologi pertanian (agritech), industri pengolahan hasil laut, dan pariwisata.

III.3 Skenario Arah Pengembangan dan Pengintegrasian Kawasan BBK

Skenario arah pengembangan Kawasan BBK meliputi pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan investasi ke dalam 3 (tiga) skenario utama. Pertama, Skenario Business as Usual (BaU) mengasumsikan bahwa pertumbuhan ekonomi didapatkan dari pertumbuhan secara historis Kawasan BBK. Kedua, Skenario Moderat mengasumsikan pertumbuhan ekonomi dengan target RPJMD masing-masing daerah di Kawasan BBK. Ketiga, Skenario Optimis mengasumsikan target pertumbuhan ekonomi rata-rata 7% untuk tahun 2020-2030. Ketiga skenario tersebut juga membedakan derajat ekspansi ekonomi Kawasan BBK di mana skenario BaU memiliki asumsi pengembangan paling konservatif, sementara skenario optimis memiliki asumsi pengembangan ekonomi paling progresif. Adapun pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan investasi berdasarkan ketiga skenario tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi

Penentuan skenario pertumbuhan ekonomi di Kawasan BBK dilakukan dengan mempertimbangkan dampak pandemik COVID-19 terhadap pertumbuhan ekonomi tahun 2020. Berdasarkan data pertumbuhan ekonomi tahun 2020, kontraksi ekonomi akibat pandemik COVID-19 mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi minus 2,9%, atau terendah dalam 10 tahun terakhir. Proses recovery pertumbuhan ekonomi Kawasan BBK diperkirakan berlangsung selama 2021–2022 dengan asumsi bahwa pandemik berakhir pada akhir tahun 2021, serta tergantung pada derajat kedalaman koreksi pertumbuhan tiap sektor, sebelum kembali tumbuh seiring dengan tren historis Kawasan BBK 3-4 tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi Kawasan BBK pada tahun 2021 diproyeksikan berkisar antara 3,0% (skenario BaU) sampai 4,2% (skenario optimis), sedangkan pada tahun 2022 diproyeksikan berkisar antara 4,0% (skenario BaU) sampai 6,0% (skenario optimis).

III. 6

Gambar 3. 1 Tren Pertumbuhan Ekonomi dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020, diolah Kedeputian Bidang Koordinasi Pengembangan

Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2021

Gambar 3. 2 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kawasan BBK 2021-2045



Gambar 3.2 diatas menunjukkan skenario pertumbuhan ekonomi untuk Kawasan BBK sepanjang tahun 2021-2045. Rata-rata pertumbuhan ekonomi pada lima tahun pertama (2021-2025) cenderung lebih rendah dikarenakan masih terdampak pandemik COVID-19 pada tahun 2021-2022. Pasca selesainya pandemik COVID-19 dan proses recovery, perekonomian diperkirakan Kawasan BBK dapat tumbuh kembali sesuai dengan tren pertumbuhan ekonomi. Pemerintah dapat memberikan stimulus kebijakan ekonomi untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sesuai dengan RPJMD (skenario moderat) maupun sesuai dengan target dari Badan Pengusahaan (BP) Kawasan (skenario optimis). Secara umum, target pertumbuhan ekonomi di Kawasan BBK adalah sebagai berikut:

6.0% 5.5%

5.4% 4.8%

4.2%

4.0%

3.0% 3.0%

2.0%

-0.3%

0.0%

Historis BaU Moderat Optimis

-2.0%

2016 2017 2018 2019 2020 2021

12.0% 10.0% 10.7%

10.0% 8.6% 9.3%

8.8% 8.0% 6.5% 7.9% 8.4%

7.2%

6.0% 5.2%

6.6% 7.3%

7.8%

4.0% 5.6%

2.0% 4.2%

0.0%

2021 - 2025 2026 - 2030 2031 - 2035 2036 - 2040 2041 - 2045

BaU Moderat Optimis

III. 7

a. Skenario Optimis dengan target pertumbuhan ekonomi di akhir tahun perencanaan (2045) sebesar 10,7%;

b. Skenario Moderat dengan target pertumbuhan ekonomi di akhir tahun perencanaan (2045) sebesar 8,8%; dan

c. Skenario BaU dengan target pertumbuhan ekonomi di akhir tahun perencanaan (2045) sebesar 7,8%.

2. Kebutuhan Investasi

Nilai Incremental Capital Ouput Ratio (ICOR) merupakan koefisien yang menunjukkan seberapa efisien investasi di Kawasan BBK dapat menghasilkan nilai tambah berupa pertumbuhan ekonomi. Proyeksi nilai ICOR rata-rata untuk Kawasan BBK sepanjang 2021-2025 diperkirakan sebesar 9.23. Angka ini menunjukkan bahwa efisiensi investasi di Kawasan BBK dianggap masih sangat rendah.

Gambar 3.3 menunjukkan berbagai skenario pertumbuhan nilai ICOR Kawasan BBK tahun 2021 – 2045, dengan asumsi penurunan nilai ICOR sebesar 5-10% secara bertahap untuk skenario BaU, sementara penurunan bertahap sebesar 10 – 15% untuk skenario moderat dan optimis. Penurunan nilai ICOR diharapkan dapat membuat iklim investasi dan perekonomian Kawasan BBK dapat tumbuh lebih cepat sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Badan Pengusahaan Kawasan.

Gambar 3. 3 Proyeksi ICOR Kawasan BBK 2021-2045



Kebutuhan investasi di Kawasan BBK didasarkan pada berbagai skenario pertumbuhan ekonomi dan koefisien nilai ICOR di Kawasan BBK. Pada skenario BaU, kebutuhan investasi sepanjang tahun 2021-2025 rata-rata sebesar Rp. 60,7 triliun per tahun dan terus mengalami peningkatan hingga mencapai rata-rata Rp. 263,6 triliun per tahun pada tahun 2041-2045. Sementara itu, pada skenario moderat, kebutuhan investasi tahun 2021- 2025 rata-rata sebesar Rp. 76,7 triliun per tahun dan mencapai rata-rata Rp. 288,1 triliun per tahun pada tahun 2041-2045. Adapun pada skenario optimis, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan,

11.00

9.23 8.76

9.00 7.89 9.23 8.30

7.49

6.64 7.00 7.84 5.98

6.37 4.78

5.00 6.27

5.33

3.00

2021 - 2025 2026 - 2030 2031 - 2035 2036 - 2040

4.27

2041 - 2045

BaU Moderat Optimis

III. 8

kebutuhan investasi tahun 2021-2025 rata-rata adalah sebesar Rp. 97,2 triliun per tahun dan mencapai rata-rata Rp. 422,2 triliun per tahun di periode 2041-2045.

Gambar 3. 4 Kebutuhan Investasi Kawasan BBK 2021-2045



Berdasarkan pertimbangan tren pertumbuhan ekonomi saat ini dan arahan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, atas kemudahan dan fasilitas yang diberikan kepada KPBPB, maka dipilih Skenario Optimis sebagai target pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan investasi Kawasan BBK Tahun 2021- 2045. Pemilihan skenario optimis tersebut didasarkan pada pertimbangan adanya kebijakan nasional melalui penetapan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang menata ulang pelaksanaan KPBPB BBK mulai dari perencanaan dan pengembangan kawasan yang terintegrasi, penataan kelembagaan, pengaturan kebijakan perizinan dan investasi, hingga pengaturan terkait fasilitas dan kemudahan di KPBPB BBK. Hal ini diharapkan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi Kawasan BBK baik dalam lingkup nasional maupun internasional.

Pemilihan skenario optimis sebagai target pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan investasi Kawasan BBK Tahun 2021-2045 menjadi acuan dasar dalam penentuan proyeksi data perekonomian lainnya. Adapun rincian proyeksi sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Proyeksi Kebutuhan Investasi

Kebutuhan investasi di Kawasan BBK pada skenario optimis sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya adalah rata-rata sebesar Rp. 97,2 triliun per tahun pada tahun 2021-2025 dan mencapai rata-rata sebesar Rp. 422,2 triliun per tahun pada 2041-2045. Kebutuhan investasi tersebut kemudian dirinci berdasarkan kawasan, dimana pada tahun 2021-2025, rata-rata kebutuhan investasi terbesar terdapat di Batam yaitu sebesar Rp. 71,8 triliun diikuti secara berurutan oleh Bintan, Karimun, dan Tanjung Pinang. Adapun pada tahun 2041-2045, rata-rata kebutuhan investasi tahunan di Batam

450.0

400.0

422.2

350.0

300.0

250.0

200.0

150.0

100.0

50.0

-

(Triliun Rupiah) 301.3 288.1 263.6

226.8 201.4

60.776.7 97.2

156.3 127.4

96.1

207.9 161.5

137.4

2021 - 2025 2026 - 2030 2031 - 2035 2036 - 2040 2041 - 2045

BaU Moderat Optimis

III. 9

sebesar Rp. 303,3 triliun, Bintan Rp. 58,4 triliun, Karimun Rp. 23 triliun, dan Tanjung Pinang sebesar Rp. 37,4 triliun.

Gambar 3. 5 Rata-Rata Kebutuhan Investasi Tahunan Kawasan BBK 2021-2045



Rata-rata kebutuhan investasi tahunan Kawasan BBK Tahun 2021-2025 sebesar Rp. 97,2 triliun pada prinsipnya tidak hanya berasal dari kebutuhan investasi baru melainkan juga berasal dari pengembangan investasi yang telah ada. Berdasarkan hasil analisis, rata-rata kebutuhan investasi baru tahunan Kawasan BBK tahun 2021-2025 adalah sebesar Rp. 28.2 triliun per tahun sedangkan sisanya berasal dari pengembangan investasi eksisting. Secara rinci, rata-rata pengembangan investasi baru tahunan sebagaimana dimaksud terdapat di Batam sebesar Rp. 17.9 triliun, Rp. 8 triliun di Bintan, Rp. 2,1 triliun di Karimun, dan Rp. 0,2 triliun di Tanjung Pinang.

b. Proyeksi Ekspor dan Impor

Pertumbuhan ekspor Kawasan BBK diperkirakan mencapai 5,4% atau sebesar 69,34 milyar USD sepanjang tahun 2021 – 2025. Pertumbuhan ekspor tersebut diperkirakan akan terus meningkat secara bertahap mencapai 7,7% atau sebesar 252,14 milyar USD di tahun 2041 – 2045.

Sementara itu, pertumbuhan impor diproyeksikan akan tumbuh lebih lambat dari 5,7% di tahun 2021 – 2025 atau sebesar 74,95 milyar USD menjadi 6,6% atau 249,3 milyar USD di tahun 2041 – 2045. Pertumbuhan impor yang lebih lambat diharapkan dapat mendorong penguatan global value chain lokal dan peningkatan insentif untuk industri berorientasi ekspor dan komoditas ekspor unggulan di Kawasan BBK.

450.0

400.0

350.0

300.0

250.0

200.0

150.0

100.0

50.0

37.4 23.0

(Triliun Rupiah) 58.4

28.6 18.1 36.3

20.2 12.9 23.4

9.5

9.66.3

71.8

303.3 16.3

218.2

114.7 151.4

2021 - 2025 2026 - 2030 2031 - 2035 2036 - 2040 2041 - 2045

Batam Bintan Karimun Tanjungpinang

III. 10

Gambar 3. 6 Proyeksi Ekspor Kawasan BBK 2021-2045 (kiri) Proyeksi Impor Kawasan BBK 2021-2045 (kanan)



c. Proyeksi Pertumbuhan Penduduk dan Lapangan Kerja

Total penduduk Kawasan BBK pada tahun 2020 mencapai sekitar 2 juta jiwa. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi di Kawasan BBK, maka jumlah penduduk diperkirakan juga bertambah. Perhitungan proyeksi jumlah penduduk secara umum dilakukan dengan dua metode, yaitu (1) rasio konstan dan (2) ekstrapolasi geometrik. Metode rasio konstan dilakukan dengan menggunakan data proyeksi pertumbuhan penduduk 2015-2045 yang disesuaikan dengan data penduduk tahun 2020. Metode ini mengasumsikan bahwa penduduk di suatu wilayah tumbuh secara proporsional selama periode proyeksi. Sementara itu, metode ekstrapolasi geometrik digunakan dengan mengasumsikan pertumbuhan penduduk sejalan dengan rata-rata pertumbuhan penduduk historis Kawasan BBK. Dari dua metode tersebut, dapat dilihat bahwa pertumbuhan penduduk Kawasan BBK akan terus meningkat dari 2 juta penduduk di tahun 2020 menjadi 3,1 juta penduduk di tahun 2035 dan mencapai 4 juta penduduk di tahun 2045.

Gambar 3. 7 Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Kawasan BBK 2020-2045



Dari proyeksi pertumbuhan penduduk tersebut, maka dapat dilakukan estimasi lapangan kerja yang dihasilkan. Dengan menggunakan pendekatan elastisitas pertumbuhan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi, diperkirakan tercipta 1-1,2 juta lapangan kerja tercipta di tahun 2045.

4,500

Rasio Konstan 4,253

4,000 3,646

3,933 3,500

3,135 3,523

3,000 2,767

2,500 2,417

2,704 2,031

2,000 2,339

1,500

2020 2025 2030 2035 2040 2045

Rib

u J

iwa

III. 11

Gambar 3. 8 Pertumbuhan Lapangan Kerja Kawasan BBK 2021-2045



d. Proyeksi Pertumbuhan Penumpang

Sebagai langkah untuk mengestimasi kebutuhan infrastruktur logistik dan transportasi di Kawasan BBK, maka dilakukan estimasi terhadap pertumbuhan penumpang baik di pelabuhan maupun bandar udara di Kawasan BBK. Proyeksi pertumbuhan penumpang angkutan udara meliputi bandar udara Hang Nadim di Batam dan bandar udara Haji Fisabilillah di Tanjung Pinang. Adapun proyeksi penumpang angkutan laut meliputi pelabuhan komersial dan non-komersial.

Gambar 3. 9 Proyeksi Pertumbuhan Penumpang Kawasan BBK 2021-2045 (kiri) Proyeksi Penumpang Pelabuhan dan Bandar Udara Kawasan BBK 2021-2045 (kanan)



Peningkatan pertumbuhan penumpang angkutan laut diproyeksikan sedikit lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan penumpang angkutan udara dikarenakan semakin eratnya konektivitas antar pulau di Kawasan BBK. Namun demikian, pertumbuhan rata-rata tahunan penumpang melalui udara diperkirakan tetap lebih tinggi seiring dengan akselerasi pertumbuhan ekonomi di Kawasan BBK. Pada tahun 2045, jumlah penumpang angkutan udara diperkirakan mencapai 14,9 juta penumpang per tahun, sementara pertumbuhan penumpang angkutan laut mencapai 22 juta penumpang per tahun.

1,300

BaU Moderat Optimis 1,227 1,200

1,148 1,100

1,044 1,000

900

800

700

2020 2025 2030 2035 2040 2045

III. 12

e. Kebutuhan Pemanfaatan Ruang dan Alur Laut

Untuk mencapai visi pembangunan Kawasan BBK 2021-2045, wilayah perairan dan laut sebagai potensi utama dari Kawasan BBK akan dioptimalkan secara menyeluruh untuk mendukung peran sebagai hub logistik internasional.

Gambar 3. 10 Alur Pelayaran Eksisting dan Rencana Alur Indikatif di Kawasan BBK

Sumber: Berbagai sumber diolah Sekretariat Percepatan Kebijakan Satu Peta, 2021

Pengembangan alur pelayaran dibutuhkan untuk mengoptimalkan potensi spill over kargo dan kepadatan lalu lintas kapal pada alur pelayaran Selat Malaka. Rencana alur pelayaran indikatif yang dapat dilihat pada Gambar 3.10 berada pada koridor East-West yang melewati wilayah perairan laut bagian selatan Kawasan BBK dan dapat menjadi alternatif penghematan TCH (Time Charter Hire) dan Fuel Cost bagi perusahaan pelayaran. Alur pelayaran alternatif diperlukan pada saat alur pelayaran eksisting di Selat Malaka dalam kondisi padat.

Pengembangan alur pelayaran baru membutuhkan pembaharuan data kelautan di Kawasan BBK. Pembaharuan data dilakukan dengan survei komprehensif oleh Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut untuk memenuhi standar persyaratan alur pelayaran internasional. Selanjutnya untuk dapat digunakan oleh seluruh pengguna laut secara Internasional maka alur tersebut harus ditetapkan oleh International Maritime Organization (IMO).

f. Strategi Pengembangan Klaster Industri

Pengembangan klaster industri di Kawasan BBK adalah sebagai berikut:

III. 13

Gambar 3. 11 Pengembangan Klaster Industri di Kawasan BBK


Gambar 3. 12 Pengembangan Klaster Industri Tahap Pertama


III. 14

Gambar 3. 13 Pengembangan Klaster Industri Tahap Akhir


Untuk mencapai visi pembangunan Kawasan BBK 2021-2045, maka dalam pelaksanaan pengembangan klaster industri perlu dilakukan secara bertahap. Pada tahap pertama akan lebih difokuskan pada pengembangan klaster industri yang sudah berkembang. Kemudian pada tahap akhir, seluruh klaster industri diharapkan dapat berjalan sesuai arahan lokasi dan core business pengembangan Kawasan BBK. Adapun tahapan pengembangan klaster industri di Kawasan BBK dapat dilihat pada Gambar 3.12 dan Gambar 3.13.

III.4 Strategi Pencapaian Target Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan perhitungan pertumbuhan ekonomi seperti yang dijelaskan pada subbab sebelumnya, maka didapatkan bahwa target pertumbuhan ekonomi berdasarkan skenario optimis di Kawasan BBK pada tahun 2045 adalah sebesar 9,8%. Gambar berikut merupakan highlevel timeline pengembangan Kawasan BBK untuk melaksanakan strategi yang direncanakan.

III. 15

Gambar 3. 14 Target Pengembangan Kawasan BBK



Tahapan pengembangan Kawasan BBK terbagi menjadi 3 (tiga) fase, meliputi:

1. Tahap Pertama : Tahap ini merupakan tahap fundamental dimana kerangka kerja dan inisiatif perencanaan pembangunan akan diimplementasikan. Tahap ini dimulai dari penyusunan dokumen Rencana Induk Pengembangan Kawasan BBK dan Development Plan, sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait KPBPB, integrasi kelembagaan BP BBK, optimalisasi kegiatan industri dan pariwisata eksisting, serta pengembangan sistem logistik, rantai pasok, serta ketenagakerjaan. Tahapan ini dimulai pada tahun 2021-2025. Inisiatif dalam tahap ini akan memberikan dasar untuk prakarsa selanjutnya yang akan diwujudkan pada tahap kedua.

2. Tahap Kedua : Tahap ini dikenal sebagai tahap pertumbuhan dan pengembangan dimana aktivitas kunci dilaksanakan untuk mengembangkan komponen untuk memperkuat core business. Inisiatif yang diusulkan dalam tahap ini akan menentukan pergeseran paradigma untuk Kawasan BBK dari model pengembangan yang bersifat parsial dan sektoral menjadi pengembangan yang bersifat holistik dan terintegrasi, sehingga dapat menjadikan Kawasan BBK yang berdaya saing. Tahapan ini akan diwujudkan dari 2025 hingga 2030.

3. Tahap Ketiga : Tahap ini akan menjadi tahap stabilisasi dan pengembangan peran Kawasan BBK di tingkat global dimana dilakukan penilaian dan penataan kembali dari tahap sebelumnya. Inisiatif yang dilaksanakan akan dievaluasi dan disesuaikan dengan hasil yang diinginkan pada masa yang akan datang. Tahapan terakhir akan diwujudkan dari 2030 hingga 2045.

III. 16

Program/kegiatan yang diusulkan akan dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai target yang diinginkan dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Implementasi program/kegiatan pada setiap tahapan akan sangat tergantung pada hasil dan capaian dari setiap program/kegiatan sebelumnya. Harmonisasi kebijakan dan regulasi merupakan tahap yang sangat penting dalam mendukung pengembangan kegiatan dan tata kelola kelembagaan Kawasan BBK. Dengan mendorong implementasi dari setiap tahapan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Kawasan BBK akan melakukan koordinasi, sinkronisasi, serta monitoring dan evaluasi, dan melakukan debottlenecking terhadap program/kegiatan pada setiap tahapan pengembangan secara berkala.

III.4.1 Proyeksi Kebutuhan Ruang untuk Pengembangan Kawasan BBK

Untuk memproyeksikan kebutuhan ruang di masa mendatang, maka dilakukan pemodelan spasial berbasis kemampuan lahan. Model pengembangan ruang Kawasan BBK dilakukan dengan tiga tahapan, yakni Penetapan Analisis Faktor Pendorong, Penetapan Analisis Faktor Penghambat, serta Simulasi Spasial Prediksi Perkembangan Lahan.

Gambar 3. 15 Alur Pikir Model Perkembangan Ruang Kawasan BBK

Sumber: Berbagai sumber diolah Kedeputian Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan

Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2021

Luas lahan konstrain Kawasan BBK mencapai 59.380 Ha, sehingga pada wilayah tersebut tidak diproyeksikan untuk berkembang dalam model yang dibuat. Namun demikian, dapat dilakukan pengembangan apabila terdapat kebijakan yang mendasari pengembangan wilayah tersebut dan telah dilakukan proses perubahan fungsi dan pelepasan kawasan hutan.

III. 17

Berdasarkan faktor pendorong dan faktor penghambat untuk selanjutnya dilakukan analisis kemampuan lahan dengan menggunakan model Cellular Automata (CA). Analisis kemampuan lahan merupakan upaya yang dilakukan untuk mengetahui potensi suatu lahan. Dari Analisis Kemampuan Lahan, Kawasan BBK dapat dikembangkan hingga mencapai 110.996,75 Ha. Sedangkan Luas Lahan Permukiman dan Industri Eksisting adalah sebesar 57.475,25 Ha, sehingga Kawasan BBK dapat dikembangkan lagi mencapai 53.521,50 Ha.

Gambar 3. 16 Hasil Model Penggunaan Lahan Kawasan BBK Tahun 2045


Analisis Prediksi Perkembangan Ruang Kawasan BBK ditujukan untuk memprediksi arah pemekaran lahan permukiman di Kawasan BBK berdasarkan variabel yang mempengaruhinya. Dari hasil simulasi yang dilakukan, maka berikut adalah proyeksi kebutuhan ruang untuk sektor industri, permukiman, dan pariwisata di Kawasan BBK:

Tabel 3. 3 Kebutuhan Ruang Kawasan BBK



Kota Batam Kab Bintan Kab Karimun Kota

Tanj ungpin ang

Industri

Pariwisata

2021- 2030

7.241,2

15.974,3

2031- 2021- 2031- 2021- 2031- 2021- 2031- 2045 2030 2045 2030 2045 2030 2045

3.708,7 6.324,9 2.188,6 4.365,4 3.783,2 868.4 32.9

7.558,4 6.231,9 13.622,6 9.162,5 9.853,2 6.019,7 2.035,3

9.601,2 28.626,8 1.006,2 175.4

III. 18

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Setelah dianalisis pola perubahan penggunaan lahan dapat diketahui lokasi-lokasi yang harus diperhatikan terkait perkembangan penggunaan lahan industri dan permukimannya. Seperti yang diketahui dari beberapa hasil diatas, bahwa pola perubahan penggunaan lahan yang akan berkembang berada pada:

a. Pesisir Utara Kota Batam; b. Pesisir Selatan Pulau Karimun Besar;

c. Pesisir Barat Pulau Bintan; d. Pesisir Timur Pulau Bintan; dan

e. Kawasan Perkotaan Tanjung Pinang.

2. Luas Lahan Rencana Kawasan Permukiman adalah sebesar 76.360 Ha dan Luas Lahan Rencana Kawasan Industri adalah sebesar 18.837 Ha.

3. Luas Kawasan Konstrain adalah sebesar 59.380 Ha, sehingga yang dapat dikembangkan menjadi kawasan budidaya sebesar 273.747 Ha.

Faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan lahan permukiman di Kawasan BBK adalah jarak terhadap permukiman eksisting, jalan kolektor, dan jalan lokal. Adapun faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan lahan industri adalah jarak terhadap industri eksisting, jalan kolektor, jalan arteri dan lokasi pelabuhan/bandar udara.

III.4.2 Strategi Pengembangan Industri Strategis Kawasan BBK

Strategi pentahapan core business dalam rencana induk ini dapat dilihat pada Gambar 3.17. Tahap short term juga dibagi dalam pengembangan industri setiap kawasan. Kawasan Batam pada tahap awal akan dikembangkan industri E-Commerce, industri kedirgantaraan, serta light and valuable industry. Kawasan Karimun pada tahap awal akan dibangun industri maritime/shipyard. Adapun Kawasan Bintan pada tahap awal akan dikembangkan industri kedirgantaraan/MRO, industri transportasi, industri pengolahan makanan, industri halal dan industri perikanan.

III. 19

Gambar 3. 17 Strategi Pentahapan Pengembangan Core Bussiness



Setelah dilakukan pentahapan jangka pendek, terdapat pentahapan untuk jangka menengah dan panjang yang dimulai sejak tahun 2025. Pada periode tahun 2025 hingga 2030 akan dikembangkan industri digital creative di Batam, industri pengolahan hasil laut/fish industry di Karimun, industri maritime defense dan industri olahraga di Bintan, serta industri Business center dan pusat zona integrasi di Tanjungpinang. Dalam jangka yang lebih panjang akan dikembangkan international finance and trade center dan health tourism di Kota Batam. Sementara di Kabupaten Karimun akan dikembangkan industri oil tanking and refinery serta agriculture industry/agritech.

Strategi quickwins terhadap pengembangan sektor unggulan yang diutamakan untuk pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 di Kawasan BBK, diantaranya;

1. Sektor teknologi informasi yang tetap bertahan dan tumbuh selama

pandemi Covid-19 sehingga memiliki tingkat resiliensi ekonomi yang baik. Sektor ini akan difokuskan pada peningkatan infrastruktur digital di jangka pendek;

2. Sektor jasa strategis berupa jasa kesehatan yang memiliki

kecenderungan tumbuh di tengah pandemi dan perlu dipersiapkan untuk jangka pendek;

III. 20

3. Sektor perdagangan/e-commerce yang dinilai tumbuh tinggi sehingga dikembangkan dengan mengalihkan sektor perdagangan menjadi digital oriented guna mempersiapkan ekosistem e-commerce;

4. Sektor perikanan juga perlu didukung melalui investasi baru dan

transformasi menjadi industri pengolahan, sehingga dibutuhkan promosi investasi untuk jangka menengah dan panjang.

Pentahapan pada sektor industri dijabarkan dalam bidang regulasi, pengembangan industri, marketing dan infrastruktur yang dikembangkan secara bertahap dengan konsep Integrated industries untuk mencapai BBK sebagai Kawasan pasar global industri dan mendukung Hub Logistic International.

Gambar 3. 18 Strategi Pentahapan Pengembangan Industri



III.4.3 Strategi Pengembangan Sistem Logistik dan Transportasi

Strategi pentahapan sektor transportasi dalam rencana induk ini dapat dilihat pada Gambar 3.19. Strategi pengembangan sektor transportasi berpusat kepada peningkatan konektivitas infratruktur seperti jalan, jembatan, transportasi umum massal, pelabuhan, bandara, dan lainnya. Selain itu juga difokuskan pada peningkatan layanan. Rencana pengembangan konektivitas antar simpul transportasi dengan pusat kegiatan ekonomi dilakukan melalui tahapan inventarisasi pusat-pusat kegiatan ekonomi serta penelitian dan pengembangan rute dan moda transportasi pendukung.

III. 21

Gambar 3. 19 Strategi Pentahapan Sektor Transportasi



Target pengembangan sektor logistik di Kawasan BBK ditujukan untuk mewujudkan Kawasan BBK sebagai Hub Logistik Internasional dengan penguatan sistem logistik dan rantai pasok. Tahap awal berfokus pada sinkronisasi antara kebijakan tata ruang dan logistik, One Data Logistic, dan Program/Proyek prioritas.

Gambar 3. 20 Strategi Pentahapan Sektor Logistik



III. 22

One Data Logistic Kawasan BBK merupakan suatu kegiatan kompilasi dan integrasi data logistik. Data yang dikumpulkan diutamakan pada alur, jenis muatan, dan intensitas barang. Dengan adanya kompilasi dan integrasi ini diharapkan Badan Pengusahaan BBK dapat memiliki dashboard untuk monitoring terhadap kegiatan logistik dan rantai pasok yang lebih akurat dan komprehensif.

III.4.4 Strategi Pengembangan Pariwisata

Penentuan strategi digunakan sebagai dasar penentuan pentahapan

pengembangan pariwisata Kawasan BBK secara periodik dalam Gambar

3.21. Pentahapan berfokus pada lima klaster strategi yang secara

berkesinambungan melakukan transformasi pengembangan pariwisata

Kawasan BBK.

Gambar 3. 21 Strategi Pentahapan Transformasi Pariwisata



Klasterisasi tema pariwisata ditentukan berdasarkan dampak multiplier dan kompleksitas pengembangan destinasi. Kawasan Batam dan Bintan ditetapkan sebagai pusat kegiatan pariwisata berskala internasional yang didukung oleh Tanjungpinang dan Karimun. Beberapa tema kepariwisataan ditetapkan sebagai strategic priority dan major strategic karena memiliki bangkitan ekonomi tinggi. Dalam pengembangannya dipersiapkan pula perencanaan terkait infrastruktur penunjang, SDM, dan investasi. Hal ini digambarkan pada Gambar 3.22.

III. 23

Gambar 3. 22 Klasterisasi Tema Pariwisata BBK



III.4.5 Strategi Pengembangan Prasarana, Sarana, dan Utilitas

Strategi pelaksanaan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas terdiri dari rencana pengembangan air bersih, limbah cair, persampahan atau limbah padat, drainase, listrik, dan energi.

Gambar 3. 23 Strategi Pentahapan Pengembangan Air Bersih dan Pengelohan Air Limbah



III. 24

Strategi pengembangan prasarana air bersih dan pengolahan air limbah disesuaikan dengan usulan program/proyek prioritas dan pertumbuhan penduduk Kawasan BBK. Pembangunan bendungan, DAM estuari, dan Water Treatment Plant (WTP) serta IPAL dilakukan pada setiap kawasan menyesuaikan dengan proyeksi kebutuhannya.

Gambar 3. 24 Strategi Pentahapan Pengembangan Persampahan dan Drainase



Strategi pengelolaan sampah short term hingga mid term dilakukan melalui peningkatan kapasitas TPA, sementara pada tahap long term akan dilakukan pembangunan TPA baru. Pembangunan prasarana persampahan diarahkan menjadi Integrated Waste Management Facility (IWMF) pada tahun 2022. Proyek ini menjadi solusi inovatif untuk memaksimalkan pemulihan energi dan sumber daya dari limbah padat.

Strategi pengembangan drainase pada short term hingga mid term dilakukan melalui main drainage development. Pada short term hingga long term juga secara bertahap dilakukan konservasi badan air dan pengamanan kiri kanan saluran drainase, pengerukan titik-titik saluran drainase yang mengalami sedimentasi, serta pembangunan utility box.

III. 25

Gambar 3. 25 Strategi Pentahapan Pengembangan Listrik, Energi, dan Telekomunikasi



Strategi pentahapan prasarana listrik dan energi diarahkan untuk pengembangan pembangkit dan jaringan listrik, termasuk yang bersumber dari energi baru dan terbarukan. Pada tahap medium term, program yang dilakukan adalah pembangunan suplai energi PLTGU. Selanjutnya, pada tahap medium term hingga long term dilakukan pembangunan PLTG, PLTU, serta suplai energi terbarukan di Kawasan BBK.

Strategi pentahapan telekomunikasi diarahkan untuk mendukung rencana pengembangan kawasan sektor dijital, antara lain peningkatan penyediaan layanan internet cepat dan stabil, pembangunan BTS (Base Transceiver Station) dan penanaman serat optik.

Strategi pentahapan pengembangan sarana seperti sarana pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa, dan peribadatan diperlukan untuk melayani kebutuhan penduduk di Kawasan BBK. Sarana pendidikan diarahkan untuk pengembangan pendidikan vokasi dan perguruan tinggi bertaraf internasional. Sarana kesehatan disiapkan untuk mendukung Kawasan BBK yang resilience terhadap wabah penyakit.

III. 26

Gambar 3. 26 Strategi Pentahapan Pengembangan Sarana Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan dan Niaga, dan Peribadatan



III.4.6 Strategi Pengembangan SDM dan IPTEK Kawasan BBK

Dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi dan peluang investasi Kawasan BBK, pengembangan SDM dan IPTEK perlu menjadi prioritas utama sebagai key factor seluruh kegiatan transformasi ekonomi. Kawasan BBK masih didominasi tenaga kerja terampil, sehingga dituntut meningkatkan jumlah tenaga kerja profesional untuk mengelola sektor core business. Pengembangan SDM harus terintegrasi dengan konsep ASEAN Mutual Recognition Arrangement (MRA).

Strategi pengembangan SDM dan IPTEK memerlukan pendekatan holistik guna mengentaskan akar permasalahan penyediaan SDM andal di Kawasan BBK. Penentuan strategi ditujukan untuk menyediakan SDM andal dengan produktivitas tinggi yang mampu merespon kebutuhan pasar kerja, mendukung link and match pendidikan dan industri serta penciptaan ekosistem inovasi. Gambar 3.27 menunjukan strategi pengembangan SDM dan IPTEK berdasarkan pertimbangan strategi dasar dan strategi inovatif. Strategi dasar adalah kepastian regulasi pengembangan SDM dan IPTEK, sedangkan strategi inovatif meliputi penyediaan SDM Andal melalui pendidikan dan peningkatan kapasitas IPTEK di era disrupsi teknologi.

III. 27

Gambar 3. 27 Strategi Pengembangan SDM dan IPTEK Kawasan BBK



Melalui pemetaan penentuan strategi maka ditetapkan pentahapan pengembangan SDM dan IPTEK secara berkelanjutan. Berdasarkan Gambar 3.28. terdapat tiga pengembangan utama yang berfokus pada perbaikan aspek regulasi, pengembangan infrastruktur IPTEK dan pengembangan pendidikan. Sinergitas ketiga elemen tersebut dilakukan untuk mendorong terciptanya link and match penyediaan tenaga kerja melalui pendidikan dengan permintaan tenaga kerja di pasar. Sinergitas juga memastikan adanya payung regulasi yang mendukung dan kesiapan infrastruktur IPTEK.

Pada periode short term dilakukan kompilasi, integrasi, dan sinkronisasi data SDM ke dalam portal sistem informasi yang dalam hal ini pembentukannya didorong melalui investasi teknologi secara professional. Pada tahap selanjutnya, Sistem Informasi dan Manajemen SDM di Kawasan BBK harus terintegrasi dengan sistem informasi di tingkat pusat yang dikelola Kementerian Tenaga Kerja.

III. 28

Gambar 3. 28 Strategi Pentahapan Transformasi SDM dan IPTEK



Pembangunan Center of Excellence (CoE) Human Resources Management dilakukan di tahap medium term hingga long term dengan memastikan bahwa Sistem Informasi dan Manajemen SDM sudah terbentuk. CoE diharapkan dapat didorong melalui kemitraan strategis dan investasi swasta untuk memastikan adanya pengembangan ekosistem riset dan inovasi berkelanjutan. Paralel dengan pembangunan sistem informasi dan CoE, juga dilakukan pengembangan teknologi industri dan infrastruktur digital untuk terus mendukung tercipta Industri 4.0 dan Industri 5.0 di Kawasan BBK.

III.4.7 Strategi Pengembangan Wilayah Pertahanan dan Keamanan

Pentahapan pengembangan wilayah pertahanan dan keamanan dapat dilihat pada Gambar 3.29. Pada tahap short term akan berfokus pada penyelesaian sinkronisasi kebijakan terkait wilayah pertahanan dan keamanan antara kebijakan tata ruang dan kebijakan Rencana Wilayah Pertahanan (RWP) dan Rencana Rinci Wilayah Pertahanan (RRWP).

Strategi pengembangan wilayah pertahanan dan keamanan dilakukan melalui pengendalian wilayah pertahanan di Kawasan BBK, pengembangan prasarana dan sarana pendukungnya, pembangunan ekonomi pulau terluar berbasis pertahanan di Kawasan BBK khususnya Pulau Nipa, serta peningkatan hubungan kerjasama pertahanan dan keamanan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan stakeholder terkait.

III. 29

Gambar 3. 29 Strategi Pentahapan Pengembangan Wilayah Pertahanan dan Keamanan



III.5 Sinergitas KPBPB dengan KEK

Kawasan Ekonomi Khusus atau Special Economic Zone (SEZ) yaitu area yang dibatasi secara geografis dimana pemerintah memfasilitasi aktivitas industri melalui insentif kebijakan dan fiskal serta dukungan infrastruktur. Sedangkan Free Trade Zone (FTZ) merupakan wilayah khusus yang berfokus pada jasa logistik dan pergudangan serta ditujukan untuk menarik minat investasi di bidang industri (UNCTAD, 2019). Free Trade Zone di Indonesia berupa Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) yang termasuk kategori Hybrid Export Processing Zone (EPZ). Hybrid Export Processing Zone umumnya dibagi menjadi area umum untuk berbagai industri dan area lain yang dikhususkan untuk perusahaan berorientasi ekspor (World Bank, 2008).

Seluruh atau sebagian wilayah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam, Bintan, dan Karimun dapat ditetapkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagaimana amanat Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021. Penetapan seluruh atau sebagian wilayah KPBPB menjadi KEK merupakan salah satu langkah sinergi yang dilakukan untuk mendorong optimalisasi pengembangan ekonomi melalui sumber daya yang tersedia sehingga mendukung adanya nilai tambah atau dampak perekonomian yang maksimal.

Proses penetapan seluruh atau sebagian wilayah KPBPB menjadi KEK membutuhkan beberapa pedoman serta tahapan untuk menunjang keberhasilan transisi tersebut. Association of South East Asia Nations (ASEAN) merilis kerangka acuan dalam mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus / Special Economic Zone, yaitu:

1. Memiliki strategi pengembangan kawasan dengan jelas; 2. Memilah secara rinci tugas dan wewenang setiap lembaga yang terlibat;

III. 30

3. Mendelegasikan pihak berwenang dan memastikan adanya koordinasi antara pihak pengelola Kawasan Ekonomi Khusus dan lembaga lainnya;

4. Memastikan profesionalitas sumber daya manusia dan membangun dasar kelembagaan yang kuat; dan

5. Meningkatkan kerjasama antar ASEAN-SEZ.

III.6 Penguatan Kerjasama Ekonomi Sub Regional Kawasan BBK dengan Asia Pasifik

Strategi penguatan kerjasama ekonomi diukur berdasarkan proyeksi ekspor dan impor dari dan menuju Kawasan BBK berdasarkan negara partner ekspor dan impor. Hasil proyeksi menunjukkan bahwa Kawasan BBK masih tidak lepas dari interaksi perdagangan yang tinggi dengan Singapura. Sebagai strategi di masa yang akan datang, pemanfaatan kerjasama yang telah dibangun dengan Singapura dapat terus dilakukan dengan penyusunan arah yang sesuai dengan rencana pengembangan Kawasan BBK.

Selain itu, perlu dibangun kerjasama baru dengan negara potensial yang berpengalaman dalam penyelenggaraan FTZ seperti Korea Selatan (Incheon), Amerika Serikat (Los Angeles, New York), Inggris (London), Belanda (Amsterdam), Swedia (Stockholm), Denmark (Copenhagen), dan Hong Kong.

Gambar 3. 30 Proyeksi Ekspor Kawasan BBK Berdasarkan Negara Tujuan Ekspor



III.7 Strategi Persaingan Ekonomi dan Bisnis Sesama Kawasan KPBPB

di Luar Negeri

Kawasan Asia Pasifik merupakan area dengan perkembangan Free Trade Zone (FTZ) yang pesat, terutama di Asia Timur dan Asia Tenggara antara lain di Malaysia, Vietnam, China, dan Kamboja. Untuk memenangi persaingan dengan FTZ berbagai negara, diperlukan strategi khusus yang dapat diterapkan di Kawasan BBK, diantaranya adalah: 1. Perlu adanya spesifikasi komoditas yang menjadi unggulan KPBPB

dibandingkan dengan FTZ lainnya di luar negeri;

300 300 Ekspor 252 Impor 249

200

ASEAN non-SG

Asia Timur

Amerika Utara

Singapura

Australia Oceania

Eropa

Lainnya

Total 176

ASEAN non-SG Asia Timur

Amerika Utara

Singapura

Australia Oceania Eropa

Lainnya

Total182 79

127 200

125 134

58

92 87 99 37

100 69 61 100 75 43

32 27

45 34

24

11 24 8

14

32

10

19

42

14

80 58

0 10 13 17 24

35

0 19 26

2021-2025 2026-2030 2031-2035 2036-2040 2041-2045 2021-2025 2026-2030 2031-2035 2036-2040 2041-2045

Mily

ar U

SD

III. 31

2. Kelengkapan fasilitas dan kemudahan aksesibilitas menjadi syarat mutlak untuk menjamin kelancaran kegiatan di KPBPB;

3. Kemudahan perijinan dan jaminan keberlangsungan kegiatan ekonomi menjadi faktor penarik investor agar dapat berinvestasi di KPBPB dibandingkan dengan lokasi lainnya; dan

4. Strategi marketing yang menarik dan tepat sasaran menjadi penentu keberhasilan KPBPB BBK untuk memenangi persaingan dengan FTZ negara lainnya.

III.8 Insentif dan Regulasi Pengembangan Kawasan BBK

Investor membutuhkan kepastian dalam menjalankan usaha dan penurunan komponen biaya produksi. Sementara, stimulus terhadap biaya produksi dapat berupa stimulus fiskal maupun non-fiskal bagi perusahaan.

Dalam usaha melakukan pengembangan Kawasan BBK, terdapat beberapa opsi insentif yang dapat dikaji untuk menstimulasi pertumbuhan sektor uggulan, jasa unggulan, serta komoditas unggulan, diantaranya:

1. Reformasi kebijakan pertanahan dan penggunaan lahan, dengan memberikan pembagian kewenangan terkait penggunaan lahan antara Badan Pengusahaan dan Pemerintah Daerah;

2. Melakukan perampingan perizinan dengan melakukan inovasi pengurusan perizinan satu pintu, melalui Badan Pengusahaan KPBPB; dan

3. Memberikan insentif pajak bagi komoditas unggulan dan sektor unggulan yang memiliki orientasi ekspor maupun memiliki kandungan bahan baku dalam negeri yang tinggi.

Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja, peningkatan daya saing serta pengembangan Kawasan BBK, pemerintah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021. Berdasarkan peraturan tersebut, pengusaha yang melakukan kegiatan usaha di KPBPB diberikan fasilitas dan kemudahan berupa pemasukan dan pengeluaran barang, perpajakan, kepabeanan, cukai, keimigrasian, serta fasilitas dan kemudahan lainnya.

Pengeluaran barang dari wilayah KPBPB ke wilayah KPBPB lainnya diberikan pembebasan bea masuk, tidak dipungut pajak pengeluaran barang dari KPBPB, dan/atau dilunasi cukainya. Pengusaha di KPBPB dapat diberikan perlakuan tertentu di bidang kepabeanan berdasarkan permohonan pengusaha dengan mempertimbangkan manajemen risiko.

IV. 1

IV. Rencana Pengembangan Kawasan BBK

Pengembangan Kawasan BBK akan diarahkan sesuai dengan strategi pengembangan dan core business pada setiap kawasan prioritas. Kawasan prioritas merupakan kawasan yang memiliki peran strategis dalam pencapaian core business pengembangan Kawasan BBK.

IV.1 Batam

IV.1.1 Tema Utama Pengembangan Kawasan Batam

Tema pengembangan Kawasan Batam diposisikan sebagai hub logistik internasional (e-commerce), industri kedirgantaraan (MRO), industri light and valuable (optic electronic and home appliance), industri digital dan kreatif, international finance trade center, dan integrated health tourism.

IV.1.2 Rencana Pengembangan Kawasan Prioritas

Rencana pengembangan kawasan prioritas di Batam dibagi dalam beberapa klaster wilayah pengembangan yang akan dikembangkan.

Berdasarkan analisis sektor basis dan non basis menggunakan metode Tipologi Klassen diketahui bahwa Kawasan Batam belum memiliki sektor dan komoditas unggulan yang tumbuh pesat. Beberapa sektor basis masuk dalam kategori sektor dan komoditas tertekan hingga potensial dan berkembang. Ketiadaan sektor basis dengan pertumbuhan yang pesat bagi Kawasan Batam dibutuhkannya inovasi pengembangan bisnis pada sektor – sektor inovatif bagi Kawasan Batam. Berikut merupakan hasil analisis menggunakan Tipologi Klassen.

Tabel 4. 1 Kuadran Perhitungan LQ Kawasan Batam-Rempang-Galang

High Growth (G > G*)

Low Growth (G < G*)

Sektor Non-Basis (LQ <1)

• Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan • Perdagangan • Penyediaan Akomodasi dan Makan

Minum • Informasi dan Komunikasi

• Pertambangan dan Penggalian • Transportasi dan Pergudangan • Jasa Keuangan dan Asuransi • Real Estate • Jasa Perusahaan • Administrasi Pemerintahan • Jasa Pendidikan • Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Sektor Basis (LQ >1)

• Industri Pengolahan • Pengadaan Listrik dan Gas • Pengadaan Air, Pengelolaan

Sampah, dan Limbah Daur Ulang

• Konstruksi

IV. 2


Gambar 4. 1 Peta Persebaran Core Business di Kawasan Batam-Rempang Galang


Pentahapan pengembangan core business terbagi menjadi short term, medium term dan long term. Hal ini dilakukan berdasarkan kesiapan lahan, nilai investasi, dan tingkat proyeksi permintaan serta perannya dalam peningkatan investasi di Kawasan Batam.


• Jasa Lainnya


IV. 3

Gambar 4. 2 Rencana Pengembangan Core Business di Kawasan Batam


Arah pengembangan Kawasan Batam tidak terlepas dari dokumen rencana tata ruang, RPJMN, Renstra K/L, maupun RPJMD. Berikut merupakan arahan pengembangan kegiatan di Kawasan Batam:

Tabel 4. 2 Rencana Pengembangan Kawasan Prioritas Batam

No Kawasan

Prioritas

1 Nongsa, Kabil,

dan Hang Nadim

2 Batam Kota

3 Batu Ampar

4 Tanjung Uncang-

Batu Aji

5 Sekupang

6 Rempang

7 Galang dan

Galang Baru

Arah Pengembangan

• Integrated Logistic and Industries Hub

• Industri Digital and Creative

• Industri Kedirgantaraan

• Aerocity, MRO, dan pergudangan e-commerce

• International Trade and Finance Center

• CBD Batam Center

• Pelabuhan Logistik Internasional

• Revitalisasi Industri Eksisting

• Industri Maritim (Transformasi Industri Galangan Kapal/Shipyard)

• Industri light and valuable

• Integrated Health Tourism

• Revitalisasi kawasan industri eksisting

• Pelabuhan penumpang Sekupang

• Kawasan Industri Perikanan dan Pengolahan

• Wisata pantai dan agrowisata

• Cadangan sumber air baku (Sei Monggak, Sei Gong)

• Ruang Terbuka Hijau

• Maritime City • Industri Pengolahan

• Pariwisata (theme park, wisata sejarah, wisata alam)

IV. 4


A. Rencana Pengembangan Industri

1. Industri Hub Logistik Internasional

Kawasan Batam memiliki posisi geostrategis yang baik dalam konteks nasional maupun internasional. Terletak di perairan Selat Malaka, Kawasan Batam akan dikembangkan sebagai Hub Logistik Internasional yang memiliki peran strategis dalam perdagangan dan rantai suplai global. Salah satu pendekatan dalam pengembangan core business di Kawasan Batam adalah dengan mengembangkan Batam sebagai kawasan logistik. Kawasan tersebut akan berperan sebagai penghantar barang masuk dan keluar yang diperlukan bagi kegiatan industri, perdagangan, dan pariwisata. Untuk barang yang bervolume besar (voluminous) dan berat (heavy) akan memanfaatkan pelabuhan laut, sedangkan untuk barang yang ringan dan bernilai tinggi (light and high valuable product) dan penghantaran cepat akan memanfaatkan bandara internasional.

Peluang yang dimiliki Kawasan Batam diantaranya berupa kesepakatan global (WTO dan APEC) dan kesepakatan regional (ASEAN Economic Community, ASEAN Common Production Base, Trans Pacific Agreement). Hub logistik internasional berkorelasi kuat dengan perkembangan e-commerce. Kontribusi e-commerce terhadap penjualan pasar ritel baru sebesar 1% dan diprediksi volume penjualan e-commerce di Indonesia pada 2021 mencapai USD 14,47 miliar, yang dapat berkontribusi 7%-8% pada pasar ritel. Kawasan Batam diproyeksikan menjadi pusat pergudangan bagi barang keperluan industri dalam negeri yang didukung dengan adanya kluster industri terintegrasi.

No Kawasan

Prioritas

Arah Pengembangan

• Bendungan estuari Dam Galang – Galang Baru

8 Piayu • Kawasan Industri

• Supply energi baru dan terbarukan

9 Setokok • Kawasan Industri

• Pengolahan limbah B3

10 Duriangkang • Kawasan Konservasi Sumber Air Baku

IV. 5

Gambar 4. 3 Presentasi Aktivitas Bisnis menggunakan E-Commerce (kiri) dan Proyeksi Pertumbuhan E-commerce (kanan)


Persaingan penyedia jasa industri logistik antar negara disekitar selat Malaka dan pandemi Covid-19 menjadi tantangan terbesar dari industri ini untuk berkembang. Hambatan dalam industri hub logistik diantaranya aturan kepabeanan, skema ekspor impor, kesiapan hard dan soft infrastructure.

Kawasan Batam memiliki 5 (lima) aktivitas logistik, meliputi (1) transport hub di Pelabuhan Sekupang, (2) port city hub di Pelabuhan Batu Ampar, (3) Hub Logistik Internasional di Pelabuhan Tanjung Sauh, (4) Supply Base port di pelabuhan Kabil dan (5) Aerocity di Bandara Hang Nadim. Berikut ini aktivitas bisnis pada setiap pelabuhan di Kawasan Batam.

Tabel 4. 3 Aktivitas Bisnis pada Setiap Pelabuhan di Kawasan Batam

No Pelabuhan Passe

nger

Contai

ner

V

V

Gen.

Cargo Liquid

Break

bulk Industri

Batu Ampar

Dom

Int

Sekupang

Tools and Machinery, Shipyard

Transportation

Kabil

Dom

Int

Dom

Int

Dom

V

V

V

Oleo

Chem

Ti. Sauh

Int Home Appliances,

IV. 6

No Pelabuhan Passe

nger

Contai

ner

Gen.

Cargo

Liquid Break

bulk

Industri

Opto- electronics,



Industri dan pelabuhan di Kawasan Batam dikembangkan dengan mengusung konsep industri hijau generasi 4.0 serta smart logistics center, sehingga pengembangannya dapat meningkatkan nilai tambah produknya, efisien biaya, serta berkelanjutan. Pengembangan industrinya diarahkan untuk terintegrasi antara hulu dan hilir melalui rantai pasok produk yang dihasilkan oleh tiap industri serta ICT. Selain itu ICT juga memungkinkan untuk produksi secara custom tanpa meningkatkan biaya produksi, juga lebih fleksibel dan ramah lingkungan. ICT juga akan menghubungkan industri di kawasan industri dan pelabuhan kargo dengan pasar global secara cepat, sehingga daya saing Kawasan Batam akan meningkat.

Gambar 4. 4 Rencana Pengembangan Industri Hub Logistik


IV. 7

2. Industri Kedirgantaraan

Industri kedirgantaraan terdiri dari industri jasa reparasi dan pemasangan mesin, termasuk di dalamnya industri Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO), merupakan sektor yang saat ini berkembang pesat di dunia. Pada 2028, perkembangan pasar MRO diproyeksikan terus tumbuh di beberapa bagian negara, salah satunya Asia Pasifik. Kondisi ini akan memberikan peluang bagi industri kedirgantaraan di Indonesia.

Hambatan yang dihadapi dalam industri kedirgantaraan di Kawasan Batam, antara lain diperlukan lahan dan infrastruktur pendukung serta penyediaan landasan pacu bandara yang mendukung perkembangan industri kedirgantaraan di Kawasan Batam. Sedangkan tantangannya antara lain kerja sama antara pemerintah dan sektor privat dalam pendanaan pengembangan research and development, penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas, pengembangan pabrik vulkanisir ban, penjualan dan pemasaran, penyediaan layanan berbasis satelit, dan manajemen rantai pasokan.

Gambar 4. 5 MRO Market Forecast 2018-2028

Sumber : Oliver Wyman Global Fleet and MRO Market Forecasts, 2018

Aktivitas bisnis industri kedirgantaraan di Kawasan Batam dapat dikembangkan sebagai berikut :

IV. 8

Gambar 4. 6 Aktivitas bisnis pada Industri Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin

ASSET MANAGEMENT MRO INVENTORY

MANAGEMENT

SOURCING AND PROCUREMENT

• Annual management plan

• Periodic management plan

• Work order execution

• Return unconsumed and

replace material.

• Work order closure

• Annual inventory planning

• Periodic material planning

• PR generation and approval

• material receipt

• Warehousing and stocking

• Category planning

• Pre negotiated contracts

• PO Processing

• Expediting


Untuk mendukung pengembangan industri kedirgantaraan di Kawasan Batam, beberapa strategi yang diperlukan dalam mendukung ekosistem yang mendorong industri kedirgantaraan:

1) Penyediaan infrastruktur utama dan pendukung diantaranya dengan

adanya aerospace park yang terintegrasi;

2) Pengembangan pendidikan yang dapat menghasilkan SDM andal dan

bersertifikat yang dibutuhkan dalam industri kedirgantaraan;

3) Penyediaan berbagai keistimewaan dalam hal insentif dan perpajakan

seperti fasilitas yang diberikan KEK akan membuat industri

kedirgantaraan dapat bersaing;

4) Penguatan jejaring dengan industri hulu dan pendukung diantaranya

dengan industri yang menghasilkan komponen pesawat;

5) Peningkatan kualitas jasa dan sertifikasi Internasional;

6) Pengembangan jaringan dan sarana ICT berkecepatan; dan

7) Peningkatan akses pasar regional maupun internasional.

Berikut tahapan pengembangan industri kedirgantaraan di Kawasan Batam:

IV. 9

Gambar 4. 7 Rencana Pengembangan Industri Kedirgantaraan



3. Industri Light and Valuable (Opto-Electronic, Home Appliance)

Industri light and valuable merupakan industri yang dianggap paling sesuai untuk dikembangkan di Kawasan Batam. Industri ini membutuhkan lebih sedikit bahan mentah, ruang, dan tenaga. Jenis industri light and valuable yang akan dikembangkan di Kawasan Batam diantaranya adalah opto- elektronik. Industri ini berkembang sangat pesat terutama pada sebagian barang elektronik menggunakan opto-elektronik sebagai material utamanya. Industri opto-elektronik mengalami peningkatan permintaan yang besar di skala global dimana saat ini elektronik menjadi suatu kebutuhan dan gaya hidup, sehingga permintaannya di pasar diproyeksikan terus meningkat.

Industri elektronik di dalam negeri terus didorong untuk menembus dan memperluas pasar ekspor. Pada tahun 2019, nilai ekspor kelompok produk komputer, barang elektronik, dan optik mencapai USD 1,1 miliar atau naik dibanding perolehan tahun 2018 sebesar USD 1 miliar. Diproyeksikan permintaan akan semakin bertumbuh pesat dengan adanya teknologi canggih yang berkembang. Selain itu, tujuan ekspor potensial untuk produk industri ini antara lain Eropa, Turki, Iran, India, Brasil, dan Rusia.

IV. 10

Industri light and valuable dalam pengembangannya di Kawasan Batam memiliki beberapa hambatan dan tantangan, diantaranya terkait peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan terhadap pengembangan dan diversifikasi produk yang masih terbatas, dan peningkatan teknologi. Penyediaan komponen elektronik dan rantai pasok yang terintegrasi dapat mengurangi impor komponen elektronik dan dapat disediakan oleh industri domestik. Kelengkapan infrastruktur dan bahan baku yang ada di Kawasan Batam akan menciptakan ekosistem industri light and valuable yang dapat menarik investor besar khususnya sektor hulu dan sektor antara.

Aktivitas yang dikembangkan dalam Industri light and valuable diantaranya industri yang berhubungan dengan teknologi canggih, misalnya industri alat fotografi, industri alat ukur, industri komputer, industri smart card, industri peralatan rumah tangga, dan sebagainya. Strategi pembangunan industri berbasis light and valuable agar memiliki daya saing tinggi diantaranya :

1) Peningkatan teknologinya melalui reseach and development untuk

mendukung peningkatan nilai tambah produk home appliance dan

opto-elektronik;

2) Penyiapan dan penyediaan infrastruktur pendukung berupa jaringan

energi yang mencukupi;

3) Dukungan Pemerintah dalam bentuk kebijakan dan insentif fiskal agar

industri light and valuable dapat menghadapi persaingan dengan

produk impor;

4) Penyediaan tenaga tenaga terampil dalam industri light and valuable;

5) Dukungan implementasi model bisnis yang canggih untuk mendorong

peningkatan nilai tambah produk industri yang inovatif;

6) Pengembangan spesialisasi produk Kawasan Batam, sehingga mampu

memudahkan positioning dalam konstelasi global; dan

7) Pengembangan marketing dan integrasinya dengan industri

e- commerce.

Industri ini dapat dikembangkan melalui beberapa tahap diantaranya sebagai berikut :

IV. 11

Gambar 4. 8 Rencana Pengembangan Industri Light and Valuable


4. Industri Digital dan Kreatif

Industri digital dan kreatif merupakan industri yang memiliki potensi sangat tinggi, mengingat kemajuan teknologi dan globalisasi yang membentuk jenis industri baru. Industri kreatif memberikan kontribusi besar terhadap PDB yang mencapai Rp. 1 triliun pada tahun 2018. Teknologi yang terus berkembang dapat mendorong tumbuhnya ekonomi kreatif. Kompetensi teknis seperti programming, data science, cyber security, system integrator, serta desain dan pemodelan animasi diyakini menjadi modal utama para pelaku industri kreatif digital.

Perkembangan teknologi digital berpengaruh positif terhadap pertumbuhan industri digital kreatif. Beberapa bentuk dari industri digital kreatif adalah budaya kreatif digital (menulis, pemasaran, dan perdagangan), konten budaya digital, dan jasa desain. Industri ini merupakan industri yang memiliki prospek untuk bertahan di masa yang akan datang. Hal ini disebabkan oleh tingginya permintaan dari industri digital, rendahnya konsumsi energi, dan rendahnya polusi. Industri digital kreatif memberikan peluang dalam menciptakan lapangan kerja baru. Berbagai ide kreatif seperti karya seni, arsitektur, buku, games, media sosial, layanan jasa daring, inovasi teknologi, dan animasi dapat mendorong tumbuhnya industri digital kreatif.

IV. 12

Data menjadi komponen terpenting dalam menjalankan industri ini. Sehingga, strategi pengembangan industri digital kreatif akan dipersiapkan infrastruktur pendukung dalam meningkatkan cyber security. Pengembangan industri digital kreatif dapat dilakukan dalam beberapa tahap diantaranya sebagai berikut :

Gambar 4. 9 Rencana Pengembangan Industri Digitial and Kreatif


Kawasan Industri Digital Kreatif di Kawasan Batam akan difokuskan di Nongsa yang memiliki lokasi strategis dengan didukung oleh infrastruktur digital dan kebijakan Pemerintah. Strategi pengembangan industri digital kreatif ini antara lain:

a. Peningkatan produktivitas dan kualitas industri digital kreatif, sebagai

contoh industri ini akan mempunyai peluang bagus dalam hal game

online dan film-film animasi dan dapat dikembangkan menjadi produk

ekspor unggulan dalam hal industri kreatif digital;

b. Penciptaan ekosistem yang nyaman bagi para kreator dengan

menyediakan infrastruktur pendukung dan teknologi yang mendukung

pengembangan industri digital dan kreatif;

c. Pendampingan industri kreatif digital baru di kelas kecil dan menengah

untuk bertumbuh dan menemukan investor untuk mengembangkan

industrinya;

IV. 13

d. Peningkatan iklim entrepreneurship bagi warga negara, peningkatan

kompetisi ide kreatif dalam bidang digital kreatif, sehingga tercipta

inovasi mutakhir dan kompetitif di tingkat global;

e. Pemberian berbagai kemudahan dan insentif salah satunya

menyediakan dalam bentuk Kawasan Ekonomi Khusus; dan

f. Penjaminan keamanan serta ketahanan infrastruktur dalam

meningkatkan cyber security.

5. Kegiatan Industri Lainnya

Kebutuhan investasi untuk Kawasan Batam akan didukung oleh industri lainnya yang dapat menciptakan peluang dan melengkapi ekosistem pertumbuhan ekonomi di Kawasan Batam. Industri lain yang akan dikembangkan, antara lain industri galangan kapal dan cold storage, industri pengolahan, dan industri aquaculture/industri perikanan serta industri pendukung lainnya.

a. Industri Galangan Kapal dan Cold Storage

Industri galangan kapal, spare-part kapal, jasa service, dan reparasi kapal di Kawasan Batam terletak di daerah Tanjung Uncang-Batu Aji. Dalam pengembangan industri galangan kapal kedepan, secara bertahap akan dipindahkan ke Kawasan Bintan dan Karimun. Sedangkan untuk pengembangan industri galangan kapal di Kawasan Batam hanya untuk industri yang telah memiliki izin operasional hingga masa berlakunya berakhir.

Industri galangan kapal akan berkembang dengan tingginya permintaan kapal-kapal feeder berukuran kecil hingga sedang dan kapal ferry. Kebijakan smelter akan mendorong industri pengelolaan besi dan baja berkembang dan menjadi bagian penting dari industri galangan kapal. Selain itu, adanya arah sistem logistik nasional kepada transportasi maritim dan berkembangnya R&D dalam bidang perkapalan dapat mendorong laju investasi industri galangan kapal.

Segmentasi dari kegiatan industri galangan kapal ini diantaranya Industri pengolahan skala besar dengan teknologi tinggi untuk memenuhi kebutuhan komponen-komponen kapal berstandar internasional. Industri galangan kapal Kawasan Batam difokuskan untuk memenuhi permintaan pasar ekspor komponen industri perkapalan. Pengembangan pasar dalam negeri difokuskan untuk mengurangi ketergantungan impor komponen-komponen kapal pada industri sejenis di Indonesia serta mendukung berkembangnya industri perbaikan kapal.

IV. 14

Gambar 4. 10 Pentahapan Pengembangan industri Galangan Kapal


b. Industri Pengolahan

Sektor industri pengolahan memberikan dampak besar pada perekonomian Kawasan Batam. Industri ini akan berkorelasi dengan usaha mikro kecil dan menengah, serta penyerapan tenaga kerja. Sebagai salah satu contoh industri pengolahan antara lain: industri makanan-minuman, plastik, kimia, farmasi, dan barang konsumen kemasan. Sektor industri makanan dan minuman memiliki potensi yang baik dan permintaannya terus mengalami peningkatan. Oleh karena itu, sejumlah produsen optimis untuk meningkatkan investasi dan berekspansi guna memenuhi permintaan pasar, baik di domestik maupun ekspor.

c. Industri Aquaculture

Industri akuakultur atau perikanan budidaya merupakan kegiatan industri budidaya yang memiliki potensi tinggi. Laporan Bank Dunia memproyeksikan konsumsi ikan dunia pada 2030 mencapai 151.771.000 ton yang terdiri atas ikan tangkapan sebesar 58.159.000 ton dan ikan budidaya sebesar 93.612.000 ton. Strategi pengembangan industri akuakultur ini diharapkan dapat disinergikan dengan beberapa strategi diantaranya :

1) Pembangunan mata rantai sistem produksi akuakultur berbasis

teknologi informasi;

IV. 15

2) Penciptaan sistem logistik yang efisien dan terbuka;

3) Pemanfaatan teknologi informasi digitalisasi dan internet of things

dalam proses produksi maupun distribusi yang efisien, cepat dan

terukur; dan

4) Peningkatan daya saing dan produktivitas melalui teknologi, rantai

sistem produksi, dan sumber daya manusia ataupun mesin yang

efisien, serta mutu produk yang terjamin.

d. Industri Alat Kesehatan

Potensi pertumbuhan industri alat kesehatan terus mengalami peningkatan. Kebutuhan Alat Kesehatan (Alkes) meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan pelayanan kesehatan, terutama dalam memenuhi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan pandemi Covid-19. Permintaan terhadap produk alat kesehatan di dalam negeri diperkirakan mencapai 27 triliun rupiah pada tahun 2018, atau naik 10% dibanding nilai pasar alat kesehatan tahun 2017 senilai 24 triliun rupiah. Pasar alat kesehatan saat ini masih didominasi oleh produk asing sebesar 92%. Hanya sekitar 8% alat kesehatan untuk rumah sakit kelas A dari industri alkes Indonesia. Produk alat kesehatan impor banyak didatangkan dari negara-negara Eropa, Jepang, Amerika Serikat, dan China.

Sementara itu, produk alat kesehatan produksi Indonesia didominasi oleh produk hospital furniture yang harganya rendah dibandingkan dengan produk high technology. Ekspor produk alat kesehatan buatan Indonesia dalam periode Januari-Juni 2018 adalah senilai 85,41 juta USD atau meningkat 1,68% secara tahun ke tahun dari periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 83,99 juta USD (BPS, 2018).

Berdasarkan jenisnya, alat kesehatan terbagi menjadi enam jenis, yaitu imaging, consumable, patient aids, dental, ortopedi, dan jenis lainnya. Untuk produk imaging berteknologi tinggi, seperti CT scan dan MRI, merupakan produk impor. Saat ini, walaupun belum dapat memproduksi produk imaging, produsen lokal mulai merambah ke alat kesehatan teknologi menengah seperti USG, x-ray, dan mesin anastesi. Pasar Alkes tahun ini diperkirakan melampaui USD 1 miliar, setara 13,5 triliun rupiah. Namun, peralatan itu masih didominasi produk luar negeri hingga 92%, sementara produk lokal berkutat dikisaran 8%.

IV. 16

e. Industri Mode (Fashion) dan Perhiasan

Industri mode (fashion) termasuk salah satu dari 16 kelompok industri kreatif yang menyumbang kontribusi terhadap PDB nasional sebesar 3,76% pada 2017. Pada periode tersebut, ekspor industri fashion mencapai USD 13,29 miliar atau meningkat 8,7% dari tahun sebelumnya. Saat ini, Indonesia menduduki posisi kelima sebagai pengekspor fashion muslim terbesar di dunia, setelah Bangladesh, Turki, Maroko, dan Pakistan. Sedangkan perhiasan Indonesia merupakan salah satu yang terkenal di dunia karena memiliki keunikan yang berasal dari budaya yang beragam dan menghasilkan perhiasan dengan tampilan yang artisik. Hal ini menyebabkan nilai ekpor perhiasan Indonesia meningkat. Pada awal tahun 2018 nilai ekspor perhiasan di Indonesia adalah sebesar 577 juta USD, meningkat sebanyak 141,11% dibandingkan nilai ekspor pada awal tahun 2017 yaitu sebesar 239 juta USD.

Gambar 4. 11 Rencana Pengembangan Industri Lainnya


f. UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)

Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kawasan Batam diharapkan menjadi pendukung kegiatan core business. Hal ini akan memberikan dampak positif terhadap perputaran roda ekonomi di Kawasan Batam. Arah kebijakan dalam pengembangan UMKM memprioritaskan pemberdayaan pada sektor riil (produksi) yang berorientasi ekspor dan substitusi impor. Hal ini dapat

IV. 17

dilakukan dengan pendekatan klaster berdasarkan sentra produksi dan wilayah. Terdapat beberapa strategi pengembangan UMKM di Kawasan Batam diantaranya:

1) UMKM diberikan peran serta dalam rantai pasok global dengan

memperluas akses pasar baik di dalam negri maupun luar negeri;

2) UMKM diinisiasi untuk meningkatkan pelayanan digitalisasi serta

marketing yang dapat bersaing di pasar global;

3) UMKM ditingkatkan kualitasnya, inovasi, kreasi dan produksinya

dengan menempatkan UMKM pada rantai pasok global;

4) Pemerintah didorong untuk dapat menggunakan produk-produk

UMKM dalam negeri;

5) Pengembangan kapasitas manajemen Sumber Daya Manusia; dan

6) Pemberian kesempatan, kemudahan berusaha dan pendampingan

kepada UMKM agar dapat meningkatkan daya saing.

Tahap pengembangan UMKM di Kawasan Batam dapat dilakukan sebagai berikut :

Gambar 4. 12 Rencana Pengembangan UMKM pendukung Core Business



B. International Finance Trade Center

1. Potensi International Finance Trade Center

Kawasan pusat bisnis (CBD) merupakan suatu kawasan yang berfungsi sebagai pusat komersial dan jasa yang berlokasi di kawasan perkotaan. Salah satu yang akan dikembangkan dalam kawasan pusat bisnis adalah

IV. 18

International Trade and Finance Center. International Trade and Finance Center adalah kawasan yang mengintegrasikan berbagai fasilitas publik dengan kegiatan keuangan seperti bandara internasional, pariwisata, bisnis, wilayah perkantoran, ritel atau mall, dan hotel bintang enam, serta adanya ruang publik yang memadai dan ramah lingkungan. Hal ini juga dapat didukung dengan adanya kawasan hunian elit, perkantoran kelas satu, mall, dan hotel beserta apartemen.

Kawasan Batam memungkinkan untuk dikembangkan sebagai kawasan pusat bisnis yang memberikan ruang dan pelayanan berkelas internasional untuk dapat menarik investor dan aktivitas ekonomi yang tinggi. Kawasan pusat bisnis menjadi daya tarik tersendiri dengan kelengkapan fasilitasnya yang modern, terintegrasi, dan kegiatan bisnis yang heterogen. Kawasan Batam yang direncanakan sebagai CBD yaitu CBD Pantai Barat dan CBD Teluk Tering Batam Centre.

Gambar 4. 13 Ilustrasi rencana CBD Batam Centre

Sumber : BP Batam, 2019

Tantangan dalam membentuk suatu ekosistem bisnis berkelas internasional diantaranya dalam bidang investasi, ketenagakerjaan, bidang UMKM, dan kelengkapan infrastruktur. Dalam Kawasan International Trade Center perlu adanya integrasi antar infrastruktur dan menciptakan efektivitas, efisien, modernisasi, kecanggihan teknologi, penyiapan jaringan internet, fintech, dan keamanan.

Aktivitas yang dapat dikembangkan antara lain; kegiatan perdagangan dan jasa, pusat keuangan, dan pusat transportasi terpadu. Berikut merupakan strategi pentahapan pengembangan Kawasan International Trade and Finance Center.

IV. 19

Gambar 4. 14 Rencana pengembangan Kawasan International Trade and Finance Center


C. Integrated Health Tourism

Kawasan Pariwisata menjadi salah satu daya tarik investasi di Kawasan Batam. Kawasan Batam memiliki kelengkapan infrastruktur yang lebih baik dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Kawasan BBK. Sektor pariwisata yang terintegrasi dengan pelayanan kesehatan berkualitas internasional akan memiliki potensi besar. Rumah Sakit BP Batam dan sekitarnya memiliki keunggulan lokasi yang dapat dikembangkan menjadi kawasan jasa kesehatan internasional terintegrasi.

Pariwisata kesehatan merupakan suatu pilihan perjalanan untuk mendatangi pusat kebugaran atau rumah sakit di negara lain untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Pariwisata kesehatan kini di dominasi oleh turis dari negara maju untuk datang ke negara berkembang dengan tujuan mendapatkan pelayanan kesehatan ataupun kebugaran. Negara berkembang kini memiliki potensi yang lebih karena biaya pelayanan kesehatan yang lebih rendah daripada beberapa negara maju di wilayah Amerika dan Eropa, namun memiliki kualitas kesehatan yang sama.

IV. 20

Peluang besar bagi kegiatan pariwisata jasa kesehatan dapat dilihat dari besaran pengeluaran pasien Indonesia yang berobat ke luar negeri. Data menunjukan bahwa hal tersebut terus meningkat dari 100 triliun rupiah (2015) menjadi 160 triliun rupiah (2019). Selain itu, sektor industri alat kesehatan juga meningkat dari 32 triliun rupiah (2016) menjadi 49 triliun rupiah (2018). Sejalan dengan hal tersebut, industri farmasi juga meningkat dari 34 triliun rupiah (2019) menjadi 110 triliun rupiah (2021). Kondisi pandemi Covid-19 merupakan salah satu faktor pedukung utama dalam perkembangan sektor industri ini.

Tantangan dan hambatan terkait pengembangan kawasan jasa kesehatan internasional di Batam antara lain:

1) fasilitas dan kemudahan praktek kedokteran WNA;

2) fasilitas kemudahan rumah sakit terkait akreditasi rumah sakit,

penamaan rumah sakit, kepemilikian modal asing;

3) fasilitas impor obat terkait pengecekan obat impor; dan

4) fasilitas KEK terkait kemudahan imigrasi WNA, lalu lintas barang

keluar masuk KEK, dan fasilitas perpajakan didalam KEK

Berikut rencana pengembangan Integrated Health Tourism.

Gambar 4. 15 Pentahapan Integrated Health tourism


IV. 21

D. KEK (Kawasan Ekonomi Khusus)

Kegiatan ekonomi lainnya yang bernilai ekonomi tinggi adalah terbentuknya

pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kawasan Batam.

Berdasarkan Hasil Sidang Dewan Nasional KEK Tahun 2020, menyetujui

pembentukan dua KEK baru yang berlokasi di Batam yakni KEK Nongsa dan

KEK Batam Aero Technic (BAT).

Selain itu, terdapat tujuh usulan KEK baru yang berlokasi di Batam

diantaranya usulan KEK Kesehatan Sekupang, usulan KEK Aeoricity Hang

Nadim, usulan KEK Pariwisata Pulau Pengelap, usulan KEK Pariwisata Pulau

Ranoh, usulan KEK Pariwisata Pulau Abang Besar, usulan KEK Industri di

Tanjung Sauh dan Ngenang, serta usulan KEK Industri Pulau Kepala Jeri.

1. KEK Batam Aero Technic

KEK Batam Aero Technic (BAT) telah ditetapkan dengan PP 67 Tahun 2021

tentang Kawasan Ekonomi Khusus Batam Aero Technic. Kawasan ini

memiliki luas lahan 30 Ha dengan rencana investasi 10,25 triliun rupiah.

Penyerapan tenaga kerja diproyeksikan akan mencapai 9.976 tenaga kerja.

KEK BAT memiliki target pasar antara lain perusahaan penerbangan

nasional, Asia Tenggara, Asia Selatan, dan di sebagian Timur Tengah. KEK

BAT akan menangkap potensi Asia Pasifik sebagai pasar industri MRO

terbesar di dunia dengan perkiraan jumlah pesawat 11.687 unit dan nilai

sebesar USD 100 miliar pada tahun 2025. Ditambah lagi dengan kondisi

pasar MRO Nasional sebesar 26 triliun rupiah (2020) dan hanya mampu

diserap oleh penyedia MRO dalam negeri sebesar 30-35%. Berdasarkan

laporan International Air Transport Association (IATA), jumlah penumpang

udara nasional akan mencapai 270 juta penumpang pada tahun 2034

(kenaikan > 300% dari tahun 2014).

Aktivitas bisnis di KEK BAT ialah industri MRO (Maintenance, Repair, and

overhaul). Dimana fungsinya antara lain (1) kegiatan perawatan dan

perbaikan pesawat; (2) penjualan komponen pesawat dan peralatan kerja; (3)

pembuatan fasilitas pesawat seperti karpet, tirai, seat cover, head rest, dan

lainnya; (4) research and development, (5) pelatihan dan pendidikan untuk

tenaga ahli mekanik atau tenaga pendukung aviasi; dan (6) logistik

pergudangan untuk bahan baku, spare part, break down part, equipment, dan

peralatan pendukung lainnya.

IV. 22

Gambar 4. 16 Siteplan KEK Batam Aero Technic

Sumber: Batam Aero Technic Proprietary Information, 2021

2. KEK Nongsa Digital Park

KEK Nongsa Digital Park (NDP) telah ditetapkan dengan PP 68 Tahun 2021

tentang Kawasan Ekonomi Khusus Nongsa Digital Park. Kawasan ini

memiliki luas lahan 166,45 Ha dengan rencana investasi pembangunan

kawasan mencapai 1,3 triliun rupiah dan rencana investasi tenant mencapai

4,5 triliun rupiah. Penyerapan tenaga kerja saat ini sudah mencapai 1.260

tenaga kerja dan diproyeksikan akan menyerap 9.360 tenaga kerja saat

beroperasi maksimal.

Potensi pasar KEK NDP sangat baik dimana dengan menjadi destinasi wisata

Asia Tenggara, khususnya Singapore yang berjarak hanya 40-60 menit

dengan menggunakan ferry. Potensi besar juga terdapat dalam

mengembangkan industri perfilman dan animasi di Indonesia bekerjasama

dengan industri perfilman internasional. Selain itu, KEK NDP dapat berperan

sebagai kawasan IT digital yang dapat memberikan tenaga ahli IT Indonesia

bagi perusahaan multi-national di Singapore yang merupakan pusat

kemajuan teknologi dan industri 4.0. Dengan berkembangnya industri 4.0

dan teknologi membutuhan sumber daya manusia yang kompeten dan ahli

dalam bidang IT, pusat pendidikan KEK NDP dapat menjadi tujuan utama

dikarenakan telah bekerjasama dengan Apple Academy.

IV. 23

Gambar 4. 17 Masterplan KEK NDP

Sumber: Batam Aero Technic Proprietary Information, 2021

Berbagai aktivitas bisnis yang dilakukan di KEK NDP ialah terdiri dari

kawasan digital yang mencakup IT dan office park, data center, start-up

incubator, serta industri perfilman dan animasi serta kegiatan pariwisata.

3. Usulan KEK di Batam

a. Usulan KEK Jasa Kesehatan Internasional Sekupang

Suatu destinasi wisata disebut wisata kesehatan (health tourism) jika kesehatan sudah menjadi tujuan utama wisatawan berkunjung ke daerah tersebut. Usulan KEK Kesehatan Internasional Sekupang berada pada lokasi 44,5 Ha dengan kegiatan utama antara lain (1)international hospital dan specialist center; (2) industri farmasi dan alat kesehatan; (3) international standardized healthscare shool; (4)healing garden; (5) wellness tourism. Layanan unggulan bidang kesehatan di Batam antara lain cardiovascular center, center of geriatric, women and fertility center, cancer center, cosmetic and plastic surgery, dan stem cell center.

Manfaat ekonomi dari usulan KEK ini antara lain menangkap pasien internasional, menghemat devisa negara untuk keperluan medik, penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar, dan menciptakan tenaga kerja yang berkualitas dan memiliki skill melalui transfer ilmu pengetahuan.

IV. 24

Gambar 4. 18 Masterplan Usulan KEK Kesehatan Internasional Sekupang

Sumber: BP Batam, 2021

b. Usulan KEK Aerocity Hang Nadim

Badan Pengusahaan Batam merencanakan kargo Bandara Hang Nadim

menjadi Logistics Aerocity. Lokasi Bandara Internasional Hang Nadim

berdampingan dengan pelabuhan kargo dan kawasan industri sehingga

sangat cocok untuk dijadikan pusat logistik. Konsep Logistics Aerocity di

Batam didefinisikan sebagai sistem perkotaan, dimana kota dibangun di

sekitar bandara. Sistem Logistics Aerocity memiliki cakupan kegiatan

meliputi fulfilment centre untuk mendukung e-commerce dan Pusat

Konsolidasi dan Distribusi (CDC) barang industri untuk mendukung industri

domestik dan ASEAN. Lokasi Aeoricity Hang Nadim memiliki aksesibilitas

dengan pelabuhan kontainer Batu Ampar yang berjarak cukup dekat sekitar

21 km dan dua pelabuhan yang dapat digunakan untuk mendukung konsep

logistik yakni pelabuhan KCN dan Kabil yang berjarak sekitar 1 km.

Usulan KEK Aerocity Hang Nadim memiliki luas lahan 1.763 Ha yang

berlokasi di Kawasan Bandara Internasional Hang Nadim. Kegiatan utama

pada usulan KEK ini ialah hub logistik, TOD/CBD, dan pengembangan

industri penerbangan.

IV. 25

Usulan KEK Aerocity Hang Nadim memiliki manfaat antara lain (1)

Menangkap peluang industri logistik pasar Asia Pasifik; (2) Menghemat devisa

negara untuk keperluan industri penerbangan; (3) Meningkatkan kapasitas

SDM di bidang industri penerbangan dan penyerapan tenaga kerja yang

besar; (4) peningkatan lalu lintas manusia dan barang; dan (5) peningkatan

intensitas kegiatan bisnis dan pendapatan sebagai multiplier effect yang dapat

diperoleh oleh Kawasan BBK.

c. Usulan KEK Industri

Usulan KEK dengan kegiatan utama industri yang akan dikembangkan di Kawasan Batam dan sekitarnya adalah KEK Industri di Tanjung Sauh dan Ngenang serta KEK Industri Pulau Kepala Jeri.

Tanjung Sauh dan Ngenang akan diusulkan sebagai KEK dengan kegiatan utama industri. Nilai investasi yang direncanakan dalam pembangunan kawasan sekitar 33 triliun rupiah dan diharapkan nantinya dapat menyerap tenaga kerja sekitar 70 ribu orang. Saat ini proses pembangunan Kawasan Tanjung Sauh masih pada tahap pembersihan lahan. Rencana pembangunan kawasan Tanjung Sauh menggunakan lahan dengan luas 843,779 Ha.

Dalam pengusulan KEK, industri di sekitar Tanjung Sauh dan Ngenang akan dibangun menjadi Kawasan Industri bertaraf internasional. Selain itu, Pelabuhan Tanjung Sauh akan dibangun menjadi pelabuhan kargo bertaraf internasional, sebagai pelabuhan kategori utama, dan berada di bawah kewenangan Pemerintah Pusat. Rencananya kawasan ini akan menjadi pelabuhan peti kemas modern, container yard dan kawasan industri terpadu. Disamping itu, Tanjung Sauh juga akan dikembangkan menjadi tempat pengolahan dan penyimpanan gas, hub logistik, dan port gateway.

Adapun rencana pembangunan pada tahun 2021 yakni pembentukkan Badan Pengelola Kawasan, pembangunan infrastruktur, dan PLTU. Pada tahun 2022 hingga 2024 akan dilakukan pembangunan kawasan industri tahap 1, pembangunan pelabuhan, dan operasionalisasi kawasan industri tahap 1. Pada tahun 2025 hingga 2029 akan dilanjutkan dengan pembangunan industri tahap 2. Operasionalisasi penuh kawasan industri dan pelabuhan diharapkan dapat dilaksanakan pada tahun 2030.

d. Usulan KEK Pariwisata

Usulan KEK dengan kegiatan utama pariwisata di Kawasan Batam dan sekitarnya adalah usulan KEK Pariwisata Pulau Pengelap, usulan KEK Pariwisata Pulau Ranoh, usulan KEK Pariwisata Pulau Abang Besar.

IV. 26

Kawasan pariwisata Kepri Coral yang terdapat di Pulau Pengelap, Pulau Ranoh dan Pulau Abang Besar akan direncanakan sebagai KEK Pariwisata. Pengembangan kawasan Kepri Coral ini diperkirakan membutuhkan investasi sekitar 7,3 triliun rupiah dan mampu menyerap hingga 1.000 orang tenaga kerja. Area Kepri Coral sudah dilengkapi dengan terminal penyeberangan, restoran apung, area untuk snorkeling, fasilitas diving, dan area hutan bakau. Fasilitas dalam kawasan yang telah terbangun antara lain kolam renang air tawar, dome, villa, pusat kebugaran, mini market, club house, tempat karaoke, kapal katamaran, helipad, dan akuarium bawah laut. Pengembangan jangka panjang nantinya akan ditambah dengan fasilitas lain berupa lapangan golf, dermaga internasional, marina yacht, kebun buah- buahan, lembaga konservasi, budidaya laut untuk edukasi, villa atas air, hotel berbintang, hotel apung, dan sebagainya.

Tumbuh dan berkembangnya Pariwisata di suatu daerah tentu akan membawa dampak perekonomian karena akan diikuti oleh pertumbuhan perekonomian di daerah sekitarnya. Kawasan tersebut akan menjadi lebih terbuka untuk masuknya investasi-investasi pariwisata, mulai dari perhotelan, restoran, sampai pada pelaku-pelaku wisata khusus. Dengan begitu, sektor perekonomian di daerah sekitar akan ikut bergerak naik.

IV.1.3 Rencana Penguatan Konektivitas dan Sistem Logistik

A. Rencana Pengembangan Pelabuhan Utama Kargo sebagai Transhipment Point dan Logistic Center

Aktivitas bisnis transport hub di Batam saat ini direpresentasikan oleh Pelabuhan Sekupang. Saat ini terdapat 4 (empat) pelabuhan yang beroperasi di wilayah Sekupang, yaitu terminal penumpang domestik, terminal penumpang internasional, Pelabuhan Umum Sekupang (Pelabuhan Beton), dan Pelabuhan Kargo Umum Ro-Ro. Kedepan pengembangan pelabuhan Sekupang diarahkan menjadi Transport Hub untuk aktivitas perdagangan dan pariwisata baik untuk domestik maupun internasional serta baik untuk barang maupun penumpang. Pada prinsipnya pengembangan kedepan adalah penataan dari kondisi yang ada mampu untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pariwisata. Gambar 4.19 berikut menyajikan secara skematis arah pengembangan pelabuhan Sekupang menjadi Transport Hub.

IV. 27

Gambar 4. 19 Model Bisnis Transport


1. Pengembangan Aktivitas Bisnis Pada Port City Hub

Pelabuhan Batu Ampar pada saat ini melayani kegiatan Kargo Nasional dan Internasional, serta melayani kegiatan keberangkatan dan kedatangan penumpang Internasional. Pelabuhan Batu Ampar terdiri dari dermaga beton, kegiatan general cargo, conventional, dan container, dermaga pelayaran rakyat dan Terminal Ferry penumpang Internasional. Di masa yang akan datang, Pelabuhan Batu Ampar direncanakan sebagai Port City Logistics yang menintegrasikan kegiatan industri, perdagangan dan logistik sebagaimana secara skematis disajikan pada Gambar 4.20. Adapun aliran barang disajikan pada Gambar 4.21.

IV. 28

Gambar 4. 20 Port City Hub Batu Pelabuhan Ampar


Gambar 4. 21 Aliran Barang Port City Logistics Batu Ampar


2. Pengembangan Aktivitas Bisnis Pada Hub Logistik International

Tanjung Sauh

Saat ini Tanjung Sauh adalah sebuah pelabuhan yang sedang dalam tahap pembangunan. Dalam Segitiga Pertumbuhan Sijori (Singapura-Johor-Riau Kepulauan) dan akan mampu menangani pengiriman melalui Selat Malaka tanpa transit dari Singapura. Pelabuhan ini akan melengkapi pelabuhan

IV. 29

Batu Ampar di Batam. Gambar 4.22 berikut menyajikan secara skematis arah pengembangan Tanjung Sauh menjadi Hub Logistik Internasional, aliran barang pada Gambar 4.23.

Gambar 4. 22 Hub Logistik Internasional Tanjung Sauh


Gambar 4. 23 Aliran Barang International Hub Logistik Tanjung Sauh


3. Pengembangan International Supply Base Logistics Kabil

Mengingat besarnya potensi yang tersedia di perlintasan Selat Malaka, pelabuhan Batam telah menata perairan Batu Ampar dan Kabil untuk menampung kegiatan kapal dalam rangka: ship to ship, waiting order, tank cleaning, lay up, bunker, repair di perairan, transit, ganti awak kapal, dan

IV. 30

lain-lain. Gambar 4.24 berikut menyajikan secara skematis arah pengembangan pelabuhan Kabil.

Gambar 4. 24 Supply Base Logistics Kabil


Gambar 4. 25 Aliran Barang Pelabuhan Kabil


4. Pengembangan dan Aktivitas Bisnis Aerocity Hang Nadim

Konsep aerocity Hang Nadim menjadi konsep prioritas dalam pengembangan kawasan serta mendorong beroperasinya LRT ke Bandar Udara Hang Nadim dengan stasiun TOD nya. Pengembangan aerocity diupayakan meningkatkan

IV. 31

daya tarik Bandar Udara Hang Nadim bagi investor untuk tujuan berusaha maupun kegiatan komersial, sehingga meningkatkan integrasi antara kegiatan komersial di kawasan sekitar Bandar Udara Hang Nadim dengan pasar hinterland dan pasar internasional. Tujuan tersebut menjadikan Bandar Udara Hang Nadim berperan sebagai salah satu pusat kegiatan ekonomi di Kawasan BBK.

Gambar 4. 26 Aerocity Hang Nadim


Gambar 4. 27 Aliran Bisnis Aerocity Hang Nadim


IV. 32

Pembangunan yang terintegrasi antara Kawasan Bandara Hang Nadim dan Pelabuhan Kabil menjadikan kawasan ini sangat berpotensi untuk dikembangkan sebagai kota logistik. Peran dan fungsi kawasan ini perlu didukung oleh pengembangan ICT yang mumpuni untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi biaya kegiatan-kegiatan yang akan dikembangkan. Pengembangan Bandara Hang Nadim sebagai titik pusat pengembangan Kawasan Barelang menjadi sangat strategis. Gambar 4. 26 menjelaskan model pengembangan Aerocity Hang Nadim dan Gambar 4. 27 menjelaskan Alir Bisnis Aerocity Hang Nadim.

B. Rencana Pengembangan Transportasi Laut dan Penyeberangan Antar Pulau

Pelabuhan yang akan dikembangkan di Batam adalah 1) Pelabuhan Batu Ampar sebagai pelabuhan kontainer domestik internasional. 2) Pelabuhan Sekupang sebagai pelabuhan kontainer RoRo internasional. 3) Pelabuhan Kabil Curah dan Pelabuhan Kabil General Cargo, serta 4) Pelabuhan Tanjung Sauh sebagai pelabuhan kontainer yang akan memaksimalkan fasilitas dan operasi untuk aktivitas transhipment dan ekspor impor. Pembagian aktivitas bisnis pelabuhan dapat dilihat di Tabel 4.4.

Tabel 4. 4 Aktivitas Bisnis di Masing-Masing Wilayah Batam

No Pelabuhan

Passenger

Container

Gen. Cargo

Liquid

Breakbulk

Industri

Barelang (Batam – Rempang – Galang)

1 Batu Ampar

2 Sekupang

3 Kabil

4 Ti. Sauh

Dom

Int

Dom V

Int V

Dom

Int

Dom

V

V

V V

V V

V V V

V V V

Tools and Machinery, Shipyard

Transportation

Oleo

Chem

Int V Home Appliances, Optoelectronics,


IV. 33

Pada Gambar 4.28 di bawah diperlihatkan lokasi pelabuhan yang dimaksud serta program pengembangan yang sudah direncanakan pemerintah.

Gambar 4. 28 Letak Pelabuhan Strategis di Batam


Distribusi aliran pergerakan barang untuk setiap pelabuhan ditentukan oleh jenis komoditas yang mengalir keluar dan masuk Batam. Komoditas yang telah diproyeksikan dapat dianalisis dan dihitung rasionya antara volume ekspor dan impor, atau rasio volume domestik masuk dan volume domestik keluar. Selanjutnya dilakukan identifikasi dan pengamatan kecenderungan metode pengiriman untuk setiap jenis komoditas. Gambar 4. 29 menjelaskan skema alur distribusi pergerakan barang di Kota Batam.

IV. 34

Gambar 4. 29 Distribusi Aliran Pergerakan Barang di Batam


C. Rencana Pengembangan Jaringan Jalan, Jembatan dan Jalan

Bebas Hambatan

Analisa Volume, Capacity, and Ratio (VCR) di ruas-ruas jalan penting Kota Batam menunjukkan beberapa kondisi ruas jalan terindikasi tidak akan mampu menampung beban jumlah laju perpindahan manusia maupun barang di masa mendatang. Kondisi Kota Batam sendiri yang diproyeksikan memiliki perkembangan perdagangan, jasa, pariwisata, dan industri yang sangat pesat, sehingga diperlukannya perhatian terhadap pengembangan jaringan jalan. Hasil perhitungan VCR dan proyeksinya hingga tahun 2045, ruas jalan di Kota Batam terestimasi memiliki setidaknya 5 ruas jalan utama yang tidak mampu menampung laju kendaraan yaitu jalan S. Parman, Jalan Tengku Sulung, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Hang Jebat, Jalan Hang Lekiu. Kondisi ini menimbulkan konsekuensi untuk mendorong perkembangan jaringan jalan sesuai yang dibutuhkan.

Berikut ini beberapa rencana pengembangan jalan di Kawasan Barelang. 1. Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Batu Ampar - Bandara Hang

Nadim yang terintegrasi dengan Jembatan Batam – Bintan 2. Pembangunan Outer Ring Road (Tanjung Pinggir – Jodoh) 3. Pengembangan Jalan Trans Barelang

4. Pengembangan Jalan S. Parman 5. Pengembangan Jalan Hang Lekiu dan Jalan Hang Jebat 6. Pengembangan Jalan Tengku Sulung

IV. 35

D. Rencana Pembangunan Jembatan Batam – Bintan

Kedekatan posisi Batam dan Bintan dengan Singapura banyak membawa dampak yang menguntungkan, sehingga menciptakan berbagai peluang dan potensi seperti peluang menjadi lokasi manufaktur berorientasi ekspor, menjadi limpahan (spill-over) industri dan wisata dari Singapura sekaligus menjadi gerbang arus wisatawan asing ke daerah Indonesia lainnya, dan peluang menjadi tempat bagi penanaman modal asing langsung (Foreign Direct Investment, FDI). Untuk meningkatkan daya saing dan daya tarik investasi internasional terhadap Pulau Batam dan Pulau Bintan, perlu ditunjang infrastruktur penting seperti Jembatan Batam – Bintan (Jembatan Babin) yang terintegrasi dengan rencana jalan bebas hambatan Batu Ampar – Muka Kuning - Bandara Hang Nadim. Trase Jembatan Batam – Bintan dapat dilihat di Gambar 4. 30.

Gambar 4. 30 Trase Rencana Jembatan Batam – Bintan


IV.1.4 Rencana Pengembangan Prasarana, Sarana dan Utilitas

A. Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman

Terdapat dua metode perhitungan untuk menghitung kebutuhan ruang untuk pemukiman minimum dan maksimum. Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman minimum akan dikembangkan secara bertahap, pada

IV. 36

tahun 2021-2025 seluas 7.995 ha, pada tahun 2026-2030 seluas 9.154 ha, pada tahun 2030-2035 seluas 10.377 ha, pada tahun 2035-2040 seluas 11.655 ha, dan pada tahun 2040-2045 seluas 13.009 ha. Sedangkan untuk rencana pengembangan ruang permukiman maksimum pada tahun 2021- 2030 adalah seluas 15.974 Ha dengan perkembangan pemukiman di sekitar kawasan pesisir pulau Batam seperti area Batu Ampar, Batam Center, Nongsa, Pulau Bulan, area sekitar jembatan Barelang, dan Pulau Galang. Untuk tahun 2031-2045, 7.558 Ha dari luas kawasan Batam bisa diperuntukan menjadi pemukiman. Perkembangan pemukiman berada di Kawasan Pulau Galang.

B. Rencana Pengembangan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial

1. Rencana Pengembangan Sarana Perdagangan dan Niaga

Sarana perdagangan dan niaga di Kota Batam diperlukan untuk mendukung fungsi kawasan sebagai kawasan perdagangan. Pada tahun 2025, diperlukan peningkatan toko/warung menjadi sebanyak 7.941 buah, pertokoan sebanyak 331 buah, pusat pertokoan dan pasar lingkungan sebanyak 66 buah. Pada tahun 2030, diperlukan peningkatan toko/warung menjadi sebanyak 9.090 buah, pertokoan sebanyak 379 buah, pusat pertokoan dan pasar lingkungan sebanyak 76 buah. Pada tahun 2035, diperlukan peningkatan toko/warung menjadi sebanyak 10.306 buah, pertokoan sebanyak 429 buah, pusat pertokoan dan pasar lingkungan sebanyak 86 buah. Pada tahun 2040, diperlukan peningkatan toko/warung menjadi sebanyak 11.576 buah, pertokoan sebanyak 482 buah, pusat pertokoan dan pasar lingkungan sebanyak 96 buah.

Strategi pengembangan sarana perdagangan dan niaga adalah mengembangkan koridor perdagangan dan jasa di Kota Batam, seperti pertokoan dan pasar dengan produk penjualan yang mampu meningkatkan nilai tambah. Selain itu, dapat dikembangkan produk-produk khas Kota Batam, sehingga dapat memperlihatkan karakteristik Kota Batam sebagai kawasan industri serta perdagangan dan jasa. Koridor perdagangan dan jasa dapat menumbukan kawasan di Kota Batam dan diharapkan dapat mengembangkan kawasan di sekitarnya.

2. Rencana Pengembangan Prasarana, Sarana, dan Utilitas

Rencana Pengembangan Sarana, Prasarana, dan Utilitas dapat dilihat pada tabel berikut.

IV. 37

Tabel 4. 5 Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kawasan batam



C. Rencana Rehabilitasi dan Konservasi Daerah Tangkapan Air

Upaya konservasi dilakukan untuk mitigasi alih fungsi lahan akibat penebangan liar dan pembukaan lahan untuk keperluan pembangunan juga meningkatkan lahan kritis di WS Kepulauan Riau. Berdasarkan luasan lahan kritis yang dikeluarkan oleh BPDAS Sei Jang Duriangkang. Rencana penanganan konservasi dilakukan dengan upaya konservasi vegetasi dan upaya konservasi sipil teknis, konservasi vegetasi melalui reboisasi, pengkayaan, RTH melalui kegitan RTK-RHL, GNKPA, pemberdayaan kelompok konservasi dan lain-lain. Adapun tahapan pelaksanaannya disajikan pada Gambar 4.31.

Gambar 4. 31 Upaya Konservasi Vegetatif di Kota Batam

Sumber: Berbagai sumber diolah Kedeputian Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan


No

a

b2

a bc

de 3

a b c d

e f g h

Jenis PSU

Sarana Peribadatan

Masjid

Mushala

Sarana Pendidikan

TK/ RA SD/ MI SMP/ MTs

SMA/ MA

Universitas

Sarana Kesehatan

Apotek

Puskesmas Puskesmas Pembantu Rumah Sakit

Posyandu Balai Pengobatan Praktek Dokter Klinik Bersalin

2025 2030 2035 2040 2045

877

7.941

1.004

9.090

1.138

10.306

1.278

11.576

1.426

12.918

1.588

1.241

414

414

28

1.818

1.420

473

473

32

2.061

1.610

537

537

37

2.315

1.809

603

603

41

2.584

2.018

673

673

46

66

27

66

13

1.588

794

397

66

76

27

76

13

1.818

909

455

76

86

227

86

13

2.061

1.031

515

86

96

27

96

13

2.315

1.158

579

96

108

27

108

13

2.584

1.292

646

108

25000

20000

15000

10000

5000

0 Batam Batu Aji Batu Belakang Bengkong Bulang Galang Lubuk Nongsa Sagulung Sei Beduk Sekupang Kota Ampar Padang Baja

2020-2025 2026-2030 2030-2045

IV. 38

Upaya konservasi sipil teknis khususnya untuk pengendalian sedimen yang masuk ke waduk atau tampungan air lainnya. Rencana pembuatan bangunan pengendali sedimen disajikan pada Tabel 4.6.

Tabel 4. 6 Rencana Rehabilitasi dan Konservasi Daerah Tangkapan Air di Kawasan Batam

Sumber: BWS IV Sumatera, 2017, diolah Kedeputian Bidang Koordinasi Pengembangan


D. Rencana Pemanfaatan Sumber Daya Air

Revitalisasi sekaligus optimasi peran waduk menjadi langkah dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya air di Batam. Langkah revitalisasi dan optimasi reservoir/waduk terbagi menjadi:

1. Rehabilitasi lahan: dilaksanakan di daerah tangkapan dan resapan air untuk mengurangi limpasan permukaan pembawa material tanah.

2. Pengerukan sedimen. 3. Peningkatan fasilitas pengolahan air bersih: pengadaan WTP pada

Waduk Tembesi dan Waduk Rempang/Monggak harus segera dilaksanakan untuk meningkatkan daya manfaat waduk dalam menyokong kebutuhan air di Batam.

Rencana Lokasi Rehabilitasi dan Konservasi

2021 – 2025

• Reservoar Belakang Padang

• Waduk Mukakuning

2026 – 2030 2031 – 2035 2036 – 2045

• Embung Raja

Air

• Embung Tatas

• Waduk Galang

Sei • Waduk Rempang 2

Sei • Embung Pulau Lumba

• Waduk Ladi

• Waduk Harapan

Lokasi • Waduk

Nongsa

• Embung

Sei • Embung Sembulang

Sei • Embung Pulau Setokok

• Embung Pulau Karas

• Embung Sei Galang Utara

• Embung Sei

• Embung Temiang

Sei • Embung

Batas

Curus

Sei

Kebun Raya • Waduk

• Waduk Tembesi

• Waduk Rempang

• Waduk Gong

Duriangkang

• Embung Pulau Abang

Sei

• Waduk Rempang Utara

• Embung Pulau Lumba

• Waduk Rempang Utara

• Embung • Embung Pulau Terung Pulau

• Embung Pemping

Galang Baru • Embung

• Embung Pulau

Pulau Nipa Pelampong

IV. 39

Gambar 4. 32 Rencana Pengembangan Sumber Air Baku di Kota Batam



E. Rencana Pengembangan Sistem Penyediaan Air Bersih

Kondisi ketersediaan air terkini dari delapan waduk dan lima embung yang sudah beroperasi di Batam hanya mencapai kapasitas total 3825 liter/detik sedangkan perhitungan kebutuhan kapasitas air di tahun 2020 mencapai 5646 liter/detik.

Tabel 4. 7 Proyeksi Kebutuhan Kapasitas Air (liter/detik) Kota Batam


BATAM

Domestik

Non Domestik

TOTAL

2021 2025 2030 2035 2040 2045

3.909 4.653 5.326 6.038 6.782 7.568

1.737 2.068 2.367 2.684 3.014 3.364

5.646 6.721 7.693 8.722 9.796 10.932

IV. 40

Gambar 4. 33 Peta Waduk Eksisting di Kota Batam

Sumber: Sekretaritat Percepatan Kebijakan Satu Peta, 2021

F. Rencana Pengelolaan Limbah Cair

Perencanaan terhadap produksi air limbah diperlukan untuk antisipasi jika terjadi peningkatan yang signifikan dan berdampak pada ketidakmampuan IPAL untuk menampung air limbah domestik. Kondisi limbah cair pada tahun 2021-2030, produksi air limbah industri mencapai 4.344,75 liter/detik, sedangkan pada tahun 2031-2045, produksi air limbah mencapai 2.225,23 liter/detik. Sementara, produksi air limbah di kawasan pariwisata mencapai 0,97 liter/detik pada tahun 2045.

Kapasitas IPAL di Kota Batam akan diketahui dengan mengalikan proyeksi jumlah penduduk dengan debit puncak. Setelah dilakukan analisis, diketahui bahwa IPAL memiliki beban untuk menampung air limbah domestik sebanyak 4.691,14 liter/detik pada tahun 2020. Hingga tahun 2045, IPAL di Kota Batam memiliki beban penampungan sebesar 9.082,76 liter/detik. Pengembangan jaringan air limbah di Kota Batam sudah dimulai dengan pembangunan IPAL Batam Centre dan IPLT Punggur. IPAL Batam Centre memiliki kapasitas sebesar 33 liter/detik. Lebih lanjut, terdapat rencana pengembangan IPAL dengan kapasitas 20.000 m3/hari atau sekitar 230 liter/detik. Dengan demikian, Kota Batam masih membutuhkan perencanaan dan pengembangan pengolahan limbah untuk memenuhi kebutuhan tampungan air limbah sampai pada tahun 2045. Pengembangan

IV. 41

IPAL dapat dilakukan secara bertahap, dengan target 5.583,70 liter/detik pada tahun 2025, 6.391,73 liter/detik pada tahun 2030, 7.246,37 liter/detik pada tahun 2035, 8.139,28 liter/detik pada tahun 2040, dan 9.082,76 liter/detik pada tahun 2045.

Berdasarkan kategori kota yang diperhitungkan dari jumlah penduduk, maka Kota Batam termasuk kota besar/ kota metropolitan dengan kepadatan penduduk mencapai 166 jiwa/ha pada tahun 2045. Dengan demikian, perencanaan yang dapat dilakukan adalah pengembangan SPALD-T (IPAL) dengan sistem ofsite di Kota Batam (memerlukan FS). Namun, pengembangan SPALD-T skala permukiman (IPLT) juga dapat menjadi alternatif perencanaan di kawasan permukiman di Kota Batam.

G. Rencana Pengelolaan Limbah Padat dan Persampahan

Produksi sampah domestik pada tahun 2045 di Kota Batam mencapai 9.688.280,41 liter/hari. Sedangkan produksi sampah yang dihasilkan oleh kawasan industri di Kota Batam mencapai 94.130.872,36 liter/hari pada tahun 2045. Penyelesaian perencanaan persampahan dapat dilakukan secara bertahap yaitu 63.897.117,10 liter/hari pada tahun 2021 – 2030 serta 30.233.755,26 liter/hari pada tahun 2031-2045. Peningkatan timbulan sampah ini perlu diantisipasi dengan menganalisis kapasitas TPS dan TPA yang sudah tersedia. Kemudian dibandingkan dengan proyeksi timbulan sampah, sehingga dapat diketahui rencana pengembangan selanjutnya yang diperlukan untuk penanganan limbah padat dan sampah.

Berdasarkan BP Batam dan LAPI ITB (2018), maka kebutuhan yang perlu ditambahkan pada tahun 2045 adalah sebanyak 180 TPS. Penambahan persebaran TPS tersebut dapat dilakukan dengan memadukan upaya penggantian TPS eksisting dengan ukuran lebih besar sehingga jumlah TPS yang perlu ditambahkan di lokasi baru tidak terlalu banyak mengingat keterbatasan lahan yang ada. Selain itu, rencana pengembangan pegelolaan sampah juga dapat diarahkan dengan pembangunan TPA. Rencana Tata Ruang Kota Batam sudah mengakomodasi rencana TPA di Pulau Galang, sehingga dapat diteruskan untuk mengantisipasi timbulan sampah di masa mendatang.

H. Rencana Pengembangan Jaringan Drainase dan Pengendalian

Banjir

Rencana pengembangan drainase akan dilakukan secara hirarkis, dan juga akan direncanakan pengembangan drainase sebagai salah satu strategis dalam pengendalian banjir, dengan strategi:

1. mengendalikan pemanfaatan ruang pada daerah-daerah rawan

IV. 42

genangan dan rawan banjir; 2. mengembangkan sistem drainase yang berkelanjutan dengan cara

melengkapi fasilitas drainase dengan daerah resapan sehingga dapat berfungsi untuk menambah cadangan air tanah. Fasilitas resapan dapat berupa parit resapan, sumur resapan, kolam resapan dan perkerasan resapan. Selain fasilitas resapan juga dapat digunakan fasilitas penyimpan seperti retrading basin, wetland dan kolam regulasi, taman, pekarangan dan ruang terbuka hijau.

3. memelihara dan melindungi waduk-waduk yang ada agar tetap berfungsi seperti semula yang dapat dilakukan dengan cara: a. melakukan pendataan ulang termasuk di dalamnya pengukuran

dan penggambaran; b. mematok batas-batas waduk; c. merencanakan perbaikan waduk dengan pengerukan, perbaikan,

dan memberikan bangunan pelengkap; d. mengendalikan pertumbuhan permukiman di sekitar waduk; e. menghidupkan kembali tali-tali air yang terputus

I. Rencana Pengembangan Sistem Kelistrikan dan Energi

Berdasarkan proyeksi pertumbuhan penduduk dan permukiman, kebutuhan daya listrik di Kota Batam tahun 2045 mencapai 1.453.242.062 VA dengan rincian pada tahun 2021 kebutuhan daya listrik sebesar 750.582.450 VA, tahun 2025 sebesar 893.391.272 VA, tahun 2030 sebesar 1.022.676.944 VA, tahun 2035 sebesar 1.159.419.785 VA, tahun 2040 sebesar 1.302.285.113 VA dan tahun 2045 sebesar 1.453.242.062 VA. Selain untuk memenuhi kebutuhan domestik di Kota Batam, dengan pengembangan kegiatan industri pada 10 tahun pertama seluas 7.241,24 Ha dibutuhkan listrik 1.448 MVA. Selanjutnya pada 15 tahun berikutnya dengan tambahan pengembangan kegiatan industri seluas 3.708,72 Ha dibutuhkan listrik 742 MVA. Kebutuhan listrik untuk pengembangan kegiatan pariwisata dilakukan dengan pendekatan Benchmark Kawasan Pariwisata. Kota Batam diproyeksikan membutuhkan lahan seluas 9.601,18 Ha untuk kebutuhan pengembangan kawasan pariwisata dibutuhkan tambahan listrik 10 MVA.

J. Rencana Pengembangan Sistem Telekomunikasi

Rencana pengembangan 764 menara Base Transceiver Station (BTS) di Kota setelah dilakukan analisis multiple ring buffer, didapatkan wilayah dengan sinyal yang kuat seluas 67.279,63 Ha dengan persentase sebesar 65% dari luas seluruh daratan di Kota Batam. Wilayah dengan kekuatan sinyal sedang seluas 17.608 Ha dengan persentase sebesar 17% dari luas seluruh daratan di Kota Batam. Wilayah dengan kekuatan sinyal Lemah seluas 14.176,97 Ha dengan persentase sebesar 14% dari luas seluruh daratan di Kota Batam.

IV. 43

Wilayah dengan kekuatan sinyal Sangat Lemah seluas 4.291,36 Ha dengan persentase sebesar 4% dari luas seluruh daratan di Kota Batam.

Tabel 4. 8 Kebutuhan Stasiun Telepon Otomatis dan Agen Pelayanan Gangunan Telepon di

Kota Batam


Selain itu, Indonesia yang memiliki tingkat pertumbuhan pasar data center

terbesar di Asia Tenggara yaitu 21,8%. Rencana pengembangan Data Center

di kawasan BBK berada di Kota Batam dan Kabupaten Bintan. Keunggulan

Kota Batam dan Kabupaten Bintan sebagai lokasi Data Center diantaranya

adalah kawasan ini terhubung dengan 11 kabel fiber optik bawah laut dan

merupakan kawasan dengan kategori kerawanan bencana gempa bumi yang

rendah sehingga aman untuk Data Center. Pengembangan Data Center di

Kota Batam direncanakan berada di lokasi sekitar Jembatan Balerang atau

Nongsa Digital Park dengan kapasitas listrik yang dibutuhkan sekitar 150

MW untuk Nongsa Digital Park.

K. Konservasi Hutan, Mangrove, Wilayah Pesisir, Perairan dan Laut

Rencana pengembangan terkait kegiatan konservasi hutan, mangrove, wilayah pesisir dan laut merupakan suatu tantangan yang berat untuk dilakukan di Kawasan BBK khususnya Batam. Terdapat hutan mangrove dengan luasan sekitar 12.944,7 ha yang dapat menjadi kekhasan vegetasi mangrove sebagai ekosistem alami. Keberlangsungan kawasan mangrove, pesisir dan laut ini sangat berkaitan dengan rencana pengembangan wilayah yang berlokasi di pesisir dan laut. Kegiatan tersebut juga harus dilakukan kajian khusus lingkungan hidup strategis untuk menjaga ekosistem mangrove, pesisir, dan laut. Selain itu, ekosistem di sepanjang pantai di

Tahun

Jumlah

Penduduk Non

Migrasi (jiwa)

Jumlah

Penduduk

Migrasi (jiwa)

TOTAL (jiwa)

SNI 03-1733-

2004 (per/jiwa)

Jumlah Proyeksi

Kebutuhan

2021 2025 2030 2035 2040 2045

1.421.961 1.692.313 1.937.615 2.196.488 2.466.966 2.753.426

245.999 292.770 335.207 379.992 426.785 476.343

1.667.960

120.000

1.985.083

120.000

2.272.822

120.000

2.576.480

120.000

2.893.751

120.000

3.229.769

120.000

14 17 19 21 24 27

IV. 44

pulau rempang, galang, dan galang baru juga harus dapat dijaga bersama dengan pengembangan kegiatan pariwisata dan maritim.

Konservasi hutan dan perairan erat kaitannya dengan rencana pengembangan di wilayah darat antara lain pengembangan kegiatan industri, permukiman, sarana, dan prasarana pendukung lainnya. Perkembangan industri di sekitar sei tembesi, dan sei duriangkang serta pemanfaatan ruang secara liar di pulau rempang, galang, dan galang baru merupakan tantangan berat konservasi hutan dan perairan. Diperlukan peran aktif dari pihak terkait seperti Badan Pengusaha, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, serta Pemerintah Daerah dalam menjaga Kawasan Hutan dan Perairan. Hal ini merupakan hal yang krusial karena air merupakan salah satu kebutuhan dasar yang terancam keberadaannya di Batam.

IV.1.5 Rencana Penataan Kawasan

Untuk mencapai salah satu tujuan Agenda Berkelanjutan 2030, yaitu Kota dan Pemukiman yang berkelanjutan, rencana induk ini membuat beberapa prinsip urban design dalam beberapa tipologi kawasan dan konsep pada area heritage.

Kota Batam mempunyai beberapa isu kawasan seperti yang ditelah dijelaskan pada bab 3, dengan mempertimbangkan fungsi, karakter dan isu kawasan, tipologi urban design ini memvisualisasikan prinsip prinsip yang minimal harus ada dalam sebuah kawasan. Selain itu, prinsip penataan ruang publik seperti koridor ruang jalan juga divisualisasikan.

A. Kawasan Central Business District (CBD) dan Pusat Kota

Arahan membuat kawasan bisnis terpadu yang terdiri dari area perdagangan jasa dan hunian ini divisualisasikan dalam tipologi Central Business District. Tipologi ini mempunyai beberapa prinsip desain, yaitu:

2. Mempunyai Pusat Kegiatan

3. Kawasan Campuran

4. Mempunyai Karakter Kawasan

IV. 45

Gambar 4. 34 Aksonometri Tipologi Central Business District


B. Kawasan Permukiman dan Penataan Kampung Tua

Penataan kampung tua di Batam diarahkan untuk mempunyai beberapa prinsip desain , yaitu : a) Jalur sikulasi yang aman dan nyaman dan drainase yang tertutup, b) Ruang komunitas yang menstimulasi aktivitas social dan, c) Tengaran (Landmark) yang memberikan karakter dan membuat kawasan lebuh “terbaca”

C. Kawasan Distrik Digital Nongsa

Arahan memperluas ekosistem digital dengan memanfaatkan potensi dari Nongsa Digital Park divisualisasikan dalam tipologi distrik digital. Tipologi ini mempunyai beberapa prinsip desain, yaitu: a)Menempel dengan perusahaan

IV. 46

digital besar b) Kawasan yang ramah pejalan kaki c) Dimensi Kavling Yang Bervariasi d) Mendirikan Walk-Up Building.

D. Kawasan Industri

Kawasan industri di Batam belum mempunyai ruang terbuka publik yang memadai. Setiap industri diabatasi oleh batas fisik yang jelas dan mengakibatkan ruang jalan di kawasan ini cenderung tidak termanfaatkan secara optimal. Untuk itu ada beberapa prinsip desain untuk kawasan industri yaitu :

1. Mempunyai ruang terbuka publik yang nyaman untuk bersosialisasi

karyawan;

2. Sistem transit transportasi publik dan sistem pejalan kaki perlu diintegrasikan agar pegawai bisa memakai transportasi publik ke tempat kerja dengan aman dan nyaman; dan

3. Pemisahan pintu keluar/masuk antara logistik dan pejalan kaki menuju setiap persil industri.

E. Pembangunan Kawasan Pariwisata Bahari

BBK sebagai wilayah kepulauan perlu arahan untuk memperbaiki kualitas pesisir pantai untuk kepentingan wisata. Arahan tersebut divisualisasikan dalam tipologi pariwisata pantai dengan prinsip desain sebagai berikut:

1. Kontinyuitas fasilitas seperti jalur pejalan kaki dan promenade;

2. Sequence berupa simpul seperti view deck atau plaza dalam jalur pejalan

kaki untuk menghindari kebosanan;

3. Varietas Aktivitas; dan

4. Konektivitas dengan transportasi publik dan tempat strategis lain.

F. Kawasan Wisata Kawasan Ex Pengungsi Vietnam Galang

Kawasan Ex Pengungsi Vietnam merupakan kawasan bangunan bekas penampungan warga kebangsaan Vietnam yang melarikan diri dari perang di negaranya. Kawasan perlu ditingkatkan daya tariknya dengan menerapkan beberapa prinsip, yaitu: a) Membuat sequence yang variative, b) Fasilitas Pariwisata yang Lengkap (plaza,parkir,papan informasi dan landmark) dan c) Mengoptimalkan Vegetasi Lokal dengan membuat forest walk atau arboretum

G. Penataan Ruang Jalan

Penataan vegetasi di median jalan maupun di tepi jalan menjadi sangat penting dalam terciptanya citra yang baik. Selain standar Pedoman Penanaman Pohon pada Sistem Jaringan Jalan yang harus dipenuhi,

IV. 47

penataan vegetasi juga penting untuk diarahkan agar bisa membentuk karakter kawasan di Batam. Penataan vegetasi yang ada pada median jalan dapat berupa bioswale dan penataan landscape pattern & pavement.

5. Bioswale

Gambar 4. 35 Median Jalan dengan Sistem Bioswale Ketika Tidak Ada Air (kiri) Median Jalan dengan Sistem Bioswale Ketika Ada (kanan)


6. Landscape Pattern & Pavement

Penataan vegetasi pada median jalan bisa diarahkan dengan meletakan Tanaman yang paling tinggi ditengah dan tanaman yang lebih rendah diarahkan di tepi jalan. Hal ini ditujukan agar pengguna jalan bisa menikmati keindahan tanaman dan ruang jalan di Batam menjadi sebuah parade visual yang menarik.

Pola pavement bisa bervariasi sesuai dengan kebutuhan, akan tetapi tata letak tanaman pada median jalan harus mempunyai ritme yang konsisten dan vrietas yang beragam agar menarik secara visual. Jarak antar semak atau pohon harus diatur secara konsisten, begitupun dengan ketinggian pohon dan semak yang bisa diatur sesuai konsep. Konsistensi ritme pada tata letak dan keberagaman merupakan prinsip dasar terciptanya visual attractiveness.

IV. 48

Gambar 4. 36 Tata Letak Tanaman dengan Ritme yang Konsisten


IV.1.6 Rencana Pengembangan SDM dan IPTEK

A. Pengembangan SDM

Batam menjadi destinasi bagi para tenaga kerja di Indonesia mengingat Kawasan Batam menjadi prioritas dalam pengembangan kawasan strategis nasional. Tantangan yang dihadapi salah satunya adalah adanya persaingan kerja internasional yang terjadi di Batam maupun Kawasan BBK pada umumnya, membuat potensi SDM di Batam perlu didorong agar memiliki standar kompetensi bertaraf internasional, sehingga dapat bersaing dengan tenaga kerja asing yang mulai banyak mengincar Kawasan BBK sebagai ladang pekerjaannya.

Untuk itu perlu dilakukan beberapa strategi, diantaranya:

1. Memanfaatkan peluang implementasi MRA dalam peningkatan SDM lokal dalam beberapa bidang kerja yang didorong dalam penerapan MRA diantaranya engineering services, tourism professional, accountancy services, nursing services, dental practicioners, medical practicioners, Tourism professional, accountancy services, and research and development (RnD).

2. Program pendidikan vokasi lokal Batam diarahkan memiliki link and match dengan industri di Batam dan sejumlah wilayah di Kawasan BBK sehingga jaminan penempatan kerja dapat mendorong percepatan serapan tenaga kerja

IV. 49

3. Batam diarahkan menjadi pusat Technical and Vocational Education and (TVET) yang berperan sebagai bagian dari supporting system bagi industri-industri di Batam dan sekitarnya.

4. Mempersiapkan penyelenggaraan SDM tenaga terampil untuk memenuhi kebutuhan Proyek/Program Rencana Induk BBK yang berada di Batam seperti :

a) CBD Teluk Tering yang membutuhkan institusi pendidikan baik universitas maupun institut dengan program studi di sektor bisnis dan keuangan yang meliputi bidang akuntansi, bisnis dan manajemen, ekonomi.

b) Usulan KEK Jasa Kesehatan Internasional Sekupang yang membutuhkan tenaga kerja bidang medis, sehingga penyelenggara SDM di bidang kesehatan berskala internasional

c) KEK MRO Batam Aero Technic yang membutuhkan tenaga kerja terkait industri kedirgantaraan;

d) KEK Nongsa Digital yang membutuhkan tenaga kerja di bidang industri digital.

5. Menyiaplan kebutuhan tenaga professional dengan kemampuan research and development sebagai produk akademis dari universitas maupun institut khususnya institusi pendidikan berskala internasional.

6. Dalam kurun waktu 2020 hingga 2030 diupayakan Kota Batam mengoptimalkan peran BLK dan BDI untuk unskilled labour sebagai sarana pengembangan SDM masyarakat lokal yang diharapkan eksis hingga masa mendatang.

7. Perusahaan swasta diarahkan untuk menyelenggarakan program

pelatihan kepada masyarakat sekitar terkait bidang-bidang yang dibutuhkan perusahaan guna mendorong terbukanya kesempatan kerja bagi masyarakat di sekitar perusahaan didukung dengan sertifikasi dan penjaminan kerja di perusahaan tersebut.

8. Melakukan pendampingan maupun pelatihan pelaku UMKM guna peningkatan kinerja sektor UMKM.

B. Batam Menuju Data Center

Selain aspek geostrategis, ketersediaan infrastruktur pendukung yang lengkap (bandara, pelabuhan, listrik, broadband, perguruan tinggi, dan lain sebagainya) menjadi kunci keberhasilan mewujudkan ekonomi digital yang unggul. Batam diharapkan mampu menjadi katalisator pertumbuhan

IV. 50

ekonomi digital nasional dengan perannya sebagai penghubung Singapura dengan kota-kota besar di Indonesia. Batam dituntut mampu bersinergi dengan Singapura menjadi jembatan industri teknologi, manufaktur, dan pariwisata berbasis digital.

Konsep Data Center menjadi salah satu beberapa fasilitas teknologi informasi dan komunikasi yang akan dibangun di Nongsa, Batam. Data center tergabung pada layanan BP Batam Information and Technology (BIT) yang direncanakan dilengkapi fasilitas terbaik berupa keterhubungan backbone network dengan jaringan fiber optic Palapa Ring serta dilengkapi jaringan telepon fixed line dan Voice Over Internet Protocol (VOIP). Di samping itu keperluan jasa collocation, virtual private server (VPS), hosting, dan lain sebagainya harus terpenuhi dalam mengoptimalkan peran data center di Batam.

Keberadaan data center ini diarahkan dapat dimanfaatkan secara optimal baik oleh BP Batam, pemerintah, hingga perusahaan-perusahaan besar. Klien dapat menyewa fasilitas rak penyimpanan data langsung di server data center yang sudah dilengkapi dengan fasilitas server penunjang. Data center di Batam digagas untuk menjadi bagian dari Pusat Data Nasional yang direkomendasikan oleh Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (WANTIKNAS) dan Kementerian Komunikasi dan Informasi yang salah satu keunggulannya adalah dapat digunakan untuk kepentingan lintas sektor di pemerintahan.

Terobosan terkini oleh pemerintah di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yakni pembangunan jembatan digital antara Indonesia dan Singapura. Keberadaan jembatan digital ini diharapkan dapat terwujud dengan keberadaan Batam sebagai pusat pengembangan data center dan pusat pengembangan industri digital nasional. KEK Nongsa Digital Park sebagai pelopor industri digital diharapkan menjadi entry point bagi perusahaan teknologi informasi internasional dari Singapura dan mancanegara. Jembatan digital juga memberi harapan besar bagi pengembangan sumber daya manusia (SDM) di Kawasan BBK. Adanya inisiasi antara Singapura dan Indonesia yang mengutamakan kerjasama pelatihan untuk peningkatan kompetensi SDM berbasis teknologi informasi menjadi jaminan meningkatnya kualitas SDM di Batam, terlebih di Kawasan BBK.

IV.1.7 Rencana Pengembangan Wilayah Pertahanan dan Keamanan

Pada tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah merancang kekuatan pokok minimum atau Minimum Essential Force (MEF). Kota Batam yang merupakan salah satu kota di perbatasan Indonesia yang penataan ruangnya

IV. 51

diprioritaskan untuk mendukung tercapainya MEF yang ingin dicapai Pemerintah Indonesia. Kawasan perbatasan negara di laut di Kota Batam terdiri atas 7 (tujuh) kecamatan yang meliputi Kec. Belakang Padang, Kec. Sekupang, Kec. Lubuk Baja, Kec. Batu Ampar, Kec. Bengkong, Kec. Batam Kota, dan Kec. Nongsa. Sesuai dengan sistem pusat permukiman Kawasan Perbatasan Negara, fungsi yang ada di Kota Batam adalah PKSN Batam sebagai pusat pelayanan utama.

Rencana pengembangan wilayah pertahanan dan keamanan di Kawasan Batam, pada tahap awal sinkronisasi kebijakan terkait kebijakan wilayah pertahanan dan keamanan akan dilakukan dengan cara mensinkronkan antara pengaturan kawasan perbatasan negara pada Perpres Nomor 43 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau, dengan strategi penegasan dan penetapan batas Wilayah Negara dengan menegaskan titik dasar di Pulau- Pulau Kecil Terluar (PPKT) yang ada di Kota Batam, yaitu : Pulau Nipa, Pulau Pelampung (Pulau Pelampong), Pulau Batuberantai (Pulau Batu Berhanti) di Kecamatan Belakang Padang dan Pulau Putri (Pulau Nongsa) di Kecamatan Nongsa.

Dukungan pengembangan maupun pembangunan prasarana dan sarana pendukung wilayah pertahanan dan keamanan negara dilakukan sesuai dengan program yang bersifat regulasi maupun operasional. Diantaranya adalah pengembangan pelabuhan yang dikembangkan untuk kegiatan pertahanan dan keamanan yang meliputi Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) yaitu Lanal Kota Batam di Kecamatan Batu Ampar, Pos Angkatan Laut (Posal) Pulau Nipa, Posal Tolop, dan Posal Sambu di Kecamatan Belakang Padang, Posal Sengkuang (Radar IMSS) di Kecamatan Batu Ampar, serta Posal Telaga Punggur di Kecamatan Nongsa. Peningkatan hubungan kerjasama antara pihak Pemerintah dengan daerah serta stakeholder yang terkait wilayah pertahanan dan keamanan diperlukan untuk saling bersinergi, sehingga wilayah pertahanan dan keamanan dapat dikembangkan secara optimal.

Serta untuk perencanaan lebih lanjut dilakukan Research & Development atau penyiapan rencana wilayah pertahanan dan keamanan yang lebih sistemik dan terbarukan untuk menjaga kedaulatan negara, seperti pengembangan pada sistem C4ISR (Command-Control-Communication- Computer-Intelligence-Surveillance and Reconnaissance), dan pengembangan teknologi lainnya sebagai pendukung sistem pertahanan dan keamanan Republik Indonesia.

IV. 52

IV.2 Kawasan Bintan dan Tanjungpinang

IV.2.1 Tema Utama Pengembangan Kawasan Bintan - Tanjungpinang

Untuk mendukung visi pengembangan Kawasan BBK, maka Kawasan Bintan lebih difokuskan pada pengembangan sektor pariwisata, industri MRO, industri pengolahan logam dasar (alumina), pengolahan makanan, maritim defense, dan olahraga. Kemudian untuk Kawasan Tanjungpinang diarahkan pada sektor wisata heritage, industri halal, perikanan, business center, dan pusat zona integrasi.


Kawasan Bintan dan Tanjungpinang memiliki potensi sektor unggulan berupa industri pengolahan, konstruksi, penyediaan akomodasi, makan dan minum, perdagangan, dan jasa pendidikan. Penentuan sektor unggulan didasarkan pada analisis tipologi Klassen yang terdiri dari 4 (empat) kuadran.

Tabel 4. 9 Analisis Tipologi Klassen Kawasan Bintan



Tabel 4. 10 Analisis Tipologi Klassen Kawasan Tanjungpinang


• Pertanian, Perikanan

Kehutanan, dan

• •


• Industri Pengolahan

• Konstruksi

• Penyediaan

High

Growth

(G > G*)

• • • • • • •

Pengadaan Listrik dan Gas Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah & Limbah Daur Ulang Perdagangan Transportasi dan Pergudangan Jasa Keuangan dan Asuransi Real Estate Administrasi Pemerintahan Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Pertambangan dan Penggalian Informasi dan Komunikasi Jasa Perusahaan Jasa Lainnya

Akomodasi dan Makan Minum

Low

Growth

(G < G*)

• • • •

Sektor Non-Basis (LQ <1) Sektor Basis (LQ >1)

High

Growth

(G > G*)

• Penyediaan Makan Minum

Akomodasi dan • Perdagangan • Jasa Pendidikan

IV. 53



Pengembangan core business untuk Kawasan Bintan pada sektor pariwisata, industri MRO, industri alumina, pengolahan makanan minuman, maritime defense, dan industri olahraga, sementara Tanjungpinang lebih difokuskan pada sektor wisata heritage, industri halal, perikanan, business center, dan pusat zona integrasi.

Gambar 4. 37 Core Business di Kawasan Bintan dan Tanjungpinang


Berdasarkan core business maka perlu dilakukan pentahapan pelaksanaan pembangunan kawasan ekonomi. Staging pengembangan terdiri dari 3 (tiga)

Sektor Non-Basis (LQ <1) Sektor Basis (LQ >1)

Low • Growth

(G < G*)

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Pengadaan Listrik dan Gas Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Limbah Daur Ulang Informasi dan Komunikasi Jasa Keuangan dan Asuransi Jasa Perusahaan Jasa Lainnya

• •

• • • •

• •

Konstruksi Transportasi dan Pergudangan Real Estate Administrasi Pemerintahan

• Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

• • • •

IV. 54

tahapan yaitu jangka pendek/short term, jangka menengah/ medium term, dan jangka Panjang/ long term pada tahun 2021-2045. Sektor kegiatan ekonomi yang masuk dalam tahap jangka pendek di Kawasan Bintan yaitu pariwisata internasional, industri MRO, industri pengolahan logam dasar (alumina), industri pengolahan makanan-minuman. Kedua, tahap jangka menengah akan dikembangkan industri pertahanan maritim. Ketiga, tahap jangka panjang akan dikembangkan industri olahraga. Sementara itu, di Kawasan Tanjungpinang sektor industri dalam tahap jangka pendek yaitu industri halal, industri perikanan dan tahap jangka menengah yaitu business center, dan pusat zona integrasi.

Gambar 4. 38 Rencana Pengembangan Core Business di Kawasan Bintan dan Tanjungpinang



1. Rencana Pengembangan Industri

Pengembangan industri di Kawasan Bintan dan Tanjungpinang terdiri dari pengembangan industri MRO, alumina, industri pengolahan makanan- minuman, industri perikanan, dan industri halal.

1. Pengembangan Industri MRO (Industri Kedirgantaraan)

Pengembangan Industri Maintenance, Repair, and Operations (MRO) atau industri perawatan dan perbaikan pesawat di Kawasan Bintan memiliki potensi bisnis sektor industri penerbangan di Indonesia. Sektor tersebut diproyeksikan akan memiliki peningkatan yang signifikan. Saat ini, Industri MRO di Indonesia hanya mampu melayani 30-40% perawatan pesawat dengan potensi bisnis industri MRO di Indonesia pada tahun 2016 mencapai USD 970 Juta. Industri perbaikan pesawat/MRO merupakan salah satu pengembangan industri kedirgantaraan dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035. Pengembangan industri MRO di Kawasan Bintan didukung melalui major project KI Bintan Aerospace dalam RPJMN 2020-2024.

Kementerian Perindustrian (2017) menilai potensi bisnis industri MRO di Indonesia mencapai USD 2,2 Miliar pada tahun 2025, bahkan diperkirakan Asia Pasifik menjadi episentrum pertumbuhan industri MRO pada tahun

IV. 55

2022. Pengembangan industri MRO di Bintan akan berlokasi di Kawasan Industri Lobam seluas 4.000 Ha yang tidak hanya untuk pengembangan industri MRO, tapi juga termasuk pengembangan Mix Industry (termasuk Halal Hub), Maritim dan Penunjangnya, serta Aerospace Industry termasuk Fasilitas Bandara dan MRO (Tabel 4.11).

Tabel 4. 11 Rencana Pengembangan Kawasan Bintan Inti Industrial Estate (BIIE)

Sumber: BIIE, 2020, diolah Kedeputian Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata

Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2021

Kawasan Bintan sebagai pasar yang strategis untuk pengembangan MRO. Pengembangan Industri MRO di Bintan melalui Kawasan Industri Bintan Aerospace akan terbagi menjadi 2 (dua) yaitu pembangunan Bandara Bintan dan Pengembangan Kawasan Aerospace. Nilai investasi pengembangan Bandara Fase 1 sebesar USD 150 Juta dan Pengembangan Kawasan dengan nilai invetasi sebesar USD 700 Juta. Pengembangan kawasan ditargetkan untuk dapat dilakukan melalui mekanisme Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Gambar 4. 39 Siteplan Pusat Perawatan Pesawat (a) dan Pusat Logistik (b) dalam Pengembangan

Kawasan Industri MRO di Kawasan Bintan

(a) (b)

Sumber: BIIE, 2020, diolah Kedeputian Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata


Pengembangan industri MRO di Bandara New Bintan International Airport juga perlu mempertimbangkan adanya pembagian target pasar (market) dengan kegiatan MRO yang sdudah dikembangkan di Batam, yaitu di KEK Batam Aero Technic (BAT). Perencanaan yang komprehensif dan terintegrasi sebagai prasayarat pembangunan MRO harus memasukan pembagian peran dan segmen pasar yang jelas agar supaya kegiatan MRO di Kawasan BBK dapat saling bersinergi.

Aktivitas bisnis industri MRO yang dapat dilakukan di Kawasan Bintan meliputi pengelolaan aset, pengelolaan invetori MRO, serta sourcing dan

No Sektor Lahan (Ha) Lahan (Ha) Investasi Tenaga Kerja

2021-2025 2025-2030 (Juta USD) (Orang)

1. Mix Industry dan Halal Hub 640 1.433,4 1.500 5.000-8.000

2. Maritim dan Penunjangnya 158 397,4 1.000 2.000-4.000

3. Bandara, Aerospace, MRO 306,85 306,65 1.850 4.000-6.000

4. Perikanan 200 300 100 200-500

5. Pertanian 200 300 100 300-500

IV. 56

procurement. Pembangunan MRO Bintan tahap awal dilakukan pada rentang waktu 2021-2030 agar ekosistem industri MRO dapat segera terbentuk. Pembangunan dilakukan dengan membangun pusat perawatan mesin/MRO Centre, pembangunan bandara, passenger terminal building, runway dan landing gear system, logistic center dan pusat teknologi avionic/general aviation. Dukungan infrastruktur seperti listrik/power plant, telekomunikasi, serta jalan juga perlu dilakukan, secara paralel perluasan investasi dan jaringan pasar diperlukan untuk mendorong permintaan konsumen global.

Gambar 4. 40 Rencana Pengembangan Industri MRO di Kawasan Bintan



2. Pengembangan Industri Alumina

Pentingnya hilirasi minerba khusunya pengolahan produk turunan dari bauksit menjadi pendorong diperlukannya pengembangan industri alumina. Pengembangan Industri Alumina di Kawasan Bintan dikembangkan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang. KEK Galang Batang telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2017. KEK Galang Batang dikembangkan sebagai sentra pengolahan mineral bauksit dan produk turunannya baik dari refinery maupun dari proses smelter untuk hilirisasi industri minerba di Indonesia.

Saat ini, mata rantai dan nilai tambah produk aluminium masih terputus untuk mengolah bauksit menjadi alumina. Pada 2011, harga bauksit sebesar US$ 29 per ton, jika diolah menjadi alumina dapat dijual di harga US$ 274 per ton. Dengan asumsi harga bauksit dan alumina, peningkatan nilai tambah sebesar 10,23 kali. Harga jual aluminium adalah US$ 3.822 per ton, sehingga peningkatan nilai tambah bauksit menjadi alumunium sebesar 139,23 kali. Apabila bauksit Indonesia sudah diolah menjadi alumina atau alumunium maka dapat menjajaki pasar Asia dan Eropa (ESDM, 2012).

IV. 57

Gambar 4. 41 Rencana Peningkatan Nilai Tambah Bauksit KEK Galang Batang

Sumber: Kementerian ESDM, 2012, diolah Kedeputian Bidang Koordinasi Pengembangan


KEK Galang Batang dengan luas 2.333,6 Ha memiliki zonasi kegiatan berupa

industri, energi, logistik, dan pengolahan ekpor dan ditargetkan mampu

menyerap tenaga kerja 23.200 orang. Nilai investasi pembangunan KEK

Galang Batang adalah sebesar Rp 36,25 Triliun hingga 2027. KEK Galang

Batang melakukan ekspor perdana produk smelter grid alumina (bubuk

alumina) dengan kadar 90% ke Malaysia pada 2021 yang menunjukan

prospek hilirisasi industri kedepan yang baik. Pengembangan didukung

pelabuhan ekspor-impor, PLTU 6 x 25 MW serta rangkaian Alumina Refinery.

Pengembangan kedepan adalah tercapainya target ekspor alumunium batang (alumunium ingot) sehingga diperlukan percepatan pembangunan smelter – refinery yang dimulai pada 2023 dan ditargetkan selesai 2027 dengan kapasitas produksi 1 juta ton/tahun. Setelah 2027 diharapkan Indonesia dapat melakukan ekspor alumunium batang. Selain itu diperlukan juga dukungan pengembangan pelabuhan, waduk reservoir, PLTU serta akomodasi perumahan.

Gambar 4. 42 Rencana Pengembangan Industri Alumina



IV. 58

3. Pengembangan Industri Pengolahan Makanan-Minuman (Halal Industry)

Global Islamic Economy (GIE) Indicator menjelaskan bahwa berdasarkan kekuatan ekonomi syariah pada 73 negara, Indonesia menempati peringkat ke-5 pada tahun 2019/2020 khususnya sektor Halal Food, Media and Recreation, Pharma and Cosmetics. Industri makanan dan minuman memegang pangsa terbesar industri halal global dengan nilai USD 1,303 triliun dan diproyeksikan mencapai USD 1.863 miliar pada 2023. Peluang perluasan pasar halal dan industri halal terus dikejar Indonesia sehingga perbaikan iklim investasi di Bintan dan Tanjungpinang sangat diperlukan.

Aktivitas bisnis industri halal ditargetkan dikembangkan melalui Bintan Inti Halal Hub dalam Kawasan Industri Lobam dengan rantai pasok yang tidak terlepas dari konten lokal. Pengembangan industri halal perlu terus menjaga nilai kehalalan produk. Penerapan manajemen rantai nilai halal diperlukan untuk menjamin kualitas layanan suatu produk halal dari hulu ke hilir.

Gambar 4. 43 Industri Pengolahan Makanan Halal dan Kawasan Bintan Inti Halal Hub

Sumber: IIE Masterplan 2019-2024 diolah Kedeputian Bidang Koordinasi Pengembangan


Pengembangan industri perlu didukung dengan pengembangan rantai nilai halal jangka pendek hingga panjang yang diintegrasikan dengan halal traceability system dan halal assurance system. Fase berikutnya adalah pembangunan logistik halal hub, dan peningkatan teknologi berbasis Artificial Intelligent untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi produksi.

IV. 59

Gambar 4. 44 Rencana Pengembangan Industri Pengolahan Makanan



4. Pengembangan Industri Kosmetik dan Herbal (Halal Industry)

State of Global Islamic Report melaporkan bahwa konsumsi Muslim terhadap produk farmasi dan kimia dari tahun 2013-2017 menunjukkan tren peningkatan. Indonesia menempati peringkat ke-4 produk farmasi yang paling banyak dikonsumsi dan peringkat ke-2 untuk bidang kosmetik. Pada tahun 2023 diperkirakan pasar farmasi meningkat 7% menjadi USD131 juta dan pasar kosmetik akan meningkat 6,9% menjadi USD 90 juta. Potensi ini perlu ditangkap oleh Kawasan Bintan dan Tanjungpinang dalam menangkap tren, pengusaha multinasional serta pasar muslim dengan minat produk halal.

Industri farmasi dan kosmetik telah masuk dalam daftar sektor industri andalan Kementerian Perindustrian. Pada Kawasan Bintan dan Tanjungpinang, industri ini perlu didorong untuk menarik investor industri farmasi dan kosmetik berbasis halal. Pengembangan riset pergerakan pasar, segmentasi dan selera pasar khususnya dalam menangkap konsumen Indonesia ataupun luar negeri perlu dilakukan. Adanya permintaan industri yang tinggi terhadap bahan baku impor perlu ditangkap oleh KPBPB Bintan untuk dapat mengolah produk jadi dari industri farmasi dan kosmetik halal.

Kepastian proses produksi dalam memenuhi standar halal perlu dikaji baik tujuan rantai nilai, struktur, prosedur bisinis, dan kinerja. Pengembangan industri halal di bidang farmasi dan kosmetik perlu mempertimbangkan beberapa elemen dalam penerapan Rantai Nilai Halal khususnya pemasukan bahan baku, sertifikasi produk halal serta pengembangan produk industri.

IV. 60

Saat ini sebanyak empat Kawasan Industri masuk dalam rencana pengembangan kawasan industri halal di dalam negeri termasuk KI Lobam, Bintan. Selain itu diharapkan ekosistem industri halal juga berkembang di FTZ Dompak, Tanjungpinang. Rencana pengembangan dalam jangka pendek hingga jangka panjang harus memenuhi kriteria manajemen kawasan industri halal, memiliki laboratorium pemeriksaan dan pengujian halal, sertifikasi halal dan tenaga kerja yang terlatih dalam jaminan produk halal.

Gambar 4. 45 Rencana Pengembangan Industri Kosmetik dan Herbal Kimia Halal



5. Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan

Wilayah perariran di Provinsi Kepulauan Riau sangat layak menjadi sentra industri perikanan nasional. Potensi sumberdaya industri perikanan di Kawasan Bintan dan Tanjungpinang khusunya komoditi unggulan ikan kerapu, lele, ikan hias, dan udang. Komoditas prioritas dalam pengembangan industri perikanan adalah komoditas udang khususnya udang windu dan vaname. Saat ini industri udang vaname telah berproduksi di FTZ Dompak, Kawasan Tanjungpinang yang dapat dikembangkan dalam jangka panjang untuk komoditas ekspor.

Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan tangkap maupun budidaya perikanan budidaya perlu dicarikan alternatif solusinya. Pengembangan industri hilir perikanan (pengolahan ikan) yang masih minim perlu difasilitasi untuk dapat didorong masuknya investasi industri perikanan khususnya dengan fasilitas KPBPB di FTZ Dompak, Tanjungpinang. Dari aspek hulu-hilir juga diperlukan integrasi suplai bahan mentah ke industri dari perairan di sekitar Kepulauan Riau yang menjamin keterlibatan nelayan lokal.

IV. 61

Industri perikanan di FTZ Dompak perlu dilengkapi cold storage, sarana pengangkut kapal, pabrik pakan dan pabrik pendukung lainnya sehingga akan terbentuk industri dari sektor hulu hingga sektor hilir. Selain itu diharapkan pengembangan bisnis dapat merambah industri pengolahan ikan kaleng maupun industri pengolahan rumput laut penghasil ATC (carrageen chips). Kedepan diperlukan pembangunan Industri Pengolahan Hasil Perikanan modern supaya menghasilkan produk yang lebih berdaya saing global, efisien (profitable), dan berkelanjutan.

Gambar 4. 46 Rencana Pengembangan Industri Perikanan



6. Pengembangan Industri Pertahanan Maritim (Martime Defence)

Industri pertahanan ditargetkan untuk mendorong produksi alat peralatan pertahanan dan keamanan (Alpalhankam) serta jasa pemeliharaan untuk memenuhi kepentingan strategis di bidang pertahanan dan keamanan. Pengembangan industri pertahanan di Bintan berdampak langsung untuk mendukung ketahanan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

Pengembangan teknologi industri pertahanan di Kawasan Bintan diarahkan untuk membangun kemampuan Indonesia untuk membangun Alpalhankam yang memenuhi persyaratan operasional, yaitu memiliki kualitas tinggi, tahan cuaca, ketelitian – akurasi, daya gempur dan kecepatan tinggi, sulit dideteksi dan keunggulan lainnya. Posisi KPBPB Bintan yang berada di garda terdepan Indonesia merupakan prospek sangat baik untuk mendorong pengembangan industri pertahanan maritim jangka panjang.

Program prioritas kemandirian industri pertahanan nasional yang dapat dikembangkan untuk industri pertahanan maritim di Bintan termasuk diantaranya untuk pengembangan Kapal Selam, Kapal Perang dan Industri

IV. 62

Propelan serta pengembangan Roket, Rudal, Radar Nasional, Medium Tank, dan Pesawat Tempur. Pembangunan industri pertahanan maritim melibatkan pihak pengguna, produsen, dan pemerintah sebagai regulator yang dikoordinasikan dan disinergikan oleh Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP). Sinergi dilakukan untuk pengembangan kekuatan persenjataan industri pertahanan maritim dalam mencapai kemandirian dan ketahanan pengadaan Alutsista.

Gambar 4. 47 Rencana Pengembangan Industri Pertahanan Maritim



7. Pengembangan Industri Olahraga

Pembangunan industri olahraga di Bintan dan Tanjungpinang meliputi industri jasa olahraga, pembuatan dan penjualan produk atletik. Pengembangan industri olahraga diharapkan memberikan dampak terhadap kemajuan pariwisata dan event-event olahraga yang telah berkembang di Bintan selama ini. Bintan telah menjadi destinasi wisata olahraga terdepan di Indonesia dengan berbagai penyelenggaran sport event seperti Tour de Bintan, Bintan Thriathlon, Bintan MoonRun Bintan Golf Championship, Bintan Kiteboard Tour Asia dan sebagainya.

Prospek pengembangan industri dalam rangka menangkap peluang budaya olahraga yang tinggi dan terintegrasi sebagai penyuplai kebutuhan alat olahraga. Pengembangan industri olahraga di Bintan dan Tanjungpinang ditargetkan diarahkan untuk Kawasan Industri Lobam dan FTZ Dompak dalam kawasan mix industry. Industri olahraga diharapkan menangkap tiga segmen yaitu; a. Penampilan Olahraga (Sport Performance), b. Produksi Olahraga (Sport Production) dan c. Promosi Olahraga (Sport Promotion). Dalam memenuhi kebutuhan sarana-prasarana, maupun alat khusus olahraga, maka perluasan jenis target bidang olahraga diperlukan, misalnya (a) industri cabang olahraga adu tubuh seperti produksi body protector, glove,

IV. 63

genetal protector, (b) industri cabang olahraga permainan seperti produksi bola, glove, sepatu, shuttlecock, training suit, (c) industri cabang olahraga atletik seperti produksi sepatu spice, stopwatch, deker, dan (d) industri cabang senam meliputi pakaian senam, assesoris senam, dan lain-lain.

Pengembangan industri olahraga di Kawasan Bintan dikembangkan dalam tahap jangka panjang. Hal ini dilakukan melalui penyusunan kebijakan dasar dan perlunya restrukturisasi dan reformasi peran pemerintah dalam pembangunan industri olahraga. Hal tersebut juga perlu diperkuat dengan membangun promosi, branding, dan integrated sport event yang telah berkembang di Bintan serta penguatan sport science dan inovasi teknologi.

Gambar 4. 48 Rencana Pengembangan Industri Olahraga



B. Kawasan Perdagangan dan Jasa

Untuk mendukung Kawasan BBK sebagai Hub Logistik Internasional yang mendukung perdagangan jasa, industri, maritim dan pariwisata, dibutuhkan pusat kegiatan terintegrasi sebagai titik simpul kegiatan di bidang perdagangan dan jasa sebagai pemenuhan fasilitas kegiatan ekonomi. Bintan sudah mempunyai pusat kegiatan pemerintahan di area Bandar Seri Bentan dan sementara Tanjungpinang memiliki pusat kegiatan perdagangan dan jasa di Kota Tua Tanjungpinang. Sebagai Hub Logistik Internasional, dibutuhkan pusat kegiatan skala internasional yang bisa merepresentasikan Bintan dan Tanjungpinang dengan wajah yang baru. Pengembangan CBD FTZ Senggarang diharapkan dapat menjadi pusat bisnis dan perkantoran dengan adanya integrasi kelembagaan Badan Pengusahaan (BP) BBK. Rencana CBD FTZ Senggarang berada pada proses perencanaan masterplan dan pembangunan infrastruktur pendukung. Dalam Staging Pengembangan kawasan di Rencana Induk Pengembangan KPBPB BBK, Pengembangan CBD FTZ Senggarang berada dalam tiga stage, yaitu short term (2021-2025), middle term (2025-2030) dan long term (2030-2045).

IV. 64

1. Short Term (2021-2025)

Pada tahapan 5 (lima) tahun setelah Rencana Induk Pengembangan KPBPB BBK ditetapkan, kegiatan akan difokuskan pada penguatan kelembagaan KPBPB yang akan mempengaruhi seluruh kegiatan di Kawasan BBK termasuk pengembangan Kawasan CBD sebagai Pusat Zona Integrasi. Pada tahapan ini, pengembangan Kawasan CBD di FTZ Senggarang berfokus menyiapkan perencanaan dan merumuskan teknis insentif serta fasilitasi modal pada investor yang akan mempunyai kegiatan ekonomi di kawasan CBD.

2. Medium Term (2025-2030)

Setelah penguatan Kelembagaan KPBPB BBK terbentuk, perencanaan CBD selesai dan teknis mengenai insentif dan fasilitas modal untuk pelaku kegiatan usaha telah terumuskan, kegiatan diarahkan untuk pembangunan infrastruktur CBD yang berfokus sebagai pusat ekonomi, bisnis dan perdagangan di KPBPB BBK. Proses mengenai insentif dan fasilitas modal pelaku kegiatan usaha akan terus berlanjut agar CBD mempunyai attractiveness untuk pemilik modal, untuk itu dibutuhkan juga strategi marketing untuk memperkuat branding CBD. Pembangunan kawasan Pusat Zona Integrasi dimulai paska disatukannya Kelembagaan BP BBK dengan kawasan kantor di FTZ Senggarang. Selain itu, turut dikembangkan pula Kawasan Tanjung Sebauk untuk kebutuhan Retirement Village sesuai perencanaan FTZ Senggarang.

3. Long Term (2030-2045)

Pada tahapan ini semua kegiatan yang sedang berlangsung di middle term dilanjutkan sampai dengan tahun 2045 disertai dengan peningkatan kapasitas serta memastikan keberlanjutan ekonomi, sosial dan lingkungan CBD dan Pusat Zona Integrasi yang berlokasi di FTZ Senggarang.

C. Kawasan Pariwisata Bintan dan Tanjungpinang yang Terintegrasi

Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang ditargetkan sebagai Kawasan Pariwisata Internasional yang terintegrasi sebagai Global Tourism Hub di Indonesia bagian Barat. Perkembangan pariwisata di Bintan dan Tanjungpinang terus menunjukan tren positif sebelum pandemi Covid-19, dengan kenaikan kunjungan lebih 30 persen (hingga 2019). Bintan sebagai destinasi utama Kepulauan Riau telah memiliki segmen pasar spesifik, yakni 89,29 persen adalah turis mancanegara (BPS Bintan, 2019). Diversifikasi pariwisata dan rencana integrasi (Gambar 4.49) diharapkan dapat memperluas segmen pasar untuk meningkatkan lebih banyak kunjungan turis mancanegara dan memperluas pasar domestik.

Gambar 4. 49 Tema Pariwisata Bintan-Tanjungpinang


IV. 65

Gambar 4. 50 Integrasi Pariwisata Bintan dan Tanjungpinang


Dalam perencanaan pariwisata di Bintan dan Tanjungpinang penciptaan destinasi baru dari atraksi potensial perlu dikembangkan, khususnya ekowisata, olahraga, heritage dan budaya, kuliner, even hingga MICE. Integrasi pariwisata di Pulau Bintan harus didukung dengan pengembangan infrastruktur konektivitas pariwisata seperti dalam Gambar 4.50, baik bandara, pelabuhan dan jalan lintas kawasan. Program Integrasi Pariwisata Bintan dan Tanjungpinang menghubungkan klaster pariwisata yang terbagi ke dalam tiga zona dengan target segmen pasar, atraksi dan target pengelola berbeda sebagaimana Tabel 4.12. Pembagian klaster dengan spesialisasi tema ditargetkan untuk meningkatkan length of stay wisatawan karena data BPS Bintan (2019) menunjukan length of stay cenderung rendah yakni 2,05 di akhir pekan sehingga pembelanjaan wisatawan kurang optimal. Diversifikasi produk dan paket wisata diharapkan memberikan pengalaman menyeluruh bagi wisatawan untuk mencapai visi high quality tourism experiences.

Tabel 4. 12 Klasterisasi Kegiatan Pariwisata Bintan dan Tanjungpinang

Klaster Segmen Pasar Atraksi Utama Target Pengelola

Resort dan MICE

(Lagoi)

Ekowisata dan Pantai

(Mangrove-Gunung Bintan-Trikora-Pulau-

Pulau Timur Bintan)

Heritage, Budaya dan

Kuliner (Tanjungpinang)

High Class Tourist

(Wisatawan Premium)

Mid-Low Class Tourist (Wisatawan Menengah)

Mid-Low Class Tourist ((Wisatawan Menengah)

Resort dan Hotel, Taman Tematik,

Pantai, Arena Golf, Olahraga, MICE, Event

Jelajah Mangrove, Hutan, Air Terjun,

Pantai, Desa Budaya, Private Resort, Diving

Heritage dan Budaya Melayu & Tiongkok,

Vihara, Kuliner, Belanja

Investasi Swasta

Investasi Swasta, Pemerintah dan

Masyarakat (Desa Wisata)

Pemerintah dan Masyarakat (Kampung

Wisata)


IV. 66

Klaster resort, pantai, olahraga dan MICE di Koridor Lagoi difungsikan sebagai hub utama pariwisata Pulau Bintan yang didukung oleh ODTW di klaster lain sebagai supporting areas baik Koridor Trikora-Gunung Bintan- Pulau Pulau Timur Bintan serta Koridor Tanjungpinang. Rencana kegiatan utama pariwisata yang dikembangkan secara keseluruhan, diantaranya:

1. Klaster Resort dan MICE di Koridor LAGOI

Kegiatan berfokus pada daya tarik wisata alam dan buatan dengan bentuk enclave integrated coastal resort. Klaster Resort dan MICE di Lagoi dikembangkan oleh swasta. Pengembangan awal Lagoi sejak 1990 melalui Kerjasama Ekonomi Indonesia-Singapura hingga saat ini telah berkembang pesat. Hingga 2020 telah beroperasi 15 hotel dan resort bertaraf internasional dengan total 2.081 kamar yang dilengkapi golf course, pelabuhan ferry dan persinggahan cruise internasional (BRC, 2019).

Dampak Pandemi Covid-19 mengakibatkan kunjungan turis ke Kawasan Lagoi per September 2002 hanya berkisar 168 ribu dari target proyeksi sebelumnya 1,5 juta kunjungan wisatawan. Berdasarkan Gambar 4.51, hingga 2023 ditargetkan wisatawan meningkat mencapai 2 juta kunjungan. Guna mencapai target tersebut diperlukan percepatan pengembangan resort dan destinasi baru di tahap short term (2021-2025) serta promosi & insentif aktif sektor pariwisata. Strategi lain untuk Lagoi melalui percepatan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sektor pariwisata dan implementasi Travel Corridor Arrangement (TCA) atau Travel Bubble dengan negara lain.

Rencana pengembangan klaster resort dan MICE di Kawasan Lagoi, Bintan berdasarkan Master Plan pembangunan Lagoi tahap dua (2020-2050) difokuskan pada pengembangan kawasan pariwisata dan pusat bisnis baru disertai infrastruktur penunjang. Data realisasi investasi periode pertama (1990-2020) untuk pengembangan kawasan mencapai 2,035 Triliun Rupiah. Pengembangan pada tahap dua (2021-2050) diestimasikan meningkat hingga 8,694 Triliun Rupiah dengan alokasi pendanaan oleh swasta (BRC, 2020).

Pengembangan Kawasan Wisata Lagoi hingga 2050 terdiri atas tiga rencana utama, yakni:

1) Penambahan kawasan golf course dan resort internasional guna menambah ketersediaan kamar, akomodasi dan atraksi. Pada periode short term terdapat 16 (enam belas) resort baru yang dipastikan beroperasi. Pengembangan Lagoi juga dipersiapkan sebagai penyedia layanan MICE (Meeting, Incentive, Conference and Exhibition) untuk menangkap segmen pasar pebisnis, ekspatriat maupun investor. Pengembangan ini memerlukan strategi paket wisata dengan atraksi di Lagoi, Trikora-Gunung Bintan-Pulau Timur dan Tanjungpinang.

2) Pembangunan pusat bisnis & hunian Kepri Bay berkonsep water-front.

3) Pembangunan infrastruktur penunjang di Lagoi baik pembangunan solar farm suplai energi, data center, penambahan reservoir (waduk) suplai air baku dan pembangunan New Bintan Air Port.

IV. 67

Gambar 4. 51 Rencana Kepri Bay dan Infrastruktur Kawasan Lagoi Tahap 2

Sumber: BRC, 2020, diolah Kedeputian Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2021

Dalam rangka diversifikasi pariwisata diperlukan atraksi dan kegiatan pendukung lainnya di Kawasan Lagoi untuk wisatawan premium, diantaranya:

1) Wisata olahraga dan even (sport tourism and event), difokuskan melalui pengembangan events olahraga seperti gelaran Tour de Bintan, Bintan Thriathlon, Bintan MoonRun Bintan Golf Championship dan Bintan Kiteboard Tour Asia. Selain events, wisata olahraga juga bisa diintegrasikan dengan pengembangan area olahraga yang mengundang professional, amatir maupun turis pada umumnya. Rencana pengembangan termasuk golf course, adrenaline sport, dan water sport di lepas pantai, waduk Lagoi maupun kolam renang Treasure Bay

2) Wisata taman tematik (thematic park), dikembangkan untuk taman keluarga, anak-anak atau generasi milenial dengan tema berbeda, yakni agrofarm, safari (zoo), marine life discovery park dan plaza.

3) Wisata edukasi tematik (thematic education), dikembangkan dalam bentuk area edukasi atau museum tematik yang mengangkat tema berupa museum bahari, olahraga, budaya melayu maupun tema lain yang mendukung museum sebagai etalase Kawasan BBK.

Gambar 4. 52 Pengembangan wisata di Kawasan Lagoi

Sumber: Bintan Resort Cakrawala (BRC), 2020 (diolah)

IV. 68

2. Klaster Ekowisata dan Pantai di Koridor Mangrove- Gunung Bintan- Trikora-Pulau-Pulau Timur Bintan

Kegiatan berfokus pada daya tarik wisata alam dan buatan dengan integrated land and sea ecotourism yang meliputi mangrove di Bintan, Gunung Bintan, pesisir Trikora, serta pulau-pulau lepas pantai timur Bintan. Ekowisata terintegrasi antara wilayah daratan (gunung dan hutan) serta wilayah pesisir (pantai dan pulau) direncanakan untuk mendorong kepariwisataan yang ramah lingkungan (responsible tourism), inklusif dan berkontribusi terhadap peningkatkan sosial ekonomi masyarakat lokal.

a. Ekowisata Mangrove Terintegrasi

Pengembangan ekowisata mangrove dilaksanakan secara terintegrasi dengan rencana konservasi mangrove. Kegiatan ekowisata mangrove terintegrasi dengan paket wisata Kawasan Lagoi untuk tiga lokasi di Bintan, yakni (a) Tanjung Berakit, (b) Teluk Bintan yang meliputi Teluk Sebong, Teluk Busung dan Teluk Penaga serta (C) Sei Kecil. Ekowisata memfokuskan pada pariwisata berwawasan lingkungan untuk edukasi lingkungan, pengenalan keanekaragaman hayati, dan jelajah alam di ekosistem mangrove. Strategi ekowisata mangrove dilakukan melalui program:

1) Pengembangan atraksi yang berfokus pada aktivitas jelajah (tracking) yang dipandu guide lokal, susur mangrove dengan kayak atau kanoe, serta jelajah fauna di ekosistem mangrove;

2) Pengembangan sarana dan prasarana ekowisata mangrove, termasuk jalur jelajah, spot fotografi, fasilitas umum, dan sebagainya;

3) Pengembangan sistem informasi keanekaragaman hayati ekosistem mangrove yang ditampilkan melalui aplikasi maupun papan informasi;

4) Pengembangan produk kerajinan, pelatihan guide lokal dan promosi paket wisata yang melibatkan masyarakat lokal;

Gambar 4. 53 Ekowisata Mangrove Terintegrasi di Pulau Bintan

Sumber: Kedeputian Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Bintan Tourism, 2020

b. Ekowisata Gunung Bintan

Ekowisata Gunung Bintan memfokuskan wisata alam dan jelajah dengan target wisatawan spesifik pegiat outdoor, olahraga alam dan tantangan. Ekowisata mempromosikan olahraga alam Tracking, Hiking dan Camping

IV. 69

(THC) yang dipadukan dengan aktivitas pelestarian alam dan satwa. Ekowisata perlu menerapkan strategi branding, promosi paket wisata, dan keterlibatan masyarakat lokal desa untuk pengembangan program berupa:

1) pengembangan jalur tracking dan hiking multilevel (basic hingga advanced) untuk berbagai kelas minat wisatawan;

2) penentuan lokasi jelajah hutan, air terjun, dan spot satwa (kera, tupai, burung hutan) dengan tetap mempertimbangkan daya dukung & daya tampung lingkungan; dan

3) pengembangan lokasi camping ground serta sarana outbond di Gunung Bintan, Desa Wisata Sebong Pereh dan Desa Wisata Sri Bintan, maupun Waduk Sekuning/Poyotomo dan Waduk Anculai di kaki Gunung Bintan

Gambar 4. 54 Pengembangan Ekowisata Gunung Bintan

Sumber: Kedeputian Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Bintan Tourism, 2020

c. Pesisir Trikora dan Pulau-Pulau Timur Bintan

Pengembangan Trikora dengan konsep wisata bahari dan budaya tradisi melaut untuk menghindari kejenuhan tipe atraksi pantai high-class di Lagoi. Posisi Trikora yang strategis sepanjang Lintas Timur juga dikembangkan sebagai simpul transportasi laut yang menghubungkan Bintan dengan pulau di sisi timur. Ekowisata pesisir Trikora diarahkan untuk tidak berkembang secara sporadik namun harus terintegrasi dalam pengelolaan kawasan yang dikerjasamakan secara strategis dengan badan usaha, baik BUMN/BUMD maupun investasi swasta. Pengembangan pulau-pulau timur Bintan ditargetkan untuk Pulau Maphur, Pulau Nikol, Pulau Pangkil dan Pulau Beralas Pasir yang dikelola swasta. Pengembangan diarahkan sebagai destinasi pantai dan pulau yang dilengkapi private resort bernuansa tropis, fasilitas olahraga pantai, memancing dan menyelam (diving).

Gambar 4. 55 Pengembangan Pulau-Pulau Timur Bintan

Pulau Mangkil Pulau Maphur Pulau Nikoi Pulau Beralas Pasir

Sumber: Rencana Induk KPSN Lagoi dan sekitarnya dan Kedeputian Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Bintan Tourism, 2020

IV. 70

Tabel 4. 13 Pengembangan Pesisir Trikora dan Desa Budaya Suku Laut

Pengembangan Pesisir Trikora dan Desa Budaya Suku Laut

Pesisir Trikora diarahkan untuk atraksi pantai yang

dilengkapi resort dan cottage, sunrise spot dan

olahraga pantai.

Budaya Kelong sebagai

rumah penangkapan ikan oleh nelayan diarahkan sebagai atraksi melaut,

memancing dan kuliner laut

Budaya Suku Laut di Desa

Berakit menjadi fokus pengembangan CBT dalam

memperkenalkan kehidupan melaut.

Sumber: Rencana Induk KPSN Lagoi, diolah Kedeputian Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2021

3. Klaster Heritage, Budaya dan Kuliner di Koridor TANJUNGPINANG

Kegiatan berfokus pada heritage and cultural visit di Tanjungpinang dengan mengintegrasikan ODTW heritage berupa bangunan cagar budaya, bangunan peribadatan vihara/klenteng, pasar kuliner (akau) serta ragam budaya Melayu dan Tionghoa dengan tema berupa:

a. Wisata Heritage dan Budaya Melayu Tanjungpinang

Budaya di Kepulauan Riau khususnya di Kota Tanjungpinang memiliki sejarah sangat kuat dengan kebudayaan melayu zaman Kesultanan Riau- Lingga-Johor-Pahang dengan Pulau Penyengat sebagai pusatnya, sehingga perencanaan wisata Tanjungpinang dikembangkan sebagai ‘imperium kebudayaan melayu’. Pulau Penyengat ditargetkan tidak hanya menjadi Cagar Budaya Nasional, namun harus dapat menjadi warisan dunia yang ditetapkan oleh UNESCO. Pengembangan Pulau Penyengat dilakukan melalui Community Based Tourism (CBT) yang melibatkan masyarakat lokal sebagai pelaku utama pariwisata.

Pengembangan wisata heritage dan budaya melayu dalam konsep ‘’imperium kebudayaan melayu dilakukan dengan program utama, diantaranya: 1) penetapan Pulau Penyengat sebagai warisan dunia oleh UNESCO; 2) revitalisasi dan penataan kawasan di Pulau Penyengat khususnya

cagar budaya prioritas Masjid Raya Sultan Riau, Istana Kantor, Balai Adat Indera Perkasa, kompleks pemakaman serta benteng;

3) ekskavasi, revitalisasi dan penataan situs heritage lain, yakni Istana Lama Sungai Carang dan Situs Kota Rebah;

4) pengembangan Gedung Gonggong, Kompleks Taman Laman Boenda sebagai branding Kota Tanjungpinang sekaligus pusat informasi, museum melayu dan pusat pertunjukan seni khusus (Opera House);

5) identifikasi kawasan pusat sejarah melayu non bangunan maupun tak benda, seperti manuskrip, sastra, syair, tarian dan tradisi lainnya;

6) pembentukan paket wisata heritage and cultural visit Tanjungpinang yang terintegrasi dengan Jalur Wisata Budaya Melayu Sumatera; dan

7) pengembangan infrastruktur dasar di Pulau Penyengat, termasuk revitalisasi Pelabuhan Penyengat.

IV. 71

Gambar 4. 56 Objek Heritage dan Budaya Melayu Tanjungpinang


b. Wisata Heritage dan Budaya Tionghoa Tanjungpinang

Perkembangan kebudayaan di Tanjungpinang juga tidak terlepas dari sejarah kental dengan kebudayaan etnis Tionghoa. Mely G Tan (1979) dalam Prasetyo, dkk (2020) menjabarkan pada masa Hindia Belanda, Tanjungpinang terkenal dengan dominasi etnis Tionghoa (58,86 persen) pada 1906-1910. Wisata heritage dan budaya tionghoa merupakan potensi besar terbukti dengan peningkatan hingga 18,47 persen hanya dalam kurun 2018- 2019 saat pembukaan wisata heritage Tanjungpinang mengingat adanya pergerakan wisatawan asal Tiongkok yang memiliki kedekatan kultural. Pusat pengembangan difokuskan di Senggarang dan Kota Lama Tanjungpinang dalam bentuk penyelenggaraan paket wisata heritage and cultural visit dengan program utama, diantaranya; 1) revitalisasi dan peremajaan Kampung Tionghoa Teochiu Senggarang dan

kawasan Kampung Bugis; 2) revitalisasi dan penataan kawasan Kota Lama Tanjungpinang dengan

konsep pecinan (china-town) melalui konservasi fasad dan ornamen bangunan, pemugaran bangunan tua dan penciptaan destinasi sejarah, belanja dan kuliner di kawasan Kota Lama;

3) pengembangan objek vihara/klenteng di Tanjungpinang, diantaranya; Vihara Avalokitesvara, Dharma Sasana Senggarang, Ksitigarbha Bodhisatvva, Klenteng Chong Ye Bio, dan klenteng potensial lainnya;

4) pengembangan objek wisata kuliner (akau) di kawasan pecinan Kota Lama, Kampung Tionghoa dan Kampung Bugis; dan

5) Penyelenggaran perayaan tionghoa seperti bazar imlek, perayaan cap go meh, pawai budaya dan festival dragon boat.

IV. 72

Gambar 4. 57 Objek Heritage dan Budaya Tiongkok Tanjungpinang

Sumber: Kedeputian Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Tanjungpinang Tourism, 2021


A. Rencana Pengembangan Pelabuhan Utama Kargo sebagai Transhippment Point dan Logistic Center

Pengembangan Model dan Aktivitas Bisnis Pada Transport Hub

Aktivitas bisnis transport hub di Bintan dan Tanjungpinang direpresentasikan oleh Pelabuhan Sri Bintan Pura. Kedepan pengembangan Pelabuhan Sri Bintan Pura diarahkan menjadi Transport Hub untuk aktivitas perdagangan dan pariwisata baik untuk domestik maupun internasional serta baik untuk barang maupun penumpang. Pada prinsipnya pengembangan ke depan adalah penataan dari kondisi yang ada ada mampu untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pariwisata. Gambar 4.58 berikut menyajikan secara skematis arah pengembangan menjadi Transport Hub di Kawasan Bintan dan Tanjungpinang.

Gambar 4. 58 Model Bisnis Transport Hub



IV. 73

Pengembangan Aktivitas Bisnis pada Supply Base

Pelabuhan dengan model bisnis Supply Base di Bintan dan Tanjungpinang direpresentasikan oleh Pelabuhan Seri Udana, dimana pelabuhan tersebut akan berperan menjadi pelabuhan domestik yang akan menjadi pintu datangnya bahan baku dari Indonesia yang kemudian diolah di kawasan industri di wilayah BBK.

Gambar 4. 59 Model Bisnis Supply Base untuk Teluk Sasah dan Bandar Seri Udana



Gambar 4. 60 Aliran Barang di Supply Base di Teluk Sasah dan Seri Udana



IV. 74

Pengembangan Aktivitas Bisnis Pada International Logistics

Pengembangan Pelabuhan International Logistics Hub di Bintan dan Tanjungpinang direpresentasikan oleh Pelabuhan Sei Kolak Kijang. Pelabuhan ini diarahkan menjadi International Logistics Hub untuk aktivitas perdagangan internasional yang didukung dengan industri dan perdagangan yang memanfaatkan sumber daya alam nasional. Gambar 4.61 berikut menyajikan secara skematis arah pengembangan Sei Kolak Kijang menjadi International Logistics Hub, aliran barang pada Gambar 4.62.

Gambar 4. 61 Internationl Logistics Hub Sei Kolak Kijang



Gambar 4. 62 Aliran Barang International Hub Logistik Sei Kolak Kijang



IV. 75

B. Rencana Pengembangan Transportasi Laut dan Penyeberangan antar Pulau

1. Arah Pengembangan Pelabuhan di Bintan dan Tanjungpinang

Pada bagian ini ditunjukkan pelabuhan-pelabuhan yang akan dikembangkan untuk mendukung perkembangan aktivitas industri di Kawasan Bintan dan sekitarnya. Ditunjukkan pula tipe industri di sekitar yang akan dilayani.

Gambar 4. 63 Letak Pelabuhan Strategis di Bintan


Tabel 4. 14 Layanan Pelabuhan Strategis di Bintan



No Pelabuhan Passenger Container Gen.

Cargo Liquid

Break bulk

Industri

Bintan – Tanjungpinang

1 Tanjung

Uban

Dom

Int

V V

2 Sei Kolak

Kijang

Dom V Defense, Home

and Office

Int

Dom

V*

V V V V

3 Teluk

Sasah** Int V V V V

4 Sri Bintan

Pura

Dom V V

Health, Sport, Food Processing, Transport

Halal, Fish, Food, dan Agriculture

Int V V

Dom V V V

5 Seri

Udana**

Int V

Health, Sport, Food Processing, Transport

IV. 76

2. Distribusi Aliran Pergerakan Barang di Bintan dan Tanjungpinang

Aliran barang ekspor pada wilayah Bintan-Tanjung Pinang dijelaskan pada Gambar 4. 64.

Gambar 4. 64 Distribusi Aliran Pergerakan Barang di Bintan-Tanjung Pinang



C. Analisis Sistem Pergerakan di Kabupaten Bintan dan Kota

Tanjungpinang Tanjungpinang

Analisis sentralitas digunakan untuk menentukan tingkat kepentingan (importance) dari masing-masing pusat kegiatan. Setelah dilakukan proses pemodelan gravitasi, didapati prioritas rencana pembangunan jalan yang ada di Kabupaten Bintan, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Jalan Lingkar yang meliputi ruas Simpang Tembeling – Kampung Mansur, Simpang Lintas Barat (KM 16 Tanjung Uban) – Simpang Tembeling, Lintas Barat Lanjutan – Simpang Lintas Barat (KM 16 Tanjung Uban), Jalan Nusantara (KM 14 Kijang/Vihara) – Lintas Barat, Lintas Barat Lanjutan – Jalan Nusantara KM 23, Jalan Nusantara – Kolong Enam, dan Wacopek – Batu Licin – Kolong Enam.

b. Jalan Arteri Primer yang meliputi ruas Simpang Wacopek – Kijang (Sei Enam), Jalan Berdikari, Jalan Kebun Nenas, Jalan Tanah Kuning, Jalan Barek Betawi, Jalan Hang Jebat, Jalan Hang Tuah, Jalan Sri Bayintan – Pelabuhan, Simpang Gesek (KM 16) - Simpang Busung, Simpang Busung – Simpang Lobam, dan Simpang Lobam – Tj Uban.

c. Jaringan Jalan Strategis Nasional yang meliputi Jalan Lingkar di Pengujan, Pulau Mantang, Pulau Kelong; dan Pulau Tambelan.

Untuk Kota Tanjungpinang, setelah dilakukan proses pemodelan gravitasi, didapati prioritas rencana pembangunan jalan diantaranya sebagai berikut:

a. Jalan Lingkar Tanjungpinang – Bintan, yang meliputi Sungai Nyirih – Madong, Madong – Sungai Ladi, Sungai Ladi – Pinang Marina, Pinang Marinang - Tanjung Ayun Sakti (Depan Ramayana), Tanjung Ayun Sakti (Depan Ramayanan) – Mesjid Raya Pulau Dompak, Mesjid Raya Pulau Dompak – Jembatan 2 Pulau Dompak, Jembatan 2 Pulau Dompak – Kelam Pagi, dan Kelam Pagi – Lintas Barat Lanjutan.

IV. 77

b. Jalan Arteri Primer yang meliputi ruas Jalan Tanjung Mocoh, Jalan Kelam Pagi – Sp. Wacopek – Sp. Km. 13 Jalan Nusantara, Jalan Sp. Km. 13 Jalan Nusantara – Sp. Km. 14 Jalan Tanjung Uban (Sp. Senggarang), Jalan Daeng Kamboja (Jalan Sp. Km. 14 Jalan Tanjung Uban (Sp. Senggarang) – Sp. Madong), Jalan Sp. Madong – Tanjung Geliga, dan Jalan Bandara Raja Haji Fisabilillah.

c. Jalan Areteri Sekunder yang meliputi ruas Jalan Hang Tuah, Jalan H. Agus Salim, Jalan Usman Harun, Jalan Yos Sudarso, Jalan Wiratno, Jalan Basuki Rahmat, Jalan Ahmad Yani (Simpang Jalan Basuki Rahmat – Simpang Jalan RH. Fisabilillah), Jalan R.H. Fisabilillah, Jalan D.I. Panjaitan Km 8 – Km 10, Jalan SP. Adi Sucipto Km 10 – Batas Kota (Tg. Uban), Jalan Aisyah Sulaiman (Jl. RH. Fisabilillah – Kampung Haji – Simpang Dompak Lama), dan Jl. Jalan Simpang Dompak Lama – Simpang Wacopek.

D. Rencana Pengembangan Bandar Udara

Rencana Bandar Udara yang akan dibangun/dikembangkan di Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang diantaranya adalah;

1. Pengembangan Bandar Udara Internasional Raji Haji Fisabilillah untuk penumpang domestik dan internasional di Tanjungpinang;

2. Pembangunan Bandar Udara Internasional Bintan (New Bintan International Airport) untuk turis pariwisata dan charter flight yang terintegrasi dengan rencana industri MRO Bintan Aerospace dan kawasan pariwisata Lagoi; dan

3. Pengembangan Bandar Udara Tambelan untuk penumpang domestik di Pulau Tambelan, Bintan.


A. Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman

Berdasarkan proyeksi pertumbuhan penduduk hingga 2045, penduduk Kabupaten Bintan sebesar 328 ribu penduduk, sedangkan di Kota Tanjungpinang sebesar 445 ribu penduduk. Dengan pertimbangan proyeksi kepadatan penduduk Bintan 15,6 jiwa/ha dan Tanjungpinang adalah 59,3 jiwa/ha, maka kebutuhan ruang permukiman minimum Bintan akan dikembangkan secara bertahap, pada tahun 2021-2025 seluas 811 ha, pada tahun 2026-2030 seluas 929 ha, pada tahun 2030-2035 seluas 1.053 ha, pada tahun 2035-2040 seluas 1.183 ha, dan pada tahun 2040-2045 seluas 1.320 ha. Sementara kebutuhan ruang permukiman minimum Tanjungpinang pada tahun 2021-2025 seluas 1.103 ha, pada tahun 2026- 2030 seluas 1.263 ha, pada tahun 2030-2035 seluas 1.431 ha, pada tahun 2035-2040 seluas 1.607 ha, dan pada tahun 2040-2045 seluas 1.794 ha.

Melalui perhitungan kebutuhan ruang permukiman maksimum, maka rencana pengembangan di Bintan untuk tahun 2021-2030 perlu menambahkan area pemukiman sebesar 6.231 Ha di kawasan Lagoi, Bintan Timur dan area Gunung Kijang, sedangkan pada 2031-2045 penambahan sebesar 13.622 Ha di area Bintan utara seperti area Lagoi dan area Tanjung Berakit. Sementara untuk Tanjungpinang, pada tahun 2021-2030 dapat

IV. 78

menambah area sebesar 6.019 Ha di area Senggarang, area Kampung Bugis dan area Batu Sembilan, sementara pada 2031-2045 terdapat potensi perkembangan 2.035 Ha di Senggarang, Kampung Bugis dan Batu Sembilan.


Berdasarkan proyeksi jumlah penduduk hingga tahun 2045 yang terus meningkat, Kabupaten Bintan masih kekurangan sarana pendidikan hingga tahun 2045 khususnya TK, SD, SMP dan SMU, sementara Kota Tanjungpinang masih kekurangan sarana pendidikan hingga tahun 2045 kecuali di tingkat universitas. Kekurangan tersebut tidak berarti harus melakukan penambahan fasilitas namun dapat dengan peningkatan kapasitas sarana pendidikan yang sudah ada sebelumnya. Sementara, rencana sarana kesehatan berupa posyandu, balai pengobatan warga, puskesmas pembantu, apotik, puskesmas, rumah sakit dan rumah sakit bersalin serta sarana peribadatan meliputi mushalla dan masjid di Bintan dan Tanjungpinang dijabarkan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 4. 15 Kebutuhan Prasarana dan Sarana di Kabupaten Bintan



Tabel 4. 16 Kebutuhan Prasarana dan Sarana di Kota Tanjungpinang

No

1 a b

2 a b c d e

No

3 a b c d e f g

Jenis Sarpras 2025 2030 2035 2040 2045

Sarana Peribadatan Mushalla/Langgar Masjid Warga

808 81

920 92

1,048 105

1,176 118

1,312 131

Sarana Pendidikan TK SD SMP SMA/SMK Universitas

Jenis Sarpras

162 126 42 42 3

2025

184 144 48 48 3

2030

210 164 55 55 4

2035

235 184 61 61 4

2040

262 205 68 68 5

2045

Sarana Kesehatan Posyandu Balai Pengobatan Warga Puskesmas Pembantu Apotik Puskesmas Rumah Sakit

Rumah Sakit Bersalin

162 81 7 7 2 1 7

184 92 8 8 2 1 8

210 105 9 9 2 1 9

235 118 10 10 2 1 10

262 131 11 11 3 1 11

No

1 a b

2 a b c d e

Jenis Sarpras 2025 2030 2035 2040 2045

Sarana Peribadatan Mushalla/Langgar Masjid Warga

1,096 110

1,252 125

1,420 142

1,600 160

1,784 178

Sarana Pendidikan TK SD SMP SMA/SMK Universitas

219 171 57 57 4

250 196 65 65 4

284 222 74 74 5

320 250 83 83 6

357 279 93 93 6

IV. 79




Pertumbuhan penduduk serta perkembangan kawasan di Bintan dan Tanjungpinang hingga tahun 2045 berpotensi menyebabkan tekanan lingkungan. Guna menjaga keberlangsungan ekologi, perencanaan rehabilitasi dan konservasi perlu dilakukan untuk menjaga Kawasan Hutan dan melestarikan Daerah Tangkapan Air (DTA) maupun Daerah Resapan Air (DRA). Hutan di Pulau Bintan memegang peranan penting dalam menjaga keseimbangan ekologi di Kawasan BBK. Secara kuantitatif luas Kawasan Hutan hingga 55.285,43 hektar atau sebesar 42,2 % (Data SK Kawasan Hutan dalam Kebijakan Satu Peta, 2021).

Gambar 4.65, menunjukan sisi Bintan bagian utara masih terdapat luasan cukup tinggi areal Kawasan Hutan Lindung maupun Hutan Produksi. Permasalahan erosi dan alih fungsi lahan terjadi justru di sekitar waduk utama seperti di sekitar Waduk Sei Pulai yang menyuplai air ke Kota Tanjungpinang sehingga menyebabkan pendangkalan waduk. Rehabilitasi dan konservasi DRA dan DTA dilakukan melalui penentuan arahan ruang untuk melihat prioritisasi lokasi. Rehabilitasi DRA diarahkan pada catchment area dari waduk maupun embung khususnya wilayah hulu Daerah Aliran Sungai (DAS). Penentuan DTA dilakukan dengan arahan ruang pada wilayah yang mampu menampung dan menyimpan air hujan menuju tampungan air waduk/embung. Rehabilitasi dan konservasi disusun dengan pertimbangan sipil teknis dan ekologis dengan rekomendasi utama; (1) Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada DTA & DRA LKritis melalui Reboisasi Vegetatif, (2) Pemasangan sedimen trap dan (3) Penataan kawasan sekitar DTA Waduk/Embung berbasis tata ruang.

3 a b c d e f g

Sarana Kesehatan Posyandu Balai Pengobatan Warga Puskesmas Pembantu Apotik Puskesmas Rumah Sakit Rumah Sakit Bersalin

219 110 9 9 2 1

9

250 125 10 10 3 1

10

284 142 12 12 3 1

12

320 160 13 13 3 2

13

357 178 15 15 4 2

15

IV. 80

Gambar 4. 65 Distribusi Kawasan Hutan di Pulau Bintan


Gambar 4. 66 Alokasi Potensi Area DTA dan DRA di Pulau Bintan



Rencana pengembangan sumber air baku di Bintan dan Tanjungpinang dilakukan melalui Integrated Total Water Management (ITWM) dengan mengkombinasikan berbagai sumber penyedia air, diantaranya; (1) Freshwater melalui revitalisasi reservoir serta pembangunan reservoir/DAM baru, (2) Wastewater melalui daur ulang air limbah khususnya di Kawasan Industri atau Kawasan Pariwisata, (3) Urban Drainage dari koleksi air hujan

IV. 81

komunal di permukiman serta (4) Desalination melalui pengolahan air laut menjadi air tawar dengan metode Sea Water Reverse Osmosis (SWRO). Manajemen air baku dilakukan dengan tahapan (1) Penatagunaan Waduk/Embung/Kolong, (2) Penyediaan Air hingga (3) Manajemen penggunaan air di Waduk/Embung/Kolong (bekas tambang).

Gambar 4. 67 Konsep ITWM dalam Manajemen Air di Pulau Bintan



Gambar 4. 68 Kerangka Revitalisasi dan Optimasi Reservoir di Pulau Bintan



Kegiatan revitalisasi reservoir eksisting difokuskan pada waduk/embung yang menyuplai suplai air baku hingga 2045 melalui Operasi dan Pemeliharaan 9 (sembilan) waduk eksisting (Gambar 4.69). Sementara pembangunan waduk baru hingga 2045, yakni rencana (a) Estuari Dam Busung (luas genangan 4.721 ha dan debit 4000 liter/detik) yang nantinya juga mensuplai air ke Batam melalui Instalasi Pengolahan Air (IPA) yang

IV. 82

tersambung Trase Jembatan Batam-Bintan, (b) Estuari Dam Dompak (debit 1.777 liter/detik), serta (c) Embung di FTZ Dompak.

Gambar 4. 69 Sebaran Rencana Pengembangan Air Baku Pulau Bintan



Rencana Revitalisasi dan Optimasi Waduk Eksisting Bintan dan Tanjungpinang

Rencana Pembangunan Waduk Baru di Bintan dan Tanjungpinang

IV. 83


Proyeksi kebutuhan air domestik untuk Bintan sebesar 958 L/detik hingga 2045. Adapun IPA aktual yang dimiliki Kabupaten Bintan sampai dengan tahun 2020 berjumlah 12 dengan kapasitas aktual produksi 670 liter/detik. Dari kapasitas produksi tersebut tidak seluruhnya digunakan untuk Kabupaten Bintan melainkan juga untuk melayani Kota Tanjung Pinang yaitu IPA Waduk Sei Pulai, IPA Sei Gesek dan IPA Kolong Enam. Dua belas IPA yang dimiliki Kabupaten Bintan memiliki kapasitas terpasang 1.615 liter/detik, dengan demikian jika IPA eksisting dioptimalkan maka dapat memenuhi kebutuhan air bersih domestik Kabupaten Bintan terlebih dengan adanya rencana pembangunan Estuari Dam Busung sampai dengan tahun 2045. Pengoptimalan IPA dilakukan melalui peningkatan kapasitas dan pengendalian sedimen.

Proyeksi kebutuhan air domestik untuk Tanjungpinang sebesar 1.303,35 liter/detik hingga 2045. Saat ini kebutuhan air bersih di Kota Tanjungpinang dipenuhi dengan PDAM yang bersumber dari IPA Kabupaten Bintan, air tanah, dan sebagian kecil Sea Water Reverse Osmosis (SWRO). Untuk memenuhi kebutuan air bersih di Kota Tanjungpinang direncanakan pembangunan Estuari Dam Dompak dengan kapasitas 1.777 liter/detik. Dengan kapasitas Estuari Dam dan didukung dengan pasokan air bersih dari IPA Kabupaten Bintan maka dapat memenuhi kebutuhan air bersih domestik Tanjungpinang sampai dengan tahun 2045.


Berdasarkan proyeksi produksi limbah cair Kabupaten Bintan mencapai sebesar 767 L/detik hingga 2045. Selain limbah domestik, Bintan juga akan menghasilkan air limbah dari kegiatan industri dan pariwisata. Ditinjau dari kepadatan penduduk hingga 2045 yang kurang dari 150.000 jiwa/km2, maka berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 4 tahun 2017, maka Kabupaten Bintan belum memerlukan SPALD-T Skala Perkotaan. Selain itu dengan letak permukiman penduduk yang tersebar jauh, maka pembangunan SPALD-T skala perkotaan akan membutuhkan biaya yang sangat tinggi.

Berdasarkan proyeksi produksi limbah cair Kota Tanjungpinang hingga tahun 2045 mencapai 1.043 L/detik. Sebagai daerah dengan kepadatan rendah, maka Kota Tanjungpinang belum memerlukan SPALD-T Skala Perkotaan. Tanjungpinang saat ini memiliki satu IPAL/IPLT di Ganet yang berfungsi baik namun kapasitasnya cenderung akan penuh jika menampung air limbah hingga 2045. Rencana Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) diarahkan di Kelurahan Dompak dan Kelurahan Air Raja. Lokasi tersebut merupakan lokasi terpusatnya permukiman dan juga kedepan direncanakan akan dikembangkan kegiatan industri.


Proyeksi timbulan sampah Kabupaten Bintan hingga tahun 2045 adalah sebesar 779.002 L/hari. Mengacu pada SNI 19-2454-2002, Kebutuhan TPA Kabupaten Bintan sampai dengan 2045 Kabupaten Bintan memerlukan 3

IV. 84

TPA dengan kapasitas masing-masing 25.000 L. Jika dilihat dari proyeksi timbulan sampah yang sangat besar maka kapasitas TPA yang dibutuhkan akan selalu kurang, oleh karenanya perlu strategi penurunan produksi sampah pada tingkat TPS3R/TPST/Bank Sampah. Dari 3 TPA yang dibutuhkan pada tahun 2045, satu TPA adalah pengoptimalan TPA eksisting yaitu TPA Sei Enam dan dua TPA direncanakan disatukan menjadi satu TPA regional di Kecamatan Toapaya. TPA regional tersebut dilengkapi dengan pengolahan dan pemanfaatan sampah berbasis teknologi tinggi. Selain timbulan domestik, pengembangan industri dan pariwisata juga perlu dipertimbangkan potensi timbulannya agar setiap pengembang kawasan wajib menyediakan TPS di kawasannya.

Proyeksi timbulan sampah Kota Tanjungpinang hingga tahun 2045 sebesar 1.113.977 L/hari. Saat ini Tanjungpinang hanya memiliki satu TPA yaitu TPA Ganet dengan luas 14 Ha berkapasitas 90 ton/hari dengan kondisi sudah overload. Kedepannya, dikarenakan lahan yang terbatas maka pembuangan sampah Kota Tanjungpinang diarahkan untuk menggunakan TPA Regional Toapaya yang berada di Kabupaten Bintan. Selain timbulan sampah domestik, timbulan dari kegiatan industri dan bisnis di FTZ Dompak maupun FTZ Senggarang juga perlu disediakan TPS yang dapat menampung timbulan sampah di dalam kawasan.

H. Rencana Pengembangan Jaringan Drainase dan Pengendalian Banjir

Sistem pengendalian banjir di Bintan dilakukan melalui normalisasi sungai, sempadan sungai dan penataan drainase. Bahaya banjir umumnya terjadi dengan luas dapat mencapai 43,2 Ha dengan tinggi genangan rata-rata lebih dari 30 cm, maka berdasarkan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2001 penanganan dititikberatkan pada saluran primer atau drainase makro. Penanganan drainase makro dilakukan pada sungai-sungai di Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan Teluk Sebong, Kecamatan Toapaya, Kecamatan Bintan Timur, dan Kecamatan Sri Kuala Lobam. Penanganan jaringan makro juga berhubungan dengan rencana rehabilitasi dan konservasi daerah DTA dan DRA serta pengurangan risiko bencana banjir di Bintan. Penanganan jaringan makro melalui (a) pengerukan titik-titik sungai yang mengalami pendangkalan dan (b) normalisasi sungai dan pengamanan bantaran dari pembangunan fisik pada sungai drainase primer.

Bebeda dengan Bintan, sistem pengendalian banjir di Kota Tanjungpinang dititkberatkan pada penanganan drainase mikro karena luasan genangan kurang dari 10 Ha dan tinggi genangan rata-rata lebih dari 30 cm. Penanganan drainase mikro direncanakan melalui (a) rehabilitasi dan pelebaran drainase sekunder di jalan-jalan utama; (b) Pembangunan tampungan air terintegrasi dengan drainase sekunder atau kolam resapan sebagai sarana pengendali banjir, rain water harvesting maupun cadangan muka air tanah saat kemarau; (c) pembangunan drainase pada ruas-ruas jalan yang belum terlayani drainase sekunder; dan (d) pemeliharaan saluran drainase dengan pengerukan rutin pada musim kemarau dan memasang filtrasi sampah.

IV. 85


Pengembangan Kawasan Bintan dan Tanjungpinang diperlukan dukungan pasokan tenaga listrik yang cukup dan handal khususnya dengan berkembangnya berbagai kawasan industri dan pariwisata serta kebutuhan domestik. Berdasarkan proyeksi pertumbuhan penduduk dan permukiman kebutuhan daya listrik di Bintan tahun 2045 mencapai 147.420.363 VA. Sementara kebutuhan daya listrik di Kota Tanjung Pinang tahun 2045 mencapai 200.515.844 VA. Saat ini, kebutuhan listrik di Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang dipenuhi dengan kabel laut Batam-Bintan, sehingga kedepan dibutuhkan pengembangan energi tambahan. Pengembangan sistem energi untuk kebutuhan listrik di Kabupaten Bintan dan Kota diarahkan untuk terus berinovasi pada pemenuhan kebutuhan dengan EBT (Energi Baru Terbarukan), terutama dari PLTG dan PLTU. Terutama. Pada tahun selanjutnya, untuk memenuhi kebutuhan listrik direncanakan pembangunan beberapa pembangkit listrik, yaitu:

Tabel 4. 17 Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik

Sumber: RUPTL, 2019, diolah Kedeputian Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata



Sebagai kawasan strategis dan pusat-pusat kegiatan perekonomian, Bintan dan Tanjungpinang membutuhkan pengembangan rencana jaringan telekomunikasi khususnya dalam menunjang kegiatan industri maupun pariwisata. Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi diupayakan untuk meningkatkan jangkauan, pemerataan, sertas efisiensi pelayanan.

a. Analisis Jangkauan Rencana Base Transceiver Station (BTS) di

Kawasan Bintan dan Tanjungpinang.

Analisis multiple ring buffer terhadap 54 menara Base Transceiver Station (BTS) hanya terdapat 41% dari area Bintan memiliki sinyal kuat. Guna pengembangan kedepan diharapkan agar melakukan penguatan sistem telekomunikasi dengan penambahan BTS, khususnya sepanjang kordior Kawasan Pariwisata Trikora-Lagoi. Sementara untuk Kota Tanjungpinang, terhadap 27 menara BTS terdapat 96,12% area Tanjungpinang memiliki sinyal kuat dan tidak dijumpai area dengan sinyal sangat lemah. Penentuan lokasi menara yang optimal merupakan langkah yang harus dilakukan selanjutnya dengan memperhatikan (coverage) para pengguna seluler dengan tetap memperhatikan aspek estetika ruang.

No. Sistem Jenis Lokasi

1. Tanjungpinang PLTG MPP Tanjungpinang

2. Kepri PLTBio PLTBio Kepri Tersebar

3. Kepri PLTS Surya Kepri Tersebar

4. Tanjungpinang PLTU Bintan

Kapasitas

(MW)

33

6

1,75

100 & 100

IV. 86

Gambar 4. 70 Wilayah Jangkauan BTS Kawasan Bintan dan Tanjungpinang


b. Analisis Kebutuhan Jaringan Telekomunikasi untuk Kawasan Industri

dan Kawasan Pariwisata

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 40/M-IND/PER/6/2016, untuk Bintan pada tahun 2021 hingga 2030 dibutuhkan penyediaan jaringan telekomunikasi untuk kawasan industri sebesar 252.998 SST dan pada tahun 2031 hingga 2045 dibutuhkan penambahan sebesar 87.544 SST. Sementara untuk Tanjungpinang pada tahun 2021 hingga 2030 dibutuhkan penyediaan jaringan telekomunikasi untuk kawasan industri sebesar 34.738 SST dan pada tahun 2031 hingga 2045 dibutuhkan penambahan sebesar 1.317 SST. Pada kawasan pariwisata dibutuhkan pengembangan jaringan telekomunikasi yang menjangkau seluruh destinasi pariwisata di Pulau Bintan dengan jaringan sinyal operator yang baik dan kemudahan jangkauan sinyal.

c. Pengembangan Data Center di Kawasan Bintan

Pengembangan data center sebagai lokasi penyimpanan data berpotensi menarik pelaku bisnis untuk berinvestasi. Keunggulan Bintan sebagai lokasi data center didasarkan pada kawasan ini terhubung dengan 11 kabel fiber optik bawah laut dan memiliki kerawanan rendah terhadap bencana gempa bumi. Pengembangan data center atau collocation server di Bintan direncanakan di Kawasan Lagoi dengan rencana total area sekitar 200 Ha, kapasitas listrik 300 MW dan investasi sebesar 400 Juta SGD atau setara 4 Triliun Rupiah (BRC, 2021). Data center membutuhkan dukungan regulasi yang tepat terkait perlindungan data dan pengaturan arus lalu lintas data, ketenagalistrikan berkualitas pasokan listrik yang reliable melalui diversifikasi power source dan power path, penyiapan SDM IPTEK, serta pemilihan lokasi yang memenuhi kriteria, utilitas dasar dan pertahanan.

IV. 87

K. Konservasi Hutan, Mangrove, Wilayah Pesisir, Perairan dan Laut

Rencana konservasi hutan mangrove dan wilayah pesisir di wilayah Bintan dan Tanjungpinang memegang peranan penting menjaga ekosistem kepesisiran. Ekosistem hutan mangrove Pulau Bintan memiliki luas 5.174,48 ha dan sebagian besar difungsikan sebagai area lindung pesisir. Rencana konservasi difokuskan pada lima area dengan sebaran hutan mangrove luas untuk dipertahankan, yakni (1) Tanjung Berakit, (2) Teluk Bintan, (3) Dompak, (4) Bintan Pesisir dan (5) Mantang. Konservasi perlu mempertimbangkan prinsip pengelolaan berkelanjutan berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009. Beberapa strategi konservasi memuat keterpaduan: 1. Identifikasi kondisi faktual hutan mangrove yang diintegrasikan ke

Rencana Tata Ruang menjadi area lindung atau pemanfataan ekowisata;

2. Pengelolaan ekosistem hutan mangrove di Bintan sebagai bagian integral dari program pengelolaan wilayah pesisir terpadu dan pengelolaan DAS;

3. Penataan ekowisata hutan mangrove mengacu Rencana Penataan Kawasan Mangrove dalam Rencana Induk BBK; dan

4. Pengelolaan dilakukan melalui pola kemitraan antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dengan dukungan lembaga & akademisi.

Gambar 4. 71 Rencana Konservasi Mangrove di Bintan


IV.2.5 Rencana Penataan Kawasan dan Tata Bangunan

Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang mempunyai banyak potensi alam dan budaya yang perlu ditonjolkan dalam perencanaan dan perancangan kawasan. Untuk itu, tipologi urban desain dan konsep kawasan heritage ini memvisualisasikan prinsip prinsip universal dengan mempertimbangkan fungsi, karakter dan isu kawasan. Selain itu, prinsip penataan ruang publik seperti koridor ruang jalan juga divisualisasikan.

IV. 88

A. Kawasan Central Business District (CBD) Senggarang dan Pusat Kota Tanjungpinang dan Tanjung Uban

Berdasarkan isu dan fungsi kawasan, Kawasan CBD di Pulau Bintan

khususnya di FTZ Senggarang, Pusat Kota Tanjungpinang dan Tanjung Uban

diarahkan untuk mempunyai beberapa prinsip desain, yaitu (a) Mempunyai

Pusat Kegiatan, (b) Kawasan Campuran yang mempersingkat jarak tempuh

serta (c) Mempunyai Karakter Kawasan yang mewakili konsep kawasan. Gambar 4. 72 Aksonometri Tipologi Central Bussiness District



B. Pengembangan Kawasan Bintan Aerospace, KI Lobam (MRO

Industry, Data Center, Halal Industry), KEK Galang Batang, KI Bintan Timur, KI Dompak dan KI Air Raja

Penataan kawasan industri dianggap perlu karena bukan hanya sirkulasi barang yang harus diperhatikan tapi manusia sebagai penggunanya. Oleh karena itu, kawasan industri di Bintan diarahkan untuk memperhatikan beberapa prinsip desain penataan ruang terbuka publik dan kawasan ramah pejalan kaki

IV. 89

Gambar 4. 73 Tipologi Kawasan Industri Memperkuat Sistem Pejalan Kaki dengan Transit Tranportasi Umum dan Ruang Terbuka Publik



C. Pengembangan Kawasan Pariwisata Terintegrasi Bintan

Beberapa prinsip desain yang dapat diterapkan untuk membantu pengembangan kawasan pariwisata terintegrasi yang ada di Pulau Bintan meliputi Kontinyuitas, Sequence, Varietas dan Konektivitas. Adanya sistem sirkulasi menerus dalam bentuk promenade di sepanjang bibir pantai yang mengakomodasi pejalan kaki dan pesepeda dengan pemandangan yang berorientasi langsung ke laut perlu diterapkan pada wilayah pesisir.

Gambar 4. 74 Aksonometri Tipologi Wisata Pantai



IV. 90

D. Pengembangan Kawasan Malay-Chinese Heritage Tanjungpinang

Kawasan Budaya Melayu dan Tionghoa di Tanjungpinang terpusat di kawasan kota tua Tanjungpinang. Potensi wisata di kawasan ini masih belum teroptimalkan dengan baik. Beberapa strategi desain yang dapat diterapkan dalam pengembangan kawasan budaya pecinan untuk meningkatkan daya tariknya sebaik kawasan wisata antara lain: 1. Penyediaan ruang pejalan kaki yang memadai. 2. Pemanfaatan bangunan-bangunan melalui konsep Adaptive Reuse. 3. Penataan area terbuka publik.

Gambar 4. 75 Kelengkapan Amenitas Pada Ruang Pejalan Kaki di Area Pertokoan


E. Pengembangan Ekowisata Mangrove dan Hutan

Dengan karakteristik ekosistem alami di Pulau Bintan, diperlukan penerapan konsep pengembangan kawasan ekowisata hutan mangrove mengadopsi prinsip wawasan lingkungan United Nations Environment Programme (UNEP), terdapat beberapa strategi desain yang dapat diterapkan, antara lain;

1. Pembagian Zona Kawasan Konservasi Mangrove & Kawasan Penunjang 2. Menambah Fungsi Edukasi Pada Zona Ekosistem Mangrove. 3. Mempertahankan kawasan hutan yang berada di area wisata.

Gambar 4. 76 Strategi Desain yang Dapat Diterapkan Pada Kawasan Ekowisata Mangrove



IV. 91

F. Penataan Reklamasi Kawasan Paska Tambang

Strategi desain yang diaplikasikan untuk penataan reklamasi kawasan paska tambang di Bintan meliputi (a) Revegetasi Tanaman Lokal, (b) Penciptaan Objek Wisata Edukatif, serta (c) Penambahan Varietas Kegiatan.

Gambar 4. 77 Aksonometri Tipologi Reklamasi Kawasan Paska Tambang



G. Penataan Ruang Koridor Jalan

Strategi desain yang dapat diaplikasikan untuk penataan area ruang terbuka hijau pasif di Kawasan Bintan dan Tanjungpinang melalui prinsip Landscape Pattern Pavement dan Street Furniture yang memberi kenyamanan, informasi, ataupun keamanan pedestrian dan mencerminkan budaya setempat.

Gambar 4. 78 Tata Letak Tanaman Dengan Ritme Yang Konsisten




Tantangan pengembangan kegiatan ekonomi di Bintan dan Tanjungpinang salah satunya adalah penyediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang andal untuk mendorong transformasi ekonomi sebagai pusat pariwisata internasional, aneka industri dan pusat bisnis. Pengembangan SDM dan IPTEK di Bintan dan Tanjungpinang difokuskan untuk mendorong link and match ketersediaan SDM dengan kebutuhan kegiatan pariwisata dan/atau industri. Kesiapan SDM saat ini banyak terkendala kesiapan pendidikan

IV. 92

yang rendah dan masih di dominasi sekolah menengah tanpa latar belakang kepariwisataan atau industri serta sertifikasi tenaga kerja.

Rencana pengembangan SDM harus memastikan bahwa terdapat kesempatan kerja yang sama antara warga asli Bintan dan Tanjungpinang dengan warga dari luar Kawasan BBK untuk menangkap peluang perkembangan ekonomi kawasan, sehingga dibutuhkan pula upaya pemerataan kapasitas tenaga kerja. Rencana pengembangan SDM diharapkan dapat terus mendorong penurunan angka pengangguran yang diperkuat dengan rencana pengembangan IPTEK secara holistik, meliputi:

1. Memastikan strategi pengembangan SDM dan IPTEK terintegrasi

dengan dibentuknya Sistem Informasi Manajemen SDM dan Center of Excellence (CoE) Human Resources Management oleh unit khusus untuk melakukan transformasi SDM di BBK.

2. Melakukan pengembangan pendidikan dan pelatihan berdaya saing tinggi untuk menyediakan SDM andal dan professional multi tingkat dalam mendukung pariwisata internasional, melalui: a. Pengembangan pendidikan tinggi berorientasi pariwisata

internasional. Saat ini telah didirikan Sahid Bintan Tourism

Institute untuk pelatihan hospitality dan Politeknik Bintan

Cakrawala sebagai pusat pendidikan sarjana dibidang hospitality

management dan diploma dibidang travel management dan culinary

art. Pengembangan kedua institusi pendidikan tinggi tersebut perlu

terus didukung sebagai Centre for Tourism Education di Bintan.

Pengembangan kurikulum pendidikan harus selaras dengan

kebutuhan pariwisata serta ASEAN Common Competency Standard

for Tourism Professionals (ACCSTP).

b. Pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK), in house training atau

Balai Diklat Pariwisata (BDP) yang dapat melibatkan masyarakat

lokal, pelaku UMKM maupun pelaku usaha pariwisata.

Pengembangan BDP maupun BLK berfokus di bidang pariwisata

harus disesuaikan dengan kebutuhan pasar & investasi pariwisata

dengan melibatkan peran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi

Kreatif dan Kementerian Pendidikan untuk menetapkan standar

dan melakukan kerjasama dengan institut lokal.

c. Pengembangan sistem vokasi kepariwisataan 3 in 1 yakni

memastikan tersedianya (1) pelatihan berbasis kompetensi, (2)

sertifikasi kompetensi hingga (3) penempatan kerja ke ODTW.

Proses sertifikasi kompetensi dilakukan melalui uji kompetensi,

sementara penempatan kerja menyesuaikan kebutuhan industri

dan pariwisata dengan memastikan adanya jaminan penempatan

kerja bagi lulusan diklat maupun MoU BLK, BDP atau Institusi

Pendidikan dengan Perusahaan Industri dan Kepariwisataan.

IV. 93


Kabupaten Bintan merupakan salah satu kota yang memiliki arahan penataan ruang diprioritaskan untuk pertahanan dan keamanan, karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, serta ekonomi. Kawasan perbatasan negara di laut wilayah Kabupaten Bintan terdiri atas 4 (empat) kecamatan yang meliputi Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan Telok Sebong, Kecamatan Gunung Kijang, dan Kecamatan Bintan Pesisir. Sesuai dengan sistem pusat permukiman Kawasan Perbatasan Negara, Tanjung Uban sebagai pusat pelayanan pintu gerbang di Bintan.

Rencana pengembangan wilayah pertahanan dan keamanan di Kawasan Bintan, pada tahap awal akan dilakukan sinkronisasi kebijakan pertahanan dan keamanan dengan kebijakan tata ruang yang berkaitan dengan pengaturan Kabupaten Bintan dengan kebijakan terkait Rencana Wilayah Pertahanan (RWP) dan Rencana Rinci Wilayah Pertahanan (RRWP) untuk menjaga stabilitas konflik antar kepentingan dan kebijakan sehingga perencanaan, pembangunan/pengembangan wilayah pertahanan dan keamanan menjadi lebih optimal.

Setelah adanya sinkronisasi perencanaan pengembangan wilayah pertahanan dan keamanan, salah satunya adalah pengaturan kawasan perbatasan negara pada Perpres Nomor 43 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau, dengan strategi penegasan dan penetapan batas Wilayah Negara dengan menegaskan titik dasar di Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) yang ada di Kabupaten Bintan, meliputi; Tg. Sading (Pulau Bintan); Pulau Malangberdaun; Pulau Berakit di Kecamatan Telok Sebong; dan Pulau Sentut di Kecamatan Bintan Pesisir.

Dukungan pengembangan maupun pembangunan prasarana dan sarana pendukung wilayah pertahanan dan keamanan negara dilakukan sesuai program yang bersifat regulasi maupun operasional. Pengembangan pelabuhan yang dikembangkan untuk kegiatan pertahanan dan keamanan, meliputi Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) yaitu fasilitas pemeliharaan dan perbaikan kapal perang (Fasarkan) Angkatan Laut (Fasarkan Mentigi di Kecamatan Bintan Utara, Pos Angkatan Laut (Posal) Lagoi dan Posal Berakit di Kecamatan Telok Sebong, Pos Pengamatan (Posmat) Mapor di Kecamatan Gunung Kijang).

Serta untuk perencanaan lebih lanjut dilakukan Research & Development atau penyiapan rencana wilayah pertahanan dan keamanan yang lebih sistemik dan terbarukan untuk menjaga kedaulatan negara, seperti pengembangan pada sistem C4ISR (Command-Control-Communication- Computer-Intelligence-Surveillance and Reconnaissance), dan pengembangan teknologi lainnya sebagai pendukung sistem pertahanan dan keamanan Republik Indonesia. perencanaan, pembangunan/pengembangan wilayah pertahanan dan keamanan menjadi lebih optimal.

IV. 94

IV.3 Kawasan Karimun

IV.3.1 Tema Utama Pengembangan Kawasan Karimun

Untuk mendukung visi pengembangan Kawasan BBK, maka Kawasan Karimun Kepulauan dan sekitarnya diarahkan untuk dikembangkan dengan core business, yaitu Maritime Industry, Oil Tanking Industry, Agri-tech Industry, Fishing Industry, dan Tourism.


Berdasarkan hasil Analisa LPEM UI (2020) yang dilakukan dengan menggunakan metode Tipology Klassen, diketahui bahwa terdapat beberapa sektor yang menjadi basis ekonomi di Kabupaten Karimun. Sebagaimana tercermin pada struktur ekonominya, sektor unggulan yang tumbuh pesat di Kabupaten Karimun masih didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian, serta dorongan pengeluaran pemerintah (jasa administrasi pemerintahan). Industri pengolahan, di sisi lain, masuk pada kategori sektor yang relatif tertinggal di Kabupaten Karimun.

Tabel 4. 18 Analisa Tipologi Klassen Kabupaten Karimun



Pengembangan kawasan industri maritim yang dikembangkan di Pulau Karimun Induk lebih dikembangkan untuk heavy industry (galangan Kapal) dan Oil Tanking. Sementara wilayah Pulau Kundur dan Pulau Moro akan dikembangkan sebagai Kawasan Integrated Food and Agroindustry yang terdiri dari industri Agritech, Perkebunan, Pertanian, perikanan, serta pengolahan hasil laut. Wilayah pulau Telunas, Pulau Sugi dan Kepulauan disekitarnya dapat dikembangkan sebagai Kawasan Pariwisata Internasional.


High • Pengadaan Listrik dan Gas Growth • Jasa Keuangan dan Asuransi (G > G*)


• Pertambangan dan Penggalian

• Konstruksi

Low Growth (G < G*)

• Industri Pengolahan

• Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Limbah Daur Ulang

• Transportasi dan Pergudangan • Penyediaan Akomodasi dan Makan

Minum • Informasi dan Komunikasi • Jasa Perusahaan • Jasa Lainnya

• Administrasi Pemerintahan • Jasa Pendidikan

• Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

• Perdagangan • Real Estate • Jasa Kesehatan dan Kegiatan

Sosial

IV. 95

Gambar 4. 79 Tema Pengembangan Kawasan Karimun


Setelah dilakukan identifikasi potensi pengembangan kawasan dan core business Kawasan Karimun, dibuat 3 tahap pengembangan yaitu tahap jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang serta dibuat pentahapan dalam jangka waktu setiap 5 tahun. Selengkapnya dapat dilihat di bawah ini.

Tabel 4. 19 Rencana Pengembangan Core Business Kawasan Karimun



Untuk mewujudkan strategi pengembangan industri di Karimun, dibuat keistimewan pengembangan di setiap wilayah, yaitu sebagai berikut.

IV. 96

Tabel 4. 20 Arah Pengembangan Setiap Wilayah di Kawasan Karimun



A. Rencana Pengembangan Industri

1. Industri Galangan Kapal

Kawasan Karimun saat ini telah berkembang menjadi pusat industri galangan kapal di Kawasan Kepulauan Riau, hal ini disebabkan karena dukungan faktor lokasi yang berada di kepulauan dan berada dekat dengan Singapura serta samudera Hindia dan selat Malaka. Industri Galangan Kapal di Pulau Karimun terletak di bagian sisi pantai bagian barat Pulau Karimun. Berdasarkan Analisa LAPI ITB (2018) terdapat peningkatan armada kapal komersial di Indonesia dari tahun 2014 ke 2015 tumbuh dari 6.041 kapal menjadi 13.224 kapal.

Terdapat beberapa potensi yang mendukung pengembangan industri galangan kapal. Menurut data dari Direktorat Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan Kementerian Perindustrian tahun 2012 terdapat 2.476 kapal yang sudah berusia di atas 30 tahun dan 1.061 kapal yang berusia di atas 25 tahun sehingga dibutuhkan penggantian armada kapal.

Di Indonesia saat ini terdapat sekitar 250 perusahaan galangan kapal termasuk perusahaan fabrikasi struktur lepas pantai (offshore structure), fabrikasi bahan, mesin dan peralatan kapal, serta perusahaan jasa desain, teknik, survei, inspeksi dan konsultasi kemaritiman. Sebanyak 43% dari total perusahaan galangan kapal tersebut berada di Kepulauan Riau. Galangan kapal yang dimaksud adalah perusahaan yang fokus pada layanan docking, new ship building, ship repair, ship maintenance, dan ship conversion.

Namun masih terdapat beberapa tantangan dan hambatan dalam pengembangan industri galangan kapal di Karimun, diantaranya:

1. Saat ini industri galangan kapal masih sangat bergantung pada komponen kapal impor, seperti mesin, baling-baling, perlatan navigasi dan lainnya yang saat ini mencapai 70 persen dari biaya produksi.

2. Faktor penggunaan teknologi juga masih menjadi hambatan dalam

pengembangan industri galangan kapal modern.

No Wilayah

1 Pulau Karimun

2

3

4

Pulau Kundur

Pulau Moro dan sekitarnya Pulau Sugi dan sekitarnya

Arah Pengembangan

• Industri Shipyard

• Industri Oil Tanking

• Wisata Budaya

• Kawasan Pertanian

• Industri Agritech

• Kawasan Perikanan

• Industri Pengolahan Hasil laut

• Kawasaan Pariwisata Pantai dan Resort

IV. 97

3. Faktor pendaanan menjadi hambatan yang dihadapi dalam pengembangan industri Galangan Kapal.

Aktivitas bisnis industri galangan kapal yang terdapat di Kawasan Karimun terdiri dari aktivitas produksi (manufacturing), perakitan, (assembling), penjualan (marketing and sales), serta layanan purna jual (after sales service). Aktivitas bisnis yang dapat dilakukan di kawasan karimun yang diadaptasi dari hasil Analisa LAPI ITB (2018) dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Gambar 4. 80 Value Chain Industri Galangan Kapal

Sumber: Umar Juoro, 2019, diolah Kedeputian Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2021

Selain suplai chain dan proses bisnis industri galangan kapal, yang menjadi perhatian dalam pengembangannya adalah strategi pentahapan industrinya. Dalam pentahapan industri galangan kapal ini dibuat dalam 2 tahap yaitu jangka pendek dan jangka Panjang. secara lengkap dapat dilihat sebagai berikut.

Gambar 4. 81 Rencana Pengembangan Industri Galangan Kapal



IV. 98

2. Industri Oil Tanking

Oil storage menjadi hal yang paling penting dalam rantai pasok minyak di dunia. Oil storage menjadi jantung dalam perdagangan minyak dan gas di antar wilayah dan antara negara. Di sisi lain, industri pendukung migas juga berkembang pesat di Pulau Karimun. Industri pendukung migas terbagi atas dua yaitu industri bersifat standar (pipeline, oil exploration equipment, oil rig fabrication. Offshore jackets) dan bersifat high tech yang banyak dibutuhkan dalam anjungan migas laut dalam. Baik investor asing maupun lokal memiliki minat yang besar untuk membangun fasilitas penyimpanan dan pengilangan di Karimun.

Gambar 4. 82 Tingkat Pertumbuhan Industri Pendukung Migas Indonesia, ASEAN, dan

Global

Sumber: Sulivan, 2011, diolah Kedeputian Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan


Saat ini masih terdapat hambatan yang dihadapi dalam industri oil storage, salah satunya adalah penggunaan energi terbarukan. Hal ini mengakibatkan penurunan penggunaan energi fossil termasuk minyak yang berdampak pada tidak diperlukannya tempat penyimpanan minyak.

Pengembangan oil tanking sangat didukung oleh adanya kapasitas penyimpanan yang baik dan dapat menyuplai minyak yang dibutuhkan. Produk yang dihasilkan sebagai berikut (Sumber: PT Oil Tanking).

1) Naphtha 2) Raffinate 3) Kerosene

4) Blending components 5) Gas Oil 6) Fuel Oil

7) Gasoline Condensate 8) Jet Fuel 9) Crude Oil

IV. 99

Gambar 4. 83 Rantai nilai (Value Chain) Industri Pedukung Migas

Sumber: Umar Juoro, 2019, diolah Kedeputian Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah

dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2021

Gambar 4. 84 Rencana Pengembangan Industri Oil Tanking


Dalam pengembangan industri oil tanking di Kawasan Karimun dibagi menjadi 3 tahapan utama yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka Panjang. tahap pertama yang dapat dilakukan adalah melakukan penyusunan dasar kebijakan dan perijinan serta pembangunan infrastruktur pendukung industri. Hingga di tahap medium ke akhir akan dilakukan strategic global partnership untuk lebih memperkuat posisi industri oil tanking.

3. Industri Agri-Tech

Untuk mendukung pengembangan industri pertanian (Agritech Industry) di Kawasan BBK maka diarahkan di Kawasan Karimun sebagai pusat pengembangan industri pertanian (Agritech Industry) yang berlokasi di Pulau Kundur. Pemilihan lokasi di pulau kundur ini karena potensi pertanian yang berada di pulau ini masih sangat tinggi.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, diketahui bahwa terdapat potensi luasan lahan sebesar 20.008,75 ha (54,06 % dari total luasan Pulau Kundur)

IV. 100

yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan kegiatan pertanian dan Agritech Industry.

Pada tahun 2019, produksi baik dari sisi pertanian, perkebunan, kehutanan, maupun perikanan cenderung fluktuatif. Produksi durian di tahun 2019 mencapai 12,58 ton; pisang mencapai 5,15 ton; dan tanaman nanas mencapai 6,48 ton. Peningkatan yang cukup drastis pada tanaman nanas dan pisang menjadikan tanaman ini primadona ekspor. Untuk permulaan, pemerintah daerah Kabupaten Karimun hanya mengekspor dua komoditas. Sedangkan untuk komoditas lainnya masih dalam pengembangan ekspor, baik terkait dengan lahan maupun pengelolaannya.

Gambar 4. 85 Grafik Produksi Buah-buahan Karimun Tahun 2019 (dalam Ton)

Sumber: BPS Kabupaten Karimun, 2020, diolah Kedeputian Bidang Koordinasi

Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian,

2021

Sementara itu, produksi tanaman perkebunan di Kawasan Karimun didominasi oleh tanaman karet yaitu sebanyak 8.071,25 ton, sagu 3.079 ton, kelapa 2.006 ton, kelapa sawit 385 ton, serta gambir 318 ton (BPS, 2020).

Untuk mengembangkan industri agritechnologi di Pulau Kundur diperlukan adanya strategi supply chain untuk setiap jenis industri yang dikembangkan. Prinsip-prinsip penerapan konsep manajemen rantai pasok dalam agroindustri tidak berbeda dengan sektor manufaktur pada umumnya. Namun demikian, pencirian khusus dari agroindustri yakni bulky, seasonable dan perishable memberi pengaruh yang sangat berarti dalam hal pembangunan dan pengembangan berbagai konsep manajemen rantai pasok. Kunci keberhasilan dari rantai pasok agroindustri adalah bahan baku. Agroindustri membutuhkan pasokan bahan baku yang bermutu dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tetapi dihadapkan pada kondisi musiman dan perishable.

Industri pengolahan kelapa di Pulau Kundur sangat potensial untuk dikembangkan karena produksi buah kelapa di pulau ini menempati posisi ke-3 dari total produksi sektor perkebunan. Dalam supply chain kelapa banyak yang dapat dimanfaatkan untuk dijadikan pengolahan seperti tergambar dalam gambar di bawah ini.

20,339

12,584

5,146 3,453 3,327 2,186

IV. 101

Gambar 4. 86 Value Chain Pohon Kelapa

Sumber: Kedeputian Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2021

Selanjutnya industri yang potensial untuk dikembangkan di pulau ini adalah pengolahan tanaman sagu. Hal ini dikarenakan produksi sagu di Karimun menempati posisi kedua dalam total produksi perkebunan. Terdapat banyak industri yang berasal dari sagu yang dapat dikembangkan, seperti yang tertera dalam gambar rantai pasok sagu di bawah ini.

Gambar 4. 87 Value Chain Pohon Sagu

Sumber: Kedeputian Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang


Berdasarkan hasil perkebunan Karimun, komoditas yang paling unggul dikembangkan adalah pohon karet. Pohon karet sangat mendukung untuk pengembangan industri agritech di Pulau Kundur karena akan menghasilkan diversivikasi produk dan menjadi salah satu komponen bahan baku bagi industri lainnya. Secara singkat value chain pohon karet dapat digambarkan seperti dalam gambar di bawah ini.

Gambar 4. 88 Value Chain Pohon Karet

Sumber: Chanchaichujit, 2021, diolah Kedeputian Bidang Koordinasi Pengembangan


Buah Kelapa

Daging Kelapa Air Kelapa

Kopra Tepung Kelapa / Santan Isotonik

Minyak Kelapa

Makanan Kosmetik, sabun dan skincare

Biodisel

Batang Sagu

Kertas Plywood Tekstil Tepung Biplastik Bioethanol

IV. 102

Selain potensi perkebunan yang diproduksi di pulau Kundur, terdapat pula potensi pengembangan industri agritech dengan memakai bahan baku yang berasal dari daratan Sumatera, seperti kelaa sawit. Potensi supply chain industri pengolahan kelapa sawit dapat dilihat dalam bagan alur di bawah ini.

Gambar 4. 89 Value Chain Kelapa Sawit



Gambar 4. 90 Strategi Pentahapan Industri Agritech



Dalam pengembangan industri agritech di Kabupaten Karimun dibagi menjadi 3 tahapan utama yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. tahap pertama yang dapat dilakukan adalah melakukan penyusunan dasar kebijakan dan perijinan serta pembangunan infrastruktur pendukung industri. Adapun rencana pengembangan pertanian dan industry pertanian di Kawasan Karimun ini akan dilakukan pada tahapan middle to long term. Hingga di tahap medium ke akhir akan dilakukan strategic global partnership untuk lebih memperkuat posisi industri pertanian ini.

Tandan Buah

Segar (TBS)

Crude Palm

Oil

Crude Palm

Kernel Oil

Oil Biodiesel Crude RBD Palm

Kernel Olein Kernel

Crude Palm

Olein

IV. 103

4. Industri Lainnya

Selain Kegiatan Ekonomi Utama yang menjadi fokus pengembangan di Wilayah Karimun di atas, di wilayah ini juga terdapat beberapa kegiatan industri lainnya yang dinilai mempunyai potensi pengembangan, seperti heavy industry dan industri pertambangan. Industri pertambangan berupa pertambangan Timah dan Bauksit, serta pertambangan galian C yang terdiri dari tambang granit dan tambang pasir alam.

1) Pertambangan Timah dan Bauksit

Pertambangan timah dan bauksit di Karimun berada di wilayah Pulau Kundur. Wilayah kabupaten Karimun, terutama pulau yang relatif besar seperti Pulau Karimun dan Pulau Kundur, merupakan pulau yang memiliki beragam bahan galian antara lain timah, granit, dan pasir yang telah dimanfaatkan oleh beberapa perusahaan tambang. Kegiatan penambangan timah darat pernah dilakukan di daerah Kabupaten Karimun yaitu di Pulau Karimun dan pulau Kundur sejak sekitar tahun 1970-an sampai awal 1990- an.

Gambar 4. 91 Peta Lokasi Penambangan Timah Pulau Kundur

Sumber: PT Timah, 2020, diolah Sekretariat Percepatan Kebijakan Satu Peta, 2021

IV. 104

Gambar 4. 92 Bagan Proses Penambangan Timah

Sumber: PT Timah, 2019, diolah Sekretariat Percepatan Kebijakan Satu Peta, 2021

Hasil produksi bijih timah dari kapal keruk diproses di instalasi pencucian untuk mendapatkan kadar minimal 30% Sn dan diangkut dengan kapal tongkang untuk dibawa ke Pusat Pengolahan Bijih Timah (PPBT) untuk dipisahkan dari mineral ikutan lainnya selain bijih timah dan ditingkatkan kadarnya hingga mencapai persyaratan peleburan yaitu minimal 70-72% Sn.

2) Pertambangan Galian Tipe C

Batu Granit beberapa dekade terakhir (sejak tahun 70-an) menjadi bahan galian yang ditambang di Pulau Karimun oleh beberpa perusahaan tambang. Mengingat permintaan dan kegunaan dari granit yang semakin meningkat yang antara lain adalah dapat dipergunakan untuk agregat, pemecah ombak di tepi pantai, abrasi, bahan cor beton dan masa dasar pembuatan jalan.

B. Kawasan Pariwisata

Kabupaten Karimun memiliki sejumlah obyek wisata yang berpotensi untuk dikembangkan tingkat pemanfaatan dan pola pengelolaannya.

Potensi Pariwisata Karimun didukung oleh kondisi geografis yang dapat tujuan utama sebagai tujuan wisata, baik wisata alam maupun wisata budaya. Potensi pariwisata yang dapat dikembangkan di Karimun adalah obyek wisata alam, wisata sejarah, dan agrowisata yang tersebar di beberapa wilayah.

Menurut data BPS (2020) sejak tahun 2014 sampai 2018, laju kedatangan wisatawan mancanegara (wisman) yang datang melalui Pelabuhan Tanjung Balai Karimun memiliki trend yang menurun. Pada tahun 2014, jumlah kunjungan wisman sebanyak 100.782 kunjungan, hingga pada tahun 2019, jumlah kunjungan wisman ke Karimun meningkat sebanyak 112.753 kunjungan dalam setahun, atau sekitar 308 kunjungan per hari. Peningkatan jumlah wisatawan ini menjadi salah satu potensi dalam pengembangan wisatawan di pulau Karimun.

IV. 105

Salah satu faktor yang menjadi penghambat adalah kurangnya infrastruktur pendukung pariwisata serta transportasi. Saat ini akses menuju pusat pariwisata di Kabupaten Karimun masih sangat terbatas. Selain itu Pengembangan pariwisata di Pulau Karimun terdapat tiga tantangan utama yaitu: (1) Dependensi kunjungan wisatawan mancanegara yang masih terpusat dari Singapura dan Malaysia, (2) Pengembangan pariwisata di Karimun berjalan secara individual dan tidak terintegrasi, serta (3) Tantangan pengembangan SDM dan Infrastruktur Pariwisata.

Untuk mewujudkan prinsip dasar dan prasyarat pengembangan pariwisata di Karimun dikembangkan beberapa wisata di wilayah karimun dengan dua tema besar utama yaitu pariwisata pantai dan wisata budaya. Wisata pantai berada di sekitar pulau Sugi, moro dan sekitarnya, sementara wisata budaya berada di karimun besar. Wisata budaya yang dikembangkan adalah perpaduan budaya melayu dan tionghoa.

C. Kawasan Perikanan

Wilayah BBK memiliki letak yang strategis tidak hanya dari sudut pandang geostrategis dimana terletak pada jalur perlintasan dunia akan tetapi berada pada wilayah perairan yang kaya akan biodiversitas. Hasil penelitian menunjukan bahwa potensi perikanan tangkap di Provinsi Kepulauan Riau mencapai 849.984 ton/tahun yang saat ini belum dimanfaatkan secara optimal.

Berdasarkan data produksi perikanan tangkap yang dikeluarkan oleh DKP Provinsi Kepulauan Riau diketahui bahwa Kabupaten Karimun penyumbang kontribusi kedua terbesar setelah Kabupaten Natuna di Tahun 2018 dan menjadi penyumbang terbesar di tahun 2019 sebesar 61.174 ton.

Sedangkan untuk perikanan budidaya, Provinsi Kepulauan Riau pada umumnya menyimpan potensi sangat besar untuk dikembangkan terutama budidaya perikanan laut (marikultur). Dari potensi luasan perairan dan laut Provinsi Kepulauan Riau yang mencapai ± 455.779 ha sebesar 12,6% berada di Kawasan Karimun dan sekitarnya, dimana sebesar 10.211 ha dapat dikembangkan untuk marikultur pesisir (coastal marine cultur) dan seluas 47.232 ha dapat dikembangkan untuk marikultur lepas pantai (offshore marine culture)

Masih rendahnya pemanfaatan sumberdaya perikanan yang ada di Kawasan Karimun khususnya dan kawasan BBK pada umumnya, maka dalam Rencana Induk Pengembangan Kawasan BBK salah satu core bisnis yang dikembangkan di Kawasan Karimun adalah Industri Perikanan. Adapun wilayah yang dikembangkan untuk mendukung kegiatan Industri Perikanan di Karimun adalah di Pulau Moro.

Untuk mengoptimalkan potensi perikanan akan dilakukan beberapa strategi yakni sebagai berikut:

IV. 106

1. Pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana pendukung

kegiatan perikanan yaitu: Pelabuhan Perikanan, Tempat Pelelangan

ikan (TPI), Cold Storage, Pabrik Es;

2. Penyediaan armada penangkap ikan;

3. Pengembangan industri hilir perikanan (pengolahan ikan);

4. Penyediaan benih dan pakan untuk perikanan budidaya; dan

5. Pembentukan kelompok usaha bersama / koperasi nelayan.

D. Kawasan Ekonomi Khusus

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dipersiapkan untuk memaksimalkan kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Selain itu dengan adanya KEK di daerah, diharapkan dapat mendorong percepatan perkembangan daerah melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru untuk keseimbangan pembangunan antar wilayah.

Usulan KEK di Kawasan Karimun adalah Pulau Asam. Usulan KEK Pulau Asam memiliki luas 365 Ha yang dapat dikembangkan menjadi 3 zona utama, yaitu zona Industri, zona Logistik dan Zona Pariwisata. Selain memiliki zona yang dikembangkan, terdapat pula zona hijau seluas 106 Ha yang terdapat di dalam Kawasan.

Gambar 4. 93 Peta Rencana Pengembangan Usulan KEK Pulau Asam

Sumber: Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun, 2020

Namun masih terdapat beberapa hambatan yang dihadapai dalam pengembangan Usulan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pulau Asam, salah satunya adalah terkait alokasi ruang Pulau Asam yang masih berstatus sebagai Kawasan Hutan dalam Rencana Tata Ruang. Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang RTRW Provinsi Kepulauan Riau, kawasan hutan di Pulau Asam yang terdiri dari HPT seluas 202,04 Ha dan HPK seluas 149,08 Ha telah dilakukan mekanisme holding sebagai kawasan industri dengan penulisan HPT/B2 dan HPK/B2.

IV. 107

Pengembangan Usulan KEK Pulau Asam akan difokuskan untuk beberapa industri yang mendukung pengembangan Industri Galangan Kapal, Industri Oil Tanking serta Industri Fabrikasi. Rencana penggunaan lahan dari masing-masing industri terdapat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4. 21 Area Pengembangan Usulan KEK Pulau Asam

Sumber: Asam Project Team, 2016, diolah Kedeputian Bidang Koordinasi Pengembangan



Rencana penguatan konektivitas dan sistem logistik di Karimun dilakukan secara bertahap. Tahap pengembangan dibagi menjadi tiga tahapan sebagaimana berikut:

• Short Term, pada tahapan ini dilakukan penentuan hub logistik dan konektivitas serta fungsi dan spesifikasinya

• Medium Term, pada tahapan ini dilakukan pengintegrasian antara simpul logistik dan konektivitas dengan core bisnis

• Long Term, tahapan ini merupakan tahap stabilitasi sistem manajemen logistik dan konektivtas di Karimun

Penguatan konektivitas dan sistem logistik dilakukan dengan mengintegrasikan transportasi darat, laut dan udara, antara lain pengembangan pelabuhan kargo dan penumpang, pengembangan transportasi laut, pengembangan jaringan jalan serta bandar udara.

A. Rencana Pengembangan Pelabuhan Utama Kargo dan Penumpang Aktivitas logistik di Karimun meliputi Transport Hub yang diarahkan pada Pelabuhan Tanjung Balai Karimun dan Tanjung Maqam serta Suply Base diarahkan di Pelabuhan Parit Rempak dan Malarko. Adapun kegiatan aktivitas bisnis logistik sebagaimana tampak pada Tabel berikut

Tabel 4. 22 Aktivitas Bisnis Logistik di Pelabuhan Wilayah Karimun


No Sub Sektor Industry 1 Kawasan Hutan 2 Areal Industri Galangan Kapal 3 Areal Industri Fabrikasi 4 Areal industry Oil Tanking 5 Areal Kawasan Industri 6 Areal mix-used development

Total Areal

Land Occupied (Ha) 106.83 30.00 52.00 61.30 93.15 22.00

365.28

IV. 108

Aktivitas bisnis transport hub di Karimun diarahkan di Pelabuhan Tanjung Balai dan Tanjung Maqam. Kedepan pengembangan Pelabuhan Tanjung Balai dan Tanjung Maqam diarahkan menjadi transport hub untuk aktivitas perdagangan dan pariwisata baik untuk domestik maupun internasional. Berikut skema pengembangan transport hub.

Gambar 4. 94 Skema Model Bisnis Transport Hub Karimun



Selain pengembangan Transport Hub, sistem logistik di Karimun diarahkan sebagai International Supply Base Logistics yang mendukung aktivitas perdagangan internasional yang didukung dengan industri dan perdagangan yang memanfaatkan sumberdaya alam nasional. Adapun Pelabuhan yang diarahkan sebagai Internasional Supply Base tersebut adalah Pelabuhan Parit Rempak dan Tanjung Maqam yang pengembangannya dilakukan pada tahap mid – long term (2025-2045), serta Pelabuhan Malarko yang merupakan pelabuhan baru yang direncanakan akan diselesaikan pembangunnya pada tahap short term (2021-2025).

Adapun model pengembangan dan aktivitas bisnis dari Pelabuhan International Supply Base Logistics tersebut adalah sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 4. 95 Supply Base Logistics Parit Rempak dan Malarko



IV. 109

Gambar 4. 96 Aliran Barang di Pelabuhan Parit Rempak dan Malarko



B. Rencana Pengembangan Transportasi Laut dan Penyeberangan

Antar Pulau

Berdasarkan fisik wilayah kawasan BBK merupakan kawasan yang berbentuk kepulauan yang terdiri atas gugusan pulau-pulau. Hal ini menyebabkan transportasi laut menjadi penopang utama dari pergerakan orang serta barang dan jasa. Adapun pelabuhan utama yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan transportasi laut dan penyeberangan antar pulau di Karimun dan sekitarnya meliputi:

1. Pelabuhan Tanjung Balai Karimun;

2. Pelabuhan Parit Rempak;

3. Pelabuhan Tebing/Tanjung Penaga; dan

4. Pelabuhan Tanjung Maqam

C. Rencana Pengembangan Jaringan Jalan

Pengembangan sistem jaringan jalan mengacu kepada Rencana Tata Ruang dengan memperhatikan keterhubungan antarkawasan dan/atau dalam kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan. Berdasarkan sifat dan pergerakan pada lalu lintas dan angkutan jalan, fungsi jalan dibedakan atas arteri, kolektor, lokal dan lingkungan yang dibangun dalam sistem hirarki.

Rencana pengembangan infrastruktur jalan di Karimun untuk mendukung pengembangan Core Business diarahkan pada kegiatan pembangunan jaringan jalan baru untuk meningkatkan akses antar wilayah provinsi, antar wilayah kabupaten/kota, dan akses antar pusat-pusat kegiatan serta akses wilayah perkotaan dan perdesaan. Adapun pengembangan sistem jaringan jalan di kawasan Karimun dan sekitarnya adalah sebagaimana dapat dilihat pada Tabel berikut.

IV. 110

Tabel 4. 23 Pengembangan Sistem Jaringan Jalan di Kawasan Karimun dan sekitarnya



D. Rencana Pengembangan Bandar Udara

Transportasi udara merupakan alternatif sarana transportasi yang dapat medukung pergerakan orang serta barang dan jasa. Saat ini transportasi udara di wilayah Karimun dilayani dengan adanya Bandara Haji Abdullah yang terletak di Kecamatan Tebing. Bandara Haji Raja Abdullah merupakan bandara pengumpan yang cakupan pelayanannya bersifat lokal. Bandara Haji Raja Abdullah memiliki panjang landas pacu 1600 meter dengan lebar 30 meter, dengan pesawat terbesar yang dapat dilayani tipe ATR72. Untuk kedepannya Bandara Haji Raja Abdullah akan ditingkatkan menjadi Bandara Domestik dengan panjang landas pacu 2.200 meter yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahap pelaksanaan middle term (2026-2030)

Selain hal tersebut turut diperlukan arahan pengembangan transportasi udara pada kawasan Karimun yaitu:

1. Peningkatan kelengkapan fasilitas umum yang menunjang operasional

bandara;

No Ruas Jalan

Jalan Kolektor Primer 1 (JKP 1)

1 Jalan Tanjung Balai – Meral

2 Jalan Meral - Parit Rempak

3 Jalan Parit Rempak – Pelabuhan Ro-Ro

4 Jalan Parit Rempak – Parit Benut

5 Jalan Parit Benut – Simpang Jeletung

6 Jalan Simpang Jeletung – Pasir Panjang

Jalan Kolektor Primer 2 (JKP 2)

1 Jalan Nusantara – Setiabudi

2 Jalan Sp. Tugu Stadion – Malarko

3 Jalan Tg. Balai – Sei Bati

4 Jalan Sp. Sei Bati – Sp. Tugu Stadion - Jeletung

5 Jalan Pesisir Pantai Karimun

6 Jalan Sei Asam – Sebele – Penarah - Lebuh

7 Jalan Sp. Perayun – Sp. Kempas – Pel. Tg. Berlian

8 Jalan Sp. Pelabuhan Tg. Berlian – Sp. Urung

9 Jalan Parit Tegak

10 Jalan Sei Buluh – Batu Limau – Alai

11 Jalan Sei. Buluh – Sp. Urung – Sp. Sawang – Sawang – Sp. Perayun – Tg.

Maqam

Jalan Kolektor Primer 3

1 Jaringan Jalan yang menghubungkan PKW Tanjung Balai Karimun – PPK

Tebing – Bandara Raja Haji Abdullah

IV. 111

2. Peningkatan pelayanan bandar udara dengan perbaikan lingkugan

sekitar agar memenuhi persyaratan keselamatan penerbangan dan

pelayanan angkutan dari dan ke bandara; dan

3. Penetapan kawasan aman bagi jalur penerbangan dengan pembatasan

ketinggian bangunan di sekitar kawasan bandara udara sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

Gambar 4. 97 Bandara Haji Raja Abdullah




A. Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman dan Kampung Tua

Rencana pengembangan kawasan permukiman minimum akan dikembangkan secara bertahap, pada tahun 2021-2025 seluas 1.152 ha, pada tahun 2026-2030 seluas 1.319 ha, pada tahun 2030-2035 seluas 1.495 ha, pada tahun 2035-2040 seluas 1.679 ha, dan pada tahun 2040-2045 seluas 1.874 ha. Sedangkan kebutuhan permukiman maksimum pada tahun 2021-2030 Kawasan Karimun dapat menambah pemukiman sebesar 9.162 Ha di area Pulau Kundur, Pulau Buru, Pulau Papan, Pulau Combol dan kepulauan Sanglar Besar. Untuk tahun 2031-2045 Kawasan Karimun menambah area pemukiman sebesar 9.853 Ha di area Pulau Sugi dan Pulau Sugi Bawah.


Rencana Pengembangan Sarana, Prasarana, dan Utilitas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 24 Kebutuhan Prasarana dan Sarana

No 1 a b c d 2 a b c d e

Jenis PSU

Sarana Peribadatan Masjid Mushala Gereja Vihara

Sarana Pendidikan TK/ RA SD/ MI SMP/ MTs SMA/ MA SMK

2025 2030 2035 2040 2045

119 1,150

6 12

136 1,313

7 13

154 1,490

7 15

172 1,675

8 17

192 1,866

9 20

233 185 65 65

65

266 212 75 75

75

303 237 82 82

82

339 266 94 94

94

378 296 103 103

103

IV. 112



Penentuan DRA dilakukan dengan melihat arahan ruang pada wilayah yang secara geofisik mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga menjadi lokasi pengisian cadangan air tanah. Rehabilitasi DRA diarahkan pada catchment area dari waduk maupun embung khususnya pada wilayah hulu Daerah Aliran Sungai (DAS). Penentuan DTA dilakukan dengan arahan ruang pada wilayah yang mampu menampung dan menyimpan air hujan untuk dapat mengalirkannya melalui aliran permukaan menuju tampungan air waduk/embung. Rehabilitasi DTA berfokus pada penataan kawasan melalui penerapan zonasi di sekitar waduk/embung.

Gambar 4. 98 Alokasi Potensi Area DTA dan DRA di Pulau Karimun



Dalam perencanaan Sumber Daya Air difokuskan pada daerah-daerah yang berpotensi dalam pengembangan dan pengelolaan sumber daya air. Sistem

3 a b c d

Sarana Kesehatan Apotek Puskesmas Puskesmas Pembantu Rumah Sakit

16 12

16

16 12

16

19 12

19

20 12

20

22 12

22

IV. 113

sumber daya air nantinya akan dimanfaatkan sebagai salah satu sumber penyediaan air bersih. Sehingga pada pembahasan ini lebih mengarah pada lokasi potensi sistem jaringan sumber daya air. Rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air terdiri atas:

1. Konservasi sumber daya air;

2. Pengelolaan kualitas air / Pendayagunaan sumber daya air;

3. Pengembangan Danau/Waduk; dan

4. Pengembangan sistem jaringan irigasi.


Kebutuhan total Air Bersih per hari adalah sebesar 154.088 liter/detik. Sehingga perlu strategi pemenuhan kebutuhan air bersih pada Kabupaten Karimun. Ada beberapa rencana yang dapat dilakukan dalam pemenuhan air bersih, diantaranya dengan pembangunan jaringan perpipaan yang terintegrasi, pembangunan instalasi pengolahan air bersih di beberapa titik, serta integrasi unit jaringan distribusi.


Hasil proyeksi sanitasi di Kabupaten Karimun terdapat peningkatan timbulan limbah pada setiap tahunnya. Peningkatan jumlah timbulan sanitasi tersebut diimbangi juga dengan pernambahan jumlah penduduk Kabupaten Karimun. Proyeksi buangan limbah hingga akhir tahun 2045 berjumlah sebesar 48,825,000 liter/hari dengan total buangan 97,650,000 liter/hari.


Pengolahan persampahan di Kabupaten Karimun diarahkan pada pengolahan sampah dengan konsep Pengelolaan Sampah Terpadu menuju

Zero Waste. Konsep ini merupakan kombinasi dari berbagai teknologi pengolahan sampah, antara lain teknologi pengkomposan, teknologi daur ulang sampah non-organik, teknologi pembakaran (incinerator), teknologi sanitari landfill yang sehat dan dapat di guna ulang (dapat dipakai secara terus terus menerus) teknologi pemanfaatan sisa pembakaran. Arahan Rencana Tempat pemrosesan sampah (TPA) dengan menggunakan metode sanitary landfill berada di TPA Sememal di Kecamatan Meral Barat. Sedangkan Tempat penampungan sampah sementara (TPS) diarahkan pada seluruh kecamatan.

H. Rencana Pengembangan Jaringan Drainase dan Pengendalian

Banjir

Jaringan drainase yang terdapat di wilayah perencanaan berupa saluran kolektor, conveyor dan saluran maindraine (sungai). Rencana kegiatan perawatan saluran drainase pada Kabupaten Karimun adalah optimalisasi jaringan sungai. Limpasan air buangan rumah tangga hingga tahun 2045 yaitu sebesar 48.825.000 liter/hari, limpasan air buangan sosial sebesar 41.850.000 lt/hari dan limpasan air buangan komersial sebesar 41.850.000

lt/hari.

IV. 114

Pengendalian bahaya yang diakibatkan oleh air dilakukan melalui pengembangan sistem pengendalian banjir, terdiri atas:

1. normalisasi aliran sungai-sungai utama, beserta anak-anak sungainya

yang sekaligus berfungsi sebagai drainase primer;

2. pengembangan kolam retensi untuk menampung dan menghambat

kecepatan aliran air hujan.

3. membatasi kegiatan fisik dan/atau non fisik pada hulu dan hilir

wilayah sungai;

4. pemulihan fungsi lingkungan hidup dan sistem prasarana sumberdaya

air.

5. pengembangan sistem pengamanan pantai berupa pengurangan laju

sedimen sejajar pantai.

Jalur evakuasi bencana, meliputi Ruas Jalan Teluk Air – Jalan Lubuk Semut, Ruas Jalan Sungai Ayam – Jalan Kantor Camat Tebing, Ruas Jalan Tebing – Jalan Pamak, Ruas Jalan Sei. Bati – Jalan Jelutung, Ruas Jalan Sememal – Jalan Jelutung - Jalan Kantor Camat Meral Barat, Ruas Jalan Sungai Raya – Jalan Parit Rampak, Ruas Jalan Pongkar – Jalan Kantor Desa, Ruas Jalan Pulau Parit, Ruas Jalan Desa Tulang, Ruas Jalan Pulau Buru, Ruas Jalan Tanjung Batu Kecil, Ruas Jalan Sungai Asam – Penarah – Lebuh, Ruas Jalan Perayun – Jalan Sawang, Ruas Jalan Urung – Jalan Kantor Camat, Ruas Jalan Sungai Ungar – Jalan Tanjung Batu, Ruas Jalan Desa Durai, Ruas Jalan Pulau Sanglar, Ruas Jalan Pelabuhan Moro, Ruas Jalan Keban – Jalan Desa Sugie, dan Ruas Jalan Pulau Combol. Selain jarur evaluasi, akan dikembangkan juga ruang evakuasi bencana, meliputi sarana prasarana umum berupa lapangan olahraga, gedung serbaguna, gedung perkantoran, dan rumah ibadah yang berada di seluruh kecamatan.


Berikut adalah kebutuhan daya listrik Kawasan BBK pada tahun 2045.

Tabel 4. 25 Kebutuhan Daya Listrik Tahun 2045



Jenis

No Penggunaan

Lahan

Daya dan

Listrik

Daya Listrik

Konsumsi Listrik Daya

Listrik Konsumsi

Listrik

Besar Energi Tahun 2045 (KWH/900m2)

Minimal Rata-rata Maksimal

89,912,812 1,159,503,606 7,307,199,974

Zona

11,083,926 256,519,451 2,912,877,280

130,996,547 8,039,003,650 44,808,174,125

Zona

TOTAL

7,127,251 650,047,741

239,120,537 10,105,074,449

6,348,099,332

61.376.350.712

IV. 115


Berikut rencana pengembangan sistem telekomunikasi Kawasan BBK.

Tabel 4. 26 Kebutuhan Stasiun Telepon Otomatis dan Agen Pelayanan Gangguan Telepon



Tabel 4. 27 Kebutuhan Jaringan Telekomunikasi untuk Kawasan Industri

Tahun

2021 – 2030

2031 – 2045

Proyeksi Kebutuhan

Ruang Industri (Ha)

4.365,41

3.783,17

Kapasitas (40 SST/Ha)

174.616,61

151.327,07



K. Konservasi Hutan, Mangrove, Pesisir, Perairan, dan Laut

Konservasi dilakukan dengan Konsep Quadruple Helix Collaboration. Konsep quadruple helix memberikan kontribusi terhadap proses inovasi di industri, universitas, pemerintah, dan, masyarakat sipil, dan bahwa empat sektor akan berinteraksi dengan satu sama lain untuk mempercepat transfer inovasi. Kebijakan-kebijakan dan praktik-praktik pemerintah, universitas, dan pelaku industri berinteraksi satu sama lain secara cerdik, secara efektif, dan efisien merupakan hal terpenting dalam konsep quadruple helix collaboration.

Gambar 4. 99 Konsep Quadruple Helix Collaboration

Sumber: Latif, Burhan, 2018, diolah Kedeputian Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah

dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2021

Tahun Jumlah Penduduk Non Migrasi (jiwa) Jumlah Penduduk Migrasi (jiwa)

Total (jiwa)

SNI 03-1733-2004 (per/jiwa) Jumlah Proyeksi Kebutuhan

2021

234.417

2025 2030 2035 2040 2045

278.985 319.425 362.102 406.692 453.915

5.860

240.277

120.000

6.975

285.960

120.000

7.986

327.411

120.000

9.052

371.154

120.000

10.167

416.859

120.000

11.348

465.263

120.000

IV. 116

L. Konservasi Perairan dan Laut

Potensi pengembangan kawasan perairan dan laut Karimun tentu berperan dalam menjaga biodiversitas ditengah tekanan eksploitasi wilayah perairan dan laut yang tengah mencapai angka kritis. Dalam hal ini tentunya diperlukan kajian khusus lingkungan hidup strategis untuk menjaga ekosistem perairan dan laut. Diperlukan peran aktif dari pihak terkait seperti Badan Pengusaha, Dinas Kelautan dan Perikanan serta Pemerintah Daerah dalam menjaga Kawasan Perairan.

Berdasarkan Syamsul Bahri Lubis, et al (2014), terdapat tiga aspek yang dapat dikembangkan melalui strategi dan program kegiatan di dalam kawasan konservasi perairan antara lain terlampir pada Tabel dibawah ini.

Tabel 4. 28 Strategi dan Program Kegiatan dalam Kawasan Konservasi Perairan

Aspek Strategi dan Program Kegiatan

Tata Kelola • Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM);

• Penatakelolaan Kelembagaan

• Peningkatan Kapasitas Infrastruktur

• Penyusunan Peraturan Pengelolaan Kawasan;

• Pengembangan Organisasi/Kelembagaan Masyarakat;

• Pengembangan Kemitraan;

• Pembentukan Jejaring Kawasan Konservasi;

• Pengembangan Sistem Pendanaan Berkelanjutan; dan

• Monitoring dan Evaluasi.

Sumberdaya • Perlindungan Habitat dan Populasi Ikan;

• Rehabilitasi Habitat dan Populasi Ikan;

• Penelitian dan Pengembangan;

• Pemanfaatan Sumber Daya Ikan;

• Pariwisata Alam dan Jasa Lingkungan;

• Pengawasan dan Pengendalian; dan

• Monitoring dan Evaluasi.

Sosial – Ekonomi – Budaya

• Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat;

• Pemberdayaan Masyarakat;

• Pelestarian Adat dan Budaya; dan

• Monitoring dan Evaluasi. Sumber: Kedeputian Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang


IV. 117

Gambar 4. 100 Rencana Konservasi Mangrove di Kabupaten Karimun


IV.3.5 Rencana Penataan Kawasan dan Tata Bangunan

Kabupaten Karimun yang belum terlalu terlihat pola pengembangan kawasannya perlu mempunyai arahan pengembangan. Untuk itu, tipologi urban desain dan konsep kawasan heritage ini memvisualisasikan prinsip prinsip universal dengan mempertimbangkan fungsi, karakter dan isu kawasan. Selain itu, prinsip penataan ruang publik seperti koridor ruang jalan juga divisualisasikan.

A. Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman dan Kampung Tua

Rencana pengembangan Kawasan Permukiman di Karimun diarahkan untuk memperbaiki fasilitas umum, seperti jalur sirkulasi, ruang komunitas, IPAL Komunal dan landmark.

B. Kawasan Central Business District (CBD)

Dengan tujuan pembangunan Kawasan Karimun yang diarahkan sebagai pusat industri maritime (galangan kapal), industri oil-tanking, oil-refinery, industri agritech, pengolahan hasil laut dan pariwisata, perlu didukung oleh adanya CBD yang tipologinya sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan wilayahnya. Beberapa prinsip desain yang diarahkan adalah :

1. Menjadi pusat kegiatan yang mencerminkan citra pembangunan modern yang mendukung arah pengembangan pusat industri maritim;

2. Mempunyai fungsi kawasan campuran sebagai penerjemahan dari prinsip compact city, yang merupakan strategi pembangunan berkelanjutan; dan

IV. 118

3. Mempunyai garis langit dan bentuk bangunan yang sesuai konsep kawasan.

C. Kawasan Heritage Kota Tanjung Balai

Kawasan heritage yang ada di Karimun salah satunya adalah Kota Tanjung Balai. Untuk pengembangan Kawasan heritage, yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pengembangannya diantaranya adalah a) Tata Karakter Bangunan/Lingkungan, b) Tata Penanda Identitas Bangunan dan c) Garis Langit (skyline) yang sesuai konsep kawasan.

D. Penataan Pelabuhan Penyeberangan

Penataan pelabuhan diarahkan untuk terintegrasi dengan jalan dan jaringan konektivitas utama di Karimun. Koneksi dengan jalur bus, jalur MRT dan LRT (jika ada) serta transportasi publik lainnya. Parkir komunal juga disediakan pada pelabuhan.

Gambar 4. 101 Ilustrasi Arahan Penataan Pelabuhan Penyebrangan


E. Pengembangan Kawasan Pertanian dan Agroindustri di Pulau

Kundur

Penataan Kawasan pertanian dan agroindustri di Pulau Kundur dapat mengadopsi pengelompokan jenis tanaman sesuai dengan jenis tanaman dan warnanya (sistem grid). Pengelompokkan tanaman dapat diatur sebagai miniature untuk penataan Kawasan pertanian yang lebih luas. Selain itu kawasan pertanian perlu untuk terkonseksi dengan sistem jaringan transportasi umum agar pengguna kawasan pertanian.

F. Pembangunan Kawasan Pariwisata dan Perikanan Pulau Moro

Untuk Kawasan Pariwisata dan Perikanan Pulau Moro, rencana tata letak

dan arah orientasi bangunan diarahkan untuk a) terintegrasi dengan kondisi

geografi, lingkungan, visual dan fungsi bangunan yang ada (penataan

kawasan yang berorientasi terhadap pantai); b) menghindari dominasi massa bangunan terhadap lingkungan dengan memperhatikan skala dan proporsi manusia ;dan c) mengembangkan orientasi bangunan yang perpedoman pada konsep bangunan tradisional di Kabupaten Karimun dan Pulau Moro khususnya.

G. Penataan Ruang Jalan

Ruang jalan di Karimun yang masih lebar diarahkan untuk ditata agar mempunyai green buffer yang lebih lebar daripada jalur pejalan kakinya dan ditanami tanaman dengan banyak varietas. Sehingga karakter agrikultur di kawasan Karimun dapat direpresentasikan melalui ruang jalan.

IV. 119

Gambar 4. 102 Ilustrasi Arahan Penataan Ruang Jalan dengan Green Buffer yang Lebih Lebar dari Jalur Pejalan Kaki



Green Buffer bisa ditanami jenis tanaman produktif maupun tanaman hias. Meskipun kawasan tersebut belum padat penduduk, akan tetapi green buffer tersebut diarahkan untuk menjadi cadangan area hijau ketika kawasan Karimun berkembang


Total penduduk usia kerja Kabupaten Karimun pada tahun 2019 sebesar 165.892 orang dengan jumlah Angkatan kerja sebesar 96.539 orang dan bukan Angkatan kerja sebesar 69.533 dengan tingkat partisipasi Angkatan kerja sebesar 58,09 persen.

Tingkat pengangguran di Kabupaten Karimun pada tahun 2019 sebesar 5,46 persen. Berdasarkan sektor penyerapan tenaga kerja, maka sektor yang paling besar menyerap tenaga kerja adalah sektor jasa (55,78 persen), yang disusul oleh sektor manufaktur (24,55 persen) dan sektor pertanian (19,67 persen)

Sebagaimana telah dijelaskan dimuka bahwa pengembangan Kawasan Karimun dan sekitarnya diarahkan sebagian besar pada sektor industri di bidang oil tanking, industri kemaritiman, dan agroindustry. Maka untuk memaksimalkan penyerapan sumberdaya manusia yang ada di Kawasan Karimun dan sekitarnya diperlukan strategi peningkatan kualitas SDM. Adapun model penguatan SDM yang dapat dilakukan sebagaimana berikut.

1. Pelatihan; pengadaan sertifikasi dengan institusi/lembaga pelatihan sebagai fasilitator

2. Pendidikan; standar kebutuhan industri sesuai dengan syarat dan ketentuan pekerja di suatu sektor industri

3. Pembinaan; institusi pendidikan industri sebagai fasilitator dalam pengembangan produk industri

4. Perubahan sistem; menyesuaikan sistem dan prosedur organisasi sebagai antisipasi ancaman dan peluang faktor eksternal.


Kabupaten Karimun mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, serta ekonomi. Kawasan perbatasan negara di laut Kabupaten Karimun terdiri atas Kec. Meral Barat, Kec. Tebing, Kec. Meral, Kec. Karimun, Kec. Buru, Kec.

IV. 120

Belat, dan Kec. Moro. Sesuai dengan sistem pusat permukiman Kawasan Perbatasan Negara, fungsi yang ada di Kabupaten Karimun adalah Tanjung Balai sebagai pusat pelayanan pintu gerbang.

Beberapa strategi dalam pengembangan wilayah pertahanan dan keamanan di Kawasan Karimun dan sekitarnya adalah sebagai berikut.

1. Mengharmonisasikan Rencana Tata Ruang (RTR) dengan Rencana Wilayah Pertahanan (RWP).

2. Penegasan dan penetapan batas Wilayah Negara dengan menegaskan titik dasar di Pulau-Pulau Kecil Terluar di Kabupaten Karimun yakni di Pulau Tokonghiu Kecil dan Pulau Karimunanak.

3. Pengembangan pelabuhan untuk kegiatan pertahanan dan keamanan yaitu Lanal Tanjung Balia Karimun di Kecamatan Karimun, Posal Takong Hiyu dan Posal Leho di Kecamatan Tebing, Posmat Buru di Kecamatan Buru, Posal Moro dan Posal Pulau Sugi di Kecamatan Moro.

4. Meningkatkan hubungan kerjasama antara pihak Pemerintah dengan daerah serta stakeholder yang terkait wilayah pertahanan dan keamanan.

5. pengembangan Research and Development atau penyiapan rencana wilayah pertahanan dan keamanan yang lebih sistemik dan terbarukan untuk menjaga kedaulatan negara, seperti pengembangan pada sistem Command-Control-Communication-Computer-Intelligence-Surveillance and Reconnaissance), dan pengembangan teknologi lainnya sebagai pendukung sistem pertahanan dan keamanan Republik Indonesia.

V. 1

V. PROGRAM/PROYEK PRIORITAS DAN TATA KELOLA KELEMBAGAAN KAWASAN BBK

V.1 Proyek/Proyek Prioritas

Berdasarkan usulan dari Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Batam, BP Bintan, dan BP Karimun serta hasil diskusi dengan berbagai pemangku kepentingan, terdapat 155 Program/Proyek Prioritas di Kawasan BBK yang terdiri atas 66 Program/Proyek di Kawasan Batam, 33 Program/Proyek di Kawasan Bintan, 25 Program/Proyek di Karimun, 20 Program/Proyek di Tanjungpinang, dan 11 Program/Proyek Prioritas dengan cakupan antar Kawasan BBK. Dalam pelaksanaan, Program/Proyek tersebut dibagi menjadi tiga tahapan yaitu tahap pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, sehingga diperlukan adanya prioritisasi terhadap Program/Proyek tersebut.

Program/Proyek Prioritas yang akan dikembangkan di Kawasan BBK tersebut telah diintegrasikan kesesuaiannya dengan rencana tata ruang wilayah maupun rencana tata ruang laut. Namun, apabila terdapat lokasi Program/Proyek tersebut masih berada dalam Kawasan Hutan, maka terlebih dahulu harus dilakukan proses perubahan fungsi dan pelepasan Kawasan Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan di bidang kehutanan. Begitu pula terhadap Program/Proyek yang akan memanfaatkan ruang di wilayah perairan/laut dan/atau kebutuhan reklamasi, maka harus dilakukan proses perizinan kegiatan pemanfaatan ruang di laut dan reklamasi sesuai ketentuan peraturan perundagan di bidang kelautan dan reklamasi. Secara spasial dapat dilihat pada Gambar 5.1, Rencana Pengembangan Kawasan BBK.

Gambar 5. 1 Rencana Pengembangan Kawasan BBK


V. 2

Secara spasial lokasi Program/Proyek Prioritas di Kawasan BBK dapat dilihat pada Gambar 5.2.

Gambar 5. 2 Lokasi Program/Proyek Kawasan BBK


Tahapan prioritisasi terhadap Program/Proyek Prioritas di Kawasan BBK dilakukan dengan menggunakan metode skoring, yaitu dengan memberikan bobot dan nilai terhadap kriteria yang telah disepakati oleh Tim Pakar. Adapun kriteria penilaian terhadap Program/Proyek Prioritas yang dimaksud ialah sebagai berikut:

Gambar 5. 3 Prioritisasi Program/Proyek dalam Rencana Induk Pengembangan

KPBPB BBK


V. 3

Berdasarkan tahapan prioritisasi tersebut, diperoleh empat kelompok

kategori yaitu: P1, P2, P3, dan P4. Definisi P1 adalah proyek strategis dengan prioritas tinggi dan memiliki cakupan kepentingan pada tingkat Nasional dan Regional, P2 adalah proyek prioritas moderat dan memiliki cakupan kepentingan pada tingkat Provinsi, P3 adalah proyek prioritas

tersier dengan cakupan kepentingan tingkat Kabupaten/Kota, dan P4 adalah proyek prioritas rendah, dengan rincian sebagai berikut:

Gambar 5. 4 Kriteria Prioritisasi Program/Proyek dalam Rencana Induk

Pengembangan KPBPB BBK


Adapun pengelompokan prioritisasi Program/Proyek di Kawasan BBK untuk masing-masing wilayah Batam, Bintan, Karimun dan Tanjungpinang sebagaimana dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 5. 1 Program/Proyek Prioritas di Kawasan Batam

No Program/Proyek

Pengembangan Kawasan Pulau Rempang Pengembangan Kawasan Industri Pulau Ladi Pengembangan Kawasan Industri Pulau Setokok Usulan KEK Industri Pulau Kepala Jeri

Pengembangan Kawasan Industri Tanjung Piayu Pengembangan Kawasan Industri Pengolahan Limbah B3 Pulau Nipah, Bulang

Pengembangan Kawasan Maritim City Pulau Galang

Jenis Kegiatan

Kawasan

Sektor Sub Sektor Prioritas

Kawasan Industri Industri P2

P3

Staging

Short Term Short Term Short Term Short Term Short Term

Short Term

Penanggung Jawab

1 Industri Industri P1 BP, SWASTA

2 SWASTA

3 Kawasan Industri Industri P3 BP, SWASTA

4 Kawasan Industri Industri SWASTA

5 Kawasan Industri Industri P1 SWASTA

6 Kawasan Industri Industri P1 SWASTA

7 Kawasan Industri Industri P1 Short Term

BP, SWASTA

8 KEK Nongsa Kawasan Industri KEK P1 Short Term

SWASTA

V. 4

16

No Program/Proyek

9 KEK Batam Aero Technic

10 Usulan KEK Aerocity Hang

Nadim

Usulan KEK Industri di

11 Tanjung Sauh dan Ngenang

Pengembangan Kawasan 12 Pariwisata Tanjung Pinggir

Sekupang

Pengembangan Pariwisata Maritim Pulau Galang Baru

Pengembangan Pariwisata Theme Park Galang Baru

Revitalisasi Situs 15 Bersejarah Ex- Camp

Vietnam di Pulau Galang Usulan KEK Kesehatan Sekupang

Usulan KEK Pariwisata Pulau Pengelap Usulan KEK Pariwisata

18 Pulau Ranoh

Usulan KEK Pariwisata Pulau Abang Besar Pengembangan Kawasan

20 CBD Teluk Tering Batam Center Pengembangan CBD Pantai Barat - Batam Pembangunan Pasar Induk

22 Jodoh

Pengembangan Bandara Internasional Hang Nadim Pengembangan Pelabuhan

24 Logistik Internasional Batu Ampar

Pengembangan Pelabuhan 25 Penumpang Internasional

Sekupang

Pengembangan Pelabuhan 26 Logistik Internasional dan

Labuh Jangkar Kabil Pengembangan Pelabuhan

27 Transshipment Internasional Tanjung Sauh Pembangunan Pelabuhan

28 Penumpang Internasional Bengkong Pengembangan Pelabuhan

29 Ferry Internasional Batam Center Pembangunan Tunnel Laut

30 Berbasis Rel dari Batam- Singapore Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Bandara Hang Nadim - Muka Kuning - Batu Ampar

Pembangunan LRT dan/atau MRT Batam Pembangunan Jalan Outer

33 Ring Road Tanjung Pinggir- Jodoh Pembangunan Jembatan Layang di Baloi

Pembangunan Jembatan Fly Over di Kabil

Jenis Kegiatan

Kawasan

Kawasan

Kawasan

Kawasan

Kawasan

Kawasan

Kawasan

Kawasan

Kawasan

Kawasan

Kawasan

Kawasan

Kawasan

Kawasan

Infrastruktur

Infrastruktur

Infrastruktur

Infrastruktur

Infrastruktur

Infrastruktur

Infrastruktur

Infrastruktur

Infrastruktur

Infrastruktur

Infrastruktur

Infrastruktur

Infrastruktur

Sektor

Industri

Industri

Industri

Pariwisata

Pariwisata

Pariwisata

Pariwisata

Pariwisata

Pariwisata

Pariwisata

Pariwisata

Perdagangan dan jasa



Transportasi dan Logistik













Sub Sektor

KEK

KEK

KEK

Destinasi Alam

Destinasi Buatan

Destinasi Buatan

Destinasi Budaya

KEK

KEK

KEK

KEK

CBD

CBD

Perdaganga n

Bandara

Pelabuhan

Pelabuhan

Pelabuhan

Pelabuhan

Pelabuhan

Pelabuhan

Jalan/Rel/ Jembatan

Jalan/Rel/ Jembatan

Jalan/Rel/ Jembatan

Jalan/Rel/ Jembatan

Jalan/Rel/ Jembatan

Jalan/Rel/ Jembatan

Prioritas

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P3

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P3

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P4

P1

P1

P2

P2

P3

P2

Staging

Short Term

Short Term

Medium Term

Short Term

Medium

Term

Medium Term

Short Term

Short Term

Medium Term

Medium Term Short Term

Short Term

Short Term Short Term Short Term

Short Term

Medium

Term

Medium

Term

Long Term

Medium

Term

Medium

Term

Long Term

Short Term

Medium

Term

Short Term

Medium Term

Short Term

Penanggung Jawab

SWASTA, Sekdenas

KEK

BP, SWASTA, Sekdenas KEK


SWASTA

BP

BP, SWASTA

BP


SWASTA, Sekdenas KEK



BP, SWASTA

SWASTA

Pemko

BP

BP

BP

BP, SWASTA

BP

BP, SWASTA

BP

Kementerian Perhubungan

Kementerian PUPR

BP

BP

BP

Kementerian PUPR

13

14

17

19

21

23

31

32

34

35

V. 5

39

40

41

No Program/Proyek

Pembangunan Jembatan Fly Over Sei Ladi Pembangunan Ring Road Batam Centre - Nongsa Pengembangan Kapasitas

38 Ruas Jalan Hang Jebat dan Hang Lekiu (Nongsa) Pembangunan Jaringan Pipa Gas Natuna - Batam Pembangunan Suplai Energi Terbarukan Batam Pembangunan Suplai Energi PLTGU Batam

42 Pengembangan Depo Minyak Kabil

Pembangunan Perumahan/Rusun untuk Pekerja dan Penyelesaian Rumah Liar Pembangunan Fasilitas

44 Penyediaan Air Baku Sei Busung, Bintan - Batam Pembangunan Bendungan

45 Estuari Galang - Galang Baru

Pembangunan Fasilitas 46 Penyediaan Air Baku Lingga

- Batam

Pembangunan Closing Dam Piayu

Pembangunan Water Treatment Plant (WTP) Bendungan Estuari Sei Tembesi Pembangunan Water Treatment Plant (WTP) Bendungan Estuari Sei Monggak Rempang Pembangunan Water Treatment Plant (WTP) Bendungan Estuari Sei Gong Galang Pembangunan Pengelolaan Limbah Terpadu Batam Pengolahan Waste to Energy, Kabil

53 Pembangunan Utility Box

Pengembangan Sewerage System Pulau Batam Pembangunan Drainase Utama Batam

Pengembangan Pangkalan 56 TNI Angkatan Laut (Lanal)

Kota Batam

Pengembangan Pos 57 Angkatan Laut (Posal) Pulau

Nipa

Pengembangan Pos Angkatan Laut (Posal) Tolop

Pengembangan Pos

59 Angkatan Laut (Posal) Sambu

Pengembangan Pos

60 Angkatan Laut (Posal) Sengkuang (Radar IMSS)

Jenis Kegiatan

Infrastruktur

Infrastruktur

Infrastruktur

Infrastruktur

Infrastruktur

Infrastruktur

Infrastruktur

Infrastruktur

Infrastruktur

Infrastruktur

Infrastruktur

Infrastruktur

Infrastruktur

Infrastruktur

Infrastruktur

Infrastruktur

Infrastruktur

Infrastruktur

Infrastruktur

Infrastruktur

Infrastruktur

Infrastruktur

Infrastruktur

Infrastruktur

Infrastruktur

Sektor

Transportasi dan Logistik Transportasi dan Logistik


Infrastruktur pendukung

















Pertahanan dan

Keamanan

Pertahanan

dan Keamanan

Pertahanan

dan Keamanan

Pertahanan

dan Keamanan

Pertahanan

dan Keamanan

Sub Sektor

Jalan/Rel/ Jembatan Jalan/Rel/ Jembatan

Jalan/Rel/ Jembatan

Energi

Energi

Energi

Energi

Permukima n

Sumber Daya Air

Sumber Daya Air

Sumber Daya Air

Sumber Daya Air

Utilitas

Utilitas

Utilitas

Utilitas

Utilitas

Utilitas

Utilitas

Utilitas

Pangkalan TNI AL

Pos AL

Pos AL

Pos AL

Pos AL

Prioritas

P3

P1

P1

P1

P3

P2

P1

P2

P1

P2

P3

P2

P2

P2

P2

P2

P2

P1

P3

P3

P2

P3

P3

P3

P3

Staging

Short Term Short Term

Short Term

Medium Term Short Term Short Term Short Term

Short Term

Short Term

Medium

Term

Long Term

Long Term

Short Term

Short Term

Short Term

Short Term Short Term Short Term Short Term Short Term

Short Term

Short Term

Short Term

Short Term

Short Term

Penanggung Jawab

BP

BP

BP, SWASTA

BUMN

BP

BP, SWASTA

BP

BP, Pemko

Kementerian PUPR, Pemprov, BP

BP

Kementerian PUPR,

BP

Kementerian PUPR, BP

BP

BP

BP

BP

BP, Pemko

BP

BP

Kementerian PUPR, BP

Kementerian Pertahanan, TNI,

Pemprov, dan/atau Pemko









36

37

43

47

48

49

50

51

52

54

55

58

V. 6

Sumber: Berbagai sumber diolah Kedeputian Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2021

Tabel 5. 2 Program/Proyek Prioritas di Kawasan Bintan dan Tanjungpinang

No Program/Proyek Jenis

Kegiatan Sektor Sub Sektor

Priorit as

Staging Penanggung Jawab

Kawasan Bintan

Pengembangan Kawasan 1 Industri Lobam dan

Pelabuhan Sri Udana (BIIE) Pengembangan Industri di


Short Term

Short

SWASTA,

Kementerian Perindustrian, BP

SWASTA,

2 Kawasan Maritim Bintan Timur Pengembangan Kawasan

3 Bentan Eja Industrial Park

4 KEK Galang Batang

Pengembangan Kawasan

5 Pariwisata Ekowisata Mangrove

Pengembangan Kawasan Pariwisata Pesisir Trikora


7 Ekowisata Gunung Bintan

Pengembangan Kawasan Pariwisata Lagoi


9 Pariwisata Pulau Mangkil dan Sekitarnya

Pengembangan Kawasan Indonesia Street City

Pengembangan Kawasan Penaga Bay

Kawasan

Kawasan

Kawasan

Kawasan

Kawasan

Kawasan

Kawasan

Kawasan

Kawasan

Kawasan

Industri

Industri

Industri

Pariwisata

Pariwisata

Pariwisata

Pariwisata

Pariwisata

Pariwisata

Pariwisata

Industri

Industri

KEK

Destinasi Alam

Destinasi Alam

Destinasi Alam

Destinasi Buatan

Destinasi Buatan

Destinasi Buatan

Destinasi Buatan

P1 Term

Medium P2

Term

P1 Short Term

Short Term

Short Term

Short Term

Short Term

Short Term

Medium

Term

Medium

Term

Kementerian Perindustrian, BP

SWASTA

SWASTA, Kementerian

Perindustrian, Sekdenas KEK Kementerian

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,

BP, Pemkab, SWASTA

Kementerian Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif, BP, Pemkab,

SWASTA


Ekonomi Kreatif, Pemprov, Pemkab,

SWASTA SWASTA,


Ekonomi Kreatif, BP SWASTA,

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

SWASTA

SWASTA,


Ekonomi Kreatif, BP


Kegiatan Sektor Sub Sektor Prioritas Staging Penanggung Jawab

61 Pengembangan Pos Angkatan Laut (Posal) Telaga Punggur

Infrastruktur Pertahanan

dan Keamanan

Pos AL P3 Short Term

ertahanan, TN P au

Kementerian P I, emprov, dan/at

Pemko

62 Pusat Pelatihan Vokasi Industri dan Logistik Kabil

Program SDM dan

IPTEK

Pendidikan dan

Pelatihan P1

Short Term

SWASTA

63 Pengembangan Balai Diklat Industri di Batam

Program SDM dan

IPTEK

Pendidikan dan

P an P1

elatih

Short Term

Kementerian Perindustrian,

Kementerian Ket BP, enagakerjaan,

64 Pengembangan Politeknik Negeri Batam

Program SDM dan

IPTEK

Pendidikan dan

Pelatihan P1

Short Term

SWASTA

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

SWASTA

65 Pengembangan Universitas Internasional Batam

Program SDM dan

IPTEK

Pendidikan dan

Pelatihan P1

Medium Term

Kementerian P endidikan dan

66 Industri Petrokimia Rempang

Kawasan Industri Industri P1 Short Term

Kebudayaan, SWASTA

SWASTA

6

8

10

11

P1

P1

P2

P1

P2

P2

P3

V. 7

14

No Program/Proyek

Pembangunan Kawasan 12 CBD Bandar Seri Bentan di

Bintan

Pembangunan Pusat 13 Pemerintahan Bintan di

Bandar Seri Bentan Pembangunan New Bintan International Air Port dan Industri MRO Bintan Aerospace (BIIE) Pengembangan Pelabuhan

15 Penumpang Domestik- Internasional Tanjung Uban Pengembangan Pelabuhan

16 Ferry Internasional Tanjung Berakit Pengembangan Pelabuhan

17 Logistik Domestik Sei Kolak Kijang

Pengembangan Pelabuhan 18 Logistik Domestik Teluk

Sasah

Pembangunan Akses Jalan 19 Bandara New Bintan

Internasional Airport Pembangunan Akses Jalan

20 Pelabuhan Logistik Domestik Teluk Sasah Rute Transportasi Laut

21 Bintan-Johor (via Bandar Bentan Telani)

Pembangunan Suplai 22 Energi Terbarukan di

Bintan

Pembangunan Dam Estuari Sei Busung

Pembangunan Closing Dam 24

Teluk Bintan

Pengembangan Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan (Fasarkan) Kapal Perang Mentigi

Pengembangan Pos Angkatan Laut (Posal) Lagoi

Pengembangan Pos

27 Angkatan Laut (Posal) Berakit

Pengembangan Pos

28 Pengamatan (Posmat) Mapor

29 Pengembangan Pos

Pengamatan (Posmat) Kawal

Pembangunan Pusat Big 30 Data Colocation Server

di Bintan

Pembangunan Balai Diklat Pariwisata di Bintan

Pengembangan Politeknik Bintan Cakrawala

Jenis Kegiatan

Kawasan

Kawasan

Infrastruktur

Infrastruktur

Infrastruktur

Infrastruktur

Infrastruktur

Infrastruktur

Infrastruktur

Program

Infrastruktur

Infrastruktur

Infrastruktur

Infrastruktur

Infrastruktur

Infrastruktur

Infrastruktur

Infrastruktur

Infrastruktur

Program

Program

Sektor

Perdagangan

dan Jasa

Pemerintahan












Pertahanan

dan Keamanan

Pertahanan

dan Keamanan

Pertahanan

dan Keamanan

Pertahanan

dan Keamanan

Pertahanan

dan Keamanan

SDM dan

IPTEK

SDM dan

IPTEK

SDM dan IPTEK

Sub Sektor

CBD

Pemerintahan

Bandara

Pelabuhan

Pelabuhan

Pelabuhan

Pelabuhan

Jalan/Rel/Je

mbatan

Jalan/Rel/ Jembatan

Konektivitas

Energi

Sumber Daya

Air

Sumber Daya Air

Fasilitas Pemeliharaan

dan Perbaikan

Pos AL

Pos AL

Pos

Pengamatan

Pos Pengamatan

Teknologi

Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan Pelatihan

Priorit as

P2

P2

P1

P1

P4

P1

P2

P1

P1

P2

P2

P1

P2

P3

P3

P3

P3

P3

P1

P1

P1

Staging

Long Term

Short Term

Short Term

Short Term

Short Term

Short Term

Short Term

Short Term

Short Term

Medium

Term

Medium

Term

Short Term

Short Term

Short Term

Short Term

Short Term

Short Term

Short Term

Short Term

Short Term

Short Term

Penanggung Jawab

Kementerian PUPR, Pemkab, SWASTA

Kementerian PUPR,

Pemkab

SWASTA

Kementerian Perhubungan

Kementerian Perhubungan,

Pemprov BUMN,

Kementerian Perhubungan Kementerian

Perhubungan, Pemprov, Pemkab

Kementerian PUPR, Pemprov, Pemkab

Kementerian PUPR, Pemprov, Pemkab

SWASTA, Kementerian Perhubungan

BUMN, Kementerian

ESDM, Pemprov, Pemkab

Kementerian PUPR, Pemprov

Kementerian PUPR, Pemprov, BP,

SWASTA Kementerian

Pertahanan, TNI, Pemprov, dan/atau

Pemko Kementerian


Pemko Kementerian


Pemko Kementerian


Pemko Kementerian


Pemko

SWASTA

Kementerian


Kementerian Ketenagakerjaan,

SWASTA SWASTA,

Kementerian

23

25

26

31

32

V. 8

Term

No Program/Proyek

Pembangunan Fasilitas

33 Pembudidayaan Crustacea Skala Besar

Jenis Kegiatan

Kawasan

Sektor

Industri

Sub Sektor

Industri

Priorit as

P1

Staging

Short Term

Penanggung Jawab

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

SWASTA

Kawasan Tanjungpinang

Pengembangan Industri di Kawasan FTZ Dompak

Pengembangan Eco-

Kawasan Industri Industri P1 Short

Long

SWASTA, Kementerian

Perindustrian, Kementerian PUPR,

BP

SWASTA,

35 Industrial Park Air Raja di Tanjungpinang

Pengembangan Kawasan Wisata Bukit Manuk

Revitalisasi Kawasan

37 Kampung Bugis di Tanjungpinang

Revitalisasi Kawasan Kota Lama di Tanjungpinang

Revitalisasi Kawasan Pulau 39

Penyengat di Tanjungpinang

Revitalisasi Kawasan

40 Tionghoa Senggarang di Tanjungpinang


41 Vihara dan Klenteng di Tanjungpinang

Penetapan Pulau Penyengat 42

Sebagai UNESCO World Heritage Sites

Pengembangan CBD dan

43 Industri di Kawasan FTZ Senggarang

Pembangunan Pusat Zona Integrasi (Kantor BP BBK) Pengembangan Pelabuhan Penumpang Domestik- Internasional Sri Bintan Pura

Pengembangan Pelabuhan 46 Logistik Domestik Sri

Payung Batu Anam

Kawasan

Kawasan

Kawasan

Kawasan

Kawasan

Kawasan

Kawasan

Program

Kawasan

Kawasan

Infrastruktur

Infrastruktur

Industri

Pariwisata

Pariwisata

Pariwisata

Pariwisata

Pariwisata

Pariwisata

Pariwisata

Perdagangan

dan jasa

Pemerintahan



Industri P3

Destinasi Alam

Destinasi Budaya

Destinasi Budaya

Destinasi

Budaya P1

Destinasi Budaya

Destinasi Budaya

Budaya P1

CBD P1

Pemerintahan P1

Pelabuhan P1

Pelabuhan P3

Term

Medium

Term

Short Term

Short Term

Short Term

Medium

Term

Short Term

Short Term

Medium Term

Medium

Term

Short Term

Short Term


Pemko SWASTA,


Ekonomi Kreatif, Pemko


Ekonomi Kreatif, Kementerian PUPR,

Pemko Kementerian


Kementerian PUPR, Pemko


Ekonomi Kreatif, Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan,

Kementerian PUPR, Pemprov, Pemko










Pemprov, Pemko SWASTA,

Kementerian PUPR, Kementerian

Perdagangan, BP BP, Kementerian

PUPR

BUMN, Kementerian Perhubungan

BUMN,

Kementerian

34

36

38

44

45

P2

P2

P1

P2

P1

V. 9

No Program/Proyek

Pengembangan Pelabuhan

47 Logistik Domestik Tanjung Mocoh

Revitalisasi Pelabuhan Penumpang Penyengat

Pembangunan Jalan 49 Lingkar antar FTZ di

Tanjungpinang-Bintan

Pembangunan Supply 50 Energi Terbarukan di

Tanjungpinang

Pembangunan Estuary Dam Dompak

Pembangunan Center of

52 Exellence (CoE) Human Resources

Management

Pusat Pelatihan Vokasi sektor Industri, Logistik & Pariwisata Kawasan BBK di Tanjungpinang

Jenis Kegiatan

Infrastruktur

Infrastruktur

Infrastruktur

Infrastruktur

Infrastruktur

Infrastruktur

Program

Sektor






SDM dan

IPTEK

SDM dan

IPTEK

Sub Sektor

Pelabuhan

Pelabuhan

Jalan/Rel/Je

mbatan

Energi

Sumber Daya

Air

Penelitian dan

Pengembanga n

Pendidikan

dan Pelatihan

Priorit as

P1

P2

P2

P2

P1

P1

P1

Staging

Short Term

Short Term

Medium

Term

Medium

Term

Medium

Term

Medium

Term

Medium

Term

Penanggung Jawab

Perhubungan, Pemprov

Kementerian Perhubungan, BP,

Pemprov Kementerian

Perhubungan, Pemprov, Pemko


BUMN, Kementerian

ESDM, Pemprov, Pemko


BP, Kemenristek/BRIN,


SWASTA


Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian

Perindustrian, Kementerian


Kementerian Perdagangan,

Pemrov, Pemko

Sumber: Berbagai sumber diolah oleh Kedeputian Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2021

Tabel 5. 3 Program/Proyek Prioritas di Kawasan Karimun

48

51

53


Kegiatan Sektor Sub Sektor Prioritas Staging Penanggung Jawab

1

2

Pengembangan Industri Galangan Kapal di Karimun

Pengembangan Industri Oil Tanking, Refinery Oil, dan Industri Berat di Karimun

Kawasan Industri Industri P1 Medium

Term

Kementerian Pe P, rindustrian, B

Kawasan Industri Industri P1 Short Term

3 Pusat Agribisnis, Industri Agri-tech, dan Agrowisata di Pulau Kundur

Kawasan Industri Industri P1 Long Term

4 Pembangunan Industri Perikanan di Pulau Moro Pengembangan Industri Pertambangan Granit di Karimun


5 Kawasan Industri Industri P2

Medium Term

Short Term

SWASTA

Kementerian ESDM, BP, SWASTA

Kementerian Pertanian,


SWASTA

Pemprov, SWASTA

6 Usulan KEK Pulau Asam Kawasan Industri KEK P1 Medium

Term

7 Pengembangan Kawasan Pariwisata Telunas di Pulau Sugi dan Pulau Sugi Besar

Kawasan Pariwisata Destinasi

Alam P1

Short Term

8 Pengembangan Wisata Religi dan Budaya di Tanjung Balai Karimun

Kawasan Pariwisata Destinasi Budaya

P2 Short Term

Kementerian ESDM, Pemprov, BP, SWASTA

Kementerian ESDM, Kementerian

Perindustrian, SWASTA


Ekonomi Kreatif, Pemkab, SWASTA


Ekonomi Kreatif,

Kementerian P endidikan dan

Kebudayaan, Pemkab

V. 10

No Program/Proyek

Pengembangan Bandara 9 Domestik Raja Haji

Abdullah

Pengembangan Pelabuhan 10 Penumpang Domestik-

Internasional Tebing

Pengembangan Pelabuhan 11 Logistik Domestik-

Internasional Malarko Pengembangan Pelabuhan

12 Penumpang Domestik- Internasional Tanjung Balai Pengembangan Pelabuhan

13 Logistik Domestik Roro Parit Rempak

Pengembangan Pelabuhan 14 Logistik dan Penumpang

Tanjung Maqom

Pembangunan Jembatan Antar Pulau di Karimun Pembangunan Suplai

16 Energi Terbarukan di Karimun

Pengembangan Pangkalan 17 TNI Angkatan Laut (Lanal)

Tanjung Balai Karimun

Pengembangan Pos

18 Angkatan Laut (Posal) Takong Hiyu

19 Pengembangan Pos

Angkatan Laut (Posal) Leho

Pengembangan Pos

20 Angkatan Laut (Posal) Moro

Pengembangan Pos

21 Angkatan Laut (Posal) Pulau Sugi

Pengembangan Pos Pengamatan (Posmat) Buru

Pembangunan Politeknik

23 Bidang Kemaritiman di Karimun

Pembangunan Jalan Sememal – Pongkar Pembangunan Fasilitas

25 Penyediaan Air Baku di KPBPB Karimun

Jenis Kegiatan

Infrastruktur

Infrastruktur

Infrastruktur

Infrastruktur

Infrastruktur

Infrastruktur

Infrastruktur

Infrastruktur

Infrastruktur

Infrastruktur

Infrastruktur

Infrastruktur

Infrastruktur

Infrastruktur

Program

Infrastruktur

Infrastruktur

Sektor









Pertahanan

dan Keamanan

Pertahanan

dan Keamanan

Pertahanan

dan Keamanan

Pertahanan

dan Keamanan

Pertahanan

dan Keamanan

Pertahanan

dan Keamanan

SDM dan

IPTEK


Infrastruktur

Sub Sektor

Bandara

Pelabuhan

Pelabuhan

Pelabuhan

Pelabuhan

Pelabuhan

Jalan/Rel/J

embatan

Energi

Pangkalan TNI AL

Pos AL

Pos AL

Pos AL

Pos AL

Pos

Pengamatan

Pendidikan

dan Pelatihan

Jalan/Rel/ Jembatan

Sumberdaya Air

Prioritas

P1

P3

P1

P1

P1

P1

P1

P3

P2

P3

P3

P3

P3

P3

P1

P2

P3

Staging

Short Term

Short Term

Short Term

Short Term

Short Term

Long Term

Long Term

Medium Term

Short Term

Short Term

Short Term

Short Term

Short Term

Short Term

Medium Term

Short Term

Short Term

Penanggung Jawab

Kementerian

Perhubungan, Pemkab

Kementerian Perhubungan,

Pemprov, Pemkab, SWASTA

Kementerian Perhubungan, Pemprov, BP

Kementerian Perhubungan, Pemkab

Kementerian Perhubungan, Pemprov, BP Kementerian

Perhubungan, Pemprov, Pemkab,

SWASTA Kementerian PUPR,

Pemkab, BP, SWASTA

Kementerian ESDM, Pemkab, SWASTA














Pemprov, SWASTA

BP, SWASTA

BP, SWASTA,


Tabel 5. 4 Program/Proyek Prioritas Dengan Cakupan Antar Kawasan Batam,

Bintan, Karimun


K n egiata Sektor Sub Sektor Prioritas Staging

Integrasi Pengembangan 1 Koridor Pariwisata Bintan

dan Tanjungpinang Program Pariwisata

Kebijakan Pariwisata

P1

Penanggung Jawab

Kementerian Pariwisata Short dan Ekonomi Kreatif, Term Pemprov, Pemko,

Pemkab

15

22

24

V. 11

No Program/Proyek

Integrasi Pengembangan Pariwisata, Branding, E-

2 Portal, dan Sinkronisasi Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif BBK Pembangunan

3 Jalan/Jembatan Batam- Bintan

Pembangunan Rute Tol Laut BBK

Penyusunan Rencana Induk Pengintegrasian Pelabuhan di Batam - Bintan - Tanjungpinang

Survey Pembaharuan Data Kelautan terkait

6 Pengembangan Alur Pelayaran Internasional di Kawasan BBK

Penyusunan Satu Data 7 Logistik BBK (BBK One

Data Logistic)

Pembangunan Jaringan 8 Pipa Gas Network Natuna -

Bintan-Tanjungpinang

Penyusunan Development

9 PlanKawasan BBK

Program Konservasi dan 10 Rehabilitasi Ekosistem

Mangrove

Program Konservasi Kawasan Resapan Air

Jenis Kegiatan

Program

Infrastruktur

Program

Program

Program

Program

Infrastruktur

Program

Program

Program

Sektor

Pariwisata







Penataan

Ruang

Konservasi

Konservasi

Sub Sektor

Kebijakan Pariwisata

Jalan/Rel/ Jembatan

Konektivitas

Konektivitas

Konektivitas

Teknologi

Energi

Rencana

Rinci

Konservasi

Konservasi

Prioritas

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

Staging

Medium Term

Short Term

Short Term

Short Term

Short Term

Short Term

Short Term

Short Term

Short Term

Short Term

Penanggung Jawab

BP, Kementerian Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif, Pemprov, Pemko, Pemkab, SWASTA

Kementerian PUPR

BP, Kementerian

Perhubungan, BUMN, Pemprov

BP, Kementerian Perhubungan, BUMN,

Pemprov, Pemko, Pemkab

BP, Kementerian Perhubungan,

PUSHIDROS, SWASTA

BP, Kementerian Perhubungan, Kementerian

Perdagangan, BPS

BUMN, Kementerian ESDM, Pemprov

BP

BP, Kementerian

LHK,Kementerian KP, Pemprov, Pemkot,

Pemkab

BP, BBWS, Kementerian PUPR, Pemprov, Pemkot,

Pemkab


V.2 Tata Kelola dan Kelembagaan

V.2.1 Arahan Pengembangan Kawasan Strategis

Dalam pelaksanaan Rencana Induk Pengembangan KPBPB BBK, selanjutnya akan disusun Rencana Rinci Pengembangan (Development Plan) pada tingkat ketelitian peta paling kecil skala 1:5.000 untuk bagian wilayah tertentu yang diprioritaskan dan bersifat strategis di Kawasan KPBPB BBK. Rencana Rinci Pembangunan (Development Plan) menjadi acuan bagi Badan Pengusahaan KPBPB untuk menerbitkan persetujuan lokasi usaha dan/atau kegiatan dalam rangka penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang. Kawasan Strategis merupakan kawasan yang mencakup delineasi satu kesatuan wilayah yang terdiri atas beberapa Program/Proyek. Berikut merupakan kriteria penentuan pengembangan Kawasan Strategis di Kawasan BBK:

1. Kesesuaian dengan Visi Pengembangan Kawasan BBK.

Visi pengembangan Kawasan BBK adalah “Menjadikan Kawasan BBK sebagai Hub Logistik Internasional untuk mendukung pengembangan industri, perdagangan/jasa, maritim dan pariwisata yang terpadu dan

4

5

11

V. 12

berdaya saing.” Berdasarkan visi tersebut, dapat disimpulkan memiliki 5 (lima) Nilai-nilai Strategis yang menjadi fokus dalam pengembangan Kawasan BBK, diantaranya adalah Hub Logistik Internasional, Industri, Perdagangan/jasa, Kemaritiman, dan Kepariwisataan.

2. Kesesuaian dengan Core Business Kawasan BBK.

Core Business untuk Kawasan Batam diarahkan pada pengembangan Hub Logistik Internasional, Industri Kedirgantaraan, Industri Light and Valuable, Industri Digital dan Kreatif, International Trade and Finance Center Integrated Health Tourism. Kawasan Bintan lebih difokuskan pada pengembangan Pariwisata Internasional, Industri Alumina, Industri MRO, Industri Pengolahan Makanan, Industri Maritime Defense, Industri Olahraga, Wisata Heritage Melayu-Tiongkok, Industri Halal, Industri Perikanan, Business Center, Pusat Zona Integrasi. Kawasan Karimun diarahkan pada pengembangan Industri Maritim, Industri Oil Tanking Industry, Industri Agri-Tech, Industri Pengolahan Hasil Laut, Pariwisata.

3. Memiliki Potensi Nilai Investasi Tinggi.

Investasi Tinggi menjadi salah satu kriteria penilaian yang penting dalam penentuan Kawasan Strategis karena dalam Pengembangan Kawasan BBK, salah satu indikator ketercapaian adalah meningkatnya nilai dan investasi. Kebutuhan investasi pada Kawasan BBK memiliki rata-rata sebesar Rp. 97,2 triliun per tahun pada tahun 2021-2025 dan mencapai rata-rata sebesar Rp. 422,2 triliun per tahun pada 2041-2045. Rata-rata kebutuhan investasi pada tahun 2021-2025 Kawasan Batam yaitu sebesar Rp. 71,8 triliun diikuti secara berturut-turut oleh Bintan, Karimun, dan Tanjungpinang. Adapun pada tahun 2041-2045, rata-rata kebutuhan investasi tahunan di Batam sebesar Rp. 303,3 triliun, Bintan sebesar Rp. 58,4 triliun, Karimun sebesar Rp. 23 triliun, dan Tanjungpinang sebesar Rp. 37,4 triliun. Kebutuhan investasi tersebut akan dapat dicapai dengan pengembangan Kawasan Strategis pada program/proyek dengan nilai investasi yang besar.

4. Memiliki Potensi Ekspor.

Pertumbuhan nilai ekspor menjadi salah satu indikator dan target capaian dalam Pengembangan Kawasan BBK. Pada tahun 2021-2025, pertumbuhan ekspor Kawasan BBK diperkirakan mencapai 5,4% atau sebesar 69,34 milyar USD. Sedangkan pada tahun 2041 – 2045, pertumbuhan ekspor Kawasan BBK diperkirakan meningkat secara bertahap mencapai 7,7% atau sebesar 252,14 milyar USD. Pengembangan Kawasan Strategis dapat mendorong ketercapaian target nilai ekspor pada Kawasan BBK.

5. Memiliki potensi pertumbuhan ekonomi cepat tumbuh yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional dan regional.

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indicator dan target dalam capaian Pengembangan Kawasan BBK. Rencana Induk Pengembangan KPBPB BBK ditujukan untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi secara lokal dan regional di Kawasan BBK dan menjadi triger bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi pada

V. 13

Kawasan BBK memiliki rata-rata sebesar 6.5% per tahun pada tahun 2021-2025 dan mencapai rata-rata sebesar 10.7% per tahun pada tahun 2041-2045. Pertumbuhan ekonomi tersebut akan dapat dicapai dengan pengembangan Kawasan Strategis pada program/proyek yang memiliki kontribusi yang besar dalam pengembangan Kawasan BBK.

6. Memiliki kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan daya saing kawasan.

Seperti halnya dengan peningkatan nilai investasi dan pertumbuhan ekonomi, daya saing kawasan menjadi salah satu indikator penting yang perlu dipertimbangkan dalam penentuan Kawasan Strategis.

Setelah dilakukan proses identifikasi Kawasan Strategis berdasarkan kriteria dan indikator diatas, berikut adalah daftar Kawasan Strategis Pengembangan Kawasan BBK:

Tabel 5. 5 Kawasan Strategis Pengembangan Kawasan BBK

NO KAWASAN STRATEGIS PROGRAM/PROYEK TERKAIT

KAWASAN STRATEGIS SUDUT KEPENTINGAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Kawasan Batam

Kawasan Digital, Kreatif, dan

Pariwisata Nongsa 1

(Nongsa Digital, Creative Park, and Tourism)

Kawasan Industri dan Simpul Logistik

2 Terintegrasi Hang Nadim-Kabil (Hang Nadim- Kabil Integrated Hub Logistics and Industries)

Kawasan Perdagangan Jasa Batam 3

Center (CBD Batam Center)

4

Kawasan Pusat Logistik Batu Ampar (Batu Ampar Integrated Port Industries)

Kawasan Perdagangan, Jasa, dan

5 Pariwisata Sekupang (Sekupang Integrated Business and Tourism)

- KEK Nongsa

- Pembangunan Jalan Lingkar Batam Center – Nongsa

- KEK Batam Aero Technic

- Usulan KEK Aeoricity Hang Nadim

- Pembangunan Depo Minyak Kabil - Pengembangan Pelabuhan Logistik

Internasional dan Labuh Jangkar Kabil

- Pengembangan Bandara Internasional Hang Nadim

- Pembangunan Jalan/Jembatan Batam-Bintan

- Pengembangan Sewerage System Pulau Batam

- Pengembangan Pelabuhan Ferry Internasional Batam Center

- Pembangunan Pengelolaan Limbah Terpadu Batam

- Pembangunan Drainase Utama Batam

- Pembangunan Ring Road Batam Centre – Nongsa

- Pengembangan Pelabuhan Logistik Internasional Batu Ampar

- KEK Kesehatan Sekupang

- Pengembangan Pelabuhan Penumpang Internasional Sekupang

- Pembangunan Tunnel Laut Berbasis Rel dari Batam-Singapore

- Pembangunan Jalan Outer Ring Road Tanjung Pinggir-Jodoh

- Pengembangan Kawasan Pariwisata Tanjung Pinggir Sekupang

V. 14

NO KAWASAN STRATEGIS

Kawasan Industri dan Pariwisata 6

Rempang (Rempang Integrated Industries and Tourism)

Kawasan Maritim Galang 7

(Galang Maritime City)

Kawasan Pariwisata Maritim Galang 8

Baru dskt (Galang Baru Integrated Maritime Tourism)

Kawasan Industri Bernilai Tinggi 9

Tanjung Uncang (Tanjung Uncang Light and Valuable Industries)

10 Kawasan Industri Piayu (Piayu Industries Zone)

12 Kawasan Industri Setokok (Setokok Industrial Zone)

PROGRAM/PROYEK TERKAIT

- Pengembangan Kawasan Pulau Rempang

- Pembangunan Water Treatment Plant (WTP) untuk Bendungan Estuari (Sei Monggak Rempang)

- Pengembagan Kawasan Maritim City Pulau Galang

- Revitalisasi Situs Bersejarah Ex-

Camp Vietnam di Pulau Galang

- Pembangunan Water Treatment Plant (WTP) untuk Bendungan Estuari (Sei Gong Galang)

- Pengembangan Pariwisata Maritim Pulau Galang Baru

- Pembangunan LRT dan/atau MRT Batam

- Pembangunan Jaringan Pipa Gas Natuna – Batam

- Pengembangan Kawasan Industri Tanjung Piayu

- Pengembangan Kawasan Industri Pulau Setokok

- Pengembangan Kawasan Industri Pengolahan Limbah B3 Pulau Nipah, Bulang

Kawasan Bintan

Kawasan Resor Internasional dan

13 Ekowisata Lagoi (Lagoi International Resort and Eco- Tourism)

14 Kawasan Ekowisata Gunung Bintan

(Gunung Bintan Integrated Eco-Tourism)

Kawasan Pusat Industri Terintegrasi

15 Lobam (Lobam Integated Ultimate Industries)

Kawasan Industri Maritim Bintan

16 Timur (Bintan Timur Maritime Industries)

Kawasan Industri, Perdagangan, dan

17 Jasa Dompak (Dompak Business and Industries)

- Pengembangan Kawasan Pariwisata

Lagoi

- Pengembangan Kawasan Pariwisata Ekowisata Mangrove

- Pembangunan Jaringan Pipa Gas Network Natuna - Bintan- Tanjungpinang

- Pengembangan Pelabuhan Ferry Internasional Tanjung Berakit

- Rute Transportasi Laut Bintan-Johor (via Bandar Bentan Telani)

- Pengembangan Kawasan Ekowisata Gunung Bintan

- Pengembangan Kawasan Industri Lobam dan Pelabuhan Sri Udana (BIIE)

- Pengembangan Pelabuhan Logistik Domestik Teluk Sasah

- Pembangunan New Bintan International Air Port dan Industri MRO Bintan Aerospace (BIIE)

- Pengembangan Pelabuhan Logistik Domestik Sei Kolak Kijang

- Pengembangan Industri di Kawasan Maritim Bintan Timur

- Pengembangan Industri di Kawasan FTZ Dompak

- Pusat Pelatihan Vokasi sektor Industri, Logistik & Pariwisata

V. 15

NO KAWASAN STRATEGIS

Kawasan Pusat Zona Integrasi BBK

18 Senggarang (Senggarang Center of Integrated Zone and Business District)

PROGRAM/PROYEK TERKAIT

- Pembangunan Supply Energi Terbarukan di Tanjungpinang

- Pengembangan Pelabuhan Logistik Domestik Tanjung Mocoh

- Pengembangan CBD Kawasan FTZ Senggarang

- Revitalisasi Kawasan Tionghoa Senggarang di Tanjungpinang

-

Kawasan Karimun

20 Kawasan Industri Maritim Karimun

(Karimun Maritime Industry)

- Pengembangan Industri Galangan

Kapal di Karimun

- Pengembangan Pelabuhan Logistik Domestik-Internasional Malarko

- Pengembangan Pelabuhan Logistik Domestik Roro Parit Rempak

- Pengembangan Bandara Domestik Raja Haji Abdullah

- Pengembangan Industri Oil Tanking, Refinery Oil, dan Industri Berat di Karimun

- Pengembangan Industri Pertambangan Granit di Karimun

KAWASAN STRATEGIS SUDUT KEPENTINGAN DAYA DUKUNG LINGKUNGAN

Kawasan Batam

Kawasan Konservasi Resapan Air

11 sekitar Dam Duriangkang (Catchment Area Duriangkang)

Kawasan Bintan

Kawasan Konservasi Resapan Air

19 sekitar Dam Sei Busung (Catchment Area Sei Busung)

- Pembangunan Dam Estuari Sei

Busung


V. 16

Gambar 5. 5 Kawasan Strategis Kawasan BBK


V.2.2 Fasilitas dan Insentif Bagi Program/Proyek Prioritas

Rencana Induk Pengembangan KPBPB BBK disusun dan ditetapkan untuk mendorong akselerasi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi secara lokal dan regional di Kawasan BBK dan diharapkan menjadi trigger pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut maka implementasi dari Rencana Induk Pengembangan KPBPB BBK tidak dapat dilakukan hanya dengan bussiness as usual, tetapi dengan diperlukan perlakuan khusus untuk mencapai target dan capaian yang telah ditetapkan dalam Rencana Induk dan juga untuk mendorong munculnya inisiatif pembiayaan selain APBN dan APBD, antara lain melalui mekanisme KPBU atau pembiayaan mandiri yang dilakukan oleh pihak swasta.

Adapun bentuk perlakuan khusus tersebut adalah dengan memperlakukan Program/Proyek Prioritas yang telah ditetapkan dalam Rencana Induk Pengembangan KPBPB BBK ini laiknya perlakuan dan insentif yang diberikan setara dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Selain perlakuan dan insentif fasilitas setara PSN, dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan

V. 17

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, pengusaha yang melakukan kegiatan usaha termasuk membangun dan megembangkan Program/Proyek Prioritas di KPBPB, diberikan fasilitas dan kemudahan berupa pemasukan dan pengeluaran barang, perpajakan, kepabeanan, cukai, keimigrasian, serta fasilitas dan kemudahan lainnya di KPBPB. Pemberian fasilitas dan kemudahan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja, peningkatan daya saing serta pengembangan Kawasan BBK.

V.2.3 Kelembagaan KPBPB BBK

Dalam rangka mengintegrasikan pengembangan dan pengelolaan KPBPB serta mendorong percepatan pembangunan di KPBPB. Bentuk kelembagaan KPBPB dalam PP 41/2021 di masa mendatang diatur sebagai berikut:

• Dewan Kawasan

Dewan Kawasan ditetapkan oleh Presiden melalui Keputusan Presiden. Berdasarkan PP 41/2021, Dewan Kawasan mempunyai tugas dan wewenang menetapkan kebijakan umum, membina, mengawasi, dan mengoordinasikan kegiatan Badan Pengusahaan. Kebijakan umum tersebut disusun dalam rangka memberikan arahan, pembinaan, pengawasan, dan koordinasi pelaksanaan kegiatan Badan Pengusahaan.

Susunan keanggotaan Dewan Kawasan terdiri atas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua sedangkan untuk anggota berasal dari Menteri, Kepala Lembaga, Kepala Daerah dan DPRD terkait di Kawasan BBK.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Kawasan, dapat dibentuk Sekretariat Dewan Kawasan. Sekretariat Dewan Kawasan dipimpin oleh Sekretaris Dewan Kawasan yang ditetapkan oleh Ketua Dewan Kawasan. Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Sekretariat Dewan Kawasan dapat dibentuk tim teknis yang ditetapkan oleh Ketua Dewan Kawasan, dan beranggotakan unsur kementerian, lembaga, Pemerintah Daerah dan profesional.

• Badan Pengusahaan (BP)

Berdasarkan PP 41/2021, Badan Pengusahaan mempunyai tugas dan wewenang:

1. melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan

KPBPB sesuai dengan fungsi KPBPB;

2. membuat ketentuan yang diperlukan dalam pengelolaan,

pengembangan, dan pembangunan KPBPB; dan

3. menetapkan pengelolaan keuangan, pengadaan, perlengkapan, dan

sumber daya manusia beserta sistem remunerasinya yang sesuai

dengan sistem merit dan prinsip tata kelola yang baik.

V. 18

Pelaksanaan tugas di atas mengikuti norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Dewan Kawasan. Badan Pengusahaan diberi wewenang untuk menerbitkan Perizinan Berusaha dan perizinan lainnya yang diperlukan bagi para pengusaha yang akan mendirikan dan menjalankan usaha di wilayah kerja KPBPB. Perizinan Berusaha tersebut mencakup sektor kelautan dan perikanan, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perindustrian, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, transportasi, kesehatan, kebudayaan, pariwisata, telekomunikasi, logistik, sumber daya air, dan limbah dan lingkungan. Pelaksanaan Perizinan Berusaha dan perizinan lainnya oleh Badan Pengusahaan dilakukan melalui sistem OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Badan Pengusahaan terdiri atas kepala, anggota, dan pegawai. Pegawai Badan Pengusahaan dapat berasal dari Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai non-ASN, dan tenaga profesional. Susunan organisasi dan tata kerja Badan Pengusahaan ditetapkan dengan Peraturan Dewan Kawasan setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

V.2.4 Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi

Dewan Kawasan yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melakukan pengendalian, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan Program/Proyek Strategis di Kawasan BBK dengan tujuan menangani berbagai permasalahan dan debottlenecking dalam tahap pelaksanaan Program/Proyek Strategis.

Pengendalian, monitoring, dan evaluasi dilakukan dalam rangka menilai pencapaian tujuan, kebijakan, program, ataupun kegiatan serta menganalisis permasalahan yang terjadi dalam tahapan implementasi sehingga dapat menjadi umpan balik untuk perbaikan kinerja di dalam pelaksanaan pembangunan. Hasil evaluasi untuk selanjutnya dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengukuran kinerja Badan Pengusahaan KPBPB dan pemangku kepentingan terkait serta masukan dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan di Kawasan BBK. Pelaksanaan evaluasi Rencana Induk Pengembangan KPBPB BBK dilakukan selama kurun waktu 2021-2045.

Hasil pengendalian, koordinasi, dan evaluasi kemudian dilaporkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Kawasan kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, sebagai bentuk akuntabilitas dan digunakan sebagai masukan umpan balik dalam rangka pengambilan kebijakan dan proses perencanaan dan penganggaran selanjutnya.

V. 19

Tabel 5. 6 Target dan Indikator Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Induk Pengembangan KPBPB BBK

No Target Indikator

Sektor Ekonomi

1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Kawasan

2 Peningkatan Peluang Investasi Kawasan

3 Peningkatan ekspor produk industri pengolahan dan manufaktur

4 Peningkatan Lapangan Pekerjaan

5 Dukungan terhadap UMKM

Capaian Pertumbuhan Ekonomi sesuai target dalam Rencana Induk

1. Capaian Realisasi Investasi sesuai target dalam Rencana Induk

2. Capaian Nilai ICOR sesuai dengan target dalam Rencana Induk

Capaian Realisasi Ekspor sesuai target ekspor dalam Rencana Induk

Capaian Realisasi Pertumbuhan Lapangan Kerja sesuai target dalam Rencana Induk

1. Meningkatnya pemanfaatan produk UMKM dalam kegiatan ekonomi 2. Tersedianya etalase produk UMKM di pusat perdagangan dan jasa

Sektor Logistik

6 Efektifitas dan Efisien Sistem Logistik

Sektor Transportasi

7 Pelayanan Sistem Transportasi yang Terpadu

8 Kemudahan Akses

Transportasi Umum

1. Terdapat penurunan biaya transportasi logistik 2. Peningkatan tonase aktivitas bongkar muat 3. Terdapat pengurangan dwelling time 4. Penurunan waktu pelayanan administrasi

1. Pengurangan tingkat kemacetan; 2. Cakupan Jaringan transportasi yang merata; 3. Terdapat lebih dari dua jenis moda alternatif dalam satu simpul transportasi; 1. Terdapat lebih dari dua jenis moda transportasi publik dalam satu simpul transportasi 2. Biaya transportasi yang kompetitif 3. Peningkatan jaminan waktu tempuh

4. Peningkatan jumlah, kapasitas, dan frekuensi pelayanan moda transportasi 5. Peningkatan cakupan pelayanan moda transportasi umum 6. Peningkatan kualitas pelayanan transportasi umum (aman, nyaman, dan inklusif)

V. 20

No

Sektor Industri

Target Indikator

9 Terlaksananya Pembangunan Kegiatan Industri dalam Core Business

10 Meningkatnya Pertumbuhan Industri

11 Meningkatnya Penyerapan

Tenaga Kerja di Sektor Industri

Persentase Progress Pelaksanaan Pembangunan Industri yang sesuai dengan core bisnis

1. Terdapat Pertumbuhan PDRB Sektor Industri 2. Pertumbuhan Ekspor Produk Industri 3. Peningkatan Nilai Investasi Masuk untuk Pembangunan Industri

1. Peningkatan Jumlah Tenaga Kerja di Sektor Industri 2. Peningkatan Penyerapan Persentase Tenaga Kerja Lokal di Sektor Industri

Sektor Pariwisata

12 Meningkatnya Investasi dan Nilai Tambah Ekonomi Pariwisata

13 Meningkatnya Jumlah dan Kualitas Wisatawan

14 Meningkatnya Daya Saing

Destinasi Kawasan Pariwisata

1. Meningkat pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata secara positif 6 persen/tahun 2. Meningkat realisasi investasi Sektor Pariwisata

1. Meningkatnya presentase kunjungan wisman dengan rata-rata kenaikan 3% per 5

tahun terhadap total kunjungan wisman ke Indonesia. Pada Tahun 2045 ditargetkan kunjungan wisman menjadi 30% terhadap Total kunjungan wisman ke Indonesia pada 2045.

2. Meningkatnya nilai belanja (spending) wisatawan 3. Meningkatnya length of stay dengan rata-rata 1 hari per 5 tahun 1. Meningkatnya realisasi pengembangan destinasi 10 atraksi utama di setiap Kawasan

BBK 2. Meningkatnya jumlah kegiatan MICE/Events

Sektor SDM dan IPTEK

15 Meningkatnya Rata-rata Kompetensi Tenaga Kerja

16 Meningkatnya Rata-rata Tingkat Pendidikan

17 Meningkatnya Iklim Riset dan Inovasi

1. Kenaikan Tingkat Partisipasi Dewasa dalam Pelatihan Formal dan Non Formal 2. Kenaikan Rasio Tenaga Kerja Bersertifikat Berkompetensi

Kenaikan Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi

Meningkatnya Jumlah Kolaborasi dan Pemanfaatan Riset dan Inovasi Lembaga Litbang dengan Sektor Bisnis/Industri

V. 21

No Target Indikator

Sektor Pertahanan dan Keamanan

18 Pembangunan, Peningkatan dan/atau Pemantapan Pusat Kegiatan Pertahanan dan Keamanan Negara

19 Pembangunan Ekonomi Pulau Terluar Berbasis Pertahanan di Kawasan BBK

1. Terpenuhinya skala Minimum Essential Force (sebagai garda terdepan/terluar Indonesia)

2. Terbangunnya pos pengamanan dengan fasilitas yang memadai

Peningkatan pendapatan penduduk per Rumah Tangga

Sektor Infrastruktur Pendukung

20 Meningkatkan Pemerataan Akses Air Bersih

21 Meningkatnya Ketersediaan

Gas Untuk Industri

22 Proporsi Limbah Cair Rumah Tangga dan Industri yang diolah secara aman

23 Meningkatkan Pemerataan

Pelayanan Listrik

24 Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Pelayanan Jaringan Internet

25 Proporsi Limbah Padat Rumah Tangga dan Non Domestik Yang Diolah Secara Berkelanjutan

1. Meningkatnya persentase rumah tangga yang mendapatkan pelayanan air bersih 2. Meningkatnya persentase kawasan non-domestik yang mendapatkan pelayanan air

bersih Meningkatnya supply gas untuk memenuhi kebutuhan industri

1. Meningkatnya jumlah rumah tangga yang terlayani pengolahan limbah cair dengan

IPAL/IPLT 2. Meningkatnya jumlah dan kapasitas IPAL/IPLT 3. Meningkatnya jumlah industri yang memiliki sistem pengolahan limbah terpadu 1. Meningkatnya persentase rumah tangga yang mendapatkan pelayanan listrik 2. Meningkatnya kualitas pelayanan listrik di kawasan non-domestik

1. Meningkatnya cakupan pelayanan jaringan internet yang merata; 2. Meningkatnya kualitas jaringan internet

1. Meningkatnya jumlah limbah padat rumah tangga yang diolah secara berkelanjutan 2. Meningkatnya jumlah limbah padat non domestik yang diolah secara berkelanjutan

3. Meningkatnya cakupan daerah pelayanan 4. Meningkatnya jumlah dan kapasitas TPA/TPS sesuai dengan kebutuhan

Sektor Lingkungan

27 Penurunan Tingkat Pencemaran Udara

Terjaganya Indeks Kualitas Udara sesuai standar

V. 22

No Target

28 Peningkatan Kualitas Air Permukaan

Indikator

Terjaganya Kualitas air permukaan sebagai sumber air baku

Sektor Penataan Kawasan

29 Ketersediaan Sarana Kebutuhan Dasar (perumahan, air, listrik, dsb)

30 Ketersediaan Fasilitas Publik (transportasi, taman- taman kota, fasilitas beribadah, kesehatan, pendidikan, dsb)

31 Ketersediaan Ruang Publik dan Tempat Berinteraksi Bagi Masyarakat

32 Keamanan

1. Tercukupinya kebutuhan perumahan yang layak bagi masyarakat 2. Terpenuhinya sistem sanitasi lingkungan sesuai standar kelayakan

1. Tersedianya lebih dari satu alternatif transportasi umum di pusat kegiatan dan

pemukiman 2. Tersedianya sarana dan prasarana sesuai dengan standar SNI 3. Tersedianya infrastruktur pejalan kaki yang aman, lengkap, inklusif, dan

terintegrasi dengan Jaringan transportasi umum di pusat kegiatan kota/kabupaten 4. Tersedianya tempat perdagangan jasa dan ruang publik berada pada jarak berjalan

kaki yang pendek dari tempat dimana orang tinggal dan bekerja. Terdapat RTH untuk beraktivitas sosial di setiap area pemukiman atau paling jauh 400 meter dari area pemukiman

Laporan tindak kriminal di kabupaten/kota menurun setiap tahun

33 Dukungan Fungsi Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Terdapat tempat untuk UMKM pada pusat kegiatan tingkat kecamatan

Sumber: Berbagai sumber diolah Kedeputian Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2021

120257$+81 7(17$1* - jdih.kkp.go.id

Documents