10.01 pednis irigasi tanah dangkal & dalam · anggaran biaya (rab). pedoman teknis pengembangan...

PEDOMAN TEKNIS PENGEMBANGAN IRIGASI TANAH DANGKAL

DAN IRIGASI TANAH DALAM

PT-PSP C 1.1 - 2011

DIREKTORAT PENGELOLAAN AIR IRIGASI DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN 2011

Pedoman Teknis Pengembangan Irigasi Tanah Dangkal dan Irigasi Tanah Dalam TA. 2011 i

KATA PENGANTAR

Kegiatan Pengembangan Irigasi Air Tanah (Irigasi

Tanah Dangkal dan Irigasi Tanah Dalam) dalam menunjang

pembangunan pertanian merupakan salah satu bentuk upaya

pengembangan sumber air irigasi untuk usaha pertanian, baik

untuk sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan,

maupun peternakan.

Petunjuk/pedoman teknis pengembangan Irigasi Tanah

Dangkal dan Irigasi Tanah Dalam ini disusun dengan maksud

untuk menjadi pedoman atau petunjuk atau acuan

pelaksanaan bagi para pelaksana kegiatan pengelolaan air,

khususnya pengembangan irigasi air tanah di daerah

(Propinsi dan Kabupaten/ Kota). Pedoman teknis ini

diharapkan dapat membantu dan mempermudah pelaksanaan

kegiatan di lapangan, terutama dalam mengartikan dan

merinci ketentuan-ketentuan teknis di tingkat lapangan.

Dengan pertimbangan bahwa kondisi dan potensi antar

daerah yang sangat bervariasi, maka pedoman teknis ini

harus dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk Petunjuk

Pelaksanaan oleh Satker Propinsi (Dinas-dinas lingkup

Pertanian di tingkat Propinsi) dan selanjutnya dalam

bentuk Petunjuk Teknis oleh Satker Kabupaten (Dinas-

dinas lingkup Pertanian di tingkat Kabupaten/Kota) sesuai

dengan kondisi dan potensi di daerah masing-masing

Pedoman Teknis Pengembangan Irigasi Tanah Dangkal dan Irigasi Tanah Dalam TA. 2011 ii

Buku pedoman ini dibagi menjadi 2 bagian, masing-

masing terdiri dari Pedoman Teknis Pengembangan Irigasi

Tanah Dangkal dan Pedoman Teknis Pengembangan Irigasi

Tanah Dalam. Oleh karena itu, penggunaan atau pemanfaatan

buku pedoman ini harus disesuaikan dengan jenis kegiatan

yang akan dilaksanakan di masing-masing daerah.

Demikian semoga pedoman ini dapat dijadikan sebagai

acuan/petunjuk oleh para pelaksana kegiatan dengan sebaik-

baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Jakarta, Januari 2011

Direktur Pengelolaan Air Irigasi,

Ir. Prasetyo Nuchsin, MM

NIP. 19580208 198403 1 001

Pedoman Teknis Pengembangan Irigasi Tanah Dangkal dan Irigasi Tanah Dalam TA. 2011 iii

DAFTAR ISI PEDOMAN TEKNIS

PENGEMBANGAN IRIGASI TANAH DANGKAL

KATA PENGANTAR ................................................... i

DAFTAR ISI .......................................................... iii

I. PENDAHULUAN .................................................. 1

A. Latar Belakang .............................................. 1 B. Tujuan dan Sasaran......................................... 3 C. Pengertian ................................................... 4

II. PEMILIHAN LOKASI DAN PETANI/KELOMPOK TANI ....... 6

A. Persyaratan Lokasi .......................................... 6 B. Persyaratan Petani/Kelompok ............................ 7

III. KOMPONEN IRIGASI TANAH DANGKAL ...................... 8

A. Komponen Irigasi Tanah Dangkal ......................... 8 1. Sumur .................................................... 8 2. Pompa Air ............................................... 8 3. Jaringan Distribusi ..................................... 9

B. Kriteria Teknis ............................................. 10 IV. PELAKSANAAN .................................................. 13

A. Survey Investigasi dan Desain (SID) Sederhana ........ 13 B. Pola Pelaksanaan Konstruksi/Pengembangan Irigasi

Tanah Dangkal .............................................. 16 C. Operasi dan Pemeliharaan ............................... 17 D. Pembinaan .................................................. 17 E. Pelatihan .................................................... 18 F. Pemanfaatan ............................................... 18 G. Pembiayaan ................................................. 18 I. Waktu Pelaksanaan ........................................ 19

V. MONITORING DAN EVALUASI ................................ 20

A. Indikator Kinerja ........................................... 20 B. Monitoring dan Evaluasi................................... 20

BAGIAN I

Pedoman Teknis Pengembangan Irigasi Tanah Dangkal dan Irigasi Tanah Dalam TA. 2011 iv

C. Pelaporan ................................................... 21 D. Pengendalian ............................................... 22

DAFTAR PUSTAKA .................................................. 23

LAMPIRAN

Pedoman Teknis Pengembangan Irigasi Tanah Dangkal dan Irigasi Tanah Dalam TA. 2011 v

DAFTAR ISI PEDOMAN TEKNIS

PENGEMBANGAN IRIGASI TANAH DALAM

I. PENDAHULUAN ................................................. 43

A. Latar Belakang ............................................. 43 B. Tujuan dan Sasaran........................................ 45 C. Pengertian .................................................. 46

II. PEMILIHAN LOKASI DAN PETANI/KELOMPOK TANI ...... 48

A. Persyaratan Lokasi ......................................... 49 B. Persyaratan Petani ........................................ 50

III. KOMPONEN IRIGASI TANAH DALAM......................... 52

A. Komponen Irigasi Tanah Dalam .......................... 52 1. Sumur ................................................... 52 2. Pompa Air dan Perlengkapannya ................... 53 3. Rumah Pompa/Genset ............................... 54 4. Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) ................... 55

B. Kriteria Teknis ............................................. 56 IV. PELAKSANAAN .................................................. 59

A. Survey Inve3. B. stigasi dan Desain Sederhana ............................ 59 B. Konstruksi/Pengembangan Irigasi Tanah Dalam ...... 63 C. Operasi dan Pemeliharaan ............................... 65 D. Pelatihan .................................................... 65 E. Pembinaan .................................................. 66 F. Pemanfaatan ............................................... 66 G. Pembiayaan ................................................. 67 I. Waktu Pelaksanaan ........................................ 67

V. MONITORING DAN EVALUASI ................................ 68

A. Indikator Kinerja ........................................... 68 B. Monitoring dan Evaluasi................................... 68 C. Pelaporan ................................................... 69

BAGIAN II

Pedoman Teknis Pengembangan Irigasi Tanah Dangkal dan Irigasi Tanah Dalam TA. 2011 vi

D. Pengendalian ............................................... 70 LANGKAH-LANGKAH SEDERHANA UNTUK MENENTUKAN

TITIK LOKASI PENGEBORAN .................................. 71

DAFTAR PUSTAKA .................................................. 73

LAMPIRAN

Pedoman Teknis Pengembangan Irigasi Tanah Dangkal dan Irigasi Tanah Dalam TA. 2011 1

BAGIAN I PEDOMAN TEKNIS

PENGEMBANGAN IRIGASI TANAH DANGKAL

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemanfaatan air permukaan, seperti sungai, danau,

waduk, embung dan lain-lain telah lama dilakukan

masyarakat. Namun demikian, karena kebutuhannya

belum proporsional dibandingkan dengan

ketersediaannya terutama pada musim kemarau,

maka sering kali tanaman yang dibudidayakan pada

periode tersebut mengalami kekeringan. Berdasarkan

fakta empirik tersebut, maka perlu dipikirkan

alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan air

tanaman dari sumber air yang lain. Air tanah

merupakan salah satu pilihan sumber air yang dapat

dikembangkan untuk pertanian.

Pertimbangannya, potensi air tanah di suatu wilayah

relatif tetap apabila tidak diusahakan, maka pengisian

air tanah (water recharging) tidak terjadi secara

alamiah, karena beda potensial antara air tanah dan

permukaan tanahnya konstan. Pengambilan air tanah

sesuai dengan kemampuan pengisiannya, selain dapat


meningkatkan produktivitas pertanian juga

memungkinkan terjadinya akselerasi sirkulasi air

tanah. Secara teroritis, berdasarkan

pemanfaatannya, maka ada dua jenis air tanah yaitu :

(1) air tanah dangkal dan (2) air tanah dalam.

Pengelompokan ini sangat erat kaitannya dengan

pemanfaatan air tanah dan kebutuhan

infrastrukturnya. Bagi daerah yang mempunyai potensi

sumber air tanah dangkal, pemanfaatannya akan lebih

mudah karena infrastruktur yang diperlukan lebih

sederhana, sehingga dapat dikembangkan oleh petani

setempat secara mandiri ataupun jika memerlukan

dukungan masih pada tingkatan yang relatif terbatas.

Sumber air tanah dangkal umumnya terdapat di dalam

lapisan-lapisan tanah yang tidak begitu dalam,

sehingga memungkinkan untuk diangkat ke permukaan

dengan menggunakan pompa.

Pemanfaatan air tanah dangkal dari sumur-sumur yang

diangkat dengan menggunakan pompa memerlukan

biaya tambahan, baik untuk pengadaan pompa

maupun pembuatan bangunan penampung (reservoir)

sebagai tandon air. Oleh karena itu, perlu adanya

dukungan pembiayaan yang akan berasal dari jenis

komoditas yang diusahakan petani dan kelompoknya


sehingga keberlanjutan (sustainability) usaha pompa

dalam pendayagunaan air tanah dangkal dapat

dipertahankan. Agar nilai manfaat air tanah dangkal

dapat dioptimalkan, maka perlu dirancang mekanisme

pembayaran biaya operasional dan pemeliharaan (OP)

dalam kelompok (partisipasi petani), agar

ketergantungan kepada pemerintah dapat

diminimalkan.

B. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan :

Tujuan kegiatan Pengembangan Irigasi Tanah

Dangkal adalah :

a. Meningkatkan ketersediaan air irigasi pada

lahan pertanian, terutama pada lahan kering

dan tadah hujan.

b. Meningkatkan IP (Intensitas Pertanaman), luas

tanam, dan produktivitas usaha tani.

c. Meningkatkan kualitas produksi pertanian dan

pendapatan petani.

2. Sasaran :

a. Terbangunnya Irigasi Tanah Dangkal sebanyak

1807 unit (alokasi per kabupaten berdasarkan

DIPA dan POK dapat dilihat pada Lampiran

1).


b. Meningkatnya ketersediaan air irigasi pada

lahan pertanian.

c. Berkurangnya resiko kegagalan usahatani

karena kekurangan air irigasi/kekeringan.

d. Meningkatnya produksi usahatani melalui

peningkatan areal tanam dan peningkatan

produktivitas.

C. Pengertian

1. Air Tanah : air yang terdapat dalam lapisan tanah

atau batuan di bawah permukaan tanah.

2. Air Tanah Dangkal : air yang terdapat dalam

lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan

tanah pada kedalaman < 30 meter.

3. Irigasi : usaha penyediaan, pengaturan, dan

pembuangan air untuk menunjang usaha

pertanian, termasuk di dalamnya irigasi air

permukaan, irigasi air tanah, irigasi tambak, dan

irigasi rawa.

4. Sumber Air : tempat atau wadah air alami dan/

atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun

di bawah permukaan tanah.

5. Sumber Air Irigasi : tempat atau wadah air alami

dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas,


ataupun di bawah permukaan tanah yang dapat

dipergunakan untuk irigasi.

6. Koordinat : letak/posisi suatu wilayah berdasar

garis lintang, garis bujur, dan ketinggian di atas

permukaan laut.

7. Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) : saluran dan

bangunan yang merupakan satu kesatuan dan

diperlukan untuk pengaturan dan penyaluran

irigasi air tanah yang mencakup penyediaan,

pengambilan, penyaluran dan pembagian.

8. Muka air bawah tanah : permukaan air tanah di

dalam sumur bor dihitung dari muka tanah

setempat atau titik acuan lain.


II. PEMILIHAN LOKASI DAN PETANI/KELOMPOK TANI

Agar pengembangan Irigasi Tanah Dangkal dapat

berhasil dengan baik, maka pemilihan lokasi harus

dilakukan dengan tepat. Beberapa kriteria yang perlu

diperhitungkan antara lain :

A. Persyaratan Lokasi

1. Di lokasi yang bersangkutan mempunyai potensi air

tanah dangkal, baik kuantitas maupun kualitasnya.

Potensi sumber air tanah dangkal yang tersedia

paling tidak dapat memberikan air irigasi

suplementer (supplementary irrigation) pada areal

seluas kurang lebih 5 hektar sesuai jenis komoditas

yang diusahakan.

2. Di lokasi yang bersangkutan usahataninya sudah

berkembang atau paling tidak daerah tersebut

sesuai untuk pengembangan usaha tani tanaman

pangan, hortikultura, perkebunan, dan

peternakan.

3. Pengembangan usaha tani di lokasi tersebut sering

mengalami kendala/masalah air/kekeringan.

4. Diprioritaskan pada lokasi lahan sawah tadah

hujan dan lahan kering kawasan tanaman pangan,

hortikultura, dan perkebunan. Untuk kawasan


peternakan, digunakan untuk hijauan makanan

ternak, air minum ternak, dan sanitasi ternak.

5. Dapat dikembangkan di lokasi Daerah Irigasi (DI)

yang memiliki jaringan irigasi di mana kondisi

ketersediaan air pada musim kemarau tidak

mampu mengairi lahan usaha tani.

6. Lahan usaha tani yang akan mendapat pelayanan

Irigasi Tanah Dangkal yang akan dibangun adalah

lahan milik petani.

B. Persyaratan Petani/Kelompok

1. Petani di lokasi memerlukan Irigasi Tanah Dangkal

dan mampu memanfaatkan serta merawatnya

dengan baik termasuk menyediakan dana

operasional dan pemeliharaan yang dibuktikan dari

surat pernyataan kelompok tani atas nama petani.

2. Diprioritaskan pada kelompok tani/P3A yang sudah

terbentuk atau akan membentuk kelompok tani/

P3A/P3AT apabila dibangun Irigasi Tanah Dangkal.

3. Dalam pengelolaannya termasuk pemanfaatannya,

sarana/fasilitas/peralatan Irigasi Tanah Dangkal

tidak boleh dikuasai secara perorangan tetapi

harus digunakan oleh anggota kelompok.


III. KOMPONEN IRIGASI TANAH DANGKAL

A. Komponen Irigasi Tanah Dangkal

Agar air tanah dangkal dapat dimanfaatkan untuk air

irigasi, maka diperlukan upaya pengambilan/

pengangkatan ke permukaan tanah, misalnya dengan

pompa. Minimal ada tiga komponen yang diperlukan

agar air tanah dangkal tersedia untuk irigasi : (a)

sumur (b) pompa air dan motor penggerak dan (c)

jaringan distribusi.

1. Sumur

Untuk dapat memanfaatkan air tanah, terlebih dahulu

harus dibuat sumur sebagai tempat pengambilan.

Sumur tersebut dapat

berupa sumur gali (cara

pengembangannya dengan

digali) dan sumur bor/

sumur pantek (cara

pengembangannya dengan

dibor). Kedalaman sumur

yang dibuat disesuaikan

dengan kedalaman air

tanah ( < 30 m ).


2. Pompa Air

Pompa air dipergunakan untuk mengangkat air dalam

tanah ke permukaan

tanah. Jenis pompa

air yang biasa

digunakan untuk air

tanah dangkal pada

umumnya pompa

jenis sentrifugal.

Pompa air

digerakkan dengan motor penggerak bertenaga diesel

atau bensin atau tenaga listrik atau tenaga angin

(kincir angin). Pompa air tanah dangkal bersifat

mobile (dapat dipindah-pindahkan), dimana 1 (satu)

unit pompa air akan digunakan untuk melayani

beberapa sumur.

3. Jaringan Distribusi

Untuk mengalirkan air

dari pompa ke lahan

usahatani, maka perlu

dibangun jaringan

irigasi air tanah (JIAT),

yang terdiri atas:

saluran, bangunan pengatur berupa pintu dan boks

pembagi, bangunan pengatur debit dan katup

penutup yang berfungsi untuk mengatur arah aliran


dalam pipa. Untuk

mengurangi kehilangan air

(water losses) dalam

penyaluran, JIAT perlu

dibuat secara permanen

dengan dilining ataupun

menggunakan sistim perpipaan.

B. Kriteria Teknis

Pengertian 1 unit Irigasi Tanah Dangkal berdasarkan

luas layanan oncoran adalah sebagai berikut :

a. 1 (satu) buah pompa air dan motor penggeraknya

dengan 1 (satu) atau lebih sumur bor/sumur gali

termasuk saluran distribusinya, atau

b. 2 (dua) buah pompa air dan motor penggeraknya

dengan 2 (dua) buah atau lebih sumur bor/sumur

gali termasuk jaringan distribusinya.

Alternatif pilihan butir a atau b didasarkan pada

kecukupan dana dan diuraikan dalam Rencana

Anggaran Biaya (RAB).


Beberapa kriteria yang perlu diperhatikan dalam

pengembangan Irigasi Tanah Dangkal antara lain :

a. Sumur :

dapat dibuat dalam bentuk sumur gali atau

sumur bor. Diameter sumur gali dengan

diameter lebih kurang 1 meter. Bila struktur

tanahnya labil, dinding sumur dapat diperkuat

dengan tembok atau buis beton. Untuk sumur

bor/pantek, diameter selubungnya disesuaikan

dengan kondisi jenis pompanya.

Kedalaman sumur disesuaikan dengan

kedalaman dan ketebalan lapisan akuifer.

b. Pompa air :

tipe : sentrifugal atau axial.

penggerak : motor bertenaga diesel atau

bensin, tenaga listrik atau tenaga angin (kincir

angin).

dapat diterima petani, mudah dalam

perawatan dan suku cadang tersedia di pasar

setempat.

Diutamakan telah memiliki/memenuhi SNI atau

memiliki sertifikat hasil uji dari intansi atau

lembaga sertifikasi yang resmi ditunjuk oleh

pemerintah.


c. Pipa-pipa :

Pipa-pipa diperlukan untuk pipa selubung luar

(casing pada sumur bor), pipa/selang hisap,

dan pembuangan.

Terbuat dari bahan besi atau PVC (paralon)

cukup kuat.

Diutamakan yang telah memiliki SNI atau

sertifikat hasil uji dari intansi atau lembaga

sertifikasi yang resmi ditunjuk oleh

pemerintah.

d. Jaringan Distribusi (JIAT)

Penyempurnaan jaringan distribusi

dimaksudkan agar air yang dikeluarkan dari

pompa dapat dimanfaatkan seefisien dan

seefektif mungkin, dengan mengurangi

kebocoran/ kehilangan air pada saluran

tersebut.

Jaringan distribusi tersebut dapat berupa pipa

atau selang yang tahan bocor.


IV. PELAKSANAAN

Tahapan pengembangan Irigasi Tanah Dangkal dapat

dilaksanakan sebagai berikut :

A. Survey Investigasi dan Desain (SID) Sederhana

1. Survey Investigasi

Survey investigasi dimaksudkan untuk

mendapatkan calon lokasi dan petani yang

sesuai untuk pengembangan Irigasi Tanah

Dangkal, baik dari segi teknis maupun sosial.

Pelaksanaan survei investigasi dikoordinasikan

dengan instansi/Sub Dinas terkait terutama

dengan Sub Dinas yang menangani komoditas

yang akan dikembangkan.

Pelaksanaan survei investigasi dibiayai oleh

daerah (tidak termasuk dalam dana TP yang

dialokasikan) dan dilaksanakan oleh petugas

Dinas Pertanian Kabupaten/Kota bersama

dengan petugas Kecamatan.

Calon lokasi dan calon petani yang memenuhi

persyaratan ditetapkan oleh Kepala Dinas

Kabupaten/Kota sebagai lokasi pengembangan

Irigasi Tanah Dangkal.


Laporan hasil survei investigasi paling tidak

memuat :

a. Letak lokasi berdasarkan daerah

administratif dan koordinat lintang dan

bujur dengan menggunakan Global

Positioning System/GPS atau ekstrapolasi

dari peta topografi yang tersedia.

b. Kondisi usaha tani dan jenis komoditi yang

layak dikembangkan.

c. Gambar/sketsa saluran distribusi.

d. Potensi air tanah dangkal untuk kebutuhan

irigasi, meliputi kedalaman dan kapasitas

pompa/air yang keluar dari mesin pompa.

e. Luas layanan oncoran (command area) yang

akan diairi.

2. Desain/rancangan sederhana Irigasi Tanah Dangkal

Rancangan/desain sederhana disusun untuk

lokasi yang ditetapkan sebagai calon lokasi

pengembangan Irigasi Tanah Dangkal.

Rancangan/desain Irigasi Tanah Dangkal

sederhana sekurang-kurangnya mencakup luas

lahan yang akan diairi (daerah oncoran),

letak/lokasi sumur (koordinat sumur),

kedalaman sumur, dan rancangan jaringan

irigasi yang akan dibangun. Satu hal yang


perlu diperhitungkan dalam penyusunan desain

sumur air tanah dangkal sederhana yaitu dalam

hal distribusi. Untuk menekan biaya

operasional dalam hal distribusi air, maka air

tanah dangkal yang telah diangkat dari

sumbernya dengan menggunakan pompa air

dapat ditampung pada posisi yang lebih tinggi

dibandingkan daerah layanan irigasinya dengan

menggunakan bak penampung air (jika dananya

mencukupi), sehingga dapat didistribusikan ke

lahan usaha tani dengan gaya gravitasi.

3. Kebutuhan bahan, peralatan, dan mesin

Berdasarkan hasil SID akan dapat diketahui

kebutuhan bahan, peralatan, dan mesin yang

diperlukan. Data kedalaman dan potensi air

tanah, ketinggian bak penampung dari posisi

pompa air dan luas lahan oncoran dapat digunakan

untuk menetapkan spefisikasi pompa air,

spesifikasi motor penggerak pompa, jumlah dan

spesifikasi kebutuhan pipa-pipa, dan

pembangunan/perbaikan jaringan irigasi yang

diperlukan.


4. Kebutuhan anggaran

Meliputi perkiraan kebutuhan biaya untuk

pengadaan bahan, peralatan, pompa air dan

perlengkapannya, pengembangan sumur,

pemasangan pipa-pipa, dan pengembangan/

perbaikan jaringan distribusinya. Perkiraan

kebutuhan anggaran ini dijadikan acuan dalam

penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS).

B. Pola Pelaksanaan Konstruksi/Pengembangan Irigasi Tanah Dangkal

1. Pelaksanaan Konstruksi/pengembangan Irigasi

Tanah Dangkal dilaksanakan dengan pola Bansos

(dana ditransfer langsung ke rekening kelompok

tani). Pola pelaksanaan Bansos mengikuti

ketentuan yang ada dalam Pedoman Umum

Bansos Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana

Pertanian.

2. Pelaksanaan pengembangan Irigasi Tanah Dangkal

dilakukan berdasarkan kepada usulan yang

diajukan oleh petani/kelompoktani seperti RUKK

(Rencana Usulan Kerja Kelompok) setelah

mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Kab/Kota

(contoh RUKK dapat dilihat pada Lampiran 2).


C. Operasi dan Pemeliharaan

1. Operasi dan pemeliharaan jaringan Irigasi Tanah

Dangkal diserahkan kepada petani/kelompok tani.

2. Biaya operasi dan pemeliharaan Irigasi Tanah

Dangkal menjadi tanggungjawab petani/kelompok

tani sebagai penerima manfaat.

3. Besarnya iuran pelayanan irigasi yang dibutuhkan,

ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah

anggota/kelompok tani.

D. Pembinaan

1. Pembinaan terhadap petani penerima manfaat

dilakukan Dinas “Pertanian” Propinsi dan

Kabupaten/Kota secara berkelanjutan.

2. Pembinaan antara lain meliputi teknik operasi dan

pemeliharaan Irigasi Tanah Dangkal, pemilihan

komoditas yang diusahakan, teknik budidaya,

panen, pasca panen, pengolahan, dan pemasaran

hasil, serta pengembangan usaha lainnya.


E. Pelatihan

1. Petani/kelompok tani penerima manfaat diberikan

pelatihan terutama teknis operasional dan

pemeliharaan jaringan irigasi air tanah.

2. Pelatihan teknis operasi jaringan Irigasi Tanah

Dangkal dilaksanakan oleh pihak ketiga/pelaksana

pengadaan dan pemasangan irigasi air tanah.

F. Pemanfaatan

Dengan pertimbangan biaya investasi, operasi dan

pemeliharaan yang relatif tinggi, maka

pemanfaatannya harus dilakukan secara efektif dan

efisien.

G. Pembiayaan

Biaya yang tersedia untuk pengembangan Irigasi Tanah

Dangkal dipergunakan untuk pembuatan sumur

bor/gali, pengadaaan pipa-pipa, pompa air dan

perlengkapannya, jaringan irigasi/distribusi.

Kebutuhan biaya untuk SID dan pembinaan

disediakan dari APBD Propinsi, APBD Kabupaten/

Kota, dan partisipasi masyarakat.


I. Waktu Pelaksanaan

Jadwal/waktu pelaksanaan kegiatan pengembangan

Irigasi Tanah Dangkal mengacu pada jadwal palang

pelaksanaan sebagaimana terdapat pada Lampiran 3.


V. MONITORING DAN EVALUASI

A. Indikator Kinerja

Beberapa indikator kinerja yang digunakan sebagai

ukuran untuk penilaian kinerja kegiatan

Pengembangan Irigasi Tanah Dangkal adalah sebagai

berikut :

1. Output : Terbangun dan berfungsinya Irigasi

Tanah Dangkal.

2. Outcome : Terjadinya peningkatan keter-

sediaan air irigasi untuk usaha tani

dengan memanfaatkan potensi air

tanah dangkal.

3. Benefit : Terjadinya peningkatan usaha

pertanian, seperti peningkatan luas

tanam, intensitas pertanaman (IP),

peningkatan produktivitas.

4. Impact : Peningkatan produksi usahatani dan

pendapatan petani.

B. Monitoring dan Evaluasi

1. Monitoring pengembangan Irigasi Tanah Dangkal

dilakukan secara swakelola oleh Dinas Pertanian

Kabupaten/Kota dan Propinsi.

2. Evaluasi dilakukan pada setiap akhir tahun.


C. Pelaporan

1. Terdapat 2 (tiga) jenis laporan yang harus dibuat

yaitu Laporan Bulanan dan Laporan Akhir.

2. Laporan Bulanan memuat perkembangan

pelaksanaan kegiatan yang disusun setiap bulan,

berisi kemajuan pelaksanaan kegiatan sampai

bulan berjalan. Laporan Bulanan dikirim ke Dinas

Pertanian Propinsi dengan tembusannya

disampaikan ke Pusat (Ditjen PLA dan Direkrotat

Pengelolaan Air). Laporan Bulanan disusun

mengacu pada Lampiran 4.1, 4.2 (diisi di tingkat

Kabupaten/Kota) serta 4.3 dan 4.4 (diisi di

tingkat Propinsi).

3. Laporan Akhir disusun setelah pelaksanaan

pembangunan Irigasi Tanah Dangkal selesai, berisi

seluruh rangkaian kegiatan Pelaksanaan

Pembangunan Irigasi Tanah Dangkal. Agar lebih

informatif dan komunikatif, Laporan Akhir agar

dilengkapi dengan foto-foto dokumentasi dari

setiap tahap kegiatan (kondisi sebelum kegiatan,

saat dalam pelaksanaan dan setelah selesai

kegiatan). Laporan Akhir agar mengikuti outline

seperti pada Lampiran 5.

4. Laporan Bulanan dan Laporan Akhir disampaikan

kepada Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana


Pertanian c.q Direktur Pengelolaan Air Irigasi

dengan alamat Direktorat Pengelolaan Air Irigasi,

Jl. Taman Margasatwa No. 3 Ragunan Pasar

Minggu Jakarta Selatan, dengan tembusan kepada

Kepala Dinas ”Pertanian” Propinsi.

D. Pengendalian

Dalam upaya mengurangi kesalahan yang terjadi

dalam pelaksanaan pengembangan Irigasi Tanah

Dangkal, maka perlu dilaksanakan pengendalian yang

intensif. Pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan

pengembangan Irigasi Tanah Dangkal akan

dilaksanakan dengan mengikuti acuan Sistem

Pengendalian Internal (SPI) sebagaimana tercantum

pada Lampiran 6. Selanjutnya pelaksana di tingkat

propinsi dan kabupaten/kota dapat membuat

daftar/check list pengendalian dengan mempedomani

check list yang tercantum pada Lampiran 6 dimaksud.


DAFTAR PUSTAKA

Anonimous. Pedoman Teknis Konstruksi Jaringan Irigasi Air Tanah Sistim Perpipaan. Dit. Irigasi. Ditjen Sumber Daya Air. Departemen Pekerjaan Umum. 2004.

---------------. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air. 2004. Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta.

Direktorat Bina Rehabilitasi dan Pengembangan Lahan. Petunjuk Teknis Pengembangan Pompa Air Tanah Dangkal. Proyek Pengembangan Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan dan Hortikultura. 1994/1995. Jakarta.

Direktorat Pemanfaatan Air Irigasi, Direktorat Jenderal Bina Sarana Pertanian, Departemen Pertanian. 2002. Pedoman Teknis Pengembangan Irigasi Pompa. Jakarta.

Direktorat Pemanfaatan Air Irigasi, Direktorat Jenderal Bina Sarana Pertanian, Departemen Pertanian. 2004. Penyusunan Database Sarana Air Tanah Untuk Irigasi Pertanian. Laporan Akhir. PT. Gita Rencana Multiplan. Jakarta.

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Nomor : 1451 K/10/MEM/2000 Tanggal 3 Nopember 2000 tentang Prosedur Pemberian Izin Pengeboran dan Izin Pengambilan Air Bawah Tanah (Lampiran V). Jakarta.

Sosrodarsono, Suyono dan Takeda, Kensaku (editor). Hidrologi Untuk Pengairan. 2003. PT. Pradnya Paramita. Jakarta.


Lampiran 1

REKAPITULASI KEGIATAN PENGEMBANGAN IRIGASI TANAH DANGKAL

ALOKASI KEGIATAN DALAM BENTUK TUGAS PEMBANTUAN DIREKTORAT PENGELOLAAN AIR IRIGASI, DITJEN PSP TAHUN 2011

Unit Biaya Unit Biaya Unit Biaya Unit Biaya Unit Biaya

TOTAL INDONESIA 654 9,810,000,000 342 5,130,000,000 342 5,130,000,000 469 7,035,000,000 1,807 27,480,000,000

1 Prop. Jawa Barat 32 480,000,000 48 720,000,000 - - 55 825,000,000 135 2,025,000,000

1 Bandung 10 150,000,000 10 150,000,000

2 Bandung Barat 10 150,000,000 10 150,000,000

3 Ciamis 5 75,000,000 10 150,000,000 15 225,000,000

4 Cianjur 19 285,000,000 19 285,000,000

5 Cirebon 10 150,000,000 5 75,000,000 15 225,000,000

6 Garut 10 150,000,000 10 150,000,000

7 Indramayu 5 75,000,000 5 75,000,000

8 Karawang 5 75,000,000 5 75,000,000

9 Kuningan 6 90,000,000 6 90,000,000

10 Majalengka 5 75,000,000 5 75,000,000

11 Sukabumi 5 75,000,000 5 75,000,000

12 Sumedang 6 90,000,000 5 75,000,000 11 165,000,000

13 Tasikmalaya 4 60,000,000 10 150,000,000 14 210,000,000

14 Kota Tasikmalaya 5 75,000,000 5 75,000,000

JumlahNo Pusat/Prop/Kab/Kota Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan Peternakan

Sub Sektor


*-


2 Prop. Jawa Tengah 51 765,000,000 19 285,000,000 39 585,000,000 32 480,000,000 141 2,115,000,000

15 Blora 10 150,000,000 5 75,000,000 15 225,000,000

16 Boyolali 2 30,000,000 2 30,000,000

17 Brebes 3 45,000,000 3 45,000,000

18 Cilacap 5 75,000,000 5 75,000,000

19 Demak 5 75,000,000 5 75,000,000 10 150,000,000

20 Grobogan 5 75,000,000 4 60,000,000 9 135,000,000

21 Jepara 4 60,000,000 4 60,000,000

22 Kendal 5 75,000,000 5 75,000,000 10 150,000,000

23 Klaten 5 75,000,000 5 75,000,000

24 Kudus 2 30,000,000 5 75,000,000 7 105,000,000

25 Magelang 5 75,000,000 5 75,000,000

26 Pati 5 75,000,000 2 30,000,000 7 105,000,000

27 Pemalang 5 75,000,000 2 30,000,000 7 105,000,000

28 Purbalingga 5 75,000,000 10 150,000,000 4 60,000,000 19 285,000,000

29 Purworejo 5 75,000,000 5 75,000,000

30 Rembang 10 150,000,000 10 150,000,000

31 Semarang 4 60,000,000 4 60,000,000

32 Sragen 5 75,000,000 5 75,000,000

33 Sukoharjo 2 30,000,000 2 30,000,000

34 Tegal 5 75,000,000 5 75,000,000

35 Kota Semarang 2 30,000,000 2 30,000,000


Sub Sektor



3 Prop. DIY 30 450,000,000 22 330,000,000 29 435,000,000 2 30,000,000 83 1,245,000,000

Bantul 22 330,000,000 9 135,000,000 31 465,000,000 Gunung Kidul 10 150,000,000 4 60,000,000 14 210,000,000 Kulon Progo 6 90,000,000 2 30,000,000 8 120,000,000 Sleman 20 300,000,000 10 150,000,000 30 450,000,000

4 Prop. Jawa Timur 143 2,145,000,000 32 480,000,000 57 855,000,000 27 405,000,000 259 3,885,000,000

Bangkalan 5 75,000,000 5 75,000,000 Bayuwangi 44 660,000,000 44 660,000,000 Gresik 25 375,000,000 25 375,000,000 Jombang 10 150,000,000 10 150,000,000 20 300,000,000 Lamongan 5 75,000,000 5 75,000,000 Madiun 2 30,000,000 5 75,000,000 7 105,000,000 Magetan 10 150,000,000 10 150,000,000 Malang 8 120,000,000 8 120,000,000 Mojokerto 15 225,000,000 15 225,000,000 Nganjuk 7 105,000,000 7 105,000,000 Ngawi 5 75,000,000 5 75,000,000 Pacitan 18 270,000,000 18 270,000,000 Pamekasan 10 150,000,000 5 75,000,000 15 225,000,000 Probolinggo 16 240,000,000 5 75,000,000 21 315,000,000 Sampang 20 300,000,000 15 225,000,000 35 525,000,000 Tuban 7 105,000,000 10 150,000,000 17 255,000,000 Tulungagung 2 30,000,000 2 30,000,000


Sub Sektor


Unit Biaya Unit Biaya Unit Biaya Unit Biaya Unit Biaya5 Prop. NAD - - - - - - 25 375.000.000 25 375.000.000

Aceh Utara 10 150.000.000 10 150.000.000 Bireun 10 150.000.000 10 150.000.000 Pidie 5 75.000.000 5 75.000.000

6 Prop. Sumatera Utara 15 225.000.000 17 255.000.000 - - 71 1.065.000.000 103 1.545.000.000 Dairi 20 300.000.000 20 300.000.000 Tanah Karo 20 300.000.000 20 300.000.000 Simalungun 10 150.000.000 10 150.000.000 Tapanuli Selatan 10 150.000.000 10 150.000.000 Toba Samosir 17 255.000.000 16 240.000.000 33 495.000.000 Nias Barat 5 75.000.000 5 75.000.000 10 150.000.000

7 Prop. Sumatera Barat - - 27 405.000.000 19 285.000.000 61 915.000.000 107 1.605.000.000 Lima Puluh Kota 2 30.000.000 5 75.000.000 7 105.000.000 Agam 20 300.000.000 2 30.000.000 2 30.000.000 24 360.000.000 Mentawai 5 75.000.000 5 75.000.000 Padang Pariaman 5 75.000.000 5 75.000.000 Pesisir Selatan 8 120.000.000 8 120.000.000 Sijunjung 4 60.000.000 4 60.000.000 Tanah Datar 7 105.000.000 7 105.000.000 14 210.000.000 Kota Padang Panjang 8 120.000.000 8 120.000.000 Kota Pandang 1 15.000.000 5 75.000.000 6 90.000.000 Kota Payakumbuh 5 75.000.000 5 75.000.000 Kota Sawahlunto 5 75.000.000 5 75.000.000 Kota Solok 5 75.000.000 5 75.000.000 Dharmas Raya 2 30.000.000 2 30.000.000 4 60.000.000 Solok Selatan 5 75.000.000 5 75.000.000 Pasaman Barat 2 30.000.000 2 30.000.000


Sub Sektor



8 Prop. Riau - - 17 255,000,000 - - 18 270,000,000 35 525,000,000

Indragiri Hilir 2 30,000,000 2 30,000,000 Indragiri Hulu 3 45,000,000 3 45,000,000 Kuantan Singingi 3 45,000,000 3 45,000,000 Pelalawan 3 45,000,000 3 45,000,000 Rokan Hilir 3 45,000,000 3 45,000,000 Rokan Hulu 2 30,000,000 2 30,000,000 Siak 17 255,000,000 2 30,000,000 19 285,000,000

9 Prop. Sumatera Selatan 29 435,000,000 - - 8 120,000,000 25 375,000,000 62 930,000,000

Ogan Komering Ilir 29 435,000,000 25 375,000,000 54 810,000,000 Kota Prabumulih 2 30,000,000 2 30,000,000 Kota Lubuk Linggau 5 75,000,000 5 75,000,000 Ogan Ilir 1 15,000,000 1 15,000,000

10 Prop. Lampung 13 195,000,000 24 360,000,000 30 450,000,000 - - 67 1,005,000,000

Lampung Barat 10 150,000,000 10 150,000,000 Lampung Selatan 14 210,000,000 14 210,000,000 Lampung Utara 10 150,000,000 30 450,000,000 40 600,000,000 Kota Bandar Lampung 3 45,000,000 3 45,000,000


Sub Sektor



11 Prop. Kalimantan Tengah - - - - - - 3 45,000,000 3 45,000,000

Kotawaringin Timur 3 45,000,000 3 45,000,000

12 Prop. Kalimantan Timur 1 15,000,000 - - - - 14 210,000,000 15 600,000,000

Berau 6 90,000,000 6 90,000,000 Kutai Kertanegara 1 15,000,000 1 15,000,000 Kota Samarinda 8 120,000,000 8 120,000,000

13 Prop. Sulawesi Utara 15 225,000,000 - - - - - - 15 225,000,000

Minahasa 10 150,000,000 10 150,000,000 Minahasa Selatan 5 75,000,000 5 75,000,000

14 Prop. Sulawesi Tengah 14 210,000,000 37 555,000,000 - - - - 51 765,000,000

Donggala 10 150,000,000 10 150,000,000 Kota Palu 10 150,000,000 10 150,000,000 Parigi Moutong 7 105,000,000 7 105,000,000 Tojo Una-Una 7 105,000,000 7 105,000,000 Sigi 17 255,000,000 17 255,000,000


Sub Sektor



15 Prop. Sulawesi Selatan 61 915,000,000 - - 3 45,000,000 20 300,000,000 84 1,260,000,000

Bantaeng 10 150,000,000 10 150,000,000 Barru 5 75,000,000 5 75,000,000 Bulukumba 3 45,000,000 3 45,000,000 Enrekang 10 150,000,000 10 150,000,000 Gowa 10 150,000,000 10 150,000,000 Jeneponto 5 75,000,000 5 75,000,000 Luwu 5 75,000,000 5 75,000,000 Luwu Utara 5 75,000,000 5 75,000,000 Maros 5 75,000,000 5 75,000,000 Sinjai 5 75,000,000 5 75,000,000 Takalar 5 75,000,000 5 75,000,000 Kota Makassar 11 165,000,000 11 165,000,000 Kota Palopo 5 75,000,000 5 75,000,000

16 Prop. Sulawesi Tenggara 90 1,350,000,000 65 975,000,000 55 825,000,000 - - 210 3,150,000,000

Buton 5 75,000,000 5 75,000,000 Buton Utara 5 75,000,000 2 30,000,000 7 105,000,000 Konawe 15 225,000,000 5 75,000,000 4 60,000,000 24 360,000,000 Kolaka 15 225,000,000 10 150,000,000 25 375,000,000 50 750,000,000 Muna 5 75,000,000 10 150,000,000 15 225,000,000 Konawe Selatan 20 300,000,000 25 375,000,000 45 675,000,000 Konawe Utara 5 75,000,000 5 75,000,000 10 150,000,000 20 300,000,000 Bombana 10 150,000,000 10 150,000,000 14 210,000,000 34 510,000,000 Kolaka Utara 10 150,000,000 10 150,000,000


Sub Sektor



17 Prop. Maluku 10 150,000,000 - - 10 150,000,000 - - 20 300,000,000

Kota Tual 10 150,000,000 10 150,000,000 20 300,000,000

18 Prop. Bali - - - - 1 15,000,000 15 225,000,000 16 240,000,000

Bangli 1 15,000,000 10 150,000,000 11 165,000,000 Kota Denpasar 5 75,000,000 5 75,000,000

19 Prop. NTB 80 1,200,000,000 - - 68 1,020,000,000 - - 148 2,220,000,000

Bima 5 75,000,000 5 75,000,000 Lombok Barat 25 375,000,000 10 150,000,000 35 525,000,000 Lombok Tengah 25 375,000,000 23 345,000,000 48 720,000,000 Lombok Timur 10 150,000,000 10 150,000,000 Sumbawa 20 300,000,000 10 150,000,000 30 450,000,000 Kota Bima 10 150,000,000 10 150,000,000 Sumbawa Barat 10 150,000,000 10 150,000,000

20 Prop. NTT 44 660,000,000 15 225,000,000 10 150,000,000 - - 69 1,035,000,000

Kota Kupang 2 30,000,000 2 30,000,000 Timor Tengah Utara 10 150,000,000 10 150,000,000 Belu 10 150,000,000 10 150,000,000 Lembata 20 300,000,000 20 300,000,000 Sikka 5 75,000,000 5 75,000,000 Sumba Barat Daya 5 75,000,000 5 75,000,000 Sumba Tengah 17 255,000,000 17 255,000,000


Sub Sektor



21 Prop. Papua - - - - - - 65 975,000,000 65 975,000,000

Kota Jayapura 20 300,000,000 20 300,000,000 Pegunungan Bintang 20 300,000,000 20 300,000,000 Sarmi 25 375,000,000 25 375,000,000

22 Prop. Bengkulu 20 300,000,000 - - - - 12 180,000,000 32 480,000,000

Bengkulu Selatan 3 45,000,000 3 45,000,000 Seluma 20 300,000,000 20 300,000,000 Kepahiang 9 135,000,000 9 135,000,000

23 Prop. Banten 6 90,000,000 - - - - - - 6 90,000,000

Kota Serang 6 90,000,000 6 90,000,000

24 Prop. Gorontalo - - - - 13 195,000,000 6 90,000,000 19 285,000,000

Boalemo 3 45,000,000 3 45,000,000 Pohuwato 10 150,000,000 3 45,000,000 13 195,000,000 Bone Bolango 3 45,000,000 3 45,000,000

25 Prop. Kepulauan Riau - - 19 285,000,000 - - - - 19 285,000,000

Bintan 7 105,000,000 7 105,000,000 Kota Batam 12 180,000,000 12 180,000,000

26 Prop. Papua Barat - - - - - - 18 270,000,000 18 270,000,000

Manokwari 18 270,000,000 18 270,000,000


Sub Sektor

10.01 pednis irigasi tanah dangkal & dalam · anggaran biaya (rab). pedoman teknis pengembangan...

Documents