07.bab vii syarat-syarat umum kontrak (ssuk)-drainase

7/25/2019 07.Bab Vii Syarat-syarat Umum Kontrak (Ssuk)-Drainase

1/25

BAB VII

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

A. KETENTUAN UMUM

1. Definisi Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-

Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai artiatau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagaiberikut :

1.1 Jasa Konsultansi adalah jasa layanan

profesional yang membutuhkan keahliantertentu diberbagai bidang keilmuan yangmengutamakan adanya olah pikir

(brainware).

1.2 Kontrak Harga Satuan adalah kontrak

pengadaan jasa konsultansi ataspenyelesaian seluruh pekerjaan dalam bataswaktu tertentu berbasis input, berdasarkanharga satuan yang pasti dan tetap untuksetiap satuan/unsur pekerjaan denganspesifikasi teknis tertentu, yang volumepekerjaannya masih bersifat perkiraansementara, sedangkan pembayarannya

didasarkan pada hasil pengukuran bersamaatas volume pekerjaan yang benar-benartelah dilaksanakan oleh penyediabarang/jasa.

1.3 Pengguna Anggaran yang selanjutnya

disebut PA adalah pemegang kewenanganpenggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerahatau Pejabat yang disamakan pada InstitusiPengguna APBN/APBD.

1.4 Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnyadisebut KPA adalah pejabat yang ditetapkanoleh PA untuk menggunakan

APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerahuntuk menggunakan APBD.

1.5

Pejabat Pembuat Komitmen yangselanjutnya disebut PPK adalah pejabatyang bertanggung jawab atas pelaksanaanPengadaan Barang/Jasa.

1.6

Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaanadalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh

PA/KPA yang bertugas memeriksa danmenerima hasil pekerjaan.

1.7 Aparat Pengawas Intern Pemerintah ataupengawas intern pada institusi lain yangselanjutnya disebut APIPadalah aparat yang

melakukan pengawasan melalui audit,reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatanpengawasan lain terhadap penyelenggaraan

tugas dan fungsi organisasi.

1.8 Penyedia adalah adalah badan usaha yang

menyediakan Jasa Konsultansi dan telahditetapkan sebagai pemenang oleh PokjaULP.


2/25

1.9 Sub Penyedia adalah badan usaha yang

mengadakan perjanjian kerja sama denganpenyedia, untuk melaksanakan sebagianpekerjaan (subkontrak).

1.10Kemitraan/KSO adalah kerja sama usahaantara penyedia nasional maupun denganpenyedia asing yang masing-masing pihakmempunyai hak, kewajiban dan tanggungjawab yang jelas berdasarkan kesepakatanbersama yang dituangkan dalam perjanjiantertulis.

1.11Surat Jaminan yang selanjutnya disebutJaminan, adalah jaminan tertulis yang

bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat(unconditional), yang dikeluarkan oleh BankUmum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/ konsorsiumperusahaan asuransi umum/konsorsiumlembaga/ konsorsium perusahaanpenjaminan yang mempunyai programasuransi kerugian (suretyship), dimanakonsorsium tersebut telah ditetapkan/mendapat rekomendasi dari Otoritas Jasa

Keuangan (OJK), diserahkan oleh penyedia

kepada PPK untuk menjamin terpenuhinyakewajiban penyedia.

1.12Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yangselanjutnya disebut Kontrak adalahperjanjian tertulis antara PPK denganpenyedia yang mencakup Syarat-SyaratUmum Kontrak (SSUK) ini dan Syarat-Syarat

Khusus Kontrak (SSKK) serta semuadokumen lain yang ditetapkan dalam SuratPerjanjian.

1.13Nilai Kontrak adalah total harga yangtercantum dalam Kontrak.

1.14Hari adalah hari kalender.

1.15Rincian Biaya Langsung Personil adalahremunerasi atau upah yang diterima olehpersonil inti, yang telah memperhitungkanbiaya umum (overhead), biaya sosial (socialcharge), keuntungan (profit) maksimal 10%,tunjangan penugasan, dan biayabiayakompensasi lainnya, dihitung menurutjumlah satuan waktu tertentu (bulan,minggu, hari, atau jam).

1.16

Rincian Biaya Langsung Non Personiladalah biaya yang sebenarnya dikeluarkanpenyedia untuk pengeluaran-pengeluaran

yang sesungguhnya (at cost), yang meliputiantara lain biaya untuk pembelian ATK,

sewa peralatan, biaya perjalanan, biaya71


3/25

pengiriman dokumen, biaya pengurusansurat ijin, biaya komunikasi, biayapencetakan laporan, biaya penyelenggaraanseminar/workshop/lokakarya, dan lain-lain.

1.17Jadwal Waktu Pelaksanaan adalah jadwalyang menunjukkan kebutuhan waktu yangdiperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan,terdiri atas tahap pelaksanaan yangdisusun secara logis, realistik dan dapatdilaksanakan.

1.18 Personil Inti adalah tenaga ahli atau

tenaga teknis yang akan ditempatkansecara penuh sesuai dengan persyaratan

yang ditetapkan dalam Dokumen Seleksiserta posisinya dalam manajemenpelaksanaan pekerjaan sesuai denganorganisasi pelaksanaan yang diajukanuntuk melaksanakan pekerjaan.

1.19 Masa Kontrak adalah jangka waktu

berlakunya kontrak ini terhitung sejaktanggal penandatangan kontrak sampaidengan tanggal penyelesaian pekerjaan.

1.20

Tanggal Mulai Kerja adalah tanggal mulaikerja penyedia yang dinyatakan pada Surat

Perintah Mulai Kerja (SPMK), yangditerbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

1.21 Tanggal Penyelesaian Pekerjaan adalah

tanggal penyelesaian pekerjaan Jasa

Konsultansi ini oleh penyedia yangtercantum dalam SPMK.

1.22 Kerangka Acuan Kerja yang selanjutnya

disebut KAKadalah yang disusun oleh PPKuntuk menjelaskan tujuan, lingkup jasakonsultansi serta keahlian yang diperlukanuntuk pelaksanaan pekerjaan berdasarkanKontrak ini.

1.23 Penawaran Biaya adalah rincian yang

memuat setiap komponen pekerjaan Jasa

Konsultansi yang harus dilaksanakan olehpenyedia berikut harga satuannya (mata

pembayaran) dan merupakan bagian dariDokumen Penawaran penyedia.

1.24 Penawaran Teknis adalah data teknis yangmemuat pendekatan teknis, metodologi, danprogram kerja penyedia dalam pelaksanaanJasa Konsultansi ini. Penawaran Teknismerupakan bagian dari penawaran penyedia.

1.25 Syarat-Syarat Khusus Kontrak yang

selanjutnya disebut SSKK adalah syarat

yang berisikan ketentuan-ketentuantambahan yang dapat mengubah ataumenambah SSUK.

72


4/25

1.26Syarat-Syarat Umum Kontrak yangselanjutnya disebut SSUK adalah syaratyang berisikan ketentuan-ketentuan umumdalam pelaksanaan kontrak.

1.27Surat Perintah Pembayaranyangselanjutnyadisebut SPP adalah surat yang diterbitkanoleh PPK dan merupakan salah satu tahapandalam mekanisme pelaksanaan pembayaranatas beban Anggaran Pendapatan BelanjaNegara/ Daerah.

1.28Tenaga Ahli adalah bagian dari Personil

dengan keahlian, kualifikasi, danpengalaman di bidang tertentu.

2. Penerapan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) diterapkan

secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan JasaKonsultansi ini tetapi tidak dapat bertentangandengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen

Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkanurutan hierarki dalam Surat Perjanjian.

3. Bahasa dan 3.1 Bahasa kontrak menggunakan BahasaHukum Indonesia [kecuali dalam rangka

pinjaman/hibah luar negerimenggunakan bahasa Indonesia dan

bahasa nasional pemberi pinjaman/hibahtersebut dan/atau bahasa Inggris].

3.2 Hukum yang digunakan adalah hukumyang berlaku di Indonesia [kecuali dalamrangka pinjaman/hibah luar negerimenggunakan hukum yang berlaku di

Indonesia atau hukum yang berlaku dinegara pemberi pinjaman/hibah(tergantung kesepakatan antarapemerintah dan negara pemberi hibah)]

4. Keutuhan Kontrak ini memuat semua ketentuan danKontrak persyaratan yang telah disetujui oleh Para Pihak.

Para Pihak tidak diperbolehkan untukmengikatkan diri atau bertanggung jawab ataspernyataan, janji, atau persetujuan yang tidaktercantum dalam Kontrak ini.

5. Pemisahan Jika salah satu atau beberapa ketentuan dalamKontrak ini berdasarkan peraturan perundang-undangan menjadi tidak sah, tidak berlaku, atautidak dapat dilaksanakan maka ketentuan-ketentuan lain tetap berlaku secara penuh.

6. Perpajakan Ketentuan mengenai perpajakan adalah seluruhketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

73


5/25

7.Korespon- Semua pemberitahuan, permohonan, ataudensi persetujuan berdasarkan Kontrak ini akan

dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia,dan dianggap telah diberitahukan jika telah

disampaikan secara langsung kepada wakil sahPara Pihak, atau jika disampaikan melalui surat,e-mail, dan/atau faksimili yang ditujukan kealamat yang tercantum dalam SSKK.

8.Asal Jasa 8.1 Pekerjaan Jasa Konsultansi ini dikerjakanKonsultansi terutama oleh tenaga Indonesia pada

lokasi- lokasi yang tercantum dalam KAK.Jika lokasi untuk bagian pekerjaan tertentu

tidak tercantum maka lokasi akanditentukan oleh PPK.

8.2 Jika dalam proses pekerjaan Jasa

Konsultansi digunakan komponen berupabarang, jasa, atau gabungan keduanyayang tidak berasal dari dalam negeri(impor) maka penggunaan komponenimpor harus sesuai dengan yangdicantumkan dalam Dokumen Penawaran.

8.3 Tindakan pencantuman komponen imporyang tidak dapat dipertanggungjawabkan

dapat dipersamakan dengan tindakanpenipuan dan dikenakan sanksi sesuaidengan ketentuan yang berlaku.

9. Penggunaan Penyedia tidak diperkenankan menggunakanDokumen dokumen-dokumen kontrak atau dokumenKontrak lainnya yang berhubungan dengan kontrak olehdan pihak lain, misalnya Kerangka Acuan Kerja,Informasi gambar-gambar, pola, serta informasi lain yang

berkaitan dengan kontrak tanpa ijin tertulis dariPPK.

10. Hak Atas Penyedia wajib membebaskan PPK dari segalaKekayaan tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yangIntelektual disebabkan penggunaan HAKI oleh penyedia.

11. Layanan Penyedia wajib menyediakan layanan tambahanTambahan lainnya seperti pembuatan maket/model dari

hasil desain sesuai dengan lingkup pekerjaannya.

12. Surat 12.1PPK menyerahkan seluruh/sebagian lokasiPerintah pekerjaan dan/atau dokumen tertentu yang

Mulai Kerja dibutuhkan kepada penyedia sebelum(SPMK) diterbitkannya SPMK.

12.2PPK menerbitkan SPMK selambat-lambatnya

14 (empat belas) hari kalender sejak tanggalpenandatanganan Kontrak.

12.3Dalam SPMK dicantumkan saat palinglambat dimulainya pelaksanaankontrakoleh penyedia.

74


6/25

13. Program 13.1 Program mutu disusun oleh penyedia, yang

Mutu paling sedikit berisi :a. informasi mengenai pekerjaan yang akan

dilaksanakan;

b. organisasi kerja penyedia;

c. jadwal pelaksanaan pekerjaan;d. jadwal penugasan tenaga ahli dan tenaga

pendukung;

e. prosedur pelaksanaan pekerjaan;

f. prosedur instruksi kerja; dan

g. pelaksana kerja.

13.2 Program mutu dapat direvisi sesuai kondisilokasi pekerjaan.

B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, PERUBAHAN, DAN

PEMUTUSAN KONTRAK

14. Jadwal 14.1 tanggal mulai berlaku kontrak dan jangkaPelaksanaan waktu penyelesaian pekerjaan tercantumPekerjaan dalam SSKK;

14.2 tanggal mulai dilaksanakannya pekerjaantercantum dalam SPMK;

15. RapatPersiapanPelaksanaanKontrak

14.3 tanggal penyerahan hasil pekerjaan daripenyedia kepada PPK tercantum dalamSPMK.

15.1

PPK bersama penyedia dapatmenyelenggarakan rapat persiapanpelaksanaan kontrak.

15.2 Dalam rapat persiapan, PPK dapatmengikutsertakan Tim Teknis dan/atau TimPendukung.

15.3 Beberapa hal yang dibahas dan disepakatidalam rapat persiapan pelaksanaan kontrakadalah :

a.

program mutu;b. organisasi kerja;

c. tata cara pengaturan pelaksanaanpekerjaan;

d. jadwal pengadaan bahan/material,mobilisasi peralatan dan personil(apabila diperlukan); dan

e. rencana pelaksanaan pemeriksaanlapangan bersama.

15.4 Hasil rapat persiapan pelaksanaan kontrak

dituangkan dalam Berita Acara RapatPersiapan Pelaksanaan Kontrak yangditandatangani oleh seluruh peserta rapat.

16. Mobilisasi 16.1 Penyedia melakukan mobilisasi setelahtanggal dimulainya pelaksanaan pekerjaan.

16.2 Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkuppekerjaan, yaitu :a. mendatangkan tenaga ahli;

75


7/25

b. mendatangkan tenaga pendukung;

dan/atauc. menyiapkan peralatan pendukung;

16.3Mobilisasi peralatan dan personil dapatdilakukan secara bertahap sesuai dengankebutuhan.

17. Pengawasan 17.1Pemeriksaan Bersamadan a. Pada tahap awal pelaksanaan kontrak danPemeriksaan pelaksanaan pekerjaan, PPK atau pihak

lain yang ditunjuk oleh PPK bersama-sama dengan penyedia melakukanpemeriksaan bersama yang mencakupantara lain pemeriksaan kesesuaian

personil dan/atau peralatan denganpersyaratan kontrak. Hasil pemeriksaanakan dituangkan dalam berita acarapemeriksaan.

b.Jika dalam pemeriksaan bersamaditemukan hal-hal yang dapatmengakibatkan perubahan isi kontrakmaka perubahan tersebut akandituangkan dalam amandemen kontrak.

c.Jika hasil pemeriksaan menunjukkanbahwa personil dan/atau peralatan

ternyata belum memenuhi persyaratankontrak maka penyedia tetap dapatmelanjutkan pekerjaan dengan syaratpersonil dan/atau peralatan yang belummemenuhi syarat harus segera digantidalam jangka waktu yang disepakatibersama dengan memperhatikan Pasaltentang Personil Konsultan danSubkonsultan.

17.2 Pemeriksaan Personil dan Peralatan

a. Pemeriksaan (inspeksi) personil danperalatan harus dilaksanakan setelahpersonil dan peralatan tiba di lokasipekerjaan serta dibuatkan Berita AcaraHasil Inspeksi/ Pemeriksaan yangditandatangani oleh PPK dan penyedia.

b. Dalam pemeriksaan personil danperalatan, PPK dapat dibantu Tim Teknisdan/atau Tim Pendukung.

c. Bila hasil inspeksi/pemeriksaan personildan peralatan ternyata belum memenuhi

persyaratan, maka penyedia dapatmelaksanakan pekerjaan dengan syaratpersonil dan peralatan yang belummemenuhi syarat harus diganti sesuaidengan ketentuan dalam Kontrak.

d. Apabila dalam pemeriksaan personil danperalatan mengakibatkan perubahan isiKontrak maka harus dituangkan dalambentuk adendum Kontrak.

76


8/25

17.3 Pemeriksaan Lapangan

a.

Apabila diperlukan, PPK bersama-samadengan penyedia melakukan pemeriksaanlapangan untuk melakukan pengukurandan pemeriksaan detail kondisi lapangan.

b.

Untuk pemeriksaan lapangan, PPK dapatdibantu Tim Teknis dan/atau TimPendukung.

c.

Hasil pemeriksaan lapangan dituangkandalam Berita Acara Pemeriksaan

Lapangan yang ditandatangani oleh PPKdan penyedia.

d.

Apabila dalam pemeriksaan lapanganmengakibatkan perubahan isi Kontrakmaka harus dituangkan dalam adendumKontrak.

18. Jaminan Jaminan Uang Muka :18.1Jaminan Uang Muka untuk paket pekerjaan

sampai dengan Rp750.000.000,00 (tujuhratus lima puluh juta rupiah) dapatditerbitkan oleh Bank Umum/PerusahaanPenjaminan/ Perusahaan Asuransi, bersifatmudah dicairkan dan tidak bersyarat

(unconditional), dan diserahkan olehPenyedia Barang/Jasa kepada PPK.

18.2

Jaminan Uang Muka untuk pekerjaan diatas Rp750.000.000,00 (tujuh ratus limapuluh juta rupiah) diterbitkan oleh Bank

Umum atau konsorsium perusahaanasuransi umum /konsorsium lembagadan/atau konsorsium perusahaanpenjaminan yang mempunyai programasuransi kerugian (suretyship), bersifatmudah dicairkan dan tidak bersyarat

(unconditional) dimana konsorsium tersebuttelah ditetapkan/mendapat rekomendasidari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dandiserahkan oleh Penyedia Barang/Jasakepada PPK.

18.3Jaminan Uang Muka diberikan kepada PPKdalam rangka pengambilan uang mukadengan nilai 100% (seratus persen) daribesarnya uang muka.

18.4 Nilai jaminan Uang Muka dapat dikurangi

secara proporsional sesuai denganpengembalian uang muka.

18.5 Masa berlakunya jaminan uang mukasekurang-kurangnya sejak tanggalpersetujuan pemberian uang muka sampaidengan tanggal penyerahan pertamapekerjaan.

18.6Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh Bank

Umum, perusahaan penjaminan atau

perusahaan asuransi.77


9/25

18.7 Bentuk surat jaminan Uang Muka: memuatnama dan alamat PPK, penyedia yangditunjuk, dan hak penjamin, nama paketkontrak, nilai jaminan uang muka dalamangka dan huruf, kewajiban pihak-pihak

penjamin untuk mencairkan Surat JaminanUang Muka selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari kerja tanpa syarat kepada PPK,masa berlaku jaminan uang muka dantanda tangan penjamin.

19. Pembayaran 19.1Uang Muka:

a.

Uang Muka dapat diberikan kepadapenyedia untuk:

1)

mobilisasi alat dan tenaga kerja;

2)

pembayaran uang tanda jadi kepadapemasok barang/material; dan/atau

3)

persiapan teknis lain yang diperlukanbagi pelaksanaan pengadaan.

b.

Uang Muka dapat diberikan kepadapenyedia dengan ketentuan sebagaiberikut:

1)

untuk usaha kecil paling tinggi 30%(tiga puluh perseratus) dari nilai

Kontrak; atau2) untuk usaha non kecil paling tinggi

20% (dua puluh perseratus) dari nilaiKontrak.

c.

Besarnya Uang Muka untuk KontrakTahun Jamak, yaitu:

1)

20% (dua puluh perseratus) dariKontrak tahun pertama; atau

2) 15% (lima belas perseratus) dari total

nilai Kontrak.

d.

Ketentuan mengenai pemberian uangmuka beserta besarannya ditetapkandalam SSKK.

e.

Penyedia dapat mengajukan permintaanpembayaran uang muka secara tertuliskepada PPK disertai dengan rencanapenggunaan uang muka untukmelaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak.

f.

PPK mengajukan surat permintaanpembayaran untuk permohonan tersebutsetelah Jaminan Uang Muka diterimadari penyedia.

g.

Pengembalian uang muka diperhitungkanberangsur-angsur secara proporsionalpada setiap pembayaran prestasipekerjaan dan paling lambat harus lunaspada saat pekerjaan mencapai prestasi100 % (seratus perseratus).

78


10/25

h.

Untuk kontrak tahun jamak, nilaiJaminan Uang Muka secara bertahapdapat dikurangi sesuai denganpencapaian prestasi pekerjaan.

19.2

Pembayaran prestasi pekerjaana.

Pembayaran prestasi pekerjaan dapatdiberikan dalam bentuk : pembayaranbulanan/pembayaran berdasarkantahapan penyelesaian pekerjaan

(termin)/pembayaran secara sekaligus,sesuai dengan yang ditetapkan dalamSSKK.

b.

Pembayaran prestasi kerja diberikankepada penyedia setelah dikurangiangsuran pengembalian Uang Muka dan

denda apabila ada, serta pajak.c.

Permintaan pembayaran kepada PPKuntuk Kontrak yang menggunakansubkontrak, harus dilengkapi buktipembayaran kepada seluruh subkontraksesuai dengan perkembangan (progress)pekerjaannya.

d.

Pembayaran bulanan/termin, dilakukansenilai pekerjaan yang telah diselesaikan.

19.3 Cara-cara dan tahapan pembayaran sertamata uang yang digunakan harusdisesuaikan dengan ketentuan dalam SSKK.

19.4 Penangguhan Pembayaran

a.

PPK dapat menangguhkan pembayaransetiap angsuran prestasi pekerjaanpenyedia jika penyedia gagal atau lalaimemenuhi kewajiban kontraktualnya.

b.

Pembayaran yang ditangguhkan harusdisesuaikan dengan proporsi kegagalanatau kelalaian penyedia.

c.

Penangguhan dilakukan dengan terlebihdahulu menyampaikan pemberitahuantertulis kepada penyedia yang memuat:1)

alasan penangguhan pembayaran; dan

2)

persyaratan kepada penyedia untukmemenuhi kewajiban-kewajibannyadalam jangka waktu 14 (empat belas)hari kerja setelah pemberitahuanditerima.

d.

Jika dipandang perlu oleh PPK,

penangguhan pembayaran dapatdilakukan bersamaan dengan pengenaandenda kepada penyedia.

20. Harga 20.1 PPK membayar kepada atas pelaksanaanpekerjaan.

20.2Harga kontrak telah memperhitungkan:biaya umum (overhead), biaya sosial (socialcharge), keuntungan (profit) maksimal 10 %,

tunjangan penugasan, dan biayabiayakompensasi lainnya, yang dihitung menurutjumlah satuan waktu tertentu.


11/25

20.3Rincian harga kontrak sesuai denganrincian yang tercantum dalam Rincian BiayaPersonil dan Rincian Biaya Non Personilsesuai dengan Berita Acara Hasil Klarifikasi

dan Negosiasi Teknis dan Biaya.

20.4Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi inidibiayai dari sumber pendanaan yangdisebut dalam SSKK.

21. Perubahan 21.1Perubahan kontrak bisa dilaksanakanKontrakapabila disetujui oleh para pihak, yang

meliputi :

a.perubahan lingkup pekerjaan disebabkanoleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para

pihak dalam kontrak sehingga mengubahlingkup pekerjaan dalam kontrak;

b.

perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaanakibat adanya perubahan lingkuppekerjaan; dan/atau

c.

perubahan harga kontrak akibat adanyaperubahan lingkup pekerjaan dan/atauperubahan pelaksanaan pekerjaan.

22. Perubahan 22.1 Apabila terdapat perbedaan yang signifikanLingkup antara kondisi lapangan pada saat

Pekerjaan pelaksanaan dengan Kerangka Acuan Kerjayang telah ditentukan dalam Kontrak, maka

PPK bersama penyedia dapat melakukanperubahan Kontrak yang meliputi antaralain :

a.

menambah atau mengurangi volumepekerjaan yang tercantum dalamKontrak;

b.mengurangi atau menambah jenispekerjaan;

c.

mengubah spesifikasi pekerjaan sesuaidengan kebutuhan lapangan; dan/atau

d.

melaksanakan pekerjaan tambah/kurangyang belum tercantum dalam Kontrakyang diperlukan untuk menyelesaikanseluruh pekerjaan.

22.2 Pekerjaan tambah harusmempertimbangkan tersedianya anggarandan tidak boleh melebihi 10% (sepuluhperseratus) dari biaya yang tercantum darinilai Kontrak awal.

22.3 Perintah perubahan lingkup pekerjaandibuat oleh PPK secara tertulis kepadapenyedia, ditindaklanjuti dengan negosiasiteknis dan biaya dengan tetap mengacupada ketentuan yang tercantum dalamKontrak awal.

80


12/25

22.4 Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam

Berita Acara sebagai dasar penyusunanadendum Kontrak.

22.5

Dalam hal penilaian perubahan lingkuppekerjaan sebagaimana dimaksud pada 22.1sampai dengan 22.4, PPK dapat dibantu olehTim Pendukung yaitu Panitia/Pejabat PenelitiPelaksanaan Kontrak.

23.Perpanjangan 23.1Perpanjangan waktu pelaksanaan dapatWaktu diberikan oleh PPK atas pertimbangan yangPelaksanaan layak dan wajar untuk hal-hal sebagai

berikut :a.

pekerjaan tambah;

b.

perubahan ruang lingkup pekerjaan;c.

keterlambatan yang disebabkan oleh PPK;

d.

masalah yang timbul diluar kendalipenyedia; dan/atau

e.

keadaan kahar.

23.2 Waktu penyelesaian pekerjaan dapatdiperpanjang sekurang-kurangnya samadengan waktu terhentinya kontrak akibatkeadaan kahar.

23.3

PPK dapat menyetujui perpanjangan waktupelaksanaan atas kontrak setelahmelakukan penelitian terhadap usulantertulis yang diajukan oleh penyedia.

23.4 PPK dapat menugaskan Tim Pendukungyaitu Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan

Kontrak untuk meneliti kelayakan usulanperpanjangan waktu pelaksanaan.

23.5 Persetujuan perpanjangan waktu

pelaksanaan dituangkan dalam adendumKontrak.

24. Perubahan 24.1 Perubahan Nilai Kontrak sebagai akibatdan/atau perubahan lingkup pekerjaan denganpenyesuaian ketentuan perubahan Nilai Kontrak hanyaBiaya dapat dilakukan sampai setinggi-tingginya

10% (sepuluh persen) dari Nilai Kontrakawal.

24.2 Penyesuaian biaya dapat diberlakukanterhadap kontrak yang lebih dari 12 (duabelas) bulan.

24.3 Penyesuaian Harga Satuan diberlakukansesuai dengan jadwal pelaksanaan yangtercantum dalam kontrak awal/adendumkontrak.

Agar diperhatikan pengambilan indekspenyesuaian harga:

a. pada saat pelaksanaan pekerjaan sesuaidengan jadwal pelaksanaan pekerjaan;

81


13/25

b.

pada saat pekerjaan lebih cepat darijadwal pelaksanaan pekerjaanmenggunakan indeks harga pada saatrealisasi pelaksanaan pekerjaan; atau

c.

Pada saat pekerjaan terlambat karenakesalahan Penyedia, penyesuaian hargasatuan dan nilai kontrak menggunakanindeks harga sesuai jadwal pelaksanaanpekerjaan yang ditetapkan pada kontrakawal. Kontrak yang terlambatpelaksanaannya disebabkan olehkesalahan Pengguna diberlakukanpenyesuaian harga berdasarkan indeksharga sesuai jadwal realisasi pekerjaan.

24.4Penetapan koefisien Kontrak pekerjaandilakukan oleh Pejabat Eselon I Satminkalterkait.

25. Kerjasama 25.1 Bagian pekerjaan yang dikerjakan oleh sub

antarapenyediadengan subpenyedia

26.PersonilKonsultandanSubkonsultan

penyedia harus diatur dalam kontrak dandisetujui terlebih dahulu oleh PPK.

25.2Penyedia tetap bertanggungjawab atasbagian pekerjaan yang dikerjakan oleh subpenyedia.

25.3Ketentuan-ketentuan dalam kerjasamadengan sub penyedia harus mengacukepada harga yang tercantum dalamKontrak serta menganut prinsip kesetaraan.

26.1 Umum

a.

Personil inti yang dipekerjakan harussesuai dengan kualifikasi danpengalaman yang ditawarkan dalamDokumen Penawaran.

b.

Penggantian personil inti dan/atau

peralatan (apabila ada) tidak bolehdilakukan kecuali atas persetujuantertulis PPK.

c.

Penggantian personil inti dan/atauperalatan dilakukan oleh penyediadengan mengajukan permohonan terlebihdahulu kepada PPK dengan melampirkanriwayat hidup/ pengalaman kerja PersonilInti dan/atau spesifikasi Peralatan yangdiusulkan beserta alasan perubahan.

d.

PPK dapat menilai dan menyetujuipenempatan/penggantian personil intimenurut kualifikasi yang dibutuhkan.

e.

Jika PPK menilai bahwa Personil Inti :

1)

tidak mampu atau tidak dapatmelakukan pekerjaan dengan baik

2)

berkelakuan tidak baik; atau

3)

mengabaikan pekerjaan yang menjaditugasnya

maka penyedia berkewajiban untukmenyediakan pengganti dan menjamin

82


14/25

personil inti tersebut meninggalkan lokasikerja dalam waktu 7 (tujuh) hari kalendersejak diminta oleh PPK.

f.Jika penggantian personil inti dan/atauperalatan perlu dilakukan, maka penyedia

berkewajiban untuk menyediakanpengganti dengan kualifikasi yang setaraatau lebih baik dari personil inti dan/atauperalatan yang digantikan, tanpa biayatambahan apapun.

26.2 Personil Inti

a.nama personil dan uraian pekerjaan,kualifikasi minimum, perkiraan waktupelaksanaan dilampirkan dalam Lampiran

SSKK;

b.

penyesuaian terhadap perkiraan waktupekerjaan personil akan dibuat olehpenyedia melalui pemberitahuan secaratertulis kepada PPK;

c.jika terdapat pekerjaan tambah, makaperkiraan waktu pelaksanaan harusditentukan secara tertulis oleh para pihak.

26.3 Persetujuan Personil

Personil inti dan subkonsultan yang telahdisetujui oleh PPK harus memberikan data

dirinya dan surat keterangan tidakmengidap penyakit berbahaya/menular(medical certificate) serta terdaftar atautertera dalamdaftar personalia penyedia.

26.4 Waktu kerja dan lembur

a.

jam kerja dan waktu cuti untuk personilinti ditentukan dalam Lampiran SSKK;

b.

waktu kerja tenaga kerja asing yangdimobilisasi ke Indonesia dihitung sejakkedatangannya di Indonesia sesuaidengan surat perintah mobilisasi;

c.

tenaga kerja tidak berhak untuk dibayaratas pekerjaan lembur atau sakit atauliburan, karena perhitungan upah sudahmencakup hal tersebut.

27. Perubahan 27.1 Perubahan personil dan peralatan yangPersonil diajukan oleh penyedia

a.

Penyedia dapat mengajukan penggantianpersonil dan/atau peralatan kepada PPK.

b.

Penyedia tidak dibenarkan melakukan

penggantian personil dan/atau peralatantanpa persetujuan PPK.

c.

PPK meneliti permohonan perubahanpersonil dan/atau peralatan, denganketentuan:

1) menyetujui permohonan perubahanpersonil dan/atau peralatan bila alasanyang diajukan dianggap sesuai;

2) tidak mengurangi kualifikasi tenagaahli yang ditawarkan, dan tidakmenambah nilai kontrak. Untuk

kontrak biaya satuan (time based),83


15/25

biaya langsung personil harusdisesuaikan dengan gaji dasar tenagaahli yang menggantikan.

3) menolak permohonan perubahanpersonil dan/atau peralatan bilaalasan yang diajukan dianggap tidaksesuai.

d.

untuk mengajukan permohonanpenggantian personil, penyediadiwajibkan melampirkan riwayathidup/pengalaman kerja personil yangdiusulkan dan disertai alasanpenggantian personil yang bersangkutan.

e.

Dalam rangka penilaian usulanpenggantian personil dan/atau peralatan,

PPK dapat dibantu Panitia/PejabatPeneliti Pelaksanaan Kontrak.

27.2 Penggantian personil penyedia atas perintahPPK

a.Personil dari penyedia yang dianggap tidakmampu atau tidak dapat melakukanpekerjaan dengan baik atau berkelakuantidak baik, harus segera dilakukanperintah penggantian personil kepadapenyedia dengan kualifikasi keahlian

personil yang sama atau lebih tinggi.b.

Dalam waktu maksimal 15 (lima belas)hari sejak perintah penggantian personil,harus sudah menerima personilpengganti dari penyedia.

28.Keterlambat- 28.1Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggalan Penyelesaian bukan akibat Keadaan KaharPelaksanaan atau karena kesalahan atau kelalaianPekerjaan penyedia maka PPK dapat menghentikan

Kontrak dan menangguhkan pemenuhan

hak-hak penyedia atau menangguhkanpembayaran.

28.2Jika keterlambatan tersebut semata-matadisebabkan oleh kesalahan atau kelalaianPPK maka PPK dikenakan Ganti Rugi ataumemberikan Kompensasi.

28.3Penghentian Kontrak atau Ganti Rugi atau

Kompensasi tidak dilakukan jika TanggalPenyelesaian disepakati oleh Para Pihakuntuk diperpanjang.

28.4Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalamPasal ini adalah tanggal penyerahan setiaphasil kerja dan tanggal penyelesaian semuapekerjaan dengan penyerahan laporan akhirsebagaimana ditetapkan dalam SPMK.

29. Denda dan 29.1 Denda merupakan sanksi finansial yangGanti Rugi dikenakan kepada penyedia, sedangkan

ganti rugi merupakan sanksi finansial yang

84


16/25

dikenakan kepada PPK, karena terjadinyacidera janji/wanprestasi yang tercantumdalam Kontrak.

29.2Besarnya denda kepada penyedia atasketerlambatan penyelesaian pekerjaanadalah:

a.

1/1000 (satu perseribu) dari sisa biayabagian kontrak yang belum selesaidikerjakan, apabila kontrak terdiri atasbagian pekerjaan yang dapat dinilaiterpisah dan bukan merupakan kesatuansistem, serta hasil pekerjaan tersebuttelah diterima oleh PPK;

b.

1/1000 (satu perseribu) dari biaya

kontrak, apabila bagian pekerjaan belumditerima oleh PPK.

29.3 Besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPKatas keterlambatan pembayaran adalahsebesar bunga dari nilai tagihan yangterlambat dibayar, berdasarkan tingkatsuku bunga yang berlaku pada saat itumenurut ketetapan Bank Indonesia, ataudapat diberikan kompensasi sesuaiketentuan dalam SSKK.

29.4 Kompensasi dapat diberikan kepadapenyedia dalam hal sebagai berikut :

a.

PPK memodifikasi atau mengubah jadwalyang dapat mempengaruhi pekerjaanpenyedia;

b.

keterlambatan penerbitan SPP;

c.

PPK tidak memberikan gambar-gambar,spesifikasi dan/atau instruksi sesuaijadwal yang dibutuhkan;

d.

penyedia belum bisa masuk ke lokasi

sebagaimana yang diperjanjikan dalamkontrak;

e.

PPK menginstruksikan kepada pihakpenyedia untuk melakukan pengujiantambahan yang setelah dilaksanakanpengujian ternyata tidak diketemukankerusakan/ kegagalan/penyimpangan;

f.

kompensasi lain yang dirinci dalamsyarat khusus kontrak.

g.

jika kompensasi mengakibatkanpengeluaran tambahan atau

keterlambatan penyelesaian pekerjaanmaka PPK berkewajiban untuk membayarganti rugi dan/atau memberikanperpanjangan waktu penyelesaianpekerjaan;

h.ganti rugi hanya dapat dibayarkan jikaberdasarkan data penunjang danperhitungan kompensasi yang diajukanoleh penyedia kepada PPK, dapatdibuktikan kerugian nyata akibatperistiwa kompensasi;

85


17/25

i.

perpanjangan waktu penyelesaianpekerjaan hanya dapat diberikan jikaberdasarkan data penunjang danperhitungan kompensasi yang diajukanoleh penyedia kepada PPK, dapat

dibuktikan kerugian nyata akibatperistiwa kompensasi.

29.5Tata cara pembayaran denda dan/atauganti rugi diatur dalam SSKK.

30. Keadaan 30.1 Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yangKahar terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak

dapat diperkirakan sebelumnya, sehinggakewajiban yang ditentukan dalam Kontrakmenjadi tidak dapat dipenuhi.

30.2Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan olehperbuatan atau kelalaian para pihak.

30.3 Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, penyediamemberitahukan tentang terjadinyaKeadaan Kahar kepada PPK secara tertulisdalam waktu paling lambat 14 (empat belas)hari kalender sejak terjadinya Keadaan

Kahar, dengan menyertakan salinanpernyataan Keadaan Kahar yangdikeluarkan oleh pihak/instansi yangberwenang sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan.

30.4 Setelah pemberitahuan tertulis tentangterjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapatmelakukan kesepakatan, yang dituangkandalam perubahan Kontrak.

30.5

Keterlambatan pelaksanaan pekerjaanakibat keadaan kahar yang dilaporkanpaling lambat 14 (empat belas) harikalender sejak terjadinya keadaan kahar,tidak dikenakan sanksi.

31. Laporan 31.1 Penyedia wajib menyerahkan laporan danHasil dokumen sesuai dengan ketentuan yangPekerjaan telah diatur dalam SSKK. Atas penerimaan

laporan dan dokumen tersebut dibuatkantanda terima.

31.2PPK bersama penyedia melakukanpembahasan dan penilaian terhadap laporandan dokumen yang diserahkan olehpenyedia.

31.3PPK dan penyedia membuat berita acarahasil pembahasan dan penilaian laporan.

31.4Jika terdapat kekurangan-kekurangan makapenyedia harus memperbaiki dan

menyelesaikan kekurangan-kekurangan


18/25

sesuai yang diinstruksikan oleh PPK danmenyerahkan laporan hasil perbaikankepada PPK.

31.5 PPK menerima kembali penyerahan laporan

yang telah diperbaiki oleh penyedia (bilaada), dan membuat berita acara serahterima laporan hasil perbaikan.

31.6 Laporan Akhir dibuat dalam bentuk cetakan

(hardcopy) dan/atau file (softcopy).

31.7 Menyerahkan semua rancangan, gambar,spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yangdipersiapkan oleh penyedia berdasarkan

kontrak ini dan menjadi hak milik PPK.

31.8 Penyedia paling lambat pada waktupemutusan atau akhir masa kontrakberkewajiban untuk menyerahkan semuadokumen tersebut beserta daftar rinciannyakepada PPK.

31.9 Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buahsalinan tiap dokumen dan piranti lunaktersebut setelah mendapatkan persetujuanPPK.

31.10Jika dikemudian hari penyedia dan pihakketiga akan melakukan pengembanganterhadap piranti lunak tersebut dan untukitu diperlukan lisensi maka penyedia harusmendapatkan persetujuan lebih dahuludari

PA. Untuk tujuan ini PA berhak untukmendapatkan penggantian biaya ataspengembangan piranti lunak tersebut.

31.11 Pembatasan (jika ada) mengenaipenggunaan dokumen dan piranti lunaktersebut di atas di kemudian hari diaturdalam SSKK.

32. Penghentian 32.1Penghentian Kontrak:dan a. Penghentian Kontrak dapat dilakukanPemutusan karena pekerjaan sudah selesai atauKontrak terjadi Keadaan Kahar;

b. Dalam hal Kontrak dihentikan, maka PPKwajib membayar kepada penyedia sesuaidengan prestasi pekerjaan yang telah

dicapai; danc. PPK dengan pemberitahuan tertulis

kepada penyedia dapat memerintahkanpenghentian Kontrak jika penyedia gagal

untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya dalam Kontrak ini.Pemberitahuan tertulis tersebut harusmemuat:


19/25

1)

alasan penghentian Kontrak; dan

2)

persyaratan kepada penyedia untukmemenuhi kewajiban-kewajibannyadalam jangka waktu 14 (empat belas)hari kerja setelah pemberitahuan

diterima.

32.2 Pemutusan Kontrak:a.

Oleh PPK:

Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

PPK dapat memutuskan Kontrak ini melaluipemberitahuan tertulis kepada penyediasetelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:

1)

penyedia lalai/cidera janji dalam

melaksanakan kewajibannya;2) penyedia tidak memperbaiki kelalaiannya

dalam jangka waktu 14 (empat belas) harikerja setelah diberitahu atau dalamjangka waktu lain yang disetujui secaratertulis oleh PPK;

3)

penyedia berada dalam keadaan pailit;

4)

karena Keadaan Kahar, penyedia tidakdapat melaksanakan bagian pokokpekerjaan Jasa Konsultansi ini selamasekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari

kalender;5)

denda keterlambatan pelaksanaanpekerjaan akibat kesalahan penyediasudah melampaui 5% (lima perseratus)dari nilai Kontrak;

6)

penyedia terbukti melakukan KKN,kecurangan dan/atau pemalsuan dalamproses Pengadaan yang diputuskan olehinstansi yang berwenang; dan/atau

7)

pengaduan tentang penyimpanganprosedur, dugaan KKN dan/ataupelanggararan persaingan usaha yangsehat dalam pelaksanaan pengadaandinyatakan benar oleh instansi yangberwenang.

b.

Oleh penyedia:Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,penyedia dapat memutuskan Kontrak inimelalui pemberitahuan tertulis kepada

PPK setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:

1)

PPK tidak menerbitkan SPP untukpembayaran tagihan angsuran sesuaidengan yang disepakati sebagaimanatercantum dalam SSKK; atau

2) karena Keadaan Kahar, penyedia tidakdapat melaksanakan bagian pokokpekerjaan Jasa Konsultansi ini selama


20/25

sekurang-kurangnya 60 (enam puluh)hari kalender.

c.

Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukankarena kesalahan penyedia, maka:

1) sisa Uang Muka harus dilunasi olehpenyedia atau Jaminan Uang Mukadicairkan;

2) penyedia membayar denda; dan/atau

3) penyedia dimasukkan dalam DaftarHitam.

d.

Dalam hal pemutusan kontrak dilakukankarena PPK terlibat penyimpanganprosedur, melakukan KKN dan/ataupelanggararan persaingan usaha yangsehat dalam pelaksanaan pengadaan,

maka PPK dikenakan sanksi berdasarkanperaturan perundang-undangan.

e.

Pada saat Kontrak diputuskan, maka PPKberkewajiban untuk melakukanpembayaran sebagai berikut:

1)

pembayaran prestasi pekerjaansampai dengan tanggal berlakunyapemutusan Kontrak; dan

2) biaya langsung personil (termasukbiaya demobilisasi) yang dikeluarkan

oleh penyedia sehubungan denganpemutusan Kontrak.

33. Penyelesaian 33.1PPK melakukan penilaian terhadap hasilPekerjaan pekerjaan yang telah diselesaikan oleh

penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan, penyedia wajibmenyelesaikannya.

33.2 Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPKmenugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil

Pekerjaan.

33.3 PPK menerima penyerahan pekerjaansetelah seluruh hasil pekerjaandilaksanakan dan diterima oleh dariPanitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

33.4 Membuat berita acara serah terima laporanakhir, setelah seluruh pekerjaandiselesaikan.

C. HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

34.Hak dan 34.1mengawasi dan memeriksa pekerjaan yangkewajiban dilaksanakan oleh penyedia;PPK

34.2meminta laporan-laporan secara periodikmengenai pelaksanaan pekerjaan yangdilakukan oleh pihak penyedia;

34.3membayar pekerjaan sesuai dengan hargayang tercantum dalam kontrak yang telahditetapkan kepada penyedia;

89


21/25

34.4memberikan fasilitas berupa sarana danprasarana yang dibutuhkan oleh pihakpenyedia untuk kelancaran pelaksanaanpekerjaan sesuai ketentuan kontrak;

34.5

ketentuan peralatan dan bahan yangdisediakan oleh PPK untuk kebutuhanpelaksanaan pekerjaan oleh penyedia. Padasaat berakhirnya kontrak, Penyedia harusmenyerahkan peralatan dan bahan sisasesuai dengan instruksi PPK.

35. Hak dan 35.1 menerima pembayaran untuk pelaksanaanKewajiban pekerjaan sesuai dengan harga yang telahPenyedia ditentukan dalam kontrak;

35.2

berhak meminta fasilitas-fasilitas dalambentuk sarana dan prasarana dari pihakPPK untuk kelancaran pelaksanaanpekerjaan sesuai ketentuan kontrak;

35.3 melaporkan pelaksanaan pekerjaan secaraperiodik kepada pihak PPK;

35.4 melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaansesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaanyang telah ditetapkan dalam kontrak;

35.5 memberikan keterangan-keterangan yangdiperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaanyang dilakukan pihak PPK;

35.6 menyerahkan hasil pekerjaan sesuai denganjadwal penyerahan pekerjaan yang telahditetapkan dalam kontrak;

35.7 penyedia harus mengambil langkah-langkahyang memadai untuk melindungi lingkungan

tempat kerja dan membatasi perusakan dangangguan kepada masyarakat maupunmiliknya, akibat kegiatan penyedia;

35.8 melaksanakan perjanjian dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanyadengan penuh tanggung-jawab, ketekunan,efisien dan ekonomis serta memenuhikriteria teknik profesional dan melindungisecara efektif peralatan-peralatan, mesin,material yang berkaitan dengan pekerjaan

dalam kontrak;

35.9 melaksanakan jasa konsultansi sesuaidengan hukum yang berlaku di Indonesia.

PPK secara tertulis akan memberitahukankepada penyedia mengenai kebiasaan-kebiasaan setempat;

35.10penyedia setuju bahwa selamapelaksanaan kontrak, penyedia dinyatakantidak berwenang untuk melaksanakan jasa

90


22/25

konsultansi maupun mengadakan barangyang tidak sesuai dengan kontrak;

35.11penyedia dilarang baik secara langsungatau tidak langsung melakukan kegiatan

yang akan menimbulkan pertentangankepentingan (conflict of interest) dengankegiatan yang merupakan tugas penyedia;

35.12 tanggung jawab penyedia adalah ketentuanmengenai hal-hal pertanggung-jawabanpenyedia sesuai dengan hukum yangberlaku di Indonesia;

35.13 pemeriksaan keuangan adalah ketentuanmengenai kewajiban penyedia untuk merinci

setiap biaya-biaya yang berhubungan denganpelaksanaan perjanjian, sehingga dapatdilakukan pemeriksaan keuangan.

Selain itu, dengan sepengetahuan penyediaatau kuasanya, PPK dapat memeriksa danmenggandakan dokumen pengeluaran yangtelah diaudit sampai 1 (satu) tahun setelahberakhirnya kontrak;

35.14ketentuan mengenai tindakan yang perlumendapat persetujuan PPK meliputi :

a.

memobilisasi personil yang terdapatdalam daftar;

b.membuat subkontrak dengan pengaturan:

(i) cara seleksi, waktu, dan kualifikasidari subkonsultan harus mendapatpersetujuan tertulis sebelumpelaksanaan, (ii) Penyedia bertanggung-jawab penuh terhadap pelaksanaanpekerjaan yang dilakukan olehsubkonsultan dan personilnya.

35.15

ketentuan mengenai dokumen-dokumenyang disiapkan oleh penyedia dan menjadihak milik PPK: mengatur bahwa semua

rancangan, gambar-gambar, spesifikasi,

disain, laporan dan dokumen-dokumen lainserta software yang disiapkan oleh penyedia

jasa menjadi hak milik PPK. Penyedia, segera

setelah pekerjaan selesai atau berakhirnyakontrak harus menyerahkan seluruh

dokumen dan data pendukung lainnya

kepada PPK. Penyedia dapat menyimpan

salinan dari dokumen-dokumen tersebut.

35.16Kewenangan anggota penyedia adalahketentuan yang mengatur mengenai apabilapenyedia adalah sebuah joint venture yangberanggotakan lebih dari satu penyedia,anggota joint venture tersebut memberikuasa kepada salah satu anggota jointventure untuk bertindak dan mewakili hak-hak dan kewajiban anggota penyedialainnya terhadap PPK.

91


23/25

36. Asuransi Pihak penyedia mengasuransikan :

36.1 semua barang dan peralatan yangmempunyai resiko tinggi terjadi kecelakaan,pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja-

pekerja untuk pelaksanaan pekerjaankontrak atas segala resiko yaitu kecelakaan,kerusakan-kerusakan, kehilangan, sertaresiko lain yang tidak dapat diduga;

36.2 pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan ditempat kerjanya;

36.3hal-hal lain yang ditentukan berkaitandengan asuransi.

37. Usaha 37.1 Apabila penyedia yang ditunjuk adalah

Mikro, Penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil danUsaha Koperasi Kecil, maka pekerjaan harusKecil, dan dilaksanakan sendiri oleh penyedia yangKoperasi ditunjuk dan dilarang diserahkan atauKecil disubkontrakkan kepada pihak lain.

37.2 Apabila penyedia yang terpilih adalahpenyedia bukan Usaha Mikro, Usaha Kecildan Koperasi Kecil, maka:

a.

wajib bekerja sama dengan penyediaUsaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi

Kecil, antara lain denganmensubkontrakkan sebagianpekerjaannya;

b.

dalam melaksanakan kewajiban di atas,penyedia terpilih tetap bertanggung-jawabpenuh atas keseluruhan pekerjaantersebut;

c.

bentuk kerjasama tersebut hanya untuksebagian pekerjaan yang bukanpekerjaan utama; dan

d.

membuat laporan periodik mengenaipelaksanaan ketetapan di atas.

37.3 apabila ketentuan tersebut di atasdilanggar, maka penyedia dikenakan sanksiyang ditetapkan dalam Peraturan PresidenNo. 54 tahun 2010 yang terakhir diubahdengan Peraturan Presiden No. 04 Tahun2015 beserta petunjuk teknisnya.

D.KEWAJARAN DAN ITIKAD BAIK

38. Itikad Baik 38.1 Para pihak bertindak berdasarkan asassalingpercaya yang disesuaikan dengan hak-hakyang terdapat dalam kontrak.

38.2 Para pihak setuju untuk melaksanakanperjanjian dengan jujur tanpa menonjolkankepentingan masing-masing pihak. Jikaselama kontrak, salah satu pihak merasadirugikan, maka diupayakan tindakan yangterbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

92


24/25

38.3 Masing-masing Pihak dalam Kontrak

berkewajiban untuk bertindak denganitikad baik sehubungan dengan hak-hakPihak lain, dan mengambil semua langkahyang diperlukan untuk memastikan

terpenuhinya tujuan Kontrak ini.

39. Pelaksanaan Jika dalam pelaksanaan Kontrak ditemukanKontrak kesulitan yang menghambat pemenuhan tujuan

Kontrak maka masing-masing Pihakberkewajiban untuk tetap berupaya bertindakwajar diantara mereka tanpa merugikankepentingan satu sama lain. Jika Pihak yangsatu menganggap pelaksanaan Kontrak tidakwajar dan adil maka kedua belah Pihak harusmengupayakan tindakan yang terbaik untuk

mengatasi situasi tersebut.

E. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

40. Perdamaian 40.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupayasungguh-sungguh menyelesaikan secaradamai semua perselisihan yang timbul dariatau berhubungan dengan Kontrak ini atauinterpretasinya selama atau setelahpelaksanaan pekerjaan Jasa Konsultansi ini.

40.2

Penyelesaian secara damai dapat dilakukanmelalui musyawarah untuk mufakat secaralangsung antara Para Pihak atau melaluiperantaraan pihak ketiga yang disepakatioleh Para Pihak dalam bentuk antara lainmediasi atau konsiliasi.

41. Lembaga Dalam hal penyelesaian perselisihan melaluiPemutus perdamaian tidak tercapai, maka penyelesaianSengketa perselisihan tersebut dapat dilakukan melalui;

a.

Arbitrase;

b.

alternatif penyelesaian sengketa; ataub.

pengadilan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.


25/25

07.bab vii syarat-syarat umum kontrak (ssuk)-drainase

Documents