BAB IIJALAN

1. BEBERAPA PENGERTIAN TENTANG JALAN

Jalan menurut Undang Undang No. 13 Tahun 1980 adalah suatu prasarana penghubung darat dalam bentuk apapun, tidak terbatas pada bentuk jalan yang konversional yaitu jalan pada permukaan tanah, akan tetapi juga jalan yang melintasi sungai besar/danau/laut, di bawah permukaan tanah dan air (terowongan) dan di atas permikaan tanah (jalan layang), meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperhitungkan bagi lalu lintas (kendaraan, orang atau hewan). Tidak termasuk dalam pengertian ini adalah jalan rel (jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel).

Banguan pelengkap jalan adalah banguan yang tidak dapat dipisahkan dari jalan, antara lain : jembatan, lintas atas (overpass), lintas bawah (underpass), tempat parkir, gorong-gorong, tembok penahan tanah, dan saluran air jalan. Sedangkan yang termasuk perlengkapan jalan antara lain : rambu-rambu lalu lintas, tanda-tanda

4

jalan (marka), pagar pengaman lalu lintas, pagar Daerah Milik Jalan (DMJ), dan patok-patok DMJ, patok hektometer, patok kilometer, lampu penerangan jalan, lampu pengatur lalu lintas (traffic light)

Sedangkan menurut UU no 38 tahun 2004 : Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

Penyebutan terhadap ada berbagai macam tergantung dari kapasitas, fungsi, maupun pengelolaannya. Menurut peruntukkannya dibedakan atas: (a) Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, dan (b) Jalan Khusus adalah jalan selain yang termasuk dalam jalan umum, dan tidak diperuntukkan bagi lalu lintas umum serta dikelola oleh satu instansi tersendiri, misalnya jalan inspeksi saluran pengairan, jalan insperksi saluran minyak atau gas, jalan perkebunan, jalan pertambangan, jalan Perhutani, jalan komplek perumahan bukan untuk umum, jalan di kompleks sekolah atau perguruan tinggi, serta jalan untuk daerah-daerah keperluan militer.

Menurut fungsinya jalan dibedakan atas: Jalan Arteri, Jalan Kolektor, dan Jalan Loka. Jalan Arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna. Jalan Kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.. Sedangkan Jalan Lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan

5

setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

Arterials

higher mobility

low degree of access

Collectors

balance between mobility and access

Locals

lower mobility

high degree of access

6

Penentuan kelas jalan menjadi Jalan Arteri, Jalan Kolektor ataupun Jalan Lokal berdasar pada kebutuhan akan penggunaannya sesui dengan survei asal tujuan. Jalan berdasarkan fungsinya tidak akan dapat melayani lalu lintas secara mandiri tetapi terdapat dalam suatu jaringan jalan (road network).

Gambar 1.a memperlihatkan hubungan antara kebutuhan perjalanan dan satu tempat ke tempat lain secara langsung. Garis tebal dan tipis menunjukkan besar kecilnya kebutuhan perjalanan yang menghubungkan antara dua tempat. Besar kecilnya lingkaran menggambarkan tinggi rendahnya aktivitas yang ada di setiap lokasi dan antar lokasi. Adalah tidak mungkin untuk menghubungkan setiap titik aktivitas yang ada dengan satu jalan. Karena tingkat kebutuhan

7

perjalanan yang tidak sama dan juga karena alasan kepraktisan. Untuk itu antara lokasi aktivitas yang tidak besar bisa dilewatkan pada jalan yang terdekat yang mempunyai hirarki yang lebih besar. Sedangkan Gambar 1.b menggambarkan jaringan jalan yang dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan perjalanan. Tampak bahwa hirarki fungsi sebagai jalan arteri atau jalan kolektor maupun jalan lokal tergambar dengan jelas.

Berdasarkan pembinaan jalan dan statusnya dapat dibedakan menjadi : Jalan Nasional adalah jalan umum yang pembinaannya dilakukan oleh Menteri Pekerjaan Umum. Adapun Jalan Daerah ialah jalan umum yang pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah, yakni Jalan Propinsi dibina oleh Pemerintah Daerah Tingkat I, Jalan Kabupaten/Kotamadya dibina oleh Pemerintah Daerah Tingkat II, serta Jalan Kabupaten/Kotamadya dibina oleh Pemerintah desa. Jalan Khusus Pembinaannya dilakukan oleh Instansi/Badan Hukum yang terkait dengan pengguaannya.

8

Gambar 1. Hirarki Jaringan Jalan

Jalan Tol adalah jalan umum yang kepada pemakainya dikenakan kewajiban membayar tol. Tol ialah sejumlah uang tertentu yang dibayarkan untuk pemakaian jalan tol. Menurut aturan lama Pemilikan dan hak penyelenggaraan Jalan tol ada pada Pemerintah dan oleh Pemerintah diserahkan kepada Badan Hukum Usaha Negara Jalan Tol (PT. Jasa Marga). Sedangkan menurut UU No 38/2004 tentang Jalan penyelenggaraan jalan tol dilakukan oleh Badan Pengatur Jalan Tol yang selanjutnya disebut BPJT, yakni suatu badan yang dibentuk oleh Menteri, berada di bawah, dan bertanggung jawab kepada Menteri. Sedangkan pelaksanan jalan tol adalah Badan usaha di bidang jalan tol yang selanjutnya disebut Badan Usaha adalah badan hukum yang bergerak di bidang pengusahaan jalan tol. Badan Hukum tersebut dapat berupa PT. Jasa Marga atau Perusahaan swasta yang bergerak di bidang penyelenggaraan jalan tol.

Penyelenggaraan Jalan tol meliputi semua kegiatan perwujudan sasaran pembinaan jalan tol dan kegiatan operasinya yakni: pengumpulan tol peraturan pemakaian dan pengamanan jalan tol serta usaha lain yang sesuai dengan maksud dan tujuan penyelenggaraan Jalan tol Atas usul Menteri Pekerjaan Umum, Presiden menetapkan suatu ruas jalan sebagai Jalan tol dengan didasarkan atas rencana umum jangka menengah dan program perwujudan jaringan jalan.

Jalan tol merupakan alternatif lintas jalan umum yang ada. Dengan demikian sebelum dibuat Jalan tol harus ada lintas jalan umum lain yang mempunyai asal dan tujuan yang sama sehingga pemakai

9

jalan bebas menentukan pilihan untuk menggunakan atau tidak menggunakan Jalan tol.

Untuk menarik minat agar masyarakat memakai jalan tol biaya operasi kendaraan jika melalui Jalan tol ditambah dengan biaya tol harus lebih rendah daripada biaya operasi kendaraan melalui lintas alternatif jalan umum yang ada. Disamping itu Jalan tol harus menpunyai spesifikasi yang lebih tinggi daripada lintas umum yang ada seperti : tidak mempunyai persilangan yang sebidang dengan jalan lain, tidak mempunyai jalan masuk secara langsung kecuali yang terkendali. Jalan tol juga harus memberi keandalan yang lebih tinggi (keamanan dan kenyamanan) kepada para pemakainya.

Beberapa istilah lain intuk jalan raya yang sering digunakan adalah seperti : Arterial Highway atau Jalan By-pass ialah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang menerus. Expressway adalah jalan arteri dengan pembatasan secara penuh atau sebagian terhadap jalan masuk (full or partial control of access), sedangkan Freeway atau jalan bebas hambatan, adalah jalan untuk lalu lintas menerus dengan pembatas jalan masuk secara penuh (full control of access) dipilih untuk lalu lintas utama yang dimaksud untuk memberikan keamanan dan afisiensi gerakan lalu lintas volume tinggi kecepatan relatif tinggi.

Beberapa unsur yang terkait dengan keadaan suatu jalan di antaranya adalah : (a) Kendaraan, terkait dengan pabrik kendaraan (ukuran, ban, rem, berat, power dsb.), (b) Keadaan fisik jalan, terkait dengan Teknik Jalan (geometri, tebal dan jenis perkerasan, drainasi, bangunan perlengkapan, pertemuan jalan, tempat parkir, dsb), (c) Manusia terkait dengan kondisi fisik manusia (tinggi, penglihatan, kecepatan reaksi, fisiologi, psikologi, jarak pandang, dsb.). (d) Lalu lintas terkait dengan Teknik lalu lintas, pengaturan dan manajemen

10

lalu lintas, pemeriksaan kendaraan, dsb), (e) Lingkungan, terkait dengan kondisi lingkungan di sekitar jalan (terang, gelap, panas, dingin, basah, kering, dsb.).

Jenis pekerjaan yang berkaitan dengan jalan dapat berupa : (a) Pembangunan jalan baru, (b) Peningkatan jalan (road betterment) dalam hal peningkatan kecepatan, perbaikan geometri, perbaikan perkerasan, (c) Rebalitasi dan pemeliharaan jalan yang sudah ada.

TYPES OF HIGHWAY IMPROVEMENT PROJECTS

There are four basic types of physical improvement projects, some of which must comply with standards and others that do not have to comply. These types of improvement projects are discussed in the following paragraphs

New Construction

As its name implies, this action involves the construction of a new highway facility where nothing of its type currently exists. This might take the form of a bypass constructed to carry throughtraffic around an existing town or it might be a new twolane access route linking an existing arterial highway with a State park.

Reconstruction

This typically involves a major change to an existing highway within the same general rightofway corridor. In many parts of the country, roads that were originally constructed in the early 20th century as twolane "farmtomarket" roads have been reconstructed over the past few decades into multilane divided arterials to better accommodate the travel demands generated by suburban development. Reconstruction also may involve making substantial modifications to

11

an older highway's horizontal and vertical alinement in order to eliminate safety and accident problems.

Resurfacing, Restoration, Rehabilitation (3R)

3R projects focus primarily on the preservation and extension of the service life of existing facilities and on safety enhancements. Under the classification of 3R projects, the types of improvements to existing federalaid highways include: resurfacing, pavement structural and joint repair, minor lane and shoulder widening, minor alterations to vertical grades and horizontal curves, bridge repair, and removal or protection of roadside obstacles.

Transportation Research Board Special Report 214, Designing Safer Roads, Practices for Resurfacing, Restoration, and Rehabilitation (1987), documents the result of a study on the cost effectiveness of highway geometric design standards for 3R projects.' Each State was invited to develop and adopt minimum design criteria for nonfreeway 3R projects. The result is that States typically employ design criteria for 3R projects that are lower than those contained in the AASHTO Green Book.

Maintenance

Typically, maintenance activities consist of those actions necessary to keep an existing highway facility in good condition. Maintenance activities include repainting lane and edge lines, removing accumulated debris from drainage inlets, repairing surface drainage features, mowing, and removing snow. 1 Transportation Research Board Special Report 214, Designing Safer Roads, Practices for Resurfacing, Restoration, and Rehabilitation (1987)

Design criteria apply only to the first three of these actions: new

12

construction, major reconstruction, and 3R projects. In addition, because 3R projects generally do not involve more than minor changes to roadway alinement and geometry, except to improve safety, FHWA and the State DOTS acknowledge that the AASHTO Green Book criteria do not always have to be adhered to for these projects. Because 3R projects have minimal impact, application of the Green Book design criteria may affect character of a roadway.

As stated in the Green Book, existing roads that do not meet the guidelines for geometric design are not necessarily unsafe and do not necessarily have to be upgraded to meet the design criteria:

The fact that new design values are presented herein does not imply that existing streets and highways are unsafe, nor does it mandate the initiation of improvement projects ...For projects of this type (resurfacing, restoration, or rehabilitation [3R]), where major revisions to horizontal and vertical curvature are not necessary or practical, existing design values may be retained. (p.xliii)

2. KLASIFIKASI JALANa. Berdasarkan Beban Gandar Kendaraan.

Klasifikasi jalan berdasarkan beban ganda maksimum (maximum axle load) yang diijinkan lewat adalah seperti yang termuat dalam Peraturan Pemerintah tentang Lalu Lintas Nasional (PPLLN) no. 5 tahun 1964. Tabel 1 menunjukkan hubungan antara Kelas Jalan dengan Beban Gandar Meksimum yang diijinkan lewat. Kelas jembatan disesuaikan dengan kelas jalan, dan dalam pelaksanaannya kelas jembatan ditetapkan setingkat lebih tinggi dari pada kelas jalannya.

Tabel 1 Hubungan antara Kelas Jalan dengan Beban Gandar

13

Kelas Jalan Beban Gandar Maksimum(Tonf)

IIIIII

IIIAIVV

7,05,03,5

2,752,01,5

b. Berdasarkan Kriteria Geometri Jalan

Klasifikasi jalan berdasarkan kriteria ini seperti yang tertuang dalam Peraturan Perencanaan Geometri Jalan Raya (PPGJR) no. 13 tahun 1970. Beberapa kriteria yang terkait antara lain :

1) Lalu lintas Harian Rata-rata (smp/h)2) Kecepatan Rencana – V (km/j)3) Jari-jari tikungan minimum (m)4) Lebar dan jumlah lajur5) Landai maksimum6) Lebar penguasaan tanah (right of way – ROW)7) Lebar median

Sejalan dengan ini klasifikasi jembatan disesuaikan dengan dikeluarkannya Peraturan Muatan Jembatan Jalan Raya (PMJJR) no. 12 tahun 1970. Pembagian kelas jembatan seperti pada Tabel 2. Muatan T (termasuk beban hidup) digunakan dalam hitungan kekuatan lantai jembatan atau sistem lantai jembatan. Muatan ini terdiri dari muatan truk yang mempunyai beban roda 10 Tonf. Muatan D (termasuk juga beban hidup) digunakan dalam hitungan kekuatan gelagar-gelagar jembatan. Muatan ini terdiri atas : (a) Muatan terbagi rata p Tonf/m,

14

nilainya tergantung pada bentang jembatan, dan (b) Muatan garis p = 12 Tonf/lebar lajur.

Tabel 2 Hubungan antara Kelas Jembatan dengan Beban Perencanaan

Kelas Jembatan Beban PerencanaanABC

100% (muatan T dan muatan D)70% (muatan T dan muatan D)50% (muatan T dan muatan D)

c. Berdasarkan Fungsi Jalan

Menurut PPGJR no. 13 tahun 1970, fungsi jalan dikelompokkan menjadi Jalan raya utama, Jalan sekunder, dan Jalan penghubung. Jalan Raya Utama adalah jalan yang melayani lalu lintas yang tinggi antara kota-kota yang penting atau antara pusat-pusat produksi dan pusat-pusat eksport. Jalan-jalan dalam golongan ini harus direncanakan untuk dapat melayani lalu lintas yang cepat dan berat. Jalan raya utama mempunyai kelas I dengan lalu lintas harian rata-rata (LHR dalam smp) lebih dari 20.000.

Jalan sekunder ialah jalan raya yang melayani lalu lintas yang cukup tinggi antara kota-kota penting dan kota-kota yang lebih kecil, serta melayani daerah sekitarnya. Jalan sekunder mempunyai kelas IIA (LHR 6.000 – 20.000 smp), IIB (LHR 1.500 – 8.000 smp), dan IIC (LHR lebih kecil dari 2.000 smp).

15

Jalan penghubung adalah jalang untuk keperluan aktivitas daerah yang juga dipakai sebagsi jalan penghubung antara jalan-jalan dan golongan yang sama atau berlainan, jalan ini mempunyai kelas III.

Undang-undang no. 13 tahun 1980 membagi fungsi jalan menjadi : Jalan arteri, Jalan kolektor, dan Jalan lokal. Sedangkan menurut gerakan arus, jalan dapat dibagi menjadi 2 yaitu : (a) Jalan yang mengutamakan fungsi gerakan (movement), dan (b) Jalan yang mengutamakan fungsi akses (access).

d. Berdasarkan Wilayah Administratif

Jalan di wilayah perkotaan dapat dikelompokkan secara : (1) Fungsional, dan (2) Perencanaan. Secara fungsional jalan menurut Peraturan Pemerintah no. 26 tahun 1985 jalan-jalan di wilayah perkotaan terbagi dalam sistem jaringan jalan Primer yang berupa : jalan arteri primer, jalan kolektor primer, serta jalan lokal primer, dan sistem jaringan jalan sekunder yang berupa : jalan arteri sekunder, jalan kolektor sekunder, serta jalan lokal sekunder.

Pengelompokan berdasarkan perencanaan ini mengingat klasifikasi fungsional dan volume lalu lintasnya. Pengelompokan menurut Tipe I (adanya pengaturan jalan masuk secara penuh) dan Tipe II (sebagian atau tanpa pengaturan jalam masuk) dan Kelas (1, 2, 3, dan 4).

1) Tipe I Kelas 1 : Jalan dengan standar tertinggi dalam melayani lalu lintas cepat antar regional atau antar antar kota dengan pengaturan jalan masuk secara penuh.

2) Tipe I Kelas 2 : Jalan dengan standar tertinggi dalam melayani lalu lintas cepat antar regional atau di dalanm kota-kota

16

metropolitan dengan sebagian atau tanpa pengaturan jalan masuk.

3) Tipe II Kelas 1 : Standar tertinggi bagi jalan-jalan dengan 4 lajur atau lebih, memberikan pelayanan angkutan cepat bagi angkutan antar kota atau dalam kota dengan adanya kontrol.

4) Tipe II Kelas 2 : Standar tertinggi bagi jalan-jalan dengan 2 atau 4 lajur dalam melayani angkutan cepat antar kota dan dalam kota, terutamauntuk persimpangan tanpa lampu lalu lintas.

5) Tipe II Kelas 3 : Standar menengah bagi jalan dengan 2 lajur untuk melayani angkutan dalam ditrik dengan kecepatan sedang, untuk persimpangan tanpa lalu lintas.

6) Tipe II Kelas 4 : Standar terendah bagi jalan satu arah yang melayani hubungan dengan jalan-jalan lingkungan.

Tabel 3 dan 4 menunjukan dengan perencanaan Tipe I dan Tipe II

Tabel 3 Jalan dengan Perencanaan Tipe I

Fungsi KelasKecepatan Rencana

(Km/j)Primer, arteriPrimer, kolektorSekunder, arteri

122

100, 8080, 6080, 60

Tabel 1.2 Jalan dengan Perencanaan Tipe II

Fungsi Kelas Volume LL(smp)

Kecepatan(Km/j)

Primer, arteriPrimer, kolektor

11

-> 10.000

60 60

17

Sekunder, arteri

Sekunder, kolektor

Sekunder, loksl

2122334

< 10.000> 20.000< 20.000> 6.000< 8.000> 500< 500

60, 50 6060, 5060, 5040, 3040, 3030, 20

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Dan Lalu Lintas Jalan Kelas jalan dibedakan atas:

Jalan kelas I, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan lebih besar dari 10 ton

Jalan kelas II, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 10 ton;

Jalan kelas IIIA, yaitu jalan arteri atau kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidakmelebihi 18.000 milimeter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 ton;

Jalan kelas III B, yaitu jalan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 milimeter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 ton;

18

Jalan kelas III C, yaitu jalan lokal yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 milimeter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 ton.

19