EDISI 55JUNI 2016

BANYAK manfaat yang akan dirasakan dari pelebaran halaman dan peningkatan prasarana dan sarana infrastruktur Masjid Raya Baiturrahman. Bukan hanya sekedar untuk menambah daya tampung masjid dari 7.000 orang jamaah menjadi 15.000 orang jamaah, tapi lebih dari itu.

MASIH kurangnya pemahaman, penghayatan dan pengamalan dianggap menjadi penyebab utama belum maksimalnya pelaksanaan program Dinul Islam, yang merupakan salah satu program prioritas pada masa Pemerintahan Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf.

SEBAGAI daerah bersyariat Islam, Aceh idealnya menjadi pelopor dalam melaksanakan sistem jaminan sertifikasi makanan halal yang dikeluarkan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh. Pemerintah Aceh, diharapkan secepatnya mengeluarkan regulasi untuk mewujudkan makanan halal bagi masyarakat.

Masjid Raya tampung 15.000 jamaah Setelah Renovasi

Minimal 5 Persen APBA untuk Penerapan Dinul Islam

Pentingnya Regulasi Halal di Serambi Mekkah

Membumikan Syiar Islam

03Wahai Remaja, Ayo Ikut Pesantren Kilat!

0604 12

FOT

O:

CA

ND

RA

/T

AB

AN

GU

N A

CE

H

TABLOID TABANGUN ACEH - EDISI 55 | JUNI 20162

Oleh : Setiawaty

rakyat AcehMenyahuti amanah undang-undang ini Pemerintah Aceh

dibawah kepemimpinan Zaini Abdullah – Muzakir Manar telah berkomitmen untuk menyelenggarakan dan mengawal terlaksananya prikehidupan Islami di Aceh, dengan menuangkannya menjadi salah satu misi Pemerintahan Aceh yang berbunyi, menerapkan nilai-nilai budaya Aceh dan Nilai-Nilai Dinul Islam di semua sektor kehidupan masyarakat, yang bermakna membangun masyarakat Aceh yang  beriman, bertakwa, berakhlak mulia, beretika dan berkarakter, dengan mengangkat kembali budaya Aceh yang bernafaskan Islami dalam upaya pengembalian harkat dan martabat masyarakat Aceh.  Mengiplementasikan budaya Aceh dan nilai-nilaiDinul Islam dalam tatanan pemerintahan dan kehidupan  bermasyarakat secara efektif dan tepat.

Untuk menyukseskan misi ini, pemerintah Aceh telah menetapkan Dinul Islam, Adat, dan Budaya sebagai salah satu program prioritas pembangunan Aceh tahun

PEMERINTAH Aceh memberikan perhatian besar terhadap penarapan nilai-nilai Islami dalam kehidupan masyarakat Aceh. Perhatian besar ini tentu tak terpisahkan dari kenyataan bahwa nilai-nilai Islami memiliki latar historis yang sangat kuat dalam kehidupan sosial masyarakat Aceh. Ada ungkapan yang sangat familiar yang menggambarkan karakter masyarakat Aceh yang agamis, yaitu ungkapan hukom (Islam) ngon adat lage zat ngon sifeut. Ungkapan ini menunjukkan bagaimana prinsip dan nilai-nilai Islam berintegrasi dengan seluruh aspek prilaku budaya masyarakat Aceh. Oleh karena itu penerapan Syariat Islam di Aceh sebagaimana diamanahkan oleh UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) dimana salah satu kewenangan yang diberikan Pemerintah Pusat dalam UUPA tersebut adalah penerapan syariat Islam secara kaffah, meliputi akidah, ibadah, muamalah, syariah, pembelaan Islam dan syiar Islam; sesungguhnya adalah keniscayaan sejarah yang sudah sepatutnya disyukuri oleh

2012-2017. Sebagai turunannya Pemerintah Aceh telah mengembangkan beberapa program strategis di bidang Dinul Islam diantaranya adalah Peningkatan Sarana dan Prasarana Keagamaan, Pembinaan Dakwah dan Syiar Islam, Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama, Pembinaan Syariat Islam, Pembinaan Lembaga Sosial Keagamaa, Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam dll. Program-program ini dirancang oleh Pemerintah Aceh secara sinergis dan komplementer antara satu sama lain. Namun tentu saja harus digaris-bawahi bahwa iktiar dan upaya besar tidak akan berhasil tanpa dukungan dan partisipasi dari seluruh elemen masyarakat Aceh. Dukungan dan partisipasi aktif masyarakat Aceh adalah kunci sukses dari program-program Pemerintah dalam membumikan nilai-nilai Islami di Aceh yang kita cinta ini. Semoga.

n Zulkifli Hs

OPINI

Mewujudkan Ketahanan Pangan Aceh

Membumikan Dinul Islam

Gabah yang dijual kepada tauke di Medan dan setelah menjadi beras dibeli kembali oleh orang Aceh dengan harga yang lebih

tinggi turut menyumbang tingginya angka kemiskinan karena banyak

masyarakat, terutama yang berpenghasilan minim, tidak

mampu membeli kebutuhannya sehari-hari.

Salam RedaksiRedaksi menerima kiriman berita kegiatan pembangunan Aceh dan opini dari masyarakat luas. Tulisan diketik dengan spasi ganda dan disertai identitas dan foto penulis, dapat pula dikirim melalui pos atau e-mail

KETAHANAN pangan merupakan agenda penting dalam pembangunan ekonomi dunia. Sebagai salah satu

dari komitmen global yang tercantum dalam Suistainable Development Goals (SDGs)/Tu-juan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), ketahanan pangan mempunyai arti dan peran yang sangat strategis bagi kehidupan suatu bangsa. Dalam dokumen yang terdiri dari 17 tujuan, 169 target dan 240 indikator ditegaskan bahwa pada tahun 2030 setiap negara harus dapat mengakhiri kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang un-tuk memperoleh makanan yang aman, ber-gizi dan cukup sepanjang tahun.

Aceh merupakan salah satu daerah lum-bung pangan nasional, tapi masih banyak terdapat kecamatan yang tergolong rawan pangan. Hal ini disebabkan karena ketah-anan pangan tidak hanya dinilai dari aspek produksi, namun juga pada distribusi dan kemampuan rumah tangga dan individu un-tuk mengkonsumsi pangan tersebut. Masih tingginya angka kekurangan gizi pada anak di bawah lima tahun menjadi salah satu in-dikator bahwa ketahanan pangan dan gizi masih menjadi persoalan di Aceh.

Selain itu, fenomena menjual gabah yang diproduksi oleh petani ke luar Aceh teruta-ma Sumatera Utara amat membahayakan ke-tahanan pangan di Aceh. Gabah yang dijual kepada tauke di Medan dan setelah menjadi beras dibeli kembali oleh orang Aceh dengan harga yang lebih tinggi turut menyumbang tingginya angka kemiskinan karena banyak masyarakat terutama yang berpenghasi-lan minim tidak mampu membeli kebutu-hannya sehari-hari.

Dengan wilayah yang luas dan subur sesungguhnya Aceh memiliki potensi untuk dapat memenuhi berbagai kebutuhan pan-gan dan gizi masyarakatnya. Fakta selama ini, jenis pangan dominan di Aceh adalah beras. Hasil Survei Konsumsi Makanan Indi-vidu (SKMI) tahun 2014 yang dilaksanakan di 33 Provinsi di Indonesia menunjukkan bahwa di Aceh, beras dikonsumsi oleh ham-pir seluruh masyarakat Aceh (99,2 %). Se-mentara penduduk di provinsi-provinsi lain

dangan pangan dengan dasar pangan lokal untuk efisiensi anggaran. Tidak berjalannya instruksi tersebut mungkin disebabkan tidak adanya evaluasi dalam melaksanakan kebi-jakan tersebut.

Dukungan lintas intansiPengembangan pangan lokal sebagai ba-

gian dalam mewujudkan ketahanan pangan perlu dilakukan oleh semua kalangan. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Aceh misalnya dapat menyusun kebijakan diver-sifikasi konsumsi pangan. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Aceh melakukan pemetaan luas lahan dan produksi untuk setiap jenis pangan lokal di setiap daerah serta pendata-an secara regular dan terstruktur berkelanju-tan untuk setiap jenis pangan lokal, menin-gkatkan produksi dan produktivitas pangan lokal. Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan pemetaan industri pengolahan pangan lokal di tingkat rumah tangga, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), dan industri besar di setiap kabupaten/kota.

Sementara itu, Perguruan Tinggi dan lembaga penelitian lainnya melakukan ka-jian studi perubahan preferensi masyarakat terhadap pangan lokal dan pangan modern termasuk faktor pendukung dan kendalanya di setiap daerah. Sedangkan Dinas Kebuday-aan dan Pariwisata melakukan promosi me-lalui berbagai media massa di ruang publik seperti hotel dan bandara.

Pada sisi lain, seluruh Satuan Kerja Per-angkat Aceh (SKPA) dan instansi vertikal lainnya beserta sektor swasta agar dapat menyediakan pangan lokal menjadi snack utama dalam beragam kegiatan kenegaraan, keagamaan, upacara pernikahan, rapat-rapat, dan aktivitas lainnya. Untuk tahap awal mungkin dapat diagendakan pada hari terten-tu saja sambil dievaluasi permasalahan dalam penyediaan pangan lokal tersebut. Dalam hal ini, lembaga-lembaga Pemerintah Daerah (SKPA) dapat menginisiasi penyediaan snack pada kegiatan rapat-rapat dengan menyajikan pangan dari bahan pangan lokal. Semoga!

Penulis adalah PNS di Bappeda Aceh, email: ayitiya@yahoo.co.id

ada yang mengonsumsi mie sebanyak 20,3 persen, kentang 7,4 persen dan ubi 4,3 pers-en penduduk.

Disamping beras dan mie, umbi-umbian, jagung, sagu juga merupakan sumber karbo-hidrat yang diperlukan oleh tubuh sebagai penghasil tenaga. Namun, sepertinya komo-ditas ini hanya digunakan sebagai makanan ringan/kudapan. Minimnya konsumsi ter-hadap umbi-umbian tak lepas dari stigma yang melekat sehingga ada anggapan bahwa ubi adalah makanan kampungan, tidak elit, ketinggalan zaman dan tidak bergizi.

Selain itu, cita rasa aneka pangan dari ubi dianggap kalah dan tampilannya tidak men-arik. Hidangan berupa ubi rebus dan jagung rebus tentu saja sangat monoton dan mem-buat orang bosan untuk mengkonsumsinya. Untuk itu teknik pengolahan menjadi pent-ing agar tampilan makanan bisa menimbul-kan selera bagi siapa pun yang melihatnya.

Masifnya penayangan iklan di berbagai media massa terutama televisi atau karena alasan praktis menyebabkan banyak orang-tua yang lebih memilih ubi atau kentang instant seperti quetela, potato untuk dijadi-

kan makanan ringan anak-anak yang tinggi akan natrium dan pada akhirnya berdampak buruk pada kesehatan. Tingginya angka ke-jadian penyakit degeneratif seperti stroke pada usia lebih muda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya merupakan salah satu aki-bat dari buruknya pemilihan makanan yang dikonsumsi.

Perhatian pemerintah terhadap pengem-bangan potensi pangan lokal terasa masih sangat kurang. Sedianya telah banyak ke-bijakan pemerintah terkait pemanfaatan pangan lokal namun tidak berlanjut dalam implementasi. Pemerintah telah mengelu-arkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 22 tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Ber-basis Sumber Daya Lokal.

Bahkan Menteri Pendayagunaan Apara-tur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB), yang tugas dan fungsinya tidak terkait langsung dengan ketahanan pangan pernah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 10 tahun 2014 yang salah satu instruksin-ya agar semua kegiatan pemerintah dalam pertemuan atau rapat agar menyiapkan hi-

Alamat Redaksi Bappeda Aceh Jl.Tgk. H. Muhammad Daud Beureueh No. 26 Banda Aceh Telp. (0651) 21440 Fax. (0651) 33654 | Web: bappeda.acehprov.go.id email: tabangunaceh@gmail.com

RedaksiPelindung Gubernur Aceh, Wakil Gubernur Aceh, Sekretaris Daerah Aceh | Pengarah Kepala Bappeda Aceh | Penanggung Jawab Kapala Biro Humas Setda Aceh, Sekretaris Bappeda Aceh| Pemimpin umum Kasubbag Umum Bappeda Aceh | Pemimpin Redaksi Aswar Liam | Redaktur Pelaksana Hasan Basri M. Nur | Dewan Redaksi Ridwan, Bulman, M. Iskandar |Sekretaris Redaksi Mohd. Meidiansyah, Putra, Zulliani, Farid Khalikul Reza | Editor Zamnur Usman | Reporter Heri Hamzah, D Zamzami, Riyadi | Reportasi da Notulensi Mansurdin| Lay out & editor foto Irvan | Ilustrasi kartun dan grafis Jalaluddin Ismail | Fotografer Candra Irani | IT Maimun Riansyah | Staf Logistik dan Layanan Umum Samsul Bahari, Sarini, Khairul Amar, Firdaus

Tabloid ini diterbitkan oleh Pemerintah Aceh melalui kerjasama Bappeda Aceh dengan Biro Humas Setda Pemerintah Aceh

TABLOID TABANGUN ACEH - EDISI 55 | JUNI 2016 3CERMIN

HAI sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (Al Baqarah: 168)

Allah memerintahkan setiap muslim untuk me-makan makanan yang bukan cuma halal, tapi juga baik (halalan thayyiban). Perintah ini bukan tidak mempunyai tujuan, bahkan perintah ini disejajarkan dengan bertaqwa kepada Allah. Dalam surat al Mai-dah; 88, Allah mengatakan: “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik (thayyib) dari apa yang telah di-rizkikan kepadamu dan bertaqwalah kepada Allah dan kamu beriman kepada-Nya”.

Manfaat memakan makanan halal lagi baik bagi tubuh manusia di samping memberikan efek kes-ehatan dan vitalitas bagi tubuh, makanan  halalan thayyiban  juga memengaruhi pembentukan kara-kater manusia untuk menjadi orang produktif dalam bekerja dan beramal shaleh. Di sinilah keterkaitan antara makanan  halalan thayyiban  dengan taqwa. Makanan halal bukan berarti hanya dilihat dari zat-nya saja seperti keharaman zat yang terdiri babi, an-jing, darah dan hewan yang disembelih tanpa mem-baca basmalah, melainkan juga dilihat dari sumber bagaimana cara mendapatkan makanan tersebut.

Kalau sumber dan cara pendapatan itu haram seperti seperti harta yang didapat dari korupsi, mencuri, merampok, menipu dan praktek riba, maka makanan yang dimakan pun meski sebetul-nya halal, tetap menjadi haram. Begitu pula dengan kualitas barang, makanannya halal seperti ikan akan tetapi tidak lagi baik karena sudah dicampur dengan borax, pewarna atau dimasukkan penyedap yang berbahaya bagi kesehatan, maka ikan tersebut tidak baik untuk dikosumsi karena merusak kesehatan.

Disinilah peran penting pemerintah dan pen-gusaha pada level apapun untuk memastikan bahwa makanan yang diproduksi dan dijual ke masyarakat mempunyai sertifikasi halal. Sertifikasi halal dimaksudkan bahwa sumber dana, cara pen-golahan produk, distribusi barang dipastikan tidak mengandung unsur yang diharamkan dan produk tersebut tidak merusak kesehatan masyarakat. Ma-syarakat yang unggul dimulai dari asupan makanan yang baik, berkualitas dan halal. Wallahu’lam.

AIDA FITRIMahasiswa jurusan BKI Fakultas Dakwah dan

Komunikasi UIN Ar-Raniry.Email: aidafitri.uin@gmail.com,

FB: aida fitri el-bustany, Pin BB: 5f8368e5, ig: aida fitri.

HALALAN THAYYIBAN

OLEH:

ULAN Ramadhan adalah bulan istimewa bagi umat Islam.

Pekerjaan baik yang dilakukan di bulan ini dilipatgandakan pahalanya. Oleh sebab itu, kita harus benar-benar memanfaatkan bulan ini secara optimal. Khusus bagi anak-anak dan remaja sejatinya memanfaatkannya dengan mengikuti kajian-kajian keagamaan melalui pesantren kilat. Apalagi sekolah-sekolah diliburkan di bulan ini.

Di Aceh adanya pesantren kilat sudah menjadi rutinitas pada bulan Ramadhan. Namun masih banyak anak-anak dan remaja yang kurang memperhatikan hal ini dan orangtuanya pun tidak terlalu antusias dalam menanggapinya. Hal ini dapat terlihat dari keadaan sebagian remaja dan anak-anak yang lebih mengutamakan bermain melalaui berbagai media, seperti gadget dan games

online. Padahal pesantren kilat berperan penting dalam mencetak generasi berakhlak.

Pesantren kilat bisa mengurangi perilaku anak-anak dan remaja yang dapat membuat risih orang tua dan masyarakat. Pesantren kilat juga sangat mempengaruhi pribadi seorang remaja dan anak-anak untuk menjadi pribadi yang bagus moralnya dan spiritualnya meningkat. Melalui pesantren kilat dapat membantu para orang tua mengurangi kemerosotan perilaku remaja saat ini.

Maka, mari kita dorong remaja masjid untuk ramai-ramai mengadakan pesantren kilat untuk anak-anak dan remaja di lingkungannya. Kepada orangtua agar mendaftarkan anak-anak ke pesantren kilat terdekat. Dengan bagitu, visi Dinul Islam yang dicanagkan Gubernur Zaini akan mudah tercapai. Semoga!

Ayo Ikut Pesantren Kilat!

Muhammad Yasir YusufWakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,

UIN Ar Raniry

TABLOID TABANGUN ACEH - EDISI 55 | JUNI 20164 LAPORAN UTAMA

BADAN Pembinaan Pendi-dikan Dayah (BPPD) Aceh memberi perhatian khusus

kepada anak-anak muallaf usia SMP dan SMA. BPPD menyedikan beasiswa khusus kepada anak-anak muallaf yang mau melanjutkan pendidikan di dayah, baik dayah salafi maupun modern.

“Kita menyediakan biaya kepada anak-anak muallaf yang mau mon-dok di dayah sebesar Rp 500 ribu per anak. Kita berikan kebebasan ke-pada mereka untuk memilih dayah mana saja dan di mana saja yang mereka suka,” kata Kepala BPPD Aceh, Dr. H. Bustami Usman, M.Si, kepada Tabangun Aceh di ruang ker-janya, Rabu (25/5/2016).

“Uang kita kirim ke rekening dayah yang dipilih. Tidak kita kir-imkan ke rekening orangtua. Kita akan membiayai anak-anak muallaf ini mulai kelas 1 tingkat SMP hing-ga tamat SMA,” sambung Bustami.

Dayah perbatasanSaat ini terdapat empat dayah di

perbatasan Aceh. Satu di Tamiang, satu di Singkil, satu di Subulussalam, dan satu di Aceh Tenggara. Manaje-men dayah perbatasan berada di bawah BPPD Provinsi. Dayah per-batasan ini awalnya dibangun den-gan dana sisa Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias. Tu-juannya untuk membentengi Aceh dari pengaruh agama lain provinsi tetangga, budaya dan sebagainya.

Anak-anak yatim, piatu dan anak-anak muallaf dibiayai penuh meliputi biaya makan dan biaya hidup di dayah perbatasan ini. “Tapi khusus anak-anak muallaf kita siap membiayai dimana saja mereka be-rada, tidak hanya yang belajar di dayah perbatasan. Mereka boleh me-milih dayah mana saja yang mereka inginkan. Program ini sudah ber-langsung sejak tahun 2014,” pung-kas Bustami. (hasan basri m nur)

Joko menjelaskan, ada dua cara bagi UMKM untuk bisa mema-sarkan produk mereka di Indoma-ret. Pertama, pelaku UMKM bisa meregister produk mereka unuk dipasarkan di Indomaret sesuai dengan persyaratan yang ada, dan pendaftaran bisa dilakukan di ba-gian merchandising Indomaret di Sumatera Utara.

Kedua, pelaku UMKM bisa me-manfaatkan teras Indomaret untuk menjual produknya. Dengan syarat, produk tersebut, berbeda dengan produk-produk yang ada di Indoma-ret, dan bisa melakukan pendaftaran di bagian development Indomaret.

“Tapi untuk metode kedua ini masih belum ada yang memanfaat-kan, saya belum tahu alasannya. Padahal beberapa bulan lalu, kita sudah sosialisasikan saat bertemu dengan banyak UMKM yang di-fasilitasi oleh PLUT Aceh,” jelas Joko Pamungkas.

Saat ini, lanjut Joko, baru ada satu produk lokal di Aceh, berupa juice yang sudah masuk ke ritel In-domaret. Di luar itu ada satu produk tepung tapioka saat ini sedang di-proses verifikasi. “Yang jelas Indo-maret terus berkomitmen untuk pengembangan produk-produk lo-kal,” tutur Joko Pamungkas.(yayan)

“Badan Dayah Aceh memo-gramkan sebanyak 200 beasiswa untuk anak-anak muallaf. Tapi saat ini baru 120 orang yang terman-faatkan dari jatah 200 orang yang kita proyeksikan”, urai dia.

“Sekarang pun boleh kalau ada anak-anak muallaf yang ingin be-lajar di dayah. Badan Dayah siap memverifikasi dan selanjutnya membiayai mereka hingga tamat SMA. Kita rekrut anak-anak muallaf melalui kabupaten mas-ing-masing,” jelas mantan Ketua BKPRMI ini.

Bustami menginginkan agar banyak anak muallaf yang belajar di dayah sampai tuntas. “Saya ada program agar anak-anak muallaf yang alumni dayah bisa mengelola dayah khusus bagi muallaf di per-batasan Aceh. Badan Dayah siap membantu pembangunan dayah khusus untuk dikelola oleh para muallaf,” katanya.

MENJELAJAHI pasar retail (ritel) alias pasar besar, pastinya menjadi

cita-cita setiap pemilik usaha kecil menengah. Tapi sayang, banyak pemilik UMKM mengeluhkan keterbatasan modal dan jumlah produksi menjadi kendala masuk ke pasar besar dengan daya saing yang tinggi.

Faktanya, tidak ada persyaratan yang terlalu berat bagi pelaku UMKM untuk bisa menembus pasar besar, seperti halnya pasar ri-tel Indomaret.

Branch Manager Indomaret yang membawahi Sumatera Utara-Aceh, Joko Pamungkas, mengatakan ada banyak kesempatan bagi pelaku UMKM, untuk bisa memasuk-kan hasil produksinya di pasar be-sar, terutama Indomaret. “Pastinya memang ada persyaratan yang ha-rus dilengkapi sesuai standar yang ada, seperti izin dari Depkes, label halal, BBPOM, dan yang penting juga adalah kemasan yang baik dan aman,” jelas Joko Pamungkas.

Saat ini, sebut Joko, UMKM di Aceh memiliki peluang besar un-tuk memasarkan produk-produk mereka ke pasar besar, khususnya Indomaret, karena Indomaret juga memberikan peluang tersebut.

Badan Dayah Sediakan Beasiswa untuk Anak Muallaf

“Pemahaman dan pengamalan agama di kalangan peserta didik juga belum

memuaskan. Ini disebabkan antara lain masih kurangnya materi dan jam pelajaran

agama dibandingkan dengan pelajaran umum,”

-- Drs. H. Zulkifli Hs, MM --Kepala Bappeda Aceh

“Uang kita kirim ke rekening dayah yang

dipilih. Tidak kita kirimkan ke rekening orangtua. Kita akan membiayai anak-

anak muallaf ini mulai kelas 1 tingkat SMP hingga tamat SMA,”

-- Bustami Usman --

Kepala Badan Pembinaan

Pendidikan Dayah (BPPD) Aceh

PEMERINTAH Aceh men-galokasikan dana sedikitnya 5 persen APBA untuk pro-

gram/kegiatan strategis di bidang pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Islam (Dinul Islam). Masih kurangnya pemahaman, penghay-atan dan pengamalan dianggap menjadi penyebab utama belum maksimalnya pelaksanaan program Dinul Islam, yang merupakan salah satu program prioritas pada masa Pemerintahan Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf.

“Pemahaman dan pengamalan agama di kalangan peserta didik juga belum memuaskan. Ini dise-

Aceh mengalokasikan dana pada kegiatan seperti penataan peraturan perundang-undangan, peningkatan sarana dan prasarana keagamaan di seluruh pelosok Aceh. “Program pembinaan syariat Islam antara lain berupa Program Pengembangan dan Pemberdayaan Peradilan Adat, Pembinaan Gampong Perconto-han Syariah, Penyebaran Informasi Keislaman, dan Penyusunan Buku Panduan Pelaksanaan Syariat Is-lam,” kata Zulkifli.

Kemudian, Program Peningka-tan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Alquran, seperti per-siapan pemberangkatan kafilah un-tuk mengikuti STQ/MTQ tingkat Nasional yang diadakan di Makasar dan Malaka serta pelatihan bagi peserta MTQ Tingkat Nasional di Banda Aceh.

Program Pembinaan Dakwah dan Syiar Islam itu untuk kegiatan peningkatan kualitas dakwah dan penyemarakan syiar Islam serta mengkoordinasikan dai-dai wilayah perbatasan dan daerah terpencil, pelatihan Takmir Masjid se Aceh, Seminar Penguatan Syiar Islam bagi Mahasiswa dan Pemuda dan keg-iatan pembinaan dan penyeleng-garaan pengajian bakda magrib

babkan antara lain masih kurang-nya materi dan jam pelajaran agama dibandingkan dengan pe-lajaran umum, kuatnya pengaruh globalisasi negatif yang umumnya tidak sejalan serta bertentangan dengan tuntunan Dinul Islam”, kata Kepala Bappeda Aceh, Drs. H. Zulkifli Hs, MM, kepada Ta-bangun Aceh, Senin (6/6/2016) di ruang kerjanya.

“Hal ini ikut mempengaruhi dan mendorong perilaku masyara-kat Aceh ke arah yang negatif. Oleh sebab itu, penanaman nilai-nilai Dinul Islam perlu dilaksanakan se-jak usia dini, baik di lingkungan

formal dan informal,” katanya.Di samping itu, lanjut Kepala

Bappeda, perbaikan kurikulum, peningkatan kualitas dan kapasitas tenaga pendidik, sarana dan prasa-rana pendidikan, penataan regulasi pendidikan dan penciptaan atmos-fir edukasi dalam kehidupan ma-syarakat Aceh perlu ditingkatkan.

“Untuk menjawab beberapa hambatan dan tantangan di atas Pemerintah Aceh di dalam APBA 2016 telah mengalokasikan dana minimal paling sedikit 5 persen dari APBA untuk melaksanakan bebera-pa program strategis,” kata Zulkifli.

Dikatakannya, Pemerintah

di gampong-gampong di seluruh Aceh.

Seterusnya Program Peningka-tan Pelayanan Kehidupan Beraga-ma; Peningkatan Kualitas Pema-haman, Pengamalan Agama sesuai Al-Qur'an dan Hadist, Pembinaan Kerukunan Beragama; Pembinaan Syariat Islam; Pembinaan Lembaga Sosial Keagamaan; Pembinaan Da-kwah dan Syiar Islam; dan Program Isbath Nikah, Pemberdayaan Pera-dilan Syariah yang dilaksanakan oleh Dinas Syariat Islam.

Baitul Mal juga melaksanakan program pembinaan Dinul Islam dan program pembinaan lembaga Sosial Keagamaan seperti Program 1 (satu) KK 1 (satu) Sarjana, beasiswa penuh untuk Tahfidh al-Qur'an tingkat SLTP, SMA, Pemberdayaan Ekonomi bagi muallah,dan ban-tuan renovasi Masjid/Meunasah di daerah rawan aqidah. Selain itu, da-na-dana kegiatan keagamaan juga dianggarkan pada Badan Pendidi-kan dan Pembinaan Dayah, Biro Kesejahteraan dan Keistimewaan Aceh, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Sekretariat Wali Nanggroe, Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) dan dinas-dinas terkait lainnya.(putra)

Minimal 5 Persen APBA untuk Penerapan Dinul Islam

KEPALA Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh, Dr Bustami Usman menyerahkan bantuan kepada anak yatim pada peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW, Selasa (24/2/2016). | FOTO: HUMAS ACEH

“Pastinya memang ada persyaratan yang harus dilengkapi sesuai standar yang

ada, seperti izin dari Depkes, label halal, BBPOM, dan yang penting juga adalah

kemasan yang baik dan aman.”

-- Joko Pamungkas --Branch Manager Indomaret

Sumatera Utara-Aceh

Indomaret Berkomitmen Kembangkan Pasar

Produk Lokal

TABLOID TABANGUN ACEH - EDISI 55 | JUNI 2016 5LAPORAN UTAMA

DINAS Syariat Islam Provin-si Aceh telah menetapkan sejumlah program strat-

egis yang akan dilaksanakan pada tahun 2016 ini. Semuanya bertu-juan untuk menunjang pembangu-nan dalam bidang pengembangan syariat, sebagaimana dicita-citakan oleh Pemerintahan Aceh di bawah pimpinan Gubernur Zaini Abdul-lah dan Wakil Gubernur Muzakkir Manaf.

Kepala Dinas Syariat Islam Aceh, Prof Dr Syarizal Abbas MA menyebutkan, di antara program stategis yang akan dilaksanakan pada tahun ini adalah pembinaan dan peningkatan kualitas da’i di wilayah perbatasan dan wilayah ter-pencil.

“Program ini sangat terasa manfaatnya bagi warga kita yang berdomisili di daerah perbatasan, terutama dalam rangka menangkal masuknya beberapa aliran yang ti-dak sesuai dengan syariat Islam,” ungkap Prof Syarizal kepada tabloid Tabangun Aceh, akhir Mei 2016.

Program stategis kedua yang tak kalah penting adalah pelaksana itsbat nikah bagi masyarakat miskin, ko-rban konflik, dan korban tsunami. Program ini sangat terasa manfaat-nya bagi keluarga yang anak-anaknya ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi maupun bagi anak-anak yang ingin masuk menjadi anggota TNI dan Polri.

BIDANG Pendidikan Dini-yah dan Pondok Pesantren (PD Pontren) Kanwil Ke-

menag Aceh baru-baru ini mem-perkenalkan Program Diniyah For-mal (PDF) untuk Aceh. Program ini merupakan berada di bawah Di-rektorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.

Kepala bidang PD Pontren Kanwil Kemenag Aceh, H. Abrar Zym S.Ag mengatakan, PDF adalah program terbaru dalam rangka memperkuat tradisi Tafaqquh Fid-din. PDF yang lahir berdasarkan Peraturan Menteri Agama [PMA] Nomor 13 Tahun 2014 diseleng-garakan oleh dan berada di dayah secara terstruktur dan berjenjang pada jalur pendidikan formal, dari

pelaksanaannya. Karena apa pun program, kalau di lapangan tidak jalan, berarti program itu sia-sia saja,” ujarnya.

“Tapi dalam program kita, semua berjalan sesuai dengan ke-inginan kita semua. Ini berkat kerja sama kita dengan semua pihak ber-jalan sesuai dengan harapan semua pihak,” imbuh Prof Syahrizal.

Ia melanjutkan, berdasarkan evaluasi pada tahun 2015, semua program stategis ini terealisasi 100 persen. Misalnya, pembinaan dan peningkatan kualitas dai daerah

berhak untuk mendapatkan layan-an yang sama seperti halnya kelem-bagaan pendidikan formal lainnya, seperti madrasah dan sekolah. 

“Jenjang PDF dimulai dari Tingkat Ula, Wustha, Ulya dan terakhir Ma’had ‘Aly. Jadi jenjang-nya sama dengan MI, MTs, MA dan Perguruan Tinggi Agama Is-lam. Waktunya pendidikannya juga sama,” tambah Abrar Zym. 

Perbedaan antara PDF dengan madrasah dan sekolah, menurut Abrar, jika sekolah dan madrasah sangat terbatas mata pelajaran agama Islam, maka PDF ini selu-ruh mata pelajarannya adalah mata pelajaran kitab-kitab yang selama ini telah diajarkan di dayah-dayah di Aceh yaitu seperti Alqur’an,

tingkat dasar hingga tingkat tinggi, dimana para santri diwajibkan mukim pada pondok pesantren atau dayah. 

“Nomenklatur pendirian PDF ini merupakan entitas pendidikan keagamaan Islam yang bersifat formal untuk menghasilkan lulu-san yang  Mutafaqquh Fiddin (ahli ilmu agama Islam) guna memberi-kan Civil Effect bagi dunia dayah sebagai bagian dari ikhtiar konser-vasi dan pengembangan disiplin ilmu-ilmu keislaman, “ ujar Abrar Zym di ruang kerjanya, Senin (30/5/2016). 

Dia menambahkan, program PDF ini merupakan bagian dari upaya penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar sehingga

Selanjutnya, pembinaan dan penyelenggaraan pengajian di gam-pong. Di beberapa kabupaten/kota, program ini sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Namun ada juga beberapa kabupaten yang masih perlu diberikan perhatian lebih.

“Pembinaan pengajian di gam-pong sangat diperlukan oleh semua anak-anak kita dalam rangka meng-hadapi kecanggihan informasi di dalam perkembangan dunia saat ini, terutama informasi dari negara negara nonmuslim,” ujarnya.

Selain itu, pihak Dinas Syar-iat Islam juga menyelenggarakan bimbingan teknis Hukum Jinayah dan Hukum Acara Jinayah bagi aparat kepolisian, kejaksaan, dan mahkamah syariah, di seluruh Aceh. Kegiatan ini dalam rangka menyukseskan pelaksanaan syariat Islam di segala lapisan masyarakat dalam provinsi ini.

Program yang juga menjadi fokus Dinas Syariat Islam adalah dalam bidang mencetak ahli tahfiz, tafsir, tafthim, dan kattil Quran. Program ini dianggap sangat strat-egis agar Aceh yang dikenal dengan julukan Serambi Mekkah tidak per-nah kekurangan ahli berbagai disip-lin ilmu Alquran.

“Untuk mencapai target pro-gram strategis ini, sangat tergan-tung kebersamaan dan kerja keras semua pihak yang terlibat dalam

perbatasan dan wilayah terpencil yang ditargetkan sebanyak 170 orang pada tahun 2015, tercapai dengan sempurna. Sehingga pada tahun 2016 ini jumlah dai yang masuk dalam program ini diting-katkan menjadi 200 orang.

Untuk pelaksanaan itsbat ni-kah bagi masyarakat miskin, kor-ban konflik dan korban tsunami, karena keberhasilannya juga terca-pai 100 % (125 orang), maka pada tahun 2016 ini jumlahnya diting-katkan menjadi 400 orang.

Sementara untuk pembinaan dan penyelenggaraan pengajian di gampong, jumlah targetnya ditu-runkan menjadi 220 orang. Hal ini dilakukan seiring dengan semakin kecilnya sasaran/target, menyusul keberhasilan program tahun se-belumnya yaitu dengan jumlah 600 orang atau target tercapai 100 persen.

Penurunan target juga dilaku-kan untuk program bimbingan teknis Hukum Jinayah dan Hukum Acara Jinayah bagi kepolisian dan

Tauhid, Tarikh, Hadist-Ilmu Ha-dits, Fiqh-Ushul Fiqh, Akhlaq-Tasawuf, Tafsir-Ilmu Tafsir, Bahasa Arab, Nahwu-Sharf, Balaghah, Ilmu Mantiq. Plus Ilmu Kalam, Ilmu ‘Arudh dan Ilmu Falak.

Sementara itu, lima mata pela-jaran umum yang ditetapkan dalam kurikulum PDF seperti Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indone-sia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam dan Seni dan Budaya  akan diajarkan sepenuhnya berdasar-kan tradisi pesantren yang berbasis kitab kuning dan terintegrasi di dalamnya nilai-nilai Islam.

 PDF Memperkuat DayahUntuk tahap pertama, Dayah

Babussalam Matangkuli Aceh Utara terpilih untuk menyelengga-rakan program ini setelah berhasil memenuhi hampir seluruh krite-ria dan persyaratan pokok yang ditetapkan oleh Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI.

“Awal tahun 2015, Tgk Ahmadi dari Dayah Babussalam menghad-iri acara launching PDF di Jawa Timur. Selanjutnya pada tanggal 10 Juni 2015 diresmikan pilot project PDF di Dayah Babussalam Aceh Utara,” kata Abrar Zym. 

Sementara itu, pimpinan Dayah Babussalam, Tgk H. Sira-juddin Hanafi mengaku gembira

mahkamah syariah di seluruh Aceh. Untuk tahun ini jumlah sasaran-nya sebanyak 364 orang. Sementara tahun lalu 450 orang. “Penurunan target ini salah satunya karena badan yang bekerja sama dengan kita juga mempunyai kepentingan yang hampir sama dengan program kita,” ujarnya.

Lebih lanjut, Kadis Sariat Islam Provinsi Aceh ini menjelaskan, un-tuk program Pembinaan Gampong Percontohan Syariah dan Tas’mir Masjid masih tetap seperti target sebelumnya, yaitu dua gampong di kabupaten yang berbeda dari sebe-lumnya.

Sedangkan untuk program tahfiz, tafsir, tafthim, dan khat-til Quran, targetnya ditingkatkan, dari tahun lalu 25 orang, menjadi 44 orang pada tahun ini. “Program ini sangat perlu, termasuk dalam rangka menghadapi beberapa even ke depan, seperti MTQ tingkat Nasional,” demikian Kepala Dinas Syariat Islam Aceh, Prof Dr Syarizal Abbas MA.(mansurdin)

dengan Program Diniyah Formal ini, sebab program ini tidak men-gurangi sistem salafiyah yang sudah diterapkan selama ini, bahkan ada dua mata pelajaran kitab kuning yang ditambah, yakni ilmu falak dan ilmu ‘aruth.

Kurikulum PDF ini diajar-kan sejak habis shubuh sampai menjelang siang. Siang dan malam tetap seperti biasa bagi santri yang ikut program diniyah formal ini. Mereka belajar seperti santri lain-nya juga. Malam mulai belajar setelah maghrib sampai jam 23.00 WIB, dan siang dari jam 14.00 sampai tiba waktu Ashar.

Syarat Pendirian PDFSyarat pendirian Pendidikan

Diniyah Formal ini adalah adanya santri mukim (menetap) minimal 300 orang selama 10 (sepuluh) ta-hun terakhir yang dibuktikan den-gan perkembangan jumlah santri mukim laki-laki dan perempuan dari tahun ke tahun berikutnya yang ditanda tangani oleh pimpi-nan pesantren. 

Syarat lain yang harus dipenuhi oleh pesantren yang ingin menyeleng-garakan PDF ini antara lain memiliki calon peserta didik paling sedikit 30 (tiga puluh) orang, dan mendapat-kan rekomendasi dari Kankemenag provinsi. (***/teuku zulkhairi)

Ini Program Strategis Dinas Syariat Islam Aceh

Kemenag Aceh Luncurkan Program PDF untuk Dayah

“Untuk mencapai target program strategis ini, sangat tergantung kebersamaan dan kerja keras

semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya.”

-- SYAHRIZAL ABBAS -- Kepala Dinas Syariat Islam Aceh

“Awal tahun 2015, Tgk Ahmadi dari Dayah Babussalam menghadiri acara

launching PDF di Jawa Timur. Selanjutnya pada tanggal 10 Juni 2015 diresmikan pilot project PDF di Dayah Babussalam

Aceh Utara,”

-- H. Abrar Zym --Kabid PD Pontren Kanwil Kemenag Aceh

SAFARI Ramadhan Gubernur Zaini Abdullah sekaligus berbuka puasa bersama masyarakat di Masjid Tangse, Kabupaten Pidie, Kamis 4 Juni 2016. | FOTO: HUMAS ACEH

TABLOID TABANGUN ACEH - EDISI 55 | JUNI 20166 LAPORAN UTAMA

PEMERINTAH Aceh meng-gelontorkan anggaran senilai Rp 458 miliar untuk mere-

novasi Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Masjid kebanggaan rakyat Aceh yang menjadi salah satu masjid terindah dan bersejarah di dunia ini, nantinya diharapkan akan semakin indah dengan hala-man yang luas.

Gubernur Aceh, dr Zaini Abdul-lah mengatakan, banyak manfaat yang akan dirasakan dari pelebaran halaman dan peningkatan prasara-na dan sarana infrastruktur Masjid Raya Baiturrahman. Bukan hanya sekedar untuk menambah daya tampung masjid dari 7.000 orang jamaah menjadi 15.000 orang ja-maah, tapi lebih dari itu.

"Anggaran senilai Rp 458 miliar yang kita alokasikan untuk pembangunanan 12 unit payung besar, pelebaran halaman, tempat wudhu dan lapangan parkir bawah tanah, tujuannya untuk mem-perindah, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi orang yang datang beribadah ke Masjid Raya. Kita akan merasakan ketenanga, kesenangan, dan kebahagiaan," kata gubernur kepada Tabangun Aceh, di Meuligoe Aceh, Minggu (5/6/2016).

Aceh, kata Gubernur, tersohor dengan julukan Serambi Mekkah. Bukan semata karena bentuk men-ara dan kubah Masjid Raya Baitur-rahman Kota Banda Aceh, mirip dengan Masjidil Haram di Kota Mekkah, tapi juga karena Aceh pernah menjadi persinggahan bagi calon jamaah haji yang ingin men-capai Tanah Suci.

Dari berbagai literatur dise-butkan, pada zaman keemasan Kerajaan Aceh di bawah pimpinan Sultan Iskandar Muda, orang-orang muslim dari penjuru Nusantara, yang ingin menunaikan rukun Is-lam ke lima, naik haji ke Baitullah di Mekkah, lebih dulu singgah dan melaksanakan ibadah shalat di Mas-jid Raya Baiturrahman Koetaradja.

Pada masa kemerdekaan, Masjid Raya Baiturrahman ditetapkan se-bagai masjid Provinsi Aceh. Masjid ini juga ditetapkan sebagai bangu-nan situs bersejarah nasional, karena merupakan salah satu masjid tertua dan memiliki keindahan yang tidak dimiliki masjid lainnya di Indonesia, maupun Asia Tenggara.

Selama masa kemerdekaan, Masjid Raya Baiturrahman sudah mengalami beberapa kali pelebaran. Mulai masa Gubernur Aceh, Prof Dr Ibrahim Hasan MBA, sampai masa pemerintahannya sekarang ini.

Meski telah beberapa kali men-galami renovasi dan pelebaran, namun tetap mempertahankan bentuk asli. Semua ukiran, relif, dan seni di dalam masjid, terma-suk keaslian bentuk kubah dan menara masih tetap seperti asli saat dibangun pertama dulu. Hanya ada penambahan dari tiga kubah men-jadi lima kubah.

Seiring dengan semakin berkembangnya Aceh, terutama pascatsunami dan perdamaian, areal Masjid Raya Baiturrahman, terasa semakin sempit. Pada waktu-waktu tertentu, misalnya tarawih, maulid, maupun dua hari raya (Idul Fitri dan Idul Adha), jamaah shalat meluber hingga ke badan jalan di sekitar kawasan masjid.

Kini, pada masa Pemerintahan Gubernur dr Zaini Abdullah yang sedang memerintah Aceh saat ini, Masjid Raya Baiturrahman kembali menjadi salah satu fokus pembena-han. Pada tahap pertama ini, sasa-rannya adalah melebarkan halaman dan memasang 12 unit payung rak-sasa, di halaman depan dan samp-ing kiri masjid, seperti yang terlihat di halaman Masjid Nabawi, di Ma-dinah.

Selain itu, proyek senilai Rp 458 miliar ini juga mencakup pem-bangunan basement (bawah tanah) untuk lapangan parkir mobil dan sepeda motor. Dalam perencanaan-nya, areal parkir bawah tanah ini bisa menampung 254 unit mobil dan 343 sepeda motor.

Di basement itu nantinya akan dilengkapi tempat wudhu, serta toilet pria dan wanita yang semua bahannya terbuat dari batu mar-mar dari Italia atau Spanyol, seperti yang dipasang di Masjid Nabawi di Madinah dan Masjidil Haram di Mekkah.

Sementara untuk bagian atas, pada pinggiran halaman akan di-tanami 33 pohon kurma. Sedang-kan di tengah halaman, dibangun kawasan hijau dengan cara mena-nam rumput hijau dan berbagai jenis bunga warna warni, dengan maksud untuk memberikan keseju-kan dan keindahan.

"Setelah proyek pelebaran dan peningkatan sarana dana prasarana ibadah di Masjid Raya ini nanti selesai pada Juni 2017 mendatang. Masjid Raya ini akan memberikan kesan yang lebih," ungkap Guber-nur Zaini Abdullah.

Jika seluruh proyek ini ram-pung nantinya, kaum muslimin yang ingin malaksanakan ibadah shalat di Masjid Baiturrahman, bisa langsung memarkirkan kenderaan-

nya di basement, lalu mengambil wudhu, baru kemudian naik ke lantai atas halaman Masjid Raya dengan eskalator.

Gubernur Zaini Abdullah men-gatakan, bagi yang sudah pernah pergi ke Tanah Suci, suasana di Masjid Raya Baiturrahman ini akan mengingatkan mereka ke Masjid Nabawi di Madinah. Begitu juga yang pernah pergi ke Kota Mek-kah, ia akan teringat sedang shalat di Masjidil Haram.

Karena, ada beberapa bagian dari bentuk kedua masjid itu (Mas-jid Nabawi dan Masjidil Haram), ada di dalam lingkungan Mas-jid Raya Baiturrahman. Misalnya menara masjid Raya Baiturrahman dan kubahnya, mirip dengan men-ara Masjidil Haram. Berikutnya 12 unit payung besar otomatis yang akan dipasang di halaman Masjid Raya Baiturrahman, mirip dengan payung yang dipasang di halaman Masjid Nabawi.

Landscape baru yang dibangun dan dibuat PT Waskita Karya, se-laku kontraktor, PT Perent Jana Djaja, selaku konsultan perencana, dan PT Artifak Arkindo, selaku manajemen kontruksi, untuk Mas-jid Raya Baiturrahman, memberi-kan kenyamanan dan ketenangan yang mendalam untuk beribadah. Pengalaman ini tidak akan bisa dilu-pakan kaum muslim di Aceh untuk selalu ingin datang dan beribadah di dalam masjid dan lingkungan Masjid Raya Baiturrahman.

Masjid di daerahGubernur Aceh dr H Zaini

Abdullah mengatakan, program peningkatan prasarana dan sarana rumah ibadah, tidak hanya difokus-kan kepada Masjid Raya Baiturrah-man saja, tapi untuk masjid-masjid kabupaten/kota, kecamatan dan desa yang membutuhkan bantuan dana untuk penyelesaiannya. Hal ini dimaksudkan agar bisa mem-berikan kenyamaman dan ke-tenangan bagi masyarakatnya un-tuk melaksanakan ibadah shalat. "Semua masjid yang membutuh-kan penyelesaian, tetap kita berikan bantuan sesuai ketersediaan ang-garan yang ada dalam APBA setiap tahunnya," ujar Doto Zaini.

Contohnya Masjid Keumala di Pidie, serta Masjid Kabupaten di Aceh Tenggara yang telah diresmi-kan bulan lalu, serta puluhan mas-jid lainnya. Pada tahun 2016 ini, untuk bantuan pembangunan dan masjid dialokasikan dana Rp 103 miliar, baik usulan dari Pemerintah Aceh maupun usulan aspirasi ang-gota DPRA.(heri hamzah)

PROFIL MASJIDNamaLokasi

Spesifikasi

Masjid Raya BaiturrahmanBanda Aceh7 kubah dan 5 menara

Masa-masa penting: • Dibangun oleh Sultan Iskandar Muda Meukuta Alam pada tahun 1022 H/1612 M• Dibakar oleh tentara Belanda pada, Bulan Shafar 1290 Hijriah/10 April 1873 Masehi• Dibangun kembali oleh Belanda pada tahun 1879 • Selesai dibangun pada 1882 dengan hanya memiliki satu kubah• Pada tahun 1935 M, mengalami perluasan bagian kanan dan kirinya dengan tambahan

dua kubah. Proyek ini menelan biaya 35.000 gulden, dengan pimpinan proyek Ir. M. Thahir dan selesai dikerjakan pada akhir tahun 1936 M

• Pada tahun 1975 kembali dilakukan perluasan dan menambah dua kubah serta dua buah menara sebelah utara dan selatan. Dengan perluasan kedua ini Masjid Raya Bait-urrahman mempunyai lima kubah dan selesai dekerjakan dalam tahun 1967 M

• Pada tahun 1991-1993, perluasan disponsori oleh Gubernur Dr. Ibrahim Hasan, yang meliputi halaman depan dan belakang serta areal tempat shalat (bagian dalam masjid) dengan segala fasilitas, seperti perpustakaan, ruang tamu, ruang perkantoran, aula, dan tempat wudhu

• Dengan perluasan tersebut, Masjid Raya Baiturrahman memiliki 7 kubah, 4 menara, dan 1 menara induk

• Menjadi tempat berlindung (pengungsian) warga saat banjir besar melanda Banda Aceh, tahun 2000

• Menjadi lokasi berkumpulnya rakyat Aceh menuntut referendum, 8 November 1999• Menjadi tempat bagi rakyat Aceh berlindung juga sebagai tempat evakuasi jenazah

para korban tsunami, 26 Desember 2004• Menjadi tempat berkumpulnya rakyat Aceh untuk menyaksikan penandatanganan

MoU Damai Helsinki, melalui layar lebar, 15 Agustus 2005• Selasa (28/7/2015), Gubernur Aceh dr H Zaini Abdullah, meresmikan proyek pemban-

gunan landscape dan infrastruktur Masjid Raya. Mega proyek ini ditargetkan selesai pada Mei 2017.

Masjid Raya tampung 15.000 jamaah Setelah Renovasi“Setelah proyek pelebaran dan peningkatan

sarana dana prasarana ibadah di Masjid Raya ini nanti selesai pada Juni 2017

mendatang. Masjid Raya ini akan memberikan kesan yang lebih.”

-- dr H Zaini Abdullah --

Gubernur Aceh

DESAIN 3D renovasi Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. | SUMBER: DINAS CIPTA KARYA ACEH.

DESAIN 3D renovasi Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. | SUMBER: DINAS CIPTA KARYA ACEH.

DESAIN 3D renovasi Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. | SUMBER: DINAS CIPTA KARYA ACEH.

GUBERNUR Zaini Abdullah meninjau progres ronovasi Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. | FOTO: HUMAS ACEH