KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA

Kata PengantarKata PengantarRencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri

Tahun 2010-2014 disusun berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN); UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025; PP No. 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; Permendagri No. 16 Tahun 2010 tentang Renstra Kemendagri Tahun 2010-2014; serta Permendagri No. 41 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi Kementerian Dalam Negeri.

Sebagai penjabaran dari Renstra Kemendagri Tahun 2010-2014, serta untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Jenderal sesuai Permendagri Nomor 41 Tahun 2010, maka Renstra Setjen Tahun 2010-2014 mengakomodir Prioritas Nasional terkait Kewenangan Kementerian Dalam Negeri dan Kontrak Kinerja Menteri Dalam Negeri Kabinet Indonesia Bersatu II (KIB-II) dengan Presiden Republik Indonesia, serta Prioritas Kementerian Dalam Negeri dan Prioritas-prioritas Lainnya yang menjadi bagian penugasan kepada Sekretariat Jenderal. Keseluruhan prioritas pembangunan dimaksud, lebih lanjut dituangkan dalam Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Kementarian Dalam Negeri, dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Dalam Negeri. Secara umum, dokumen Renstra ini telah memuat rencana program dan kegiatan, serta indikasi alokasi pendanaannya sampai 5 (lima) tahun kedepan.

Renstra Setjen Kemendagri Tahun 2010-2014 ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh Unit Biro/Pusat lingkup Sekretariat Jenderal untuk penyiapan program dan anggaran tahunan dalam kurun waktu tersebut. Dengan Ridho Tuhan YME, semoga dokumen Renstra ini dapat lebih meningkatkan kinerja Sekretariat Jenderal dalam mencapai visi kedepan.

Jakarta, SEKRETARIS JENDERAL,

DIAH ANGGRAENI

Daftar IsiDaftar Isi

KATA PENGANTAR REVISI RENSTRA SETJEN KEMENDAGRI.............. i

DAFTAR ISI .................................................................................... ii

DAFTAR LAMPIRAN ........................................................................iii

I . PENDAHULUAN ...........................................................................I - 11.1 Kondisi Umum ..................................................................... I -

21.2 Potensi dan Permasalahan...................................................I - 8

1.2.1 Potensi...........................................................I - 8

1.2.2 Permasalahan ............................................................I - 14

II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEG................................II - 19

2.1 Visi ..............................................................................II - 19

2.2 Misi ............................................................................. II – 21

2.3 Tujuan ............................................................................................................ II – 21

2.4 Sasaran ...................................................................... II – 22

III .ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI ..............................................III - 26

3.1 Arah Pembangunan Nasional Nasional dan Kementerian Dalam Negeri .........................................III - 26

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Jenderal .......III - 29

IV. PENUTUP...................................................................... IV - 1

Daftar LampiranDaftar Lampiran

Lampiran I : Target Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Pembiayaan Pembangunan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014 ....................................................L1 – 11. Kegiatan Perencanaan Program dan

Anggaran .......................................................... L1 – 1

2. Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian ............................... L1 – 4

3. Kegiatan Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Analisis Jabatan, dan Pelaporan Kinerja ............................................. L1 – 11

4. Kegiatan Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum .............................. L1 – 15

5. Kegiatan Pengelolaan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Keprotokolan .................... L1 – 17

6. Kegiatan Pengelolaan Data, Informasi, Komunikasi dan Telekomunikasi ...................... L1 – 19

7. Kegiatan Pengelolaan Penerangan ................... L1 – 21

8. Kegiatan Pengkajian Kebijakan Strategik ......... L1 – 26

9. Kegiatan Penataan Administrasi Kerjasama Luar Negeri ...................................................... L1 – 28

10. Kegiatan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset .......................................... L1 – 31

Lampiran II : Target Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Pembiayaan Pembangunan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014..................................................................................... L2 – 1Kegiatan Peningkatan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur ......................................... L2 – 1

LAMPIRAN I

: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERINOMOR : 050-928 Tahun 2011TANGGAL

: 30 Desember 2011

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2010-2014

I.PENDAHULUAN

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014 mengacu pada Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, serta keberlanjutan program dan kegiatan lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri selama 5 (lima) tahun ke depan.

Renstra Sekretariat Jenderal 2010-2014 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah lingkup tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal yang memuat arah kebijakan dan strategi pembangunan, serta sebagai tolak ukur pencapaian kinerja Sekretariat Jenderal selama kurun waktu tahun 2010-2014. Dokumen ini diharapkan mampu menuntun segenap penyelenggara Biro dan Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal dalam pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan melalui optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Renstra ini memuat rencana program dan kegiatan Sekretariat Jenderal, serta indikasi alokasi pendanaannya sampai 5 (lima) tahun ke depan dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:BAB I : PENDAHULUAN, berisi Gambaran Kondisi Umum, Potensi dan

Permasalahan;BAB II : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS, berisi uraian

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran;BAB III : ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI, berisi Arah Kebijakan

Nasional dan Kementerian Dalam Negeri, serta Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Jenderal;

BAB IV: PENUTUP, berisi Kaidah Pelaksanaan.

1.1KONDISI UMUM

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:a. Koordinasi Kegiatan Kementerian Dalam Negeri;b. Koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian

Dalam Negeri, serta koordinasi penyusunan kebijakan strategik lingkup Kementerian Dalam Negeri;

c. Pembinaan Dan Pemberian Dukungan Administrasi Yang Meliputi Ketatausahaan, Kepegawaian, Keuangan, Kerumahtanggaan, Arsip Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri;

d. Pembinaan Dan Penyelenggaraan Organisasi Dan Tatalaksana, Kerjasama, Dan Hubungan Masyarakat;

e. Koordinasi Dan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Dan Bantuan Hukum;

f. Penyelenggaraan Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara; dang. Pelaksanaan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Menteri Dalam

Negeri.Pelaksanaan tugas dan fungsi ini dilakukan oleh satuan-satuan

organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri yang terdiri dari: Biro Perencanaan; Biro Kepegawaian; Biro Organisasi; Biro Hukum; Biro Umum; Pusat Data, Informasi, Komunikasi dan Telekomunikasi; Pusat Penerangan; Pusat Kajian Kebijakan Strategik; Pusat Administrasi Kerjasama Luar Negeri; serta Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset. Sejalan dengan tugas dan fungsi tersebut, penyusunan Renstra Sekretariat Jenderal ini perlu

memperhatikan pencapaian program dan kegiatan yang telah dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan lima tahun terakhir (2005-2009), baik agenda prioritas yang telah dapat diselesaikan maupun yang masih memerlukan penyelesaian lebih lanjut sebagai berikut:

a. Aspek Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri

Langkah-langkah peningkatan kualitas dalam aspek perencanaan masih terus diupayakan melalui perumusan dan pengkoordinasian perencanaan program dan anggaran Kementerian, terutama fasilitasi perencanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan program lintas sektor, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Dalam aspek perencanaan, telah dihasilkan dokumen-dokumen perencanaan program, anggaran, dan evaluasi antara lain: Rencana Strategis (Renstra) Kemendagri Tahun 2004-2009 (memuat kebijakan pembanguan jangka menengah sebagai acuan bagi seluruh komponen lingkup Kementerian Dalam Negeri dalam menetapkan kebijakan program pembangunan 5 tahunannya, dan untuk ditindaklanjuti ke dalam rencana kerja tahunan); meningkatnya alokasi anggaran Kementerian Dalam Negeri secara cukup signifikan sebesar Rp.1.003.617.900.000,- pada T.A. 2005 menjadi sebesar Rp.9.556.422.488.000,- pada T.A. 2009; peningkatan alokasi anggaran ini diikuti pula dengan peningkatan kinerja pelaksanaan program, baik dilihat dari realisasi keuangan yang semula 66,71% pada tahun 2005 menjadi 80,53% pada tahun 2009, maupun realisasi fisik yang semula 80,38% pada tahun 2008 menjadi 81,34% pada tahun 2009; tersusunnya format restrukturisasi program dan kegiatan dari semula 32 Program pada tahun 2005 menjadi 13 program yang siap diimplementasikan tahun 2010; sinkronisasi Program dan Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Kerjasama luar negeri dilaksanakan melalui skema kerjasama antar negara, kerjasama lembaga keuangan internasional dan organisasi internasional, serta kerjasama lembaga asing non pemerintah. Perumusan, penetapan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan kerjasama Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan luar negeri didasari atas prinsip saling menguntungkan. Untuk lebih optimalnya pelaksanaan kerjasama luar negeri maka disusun regulasi pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kerjasama, monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan. Beberapa pencapaian di bidang kerjasama luar negeri antara lain: peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri maupun Pemerintah Daerah melalui pemanfaatan beasiswa dan training ke luar negeri atas bantuan pihak donor; tersusunnya pedoman-pedoman evaluasi program kerjasama teknik dengan pihak donor sesuai kebutuhan; tertatanya pengadministrasian dan tersedianya instrumen pengukuran kinerja program-program di jajaran Kementerian Dalam Negeri yang didanai dengan pinjaman maupun hibah dari Lembaga Keuangan Internasional; serta terlaksananya koordinasi lintas Kementerian/Lembaga dan evaluasi kegiatan terkait pelaksanaan kerjasama teknik, kerjasama Sister City dan Sister Province.

b. Aspek Organisasi, Tatalaksana, dan Kepegawaian

Dalam rangka meningkatkan kinerja dan peran Kementerian Dalam Negeri, telah dilakukan penataan organisasi dengan Permendagri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, dan ditindaklanjuti dengan perumusan uraian tugas subbagian, seksi, dan subbidang di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Dalam kaitan itu pula, untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, telah dan terus dilakukan fasilitasi dan evaluasi terhadap kelembagaan dan

ketatalaksanaan melalui perumusan pedoman dan petunjuk teknis dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP), dan Analisa Beban Kerja (ABK) lingkup Kementerian Dalam Negeri, selain itu perlu diupayakan langkah bagi akuntabilitas kinerja dan penyusunan draf sistem manajemen kinerja untuk mengoptimalkan dan mengukur kinerja lembaga dan individu pegawai, dengan menyediakan suatu sistem untuk meningkatkan dan pengukuran kinerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.Hal yang sama untuk meningkatkan kinerja dan peran Pemerintah Daerah, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Petunjuk Teknis pelaksanaannya, yaitu dengan lahirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007. Sejalan dengan reformasi birokrasi dalam kerangka penyelenggaraan otonomi daerah, maka perlu dilakukan simplifikasi kembali terhadap pengaturan organisasi perangkat daerah dalam rangka penyederhanaan penataan organisasi perangkat daerah secara lebih efisien, efektif, rasional, dan proporsional.Dalam aspek kepegawaian di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, masih perlunya dilakukan upaya-upaya penataan organisasi dan pengelolaan kepegawaian melalui penyusunan pedoman, petunjuk teknis, dan fasilitasi terkait analisis jabatan, penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan evaluasi kinerja Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; perencanaan kebutuhan pegawai dan Diklat pegawai; penyusunan rencana pola karir dan pelaksanaan mutasi pegawai; serta pengembangan kinerja, disiplin dan kesejahteraan pegawai. Sejalan dengan kebijakan desentralisasi dalam penyelenggaraan kepegawaian, Menteri Dalam Negeri mempunyai peranan yang strategis dalam kaitannya dengan pembinaan dan pengawasan di

bidang kepegawaian sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 pada Pasal 135 bahwa pembinaan dan pengawasan manajemen PNS di daerah dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri. Hal ini perlu ditindaklanjuti dengan melakukan reinventarisasi dan pemetaan jumlah PNS di daerah dengan melibatkan Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga terkait.

c. Aspek Regulasi dan Kebijakan Strategik

Dalam aspek regulasi terutama menyangkut penyusunan dan penataan produk hukum, telah dilakukan pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan yang menyangkut tugas Kementerian Dalam Negeri; evaluasi peraturan dan kebijakan daerah, serta fasilitasi penyusunan Peraturan Daerah; pelaksanaan bantuan hukum dan penyelesaian sengketa hukum di lingkungan Kementerian Dalam Negeri; serta pengkoordinasian dengan Kementerian terkait dalam rangka analisis kebijakan daerah. Terkait dengan evaluasi Peraturan Daerah (Perda), ke depan, perlu terus mengintensifkan kegiatan evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut terhadap Perda-Perda bermasalah.Dalam aspek kebijakan strategik, senantiasa dilakukan koordinasi dalam mengkaji isu strategis dan masalah strategis yang terkait dengan tugas dan fungsi kementerian Dalam Negeri. Hasil kajian tersebut disusun dalam beberapa dokumen penting, seperti dokumen Perkiraan Strategis Nasional (Kirstranas) Kementerian Dalam Negeri (sebagai kajian menyeluruh terhadap berbagai isu strategis), dan dokumen hasil kajian untuk setiap isu strategis (seperti kajian atas isu strategis tentang politisasi birokrasi dalam Pemilu-kada). Isu strategis yang menjadi fokus kajian, antara lain aspek politik, pemerintahan, hukum, dan keamanan, aspek kesejahteraan rakyat, dan aspek perekonomian yang terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri. Selain itu, dalam rangka dukungan pelaksanaan reformasi birokrasi di

lingkungan Kementerian Dalam Negeri, telah disusun dokumen kebijakan reformasi birokrasi Kementerian Dalam Negeri, yaitu “Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri” dan “Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri tahun 2010-2014”.

d. Aspek Data, Informasi, Komunikasi, Telekomunikasi, dan Kehumasan

Untuk mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, khususnya dalam hal penyediaan data, informasi, komunikasi, dan telekomunikasi, telah dilakukan upaya-upaya: pengelolaan data, informasi, sistem informasi, jaringan komunikasi, fasilitasi media layanan informasi publik, dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan e-government di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; pengamanan kelancaran semua informasi yang dikecualikan. Aspek ini cukup penting dalam memberikan dan membentuk citra positif terhadap keberadaan Kementerian Dalam Negeri untuk membangun kepercayaan dan hubungan yang baik dengan stakeholders dan publik. Ke depan, kualitas penyediaan data, informasi, komunikasi, telekomunikasi dan penyelenggaraan kehumasan dimaksud ini perlu terus ditingkatkan demi memberikan pelayanan yang baik kepada publik umumnya dan pencapaian tujuan organisasi Kementerian Dalam Negeri pada khususnya. Untuk mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah khususnya dalam hal penyediaan data, informasi, komunikasi, dan penyelenggaraan kehumasan, telah dilakukan upaya-upaya: pengelolaan data, informasi, sistem informasi, jaringan komunikasi, fasilitasi media layanan informasi publik, dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan e-government di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

pengamanan kelancaran semua informasi yang dikecualikan; pengumpulan, penyaringan, dokumentasi dan penerbitan; fasilitasi penyelenggaraan publikasi dan pengaduan masyarakat; pengelolaan urusan perpustakaan Kementerian; serta perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan penerangan masyarakat. Aspek ini cukup penting dalam memberikan dan membentuk citra positif terhadap keberadaan Kementerian Dalam Negeri untuk membangun kepercayaan dan hubungan yang baik dengan stakeholders dan publik. Ke depan, kualitas penyediaan data, informasi, komunikasi, telekomunikasi dan penyelenggaraan kehumasan dimaksud ini perlu terus ditingkatkan demi memberikan pelayanan yang baik kepada publik umumnya dan pencapaian tujuan organisasi Kementerian Dalam Negeri pada khususnya.

e. Aspek Pengelolaan Keuangan, serta Sarana dan Prasarana

Dari aspek pengelolaan keuangan, telah dilakukan pembinaan dan pelaksanaan administrasi keuangan dan pengelolaan aset, yaitu: pembinaan perbendaharaan dan pembinaan pelaksanaan verifikasi, penyusunan laporan keuangan, serta pembinaan dan pelaksanaan barang milik negara, baik lingkup Sekretariat Jenderal dan maupun Kementerian Dalam Negeri. Hal ini diarahkan dalam rangka upaya perbaikan dan penataan administrasi pengelolaan keuangan dan aset Kementerian Dalam Negeri untuk menuju Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).Memperhatikan kondisi pengelolaan keuangan pada beberapa tahun sebelumnya, khususnya hasil audit BPK terhadap laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri dari tahun 2005 sampai dengan 2008, maka Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri adalah “Disclaimer atau Tidak Menyatakan Pendapat“. Kondisi tersebut dikarenakan lemahnya Sistem Pengendalian Intern (SPI) atas pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN). Dalam upaya mengatasi hal tersebut

pada tahun 2009 dibentuklah “Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset” di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, yang diharapkan dapat menjawab dan menuntaskan persoalan Opini Disclaimer menuju Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pada tahun 2009 Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri telah memperoleh Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).Sehubungan dengan pencapaian target menuju Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dimaksud, telah dilakukan upaya-upaya fasilitasi dan pembinaan di bidang pengelolaan keuangan, aset, serta sarana dan prasarana, antara lain melalui pembinaan pengelolaan keuangan, bendaharawan, pelaksanaan verifikasi dan akuntansi, pembinaan dan pelaksanaan inventarisasi barang milik negara, pembinaan dan pengelolaan urusan rumah tangga di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Identifikasi potensi dan permasalahan dalam jangka menengah yang dihadapi Sekretariat Jenderal adalah sebagai berikut:

1.2.1 Potensi

Sekretariat Jenderal sebagai unsur pembantu pimpinan Kementerian Dalam Negeri mempunyai peran dan fungsi yang sangat strategis dalam rangka melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Tugas dan fungsi dimaksud meliputi koordinasi kegiatan, koordinasi penyusunan rencana dan program, pembinaan dan pemberian dukungan kepegawaian, keuangan, organisasi dan tatalaksana, kerjasama, pemberian informasi dan hubungan masyarakat, serta koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengelolaan aset Kementerian Dalam Negeri.

Sehubungan dengan hal tersebut, potensi yang dimiliki Sekretariat Jenderal dalam menjalankan peran dan fungsinya dapat diuraikan sesuai aspek-aspek sebagai berikut:

a. Aspek Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri

Telah tersedianya berbagai regulasi bagi payung hukum pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan kerjasama luar negeri, kejelasan struktur organisasi dan tata kerja, tugas dan fungsi, kuantitas dan kualitas SDM yang cukup memadai, serta sarana dan prasarana kerja yang memadai. Hal ini sangat mendukung proses kerja seluruh pejabat dan staf di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Reformasi kebijakan Pemerintah di bidang perencanaan dan penganggaran telah mendorong terciptanya sinkronisasi dan penyesuaian terhadap mekanisme perencanaan program dan anggaran dalam lingkup internal Kementerian Dalam Negeri. Hal ini berimplikasi pada berubahnya struktur program dan anggaran yang lebih berorientasi pada efisiensi dan capaian kinerja di setiap komponen/ unit kerja lingkup Kementerian Dalam Negeri.

Kebijakan-kebijakan percepatan pelaksanaan pembangunan Pemerintah mendorong efektifitas pencapaian sasaran-sasaran program prioritas Nasional dan Kementerian Dalam Negeri secara lebih terfokus dan tepat waktu. Hal ini ikut mendorong peningkatan pelaksanaan sistem monitoring dan evaluasi.

Pelaksanaan kerjasama luar negeri semakin meningkat dalam kapasitas kerjasama antar negara, kerjasama lembaga keuangan internasional dan organisasi internasional serta kerjasama lembaga asing non pemerintah. Kerjasama luar negeri dapat memberikan dukungan terhadap pelaksanaan pembangunan di berbagai aspek dan berimplikasi positif terhadap peran Kementerian Dalam Negeri dalam upaya

pengembangan daerah, peningkatan kapasitas pemerintahan daerah, penanganan kesenjangan antar daerah, pemberdayaan masyarakat, peningkatan pelayanan publik dan penanggulangan kemiskinan.

Kementerian Dalam Negeri sesuai perannya memiliki kewenangan untuk mengatur pengelolaan administrasi maupun teknis kerjasama luar negeri. Untuk itu dikembangkan penyusunan bank data sebagai sumber informasi kerjasama luar negeri termasuk pemetaan wilayah kerjasama yang komprehensif. Untuk mengikuti perkembangan tata kerjasama luar negeri maka dilakukan penyempurnaan regulasi sebagai upaya menangkap peluang-peluang kerjasama luar negeri yang dibutuhan oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah. Lembaga-lembaga donor memberikan dukungan yang semakin meningkat dewasa ini antara lain dengan menginisiasi diklat khusus, serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan/pengelolaan program kerjasama luar negeri.

b. Aspek Organisasi, Tatalaksana, dan Kepegawaian

Penyelenggaraan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun di daerah membutuhkan SDM dalam hal ini aparatur yang handal dan profesional sehingga memiliki kapasitas untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintahan secara efektif berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Sejalan dengan itu Sekretariat Jenderal dapat melakukan upaya pembinaan aparatur Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dalam rangka memantapkan prinsip-prinsip penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik serta reformasi birokrasi.

Dalam menjalankan fungsi penyelenggaraan kelembagaan dan pembinaan aparatur, Sekretariat Jenderal dapat melakukan berbagai upaya dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap kelembagaan lingkup Sekretariat Jenderal,

Kementerian Dalam Negeri, maupun terhadap Pemerintah Daerah.

Sekretariat Jenderal dapat melakukan pembinaan administrasi dan memberikan dukungan dalam penyelenggaraan tugas-tugas Kementerian Dalam Negeri, melakukan penataan terhadap sarana dan prasarana fisik, dan melakukan upaya peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dalam hal ini aparatur yang handal dan sesuai dengan kebutuhan.

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 135 ditegaskan Pembinaan dan pengawasan manajemen pegawai negeri sipil daerah dikoordinasikan pada tingkat nasional oleh Menteri Dalam Negeri dan pada tingkat daerah oleh Gubernur. Amanat Undang-Undang ini hendaknya dapat dimaknai secara komprehensif oleh Gubernur selaku wakil pemerintah pusat untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan Pegawai Negeri Sipil di daerah. Hal ini penting agar setiap permasalahan yang menyangkut pembinaan kepegawaian di lingkungan Kabupaten/Kota dapat diselesaikan di tingkat Provinsi dengan tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun apabila penyelesaian permasalahan kepegawaian tersebut memang tidak dapat diselesaikan di tingkat provinsi, maka dapat difasilitasi oleh Pemerintah Pusat. Mekanisme yang demikian sangat penting untuk menjaga hubungan yang sinergis, efektif dan efisien antar level pemerintahan.

c. Aspek Regulasi dan Kebijakan Strategik

Kompleksitas isu-isu strategis yang terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri, memerlukan kemampuan pegawai dalam mencermati isu-isu strategis dan menelaahnya menjadi masalah strategis, serta menganalisis masalah strategis dan menawarkan alternatif pilihan kebijakan kepada

Pimpinan Kementerian Dalam Negeri untuk menagatasi masalah strategis. Pola kerja seperti ini memerlukan dukungan data dan informasi yang memadai, serta kompetensi aparatur dalam melakukan kajian kebijakan. Potensi yang dimiliki saat ini adalah terbangunnya database isu strategis, dukungan data dan informasi dari media massa, serta soliditas koordinasi dengan komponen/unit kerja terkait dalam penyediaan data terkini di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, yang dimanfaatkan untuk analisis kebijakan strategis. Pentingnya penyediaan data dan informasi terkini berkenaan dengan isu strategis, sangat dibutuhkan dalam melakukan analisis kebijakan strategik secara cepat (desk analysis), selain dilakukan analisis kebijakan strategis melalui kajian lapangan. Dukungan pegawai yang berkompeten sangat penting dalam melakukan analisis kebijakan strategis di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Posisi dan kedudukan Sekretariat Jenderal sebagai koordinator dan fasilitator dalam melakukan kajian dan perumusan kebijakan dan program strategik lingkup Kementerian Dalam Negeri merupakan faktor penunjang dalam menentukan atau menghasilkan kualitas regulasi dan kebijakan strategik yang lebih terpadu dan sinergis sehingga kecenderungan overlapping kebijakan dapat dihindarkan.

Demikian juga, dengan tersusunnya beberapa dokumen Reformasi Birokrasi akan sangat membantu terhadap percepatan tersusunnya roadmap Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri sehingga diharapkan dapat mendorong profesionalisme aparatur dan peningkatan kinerja Kementerian Dalam Negeri.

d. Aspek Data, Informasi, Komunikasi, Telekomunikasi, dan Kehumasan

Perkembangan media cetak dan media elektronik sangat pesat, semenjak adanya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, berdasarkan Undang-Undang ini pada Bab IV dan Pasal 9 ayat (1) mengamanatkan bahwa: Setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan pers. Hal ini merupakan potensi yang paling baik bagi Pemerintah khususnya Kementerian Dalam Negeri untuk menjalin mitra kerja yang baik terhadap insan pers.

Tingginya aktivitas penyampaian aspirasi dan pengaduan masyarakat kepada Kementerian Dalam Negeri sebagai konsekuensi implementasi otonomi daerah dan pemilihan kepala daerah secara langsung. Hal ini perlu disikapi dengan adanya respon yang cepat dalam penanganan pengaduan dan aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam berbagai bentuk, baik secara langsung melalui unjuk rasa atau delegasi, maupun tidak langsung melalui surat, website, kotak surat, isu dan pemberitaan media aktual.

Dengan diterbitkannya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, segenap informasi menjadi lebih bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Pengaturan ini bertujuan menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana dan program kebijakan publik, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik guna mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yakni: transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kondisi ini merupakan suatu potensi untuk mendorong Kementerian Dalam Negeri selalu mampu menyediakan dan menyampaikan berbagai informasi dan penerangan secara benar, lengkap dan akurat, terutama berkaitan dengan berbagai kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.

e. Aspek Pengelolaan Keuangan, serta Sarana dan Prasarana

Tersedianya Pedoman Akuntansi Keuangan dan Pengelolaan Aset, serta Laporan Akuntansi Keuangan dan Pengelolaan Aset di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dalam rangka tertib administrasi keuangan dan pengelolaan aset yang dapat diukur dari prosentase penyelesaian verifikasi pembukuan dan pelaporan keuangan lingkup Sekretariat Jenderal, prosentase hasil LHP lingkup Sekretariat Jenderal dan Kementerian Dalam Negeri yang ditindaklanjuti, serta jumlah Bendaharawan lingkup Sekretariat Jenderal dan Kementerian Dalam Negeri yang memenuhi persyaratan.

Meningkatnya kualitas dan pertanggungjawaban keuangan yang transparan dan akuntanbel dengan target peningkatan kualitas Opini Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri untuk Laporan Keuangan tiap tahun dan menghilangkan Opini Disclaimer (Tidak Menyatakan Pendapat).

Terlibat secara aktif dalam Menyusun Pedoman, Petunjuk Pelaksanaan (Juklak), Petunjuk Teknis (Juknis) serta manual praktis lainnya tentang Sistim Akuntansi Instansi (SAI) dan Pengelolaan Asset di lingkungan Komponen Kementerian Dalam Negeri dan Daerah Penerima dana Dekonsentrasi (DK) dan Tugas Pembantuan (TP).

1.2.2 Permasalahan

Keberhasilan suatu organisasi akan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan, baik secara internal maupun eksternal. Untuk dapat selalu beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang cepat dan sulit diprediksi, setiap organisasi perlu memperhatikan lingkungan internal dan eksternal terkait permasalahan yang mempengaruhi organisasi dalam suatu proses perencanaan. Pemetaan terhadap permasalahan Sekretariat Jenderal tersebut dapat dilihat dari aspek-aspek berikut:

a. Aspek Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri

Salah satu permasalahan yang cukup mendasar saat ini adalah belum ada indikator yang jelas untuk mengukur efektifitas pengelolaan anggaran dalam beberapa program/kegiatan, terutama terkait dengan tingkat korelasi dan konsistensi antara tugas fungsi dengan kegiatan yang dilaksanakan. Hal ini di indikasikan dari beberapa permasalahan yang sudah berlangsung cukup lama namun belum sepenuhnya dapat ditangani dan diselesaikan secara baik, seperti lemahnya kinerja daerah-daerah otonom baru, belum optimalnya pelaksanaan Otsus, belum optimalnya pemanfaaatan tata ruang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, belum optimalnya penyelesaian sengketa batas antar daerah, dan lain sebagainya.

Reformasi kebijakan Pemerintah di bidang perencanaan dan penganggaran memerlukan sinkronisasi dan penyesuaian terhadap mekanisme perencanaan program dan anggaran dalam lingkup internal Kementerian Dalam Negeri. Hal ini berimplikasi pada berubahnya struktur program dan anggaran yang lebih berorientasi pada efisiensi dan capaian kinerja di setiap komponen/unit kerja lingkup Kementerian Dalam Negeri. Di sisi lain, masih diperlukan upaya-upaya yang lebih terarah dalam rangka mewujudkan efisiensi perencanaan anggaran lingkup Kementerian Dalam Negeri.

Monitoring dan evaluasi lingkup perencanaan program dan anggaran yang dilaksanakan saat ini umumnya belum berjalan efektif, sehingga kendala dan permasalahan yang ditemukan belum sepenuhnya dapat ditindaklanjuti penyelesaiannya.

Kurangnya komitmen dan konsistensi dalam melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi karena keterbatasan anggaran serta pengupayaan keberlanjutan program kerjasama (sustainability).

Kurang efektifnya koordinasi kerjasama luar negeri pada aspek perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dalam kerjasama antar negara, kerjasama lembaga keuangan internasional dan organisasi internasional serta kerjasama lembaga asing non pemerintah di tingkat Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Kurangnya daya dukung regulasi kerjasama luar negeri yang mengatur kerjasama antar negara, kerjasama lembaga keuangan internasional dan organisasi internasional serta kerjasama lembaga asing non pemerintah.

Kurangnya kemampuan sumber daya aparatur pemerintah pusat dan daerah dalam penata kelolaan kerjasama antar negara, kerjasama lembaga keuangan internasional dan organisasi internasional serta kerjasama lembaga asing non pemerintah.

b. Aspek Organisasi, Tatalaksana, dan Kepegawaian

Masih diperlukannya penyesuaian dalam rangka memposisikan peran Kementerian Dalam Negeri sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan daerah, dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kementerian Negara, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Masih adanya kecenderungan Kementerian/Lembaga untuk memperkuat kelembagaannya sesuai tugas pokok dan fungsinya di daerah melalui undang-undang sektoral Kementerian/Lembaga yang bersangkutan yang mengamanatkan pembentukan kelembagaan sebagai bagian dari organisasi perangkat daerah.

Masih belum taatnya sejumlah daerah untuk melaksanakan penataan struktur dan organisasi di daerah sebagaimana amanat dari PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Belum tersedianya informasi jabatan Eselon-I dan II di tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota, sehingga upaya-upaya penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, dan perencanaan pendidikan dan pelatihan belum dapat berjalan dengan baik.

Belum tersedianya data akurat jumlah Pegawai Negeri Sipil di daerah dalam rangka pemetaan rasio pelayanan publik.

Perlunya pengaturan pengembangan pola karier Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Berkembangnya politisasi dalam birokrasi pada proses pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural di daerah, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Masih terkendalanya pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2006 tentang Perpindahan menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Daerah, sebagai amanat Pasal 136 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004.

c. Aspek Regulasi dan Kebijakan Strategik

Belum efektifnya penyelenggaraan penanganan perkara dan perolehan  data-data  pendukung yang terkait dengan obyek gugatan  sehingga menyebabkan penanganan perkara tidak dapat dilakukan secara optimal sesuai dengan jadwal persidangan yang telah ditentukan.

Kurangnya tenaga legal drafter dalam mendukung perencanaan dan pelaksanaan regulasi lingkup Kementerian Dalam Negeri.

Masih banyak Peraturan Daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan perundangan lainnya, sehingga berimplikasi terganggunya iklim investasi di Daerah, beban ekonomi tinggi dan

menghambat arus perdagangan antar daerah serta eksport import.

Belum adanya kebijakan yang terkait dengan penataan struktur kelembagaan dan ketatalaksanaan perangkat (birokrasi) di Pusat/Daerah yang sudah terlanjur besar dan belum mengakomodasikan urusan wajib terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pilihan sehingga diperlukan adanya percepatan reformasi birokrasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

d. Aspek Data, Informasi, Komunikasi, Telekomunikasi dan Kehumasan

Belum terwujudnya koordinasi dan integrasi yang baik dalam pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi strategis, pengembangan sistem informasi dan jaringan komunikasi, media layanan informasi publik, fasilitas layanan pengamanan kelancaran berita dan informasi yang dikecualikan, serta pembinaan e-government di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Belum adanya pemahaman dan persamaan persepsi antar Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atas pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi publik di daerah.

Belum adanya pedoman yang mengatur tentang tata kelola penyelenggaraan sistem informasi, dan pemanfaatan teknologi informasi, mengakibatkan masih kurangnya partisipasi dari setiap komponen/unit kerja dalam rangka pemutakhiran data/informasi dalam rangka pembinaan, pengendalian, dan koordinasi dalam penyelenggaraan dan pengembangan sistem informasi dan pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi.

Belum tersedianya regulasi yang mengatur pengiriman/penerimaan berita/informasi mengakibatkan masih

kurangnya pemahaman dari setiap komponen/unit kerja mengenai kriteria berita/informasi yang dikirimkan dan diterima.

e. Aspek Pengelolaan Keuangan, Aset, Serta Sarana dan Prasarana

Terbatasnya SDM Aparatur, baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri maupun Pemerintah Daerah (Penerima dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama) dalam memahami konsep dan strategi administrasi keuangan dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), termasuk dalam mengoperasikan Aplikasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI).

Masih adanya Satuan Kerja (Satker) pengelola Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama yang belum menyampaikan Laporan Keuangan secara periodik dan tepat waktu, serta masih terdapatnya BMN di Daerah yang belum dilaporkan dan dicatat.

Tidak/belum terselesaikannya usulan-usulan penghapusan BMN dari unit kerja lain di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Terbatasnya SDM teknis, terutama dalam bidang arsitektur, sipil, mekanikal dan elektrikal dalam mendukung tugas-tugas pemeliharaan dan pengelolaan di bidang umum.

Kurangnya rasa memiliki terhadap aset untuk pemeliharaan atau pengamanan bagi yang menggunakan, serta masih terdapatnya BMN yang dikuasai oleh Pejabat/Pegawai yang alih tugas dan atau pensiunan yang tidak/belum dikembalikan.

III. I. VISI, MISI, TUJUAN, DANVISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGISSASARAN STRATEGIS

2.1 V I S I

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas, serta pembinaan dan pemberian

dukungan administrasi kementerian, telah ditetapkan rumusan Visi Sekretariat Jenderal untuk diangkat dalam Renstra Sekretariat Jenderal 2010-2014. Visi yang ditetapkan tersebut merupakan arah kebijakan dalam penyusunan program dan kegiatan strategik sesuai kondisi obyektif dalam lima tahun ke depan, yaitu:“Terwujudnya Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri yang mampu memberikan pelayanan prima menuju tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam negeri pada tahun 2014”.

Visi Sekretariat Jenderal tersebut diarahkan untuk membawa Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri menjadi suatu organisasi yang dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, transparan, dan akuntabel. Kata kunci dari visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (good governance), merupakan perwujudan dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik antara lain: Akuntabilitas; Pengawasan; Daya tanggap; Profesionalisme; Efisiensi dan Efektivitas; Transparansi; Kesetaraan; Wawasan ke depan; Partisipasi; dan Penegakan hukum.

Pelayanan Prima, merupakan suatu dedikasi pemberian pelayanan secara baik dan berkualitas, yakni pelayanan secara profesional, sesuai kebutuhan, transparan, dan terukur dari segi waktu, serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan dan tanggung gugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, didefinisikan bahwa: “pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan

administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”. Dalam konteks tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal, lingkup pelayanan terkait erat dengan aspek-aspek: koordinasi perencanaan dan fasilitasi kerjasama luar negeri; pengelolaan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian; fasilitasi penyusunan regulasi dan perumusan kebijakan strategik; pelayanan data, informasi, komunikasi, telekomunikasi dan kehumasan; fasilitasi pengelolaan keuangan, aset; serta penyediaan sarana dan prasarana.

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Dalam Negeri, merupakan penyelenggaraan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menganut asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi sesuai peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam negeri dilakukan dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan, serta bertujuan untuk memantapkan pelaksanaan otonomi daerah.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara memposisikan Kementerian Dalam Negeri sebagai Kementerian Utama (triumvirat), dan selanjutnya di dalam Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon-I Kementerian Negara, tugas Kementerian Dalam Negeri adalah: “menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara”. Lebih lanjut disebutkan bahwa Sekretariat Jenderal mempunyai tugas: “melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri”.

Mencermati ketiga kata kunci di atas, dalam rangka mewujudkan pelayanan prima menuju tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Dalam

Negeri dimaksud, seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal harus mampu bekerja secara optimal. Mengingat tugas dan fungsinya yang strategis tersebut, visi Sekretariat Jenderal ini perlu dijabarkan ke dalam misi, tujuan, dan sasaran yang secara hirarkis saling berkesinambungan untuk pencapaian visi dimaksud.

2.2 M I S I

Misi Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri yang ditetapkan merupakan peran strategik yang diinginkan dalam mencapai Visi dimaksud. Rumusan Misi yang diangkat di dalam Renstra Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri 2010-2014 didasarkan pada isu-isu strategis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal untuk lima tahun ke depan, yaitu:M1: Memantapkan pengelolaan perencanaan dan kerjasama luar

negeri lingkup Kementerian Dalam Negeri yang berbasis kinerja, bermanfaat dan terukur.

M2: Memantapkan organisasi dan kepegawaian Kementerian Dalam Negeri yang efisien, efektif dan proporsional, dengan didukung oleh SDM aparatur yang profesional dan bebas KKN.

M3: Memantapkan produk hukum dan kebijakan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah secara berdaya guna dan dapat dipertanggungjawabkan.

M4: Memantapkan kualitas informasi dan kehumasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri secara aktual dan terpercaya dengan sistem layanan dan akses informasi berbasis e-government.

M5: Mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset, serta standar pelayanan umum di lingkungan Kementerian Dalam Negeri secara berkualitas dan memadai.

2.3 TUJUAN

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi Sekretariat Jenderal diatas, perlu dirumuskan langkah-langkah secara terarah dalam bentuk tujuan strategis yang lebih operasional. Tujuan strategis organisasi merupakan penjabaran atau implementasi pernyataan visi dan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang agar diketahui apa yang harus dilaksanakan dengan memperhatikan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Sebagai penjabaran atau penerapan dari pernyataan misi tersebut di atas, Sekretariat Jenderal telah menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam periode waktu 2010-2014 yakni:T1: Meningkatkan kualitas penyusunan perencanaan dan kerjasama

luar negeri dalam aspek program, anggaran dan monev Kementerian Dalam Negeri dan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

T2: Meningkatkan kualitas organisasi dan kepegawaian dalam rangka optimalisasi kinerja Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

T3: Meningkatkan kualitas produk hukum dan kajian kebijakan strategik lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, serta fasilitasi penyelesaian sengketa hukum.

T4: Meningkatkan kualitas pengelolaan data, informasi, komunikasi dan kehumasan lingkup Kementerian Dalam Negeri untuk mendukung pelayanan informasi publik.

T5: Meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Dalam Negeri, serta pelayanan umum, dan sarana dan prasarana gedung kantor lingkup Kementerian Dalam Negeri.

2.4 SASARAN

Penetapan sasaran mempunyai peranan penting dalam memberikan fokus pada penyusunan kegiatan agar lebih bersifat

spesifik, terukur, dapat dicapai, dan mempunyai jangka waktu pelaksanaan. Untuk itu Sekretariat Jenderal telah menetapkan sasaran yang ingin dicapai dalam periode waktu 2010-2014 sebagai penjabaran dari tujuan diatas, yaitu:1. Tersedianya dokumen perencanaan tahunan dan

perencanaan jangka menengah, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan agenda strategis Kementerian Dalam Negeri;---------------------------------------------------------------(T1S1)

2. Tertatanya administrasi kerjasama Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri; ------------------(T1S2)

3. Terselenggaranya peningkatan kualitas organisasi dan ketatalaksanaan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;-------------------------------------------------------(T2S1)

4. Terselenggaranya peningkatan kualitas manajemen kepegawaian Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; ------------------------------------------------------(T2S2)

5. Tersedianya program legislasi, produk hukum, fasilitasi penyelesaian sengketa dan bantuan hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, serta evaluasi kebijakan daerah; ----------------------------------------------------------(T3S1)

6. Tersedianya hasil kajian kebijakan strategik dan kebijakan Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri secara terintegrasi; ---------------------------------------------(T3S2)

7. Terselenggaranya pengelolaan data, informasi, dan komunikasi berbasis teknologi informasi, penyebarluasan informasi publik, serta fasilitasi penyelenggaraan e-

M I S I

TUJUAN

goverment lingkup Kementerian Dalam Negeri; ------------------(T4S1)

8. Terselenggaranya pengelolaan dan pelayanan dokumentasi, fasilitasi penerangan dan pengaduan masyarakat, serta pengelolaan urusan perpustakaan; --------(T4S2)

9. Terselenggaranya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Dalam Negeri dalam rangka Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);---------------------------------------------(T5S1)

10. Terselenggaranya ketatausahaan, rumah tangga dan urusan keprotokolan serta tersedianya dan terkelolanya fasilitas layanan perkantoran di lingkungan Sekretariat Jenderal; ----------------------------------------------------------------------(T5S2)

11. Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Kementerian Dalam Negeri sesuai kebutuhan. ------------------(T5S3)

Dalam rangka fokus pencapaian Visi Sekretariat Jenderal tahun 2010-2014, masing-masing Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan di atas akan dilaksanakan dalam suatu kerangka operasional dengan alur keterkaitan sebagaimana ditunjukan pada diagram berikut:

DIAGRAM ALUR KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2010-2014

V I S I SETJEN

M1 M2 M3 M4 M5

T1 T2 T3 T4

IIII. II. ARAH KEBIJAKAN ARAH KEBIJAKAN DDAN STRATEGIAN STRATEGI

3.1 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Sesuai arah kebijakan RPJMN Tahun 2010-2014, telah ditetapkan 11 (sebelas) Prioritas Pembangunan Nasional. Dari kesebelas prioritas Pembangunan Nasional dimaksud, terdapat 5 (lima) prioritas yang merupakan bagian penugasan kepada Kementerian Dalam Negeri, yakni: (1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; (2) Penanggulangan Kemiskinan; (3) Infrastruktur; (4) Iklim Investasi dan Iklim Usaha; serta (5) Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-konflik. Sejalan dengan penetapan 5 (lima) prioritas pembangunan tersebut, terdapat pula prioritas bidang RPJMN, serta target kinerja pembangunan sebagai tindak lanjut Kontrak Kinerja Menteri Dalam Negeri Kabinet Indonesia Bersatu II (KIB-II) dengan Presiden Republik Indonesia. Keseluruhan prioritas pembangunan dimaksud, sebagaimana telah dituangkan kedalam Renstra Kementerian Dalam Negeri 2010-2014 dijabarkan menjadi target kinerja pembangunan tahunan yang memuat rencana program dan kegiatan, serta indikasi alokasi pendanaannya.

Dari keseluruhan Prioritas Nasional terkait kewenangan Kementerian Dalam Negeri, terdapat 2 (dua) prioritas yang menjadi bagian penugasan kepada Sekretariat Jenderal, yaitu:

1. Prioritas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, mencakup Substansi Inti “Regulasi” dalam rangka percepatan percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundangan di tingkat pusat maupun daerah hingga tercapai keselarasan arah dalam

T5

implementasi pembangunan, diantaranya penyelesaian kajian 12.000 Peraturan Daerah selambat-lambatnya 2011.

2. Iklim Investasi dan Iklim Usaha, mencakup Substansi Inti “Kepastian Hukum” dalam rangka reformasi regulasi secara bertahap di tingkat nasional dan daerah sehingga terjadi harmonisasi peraturan perundang-undangan yang tidak menimbulkan ketidakjelasan dan inkonsistensi dalam implementasinya.

Kedua Prioritas Nasional diatas mempunyai target capaian yang sama, yakni kajian secara bertahap terhadap 12.000 Perda dan rekomendasi tindak lanjutnya, termasuk didalamnya Perda yang menghambat iklim investasi antara lain terkait Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Secara lebih lanjut, penetapan Visi Kementerian Dalam Negeri 2010-2014 yaitu: “Terwujudnya sistem politik yang demokratis, pemerintahan yang desentralistik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta keberdayaan masyarakat yang partisipatif, dengan didukung sumberdaya aparatur yang profesional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”, selain untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan nasional, juga diarahkan dalam rangka memenuhi Kontrak Kinerja Menteri Dalam Negeri Kabinet Indonesia Bersatu II (KIB-II) dengan Presiden Republik Indonesia yang telah ditargetkan hingga lima tahun kedepan.

Sehubungan dengan itu, rencana kerja program dan kegiatan Kementerian Dalam Negeri akan difokuskan pada 19 Kontrak Kinerja (KK) yang secara lebih lanjut dijabarkan kedalam 63 Indikator Kontrak Kinerja. Selain memonitor pelaksanaan keseluruhan Kontrak Kinerja dimaksud, terdapat pula 5 Kontrak Kinerja dan 16 Indikator Kontrak Kinerja yang merupakan bagian penugasan kepada Sekretariat Jenderal sebagai berikut:

1. Peningkatan SDM Aparatur Pemerintah Daerah, dengan indikator sebagai berikut:a. Revisi terhadap UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang

Kepegawaian;b. Evaluasi manajemen kepegawaian kabupaten/kota oleh

Gubernur dan oleh Pemerintah untuk tingkat Provinsi;c. Evaluasi netralitas birokrasi dan ruang promosi/mutasi

aparatur Pemda.

2. Penyempurnaan pengelolaan PNS yang meliputi sistem rekrutmen, pendidikan, penempatan, promosi, dan mutasi PNS, dengan indikator sebagai berikut:a. Penyusunan RPP tentang perubahan PP No. 9 Tahun 2003

tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS;

b. Penyusunan RPP tentang Pembinaan dan Pengawasan Manajemen Pegawai Negeri Sipil di Daerah.

3. Percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di tingkat Pusat-Daerah, dengan indikator sebagai berikut:a. Harmonisasi 12.000 Perda selama 2 tahun, yakni: menertibkan

penyampaian Perda oleh Pemda kepada Mendagri dan mengkoordinasikannya dengan kementerian terkait, serta mempercepat penyampaian hasil harmonisasi Perda berupa perbaikan atau pembatalannya oleh Mendagri;

b. Harmonisasi Perda pada butir a diatas, termasuk didalamnya Perda yang menghambat iklim investasi antara lain terkait Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang harus diselesaikan pada tahun 2011;

c. Penyelesaian  Peraturan Perundang-undangan dari Kementerian Dalam Negeri yang masuk dalam Program Legislasi Dalam Negeri sebanyak 95 peraturan perundang-undangan.

4. Strategi pencapaian sasaran-sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri 2010-2014, dengan indikator sebagai berikut:a. Menetapkan dan melaksanakan Renstra Kementerian Dalam

Negeri 2010-2014;b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan agenda strategis jangka

menengah Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra 2010-2014;

c. Mengendalikan penerapan tahunan rencana jangka menengah Kementerian Dalam Negeri sesuai kaidah-kaidah pelaksanaannya;

d. Menjaga konsistensi capaian kinerja jangka menengah Kementerian Dalam Negeri dengan penugasan RPJMN 2010-2014.

5. Perbaikan Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri, dengan indikator sebagai berikut:a. Penataan aset Kementerian Dalam Negeri, baik di tingkat

pusat maupun di daerah;b. Penertiban hibah dan PNBP Kementerian Dalam Negeri melalui

mekanisme APBN;c. Pengendalian akuntabilitas belanja negara sesuai peraturan

perundangan;d. Peningkatan kapasitas pengelola keuangan dan aset

Kementerian Dalam Negeri sesuai standar akuntansi dan manajemen aset.

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI SEKRETARIAT JENDERAL

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan jangka menengah Nasional dan Kementerian Dalam Negeri tahun 2010-2014, serta untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, maka Sekretariat Jenderal untuk 5 tahun kedepan terus mendorong terlaksananya prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam memberikan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan Kementerian Dalam Negeri guna optimalisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pemberian dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dimaksud mencakup pelayanan di bidang perencanaan program dan anggaran; pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian; penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis jabatan, dan pelaporan kinerja; penataan produk hukum dan pelayanan bantuan hukum; pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga dan keprotokolan; pengelolaan data, informasi, komunikasi dan telekomunikasi; pengelolaan penerangan; pengkajian kebijakan strategik; penataan administrasi kerjasama luar negeri; serta pengelolaan administrasi keuangan dan aset.

Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Jenderal telah menetapkan arah kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan (2010-2014), yaitu: 1. Mendorong terlaksananya perencanaan program dan

penganggaran yang berbasis kinerja, serta peningkatan kerjasama luar negeri secara efektif dan efisien;

2. Mendorong peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya aparatur dalam upaya percepatan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

3. Memfasilitasi penataan regulasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, serta perumusan kebijakan stratejik secara

berkualitas dalam kerangka desentralisasi dan percepatan pembangunan daerah;

4. Meningkatkan kapasitas pengelolaan data dan informasi, optimalisasi pemanfaatan sistem informasi, teknologi informasi dan komunikasi, serta kualitas penyelenggaraan kehumasan dalam konteks keterbukaan informasi penyelenggaraan pemerintahan; serta

5. Meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan, aset, serta sarana dan prasarana secara transparan, akuntabel dan sesuai kebutuhan.

Untuk menjalankan kebijakan dan strategi diatas, telah ditetapkan Program dan Kegiatan Sekretariat Jenderal berikut:

1. Program Dukungan Manajemen dan Dukungan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Dalam Negeri

Tujuan dari Program ini adalah meningkatkan kualitas dukungan manajemen dan dukungan pelayanan teknis lainnya Kementerian Dalam Negeri. Indikator Kinerja Program adalah tersedianya dokumen perencanaan tahunan dan jangka menengah, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan agenda strategis Kementerian Dalam Negeri, terselenggaranya dukungan Penyusunan Program dan Kebijakan Strategik serta Reformasi Birokrasi Lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Pemda, dan terlaksananya harmonisasi Perda dan program legislasi lingkup Kementerian Dalam Negeri dan meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Dalam Negeri serta tersedianya sarana dan prasarana kerja Kementerian Dalam Negeri secara berkualitas dan sesuai kebutuhan, yang diukur dari:a. Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran; b. Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi;

c. Jumlah laporan pengendalian penerapan tahunan rencana jangka menengah Kementerian Dalam Negeri sesuai kaidah-kaidah pelaksanaannya;

d. Persentase konsistensi capaian kinerja jangka menengah Kementerian Dalam Negeri dengan penugasan RPJMN 2010-2014;

e. Persentase pemahaman aparatur mengenai kebijakan, program dan kegiatan reformasi birokrasi;

f. Jumlah naskah akademis sebagai masukkan kepada Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait dengan revisi UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian;

g. Persentanse pemuktahiran database PNSP di lingkungan Kemendagri;

h. Jumlah Perda yang dikaji;i. Jumlah peraturan perundang-undangan Kemendagri yang

masuk ke Prolegdagri;j. Laporan keuangan Kemendagri memperoleh opini Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP).

Untuk teknis pelaksanaannya, Program ini dijabarkan lebih lanjut kedalam 10 Kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh Biro/Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal, yaitu:

a. Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran:

Pelaksana kegiatan ini adalah Biro Perencanaan dengan output yaitu tersusunnya dokumen perencanaan program, anggaran, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, serta hasil monitoring dan evaluasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, yang diukur dari:1) Jumlah regulasi terkait bidang perencanaan lingkup

Kemendagri;

2) Jumlah dokumen Perencanaan Anggaran Pusat, Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan Kementerian Dalam Negeri (RKA-KL dan DIPA);

3) Hibah dan PNBP melalui mekanisme APBN;4) Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran lintas

sektor;5) Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi;6) Jumlah laporan pengendalian penerapan tahunan rencana

jangka menengah Kementerian Dalam Negeri sesuai kaidah-kaidah pelaksanaannya;

7) Persentase konsistensi capaian kinerja jangka menengah Kementerian Dalam Negeri dengan penugasan RPJMN 2010-2014;

8) Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran tahunan lingkup Sekretariat Jenderal;

9) Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran tahunan Sekretariat Jenderal;

10) Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran tahunan Sekretariat Jenderal;

11) Persentase kesesuaian capaian kinerja dengan rencana kerja tahunan lingkup Sekretariat Jenderal;

12) Persentase penyampaian laporan koordinasi peningkatan manajemen perencanaan dan pengendalian dalam rangka optimalisasi kegiatan Dekonsetrasi, Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama lingkup Kemendagri yang tepat waktu;

13) Persentase penyelesaian administrasi dan tugas teknis lainnya pada Biro Perencanaan;

b. Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian:

Pelaksana kegiatan ini adalah Biro Kepegawaian dengan output yaitu tersusunnya perencanaan kebutuhan pegawai,

pola karier, kebutuhan diklat pegawai, pengembangan kinerja dan terselesaikannya mutasi serta disiplin dan kesra pegawai Kementerian Dalam Negeri, yang diukur dari:1) Pengadaan PNSP Kemendagri yang sesuai dengan rencana

kebutuhan organisasi;2) Penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis

lainnya pada Biro Kepegawaian;3) Pemuktahiran database PNSP di lingkungan Kemendagri;4) Kesesuaian perencanaan diklat dengan kebutuhan calon

peserta dan pemanfaatan alumni diklat PNSP Kemendagri dengan kebutuhan organisasi;

5) Terpenuhinya pengisian jabatan struktural dan fungsional di lingkungan Kemendagri;

6) Penyelesaian instrumen evaluasi manajemen kepegawaian pns daerah;

7) Penyelesaian instrumen evaluasi netralitas PNS;8) Pelayanan penyelesaian administrasi kepegawaian PNSP

Kemendagri dan Praja IPDN secara tepat waktu;9) Penyelesaian hukuman dislipin dan kesra, administrasi

tanda kehormatan dan penghargaan, penyelesaian LHKPN dan penyelesaian LP2P;

10) Jumlah penyelesaian peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian;

11) Penyelesaian penilaian dan pengamatan calon sekda prov/kab/kota yang terekomendasi;

c. Kegiatan Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Analisis Jabatan, dan Pelaporan Kinerja:

Pelaksana kegiatan ini adalah Biro Organisasi dengan output yaitu meningkatnya kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan, analisa jabatan dan pelaporan kinerja Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, yang diukur dari:

1) Jumlah Dokumen Penataan Kelembagaan Kemendagri Dalam Rangka Penerapan Reformasi Birokrasi;

2) Jumlah Evaluasi Pelaksanaan PP No. 41 Tahun 2007;3) Jumlah PP Pengganti PP No. 41 Tahun 2007 yang disahkan;4) Persentase daerah yang Melaksanakan PP Pengganti PP No.

41 Tahun 2007 di Unit Kerja Provinsi dan Kab/Kota; 5) Jumlah Laporan Monitoring Pelaksanaan PP Pengganti PP

No. 41 Tahun 2007;6) Jumlah Fasilitasi Teknis Penataan Kelembagaan,

Ketatalaksanaan, Analisa Jabatan dan Pelaporan Kinerja; 7) Jumlah Evaluasi Teknis Penataan Kelembagaan,

Ketatalaksanaan, Analisa Jabatan dan Pelaporan Kinerja;8) Jumlah Standar Operasional Prosedur (SOP)

Penyelenggaraan Tugas Fungsi Lingkup Kemendagri yang di sahkan dan Jumlah Daerah yang Difasilitasi;

9) Persentase Kemendagri, Provinsi (33 Prov.) dan Kab/Kota yang melaksanakan Pengembangan Anjab (Analisa Jabatan (Anjab),Analisa Beban Kerja (ABK), Evaluasi Jabatan (Evjab), Standar Kompetensi Jabatan (SKJ);

10) Jumlah Penerapan Akuntabilitas Kinerja Yang Efektif Dalam Rangka Mendorong Tercapainya Kinerja Yang Terukur Lingkup Kemendagri dan Provinsi;

11) Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya Pada Biro Organisasi.

d. Kegiatan Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum:

Pelaksana kegiatan ini adalah Biro Hukum dengan output yaitu tersusunnya hasil harmonisasi peraturan Perundang-undangan Kementerian Dalam Negeri, kajian hukum dan kebijakan daerah, penyelesaian sengketa hukum dan bantuan hukum serta dokumentasi hukum Kementerian Dalam Negeri hingga

tercapai keselarasan arah dalam implemtasi pembangunan, yang diukur dari: 1) Jumlah Perda yang dikaji;2) Jumlah peraturan perundang-undangan kemendagri yang

masuk prolegdagri;3) Jumlah rancangan peraturan daerah bidang pajak dan

retribusi dan Perda lainnya yang dievaluasi;4) Persentase surat Mendagri kepada Kepala Daerah untuk

menyesuaikan produk hukum daerah yang bermasalah;5) Persentase hasil klarifikasi terhadap rancangan peraturan

daerah bidang pajak dan retribusi yang telah dievaluasi;6) Persentase penyelesaian sengketa hukum disidang

pengadilan dan bantuan hukum;7) Jumlah dokumentasi hukum lingkup Kemendagri;8) Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas

teknis lainnya pada Biro Hukum.

e. Kegiatan Pengelolaan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Keprotokolan:

Pelaksana kegiatan ini adalah Biro Umum dengan output yaitu meningkatnya pengelolaan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan urusan Keprotokolan, serta terpenuhinya sarana dan prasarana sesuai kebutuhan, yang diukur dari:1) Tingkat ketepatan waktu penyelesaian operasional

ketatausahaan, pimpinan lingkup Setjen dan Kementerian;2) Tingkat ketepatan waktu penyelesaian operasional

kerumahtanggaan dan perlengkapan lingkup Setjen;3) Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional

kerja (operasional dan pemeliharaan perkantoran serta langganan daya dan jasa) lingkup setjen yang tepat waktu;

4) Tingkat keamanan lingkungan kantor dan lingkungan kerja;

5) Persentase acara pimpinan kementerian yang sesuai dengan keprotokolan;

6) Persentase penyelenggaraan koordinasi jajaran pemerintahan daerah seluruh indonesia sesuai kebutuhan;

7) Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya pada Biro Umum.

f. Kegiatan Pengelolaan Data, Informasi, Komunikasi dan Telekomunikasi:

Pelaksana kegiatan ini adalah Pusat Data, Informasi, Komunikasi dan Telekomunikasi dengan output yaitu meningkatnya pengelolaan dan pelayanan data, informasi, komunikasi dan telekomunikasi, yang diukur dari: 1) Persentase Ketersediaan data dan informasi yang

digunakan komponen/unit kerja di lingkungan Kemendagri:2) Persentase tingkat ketersediaan media informasi secara

elektronik;3) Persentase tingkat ketersediaan jaringan komunikasi

Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 4) Frekuensi pengiriman/penerimaan berita /informasi yang

dikecualikan;5) Jumlah pengembangan sistem informasi Kementerian

Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah yang terintegrasi;6) Persentase tingkat penggunaan software legal atau open

source di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;7) Jumlah Pemda yang difasilitasi dalam penyelenggaran e-

Gov informasi secara elektronik;8) Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas

teknis lainnya pada Pusdatinkomtel;

g. Kegiatan Pengelolaan Penerangan:

Pelaksana kegiatan ini adalah Pusat Penerangan dengan output yaitu Meningkatkan komunikasi dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat dan lembaga pemerintah, serta fasilitasi penanganan pengaduan masyarakat, yang diukur dari:1) Persentase fasilitasi pengelolaan dan pelayanan informasi

dan dokumentasi;2) Jumlah pengadaan dan frekuensi pemeliharaan sarana

prasarana pendukung pengelolaan kehumasan (media centre);

3) Jumlah persentase fasilitasi hubungan antar lembaga dan pers;

4) Jumlah dokumen berita aktual dan elektronik isu-isu aktual, kegiatan dan kebijakan strategis Kemendagri;

5) Jumlah talkshow/variety show/majalah/iklan layanan masyarakat/jurnal/ brosur/banner/leaflet/booklet/running teks;

6) Himpunan kebijakan yang diterbitkan;7) Persentase pengelolaan fasilitasi penanganan pengaduan;8) Frekuensi pembinaan dan peningkatan kualitas sdm

pengelola perpustakaan, kearsipan, kehumasan dan penanganan pengaduan;

9) Revitalisasi fungsi dan peran puspen depdagri dalam konteks uu keterbukaan informasi;

10) Publik (pembentukan tim kerja, lokakarya, penyusunan panduan kerja, reorientasi kerja, outsourcing, dan sarana prasarana);

11) Persentase pengelolaan perpustakaan dan pengembangan e-library Kementerian Dalam Negeri;

12) Sosialisasi Permendagri tentang penanganan pengaduan masyarakat, penyusunan instrumen fasilitasi dan instrumen

supervisi penanganan pengaduan masyarakat, fasilitasi dan supervisi penanganan pengaduan masyarakat, bintek penanganan pengaduan masyarakat;

13) Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya pada Pusat Penerangan.

h. Kegiatan Pengkajian Kebijakan Strategik:

Pelaksana kegiatan ini adalah Pusat Kajian Kebijakan Strategik, dengan output yaitu tersusunnya hasil kajian kebijakan strategik Kementerian Dalam Negeri secara terintegrasi, yang diukur dari:1) Persentase isu strategis yang dianalisis dan direkomendasi

menjadi materi kebijakan strategis Kementerian Dalam Negeri;

2) Persentase hasil analisis kebijakan dan program strategik yang dapat dimanfaatkan sebagai rumusan kebijakan pimpinan Kementerian Dalam Negeri;

3) Persentase materi laporan hasil supervisi dan evaluasi yang diteliti dalam pelaksanaannya, pengendalian dan tindak lanjut pelaksanaan kebijakan strategik lingkup Kementerian Dalam Negeri;

4) Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya pada Pusat Kajian Kebijakan Strategik;

5) Tersedianya dokumen Roadmap Reformasi Birokrasi Kemendagri;

6) Persentase pemahaman aparatur mengenai kebijakan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri;

7) Persentase perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur kemendagri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan Pemerintahan Daerah;

i. Kegiatan Penataan Administrasi Kerjasama Luar Negeri:

Pelaksana kegiatan ini adalah Pusat Administrasi Kerjasama Luar Negeri dengan output yaitu tertatanya pengelolaan administrasi kerjasama Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan luar negeri, yang diukur dari:1) Persentase dokumen regulasi/ pedoman dan petunjuk

teknis pelaksanaan administrasi kerjasama luar negeri yang terselesaikan tepat waktu;

2) Persentase penyelesaian laporan per semester pengelolaan sistem informasi kerjasama luar negeri yang tepat waktu;

3) Persentase distribusi buku informasi rencana beasiswa dan training luar negeri ke daerah;

4) Jumlah provinsi yang dimonitor dalam rangka pengelolaan administrasi perjalanan dinas luar negeri, penugasan expert/tenaga ahli dan beasiswa/training ke luar negeri;

5) Jumlah pengakses informasi dari sistem informasi kerjasama luar negeri;

6) Persentase rekomendasi perjalanan dinas luar negeri, rekomendasi expert dan pengajuan calon penerima beasiswa/training ke luar negeri sesuai dengan SOP dan terselesaikan tepat waktu luar negeri;

7) Jumlah dokumen kerjasama luar negeri yang diproses dan dihasilkan;

8) Persentase fasilitasi pelaksanaan administrasi kerjasama teknik/sister/Lembaga Keuangan Internasional (LKI)/Organisasi Internasional (OI)/ Lembaga Asing Non Pemerintah (LANP);

9) Persentase monitoring dan evaluasi kerjasama luar negeri;10) Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan

tugas teknis lainnya pada Pusat AKLN.

j. Kegiatan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset:

Pelaksana kegiatan ini adalah Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset dengan output yaitu tersusunnya standarisasi pengelolaan keuangan, verifikasi pembukuan, pelaporan dan pembinaan perbendaharaan, pengelolaan aset, serta meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara Kementerian Dalam Negeri, yang diukur dari:1) Jumlah peraturan perundangan tentang pelaksanaan

kegiatan dan anggaran serta pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) lingkup Kemendagri;

2) Laporan keuangan kementerian dalam negeri memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);

3) Jumlah hasil laporan akuntansi pengelola keuangan dan aset lingkungan setjen dan kementerian yang akuntabel;

4) Persentase penyelesaian verifikasi pembukuan dan pelaporan keuangan lingkup setjen yang akuntabel;

5) Persentase hasil LHP lingkup Setjen dan Kementerian yang ditindaklanjuti;

6) Jumlah bendaharawan lingkup Setjen dan Kementerian;7) Persentase Satker yang menyelenggarakan SIMAK BMN;8) Persentase Satker yang melaksanakan SAI sesuai

ketentuan;9) Persentase pengelola SAI dan SIMAK BMN yang mengikuti

diklat;10) Persentase penyelesaian pelayanan dukungan

operasional kerja (pembayaran gaji dan tunjangan pegawai);

11) Persentase pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Pusat AKPA.

2. Program Peningkatan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Dalam Negeri

Tujuan dari Program ini adalah meningkatkan kinerja aparatur melalui dukungan sarana dan prasarana kerja. Indikator Kinerja Program adalah terpenuhinya sarana dan prasarana sesuai kebutuhan, serta terlaksananya pengelolaan sarana dan prasarana kementerian, yang diukur dari:a. Terpenuhinya sarana dan prasarana sesuai kebutuhan dan

terlaksananya pengelolaan sarana dan prasarana Kementerian Dalam Negeri;

b. Prosentase pembangunan sarana dan prasarana kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) DI 7(tujuh) daerah.

Pelaksana program diatas adalah Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset pada Sekretariat Jenderal melalui 1 (satu) Kegiatan yaitu: Kegiatan Peningkatan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur. Output dari kegiatan ini yaitu terpenuhinya sarana dan prasarana sesuai kebutuhan dan terlaksananya pengelolaan sarana dan prasarana Kementerian Dalam Negeri, serta terbangunnya sarana dan prasarana kampus IPDN di 7 (tujuh) regional, yang diukur dari:1) Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan

kedinasan IPDN di 4 (empat) daerah (Sumbar, Riau, Sulsel, dan Sulut);

2) Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan kedinasan IPDN di 3 (tiga) daerah (Kalbar, NTB, dan Papua);

3) Persentase penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan Tupoksi Sekretariat Jenderal dan Kemendagri untuk kategori fasilitas tertentu sesuai kebutuhan.

IIV.V.PENUTUPPENUTUP

Renstra Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri 2010-2014 ini dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis Renstra Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri 2010-2014 diarahkan dan dikendalikan oleh Sekretaris Jenderal, serta dilaksanakan oleh seluruh Jajaran Biro dan Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya masing-masing;

2. Seluruh Jajaran Biro dan Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal diwajibkan untuk menjabarkan Renstra Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri 2010-2014 kedalam Rencana Strategis Biro dan Pusat masing-masing;

3. Renstra Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri 2010-2014 merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian Dalam Negeri yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekretariat Jenderal sebagai dokumen perencanaan program dan anggaran tahunan;

4. Sumber dana untuk menjalankan Renstra Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri 2010-2014 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);

5. Pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik;

6. Pengawasan, Pengendalian, dan Evaluasi di tingkat pelaksanaan dilakukan secara berjenjang mulai dari unit kerja terendah hingga tingkat kementerian dan melekat pada masing-masing unsur satuan unit kerja;

7. Fungsi Pengawasan di tingkat Kementerian dilakukan oleh Inspektorat Jenderal, Fungsi Pengendalian dan Evaluasi aspek program/kegiatan dikoordinasikan oleh Biro Perencanaan, sedangkan Fungsi Pengendalian dan Evaluasi Aspek Finansial/Keuangan dan Pengelolaan Aset dikoordinasikan oleh Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset;

8. Pengendalian dan Evaluasi Renstra Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri 2010-2014 dilakukan dengan tertib dan obyektif, serta disampaikan dalam bentuk laporan tertulis secara periodik kepada Sekretaris Jenderal yang terintegrasi dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal. Pada akhir periode (tahun 2014) dilaksanakan evaluasi akhir pelaksanaan Renstra Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri 2010-2014, yang merupakan evaluasi kinerja jangka menengah Sekretariat Jenderal, sekaligus sebagai pertimbangan dalam penyiapan Rencana Strategis periode selanjutnya;

9. Renstra Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri 2010-2014 disusun berdasarkan sejumlah asumsi sesuai perkembangan kondisi terkini serta perspektif dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Untuk mengantisipasi perubahan yang sangat cepat dan membutuhkan penanganan mendesak, perlu diperhitungkan berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi dalam aspek operasional termasuk hal-hal yang bersifat force majeur;

10. Untuk melaksanakan kebijakan strategis Renstra Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri 2010-2014, organisasi penyelenggara sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

ORGANISASI PENYELENGGARARENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT JENDERAL

KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2010-2014No Pejabat Pelaksana Kedudukan

1. Menteri Dalam NegeriPenanggungjawab Umum/ Pengguna Anggaran

2. Sekretaris Jenderal Penanggungjawab Program

3. Kepala Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset

Kuasa Pengguna Anggaran

4. Para Kepala Biro dan Kepala Pusat di Penanggungjawab

Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

Kegiatan

LAMPIRAN II

: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERINOMOR : 050-928 Tahun 2011TANGGAL

: 30 Desember 2011

TARGET PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAN RENCANA PEMBIAYAAN PEMBANGUNANPROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA

SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERITAHUN 2010-2014

KEGIATAN : PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARANINDIKATOR OUTPUT : TERSUSUNNYA DOKUMEN PERENCANAAN PROGRAM ANGGARAN, DEKOSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN SERTA

HASIL MONEV DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

UNIT ORGANISASI PELAKSANA : BIRO PERENCANAAN

NO. INDIKATOR SATUAN

OUTPUTOUTPUT 2010-2014

JENIS OUTPUTALOKASI PAGU 2010-2014 (DALAM RIBU RUPIAH)

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

1. Jumlah Regulasi Terkait Bidang Perencanaan Lingkup Kemendagri

Permendagri

3 4 3 3 4 Permendagri tentang Renstra Kemendagri Tahun 2010-2014; Permendagri tentang Rencana Kerja Kemendagri; Permendagri tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kemendagri; Permendagri tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK); Permendagri tentang Penyempurnaan Renstra Kemendagri Tahun 2010-2014; Permendagri tentang Draft Renstra Kemendagri Tahun

770.000 1.763.800 3.135.376 3.500.000 4.000.000

LI - 51

NO. INDIKATOR SATUAN

OUTPUTOUTPUT 2010-2014

JENIS OUTPUTALOKASI PAGU 2010-2014 (DALAM RIBU RUPIAH)

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

2014-2018.

2. Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran Pusat, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kemendagri (RKA-KL dan DIPA)

Dokumen 2 Dokume

n Anggaran (RKA-

KL & DIPA)

2 Dokume

n Anggaran (RKA-

KL & DIPA)

2 Dokume

n Anggaran (RKA-

KL & DIPA)

2 Dokume

n Anggaran (RKA-

KL & DIPA)

2 Dokume

n Anggaran (RKA-

KL & DIPA)

Dokumen RKA KL dan DIPA Kemendagri

1.800.000

2.189.000 2.476.990 2.900.000 3.100.000

3. Hibah dan PNBP Melalui Mekanisme APBN (KK.19.3)

Laporan - - 100% 100% 100% Laporan Hibah dan PNBP Kemendagri yang masuk melalui mekanisme APBN

- - 223.010 950.000 1.045.000

4. Jumlah Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran Lintas Sektor

Dokumen 1 - - - - Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran Lintas Sektor

1.800.000

- - - -

5. Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Lingkup Kemendagri

Laporan 5 6 6 6 7 Laporan Triwulanan (I s/d IV), Laporan Tahunan, Laporan PHLN, dan Laporan Evaluasi Rencana Jangka Menengah Lingkup Kemendagri

1.700.000

2.070.000 2.063.900 1.600.000 1.700.000

6. Jumlah Laporan Pengendalian Penerapan Tahunan Rencana Jangka Menengah Kementerian Dalam Negeri Sesuai Kaidah-Kaidah Pelaksanaannya (KK18.3)

Laporan 1 1 1 1 1 Laporan Pengendalian Penerapan Tahunan Rencana Jangka Menengah Kementerian Dalam Negeri Sesuai Kaidah-Kaidah Pelaksanaannya

489.300 489.300 301.436 800.000 850.000

7. Persentase Konsistensi Capaian Kinerja Jangka Menengah Kementerian Dalam Negeri

Dokumen 70% 75% 80% 85% 90% Dokumen Konsistensi Capaian Kinerja Jangka Menengah Kementerian Dalam Negeri Dengan Penugasan RPJMN 2010-2014

164.550 164.550 134.664 355.000 379.900

LI - 52

NO. INDIKATOR SATUAN

OUTPUTOUTPUT 2010-2014

JENIS OUTPUTALOKASI PAGU 2010-2014 (DALAM RIBU RUPIAH)

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

Dengan Penugasan RPJMN 2010-2014 (KK 18.4)

8. Jumlah Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran Tahunan Lingkup Sekretariat Jenderal

Dokumen - 3 3 3 3 Renja Lingkup Setjen, RKA KL Lingkup Setjen, dan RKA KL Dekonsentrasi Lingkup Setjen

- 331.490 896.500 1.037.900 1.110.600

9. Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan program dan anggaran tahunan Setjen

Laporan - 5 5 5 6 Laporan Triwulanan (I s/d IV), Laporan Tahunan, dan Laporan Evaluasi Rencana Jangka Menengah Lingkup Setjen Kemendagri

- 641.420 588.135 650.000 700.000

10.

Persentase Kesesuaian Capaian Kinerja Dengan Rencana Kerja Tahunan Lingkup Sekretariat Jenderal

Laporan - 75% 80% 85% 90% Laporan Tentang Kesesuaian Capaian Kinerja Dengan Rencana Kerja Tahunan Lingkup Sekretariat Jenderal Kemendagri

- 85.365 85.365 217.500 230.000

11.

Persentase penyampaian laporan koordinasi peningkatan manajemen perencanaan dan pengendalian dalam rangka optimalisasi Kegiatan DKTP-UB Lingkup Kemendagri yang tepat waktu

Laporan 70% 80% 85% 90% 95% Laporan Koordinasi Peningkatan Manajemen Perencanaan dan Pengendalian Dalam Rangka Optimalisasi Kegiatan DKTP-UB lingkup Kemendagri di 32 Provinsi (Laporan Triwulanan (I s/d IV) dan Laporan Tahunan)

6.000.000

6.800.000 7.630.000 8.277.500 8.649.600

12.

Persentase Penyelesaian Administrasi dan Tugas Teknis

Laporan 80% 85% 90% 95% 100% Laporan Kegiatan Pelaksanaan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya Biro

892.924 723.260 700.000 800.000 850.000

LI - 53

NO. INDIKATOR SATUAN

OUTPUTOUTPUT 2010-2014

JENIS OUTPUTALOKASI PAGU 2010-2014 (DALAM RIBU RUPIAH)

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

Lainnya Pada Biro Perencanaan

Perencanaan

TOTAL PAGU 9.246.774

11.305.385

18.235.376

21.087.900

22.615.100

KEGIATAN : PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIANINDIKATOR OUTPUT : TERSUSUNNYA PERENCANAAN KEBUTUHAN PEGAWAI, POLA KARIR, KEBUTUHAN DIKLAT PEGAWAI, PENGEMBANGAN

KINERJA DAN TERSELESAIKANNYA MUTASI SERTA DISLIPIN DAN KESRA PEGAWAI KEMENTERIAN DALAM NEGERI

UNIT ORGANISASI PELAKSANA : BIRO KEPEGAWAIAN

NO. INDIKATOR SATUAN

OUTPUTOUTPUT 2010-2014 JENIS

OUTPUTALOKASI PAGU 2010-2014 (DALAM RIBU RUPIAH)

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

1. Persentase Pengadaan PNSP Kemendagri yang Sesuai Dengan Rencana Kebutuhan Organisasi

Laporan 50 % 60% 65% 70% 75% Laporan Pen-yusunan Formasi PNSP Kemendagri, Workshop Perencanaan PNS yang tepat, Evaluasi Pelaksanaan Perhitungan PNS yang tepat di Lingkungan Kemendagri, Penyusunan Perhitungan PNS yang tepat Proyeksi 5

1.287.336

1.481.081

1.080.065

1.215.432

1.458.518

LI - 54

NO. INDIKATOR SATUAN

OUTPUTOUTPUT 2010-2014 JENIS

OUTPUTALOKASI PAGU 2010-2014 (DALAM RIBU RUPIAH)

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

(Lima) Tahun di Lingkungan Kemendagri

2. Persentase Pemutakhiran Database PNSP di Lingkungan Kemendagri

Laporan 75% database PNSP Kemendagri dimutakhirkan

80% database PNSP Kemendagri dimutakhirkan

85% database PNSP Kemendagri dimutakhirkan

87% database PNSP Kemendagri dimutakhirkan

90% database PNSP Kemendagri dimutakhirkan

Laporan Pen-yusunan Tata Naskah Kepegawaian secara Manual dan Elektronik, Validasi Data Kepegawaian PNSP Kemen-Dagri, Penyajian Data dan Informasi Kepegawaian di Lingkungan Kemendagri Secara Elektronik, Bintek Pengolahan Database Kepegawaian,

754.355 1.117.440

1.738.325

2.091.337

2.509.605

Laporan- -

50% Database PNSP Kemendagri berbasis kompetensi dan kualifikasi SDM

75% Database PNSP Kemendagri berbasis kompetensi dan kualifikasi SDM

90% Database PNSP Kemendagri berbasis kompetensi dan kualifikasi SDM

Pemanfaatan Database Kepegawaian Untuk Pengelolaan Kepegawaian Secara Terintegrasi, Dukungan Fasilitasi Pelaksanaan Simpeg di Lingkungan Kemendagri, Sosialisasi Kartu Pegawai Elektronik di Lingkungan Kemendagri,

LI - 55

NO. INDIKATOR SATUAN

OUTPUTOUTPUT 2010-2014 JENIS

OUTPUTALOKASI PAGU 2010-2014 (DALAM RIBU RUPIAH)

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

Sinkronisasi Database Penyelesaian Layanan Kepegawaian di Lingkungan Kemendagri, Sosialisasi Profil Kompetensi Pegawai, Pelaksanaan Sistem Absensi Berbasis Fingerprint

3. Persentase Kesesuaian Perencanaan Diklat Dengan Kebutuhan Calon Peserta dan Peman-Faatan Alumni Diklat PNSP Kemendagri Dengan Kebutuhan Organisasi

Laporan 100% Perencanaan Diklat Sesuai Dengan Kebutuhan Calon Peserta Diklat (330 Orang)

100% Perencanaan Diklat Sesuai Dengan Kebutuhan Calon Peserta Diklat (200 Orang)

100% Perencanaan Diklat Sesuai Dengan Kebutuhan Calon Peserta Diklat (75 Orang)

100% Perencanaan Diklat Sesuai Dengan Kebutuhan Calon Peserta Diklat (75 Orang)

100% Perencanaan Diklat Sesuai Dengan Kebutuhan Calon Peserta Diklat (75 Orang)

Laporan Analisis Kebutuhan Diklat Pnsp Kemendagri, Evaluasi Pemanfaatan Alumni Diklat PNSP Kemendagri, Dukungan Fasilitasi Pening-Katan Kapasitas PNS di Lingkungan

283.035 507.895 357.000 435.120 522.144

Laporan- -

100% Pemanfaatan Alumni Diklat PNSP Kemendagri Sesuai Dengan Organisasi (75 Orang)

100% Pemanfaatan Alumni Diklat PNSP Kemendagri Sesuai Dengan Organisasi (75 Orang)

100% Pemanfaatan Alumni Diklat PNSP Kemendagri Sesuai Dengan Organisasi (75 Orang)

Kemendagri melalui program SPIRIT

4. Persentase Pelayanan Penyelesaian

Laporan100% (1400

100% (1675

100% (1950

100% (2235

100% (2515

Laporan Penye-lesaian

763.769 1.816.100

1.460.205

1.773.540

2.128.248

LI - 56

NO. INDIKATOR SATUAN

OUTPUTOUTPUT 2010-2014 JENIS

OUTPUTALOKASI PAGU 2010-2014 (DALAM RIBU RUPIAH)

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014Administrasi Kepegawaian PNSP Kemendagri dan Praja Ipdn Secara Tepat Waktu

orang) orang) orang) orang) orang) Administrasi Kenaikan Pangkat PNSP Kemendagri, Pengangkatan CPNSP Menjadi PNSP Kemendagri dan Pengangkatan CPNSP Praja IPDN, Peninjauan Masa Kerja dan Penyusunan Gaji Berkala, Penyesuaian Gaji Pokok, Gaji Berkala dan Penyesuaian Gaji Pokok Impassing Bagi PNSP di Lingkungan Setjen, dan Praja IPDN, Fasilitasi Proses Mutasi Bagi PNSP/PNSD yang Beralih Status Menjadi PNSP Kemendagri, Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Bagi PNSP Kemendagri yang Akan Mencapai Batas Usia Pensiun, Penyelesaian Kartu Pegawai PNSP

LI - 57

NO. INDIKATOR SATUAN

OUTPUTOUTPUT 2010-2014 JENIS

OUTPUTALOKASI PAGU 2010-2014 (DALAM RIBU RUPIAH)

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014Kemendagri dan Praja IPDN, Sumpah dan Janji PNSP Kemendagri dan Praja IPDN, Pembekalan Bagi PNSP Yang Akan Mencapai Batas Usia Pensiun, Penguatan Kapasitas Aparatur Pengelola Kepegawaian, Penyusunan Pedoman Penetapan PNS Praja IPDN

5. Persentase Terpenuhinya Pengisian Jabatan Struktural dan Fungsional di Lingkungan Kemendagri

Laporan 100% 100% 100% 100% 100% Laporan Penataan Jabatan Struktural dan Fungsional IPDN, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan, Penyelesaian Administrasi Jabatan Fungsional, Bintek Jabatan Fungsional, Penyelesaian Ujian Dinas dan UKPK bagi PNSP Kemendagri, Pemetaan Kebutuhan Jabatan

871.170 851.995 1.117.525 1.323.942

1.588.730

LI - 58

NO. INDIKATOR SATUAN

OUTPUTOUTPUT 2010-2014 JENIS

OUTPUTALOKASI PAGU 2010-2014 (DALAM RIBU RUPIAH)

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

Fungsional di Lingkungan Kemendagri

6. Persentase Penyelesaian Hukuman Disiplin dan Kesra, Administrasi Tanda Kehormatan Dan Penghargaan, Penyelesaian LHKPN dan penyelesaian LP2P

Laporan 100% (115.000 orang)

100% (115.000 orang)

100% (115.000 orang)

100% (115.000 orang)

100% (115.000 orang)

Laporan Hasil Sosialisasi Kode Etik Dan Dislipin Kerja Pegawai di Lingkungan Kemendagri, Penyelesaian Administrasi Tanda Kehormatan dan Penghargaan, Penyusunan dan Sosialisasi LHKPN, Penyusunan LP2P bagi PNSP Kemendagri dan Pemda, Bintek Pembinaan Dislipin, Penegakan Kode Etik dan Dislipin Kerja Pegawai di Lingkungan Kemendagri, Evaluasi Penerapan Kode Etik dan Dislipin Kerja di Lingkungan Kemendagri

560.075 700.598 995.405 1.199.886

1.439.863

7. Jumlah Naskah Akademis Sebagai Masukkan

Dokumen 1 - - - - Dokumen Naskah Akademis Terkait Rencana

- - - - -

LI - 59

NO. INDIKATOR SATUAN

OUTPUTOUTPUT 2010-2014 JENIS

OUTPUTALOKASI PAGU 2010-2014 (DALAM RIBU RUPIAH)

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

Kepada MENEG PAN Terkait Rencana Revisi UU No. 43 Tahun 1999 (KK-4.1)

Revisi UU No.43 Tahun 1999

8. Persentase Penyelesaian Instrumen Evaluasi Manajemen Kepegawaian PNS Daerah (KK-4.2)

Pedoman - 100% - - - Pedoman Evaluasi Manajemen Kepegawaian Pns Daerah

- 359.600 - - -

9. Persentase Penyusunan Instrumen Evaluasi Netralitas PNS (KK-4.3)

Laporan - - 100% (1

laporan)

- - Laporan Hasil Penyusunan Instrumen Evaluasi Netralitas PNS

- - 317.950 - -

10.

Penyelesaian Perubahan PP No. 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS (KK 8.2)

Pedoman 100% - - - - Pedoman Perubahan PP No.9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS

- - - -

11.

Tersusunnya RPP Tentang Pembinaan dan Pengawasan Manajemen PNSD (KK 8.3)

Dokumen 1 Dokumen

RPP- - - - Dokumen

RPP Tentang Pembinaan dan Pengawasan Manajemen PNSD

- - - -

LI - 60

NO. INDIKATOR SATUAN

OUTPUTOUTPUT 2010-2014 JENIS

OUTPUTALOKASI PAGU 2010-2014 (DALAM RIBU RUPIAH)

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

12.

Persentase Penyelesaian Pedoman Pelaksanaan Pengadaaan CPNS Kemendagri (KK.8.1)

Pedoman 50% 100% - - - Pedoman Pelaksanaan Pengadaan CPNS Kemendagri

- - -

13.

Jumlah Penyelesaian Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kepegawaian

Peraturan 5 5 6 6 4 Laporan Penyusunan, Penyempurnaan dan Sosialisasi Permendagri Bidang Kepegawaian, Penyusunan Instrumen Evaluasi Penilaian Kinerja di Lingkungan Kemendagri

454.297 1.118.205

497.650 561.156 673.387

14.

Persentase Penilaian Dan Pengamatan Calon Sekda Prov/Kab/Kota yang Terekomendasi

Rekomendasi

(100%) 100% 100% 100% 100% Rekomendasi Penilaian Dan Pengamatan Calon Sekda Prov/Kab/Kota

180.240 222.580 284.080 340.896 409.075

15.

Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya Pada Biro Kepegawaian

100% 100% 100% 100% 100% Laporan Dukungan dan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Bidang Kepegawaian, Penyusunan Rencana Kegiatan Biro Kepegawaia

1.791.623

1.499.506

2.651.795 3.271.871

3.926.245

LI - 61

NO. INDIKATOR SATUAN

OUTPUTOUTPUT 2010-2014 JENIS

OUTPUTALOKASI PAGU 2010-2014 (DALAM RIBU RUPIAH)

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

n, Penyusunan Laporan Evaluasi Triwulanan Biro Kepegawaian, Rakor Kepegawaian Kemendagri dan Pemda, Monev Inventarisasi Permasalahan Bidang Kepegawaian di Lingkungan Kemendagri dan Pemda, Penyusunan Standar Operasional Prosedur (Sop) Biro Kepegawaian, Focus Group Discussion (FGD) Permasalahan Bidang Kepegawaian

TOTAL PAGU 6.945.900

9.675.000

10.500.000

12.213.180

14.655.815

KEGIATAN : PENATAAN KELEMBAGAAN, KETATALAKSANAAN, ANALISA JABATAN DAN PELAPORAN KINERJA

LI - 62

INDIKATOR OUTPUT : MENINGKATNYA KAPASITAS KELEMBAGAAN, KETATALAKSANAAN, ANALISA JABATAN DAN PELAPORAN KINERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN DAERAH

UNIT ORGANISASI PELAKSANA : BIRO ORGANISASI

NO. INDIKATOR

SATUAN

OUTPUT

OUTPUT 2010-2014JENIS OUTPUT

ALOKASI PAGU 2010-2014 (DALAM RIBU RUPIAH)

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

1. Jumlah Dokumen Penataan Kelembagaan Kemendagri Dalam Rangka Penerapan Reformasi Birokrasi

Dokumen

3 3 1 1 1 Dokumen Penataan Organisasi Kemendagri

- - 385.000 411.950 413.900

2. Jumlah Evaluasi Pelaksanaan PP No. 41 Tahun 2007

Laporan 1 Paket - - - 1 Paket Laporan Evaluasi Pelaksanaan PP Tentang Organisasi Perangkat Daerah

200.000 - - - 200.000

3. Jumlah PP Pengganti PP No. 41 Tahun 2007 yang Disahkan

PP - - 1 PP - - PP Pengganti Tentang Organisasi Perangkat Daerah

- - 930.000 - -

4. Persentase Daerah yang Melaksanakan PP Pengganti PP No. 41 Tahun 2007 di Unit Kerja Provinsi dan Kab/Kota

Laporan - - 60% (1 Pedoman/P

P & 1 Juknis)

60% 100% Laporan Pelaksanaan PP Pengganti PP No.41 tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Penyusunan Juknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

- - 800.000 1.500.000

1.350.000

5. Jumlah Laporan Monitoring Pelaksanaan PP Pengganti PP No. 41 Tahun 2007

Laporan - - - 1 1 Laporan Monitoring Pelaksanaan PP Pengganti Tentang Organisasi Perangkat Daerah

- - - 1.500.000

1.500.000

6. Jumlah Fasilitasi Teknis Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Analisa Jabatan dan Pelaporan

Laporan 8 (delap

an) F

asilitasi

7 (tujuh) Fasilita

si

- - - Laporan Fasilitasi Identifikasi SOP, Fasilitasi Penyusunan SOP, Tata Naskah Dinas, Pemberdayaan

3.367.400

4.243.825

- - -

LI - 63

NO. INDIKATOR

SATUAN

OUTPU

OUTPUT 2010-2014JENIS OUTPUT

ALOKASI PAGU 2010-2014 (DALAM RIBU RUPIAH)2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

Kinerja Lembaga Daerah, Pembentukkan Lembaga Lain, Sistem Manajemen Kinerja, dan Pembentukan Jafung

7. Jumlah evaluasi teknis penataan kelembagaan, Ketatalaksanaan, analisa jabatan dan pelaporan kinerja

Laporan 4 4 - - - Laporan Evaluasi Teknis Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Analisa Jabatan, dan Pelaporan Kinerja

1.564.000

617.950 - - -

8. Jumlah Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelenggaraan tugas fungsi lingkup Kemendagri yang di sahkan dan jumlah daerah yang difasilitasi

Laporan - - 200 SOP Lingkup Kemendagri yang Telah Selesai Disusun

200 SOP Lingkup Kemendagri yang Telah Selesai Disusun

200 SOP Lingkup Kemendagri yang Telah Selesai Disusun

Laporan Fasilitasi 200 SOP Tugas dan Fungsi Lingkup Kemendagri dan Laporan Penyusunan SOP Tugas dan Fungsi sesuai Per-UU di 33 Provinsi dan 246Kab/Kota

- - 1.080.000

1.252.250

1.339.900

Laporan- - 33 Provinsi

dan 264 Kab/Kota yang Difasilitasi Mampu Menyusun SOP

33 Provinsi dan 264 Kab/Kota yang Difasilitasi Mampu Menyusun SOP

33 Provinsi dan 264 Kab/Kota yang Difasilitasi Mampu Menyusun SOP

- - 1.340.700

1.252.250

1.339.900

9. Persentase Kemendagri, Provinsi (33 Prov.) dan Kab/Kota yang melaksanakan Pengembangan Anjab (Analisa Jabatan (Anjab), Analisa Beban

Laporan - - 100% (12 komponen)

100% (12 komponen)

100% (12 komponen)

Laporan Pelaksanaan Monev Anjab dan ABK di Lingkungan Pemda, Fasilitasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Bidang Anjab di Lingkungan Pemda, Fasilitasi Teknis

- - 530.000 1.000.000

1.000.000

LI - 64

NO. INDIKATOR

SATUAN

OUTPU

OUTPUT 2010-2014JENIS OUTPUT

ALOKASI PAGU 2010-2014 (DALAM RIBU RUPIAH)2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

Kerja (ABK), Evaluasi Jabatan (Evjab), Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)

Penataan Anjab, Penyusunan Uraian Tugas JFU di Lingkungan Kemendagri

Laporan - - 85% (28 Provinsi & 416 Kab/Kota)

90% (30 Provinsi & 440 Kab/Kota)

95% (32 Provinsi & 464 Kab/Kota)

- - 2.674.300

2.250.000

2.532.700

10.

Jumlah Penerapan Akuntabilitas Kinerja yang Efektif Dalam Rangka Mendorong Tercapainya Kinerja Yang Terukur Lingkup Kemendagri dan Provinsi

Laporan - - 100% (12 Komponen)

100% (12 Komponen)

100% (12 Komponen)

Laporan Penyusunan Pelaporan Kinerja Provinsi/Kab/Kota, Laporan Teknis dan Penetapan Kinerja, Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan SPIP Kemendagri, dan Pedoman Sistem Manajemen Kinerja Kemendagri

- - 916.938 1.000.000

1.149.900

Laporan - - 50% (17 Provinsi)

75% (24 Provinsi)

80% (26 Provinsi)

- - 1.000.000

1.000.000

1.000.000

11.

Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya Pada Biro Organisasi

Laporan 100% 100% 100% 100% 100% Laporan Kegiatan Pelaksanaan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya di Biro Organisasi

200.024 347.175 843.062 952.300 1.018.900

TOTAL PAGU 5.331.424

5.208.950

10.500.000

12.118.750

12.845.200

LI - 65

KEGIATAN : PENATAAN PRODUK HUKUM DAN PELAYANAN BANTUAN HUKUMINDIKATOR OUTPUT : TERSUSUNNYA HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KAJIAN HUKUM DAN

KEBIJAKAN DAERAH, PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM DAN BANTUAN HUKUM SERTA DOKUMENTASI HUKUM KEMENTERIAN DALAM

NEGERI HINGGA TERCAPAI KESELARASAN ARAH DALAM IMPLEMENTASI PEMBANGUNANUNIT ORGANISASI PELAKSANA : BIRO HUKUM

NO. INDIKATOR SATUAN

OUTPUTOUTPUT 2010-2014

JENIS OUTPUTALOKASI PAGU 2010-2014 (DALAM RIBU RUPIAH)

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

1.Jumlah Perda yang Dikaji (KK-9.1) (PN)

Perda 3.000 9.000 3.000 2.500 2.500Perda dari 33 Provinsi di Kab/Kota yang Dikaji dan yang Ditindaklanjuti Dari Hasil Kajian (disetujui, direvisi, dibatalkan)

2.000.000 2.224.500 1.575.600 1.500.000 1.500.000

2.Jumlah Peraturan Perundang-Undangan Kemendagri yang masuk Prolegdagri (KK-9.2)

Prolegdagri

45 Prolegdagri

50 Prolegdagri

64 Rancangan Perundang-Undangan

60 Rancangan Perundang-Undangan

57 Rancangan Perundang-Undangan

PUU Dari Kemendagri yang Masuk Program Legislasi Dalam Negeri

1.347.380

1.731.300 1.731.300 1.644.735 1.562.500

3.Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Bidang Pajak dan Retribusi dan Perda Lainnya yang Dievaluasi

Raperda 200

200 200 200 200Raperda Bidang Pajak Dan Retribusi

- 626.200 626.245 670.100 716.988

LI - 66

NO. INDIKATOR SATUAN

OUTPUTOUTPUT 2010-2014

JENIS OUTPUTALOKASI PAGU 2010-2014 (DALAM RIBU RUPIAH)

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

4.Persentase Surat Mendagri kepada Kepala Daerah untuk menyesuaikan produk hukum daerah yang bermasalah

Surat 100% 100% 100% 100% 100% Laporan Tindak Lanjut Rekomendasi Bidang Hukum

1.172.820

204.700 204.790 219.100 234.464

5.Persentase Hasil Klarifikasi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Bidang Pajak dan Retribusi Yang Telah Dievaluasi

Laporan 100% ditindaklanjuti Daerahdi 33 Provinsi

100% ditindaklanjuti Daerah

di 33 Provinsi

100% d

itindaklanjuti Daerah di 33 Provinsi

100% d

itindaklanjuti Daerah di 33 Provinsi

100% d

itindaklanjuti Daerah di 33 Provinsi

Laporan Hasil Klarifikasi Raperda di Bidang Pajak dan Retribusi yang Bermasalah

430.000 200.500 200.500 214.500 229.600

6.Persentase Penyelesaian Sengketa Hukum Disidang Pengadilan dan Bantuan Hukum

Laporan 100% terselesaika

n100%

terselesaikan

100% terselesaika

n 100%

terselesaikan

100% terselesaika

n

Laporan Penyelesaian Sengketa Hukum dan Bantuan Hukum

1.688.900

1.618.900 2.114.715 2.262.745 2.421.100

7.Jumlah Dokumentasi Produk Hukum Lingkup Kemendagri

Dokumen 1 1 1 1 1Penyusunan dan Terdistribusikannya Dokumen Hukum Lingkup Kemendagri

270.000 297.200 320.775 343.200 367.300

8.Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya Pada Biro Hukum

Laporan 100% (5 laporan)

100% (5 laporan)

100% (5 laporan)

100% (5

laporan)5 (laporan) Laporan

Kegiatan Pelaksanaan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya Biro Hukum

1.139.800

1.658.600

1.726.075

1.846.900

1.976.200

LI - 67

NO. INDIKATOR SATUAN

OUTPUTOUTPUT 2010-2014

JENIS OUTPUTALOKASI PAGU 2010-2014 (DALAM RIBU RUPIAH)

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

TOTAL PAGU 8.048.900

8.561.000

8.500.000

8.701.280

9.008.152

KEGIATAN : PENGELOLAAN KETATAUSAHAAN,RUMAH TANGGA DAN KEPROTOKOLANINDIKATOR OUTPUT : MENINGKATNYA PENGELOLAAN, KETATAUSAHAAN, RUMAH TANGGA DAN URUSAN KEPROTOKOLAN SERTA

TERPENUHINYA SARANA DAN PRASARANA SESUAI KEBUTUHANUNIT ORGANISASI PELAKSANA : BIRO UMUM

NO. INDIKATOR

SATUAN

OUTPUT

OUTPUT 2010-2014JENIS OUTPUT

ALOKASI PAGU 2010-2014 (DALAM RIBU RUPIAH)201

0 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

5. Tingkat Ketepatan Waktu Penyelesaian Operasional Ketatausahaan Pimpinan Lingkup Setjen dan Kementerian

Laporan 90% 90% 100% 100% 100% Laporan Penyelesaian Operasional Ketata-Ketatausahaan Pimpinan Lingkup Setjen dan Kementerian

12.000.000 16.539.988 3.504.000 3.749.300 4.011.700

Tingkat Ketepatan Waktu Penyelesaian Operasional Kerumahtanggaan dan Perlengkapan Lingkup Setjen

Laporan 100%

100% 100% 100% 100% Laporan Penyelesaian Operasional Kerumahtanggaan dan Perlengkapan

15.000.000 15.000.000

21.152.067

26.213.247

27.348.200

LI - 68

NO. INDIKATOR

SATUAN

OUTPUT

OUTPUT 2010-2014JENIS OUTPUT

ALOKASI PAGU 2010-2014 (DALAM RIBU RUPIAH)201

0 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

Lingkup Setjen

Persentase Penyelesaian Pelayanan Dukungan Operasional Kerja (Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Serta Langganan Daya dan Jasa) Lingkup Setjen Yang Tepat Waktu

Laporan - - 95% 95% 95% Laporan Penyelesaian Pelayanan Dukungan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Serta Langganan Daya dan Jasa Lingkup Setjen

- - 28.015.882

29.977.000

32.075.400

Tingkat Keamanan Lingkungan Kantor dan Lingkungan Kerja

Laporan 100%

100% 100% 100% 100% Laporan Pelaksanaan Keamanan Lingkungan Kantor Dan Lingkungan Kerja

1.299.788 803.120 1.554.000 1.662.800 1.779.200

Persentase Acara Pimpinan Kementerian yang Sesuai Dengan Keprotokolan

Laporan 100%

100% 100% 100% 100% Laporan Susunan Acara dan Keprotokolan Pimpinan di Lingkungan Kementerian

9.657.700 1.256.056 1.721.000 1.841.500 1.970.400

Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Jajaran Pemerintahan Daerah Seluruh Indonesia Sesuai Kebutuhan

Laporan - -100% (6 laporan kegiata

n)

100%(6 laporan kegiata

n)

100 (6 laporan kegiata

n)Laporan Fasilitasi Rakornas Staf Ahli Polhukamein, Dagri dan Kesra, Laporan Forum Koordinasi dan Konsultasi Antara Pusat Daerah Dengan Biro Umum, Pelaksanaan

- 9.879.800 3.845.000 4.114.200 4.402.100

LI - 69

NO. INDIKATOR

SATUAN

OUTPUT

OUTPUT 2010-2014JENIS OUTPUT

ALOKASI PAGU 2010-2014 (DALAM RIBU RUPIAH)201

0 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

Rakor Gubernur Seluruh Indonesia, Laporan Rakor Kearsipan di Lingkup Pemda, Laporan Rakor Bidang Keprotokolan

Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya Pada Biro Umum

Laporan 100%

100% 100% 100% 100% Laporan Kegiatan Pelaksanaan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya Biro Umum

1.627.123 1.698.400 1.506.000 1.611.400 1.724.200

TOTAL PAGU 39.584.611 45.177.364

61.297.949

69.169.447

73.311.200

KEGIATAN : PENGELOLAAN DATA, INFORMASI,KOMUNIKASI DAN TELEKOMUNIKASIINDIKATOR OUTPUT : MENINGKATNYA PENGELOLAAN DAN PELAYANAN DATA, INFORMASI, KOMUNIKASI DAN TELEKOMUNIKASI

LI - 70

UNIT ORGANISASI PELAKSANA : PUSAT DATA, INFORMASI, KOMUNIKASI DAN TELEKOMUNIKASI

NO. INDIKATOR

SATUAN

OUTPUT

OUTPUT 2010-2014JENIS OUTPUT

ALOKASI PAGU 2010-2014 (DALAM RIBU RUPIAH)

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

1. Persentase Ketersediaan Data Dan Informasi yang Digunakan Komponen/Unit Kerja di Lingkungan Kemendagri

Laporan 50% 55% 65% 70% 80% Laporan Tersedianya Data dan Informasi Eksekutif

467.040 1.037.800 532.000 558.600 586.500

2. Persentase Tingkat Ketersediaan Media Informasi Secara Elektronik

Bulan layanan

65% 70% 75% 85% 90% Laporan Penyediaan Media Informasi Elektronik

2.107.570 2.008.100 3.878.182 4.072.100 4.275.700

3. Persentase Tingkat Ketersediaan Jaringan Komunikasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

Laporan 50% 60% 65% 75% 80% Laporan Penyediaan Jarkom Lingkup Kemendagri dan Pemda

882.020 7.543.000 9.063.360 9.516.500 9.992.400

4. Frekuensi Pengiriman/Penerimaan Berita /Informasi Yang Dikecualikan

Laporan 5 10 15 20 25 Laporan Berita per bulan yang dikecualikan

895.130 504.100 421.720 442.800 465.000

5. Jumlah Pengembangan Sistem Informasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah yang terintegrasi

Laporan 3 lapora

n aplika

si

3 laporan aplikasi

3 lapora

n aplikas

i

4 laporan aplikasi

4lapora

n aplikas

i

Laporan Aplikasi Terintegrasi Sistem Informasi di Lingkungan Kemendagri

2.572.870 284.800 871.377 914.900 914.900

6. Persentase Tingkat Penggunaan Software Legal atau

Laporan - 50% 70% 85% 100% Laporan Penggunaan Software Legal dan

158.613 217.300 216.388 227.200 238.600

LI - 71

NO. INDIKATOR

SATUAN

OUTPU

OUTPUT 2010-2014JENIS OUTPUT

ALOKASI PAGU 2010-2014 (DALAM RIBU RUPIAH)2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

Open Source di lingkungan Kementerian Dalam Negeri

Open Source di Kemendagri

7. Jumlah Pemda yang Difasilitasi Dalam Penyelenggaraan e-Gov Informasi Secara Elektronik

Laporan - 4 Daerah

5 D

aerah

6 Daerah

7 D

aerah

Laporan Daerah Terbina Penyelenggaraan e-Gov

400.000 719.500 1.069.011 1.122.500 1.178.600

8. Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi Dan Tugas Teknis Lainnya Pada Pusdatinkomtel

Laporan 100% 100% 100% 100% 100% Laporan Kegiatan Pelaksanaan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya Pusdatinkomtel

2.572.870 3.801.800 2.217.962 2.373.200 2.539.300

TOTAL PAGU 10.056.113

16.116.400

18.270.000

19.227.800

20.191.000

LI - 72

KEGIATAN : PENGELOLAAN PENERANGANINDIKATOR OUTPUT : MENINGKATNYA KOMUNIKASI DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI KEPADA MASYARAKAT DAN LEMBAGA PEMERINTAH

SERTA FASILITASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

UNIT ORGANISASI PELAKSANA : PUSAT PENERANGAN

NO. INDIKATOR

SATUAN

OUTPUT

OUTPUT 2010-2014JENIS

OUTPUT

ALOKASI PAGU 2010-2014 (DALAM RIBU RUPIAH)

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

1. Persentase Fasilitasi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Laporan 80% (3 Laporan)

80% (3 Laporan)

80% (3

Laporan)85% (3

Laporan)95% (3

Laporan)Laporan Fasilitasi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

942.180 942.180 1.796.263 1.886.100 1.980.400

2. Jumlah Pengadaan dan Frekuensi Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendukung Pengelolaan Kehumasan (Media Centre)

Laporan 1 Paket 1 Paket - - - Laporan Pengadaan dan Frekuensi Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendukung Pengelolaan Kehumasan (Media Centre)

942.180 942.180 - - -

3. Jumlah Persentase Fasilitasi Hubungan Antar Lembaga Dan Pers

Laporan 90 % (2 Laporan)

90 % (2 Laporan)

90 % (2

Laporan)90 %

(2 Laporan)

90 % (2

Laporan)

Laporan Fasilitasi Hubungan Antar Lembaga Dan Pers

268.170 268.170 1.503.737 1.609.000

1.721.600

4. Jumlah Dokumen Berita Aktual dan Elektronik Isu-Isu Aktual, Kegiatan dan Kebijakan Strategis Kemendagri

Dokumen

2 Dokumen setiap hari kerja (berita aktual dan berita internet)

1 Dokumen setiap

2 Dokumen setiap hari kerja (berita aktual dan berita internet)

1

- - - Laporan Dokumen Berita Aktual dan Elektronik Isu-Isu Aktual, Kegiatan dan Kebijakan Strategis Kemendagri

268.170 268.170 - - -

LI - 73

NO. INDIKATOR

SATUAN

OUTPU

OUTPUT 2010-2014 JENIS OUTPUT

ALOKASI PAGU 2010-2014 (DALAM RIBU RUPIAH)2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

hari sabtu (berita aktual)

Dokumen setiap hari sabtu (berita aktual)

5. Jumlah Talkshow/Variety Show/Majalah/Iklan Layanan Masyarakat/Jurnal/Brosur/Banner/ Leaflet/Booklet/ Running Teks

Laporan 1 Paket Talkshow 16 Kegiatan (Tayang Di 4 Tv, 6 Radio dan 6 Media Cetak)

2 Edisi Majalah

Media Praja Kemendagri

1 Paket Talkshow 16 Kegiatan (Tayang Di 4 Tv, 6 Radio dan 6 Media Cetak)

2 Edisi Majalah

Media Praja Kemendagri

- - - Laporan Talkshow (Tayang di 4 Tv, 6 Radio dan 6 Media Cetak), Edisi Majalah, Media Praja Kemendagri

268.170 268.170 - - -

6. Himpunan Kebijakan yang Diterbitkan

Dokumen

1 Paket Himpunan Kebijakan Kemendagri

1 Paket Himpunan Kebijakan Kemendagri

- - - Dokumen Kebijakan yang Diterbitkan Kemendagri

268.170 268.170 - - -

7. Persentase Pengelolaan Fasilitasi Penanganan Pengaduan

Laporan 100% 100% (4 Laporan)

100% (4

Laporan)100%

(4 Laporan)

100% (4

Laporan)Laporan Pengelolaan Fasilitasi Penanganan Pengaduan

243.750 243.750 1.000.000

1.070.000

1.144.900

8. Frekuensi Pembinaan dan Peningkatan Kualitas SDM Pengelola Perpustakaan, Kearsipan, Kehumasan dan Penanganan Pengaduan

Laporan 1 Paket 1 Paket - - - Laporan Bintek Pustakawan Kemendagri

121.875 121.875 - - -

Laporan 7 (tujuh) Kali Bintek,

7 (tujuh) kali Bintek,

- - - Laporan Pembinaan dan

121.875 121.875 - - -

LI - 74

NO. INDIKATOR

SATUAN

OUTPU

OUTPUT 2010-2014 JENIS OUTPUT

ALOKASI PAGU 2010-2014 (DALAM RIBU RUPIAH)2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

Bidang: Fotografi, Kamera Audiovisual, Jurnalisme, Manajemen Komunikasi, Media Online dan Perpustakaan

Bidang: Fotografi, Kamera Audiovisual, Jurnalisme, Manajemen Komunikasi, Media Online dan Perpustakaan

Peningkatan Kualitas SDM Pengelola Perpustakaan, Kearsipan, Kehumasan dan Penanganan Pengaduan

9. Revitalisasi Fungsi dan Peran Puspen Kemendagri Dalam Konteks UU Keterbukaan Informasi

Laporan - - - - - Laporan Lokakarya Revitalisasi Fungsi dan Peran Puspen Kemendagri Dalam Konteks UU Keterbukaan Informasi

- 121.875 - - -

Dokumen

- 1

Dokumen - - - Dokumen

Panduan Kerja Revitalisasi Fungsi dan Peran Puspen Kemendagri Dalam Konteks UU Keterbukaan Informasi

- 121.875 - - -

10. Publik (Pembentukan Tim Kerja), Lokakarya, Penyusunan Panduan Kerja, Reorientasi Kerja, Outsourcing, Dan Sarana Prasarana)

Laporan - 1 Forum - - - Laporan Reorientasi Kerja

- 81.250 - - -

LI - 75

NO. INDIKATOR

SATUAN

OUTPU

OUTPUT 2010-2014 JENIS OUTPUT

ALOKASI PAGU 2010-2014 (DALAM RIBU RUPIAH)2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

Laporan - 2 Orang - - - Laporan Recruitment Tenaga Outsourcing

- 81.250 - - -

Laporan - 1 Paket - - - Laporan pengadaan komputer dan printer

- 81.250 - - -

11. Persentase Pengelolaan Perpustakaan Dan Pengembangan E-Library Kementerian Dalam Negeri

Laporan 100% (2 Laporan)

100% (2 Laporan)

100% (2

Laporan)100%

(2 Laporan)

100% (2

Laporan)Laporan Pengelolaan Perpustakaan dan Pengembangan E-Library Kemendagri

249.210 249.210 1.000.000

1.070.000

1.144.900

12. Sosialisasi Permendagri tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat, Penyusunan instrumen fasilitasi dan instrumen supervisi penanganan pengaduan masyarakat, fasilitasi dan supervisi penanganan pengaduan masyarakat, bintek penanganan pengaduan masyarakat

Laporan - 1 Kegiatan - - - Laporan Kegiatan Sosialisasi Permendagri

- 62.303 - - -

Laporan - 1 Kegiatan Rakor - - - Laporan

Kegiatan Rakor

- 62.303 - - -

LI - 76

NO. INDIKATOR

SATUAN

OUTPU

OUTPUT 2010-2014 JENIS OUTPUT

ALOKASI PAGU 2010-2014 (DALAM RIBU RUPIAH)2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

Dokumen - 2 Dokumen - - - Dokumen

Instrumen Fasilitasi dan Instrumen Supervisi

-

62.303 - - -

Laporan - 2 Paket 1

Kegiatan Bintek

- - - Laporan Kegiatan Fasilitasi dan Supervisi Serta Laporan Bintek Penanganan Pengaduan Masyarakat

-

62.303 - - -

Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi Dan Tugas Teknis Lainnya Pada Pusat Penerangan

Laporan 100% (9 laporan)

100% (9 laporan)

100% (9 laporan)

100% (9 laporan)

100% (9 laporan)

Laporan Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pusat Penerangan

1.919.540

1.919.540

2.200.000

2.354.000

2.518.800

TOTAL PAGU 5.613.290

6.350.002

7.500.000

7.989.100

8.510.600

KEGIATAN : PENGKAJIAN KEBIJAKAN STRATEGIKINDIKATOR OUTPUT : TERSUSUNNYA RUMUSAN PROGRAM DAN KEBIJAKAN STRATEGIK SEKRETARIAT JENDERAL SECARA TERINTEGRASI DAN

TERKENDALIUNIT ORGANISASI PELAKSANA : PUSAT KAJIAN KEBIJAKAN STRATEGIK

LI - 77

NO. INDIKATOR

SATUAN

OUTPUT

OUTPUT 2010-2014JENIS OUTPUT

ALOKASI PAGU 2010-2014 (DALAM RIBU RUPIAH)

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

8. Persentase Isu Strategis yang Dianalisis dan Direkomendasi Menjadi Materi Kebijakan Strategis Kementerian Dalam Negeri

Laporan 100% 100%(5 laporan)

100%(5

laporan)100%

(5 laporan)

100%(5

laporan)Laporan Isu Strategis yang Diidentifikasi Sebagai Bahan Kajian Dalam Penyusunan Kebijakan dan Program Strategik Kemendagri

1.250.000 1.687.500 2.100.000 2.310.000 2.541.000

Persentase Hasil Analisis Kebijakan dan Program Strategik Yang Dapat Dimanfaatkan Sebagai Rumusan Kebijakan Pimpinan Kementerian Dalam Negeri

Laporan 100% 100%(4 laporan)

100%(4

laporan)100%

(4 laporan)

100%(4

laporan)Laporan Hasil Analisis Kebijkan dan Program Strategik Sebagai Bahan Dalam Penyusunan Kebijakan Pimpinan Kemendagri

1.040.000 2.500.000

2.550.000 2.475.000 2.722.500

Persentase Materi Laporan Hasil Supervisi dan Evaluasi Yang Diteliti Dalam Pelaksanaannya, Pengendalian dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kebijakan Strategik Lingkup Kementerian Dalam Negeri

Laporan 65% (6 laporan)

65% (6 laporan)

65% (6 laporan)

70% (6 laporan)

75% (laporan)

Laporan Tersedianya Materi Hasil Supervisi dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Strategik lingkup Kemendagri

1.960.000 1.470.000

1.500.000 1.650.000 1.815.000

Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya pada Pusat Kajia Kebijakan Strategik

Laporan 100% 100% (8 laporan)

100% (8

laporan)100%

(8 laporan)

100% (8

laporan)Laporan Kegiatan Pelaksanaan Administrasi dan Tugas teknis Lainnya Pusjakstra

295.150 588.300 1.100.000 1.210.000 1.331.000

Tersedianya Dokumen Rodmap Reformasi Birokrasi Kemendagri

Dokumen

1 Dokumen Blueprint Reformas

i Birokrasi

3 Pedoman - - - Dokumen Roadmap RB Kemendagri

960.000 837.000 - - -

LI - 78

NO. INDIKATOR

SATUAN

OUTPU

OUTPUT 2010-2014JENIS OUTPUT

ALOKASI PAGU 2010-2014 (DALAM RIBU RUPIAH)2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

Persentase Pemahaman Aparatur Mengenai Kebijakan Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri

Dokumen

100% 6(enam

dokumen)

100% 6(enam

dokumen)100%

6(enam dokumen)

100% 6(enam

dokumen)

100% 6(enam

dokumen)Dokumen Kebijakan RB Kemendagri

1.000.000 1.837.000

1.150.000 2.475.000 2.722.500

Persentanse Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja Aparatur Kemendagri Dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsinya Yang Berorientasi Pada Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat dan Pemerintahan Daerah

Laporan - - 10% 30% 60% Laporan Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja Aparatur Kemendagri dalam Melaksanakan Tugas & Fungsi yang Berorientasi pada Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat dan Pemda

- - 1.100.000 330.000 363.000

TOTAL PAGU 6.942.000

8.557.800

9.500.000

10.450.000

11.495.000

LI - 79

KEGIATAN : PENATAAN ADMINISTRASI KERJASAMA LUAR NEGERIINDIKATOR OUTPUT : TERTATANYA PENGELOLAAN ADMINISTRASI KERJASAMA KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN LUAR NEGERIUNIT ORGANISASI PELAKSANA : PUSAT ADMINISTRASI KERJASAMA LUAR NEGERI

NO. INDIKATOR SATUAN

OUTPUTOUTPUT 2010-2014 JENIS

OUTPUT

ALOKASI PAGU 2010-2014 (DALAM RIBU RUPIAH)

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

1. Persentase Dokumen Regulasi/Pedo-man dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Kerjasama Luar Negeri Yang Terselesaikan Tepat Waktu

Pedoman/ Permenda

gri100%

(1 Pedoman/1 Permendag

ri)

100% (1 Pedoman/

1 Permenda

gri)

100% (1 Pedoman/

1 Permenda

gri)

100% (1 Pedoman/

1 Permenda

gri)

100% (1 Pedoman/1 Permendag

ri)

Tersusunnya Pedoman Pemberian Beasiswa Luar Negeri Bagi PNS dan Pemda dan Permendagri tentang Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Pemda dengan Badan Swasta Asing

158.463 355.100 254.175 300.000 305.200

2. Persentase Penyelesaian Laporan Per Semester Pengelolaan Sistem Informasi Kerjasama Luar Negeri Yang Tepat Waktu

Laporan 100% (2 laporan)

100% (2 laporan)

100% (2 laporan)

100% (2 laporan)

100% (2 laporan)

Laporan Penyelesaian Pengembangan Database Internal Pusat AKLN dan tersedianya data dan informasi database AKLN di website Pusat AKLN

30.955 100.000 129.262 114.500 122.500

LI - 80

NO. INDIKATOR SATUAN

OUTPUTOUTPUT 2010-2014 JENIS

OUTPUT

ALOKASI PAGU 2010-2014 (DALAM RIBU RUPIAH)

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

3. Persentase Distribusi Buku Informasi Rencana Beasiswa dan Training Luar Negeri ke Daerah

Laporan 75% 75% - - - Laporan Terdistribusinya Buku Informasi Rencana Beasiswa dan Training Luar Negeri ke Daerah

1.030.727

1.030.727

- - -

4. Jumlah Provinsi yang Dimonitor Dalam Rangka Pengelolaan Administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri, Penugasan Expert/Tenaga Ahli dan Beasiswa/Training Ke Luar Negeri

Laporan 33 Provinsi 33 Provinsi - - - Laporan Jumlah Provinsi yang Dimonitoring Dalam Rangka Pengelolaan Administrasi Perjalanan Dinas ke Luar Negeri, Penugasan Expert/Tenaga Ahli dan Beasiswa/Training ke Luar Negeri

925.942 925.942 - - -

5 Jumlah Pengakses Informasi Dari Sistem Informasi Kerjasama Luar Negeri

Laporan 10.000 orang

15.000 orang

- - - Laporan Jumlah yang Mengakses Informasi Dari Sistem Informasi Kerjasama Luar Negeri

30.955 30.955 - - -

6. Persentase Rekomendasi Perjalanan Dinas Luar Negeri, Rekomendasi Expert dan Pengajuan Calon Penerima Beasiswa/Training Ke Luar Negeri Sesuai Dengan SOP dan

Laporan 100% (2 Angkatan/1

Laporan)100% (2

Angkatan/1 Laporan)

100% (2 Angkatan/1 Laporan)

100% (2 Angkatan/1 Laporan)

100% (2 Angkatan/1

Laporan)Laporan Pelaksanaan Bintek dan Laporan Pembinaan Kegiatan Perjalanan Dinas

361.106 361.106 491.850 513.400 549.400

LI - 81

NO. INDIKATOR SATUAN

OUTPUTOUTPUT 2010-2014 JENIS

OUTPUT

ALOKASI PAGU 2010-2014 (DALAM RIBU RUPIAH)

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

Terselesaikan Tepat Waktu Luar Negeri

7. Jumlah Dokumen Kerjasama Luar Negeri yang Diproses dan dihasilkan

Dokumen 50 dokumen

60 dokumen

65 dokumen

70 dokumen

75 dokumen

Tersusunnya Dokumen Kerjasama Luar Negeri yang diproses dan dihasilkan

1.390.107 1.314.600

1.748.357

1.901.200

1.996.200

8. Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Administrasi Kerjasama Teknik/Sister/Lem-baga Keuangan Internasional (LKI)/ Organisasi Internasional (OI)/ Lembaga Asing Non Pemerintah (LANP)

Laporan 100% (8 Laporan/5

Buku Saku)100% (8

Laporan/5 Buku Saku)

100% (8 Laporan/5

Buku Saku)

100% (8 Laporan/5

Buku Saku)

100% (8 Laporan/5

Buku Saku)Laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi, Laporan Bimtek, Laporan Sosialisasi, Laporan Penyiapan Instrumen dan Buku Saku yang Terkait dengan Kerjasama Luar Negeri

1.055.604 1.961.900

1.920.954

2.086.300

2.232.300

9. Persentase Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Luar Negeri

Laporan 100% (34 Laporan)

100% (34 Laporan)

100% (34 Laporan)

100% (34 Laporan)

100% (34 Laporan)

Laporan Hasil Monev Kerjasama Luar Negeri

925.942 1.290.500

2.304.669

2.375.100

2.541.400

10.

Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya pada Pusat AKLN

Dokumen 100% 100% 100% 100% 100% Laporan Kegiatan Pelaksanaan Administrasi dan Tugas Teknis lainnya Pusat AKLN

430.356 579.000 650.733 720.500 771.000

TOTAL PAGU6.340.157

7.949.830

7.500.000

8.011.000

8.518.000

LI - 82

KEGIATAN : PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAN ASETINDIKATOR OUTPUT : TERSUSUNNYA STANDARISASI PENGELOLAAN KEUANGAN,VERIFIKASI PEMBUKUAN, PELAPORAN DAN PEMBINAAN

PERBENDAHARAAN SERTA PENGELOLAAN ASET KEMENTERIAN, SERTA MENINGKATNYA TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN

KEUANGAN DAN KEMENTERIAN

LI - 83

DALAM NEGERIUNIT ORGANISASI PELAKSANA : PUSAT ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PENGELOLAAN ASET

NO. INDIKATOR SATUAN

OUTPUTOUTPUT 2010-2014 JENIS

OUTPUTALOKASI PAGU 2010-2014 (DALAM RIBU RUPIAH)

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

1. Jumlah Peraturan Perundangan Tentang Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran serta Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Lingkup Kemendagri

Surat Keputus

an Menteri

3 3 3 3 3 Surat Keputusan Menteri tentang Pedoman Penatausahaan BMN, Penghapusan BMN dan Pengadaan Barang

1.219.241 405.300 600.000 874.800 936.000

2. Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) (KK 19.5)

Laporan WDP WTP WTP WTP WTP Laporan Akuntansi dan BMN Kemendagri Dalam Rangka Memperoleh WTP

1.111.169 2.839.100 3.987.379 3.455.200 3.697.100

3. Jumlah Hasil Laporan Akuntansi Pengelola Keuangan dan Aset Lingkungan Setjen dan Kementerian yang Akuntabel

Laporan 4 Laporan Akuntansi Pengelola Keuangan

3 Laporan Aset Kementerian Yang Akuntabel

4 Laporan Akuntansi Pengelola Keuangan

3 Laporan Aset Kementerian Yang Akuntabel

4 Laporan Akuntansi Pengelola Keuangan

3 Laporan Aset Kementerian Yang Akuntabel

4 Laporan Akuntansi Pengelola Keuangan

3 Laporan Aset Kementerian Yang Akuntabel

4 Laporan Akuntansi Pengelola Keuangan

3 Laporan Aset Kementerian Yang Akuntabel

Laporan Akuntansi Pengelola Keuangan dan Laporan Aset Lingkungan Kementerian

312.285 11.373.000

1.519.365 1.735.800 1.857.300

4. Persentase Penyelesaian

Laporan 45% 100% 100% 100% 100% Laporan Verifikasi

312.285 692.700 1.037.790 1.110.400 1.188.200

LI - 84

NO. INDIKATOR SATUAN

OUTPUTOUTPUT 2010-2014 JENIS

OUTPUTALOKASI PAGU 2010-2014 (DALAM RIBU RUPIAH)

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

Verifikasi Pembukuan dan Pelaporan Keuangan Lingkup Setjen Yang Akuntabel

Pembukuan dan Pelaporan Keuangan Lingkup Setjen

5. Persentase Hasil LHP Lingkup Setjen dan Kementerian yang Ditindaklanjuti

Laporan 55% 65% 100% 100% 100% Laporan Penyelesaian LHP Lingkup Setjen dan Kementerian

1.000.000 1.333.700 979.406 1.374.700 1.471.000

6. Jumlah Bendaharawan Lingkup Setjen dan Kementerian yang Memenuhi Persyaratan

Laporan 21 orang 21 orang 21 orang 21 orang 21 orang Tersedianya Bendaharawan Lingkup Setjen dan Kementerian

141.970 321.900 648.830 694.200 742.800

7. Persentase Satker yang Menyelenggarakan SIMAK BMN (KK.19.2)

Laporan 100% 100% 100% 100% 100% Laporan Jumlah Satker yang Menyelenggara-kan SIMAK BMN

35.150 35.150 35.575 35.575 35.575

8. Persentase Satker yang Melaksanakan SAI Sesuai Ketentuan (KK.19.4)

Laporan 100% 100% 100% 100% 100% Laporan Jumlah Satker yang Melaksanakan SAI

35.150 35.150 30.000 30.000 30.000

9. Persentase pengelola SAI dan SIMAK BMN yang Mengikuti Diklat (KK.19.5)

Laporan 100% 100% - - - Laporan Persentase Pengelola SAI dan SIMAK BMN yang Mengikuti Diklat

35.150 35.150 - - -

10.

Persentase Penyelesaian

Laporan 100% 100% 100% 100% 100% Laporan Penyelesaian

43.262.068

79.432.300

76.207.688

71.250.000

73.559.000

LI - 85

NO. INDIKATOR SATUAN

OUTPUTOUTPUT 2010-2014 JENIS

OUTPUTALOKASI PAGU 2010-2014 (DALAM RIBU RUPIAH)

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

Pelayanan Dukungan Operasional Kerja (Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai) yang Tepat Waktu

Gaji dan Honorarium Pengelola Keuangan di Lingkungan Setjen

11.

Persentase Pelayanan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya Pusat AKPA

Laporan 100% (12 Laporan)

100% (12 Laporan)

100% (12 Laporan)

100% (12 Laporan)

100% (12 Laporan)

Laporan Kegiatan Pelaksanaan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya Pusat AKPA

1.796.520 977.300 2.161.655 2.542.900 2.890.700

TOTAL PAGU 49.260.988

86.119.123

87.207.688

83.103.575

86.407.675

LI - 86

TARGET PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAN RENCANA PEMBIAYAAN PEMBANGUNANPROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERITAHUN 2010-2014

KEGIATAN : PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAN ASETINDIKATOR OUTPUT : 1) TERPENUHINYA SARANA DAN PRASARANA SESUAI KEBUTUHAN DAN TERLAKSANANYA PENGELOLAAN SARANA DAN

PRASRANA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

2) TERBANGUNNYA SARANA DAN PRASARANA KAMPUS IPDN DI 7 DAERAH UNIT ORGANISASI PELAKSANA : PUSAT ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PENGELOLAAN ASET

NO. INDIKATOR SATUAN

OUTPUTOUTPUT 2010-2014

JENIS OUPUTALOKASI PAGU 2010-2014 (DALAM RIBU RUPIAH)

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Kedinasan IPDN Di 4 (Empat) Daerah (Sumbar, Riau, Sulsel, dan Sulut)

m2 25% 95% 100% - - Bangunan Kampus IPDN di 4 (empat) Daerah

- 519.482.000

25.569.577 - -

Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Kedinasan IPDN Di 3 (Tiga) Daerah (Kalbar, NTB dan Papua)

Unit - 10% 12% 100% - Sarana dan Prasarana Pendidikan Kedinasan IPDN di 3 (Tiga) Daerah

- - 95.057.557 95.057.557 -

Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Yang Mendukung Pelaksanaan Tupoksi

Unit - 100% 100% 100% - Terlaksananya Pembangunan Gedung Gudang Aset/BMN

- - 9.430.423 9.430.423 -

LI - 87

NO. INDIKATOR SATUAN

OUTPUTOUTPUT 2010-2014

JENIS OUPUTALOKASI PAGU 2010-2014 (DALAM RIBU RUPIAH)

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

Sekretariat Jenderal dan Kemendagri Untuk Kategori Fasilitas Tertentu Sesuai Kebutuhan

TOTAL PAGU -519.482.0

00130.057.5

57104.487.9

80 -

LI - 88