universitas indonesia kedudukan wakil ... -...

i

UNIVERSITAS INDONESIA

KEDUDUKAN WAKIL MENTERI DALAM SUSUNAN ORGANISASI KEMENTERIAN NEGARA

TESIS

SAIFUL ANAM 1006829214

FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

JAKARTA JANUARI 2013

Kedudukan wakil..., Saiful Anam, FH UI, 2013

ii

UNIVERSITAS INDONESIA


TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum

SAIFUL ANAM 1006829214

UNIVERSITAS INDONESIA FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI MGISTER ILMU HUKUM KEKHUSUSAN HUKUM DAN KEHIDUPAN KENEGARAAN

JAKARTA JANUARI 2013


iii

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk

telah Saya nyatakan dengan benar.

Nama : Saiful Anam NPM : 1006829214 Tanda Tangan : Tanggal : 21 Januari 2013


iv

HALAMAN PENGESAHAN Tesis ini diajukan oleh Nama : Saiful Anam NPM : 1006829214 Program Studi : Ilmu Hukum Judul Tesis : Kedudukan Wakil Menteri Dalam Susunan Organisasi Kementerian Negara Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Andhika Danesjvara, SH. M.Si. Penguji : Dr. Tri Hayati, SH., MH. Penguji : Dr. Dian Puji N. Simatupang, SH., MH. (……………………….) Ditetapkan di : Jakarta Tanggal : 21 Januari 2013


v

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmatNya saya dapat menyelesaikan tesis ini sampai dengan selesai. Penulisan Tesis ini dilakukan dalam rangka mencapai gelar Magister Hukum Kenegaraan Universitas Indonesia. Saya sadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai dengan selesainya tesis ini, sangatlah sulit untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc, selaku Pejabat Sementara Rektor Universitas Indonesia, juga kepada Prof. Dr. der Soz. Gumilar Rusliwa Somantri Rektor Universitas Indonesia 2007 – 2012.

2. Dr. Siti Hajati Hoesin S.H., M.H., C.N. Pj. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, juga kepada (Alm) Prof. Safri Nugraha, SH., L.LM., P.hD mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, saya ingat betul Bapak memberikan semangat kepada kami baik pada saat pertemuan di Kampus Depok maupun Kampus Salemba pada saat awal Penerimaan Mahasiswa Magister Hukum Universitas Indonesia.

3. Dr. Andhika Danesjvara, SH. M.Si. selaku Pembimbing yang telah memberikan masukan dan saran kepada Penulis, sangat membantu dan mempermudah Penulis dalam proses melalui penulisan tesis ini. Terima kasih sekali lagi Pak Andhika.

4. Dr. Tri Hayati, SH., MH. dan Dian Puji N. Simatupang, SH., MH. selaku Penguji yang telah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan masukan yang konstruktif kepada Penulis, Bu Tri baik sekali, memberikan kemudahan-kemudahan kepada Penulis, tak lupa juga Pak Dian yang telah memberikan inspirasi serta melakukan koreksi terhadap proposal tesis saya pada saat kuliah Metode Penelitian Hukum, terima kasih Pak Dian.

5. Tak lupa Saya ucapkan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada seluruh Staf Pengajar Program Pascasarjana Magister Hukum Univeristas Indonesia yang pernah mengajar dikelas diantaranya Prof. Dr. Hasun Alrasyid, SH. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH. Prof. Dr. Benyamin Hoessein, SH. Prof. Dr. Arifin P. Soeriaatmadja S.H. Prof. Dr. Maria Farida Indrati S.H., M.H. Prof. Dr. Satya Arinanto, SH., MH. (Alm) Prof. Dr. Ramli Hutabarat, SH., MH. Prof. Abdul Bari Azed S.H., M.Hum. Prof. Dr. Dra. Sulistyowati Suwarno M.A. Dr. Supandi S.H., M.Hum. Dr. Andhika Danesjvara S.H., M.Si. Dr. Jufrina Rizal S.H., M.A. Dr. Tri Hayati S.H., M.H. Dr. Fatmawati S.H., M.H. Dian Puji Simatupang S.H., M.H. Dr. Harsanto Nursadi S.H., M.Si. Muhamad Ramdan Andri Gunawan Wibisana S.H., LL.M., Ph.D. Dr. R. Bambang Prabowo Soedarso S.H., MES. Mustafa Fakhri S.H., M.H., LL.M. Heru Susetyo S.H., LL.M., M.Si. Fitriani Ahlan Sjarif S.H., M.H. Terima kasih atas segala niat baik para ahli dibidangnya masing-masing, Saya doakan semoga Allah memberikan balasan yang lebih baik.

6. Kepada seluruh staf sekretariat Magister Hukum Universitas Indonesia, Watijan, Hari, Tono dan yang lain-lain, terima kasih atas informasi-informasi kuliah dan tugas yang diberikan.


vi

7. Seluruh teman-teman seperjuangan angkatan Hukum Kenegaraan seperti Birham, Samudra, Amir, Irawan, Mardani, Rusdi, Amet, Armyn, Minan, Tony, Zenwen, Wiwit, Rasti, Bertha, Hany, Lina, Indah serta angkatan kakak kelas dan adik kelas semuanya, semoga sukses kalian semua.

8. Serta semua orang yang telah mensupport dan membantu dalam proses perkuliahan baik langsung maupun tidak langsung, seperti Dr. Ir. Farid Alfauzi, Agus Alfianto, Wuryan Hidayat, Zulfikar Reza, Rahmad Fauziy, Syafi’, SH., MH dan lain-lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih bantuannya, akhirnya dapat menyelesaikan MHUI.

9. Terakhir terima kasih kepada kedua orang tua, kakak dan adik serta seluruh keluarga di Madura yang telah mendoakan siang dan malam, akhirnya saya dapat menyelesaikan MHUI. Juga kepada calon istriku tersayang Resti, cepet selesai kuliahnya dan sehat selalu, serta terima kasih juga kepada calon mertua, terima kasih supportnya.

Akhir kata kami berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu terlesainya tesis ini. Semoga tesis ini berguna bagi pengembangan ilmu Pengetahuan Hukum di Indonesia.

Jakarta, 21 Januari 2012

Penulis


vii

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : Saiful Anam NPM : 1006829214 Program Studi : Ilmu Hukum Departemen : Hukum dan Kehidupan Kenegaraan Fakultas : Hukum Jenis Karya : Tesis Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah yang berjudul :


Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, megalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta Pada Tanggal : 21 Februari 2013

Yang Menyatakan

(SAIFUL ANAM)


viii

ABSTRAK Nama : Saiful Anam Program Studi : Ilmu Hukum Judul : Kedudukan Wakil Menteri dalam Susunan Organisasi

Kementerian Negara Tesis ini membahas tentang makna pengangkatan Wakil Menteri oleh Presiden dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus dalam Kementerian tertentu, selain itu juga membahas Kedudukan Wakil Menteri dalam susunan organisasi Kementerian Negara serta perbandingannya dengan Amerika Serikat, Rusia, Malaysia, Kanada dan Korea Selatan. Tesis ini menggunakan metode penulisan hukum normatif, dengan terdiri dari 3 (tiga) pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Hasil tesis ini menyarankan adanya restrukturisasi kedudukan Wakil Menteri dalam susunan organisasi Kementerian Negara, sehingga kedudukan Wakil Menteri dalam Susunan Organisasi Kementerian Negara secara tegas posisi dan kedudukannya berada dimana. Kata kunci : Kedudukan Wakil Menteri, Susunan Organisasi, Kementerian Negara

Universitas Indonesia

Kedudukan Wakil…, Saiful Anam, FH UI, 2013.


ix

ABSTRACT Name : Saiful Anam Study Program : Legal Studies Title : Deputy Minister position within the organizational structure Ministry of State This thesis discusses the meaning of the appointment of the Deputy Minister by the President in the event of a workload that requires special handling in a particular ministry, but it also discusses the status Deputy Minister in the Ministry of the organizational structure and its comparison with the United States, Russia, Malaysia, Canada and South Korea . This thesis uses the method of normative legal writing, to consist of three (3) approaches the approach to legislation (statute approach), conceptual approaches (conceptual approach), and the comparative approach (comparative approach). The results of this thesis suggest a restructuring of the position of Deputy Minister in the Ministry of organizational structure, so that the position of Deputy Minister in the Ministry of organizational structures and firmly position where the position is located. Keywords: Position of Deputy Minister, Organization, Ministry of State




x

DAFTAR ISI HALAMAN SAMPUL …………………………………………………..………. i

HALAMAN JUDUL ……………………………………………………………. ii

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS ………………………………. iii

HALAMAN PENGESAHAN …………………………..………………………. iv

KATA PENGANTAR …………………………………...……………………… v

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH ……………..….. vii

ABSTRAK (Bahasa Indonesia) ……………………………………………….. viii

ABSTRACT (Bahasa Inggris) …………………………………….……………. ix

DAFTAR ISI …………………………………………………………………….. x

DAFTAR TABEL ……………………………………………………………... xiv

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Permasalahan.…..………….…………..……………….. 1

1.2 Perumusan Masalah.……………..………...………………………………… 8

1.3 Tujuan Penulisan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan....………………………….………………………………... 9

1.3.2 Manfaat....……………………………………………..…………… 9

1.4 Kerangka Teoritis

1.4.1 Teori Kekuasaan dan Kewenangan...................................................10

1.4.2 Teori Tentang Lembaga Ekskutif......………………….………….. 14

1.5 Metode Penelitian.………………...………………...………………………. 18

1.6 Sistematika Penelitian..…………………………………….....……………...21

BAB 2 PENGANGKATAN WAKIL MENTERI

2.1 Dasar Hukum Pengangkatan Wakil Menteri.………………………..….……24

2.1.1 Pengangkatan Wakil Menteri Hak Perogratif Presiden..…….…….57

2.1.2 Pengangkatan Wakil Menteri dalam Kondisi Tertentu.………....…60

2.1.3 Pengangkatan Wakil Menteri Tidak Semua Kementerian.…..…….68

2.1.3 Pengangkatan Wakil Menteri Beraspek Politik dan Hukum.………72

2.2 Masa Jabatan Wakil Menteri.…………………..……………………….……82

2.2.1 Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi……….…………...……...85

2.2.1 Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi…….………………...…….88




xi

2.3 Pertanggungjawaban Wakil Menteri…………………………………...…….91

2.3.1 Sifat Pertanggungjawaban Wakil Menteri…………………………94

2.3.2 Pertanggungjawaban Wakil Menteri di bidang Politik…….……....95

2.3.3 Pertanggungjawaban Wakil Menteri dibidang Hukum…………….96

2.3.4 Pertanggungjawaban Wakil Menteri dibidang Moral…………...…97

2.4 Pemberhentian Wakil Menteri.………………..……………………………..91

2.4.1 Masa Jabatan Berakhir….………………..……………………….100

2.4.1 Sebelum Masa Jabatan Berakhir….……………………..………..101

BAB 3 KEDUDUKAN WAKIL MENTERI

3.1 Tugas dan Wewenang Wakil Menteri………..………...…………..….……106

3.1.1 Jenis Kewenangan Wakil Menteri……….………………..……...111

3.1.2 Sumber Kewenangan Wakil Menteri…………..………..………..118

3.1.3 Bentuk Kewenangan Wakil Menteri………….……………...…...122

3.1.2 Problematika Kewenangan Wakil Menteri……………...………..127

3.2 Struktur Organisasi Kementerian Negara….………………..……………...131

3.2.1 Struktur Organisasi Kementerian Negara menurut

Peraturan Perundang-Undangan……….………...………………..135

3.2.2 Struktur Organisasi Kementerian Negara

berdasarkan di Lapangan………….………………………...…….140

3.2.3 Problematika Posisi Wakil Menteri

dalam Struktur Organisasi Kementerian Negara………………….148

3.3 Jenjang Kepangkatan dan Golongan Wakil Menteri…….……..…………..153

3.3.1 Jabatan Wakil Menteri adalah Karir dan Non Karir…….…..……157

3.3.2 Pangkat dan Golongan Wakil Menteri…….………………...……160

3.3.3 Wakil Menteri membentuk Kepangkatan dan Golongan baru……163

3.3.4 Hak Keuangan dan Fasilitas Wakil Menteri…….……………..…166

3.4 Kedudukan Wakil Menteri…….……...…………………………………….170

3.4.1 Kedudukan Wakil Menteri terhadap Presiden…….….……..……173

3.4.2 Hubungan Wakil Menteri dengan Presiden….…….…………..…174

3.4.3 Kedudukan Wakil Menteri terhadap Menteri……..………..…….176

3.4.4 Hubungan Wakil Menteri dengan Menteri…….…………..……..177




xii

3.4.5 Kedudukan Wakil Menteri

terhadap Sekretariat Jenderal/Kementerian…..……………...……179

3.4.6 Hubungan Wakil Menteri

dengan Sekretariat Jenderal/Kementerian….……………...……...181

BAB 4 PERBANDINGAN KEDUDUKAN WAKIL MENTERI DI

BERBAGAI NEGARA

4.1 Amerika Serikat (Undersecretary)……………………………………...…..191

4.2 Rusia (Deputy Minister)……….……………………………………...…….204

4.3 Malaysia (Deputy Minister/TimbalanMenteri)………...…………..……….213

4.4 Kanada (Deputy Minister)……….…………………………………...……..220

4.5 Korea Selatan (Vice Minister)………….…………………………...………227

BAB 5 PENUTUP

5.1 Simpulan……………….………………………………………..………….237

5.2 Saran …………………………………………………………...…………...238

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku………………………….…………………………..……………..240

B. Makalah dan Jurnal….……………………………………..…………...253

C. Media Cetak………………………….……………………..…………..254

D. Internet.……………………………………………………..…………..255

E. Peraturan Perundang-Undangan……….……………………..…….…...259

LAMPIRAN A. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

B. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara

C. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara




xiii

D. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2011tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara

E. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara

F. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri. Peraturan Presiden

G. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi tugas dan fungsi Eselon 1 Kementerian Negara

H. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi tugas dan fungsi Eselon 1 Kementerian Negara.

I. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi tugas dan fungsi Eselon 1 Kementerian Negara

J. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural. Peraturan Pemerintah

K. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural

L. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri

M. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri

N. Keputusan Presiden Nomor 111/M Tahun 2009

O. Keputusan Presiden Nomor 159/M Tahun 2011

P. Keputusan Presiden Nomor 65/M Tahun 2012

Q. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.02/2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas lainnya Bagi Wakil Menteri




xiv

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Konfigurasi Politik Terhadap Karakter Produk Hukum……………….……….. 73 Tabel 3.1 Struktur Organisasi Kementerian Negara Berdasar Pada UU 39 Tahun 200…. 139 Tabel 3.2 Struktur Organisasi Model Pertama…………..……………………………….. 141 Tabel 3.3 Struktur Organisasi Model Kedua…………………...………………………… 142 Tabel 3.4 Struktur Organisasi Model Ketiga……………………..……………………… 143 Tabel 3.5 Struktur Organisasi Model Keempat…………………………...……………… 143 Tabel 3.6 Struktur Organisasi Model Kelima……………………………………..……... 144 Tabel 3.7 Struktur Organisasi Model Keenam………………………………...…………. 145 Tabel 3.8 Struktur Organisasi Model Ketujuh……………………….………..…………. 146 Tabel 3.9 Struktur Organisasi Model Kedelapan…………….………………………...….146 Tabel 3.10 Struktur Organisasi Model Kesembilan……………………..………………… 147 Tabel 3.11 Jenjang, Pangkatdan Golongan PNS……….…………………...……………... 154 Tabel 4.1 Struktur Organisasi Wakil Menteri US…………………..……………………. 199 Tabel 4.2 Struktur Organisasi Wakil Menteri Rusia……………………..………………. 213 Tabel 4.3 Struktur Organisasi Wakil Menteri Malaysia (dua)…………...………………. 219




xv

Tabel 4.4 Struktur Organisasi Wakil Menteri Malaysia (satu)…………..………………. 219 Tabel 4.5 Struktur Organisasi Wakil Menteri Kanada………………………………...…..227 Tabel 4.6 Struktur Organisasi Wakil Menteri Korea Selatan 2 (dua)……………..……... 234 Tabel 4.7 Struktur Organisasi Wakil Menteri Korea Selatan 1 (satu)………..………….. 235 Tabel 4.8 Perbandingan Kedudukan Wakil Menteri Indonesia, Amerika, Rusia, Malaysia, Kanada dan Korea Selatan…………….……………………...…... 236


Kedudukan Wakil…, Saiful Anam, FH UI, 2013. Kedudukan wakil..., Saiful Anam, FH UI, 2013

1


BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Permasalahan

Kedudukan Wakil Menteri1 di Indonesia menimbulkan ketidak jelasan, hal

ini apabila ditinjau dari kewenangan2 antara Wakil Menteri dengan Sekretariat

Kementerian atau Sekretariat Jenderal3 sebagai pembantu Menteri4 yang memiliki

1 Pengangkatan jabatan Wakil Menteri adalah hal yang baru dalam era pemerintahan

pasca reformasi, pengaturan mengenai jabatan Wakil Menteri diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara juncto Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara juncto Peraturan Presiden nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi kementerian Negara juncto Peraturan Presiden nomor 76 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi kementerian Negara

2 Setiap Pejabat Administrasi Negara dalam bertindak (menjalankan tugas-tugasnya)

harus dilandasi wewenang yang sah, yang diberikan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan oleh Hukum (wet matigheid van bestuur = asas legalitas = leprinciple de la l’egalite de’l administration). Oleh karena itu, setiap Pejabat administrasi Negara sebelum menjalankan tugasnya harus terlebih dahulu dilekatkan dengan suatu kewenanganyang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menghindari adanya abuse of power. Baca Safri Nugraha, dkk, Hukum Administrasi Negara (edisi revisi), (Depok : Center For Law and Good Governance Studies (CLGS) Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007), Hal. 29. Bandingkan Prajudi Admosudirdjo, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988), hal. 76

3 Sekretariat Kementerian atau Sekretariat Jenderal sebenarnya hanya istilah dalam

struktur organisasi Kementerian Negara, yang pada dasarnya sama, hanya saja berbeda pada urusan pemerintahan yang menjadi beban dan tanggung jawab tugas dan kedudukannya. Apabila urusan Pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya dinyatakan tegas dalam Undang-Udang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka disebut Sekretariat Jenderal, ruang lingkup kerjanya adalah meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan. Apabila urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka juga disebut Sekretariat Jenderal, ruang lingkup kerjanya adalah urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan. Sedangkan apabila urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah maka disebut Sekretariat Kementerian, yang ruang lingkup kerjanya adalah meliputi urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal.

4 Mengenai penegasan bahwa Sekretariat Jenderal atau Sekretariat Kementerian sebagai

pembantu Menteri dapat dibaca dalam Bab Ketiga Susunan Organisasi Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Sedangkan mengenai tugas Wakil Menteri sebagai pembantu Menteri dapat dilihat dalam Pasal


2


tugasmembantu Kementerian Negara dalam melaksanakan koordinasi

perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, kegiatan,

administrasi, dan sumber daya di lingkungan kementeriannya5. Tidak hanya itu,

kedudukan Wakil Menteri terhadap Presiden6 dan Menteri7 masih perlu

dipertanyakan.Presiden yang melakukan pengangkatan Wakil Menteri, pola

pertanggung jawabannya tidak diatur dengan jelas, begitu pula pertanggung

jawaban Wakil Menteri terhadap Menteri. Kondisi demikian terjadi dikarenakan

belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tugas, fungsi

dan kewenangan Wakil Menteri di Indonesia secara rinci8. Hal itu berarti

kedudukan, tugas dan kewenangan Wakil Menteri masih dipertanyakan9. Dengan

demikian kedudukan, tugas dan kewenangan Wakil Menteri kurang begitu

signifikan dalam upaya ikut andil dalam pelaksanaan tugas Kementerian Negara.

Jabatan Wakil Menteri lahir atas perintah Pasal 10 Undang-Undang

Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, (UU Nomor 10 Tahun

2008), yang menyatakan:10

69A Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi kementerian Negara.

5 Tugas Sekretariat Jenderal atau Sekretariat Kementerian dapat dibaca dalam Pasal 4,

Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

6 Presiden merupakan lembaga yang melakukan pengangkatan Wakil Menteri, sesuai

dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara 7 Wakil Menteri berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri, berdasarkan

Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri 8 Mengenai tugas secara rinci tugas Wakil Menteri dapat dilihat salam Pasal 69B dan

Pasal 69C Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi kementerian Negara, yang sebenarnya kalau dikaji secara seksama, tugas-tugas itu sebenarnya juga menjadi tugas dari Sekretariat Kabinet atau Sekretariat Jenderal sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

9 Yang dimaksud kedudukan disini adalah kedudukan Wakil Menteri terhadap Menteri

dan terhadap Sekretariat Jenderal atau Sekretariat Kementerian tentunya berhubungan dengan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawabnya apakah sejajar dengan Menteri atau Sekretariat Jenderal, mengingat Wakil Menteri diangkat dan diberhentkan oleh Presiden, meskipun Wakil Menteri dan Sekretarian Jenderal atau secretariat Kementerian sama-sama sebagai pembantu Presiden.

10 Apabila kita kaji secara umum, maka pengertian Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39

Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dapat didefinisikan dalam hal-hal tertentu, hal ini berlaku alasan objektif dan subjektif Presiden dalam menentukan apakah memang dibutuhkan


3


Pasal 10

Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat Wakil Menteri pada kementerian tertentu. Secara yuridis Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 terdapat

konflik norma (conflic of norm)11 dan inkonsesti dengan Peraturan Presiden

Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian

Negara, dimana jabatan Wakil Menteri dan Sekretariat Jenderal sama-sama

sebagai pembantu Menteri. Mengenai susunan organisasi kementerian di pertegas

dengan Pasal 9 Ayat (1), Ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun

2008 tentang Kementerian Negara, yang menyatakan :12

Pasal 9

(1). Susunan organisasi Kementerian yang menangani urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat terdiri atas unsur: a. pemimpin, yaitu Menteri; b. pembantu pemimpin, yaitu sekretariat jenderal; c. pelaksana tugas pokok, yaitu direktorat jenderal; d. pengawas, yaitu inspektorat jenderal; e. pendukung, yaitu badan dan/atau pusat; dan f. pelaksana tugas pokok di daerah dan/atau perwakilan luar negeri

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2). Susunan organisasi Kementerian yang melaksanakan urusan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terdiri atas unsur: a. pemimpin, yaitu Menteri; b. pembantu pemimpin, yaitu sekretariat jenderal; c. pelaksana, yaitu direktorat jenderal; d. pengawas, yaitu inspektorat jenderal; dan e. pendukung, yaitu badan dan/atau pusat.

Wakil Menteri atau tidak. Mengenai alasan objektif dan subjektif Presiden ini dapat dibaca dalam Herman Sihombing, Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia, (Bandung, Alumni 1999), hal. 13.

11 Konflik norma (conflic of norm) adalah dimana terjadi ketidak sesuaian baik antara

norma yang lebih rendah dengan norma yang lebih tinggi, yang sejajar dan norma-norma yang sejenis. Istilah ini dipopulerkan pertama kali oleh Hans Kelsen yang kemudian melahirkan konsep Yudicial Review terhadap norma-norma yang saling terjadi konflik dengan norma-norma yang lainnya.Baca Hans Kelsen, General Theory Law and States, (New Russel, Cambridge, Australia, 1983), hal. 54.

12 Melalui Pasal 9 Ayat (1), Ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008

tentang Kementerian Negara jelas bahwa pembantu pimpinan (dalam hal ini Pimpinan adalah Menteri) adalah Sekretariat Kementerian atau Sekretariat Jenderal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Sekretariat Kementerian atau Sekretariat Jenderal adalah pembantu Menteri.


4


(3). Kementerian yang menangani urusan agama, hukum, keuangan, dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) juga memiliki unsur pelaksana tugas pokok di daerah.

(4). Susunan organisasi Kementerian yang melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) terdiri atas unsur: a. pemimpin, yaitu Menteri; b. pembantu pemimpin, yaitu sekretariat Kementerian; c. pelaksana, yaitu deputi; dan d. pengawas, yaitu inspektorat.

Sedangkan tugas Wakil menteri dipertegas dalam Pasal 68 dan pasal 69

Peraturan Presiden nomor 47 tahun 2009 menyatakan :13

Pasal 68 Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat Wakil Menteri pada kementerian tertentu.

Pasal 69 Wakil Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 mempunyai tugas membantu Menteri dalam memimpin tugas pelaksanaan Kementerian Kemudian ruang lingkup tugas Wakil Menteri dipertegas lagi melalui

Pasal 69APeraturan Presiden nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga

atas Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 Tentang Pembentukan dan

Organisasi kementerian Negara, yang menyatakan :14

Pasal 69A Ruang lingkup tugas Wakil Menteri sebagaimana dimaksud Pasal 69, yaitu:

a. membantu Menteri dalam dan/atau pelaksanaan kebijakan kementerian; dan

13 Berhubungan dengan penjelasan sebelumnya, bahwa apabila dilihat dengan seksama,

maka Wakil Menteri hampir memiliki ruang lingkup tugas yang sama dengan Sekretariat Jenderal atau Sekretariat Kementerian. Untuk itu menimbulkan tafsir ganda, apakah tugas, fungsi dan kewenangan Wakil Menteri dengan Sekretariat Jenderal atau Sekretariat Kementerian sama atau tidak, hal ini berhubungan dengan kedudukan dan perannya dalam mengambil keputusan.

14 Pasal 69A Peraturan Presiden nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas

Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi kementerian Negara mengandung makna yang hampir sama dengan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Namun apabila dicermati, maka posisi atau kedudukan Wakil Menteri ini lebih tinggi dari kedudukan Sekretariat Jenderal atau Sekretariat kementerian.


5


b. membantu Menteri dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi eslon I dilingkungan Kementerian

Berdasarkan analisis peraturan perundang-undangan yang mengatur

tentang susunan organisasi Kementerian dan tugas Wakil menteri, maka jelas

bahwa kedudukan Wakil Menteri dan Sekretariat Kementerian atau Sekretariat

Jenderal sama-sama sebagai pembantu menteri dalam menjalan tugas pelaksanaan

kementerian. Untuk itu kemudian timbul adanya tumpang tindihnya kewenangan

antara Wakil Menteri dengan Sekretariat Kementerian atau Sekretariat Jenderal

dalam menjalan tugas pelaksanaan kementerian.

Konstitusionalitas15 pengangkatan Wakil Menteri dapat dipersoalkan,

dikarenakan Pasal 17 ayat Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengatur tentang

jabatan Wakil Menteri. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 17 ayat Undang-Undang

Dasar 1945 yang menyatakan :16

Pasal 17 (1). Presiden dibantu oleh menteri-menteri Negara (2). Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden (3). Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan (4). Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian Negara

diatur dalam undang-undang Berdasarkan ketentuan pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945 diatas, maka

tidak disebutkan pembentukan Wakil Menteri, Konstitusi hanya memerintahkan

kepada pembentuk Undang-Undang untuk membuat Undang-Undang yang

mengatur tentang pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian

negara, bukan tentang pengorganisasian kementerian Negara, apalagi membentuk

15 Mengenai yang berhak menyatakan konstitusional atau inkonstitusional dari suatu

Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, itu dilakukan oleh suatu lembaga yang disebut Mahkamah Konstitusi.Baca Jimly Asshiddiqie, Format Kelembagaan Negara Pasca Perubahan UUD 1945, (UII Press, Yogyakarta, 2004), hal. 57.

16 Melalui Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945 ini, dapat dikaji bahwa tidak terdapat

atau mencantumkan jabatan Wakil Menteri, untuk itu oleh sebagian masyarakat diragukan tentang konstitusionalitas Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.


6


Wakil menteri yang secara formil17 tidak sejalan dan bertentangan dengan

Undang-Undang dasar 1945. Jabatan Wakil Menteri tidak dikenal dalam

konstitusi, satu-satunya wakil yang tercantum adalah wakil presiden. Karena itu,

norma pada Pasal 10 UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

tidak memenuhi syarat formil penyusunan peraturan perundangan karena

menambah sebuah norma baru yang sama sekali tidak diperintahkan oleh

konstitusi. Meskipun pada akhirnya melalui hasil Judicial Review18 di Mahkamah

Konstitusi, Mahkamah menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang

Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia tahun 2008 Nomor 166, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia

nomor 4916) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.19

Selain itu jabatan Wakil Menteri dapat dipersoalkan dari segi pertanggung

jawabannya. Berdasarkan Pasal 70 Peraturan Presiden nomor 76 Tahun 2011

Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang

Pembentukan dan Organisasi kementerian Negara, yang menyatakan :20

Pasal 70 (1). Wakil menteri berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri (2). Wakil menteri merupakan pejabat karir dan bukan merupakan

anggota kabinet

17 Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, harus dipenuhi syarat-syarat

formil dan syarat materiil. Secara formil adalah berdasarkan kelembagaan untuk mengatur dan menetapkan tentang ayat, pasal yang demikian, sehingga apa yang diatur dan ditetapkan dapat dikatakan sah secara hukum. Lihat Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, Konpress, Jakarta, 2008, Hal. 23

18 Untuk mengatahui lebih mendalam mengenai istilah Judicial Review dapat dibaca

dalam buku Leord W. Levy, Judicial Review and Supreme Court, (Harper Torchbooks The Academy Library, Harper & Row, Publishers New York, Evanston, and London, 1967), Hal. 1-3.

19 Putusan ini diambil melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011

pada tanggal 19 April 2012 20 Apabila melihat Pasal 70 Peraturan Presiden nomor 76 Tahun 2011 Tentang Perubahan

Atas Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi kementerian Negara, maka dapat disimpulkan bahwa kedudukan Wakil Menteri berada dibawah Menteri, mengingat dengan jelas dikatakan dalam pasal tersebut bahwa Wakil Menteri berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Namun apabila juga dikaji secara seksama terhadap Pasal 70 ayat (2), maka jabatan Wakil menteri merupakan pejabat karir dan bukan merupakan anggota cabinet, hal ini berarti sama seperti halnya Sekretariat Jenderal atau Sekretariat Kementerian. Sehingga dapat dibenarkan apabila dikatakan bahwa pengangkatan Wakil Menteri merusak jenjang karir birokrasi.


7


Disisi yang lain Pasal 70A dan 70B Peraturan Presiden nomor 91 Tahun

2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009

Tentang Pembentukan dan Organisasi kementerian Negara, yang menyatakan :21

Pasal 70A Wakil menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden

Pasal 70B Penetapan kelas jabatan (grading) bagi wakil menteri adalah satu tingkat diatas kelas jabatan tertinggi bagi pejabat eselon I.a Dengan demikian jabatan wakil menteri dapat dipersoalkan dari segi

jabatannya, apakah sebagai jabatan karir atau jabatan politik, mengingat jabatan

Wakil menteri itu jabatan struktural atau fungsional juga tidak jelas.Kalau

termasuk jabatan struktural maka sistemnya seharusnya berjenjang.Selain itu

persoalan pertanggungjawaban wakil menteri menjadi rancu, hal itu dikarenakan

yang melakukan pengangkatan adalah Presiden, akan tetapi Wakil menteri berada

dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri, bagaimana apabila wakil menteri

tidak tunduk atau berbeda pandangan terkait program yang akan diselenggarakan?

Apakah menteri memiliki kewenangan memecat atau memberhentikan Wakil

menteri?

Dari sisi keuangan Negara dengan adanya jabatan wakil menteri justeru

inefisiensi anggaran Negara22. Jabatan yang seharusnya dapat dilakukan oleh

Sekretariat Kementerian atau Sekretariat Jenderal, akan tetapi dilakukan oleh

lembaga wakil menteri. Dalam catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Wakil

menteri telah menghabiskan anggaran sebesar 1,2 triliyun. Dengan demikian

21 Pasal 70A Peraturan Presiden nomor 76 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi kementerian Negara, bermakna bahwa Wakil Menteri sama-sama diangkat dan diberhentikan oleh Presiden seperti halnya Menteri. Hal itu yang menimbulkan pertanyaan mengapa kemudian Wakil Menteri harus bertanggung jawab kepada Menteri. Sedangkan Pasal 70B Peraturan Presiden nomor 76 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi kementerian Negara menimbulkan pertanyaan apakah yang dimaksud dengan satu tingkat diatas kelas jabatan tertinggi bagi pejabat eselon I.a, bukankah jabatan eselon I.a adalah jabatan tertinggi dalam struktur kepegawaian.

22 Hal ini pernah dikemukakan Jimly Asshiddiqie bahwa kedepan dalam agenda reformasi

perlu dikaji ulang tentang kedudukan dan posisi lembaga-lembaga adhoc, komisi-komisi, lembaga-lembaga yang dilahirkan atas dasar kebutuhan sesaat.Hal itu berkaitan dengan pengeluaran anggaran Negara menuju efisiensi anggaran.Baca Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstistusionalisme Indonesia, (Jakarta, Konpress, 2006), hal. 112.


8


tujuan efesiensi dan efektifitas dalam pembentukan kementerian tidak dapat

tercapai, sebagaimana dari Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun

2008 tentang Kementerian Negara, yang menyatakan :23

Pasal 13 (2). Pembentukan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dengan mempertimbangkan: a. efisiensi dan efektivitas; b. cakupan tugas dan proporsionalitas beban tugas; c. kesinambungan, keserasian, dan keterpaduan pelaksanaan tugas;

dan/atau d. perkembangan lingkungan global.

Berdasarkan dari uraian aspek hukum diatas, maka dalam penelitian ini

akan difokuskan24 pada kedudukan lembaga Wakil Menteri dalam susunan

organisasi Kementerian Negara ditinjau dari kedudukannya, yang secara yuridis

baik dari kewenangan, tugas, fungsi, pertanggungjawaban dan pembebanan

keuangan Negara masih menjadi perdebatan. Sehingga pada akhirnya dapat

memberikan pandangan dan pendapat hukum tentang urgenitas pembentukan

lembaga Wakil Menteri dalam susunan organisasi Kementerian Negara ini.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka

masalah yang akan dirumuskan berkaitan dengan Kedudukan Wakil Menteri

dalam susunan organisasi Kementerian Negara diantaranya :

23 Hal itu berarti terjadi inkonsistensi terhadap tujuan awal pembentukan organisasi

Kementerian Negara yang salah satu point utamanya adalah efisiensi dan efektivitas.Dengan kedudukan Wakil Menteri yang sekarang dapat dikatakan kurang efisien, dikaitkan dengan anggaran yang dibutuhkan dan dikeluarkan untuk kebutuhan jabatan Wakil Menteri. Sedangkan dikatakan tidak efektif dikarenakan kedudukan jabatan Wakil Menteri akan menimbulkan tumpang tindih terhadap kedudukan Sekretariat Jenderal atau Sekretariat Kementerian.

24 Melalui latar belakang masalah, maka kemudian diambil beberapa fokus penelitian

yang akan dijadikan bahasan dalam bab-bab berikutnya. Untuk mendalami mengenai masalah ini dapat di baca Sudarmayanti dan Syarifudin Hidayat, Metodologi Penelitian, (CV. Mandar Maju, Bandung, Cetakan ke II, 2011), Hal.36. Bandingkan Sukandarrumidi, Metodologi Penelitian, Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula, (Gajahmada University Press, Yogyakarta, Cetakan ke-3, 2006) Hal.116


9


a. Apa makna “Presiden dapat mengangkat Wakil Menteri pada

Kementerian tertentu dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan

penanganan secara khusus”, sebagaimana Pasal 10 Undang-Undang

Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara ?

b. Bagaimana kedudukan Wakil Menteri dalam struktur organisasi

Kementerian Negara ?

c. Bagaimana perbandingan kedudukan Wakil Menteri di Indonesia dengan

beberapa Negara yang ada di dunia ?

1.3 Tujuan Penulisan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan

Berdasarkan perumusan masalah dari Penelitian Kedudukan Wakil

Menteri dalam susunan organisasi Kementerian Negara akan dibagi menjadi 2

bagian, diantaranya :

a. Menjelaskan makna Presiden dapat mengangkat Wakil Menteri pada

Kementerian tertentu dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan

penanganan secara khusus, sebagaimana Pasal 10 Undang-Undang Nomor

39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

b. Mengetahui Kedudukan Wakil Menteri dalam struktur organisasi

Kementerian Negara.

c. Menguraikan perbandingan kedudukan Wakil Menteri di Indonesia dengan

beberapa Negara yang ada di dunia.

1.3.2 Manfaat

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dalam penulisan tesis ini,

diantaranya adalah :

a. Secara teoritis dapat menambah dan memperdalam keilmuan dalam bidang

Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara yang berkaitan dengan

Lembaga Negara terutama tentang Wakil menteri

b. Manafat praktis adalah untuk membangun kesadaran dan pemahaman

kepada publik akan Kedudukan jabatan Wakil menteri dalam struktur

ketatanegaraan Indonesia


10


1.4 Kerangka Teoritis

1.4.1 Teori Kekuasaan dan Kewenangan

Diskusi permasalahan hukum tentunya akan berkaitan erat dengan masalah

kekuasaan dan wewenang. Hubungan hukum dengan kekuasaan dapat di

rumuskan dengan slogan ”hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan,

kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman”.25 Dalam artian bahwa dalam

penerapan hukum, maka di perlukan kekuasaan sebagai pendukung, salah satu

sebabnya adalah di karenakan hukum bersifat memaksa, karena tanpa adanya

paksaan, maka pelaksanaan hukum akan mengalami hambatan. Namun semakin

tertib masyarakatnya, maka semakin berkurang kekuasaan sebagai pendukungnya.

Karena begitu eratnya kaitan antara hukum dan kekuasaan, maka seakan

tidak dapat memisahkan antara keduanya. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa

hukum sendiri sebenarnya adalah kekuasaan.26 Hukum merupakan salah satu

sumber dari kekuasaan, namun juga merupakan pembatas bagi kekuasaan. Oleh

karena itu tidak dapat dibenarkan apabila kekuasaan di gunakan sebagai alat untuk

bertindak sewenang-wenang. Karena dalam tataran praktis dilapangan orang akan

cenderung ingin memiliki kekuasaan yang melebihi dari apa yang telah di

gariskan. Padahal hukum memang membutuhkan kekuasaan, tetapi ia juga tidak

bisa membiarkan kekuasaan itu untuk menunggangi hukum.27

Miriam Budiardjo memberikan arti kekuasaan sebagai kemampuan

seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah-lakunya

seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah-laku itu menjadi

sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu.28

Kekuasaan ini yang kemudian oleh sebagian besar di cari atau bahkan menjadi

rebutan dalam setiap kehidupan masyarakat modern seperti sekarang ini. Hal itu

25 Adegium hukum ini yang selalu dijadikan argumentasi dalam setiap kita mempelajari

ilmu hukum, untuk itu istilah ini menjadi populer di kalangan mahasiswa, dosen dan setiap orang yang secara langsung maupun tidak langsung mempelajari ilmu hukum. Baca Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional (Bandung: Alumni, 1994), Hal. 75

26 Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, (Pradnya Paramita, Jakarta, 1976), hal. 68. 27 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000), hal. 146. 28 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,

2002), hal.35.


11


di pengaruhi oleh adanya hasrat dan keinginan manusia yang bermacam-macam

sehingga dirasa perlu untuk memaksakan kemauan dirinya atas orang lain.

Hal yang sama juga di katakan Mac Iver yang merumuskan kekuasaan

sebagai berikut :

The capacity to control the behavior of other either directly by fiat or

indirectly by the manipulation of available means, yang artinya

kemampuan untuk mengendalikan tingkah laku orang lain baik

secara langsung dengan memberi perintah, maupun secara tidak

langsung dengan mempergunakan segala alat dan cara yang

tersedia. 29

Lebih lanjut Miriam Budiardjo bahwa kekuasaan dalam

masyarakat selalu berbentuk piramida yang bersumber pada kekerasan fisik,

kedudukan dan kepercayaan.30 Agar kekuasaan dapat di jalankan maka di

butuhkan penguasa atau organ sehingga negara itu di konsepkan sebagai

himpunan jabatan-jabatan itu diisi oleh sejumlah pejabat yang mendukung hak

dan kewajiban tertentu berdasarkan subjek-kewajiban.31 Dengan demikian,

lahirlah teori yang menyatakan bahwa negara merupakan subjek hukum buatan

atau tidak asli atau yang di sebut teori organ atau organis.32

Asal atau sumber kekuasaan dalam suatu negara secara umum dapat di

golongkan menjadi 2 (dua) bagian. Pertama, erat kaitannya dengan teori teokrasi,

yang mana menyatakan bahwa asal mula kekuasaan berasal dari Tuhan. Teori ini

berkembang pada zaman abad pertengahan yakni abad ke V sampai abad ke XV.33

Sedang Kedua berhubungan dengan teori hukum alam yang secara umum

memberikan pemahaman bahwa kekuasaan berasal dari rakyat. Kekuasaan dari

29 Mac Iver, The Web of Government, dalam Moh.Kusnardi dan Bintan Siragih, Ilmu

Negara, (Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000), hal 116. 30 Op Cit, hal. 36 31 Rudasi Kantaprawira, Hukum dan Kekuasaan, (Makalah Pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta), hal. 37-38. 32 F. Isjwara, Pengantar Ilmu Politik, (Dwiwantara, Bandung), 1964, hal. 127-129 33 Soetomo, Ilmu Negara, (Usaha Nasional, Surabaya, 1993), hal. 51-69


12


rakyat tersebut yang kemudian di serahkan kepada seseorang (raja) untuk

menyelenggarakan kebutuhan masyarakat.

Bila di hadapkan pada persoalan kekuasaan, maka orang berpendapat

bahwa kekuasaan itu sering diartikan hanya dalam bidang politik saja.34 Padahal

kekuasaan dapat beraspek dua keilmuan, yakni berkaitan dengan hukum dan

politik. Dalam hukum tata negara, wewenang (bevoegdheid) di deskripsikan

sebagai kekuasaan hukum (rechtsmacht), dalam hukum publik, wewenang

berkaitan dengan kekuasaan.35 Kekuasaan mempunyai makna yang sama dengan

wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh legislatif, ekskutif dan yudikatif

adalah kekuasaan formal.

Kekuasaan dapat berasal dari dua bagian, pertama berasal dari peraturan

perundang-undangan dan yang kedua berasal dari bukan peraturan perundang-

undangan atau karena jabatan yang dimilikinya. Sedangkan kewenangan hanya

berasal dari peraturan perundang-undangan yang sah dan diakui oleh suatu negara.

Berdasarkan uraian diatas, maka kekuasaan memiliki dua aspek, yakni

aspek politik dan aspek hukum. Sedangkan kewenangan hanya beraspek hukum

saja. Dapat diartikan bahwa kekuasaan bersumber pada peraturan perundang-

undangan dan di luar peraturan perundang-undangan, sedangkan kewenangan

harus harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian dapat

dikatakan bahwa kewenangan merupakan kekuasaan yang sah, yang bersumber

pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dapat disimpulkan

bahwa kekuasaan belum tentu kewenangan, akan tetapi kewenangan sudah tentu

merupakan kekuasaan.

Kewenangan dan wewenang tentunya memiliki perbedaan yang mendasar.

Dalam bahasa Belanda wewenang di sebut juga ”bevoegheid”. Menurut Philipus

M. Hadjon, ada perbedaan antara kewenangan dengan wewenang, perbedaannya

terletak pada karakter hukumnya. Istilah ”bevoegheid” digunakan baik dalam

konsep hukum publik maupun dalam konsep hukum hukum privat. Dalam hukum

34 Moh. Kusnardi dan Bintan Siragih, Ilmu Negara, (Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000),

hal. 116. 35 Philipus M. Hadjon, Tentang Wewenang, (Makalah Univ. Airlangga, Tanpa Tahun),

hal. 1


13


kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya di gunakan dalam konsep

hukum publik.36

Dalam konsep hukum tata negara, “bevoegheid” (wewenang) di

deskripsikan sebagai “rechtmacht” (kekuasaan hukum). Jadi dalam hukum publik

wewenang berkaitan dengan kekuasaan.37 Sedangkan dalam konsep hukum

administrasi Belanda, soal wewenang selalu menjadi bagian penting dan bagian

awal dari hukum administrasi karena objek hukum administrasi adalah

“bestuursbevoegdheid” (wewenang pemerintahan).38

Jadi perbedaan antara kewenangan dan wewenang adalah pertama kali

harus membedakan antara (authority, gezag) dan wewenang (competence,

bevoegdheid). Gezag adalah ciptaan orang-orang yang sebenarnya paling

berkuasa.39 Kewenangan yang disebut juga “kekuasaan formal” yang berasal

kekuasaan yang di berikan oleh Undang-Undang atau legislatif dari kekuasaan

ekskutif atau administratif yang bersifat utuh atau bulat. Sedangkan wewenang

hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan. Di dalam

kewenangan terdapat wewenang-wewenang (rechtsbe voegdheben).40 Wewenang

juga merupakan dalam ruang lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang

pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintahan

(besluit), akan tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas serta

distribusi wewenang utamanya di tetapkan dalam Undang-Undang Dasar.

Sedangkan kewenangan dapat diperoleh dari konstitusi secara atribusi,

delegasi maupun mandat.41 Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu

jabatan, sedang delegasi adalah pemindahan/pengalihan suatu kewenangan yang

36 Ibid, hal. 1 37 Ibid, hal. 1 38 Ibid, hal. 1 39 Kranenburg dan Tk. B. Sabaroedin, Ilmu Negara Umum, (PT. Pradnya Paramita,

Jakarta, 1986), Hal. 20 40 Abdul Rasyid Thalib, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Dalam

Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006), hal. 211. 41 Mustamin DG. Matutu.dkk, Mandat, Delegasi, Atribusi dan Implementasinya di

Indonesia, (UII Press, Yogyakarta, 2004), hal. 109-159.


14


ada.42 Secara sederhana dapat diartikan atribusi merupakan kewenangan yang asli

atas dasar konstitusi (Undang-Undang Dasar), sedang kewenangan delegasi

pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain dan mandat

pemberian wewenang untuk bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat.

Ada perbedaan khusus antara delegasi dan mandat. Delegasi merupakan

pemberian, pelimpahan atau pengalihan kewenangan oleh suatu organ

pemerintahan kepada pihak lainuntuk menganmbil keputusan atas tanggung jawab

sendiri, sedangkan mandat bertanggung jawab atas nama atau tanggung jawabnya

sendiri mengmbil kepuusan.43 Akan tetapi sebenarnya dalam teori pendelegasian,

apabila suatu kewenangan sudah di delegasikan, maka tidak dapat lagi di tarik

kembali oleh lembaga pemberi delegasi.

1.4.2 Teori Tentang Lembaga Ekskutif

Gagasan tentang lembaga ekskutif muncul berdasarkan teori pemisahan

kekuasaan (saparation of power) yang sempat dipopulerkan John Lock pada tahun

1690 yang kemudian dikembangkan oleh Montesquieu pada pertengahan abad

XVIII.Latar belakang munculnya teori ini dikarenakan kekuasaan penguasa yang

tidak terbatas dan cendrung bersifat sewenang-wenang, untuk itu perlu diadakan

pemisahan kekuasaan (saparation of power) ke dalam berbagai organ agar tidak

terpusat pada satu tangan atau sering disebut seorang monarkhi (raja

absolut).Teori mengenai pemisahan kekuasaan Negara menjadi sangat penting

artinya untuk melihat bagaimana posisi atau keberadaan kekuasaan dalam struktur

kekuasaan Negara.44

John Lock dalam karyanya yang berjudul ”Two Treaties of Government”

mengusulkan agar kekuasaan dalam suatu Negara di bagi-bagi kepada organ yang

berbeda. Salah satu tujuannya agar kekuasaan tidak menumpuk pada seorang raja

42 Philipus M. Hadjon. dkk, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, (Gajah

Mada University Press, 2002), hal. 130. 43 Jimly Ashiddiqie, Perihal Undang-Undang, (Jakarta, Konstitusi Press, 2006), hal. 378. 44 Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan

Kehakiman di Indonesia, (UII Press, Yogyakarta, 2005), hal. 17


15


sehingga akan terjadi kekuasaan yang absolute pada raja. Dalam hal itu John Lock

mengusulkan agar kekuasaan dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, diantaranya :45

a. Legislatif (membuat Undang-Undang)

b. Ekskutif (melaksanakan Undang-Undang)

c. Federatif (melakukan hubungan diplomatik dengan Negara-negara lain)

Berbeda dengan pendapat yang pernah dikemukakan oleh Montesquieu

dalam bukunya “L’esprit des Lois” yang mengatakan bahwa untuk tegaknya

Negara demokrasi perlu diadakan pemisahan kekuasaan kedalam 3 (tiga) poros

kekuasaan, diantaranya :46

a. Legislatif (pembuat Undang-Undang)

b. Ekskutif (pelaksana Undang-Undang)

c. Yudikatif (peradilan/kehakiman, untuk menegakkan perundang-undangan)

Menurut Montesquieu ketiga poros tersebut masing-masing harus terpisah

satu sama lain, baik mengenai pemegang kekuasaannya maupun fungsi yang

menjadi tugas dan kewajibannya. Ajaran pemisahan kekuasaan kedalam tiga pusat

kekuasaan dari Montesquieu kemudian oleh Immanuel Kant diberi nama Trias

Politica (Tri = tiga, AS = poros/pusat, dan Politica = kekuasaan)47

Perbandingan antara kedua pendapat di atas menurut Locke adalah

kekuasaan ekskutif merupakan kekuasaan yang mencakup yudikatif, karena

mengadili itu berarti melaksanakan undang-undang dan kekuasaan federatif

(hubungan luar negeri) merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri. Sedangkan

menurut Montesquieu, kekuasaan ekskutif mencakup kekuasaan federatif karena

melakukan hubungan luar negeri termasuk kekuasaan ekskutif dan kekuasaan

yudikatif harus berdiri sendiri.

Dalam kedua teori yang pernah dikemukakan 2 (dua) ilmuan diatas,

kekuasaan ekskutif pada dasarnya merupakan kekuasaan melaksanakan Undang-

Undang. Sedangkan kekuasaan legislatif adalah kekuasaan membuat Undang-

Undang. Jadi inti dari teori diatas adalah kekuasaan membentuk Undang-Undang

45 Sumali, Reduksi Kekuasaan Ekskutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu), (UMM Press, Malang, 2003), Hal. 9

46 Op Cit, hal. 152 47 Moh.Mahfud, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia (Studi Tentang Interaksi Politik

dan Kehidupan Ketatanegaraan), (PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2003), hal. 82-83.


16


harus diserahkan pada lembaga tersendiri yakni lembaga legislatif, begitu juga

dengan pelaksanaan Undang-Undang harus diserahkan pada lembaga tersendiri

yakni ekskutif, diperlengkap lagi dengan lembaga peradilan/kehakiman atau untuk

menegakkan perundang-undangan yakni diserahkan kepada lembaga yudikatif.

Selain itu sarjana Belanda, C. van Vollenhoven sedikit berbeda dengan

pandangan kedua sarjana diatas. Fungsi-fungsi kekuasaan Negara menurutnya

terdiri dari 4 (empat) cabang, yakni:48

a. Fungsi regeling (pengaturan) b. Fungsi bestuur (penyelenggaraan pemerintahan) c. Fungsi rechtsspraak (peradilan) d. Fungsi politie (ketertiban dan keamanan)

Sedangkan Goodnow mengembangkan ajaran yang biasa diistilahkan

dengan praja, yaitu :49

a. Policy making function (fungsi pembuatan kebijaksanaan)

b. Policy executing function (fungsi pelaksanaan kebijaksanaan)

Namun pandangan yang paling banyak berpengaruh yang ada di dunia,

dan banyak dijadikan rujukan adalah teori yang yang dikembangkan Montesquieu,

yakni 3 (tiga) cabang kekuasaan adalah legislatif, ekskutif dan yudisial. Namun

dalam pembahasan ini akan dibahas tentang lembaga ekskutif.

Lembaga ekskutif merupakan bagian dari Trias Politika.Lembaga ekskutif

atau lembaga pemerintah (dalam arti sempit) adalah lembaga yang melaksanakan

fungsi pemerintahan berdasarkan Undang-Undang.Istilah ekskutif seringkali

digunakan secara sedikit lebih luas.50Terkadang istilah ini hanya digunakan untuk

menyebut kepala menteri (misalnya Presiden Amerika Serikat), terkadang

mencakup seluruh lembaga pejabat Negara, pemerintahan dan militer.

Penggunaan kata ekskutif berarti kepala pemerintahan berikut menteri-

menterinya, atau dengan kata lain badan Negara yang diberi wewenang oleh

48 Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi,

(Konpress, Jakarta, 2006), hal.34 49 Op Cit, Hal.223 50 C.F. Strong, Modern Political Constitutions : An Introduction to the Comparative Study

and Existing Form, (Terjemahan SPA Teamwork, Nusamedia, Bandung, 2004), hal. 12


17


konstitusi untuk melaksanakan undang-undangyang telah disetujui lembaga

legislatif.51

Dalam pengertian ekskutif dapat diartikan secara luas dan sempit. Dalam

artian yang lebih sempit adalah Presiden dan para menterinya. Sedangkan dalam

arti luas meliputi ekskutif dalam artian sempit dan seluruh lembaga yang berada

dibawah presiden dan menteri termasuk ekskutif disetiap daerah-daerah otonom

dalam hal ini Gubernur, Walikota, Bupati beserta satuan organisasi yang ada di

bawahnya.

Menurut Harold J. Laski lembaga ekskutif adalah adalah lembaga yang

melaksanakan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh badan pembuat

Undang-Undang dan bekerja di bawah pengawasan badan pembuat Undang-

Undang.52 Apabila diteliti, maka pendapat Harold J. Laski lebih tertuju pada

Negara yang menganut sistem parlementer, yakni segala kegiatan ekskutif harus

diawasi dan harus bertanggungjawab pada legislatif.

Berbeda dengan pendapat Hans Kelsen53 bahwa fungi ekskutif dan

yudikatif saling berkaitan erat, yakni sama-sama sebagai pelaksana dari norma-

norma umum, konstitusi dan hukum-hukum yang dibuat oleh legislatif. Dalam hal

ini fungsi keduanya adalah sama, yakni melaksanakan norma-norma hukum yang

bersifat umum. Bedanya hanyalah bahwa fungsi yang satu dilaksanakan di

pengadilan sedangkan yang lain dilaksanakan di tataran ekskutif atau

administaratif.

Slanjutnya Hans Kelsen membedakan fungsi ekskutif menjadi 2 (dua)

bagian, yakni fungsi politik dan fungsi administratif.54 Fungsi politik biasanya

menunjuk kepada tindakan-tindakan tertentu yang bertujuan memberi arahan bagi

pelaksanaan dengan demikian bermakna politik. Tindakan itu dilaksanakan oleh

organ administratif tertinggi. Tindakan ini melekat karena diatasdasarkan pada

kedudukan dan jabatannya sebagai organ Negara tertinggi.

51 Ibid, Hal. 12 52 Hendarmin Ranadireksa, Arsitektur Konstitusi Demokratik, (Fokusmedia, Bandung,

2007), hal. 215. 53 Hans Kelsen, General Theory Of Law And State, Terjemahan Somardi, (Bee Media

Indonesia, Jakarta, 2007), hal. 312-313 54 Ibid, hal. 313


18


Dalam Negara modern kekuasaan dan wewenang kekuasaan ekskutif dapat

mencakup beberapa bidang kekuasaan yakni ekskutif, legislatif dan yudikatif,

diantaranya :55

a. Diplomatik adalah menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan

Negara-negara lain;

b. Administratif adalah melaksanakan undang-undang serta peraturan-

peraturan lain yang menyelenggarakan administrasi Negara;

c. Militer adalah mengatur angkatan bersenjata, menyelenggarakan perang

serta keamanan dan keamanan Negara;

d. Yudikatif adalah memberi grasi, amnesti dan sebaginya;

e. Legislatif adalah merencanakan rancangan undang-undang dan

membimbingnya dalam badan perwakilan rakyat sampai menjadi undang-

undang.

Dari berbagai pemaparan diatas, maka sebenarnya kekuasaan ekskutif adalah

sebagai pelaksana undang-undang yang telah diproduksi oleh legislatif, kekuasaan

yang bersifat legislatif dan yudikatif sebenarnya tidak perlu mendominasi,

sehingga tidak ada penumpukan kekuasaan di tangan seseorang, untuk itu harus

terdapat pengaturan yang jelas tentang kekuasaan ekskutif yang masuk dalam

ruang lingkup kekuasaan legislatif dan ekskutif.

1.5 Metode Penelitian

Fokus penelitian56 pada tesis ini adalah akan mengkaji mengenai

Kedudukan, peran, fungsi Wakil Menteri di Indonesia. Sedangkan Metode yang

55 C.F. Strong, Op Cit, Hal.233-234 bandingkan Miriam Budiardjo, Op Cit, Hal. 209 56 Fokus penelitian merupakan bagian yang sangat penting dalam upaya penulisan karya

tulis ilmiah, mengingat fokus penelitian erat kaitannya dengan tujuan yang ingin dicapai dari suatu karya tulis. Untuk memahami mengenai ini, baca John W. Creswell, Reserch Design, Qualitative & Quantitative Approaches, (SAGE Publications, International Educational and Professional Peblisher, Thousand Oaks, London New Delhi, 1994) Hal. 2. Bandingkan S. Nasution, Metode Research (Penelitian Ilmiah) usulan Tesis, Desain Penelitian, Hipotesis, Validitas, Sampling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket, (PT. Bumi Aksara, Jakarta, Cetakan ke-4, 2011), Hal. 16


19


digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penulisan hukum normatif57,

yaitu cara penulisan yang didasarkan pada analisis terhadap beberapa asas hukum

dan teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang sesuai dan berkaitan

dengan permasalahan dalam tesis ini. Penelitian hukum normatif ini adalah suatu

prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan

logika keilmuan hukum dari segi normatifnya.58

Sedangkan pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan tesis ini

adalah terdiri dari 3 (tiga) pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan

(statute approach), pendekatan konseptual59 (conceptual approach), dan

pendekatan perbandingan (comparative approach).60 Pendekatan perundang-

undangan (statute approach) di gunakan untuk meneliti dan mengkritisi61

peraturan perundang-undangan yang dalam penormaannya masih terdapat

kekurangan dalam kedudukan wakil menteri di Indonesia. Pendekatan konseptual

(conceptual approach) dipakai untuk memahami konsep-konsep dan teori62 yang

57 Penelitian hukum normatif ini merupakan kegiatan sehari-hari seorang sarjana hukum,

bahkan penelitian hukum yang bersifat normatif hanya mampu dilakukan oleh seorang sarjana Hukum, sebagai seorang yang sengaja dididik untuk memahami dan menguasai disiplin Hukum. Sebagaimana pendapat C.F.G Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20, (Bandung : Penerbit Alumni, cetakan ke-2, 2006) 139

58 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Bayu Media

Publishing, Malang, 2006), Hal.57 59 Unsur pertama dari bahasa keilmuan merupakan konsep. Kegiatan membangun sebuah

teori atau model, mirip dengan membangun rumah atau tembok, sebelum membangun seorang pengembang (developer) tentu harus mengetahui struktur tanah, luas lahan, dan alokasi penggunaannya arah dan kekuatan tiupan angin dan lain sebagainya. Untuk itu konsep dapat diartikan sebagai symbol yang digunakan untuk memaknai fenomenon. Baca John J.O.I Ihalalauw, Bangunan Teori, (Salatiga : Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana, Edisi Millenium, 2000), hal20-22

60 Untuk lebih lebih jelasnya tentang macam-macam pendekatan dalam penelitian hukum

normatif bandingkan Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), (Rajawali Pers, Jakarta, 2001), hal. 14. dengan Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Prenada media, Jakarta, 2006), hal. 93-137 dan Johnny Ibrahim, Op Cit, Hal. 299-321

61 Dalam studi ini berupaya memberikan masukan kritik dan saran terhadap peraturan

prundang-undangan yang kurang tepat dan baik baik dari segi penormaan maupun dalam realitas penyelenggaraannya, untuk itu kemudian dinamakan sebagai teori hukum kritis. Untuk mengetahui hal teori ini silakan baca Roberto M Unger, Law and Modern Society : Toward a Criticism of Social Theory, (The Free Press), hal235. Bandingkan Munir Fuady, Filsafat dan Teori Hukum Postmodern, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, cetakan ke-1, 2005), hal.103

62 Teori hukum berbeda dengan hukum posotif, teori hukum menjadi landasan dalam

pembentukan dan cara pandang terhadap hukum positif. Untuk itu kemudian terdapat hubungan


20


berkaitan dengan kedudukan wakil menteri di Indonesia, serta pendekatan

perbandingan (comparative approach) di pakai untuk meneliti perbandingan

kedudukan wakil menteri yang pernah ada di Indoenesi dengan kedudukan Wakil

Menteri di beberapa negara di dunia.

Bahan hukum merupakan bahan dasar yang akan dijadikan acuan atau pijakan

dalam penulisan tesis ini. Adapun yang menjadi bahan hukum dalam penulisan

tesis ini terdiri dari 3 (tiga) bagian, yakni bahan hukum primer, skunder dan

tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif

artinya mempunyai otoritas.63 Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan

perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan

perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

Bahan hukum skunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan

mengenai bahan hukum primer.64 Adapun bahan hukum skunder yang digunakan

untuk memberikan penjelasan mengenai materi yang terdapat dalam bahan hukum

primer berasal dari beberapa literatur, buku tesk, jurnal hukum, karangan ilmiah

dan buku-buku lain yang berkaitan langsung dengan tema penulisan tesis

ini.Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder.65 Bahan hukum ini sebagai

alat bantu dalam penulisan tesis ini. Adapun bahan hukum tersier ini dapat berupa

kamus-kamus hukum yang berkaitan langsung dengan tesis ini.

Dalam tesis ini di gunakan metode analisis induktif kualitatitif,66 yaitu

metode analisa dengan melakukan analisis terhadap peraturan perundang-

antara kegiatan berfikir, bahasa hukum dan teori hukum. Baca J.J.H. Bruggink, Rechts Reflecties, Grondbegrippen uit de Rechtstheori, (England : Kawuler, 1995) hal. 1-2. Bandingkan H.R. Otje Salman dan Anton F. Susanto, Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali, (Bandung : Penerbit Refika Aditama, cetakan ke-2, 2005), hal. 45

63 Peter Mahmud Marzuki, Op Cit, Hal. 141 64 Op Cit, Hal.13 65 Op Cit, Hal. 52 66 Metode induktif adalah metode yang merupakan kesimpulan-kesimpulan umum yang

diperoleh berdasarkan proses pemikiran setelah mempelajari peristiwa-peristiwa khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkret. Untuk lebih jelasnya baca : Sjachran Basah, Ilmu Negara, Pengantar, Metode dan Sejarah Perkembangan, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung), Hal. 60. Bandingkan Erliana Hasan, Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian Ilmu Pemerintahan, (Ghalia Indonesia, Jakarta, Cetakan ke 1, 2011), Hal. 174


21


undangan yang berkaitan dengan permasalahan (rumusan masalah) yang terdapat

dalam tesis ini untuk kemudian di korelasikan dengan beberapa asas dan teori

yang menjadi landasan atau pisau analisa dalam penulisan tesis ini sebagai

langkah untuk menemukan konklusi, jalan keluar maupun konsepsi ideal tentang

hal-hal yang menjadi pembahasan.

1.6 Sistematika Penelitian

Dalam tesis ini di susun dengan sistematika yang terbagi dalam 4 (empat)

Bab. Masing-masing Bab terdiri dari atas beberapa subbab guna lebih

memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun

urutan dan tata letak masing-masing Bab serta pokok bahasannya adalah sebagai

berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian latar belakang permasalahan munculnya

Wakil menteri di indonesia, dari proses pengangkatannya,

peran, jenis, fungsi, wewenang dan kedudukannya dalam

susunan organisasi Kementerian Negara.Selanjutnya di

tetapkan rumusan masalahyang menentukan arah penelitian dan

ruang lingkup pembahasan, sehingga akan secara komprehensif

memberikan gambaran pembahasan yang menjadi titik tekan

pembahasan. Dilanjutkan dengan tujuan dan manfaat penulisan

yang memberikan gambaran mengenai tujuan dan manfaat dari

penulisan sesuai tema yang diambil, dan yang terakhir di

jelaskan tentang metode penelitian, dalam metode penelitian

diuraikan tipe penelitian bagaimana sebuah pendekatan masalah

dilakukan sekaligus sumber bahan hukum, prosedur

pengumpulan bahan hukum dan dasar analisis yang dipakai

guna mendukung pembahasan. Dalam bab ini diakhiri dengan

pertanggung jawaban sistematika, yakni gambaran dari masing-

masing bab atau pembahasan.


22


BAB 2: PENGANGKATAN WAKIL MENTERI

Pada Bab II ini akan di uraikan tentang dasar hukum

pengangkatan Wakil Menteri, beserta pertimbangan-

pertimbangan yang dugunakan dalam melakukan pengangkatan

Wakil Menteri di Kementerian tertentu oleh Presiden. Disitu

akan disebutkan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan

pengangkatan Wakil Wakil Menteri, mulai hak Presiden dan

sifat khususnya Pengangkatan Wakil Menteri sampai kepada

dimensi Politik dan Hukum Pengangkatan Wakil Menteri. Pada

sub bab berikutnya akan disinggung mengenai masa jabatan

Wakil Menteri, disitu akan dikaji mengenai bagaimana Wakil

Menteri melaksanakan kewajiban jabatannya sesuai dengan

jangka waktu yang telah ditentukan. Sub bab berikutnya

mengenai pertanggung jawaban Wakil Menteri juga akan

menjadi bahasan pada sub bab 2 ini. Sedangkan sub bab yang

terakhir mengenai produr dan tata cara pemberhentian Wakil

Menteri yang merupakan persoalan yang multi tafsir sesuai

dengan pengangkatan dan pertanggung jawaban Wakil Menteri.

BAB 3: KEDUDUKAN WAKIL MENTERI

Dalam bab 3 ini akan diurai menjadi 4 subbab yang saling

keterkaitan antar yang satu dengan yang lainnya. Subbab

pertama adalah tentangtugas dan wewenang Wakil Menteri,

mulai dari tugas yang bersifat pokok maupun tugas-tugas yang

bersifat pelimpahan dari menteri. Sedangkan subbab selanjutnya

juga akan dijelaskan mengenai struktur organisasi pada

Kementerian negara yang mengalami pergeseran organisasi

pasca diangkatnya beberapa Wakil Menteri pada Kementerian

tertentu. Subbab berikutnya adalah tentang jenjang Kepangkatan

Wakil Menteri yang menuai perdebatan antar pakar hukum dan

pemerintahan, disini akan dianalisis secara tuntas mengenai

kepangkatan Wakil Menteri. Sedangkan yang terakhir adalah

kedudukan Wakil Menteri terhadap Presiden, Menteri dan


23


Sekretariat Jenderal, disini akan dibahas secara mendalam

mengenai kedudukan dan hubungan antara lembaga yang

bersangkutan.

BAB IV : PERBANDINGAN WAKIL MENTERI

DI BEBERAPA NEGARA

Dalam Bab ini pembahasan akan di fokuskan pada jawaban atas

perumusan masalah mengenai perbandingan Wakil Menteri di

Indonesia dengan beberapa negara yang ada di beberapa negara.

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai mekanisme

pengangkatan, tugas, fungsi, wewenang, pertanggung jawaban

dan pemberhentian Wakil Menteri yang ada di dunia. Pada bab

ini akan dipilih beberapa negara yang memiliki karakter

pengangkatantugas, fungsi, wewenang, pertanggung jawaban

dan pemberhentian Wakil Menteri untuk kemudian

diperbandingkan dengan Indonesia, sehingga dapat mengetahui

pola dan type yang dipakai oleh negara-negara yang ada di

dunia, pada akhirnya adalah konteks ke Indonesiaan negara

manakah yang lebih baik dan sesuai dengan karakter

Pemerintahan yang ada di Indonesia.

BAB V : PENUTUP

Pada Bab ini akan di bagi menjadi dua bagian. Pertama, berisi

kesimpulan yang merupakan jawaban dari pertanyaan pada

rumusan masalah pada Bab I, jawaban akan di tulis berdasarkan

rangkuman analisa pada Bab III dan Bab IV dalam tesis ini.

Sedangkan yang kedua, saran yang berisi gagasan dan ide-ide

konstruktif yang dapat di jadikan masukan tentunya untuk

mengatasi permaslahan-permasalahan yang berkaitan dengan

pembahasan.


24


BAB 2

PENGANGKATAN WAKIL MENTERI

2.1 Dasar Hukum Pengangkatan Wakil Menteri

Lembaga-lembaga Negara di Indonesia tidak hanya dibentuk oleh

Undang-Undang Dasar 1945, melainkan banyak lembaga-lembaga Negara yang

pembentukannya berdasarkan pada Undang-Undang atau peraturan yang lebih

rendah, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden atau Keputusan

Presiden.67Meskipun demikian lembaga Negara yang diatur oleh peraturan-

perundang-undangan yang lebih tinggi tidak secara otomatis kedudukannya lebih

tinggi daripada lembaga Negara yang diatur dengan peraturan perundang-

undangan yang lebih rendah.Tidak terkecuali pengangkatan Wakil Menteri yang

merupakan amanat dari Undang-Undang nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara.

Lembaga negara bisa disebut dengan lembaga pemerintahan, lembaga

pemerintahan non-departemen, atau lembaga negara. Ada yang dibentuk

berdasarkan atau karena diberi kekuasaan oleh UUD, dan ada juga yang dibentuk

dan mendapatkan kekuasaannya dari UU, dan bahkan ada pula yang hanya

dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden. Kedududkan lembaga tersebut

tergantung pada pengaturan yang diberikan menurut peraturan UU yang berlaku.

jika lembaga negara itu tercantum dalam naskah UUD 1945 yang didalamnya ada

lembaga – lembaga yang secara eksplisit namanya dan ada yang secara eksplisit

disebutkan funsinya. Ada pula lembaga disebut bahwa baik namanya maupun

fungsi atau kewenangannya akan diatur dengan peraturan yang lebih rendah.

Pengangkatan Wakil Menteri merupakan amanat Pasal 10 Undang-Undang

nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, yang menyatakan “dalam hal

terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden

dapat mengangkat Wakil Menteri pada Kementerian tertentu”. Kondisi demikian

dapat diartikan bahwa Wakil Menteri dapat diangkat dalam kondisi tertentu dan

67 Mengenai persoalan ini dapat dibahas secara komprehensif lembaga-lembaga Negara yang pembentukan tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi keberadaannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan dibawahnya. Baca Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, (Jakarta : Konstitusi Press, cetakan ke-2, 2006), hal. 255


25


merupakan hak Presiden untuk menentukan urgenitas pengangkatan Wakil

Menteri untuk kementerian tertentu. Dalam hal ini membutuhkan interpretasi68

terhadap Pasal 10 Undang-Undang nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian

Negara tersebut, apakah diartikan secara sempit atau diartikan secara luas.69

Dalam arti sempit Wakil Menteri pengangkatannya hanya berdasarkan hak

perogratif Presiden, akan tetapi dalam pengertian yang luas Presiden harus

mengadakan inventarisasi dan komunikasi dengan Kementerian Negara,

Kementerian manakah yang membutuhkan penanganan secara khusus sehingga

membutuhkan pengangkatan Wakil Menteri dalam menunjang tugas-tugas

kementerian Negara tertentu.

Pengangkatan Wakil Menteri melalui beberapa Keputusan Presiden,

beberapa Keputusan Presiden tersebut diantaranya :

a. Keputusan Presiden Nomor 111/M tahun 2009

b. Keputusan Presiden Nomor 3/P tahun 2010

c. Keputusan Presiden Nomor 57/P tahun 2010

d. Keputusan Presiden Nomor 159/M tahun 2011

e. Keputusan Presiden Nomor 65/M tahun 2012

Dari beberapa Keputusan Presiden yang dikeluarkan tidak dicantumkan mengenai

dasar, alasan dan urgenitas Presiden melakukan Pengangkatan Wakil Menteri,

sehingga sampai hari ini terdapat 18 (delapan belas) Wakil Menteri yang

menduduki jabatan di Kementerian tertentu.

Sedangkan dasar hukum yang dijadikan rujukan baik yang pernah dan

sedang digunakan dalam pengangkatan Wakil Menteri diantaranya adalah :

a. Undang-Undang nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara

68 Interpretasi merupakan cara menemukan makna terhadap pengertian dari pasal-pasal

peraturan perundang-undangan, yang mana pasal-pasal dalam perundang-undangan yang bersangkutan dapat ditafsirkan dalam kaca mata dan makna yang berbeda. Dalam melakukan interpretasi terdapat berbagai macam cara, yakni penafsiran gramatikal, penafsiran historis, penafsiran sistematik, penafsiran sosiologis, penafsiran otentik, penafsiran interdisipliner dan penafsiran interdisipliner. Untuk mengetahui mengenai metode-metode dan macam interpretasi silakan baca Yudha Bhakti Ardhiwisastra, Penafsiran dan Kontruksi Hukum, (Bandung : Penerbit Alumni, cetakan ke-1, 2000), hal. 9-12

69 Pembedaan aspek ini dapat membedakan cara berfikir untuk menemukan makna yang

sebenarnya dan menghindari sesat dalam berfikir atau kegagalan dalam memberikan argumen. Untuk lebih lanjut dapat dibaca E. Sumaryono, Dasar-Dasar Logika, (Yogyakarta, Penerbit Kanisius, cetakan ke-11, 2010), Hal. 9


26


b. Peraturan Presiden nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan

Organisasi Kementerian Negara

c. Peraturan Presiden nomor 76 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan

Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi

kementerian Negara

d. Peraturan Presiden nomor 91 tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang pembentukan dan

Organisasi Kementerian Negara

e. Peraturan Presiden nomor 60 tahun 2012 tentang Wakil Menteri

Dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai

Wakil Menteri diatas, tidak diatur secara jelas mengenai kedudukan Wakil

Menteri dalam struktur organisasi Kementerian Negara, untuk itu kemudian

lembaga Wakil Menteri menimbulkan kerancuan dan dilakukan gugatan oleh

sekelompok organisasi yang mengatasnamakan Gerakan Nasional Pemberantasan

Korupsi Republik Indonesia untuk melakukan gugatan Uji Materiil ke Mahkamah

Konstitusi terkait konstitusionalitas Wakil Menteri.

Uji materiil yang dilakukan Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi

Republik Indonesia70 paling tidak ringkasan pokok permohonannya adalah

sebagai berikut :71

a. Bahwa menurut Pemohon Pasal 10 Undang-Undang nomor 39 Tahun 2008

tentang Kementerian Negara bertentangan dengan Pasal 17 Undang-

Undang Dasar 1945, yang tidak menyebut posisi Wakil Menteri

b. Bahwa menurut Pemohon ketentuan Pasal 10 UU Kementerian Negara

beserta penjelasannya yang mengatur tentang pengangkatan Wakil Menteri

70 Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) pada waktu

itu diwakili oleh Adi Warman, S.H., M.H., M.BA (Ketua Umum Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pusat) dan H. TB. Imamudin, S.Pd., M.M (Sekretaris Jenderal Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pusat) Berdasarkan Surat kuasa khusus tertanggal 24 Oktober 2011 memberikan kuasa kepada: 1). M. Arifsyah Matondang, S,H; 2). Syariful Alam, S.H; 3). Rizky Nugraha, S.H; 4). Nur Aliem Halvaima, S.H, kesemuanya advokat dan advokat magang pada kantor Law Office “ADI WARMAN, S.H., M.H., MBA & Partners yang beralamat Gedung Istana Pasar Baru (Office Building) lantai 2-01A Jalan Pintu Air Raya Nomor 58-64, Jakarta, bertindak atas nama pemberi kuasa. Diambil dari petikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011 pada tanggal 19 April 2012

71 Diambil dari petikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011 pada

tanggal 19 April 2012


27


yang dibatasi hanya diisi oleh pejabat karier tertentu dan harus berasal dari

Pegawai Negeri Sipil (PNS), dianggap telah menutup hak-hak

konstitusional dari anggota/kader Pemohon untuk memperoleh kesempatan

yang sama dalam penyelenggaraan negara, khususnya untuk menjadi

Wakil Menteri. Pemohon mendalilkan hal tersebut bertentangan dengan

ketentua n Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

c. Bahwa menurut Pemohon dengan adanya posisi Wakil Menteri, maka akan

berpotensi terhadap terjadinya pemborosan keuangan negara, karena Wakil

Menteri pasti akan mendapatkan fasilitas khusus dari negara yang dananya

bersumber dari APBN.

d. Bahwa pengangkatan Wakil Menteri akan menimbulkan konflik

kepentingan, karena antara Menteri dan Wakil Menteri sama-sama

diangkat oleh Presiden.

e. Jabatan Wakil Menteri dapat diindikasikaan sebagai Politisasi Jabatan

Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Selain itu, Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi Republik

Indonesiaselaku Pemohon mengajukan 2 (dua) orang ahli yang telah didengar

keterangannya pada persidangan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 19 Januari

2012 dan 24 Januari 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Yusril Izha Mahendra72

- Pasal 17 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, Presiden dibantu oleh

menteri¬menteri negara, tidak ada norma yang menyebutkan keberadaan

wakil menteri bahkan pada saat rancangan Undang-Undang yang

diserahkan kepada Presiden pada tahun 2007 keberadaan jabatan wakil

menteri tidak ada dalam draf.

- Keberadaan wakil menteri baru muncul pada Pasal 10 Undang-Undang

Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Hal ini sama

keadaannya dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang normanya

72 Merupakan Pakar Hukum Hutum Tata Negara, Advokat, mantan Menteri Sekretaris Negara Indonesia pada periode 20 Oktober 2004-8 Mei 2007, Yusril telah tiga kali menempati jabatan sebagai seorang menteri dalam kabinet pemerintahan Indonesia, yaitu Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (26 Agustus 2000-7 Februari 2001), Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Kabinet Gotong Royong (Agustus 2001-2004) dan terakhir Menteri Sekretaris Negara Kabinet Indonesia Bersatu (20 Oktober 2004-2007). Di bidang politik menjabat sebagai Ketua Majelis Syuro PBB dan akan mencalonkan menjadi presiden di pemilu 2014 mendatang.


28


menyebutkan, “Gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai

kepala pemerintahan daerah, kabupaten, dan kota dipilih secara

demokratis”. Norma ini tidak menyebutkan adanya jabatan wakil

gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota, namun pada Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan

keberadaan para wakil kepala daerah tersebut.

- Pertanyaannya kemudian apakah hal ini dibenarkan jika norma dalam

UUD 1945 tidak menyebutkan adanya wakil kepala daerah sementara

dalam Undang-Undang kemudian menambahkannya dengan keberadaan

wakil menteri, wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota.

- Latar belakang munculnya norma Pasal 17 ayat (4) UUD 1945 adalah

situasional, yakni dengan terjadinya pembubaran, pengubahan, serta

pembentukan Kementerian negara yang begitu sering dilakukan pada masa

Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Untuk mencegah hal itu

terulang lagi maka lahirlah norma Pasal 17 ayat (4) agar Presiden tidak

dapat seenaknya membentuk, mengubah, dan membubarkan Kementerian

Negara yang ada.

- Bahwa Pembentukan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara oleh Dewan Perwakilan Rakyat tidak sesuai dengan

perintah Pasal 17 ayat (4) UUD 1945.

- Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian

Negara, tidak memenuhi pula syarat formil. Karena menambahkan sebuah

norma baru yang sama sekali tidak diperintahkan oleh norma Undang-

Undang Dasar. Hal yang sama juga berlaku pada Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menambahkan norma

yang tidak diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar yakni munculnya

keberadaan para wakil kepala daerah.

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang

tidak memenuhi syarat formil adalah penjelasan Pasal 10 Undang-Undang

Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara bukan lagi sebagai

tafsiran resmi dari sebuah Undang-Undang melainkan penjelasan tersebut

telah membentuk norma tersendiri hal ini tidak sesuai dengan Undang-


29


Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang tegas mengatakan bahwa penjelasan

itu tidak boleh demikian. Apalagi dikaitkan dengan angka 177 lampiran

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu yang tegas mengatakan

penjelasan tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk membuat peraturan

lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma.

- Bahwa penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008

tentang Kementerian Negara berisi norma, bukan lagi berisi penjelasan.

Sementara Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang

Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2011 justru

menjadikan penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008

tentang Kementerian Negara itu sebagai landasan bagi pengaturan jabatan

wakil menteri, hal ini tidak boleh dilakukan dan Mahkamah jika menguji

secara formil adalah mengujinya dengan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 itu sesuai dengan perubahan Undang-Undang Mahkamah

Konstitusi;

- Bahwa norma Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara secara materiil dan formil tidak sejalan dengan Pasal

17 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945 yang hanya menyebutkan

adanya menteri-menteri negara dan bukan wakil menteri.

- Bahwa norma Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara bertentangan dengan norma Pasal 17 ayat (1), ayat

(2), dan ayat (3) UUD 1945;

- Bahwa Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945

yang menyatakan, “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan

yang sama dalam pemerintahan”;

- Pada masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Ahli

menilai bahwa wakil menteri tidak mempunyai tugas yang jelas sehingga

ahli berpendapat bahwa adanya jabatan wakil menteri adalah tindakan

yang mubazir dan berlebihan dari Pemerintah.


30


b. Margarito Kamis73

- Bahwa secara substansial, jabatan-jabatan yang diciptakan oleh Bung

Karno dengan jawaban wakil menteri pada saat ini memiliki kemiripan

dalam substansial yang dipersoalkan kontitusionalitasnya tidak diatur

dalam UUD 1945;

- Bahwa Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie anggota tim ahli bidang hukum, orang

yang pertama kali mengusulkan ayat ini dengan dasar dan harapan yang

jelas yaitu mencegah siapapun yang menjadi Presiden nantinya tidak akan

membentuk, menggabungkan, dan membubarkan kementerian seenaknya.

- Untuk menghindari kesan setiap kali membentuk kementerian, setiap kali

pula itu diperlukan undang-undang, maka Affandi dari TNI Polri secara

tegas menyarankan perubahan frasa ditetapkan dengan undang-undang,

diganti dengan frasa diatur dalam Undang-Undang. Nalarnya, nilai

instriksinya dan makna normatif Pasal 17 ayat (4) UUD 1945 adalah

perintah kepada DPR dan Presiden membentuk undang-undang yang

mengatur syarat-syarat pembentukan, pengubahan, dan pembubaran

kementerian. Bukan mengatur organisasi kementerian, apalagi

menciptakan jabatan menteri bahkan wakil menteri.

- Rumusan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara kabur dan tidak berkepastian karena sekalipun beban

kerja satu kementerian berat. Tetapi bila tidak dipandang perlu oleh

Presiden, maka tentu tidak perlu diangkat wakil menteri. Dalam arti, perlu

atau tidak mengangkat wakil menteri pada kementerian tergantung

kehendak atau terserah Presiden padahal hal inilah yang dicegah MPR

dengan merumuskan ketentuan pasal ini.

- Bahwa ruang presiden semakin kokoh tidak adanya ketentuan pasal yang

mengatur mengenai syarat-syarat seseorang dapat diangkat menjadi wakil

menteri, tidak ada kualifikasi jabatan apakah wakil menteri merupakan

jabatan struktural atau jabatan fungsional, serta tidak ada norma yang

mengatur mengenai cara pemberhentian wakil menteri.

73 Doktor Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, selain itu sebagai staf pengajar pada

Universitas Khadirun Ternate


31


- Bahwa Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara bertentangan dengan Pasal 17 UUD 1945.

Kemudian untuk membantah semua yang menjadi permohonan Pemohon,

Pemerintah pada persidangan tanggal 4 Januari 2012, 24 Januari2012, dan 29

Februari 2012 telah didengar keterangan lisan Pemerintah dan Pemerintah juga

mengajukan keterangan tertulis tanggal 31 Januari 2012 melalui Kepaniteraan

Mahkamah yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Pemerintah memberikan satu kesimpulan bahwa Pemohon tidak dapat

b. menjelaskan secara rinci, jelas dan tegas apakah telah timbul kerugian hak

dan/atau kewenangan konstitusional yang dirugikan atas berlakunya

ketentuan yang dimohonkan untuk diuji;

c. Pengaturan mengenai wakil menteri adalah merupakan hak yang melekat

kepada Presiden dalam hal ini/atau dalam hal Presiden merasa terdapat

beban kerja yang memang membutuhkan penanganan secara khusus dalam

satu kementerian tertentu, maka Presiden dapat mengangkat wakil menteri;

d. Kedudukan dan pertanggungjawabannya, Menteri berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Presiden, sedangkan wakil menteri berada dan

bertanggung jawab kepada menteri yang membidangi bidang tertentu;

e. Keanggotaan kabinet menteri merupakan anggota kabinet sedangkan wakil

menteri bukan merupakan anggota kabinet;

f. Hak keuangan dan fasilitas menteri adalah sebagai pejabat negara,

sedangkan wakil menteri fasilitasnya adalah setingkat dengan jabatan

struktural eselon 1A;

g. Wakil menteri adalah membantu menteri sedangkan dirjen tetap

bertanggung jawab melaporkan seluruh kegiatannya kepada menteri;

h. Pemohon tidak konsisten dalam membangun argumentasi bertentangan

dengan UUD 1945. Disatu sisi, Pemohon menyatakan bahwa jabatan

wakil menteri bertentangan dengan UUD 1945 karena tidak diatur dalam

Pasal 17 UUD 1945. Tetapi di sisi lain menyatakan bahwa jabatan wakil

menteri yang diperuntukkan hanya kepada pejabat karir dengan status PNS

telah menghilangkan hak konstitusional kader atau anggota Pemohon

untuk dijadikan sebagai wakil menteri dan dengan demikian menurut


32


Pemohon hal ini bertentangan dengan prinsip kesetaraan dalam hukum dan

pemnerintahan sebagaimana diatur di dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal

28D ayat (3) UUD 1945;

i. Timbul pertanyaan dari Pemerintah, apakah yang menjadi kehendak

sesungguhnya Pemohon? Apakah menghapuskan jabatan wakil menteri,

apakah menginginkan jabatan tertsebut terbuka bagi siapa saja, termasuk

mereka yang bukan PNS. Bila yang terakhir maksud dari Pemohon, yang

harus dilakukan adalah memohonkan agar penjelasan Pasal 10 Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dihapuskan,

sehingga semua warga negara memiliki kesempatan menjadi wakil

menteri, tidak ekslusif bagi pejabat karier yang berstatus PNS;

j. Pemerintah berpendapat bahwa pembatasan jabatan wakil menteri hanya

dari pejabat karier, sesungguhnya telah membatasi kewenangan Presiden

untuk menunjuk wakil menteri yang diinginkan;

k. Pemerintah sama sekali tidak berkeberatan bila norma yang tercantum

dalam penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara dibatalkan, terlebih norma tersebut tidak jelas, tidak

dalam;

l. Dalil jabatan wakil menteri memboroskan keuangan negara hanyalah

asumsi semata dan bukan argumen konstitusional. Terhadap anggapan

Pemohon bahwa pengangkatan menteri akan menyebabkan pemborosan

keuangan negara, menurut Pemerintah anggapan tersebut tidak tepat dan

hanya berdasarkan asumsi semata karena presiden sebagai kepala negara

dan kepala pemerintahan yang paling memahami kementerian-

kementerian mana saja yang membutuhkan penanganan khusus, dan

membutuhkan wakil menteri untuk membantu kementerian tertentu;

m. Keberadaan Wakil Menteri Hukum dan HAM amat sangat memberikan

dukungan yang sangat besar di dalam upaya meningkatkan kinerja

daripada yang bersangkutan pimpin;

n. Kedudukan wakil menteri berada di bawah dan bertangggung jawab

kepada menteri, sedangkan ruang lingkup tugas Wakil Menteri Hukum

dan HAM yang terasa sangat dibutuhkan berkaitan dengan luasnya rentang


33


kendali tugas Kementerian Hukum dan HAM. Ada 5 hal yang sangat

dibutuhkan Menteri Hukum dan HAM adalah dalam membantu Menteri

Hukum dan HAM dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan

Kementerian Hukum dan HAM terkait beberapa hal sebagai berikut:

- Monitoring dan pengendalian pelaksanaan program reformasi

birokrasi, yang kebetulan telah mendapatkan ranking yang cukup

bagus dari Kementerian PAN di mana terjadi peningkatan dari C

menjadi B;

- Koordinasi pelaksanaan, pengadaan barang dan jasa. Ini juga

adalah hal yang penting dan juga mengenai pembenahan sistim

pemasyarakatan;

- Melakukan penilaian dan penetapan pengisian jabatan di

lingkungan kementerian;

- Mewakili Menteri Hukum dan HAM dalam acara tertentu

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah

memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa,

memutus, dan mengadili permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 39

Tahun 2008 tentang Kementerian Negara terhadap Undang-Undang Dasar 1945,

dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima keterangan Pemerintah secara keseluruhan;

2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal

standing);

3. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya atau setidak-tidaknya

menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet

ontvankelijk verklaard);

4. Menyatakan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun

2008 tentang Kementerian Negara tidak bertentangan dengan

ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945.

Selain itu, Pemerintah mengajukan 10 (sepuluh) orang ahli pada

persidangan tanggal 7 Februari 2012, 16 Februari 2012, dan 29 Februari 2012

yang pada pokoknya sebagai berikut:


34


a. Maruarar Siahaan74

- Pasal 17 UUD 1945 cantelannya merupakan wewenang presiden

dengan suatu diskresi yang luas. Kita mau keberatan terhadap

diskresinya karena presiden sebagai seorang pemimpin yang diberi

mandat untuk mengangkat menteri, presiden menafsirkan lebih lanjut;

- Pasal 17 UUD 1945 harus dilihat sebagai bagian daripada pembagian

dan pemisahan kekuasaan UUD 1945, bidang kekuasaan pemerintahan

negara eksekutif yang tentu tidak dapat dilepaskan dari Pasal 4 UUD

1945.

- Di Penjelasan dikatakan bahwa konstitusi bukan hanya yang tertulis.

Konvensi dari sejarah negara Indonesia ada nomenklaturnya menteri

muda, menteri koordinator yang sampai sekarang diterima;

- Bahwa keberatan Pemohon yang menyebutkan pemborosan dengan

adanya wakil menteri, tidak harmonis dalam koordinasi menteri dan

wakil, kebutuhan birokrasi dan kabinet yang kurus, atau tidak rapihnya

peraturan presiden dalam mengatur kementerian dan pengangkatan

wakil menteri, yang dapat dilihat dari banyak peraturan perundang-

undangan lain. Ini semuanya menurut ahli di luar masalah

konstitusionalitas norma;

- Bahwa Pasal 10 UU Kementerian adalah konstitusional.

b. Miftah Thoha75

- Jabatan wakil menteri yang sekarang mulai dipakai lagi oleh

Undang¬Undang Nomor 39 Tahun 2008 bukanlah merupakan hal baru

bagi susunan kabinet di bawah UUD 1945. Keberadaan jabatan wakil

menteri dalam kabinet berdasarkan pertimbangan-pertimbangan

presiden perlu adanya jabatan wakil menteri. Pengisian atau

penunjukkan jabatan wakil menteri sangat tergantung presidennnya,

74 Merupakan mantan Hakim Mahkamah Konstitusi perwakilan dari Mahkamah Agung

Republik Indonesia 75 Guru Besar di Fisipol UGM dan di Pasca Sarjana UGM.Sejak tahun 1989 hingga

sekarang menjadi dosen S2 (pascasarjana) di program Studi Administrasi Negara dan Magister Administrasi Publik UGM.Sejak tahun 1998 hingga sekarang menjadi dosen S3 pada program doktor Administrasi Negara UGM. Pada program S2 Magister Administrasi Publik UGM mengampu dua mata kuliah yakni Teori Organisasi dan Manajemen Publik


35


apakah mau diisi oleh orang politik atau dari PNS, pengusaha, dan

mantan Jenderal tentara. Semua itu karena diskresi dan kewenangan

presiden dan kabinet presidensil.;

- Jika kewenangan dan diskresi ini dipergunakan oleh presiden dalam

membuat kebijakan dalam pandangan ilmu administrasi negara sudah

sepantasnya dilakukannya. Maka presiden tidak dapat disalahkan atau

dibenturkan dengan konstitusi karena hakekatnya presiden juga

menjalankan perintah Undang-Undang. Dengan demikian

mempersoalkan kewenangan dan diskresi presiden dalam menyusun

dan menunjuk anggota kabinet presindensil, dalam rangka

menjalankan pemerintah yang sesuai dengan Undang-Undang;

- Bahwa wakil menteri adalah political appointees yang dapat berasal

dari kekuatan politik, sosial, atau kekuatan lainnya. Dengan demikian

political appointees, presiden mempunyai diskresi untuk memilihnya

secara demokratis memberikan kesempatan apakah pegawai negeri

sipil maupun kekuatan politik lainnya, termasuk calon pengusaha.

c. Philipus M. Hardjon76

- Bahwa perlu mencermati secara cermat apakah isu ini adalah isu

konstitusionalitas ataukah isu legalitas;

- Menurut ahli apabila isu konstitusionalitas rangkaian konsep di dalam

Pasal 10 tidak ada satupun konsep yang inkonstitusional. Sehingga ahli

katakan pasal ini konstitusional. Kalau mempermasalahkan legalitas

maka permasalahan legalitas bukan wewenang Mahkamah Konstitusi.

d. HM. Laica Marzuki77

- Pasal 10 UU 39/2008 selain memuat hal kewenangan (de

bevoegheden) guna mengangkat dan menempatkan wakil menteri, juga

terutama memberikan kekuasaan diskresi (discretionnary power,

pouvoir discretionnaire), baginya, kapan dan dalam hal apa wakil

menteri diangkat dan ditempatkan pada suatu kementerian tertentu;

76 Adalah Pakar Hukum Administrasi Negara, selain itu merupakan Guru Besar Hukum

Administrasi Negara Universitas Airlangga 77 Merupakan Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi dan Guru Besar Fakultas Hukum

Universitas Hasanudin Makasar


36


- Frasa “Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan

secara khusus...” pada Pasal 10 UU 39/2008, menunjukkan pemberian

kekuasaan diskresi kepada presiden guna dapat mengangkat dan

menempatkan wakil menteri pada suatu kementerian tertentu. Hanya

dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara

khusus, presiden secara diskresi mengangkat dan menempatkan wakil

menteri pada suatu kementerian tertentu.

- Pasal 10 UU 39/2008 berpaut dengan hal diskresi presiden berarti

menyangkut doelmatigheid, bukan constitutionele rechmatigheid,

maka tidak tepat kiranya manakala pasal a quo dimohonkan pengujian

konstitusionalitas, walaupun jabatan wakil mentei itu sendiri tidak

inkonstitusional. Jabatan wakil menteri tetap konstitusional walaupun

tidak disebut secara expressis verbis dalam UUD 1945. Tidak semua

jabatan publik disebut dalam konstitusi;

- Wakil Menteri adalah pejabat karier dan bukan merupakan anggota

kabinet. Kekuasaannya ditentukan dan dibatasi oleh kewenangan (de

bevoegheden) yang melekat pada jabatan (het ambt) wakil menteri,

wakil menteri bertanggung jawab langsung kepada menteri. Hak

keuangan dan fasilitas wakil menteri setara dengan jabatan struktural

eselon 1A.

e. Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S78

- Dalam menjalankan roda pemerintahan presiden mempunyai tanggung

jawab yang amat besar. Hal ini nampak pada banyaknya kewenangan

yang melekat pada jabatan presiden yang diberikan oleh konstitusi

meskipun setelah amandemen kewenangan itu telah dikurangi agar

tidak terjadi konsentrasi kekuasaan di tangan presiden. Tetapi dalam

kenyataan rakyat selalu membebankan kegagalan atau keberhasilan

pemerintahan itu terutama ada pada presiden, tridak pada lembaga-

lembaga negara lainnya;

- Dalam menafsirkan dan menjabarkan Pasal 17 UUD 1945 tidaklah

hanya semata-mata melihatnya secara eksplisit, tetapi perlu juga

78 Merupakan Pakar Hukum dan Guru Besar Tata Negara Universitas Diponegoro Semarang


37


melalui perspektif yang lain yaitu lebih luas dari itu. Dalam hal tidak

diatur secara eksplisit tentunya presiden dalam rangka upaya untuk

menjalankan roda pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna

harus pula diberi keleluasaan untuk membentuk jabatan-jabatan lain

(jabatan wakil menteri) asal tidak bertentangan dengan Pasal 17 itu

sendiri;

- Pada waktu membaca teks (norma) yang terkandung di dalam Pasal 17

UUD 1945, tidak dapat hanya membaca bunyi kata-kata pasal tersebut,

melainkan membacanya secara filosofis, atau yang disebut oleh Ronald

Dworkin sebagai moral reading. Konstitusi lebih dari hanya sekedar

hukum tertulis, UUD adalah perjanjian luhur dari bangsa ini, sehingga

UUD lebih metrupakan dokumen moral luhur suatu bangsa. UUD

tidak bersifat semata¬mata kuantitatif tetapi kualitatif, tidak begitu

konkrit dan riil tetapi lebih bersifat umum (general-pokok-pokok saja)

dan pengaturan lebih lanjut diserahkan produk hukum di bawahnya

yang harus mendapat persetujuan rakyat;

f. Prijono Tjitoherijanto79

- Berdasarkan UU 43/1999, kebijakan manajemen PNS berada pada

presiden selaku kepala pemerintahan. Kebijakan manajemen PNS

mencakup penetapan norma, standar, prosedur, formasi, pengangkatan,

pengembangan kualitas sumber daya PNS, pemindahan, gaji

tunjangan, kesejahteraan pemberhentian, hak, kewajiban dan

kedudukan hukum, baik PNS Pusat maupun PNS Daerah;

- Untuk memperlancar pelaksanaan pengangkatan, pemindahan, dan

pemberhentian PNS, presiden yang berwenang dalam hal itu dapat

mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat pembinaan

kepegawaian pusat, dan dapat menyerahkan sebagian wewenangnya

kepada pejabat pembina kepegawaian daerah yang diatur lebih lanjut

dengan Peraturan Pemerintah;

- “Perpindahan Pegawai Negeri Sipil antar jabatan fungsional atau antar

fungsional dengan jabatan struktural dimungkinkan sepanjang

79 Merupakan pakar ekonomi demografi dan kependudukan serta merupakan Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia


38


memenuhi persyaratan yanmg ditetapkan untuk masing-masing jabatan

tertsebut;

g. Eko Sutrisno80

- Pasal 10 dan Penjelasan UU 39/2008 tentang Kementerian Negara

disebutkan bahwa dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan

penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat wakil menteri

pada kementerian tertentu. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa

yang dimaksud dengan “Wakil Menteri” adalah pejabat karir dan

bukan merupakan anggota kabinet;

- Jabatan karir dalam Pasal 1angka 6 UU 43/1999 tentang Perubahan

Atas UU 8/1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian bahwa jabatan

karir adalah jabatan struktural dan fungsional yang hanya dapat

diduduki PNS setelah memenuhi syarat yang ditentukan;

- Jabatan struktural menurut PP 100/2000 tentang Pengangkatan PNS

dalam jabatan stuktural juncto PP 13/2002 adealah sebagai berikut:

a. pengertian jabatan struktural adalah kedudukan yang

menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak

seseorang PNS dalam rangka memimpin suatu organisasi

negara;

b. eselon atau tingkat jabatan struktural eselon tertinggi

sampai dengan eselon terendah adalah eselon 1A sampai

dengan VA;

c. persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan struktural,

seorang PNS

d. harus memenuhi syarat sebagai berikut: berstatus PNS

serendah¬rendahnya menduduki pangkat satu tingkat di

bawah jenjang yang pangkatnya ditentukan, memiliki

kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan, semua

unsur penilai prestasi kerja sekurang-kurangnyabernilai

baik dalam 2 tahun terakhir, dan memiliki kompetensi

jabatan yang diperlukan, dan sehat jasmani dan rohani.

80 Merupakan Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia


39


h. Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh81

- Sebuah teks peraturan perundang-undangan harus diinterprestasi tidak

hanya secara yuridis, sosiologis, bahkan antropologis. Karena sebuah

teks dalam peraturan perundang-undangan sangat terkait dengan

konteks yang dinamis dan multiinterpretic;

- Sejalan dengan pendekatan hermeneutic phenomenology tersebut,

membaca UUD tidak dapat hanya dilakukan dengan membaca kata-

kata atau teks UUD saja, tetapi harus disertai dengan pendalaman

maknanya dan membacanya secara filosofis atau meminjam istilah

Ronald Dworekin dengan sebutan the moral reading of constitution.

- Sebagai pemegang kekuasaan eksekutif dengan beratnya tanggung

jawab, kewajiban, maupun untuk melaksanakan hak-haknya di dalam

penyelenggaraan pemerintahan, presiden berhak membentuk organ-

organ pemerintahan lain yang berada dalam tubuh birokrasi;

- Adanya wakil presiden yang tidak disebut dalam UUD 1945 yang

dimaksudkan untuk membantu dan memperkuat menteri dalam

menjalankan kewajiban dan tanggung jawabannya, sesungguhnya

analog dengan organ-organ lain di dalam birokrasi yang tidak

disebutkan dalam konstitusi, misalnya posisi sekretaris jenderal pada

lembaga-lembaga negara seperti KPU, dan Komisi Yudisial, maupun

Mahkamah Konstitusi. Yang mana hal ini membantu pelaksanaan

kewajiban dan tanggung jawab Presiden yang sudah diamanatkan

dalam UUD 1945. Meskipun lembaga¬lembaga negara tadi bersifat

independent, namun presiden berhak membantunya dengan

menyediakan sekjen karena sekjen merupakan perangkat eksekutif

yang diberikan kepada Presiden untuk membantu melaksanakan tugas-

tugas pemerintahan agar dapat terlaksana dengan efektif;

- Apabila dipersoalkan norma tentang wakil menteri adalah pejabat

karier, menurut ahli dimaknai dari pendekatan hermeneutic dan

phenomenologysecara bersama-sama. Maka pemaknaannya harus

dilakukan sebagaibagian dari operasional dan pilihan kebijakan dari

81 Merupakan Pakar hukum administrasi dan desentralisasi dari Universitas Diponegoro (Undip) Semarang


40


presiden untuk melaksanakan norma primer yang ada dalam Pasal 10

UU 39/2008;

- Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif dengan kewenangan

yang dimiliki untuk mengoperasionalkan pelaksanaan kewajiban,

tanggung jawab, dan hak-hak yang dijamin dalam konstitusi

memberikan makna, dalam hal ini memberikan makna pejabat karier

adalah orang yang menduduki jabatan karier. Dalam ketentuan umum,

UU 8/1974 sebagaimana diubah dengan UU 43/1999, “Jabatan karier

adalah jabatan struktural dan fungsional yang hanya dapat diduduki

PNS setelah memenuhi syarat yang ditentukan;

i. Anhar Gonggong82

- Bahwa membaca UUD 1945 tidak membaca persoalan norma, tetapi

ahli membaca Undang-Undang berdasarkan bunyi teks dengan

ketentuan¬ketentuan apa yang diharuskan;

- Sebagai seorang yang belajar sejarah, tidak ada sesuatu yang perlu

dipertentangkan diantara semua Undang-Undang yang ahli baca.

Undang-Undang Dasar menentukan istilah menteri dan kemudian

Undang-Undang di bawahnya memberikan ketentuan wakil menteri;

- Kata menteri selalu mempunyai konotasi yang bagaimanapun ada nilai

politisnya dan hak presiden adalah mengangkat menteri itu dengan

kenyataan politis tertentu dan dengan kewenangan yang dimiliki. Ahli

tidak sependapat dengan orang yang mengatakan bahwa ada Undang-

Undang yang dipertentangkan;

j. Adnan Buyung Nasution83

- Ahli tidak melihat kerugian konstitusional Pemohon.

- Adanya kontradiksi pada Pasal 10 UU 39/2008 karena menurut

Pemohon disatu sisi Pemohon dilanggar hak konstitusionalnya karena

tidak dapat ikut serta di dalam pemerintahan dan disisi lain Pemohon

meminta Pasal 10 UU 39/2008 dihapuskan;

82 Merupakan sejarawan Fakultas Sastra Universitas Indonesia 83 Merupakan Advokat senior dan Pendiri sekaligus dewan penyantun YLBHI


41


- Bahwa janganlah berpikir secara sempit seolah-olah di dalam

Undang¬Undang Dasar tidak ada di sebut ada wakil menteri bahwa hal

yang menjadi dipertentangkan atau suatu penyimpangan. Bahwa

pelaksanaan yang justru diperkokoh dalam Undang-Undang

Kementerian Negara.

Bahwa Mahkamah Konstitusi telah mengundang ahli dan saksi yang telah

didengar keterangannya pada persidangan tanggal 19 Januari 2012, 24 Januari

2012, dan 7 Februari 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Agun Gunandjar Sudarsa84

- Bahwa Rancangan Undang-Undang Kementerian Negara adalah

Rancangan Undang-Undang yang paling lengkap filling-nya mulai dari

siapa pengusulnya, lengkap dengan tanda tangannya, naskah

akademiknya, sampai dengan sambutan Pemerintah ketika

pengambilan keputusan di Paripurna.

- Pembentukan Undang-Undang Kementerian Negara telah melalui

proses yang panjang, mengalami dua periode pembentukan dan telah

melewati uji publik di berbagai daerah di seluruh Indonesia.

- Bahwa pada waktu ahli melihat kembali risalah rapat kerja saat

pengambilan keputusan pada tingkat pertama bersama Menteri

Sekretariat Negara yang pada waktu itu dijabat oleh Hatta Rajasa pada

tanggal 16 Oktober 2008, pada waktu itu salah satu anggota pansus

dengan nama Abdul Gafur mengajukan pertanyaan mengenai jabatan

Wakil Menteri, Abdul Gafur menyatakan Menteri Luar Negeri telah

mempunyai wakil menteri yang dilantik sendiri oleh Menteri Luar

Negeri kemudian hal yang menjadi pertanyaan adalah status wakil

menteri ini apakah sebagai cabinet minister atau bukan.

- Pihak Pemerintah yang diwakili Hatta Rajasa menjelaskan bahwa

wakil menteri bukanlah cabinet minister oleh kerena itu wakil menteri

dilantik sendiri oleh Menteri yang bersangkutan dan dipilih dari jajaran

pejabat Eselon I. Wakil Menteri dipilih oleh Menteri yang memang

84 Politisi Partai Golongan Karya, Mantan Ketua Pansus DPR-RI tentang RUU

Kementrian Negara


42


merasa memerlukan jabatan Wakil Menteri yang lebih bersifat ke

dalam.

- Bahwa Pasal 10 Rancangan Undang-Undang Kementrian Negara salah

satu anggota Pansus yaitu Drs. H. A. Husein Humaidi memberikan

pernyataan bahwa ia sependapat dengan Abdul Gafur yang

menanyakan perihal status wakil menteri untuk itu agar tidak

menimbulkan kerancuan maka pernyataan dari Hatta Rajasa yang pada

intinya menyatakan bahwaWakil Menteri bukan anggota kabinet harus

dimasukan dalam penjelasan Pasal 10 Rancangan Undang-Undang

Kementrian Negara.

- Peserta rapat menyetujui bahwa pernyataan yang menyatakan wakil

menteri bukan anggota kabinet dimasukan ke dalam penjelasan Pasal

10 Rancangan Undang-Undang Kementerian Negara dengan demikian

berarti jabatan wakil menteri adalah jabatan karier. Hal ini diperkuat

juga pada saat lobi karena dalam draf, naskah akademik, dan

Rancangan Undang-Undang tidak ada jabatan wakil menteri.

- Jabatan wakil menteri ada diawali dari draf yang diusulkan Dewan

Perwakilan Rakyat mengenai staf khusus Menteri yang berjumlah lima

orang, usulan staf khusus ini mendapatkan protes keras dari

Pemerintah karena membuka peluang bagi orang-orang yang bukan

Pegawai Negeri Sipil untuk menjadi staf khusus.

- Pada tanggal 17 Juli 2008 diadakan lobi antara Pemerintah dan Dewan

Perwakilan Rakyat pada saat itu disepakati bahwa substansi mengenai

susunan organisasi secara umum diatur dalam Undang-Undang ini,

sedangkan ketentuan lebih lanjut diatur oleh Presiden. Terdapat usulan

mengenai wakil menteri, membutuhkan pembahasan yang mendalam

terhadap kedudukan atau posisinya dalam pelaksanaan urusan

Pemerintahan. Apakah wakil menteri merupakan jabatan politik atau

jabatan karir dari birokrasi, Apakah wakil menteri termasuk anggota

kabinet, apakah kedudukannya dapat mewakili Menteri dalam

membahas Rancangan Undang-Undang dalam rapat kerja di Dewan

Perwakilan Rakyat.


43


- Adanya usulan wakil menteri akan memunculkan kembali usulan staf

khusus yang pernah diusulkan oleh DPR, atau alternatif lain apabila

wakil menteri akan dirumuskan dalam Undang-Undang ini dapat saja

diberikan hanya untuk tiga menteri yang secara tegas diatur dalam

Undang-Undang Dasar 1945.

- Pada pembahasan berikutnya Taufik Effendi yang merupakan Menteri

Pemberdayaan Aparatur Negara pada saat itu mengusulkan mengenai

persyaratan kriteria Wakil Menteri. Taufik Effendi menyampaikan

jabatan wakil menteri harus ditegaskan untuk diberikan kepada jabatan

karier di lingkungan birokrat (Pegawai Negeri Sipil) hal ini penting

dilakukan karenaberkaca kepada jabatan Duta Besar yang pada

awalnya diberikan kepada jabatan karier tetapi akhirnya duduki oleh

orang-orang dari kalangan politisi.

- Akhirnya pada saat rapat kerja Pansus tanggal 16 Oktober 2008 seperti

yang telah disampaikan di awal Abdul Gafur menanyakan perihal

status jabatan wakil menteri apakah sebagai anggota kabinet atau

bukan yang kemudian dijawab Pemerintah yang diwakili Hatta Rajasa

selaku Menteri Sekretariat Negara bahwa wakil menteri bukan

termasuk anggota kabinet melainkan adalah jabatan karier yang

diduduki oleh Pejabat Eselon I.

- Bahwa perdebatan Pasal 10 dirancang bangun atas tujuan penguatan

sistem pemerintahan presidensial, di mana jumlah kementerian

dibatasi, jumlahnya maksimal 34;

- Yang dimaksud dengan wakil menteri adalah pejabat karier, dan bukan

merupakan anggota kabinet. Jadi, pejabat karier bukan jabatan karier

artinya wakil menteri adalah unsur pimpinan, namun sumber

rekrutmennya adalah dari pejabat karier;


44


b. Ahli Sofian Effendi85

- Sistem kepegawaian yang disusun di dalam Undang-Undang Nomor

43 Tahun 1999 bahwa interfensi-interfensi politik dalam bidang

kepegawaian akan semakin besar oleh karena itulah di dalam Undang-

Undang tersebut diciptakan di bawah jabatan pimpinan departemen

atau di dalam sistem kepegawaian ada 2 jabatan yaitu jabatan karir dan

jabatan negara;

- Jabatan karier adalah jabatan untuk pegawai-pegawai yang menduduki

jabatan adminitrasi, jabatan struktural, dan jabatan-jabatan fungsional.

Jabatan negara adalah jabatan yang penetapannya berdasarkan

pemilihan dan jabatan-jabatan negara atas penunjukkan dari presiden

sebagai kepala pemerintahan maupun sebagai kepala negara;

- Ahli pada waktu Kepala BKN mengangkat saudara Setianto sebagai

Sesjen Departemen Infokom. Bapak Setianto langsung diangkat non

PNS atas usul BKN, diangkat pegawai dengan golongan;

- Apabila wakil menteri mau ditetapkan sebagai jabatan karier maka

dalam rangka memenuhi persyaratan-persyaratan jabatan karier,

seseorang yang belum memenuhi persyaratan untuk jabatan karaier

yang setingkat dengan eselon 1 atau eselon 1 plus, dapat diangkat

diberikan jabatan pangkat yangsetingkat atau lebih tinggi dari sesjen,

dirjen ataupun diberi pangkat lokal. Tetapi apabila mau

mengembangkan suatu sistem administrasi pemerintahan yang benar,

dan yang ditempatkan di dalam kotak menteri sebagai pemimpin

kementerian itu adalah menteri dan wakil menteri yang sebagai

pemimpin dari kementerian, lebih baik sebenarnya kalau jabatan wakil

menteri mengikuti kebiasaan di negara-negara lain yang ditetapkan

sebagai jabatan negara sebagai political appointees. Di dalam (political

85 Diangkat menjadi Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (ISIPOL) UGM pada tahun 1996.Menjabat sebagai Rektor UGM pada tahun 2002 hingga tahun 2007.Sejak tahun 1998 hingga sekarang menjadi asisten Wakil Presiden Republik Indonesia.Sejak tahun 2008 hingga sekarang menjadi senior consultant di UNDP Jakarta. Sejak tahun 1981 hingga sekarang menjadi dosen pada program S3 Jurusan Administrasi Negara, Pasca Sarjana Administrasi Negara dan Magister Administrasi Publik (MAP) UGM. Sejak tahun 2007 hingga sekarang menjadi Ketua Badan Pelaksana Harian Program Pascasarjana Administrasi dan Kebijakan Publik, Universitas Gadjah Mada. Pada program S2 Magister Administrasi Publik mengampu mata kuliah Analisis Kebijakan Publik.


45


appointees) tidak ada keharusan mengenai persyaratan-persyaratan

yang diberlakukan untuk pejabat karier.

- Untuk jabatan-jabatan eselon 1 dan di dalam UU ASN, ahli sedang

menciptakan satu lagi level di atas dari pejabat eselon 1 yaitu yang

namanya jabatan eksekutif senior. Jabatan eksekutif senior adalah

mereka-mereka yang sekarang menduduki eselon 2, eselon 1, dan

eselon di atas eselon 1, yang bekerja di seluruh Indonesia.

c. Saksi Anggito Abimanyu86

- Saksi diusulkan Ibu Sri Mulyani (Menteri Keuangan) menjadi wakil

menteri kepada Presiden.

- Pada tanggal 2 Januari, Bapak Sudi Silalahi mengatakan bahwa beliau

telah diajukan menjadi Wakil Menteri Keuangan;

- Saksi disuruh menghadap Presiden dan Presiden menyampaikan

nasihat-nasihatnya dan di dalam proses tersebut saksi diminta tanda

tangani pakta integritas. Bapak Sudi mengatakan bahwa pelantikan

akan dilakukan 2 hari lagi. Tetapi saksi ditelepon kembali oleh Bapak

Sudi Silalahi bahwa saksi tidak jadi dilantik karena belum memenuhi

eselon 1A sedangkan saksi eselon 1B;

- Saksi setelah menjadi eselon 1A selalu diupdate oleh Sekab ataupun

Sekneg belum dapat dilantik karena akan menunggu waktu, dan itu

berlangsung terus hingga akhirnya dilantik menteri baru dan wakil

menteri baru, tanpa ada pemberitahuan.

- Saksi sudah memenuhi eselon 1A dan telah memenuhi ketentuan

dalam Peraturan Presiden Nomor 47 tetapi tidak ada pemberitahuan

tentang kapan saksi untuk diangkat sehingga saksi menyatakan

mundur;

Dewan Perwakilan Rakyat telah memberikanketerangan lisan pada

persidangan tanggal 24 Januari 2012 dan telah mengajukan keterangan tertulisnya

86 Saat ini merupakan Direktur Jenderal Haji dan Umroh Kementerian Agama Republik

Indonesia, Sebelumnya ia pernah menjabat sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Ia pernah dinyatakan sebagai Wakil Menteri Keuangan, namun kemudian batal dilantik


46


tanggal 31 Januari 2012 melalui Kepaniteraan Mahkamah yang pada pokoknya

sebagai berikut:

- Dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan, Presiden dibantu oleh

menteri-menteri negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Menteri-menteri tersebut membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan

yang pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian diatur

dalam Undang-Undang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UUD

1945. Pasal 17 UUD 1945 menegaskan bahwa kekuasaan Presiden tidak

tak terbatas karena hanya dikehendaki setiap pembentukan perubahan dan

pembubaran kementerian negara harus berdasarkan Undang-Undang;

- Pengaturan pengangkatan wakil menteri dalam Undang-Undang

Kementerian Negara adalah dalam rangka untuk membantu tugas pokok

dan fungsi Kementerian Negara dalam menjalankan urusan pemeritahan

yang salah satunya adalah urusan pemerintahan dalam rangka penajaman,

koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah;

- DPR tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang beranggapan bahwa

penjelasan Pasal 10 a quo telah menutup hak konstitusional setiap warga

negara, termasuk Pemohon. Terhadap dalil Pemohon DPR berpandangan

bahwa pengaturan persyaratan untuk jabatan tertentu adalah merupakan

hal yang sangat diperlukan, afgar pemegang jabatan tersebut benar-benar

memenuhi spekulasi;

Berdasarkan pandangan tersebut di atas, DPR memohon kepada

Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengadili permohonan

pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

Terhadap UUD 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing)

dalam permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008

tentang Kementerian Negara;

2. Menyatakan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun

2008 tentang Kementerian Negara ditolak;


47


3. Menyatakan Pasal 10 dan Penjelasannya Undang-Undang Nomor 39

Tahun 2008 tentang Kementerian Negara tidak bertentangan dengan Pasal

17, Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945;

4. Menyatakan Pasal 10 dan Penjelasannya Undang-Undang Nomor 39

Tahun 2008 tentang Kementerian Negara tetap memiliki kekuatan hukum

mengikat.

Kemudian berdasarkan fakta, keterangan ahli serta pendapat dan

keyakinan hakim Konstitusi, maka terdapat beberapa pendapat Mahkamah

Konstitusi yang menarik untuk dipelajari, diantaranya :

a. Menimbang, bahwa karena ketentuan Pasal 17 UUD 1945 hanya

menyebutkan menteri-menteri negara, tanpa menyebutkan wakil menteri,

maka menurut Mahkamah kalau menteri dapat diangkat oleh Presiden,

logikanya bahwa Presiden pun tentu dapat mengangkat wakil menteri.

b. Menimbang, bahwa menurut Mahkamah, UUD 1945 hanya mengatur

hal-hal yang pokok sehingga untuk pelaksanaan lebih lanjut diatur dengan

Undang-Undang. Berdasarkan ketentuan konstitusi pengangkatan wakil

menteri itu adalah bagian dari kewenangan Presiden untuk melaksanakan

tugas-tugasnya. Tidak adanya perintah maupun larangan di dalam UUD

1945 memberi arti berlakunya asas umum di dalam hukum bahwa “sesuatu

yang tidak diperintahkan dan tidak dilarang itu boleh dilakukan” dan

dimasukkan di dalam Undang-Undang sepanjang tidak berpotensi

melanggar hak-hak konstitusional atau ketentuanketentuan lain di dalam

UUD 1945. Menurut Mahkamah, baik diatur maupun tidak diatur di dalam

Undang-Undang, pengangkatan wakil menteri sebenarnya merupakan

bagian dari kewenangan Presiden sehingga, dari sudut substansi, tidak

terdapat persoalan konstitusionalitas dalam konteks ini. Hal tersebut

berarti bahwa bisa saja sesuatu yang tidak disebut secara tegas di dalam

UUD 1945kemudian diatur dalam Undang-Undang, sepanjang hal yang

diatur dalam Undang-Undang tersebut tidak bertentangan dengan UUD

1945;

c. UUD 1945 juga tidak menentukan adanya Komisi Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi yang lebih dikenal dengan sebutan Komisi


48


Pemberantasan Korupsi (KPK), namun dengan TAP MPR Nomor

VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan

dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang kemudian

ditindaklanjuti dengan pembentukan UndangUndang Nomor 30 Tahun

2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) dibentuklah Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, untuk menyidik dan menuntut

tindak pidana korupsi tertentu. Padahal di dalam tata pemerintahan kita

sudah ada kepolisian sebagai penyidik dan kejaksaan sebagai penuntut

umum perkara pidana;

d. Dalam rangka melaksanakan tujuan negara untuk melindungi segenap

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,

perdamaian abadi dan keadilan sosial, meskipun suatu lembaga negara

tidak secara tegas dicantumkan dalam UUD 1945, hal tersebut dapat

dibenarkan sepanjang tidak bertentangan dengan UUD 1945. Adapun

mengenai biaya yang dikeluarkan untuk suatu jabatan atau suatu lembaga

yang oleh Pemohon dianggap sebagai pemborosan keuangan negara, tidak

boleh dinilai sebagai kerugian semata, sebab selain kerugian finansial ada

juga keuntungan dan manfaatnya untuk bangsa dan negara. Sebagai salah

satu contoh, biaya yang dikeluarkan untuk pegawai lembaga

pemasyarakatan atau rumah tahanan negara, biaya pembuatan gedung,

biaya untuk para narapidana atau tahanan, semua itu tidak boleh dinilai

dari pengeluaran yang dianggap kerugian negara sebab hal tersebut

dilakukan dalam rangka penegakan salah satu aspek negara hukum, dalam

hal ini penjatuhan pidana terhadap mereka yang melakukan tindak pidana.

Apalagi bukan tidak mungkin adanya wakil menteri itu bisa turut

mengawasi penggunaan anggaran agar tidak terjadi pemborosan dan

berbagai korupsi;


49


e. Menimbang, oleh karena pengangkatan wakil menteri itu boleh

dilakukanoleh Presiden, terlepas dari soal diatur atau tidak diatur dalam

Undang-Undang, maka mengenai orang yang dapat diangkat sebagai wakil

menteri menurut Mahkamah, dapat berasal dari pegawai negeri sipil,

anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik

Indonesia, bahkan warga negara biasa, sebab Presiden yang mengangkat

wakil menteri adalah pemegang kekuasaan pemerintahan menurut

Undang-Undang Dasar [vide Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (2) UUD

1945];

f. Bahwa Pasal 10 UU 39/2008 yang menyatakan, “Dalam hal terdapat

beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden

dapat mengangkat wakil Menteri pada Kementerian tertentu”, merupakan

ketentuan khusus dari Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang a quo

yang tidak mencantumkan wakil menteri dalam susunan organisasi

Kementerian. Oleh karena Undang-Undang tidak menjelaskan mengenai

apa yang dimaksud “beban kerja yang membutuhkan penanganan khusus”

maka menurut Mahkamah hal tersebut menjadi wewenang Presiden untuk

menentukannya sebelum mengangkat wakil menteri. Presiden-lah yang

menilai seberapa berat beban kerja sehingga memerlukan pengangkatan

wakil menteri. Begitu pula jika beban kerja dianggap sudah tidak

memerlukan wakil menteri, Presiden berwenang juga memberhentikan

wakil menteri tersebut. Berkembangnya masyarakat baik dari sudut

pertambahan penduduk, ekonomi, pendidikan, kesehatan di satu pihak dan

kemampuan Negara untuk memenuhi harapan masyarakat terutama di

bidang ekonomi serta keamanan di lain pihak akan menimbulkan ledakan

harapan masyarakat dan kebutuhan masyarakat sendiri. Misalnya di bidang

ekonomi semakin meningkatnya daya beli rakyat untuk membeli mobil

semakin diperlukan infrastruktur jalan yang memadai untuk berkendaraan

secara nyaman. Jika harapan tersebut tidak terpenuhi maka hal ini akan

menimbulkan frustrasi masyarakat dan akan menjadi beban negara yang

akan membahayakan posisi politis pemerintah. Padahal kecepatan

memenuhi harapan masyarakat oleh negara seringkali tidak sebanding


50


dengan pertumbuhan harapan masyarakat untuk dipenuhi kebutuhannya.

Keadaaan ekonomi dunia menunjukkan bahwa negara-negara maju

(seperti Eropa dan Amerika Serikat) saat ini menghadapi resesi ekonomi

yang sangat mungkin mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Krisis minyak yang dialamiIndonesia dapat menambah beban hutang

negara untuk menutup defisit anggaran belanja negara. Oleh sebab itu,

kewenangan Presiden mengangkat wakil menteri dalam rangka menangani

beban kerja yang semakin berat tidak bertentangan dengan konstitusi jika

dipandang dari sudut pengutamaan tujuan yang hendak dicapai

(doelmatigheid) atau nilai kemanfaatan dalam rangka memenuhi harapan

dan kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. Dengan demikian, Pasal

10 UU 39/2008 tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak

mengandung persoalan konstitusionalitas;

g. Menimbang bahwa meskipun Pasal 10 UU 39/2008 dari

sudutkewenangan Presiden mengangkat wakil menteri tidak merupakan

persoalan konstitusionalitas, akan tetapi pengaturan yang terkandung

dalam Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang a quo dalam praktiknya telah

menimbulkan persoalan legalitas yakni ketidakpastian hukum karena tidak

sesuainya implementasi ketentuan tersebut dengan hukum kepegawaian

atau peraturan perundangundangan di bidang pemerintahan dan birokrasi.

Terlebih lagi Penjelasan Pasal 10 ternyata berisi norma baru padahal

menurut Putusan Mahkamah Nomor 011/PUUIII/2005, tanggal 19 Oktober

2005 yang kemudian dimuat pula di dalam Lampiran II angka 177

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

dinyatakan, “Penjelasan ... tidak boleh mencantumkan rumusan yang

berisi norma”. Hal ini memang menjadi masalah di dalam ketatanegaraan

kita karena meskipun Presiden mempunyai hak prerogatif dalam hal-hal

tertentu tetapi Presiden juga mempunyai kewajiban hukum untuk mentaati

peraturan perundangundangan sesuai dengan sumpah Presiden/Wakil

Presiden yang menyatakan, “...memegang teguh Undang-Undang Dasar


51


dan menjalankan segala undangundang dan peraturannya dengan

selurus-lurusnya ...” [vide Pasal 9 ayat (1) UUD 1945] sehingga tidak

boleh melakukan hal-hal yang bertentangan dengan tuntutan legalitas yang

menimbulkan ketidakpastian hukum. Menurut Mahkamah persoalan

legalitas yang muncul dalam pengangkatan wakil menteri, antara lain,

adalah:

Pertama, terjadi eksesifitas dalam pengangkatan wakil menteri

sehingga tampak tidak sejalan dengan dengan latar belakang dan

filosofi pembentukan UndangUndang tentang Kementerian

Negara.Dalam bahasa teknis judicial revieweksesifitas yang seperti

itu sering disebut tidak sejalan dengan maksud semula

pembentukan Undang-Undang dimaksud (original intent). Salah

satu latar belakang terpenting dari keharusan konstitusional untuk

membentuk Undang-Undang Kementerian Negara sebagaimana

diatur di dalam Pasal 17 ayat (4) UUD 1945 dimaksudkan untuk

membatasi agar dalam membentuk kementerian negara guna

melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, Presiden melakukannya

secara efektif dan efisien. Jabatan menteri dan kementerian tidak

boleh diobral sebagai hadiah politik terhadap seseorang atau satu

golongan, sekaligus tidak dapat sembarangan dibubarkan tanpa

analisis yang mendalam bagi kepentingan negara dan bangsa

seperti yang pernah terjadi di masa lalu.Dengan pembentukan

wakil menteri yang terjadi berdasar fakta hukum sekarang, yakni

pembentukan yang tanpa job analysis dan job specification yang

jelas telah memberi kesan kuat bahwa jabatan wakil menteri

hanya dibentuk sebagai kamuflase politik dan membagi-bagi

hadiah politik. Hal ini nyata-nyata tidak sesuai dengan filosofi

dan latar belakang pembentukan UU 39/2008 yang dalam

implementasinya menimbulkan persoalan legalitas sebagaimana

akan diuraikan pula pada uraian selanjutnya.

Kedua, saat mengangkat wakil menteri Presiden tidak menentukan

beban kerja secara spesifik bagi setiap wakil menteri sehingga tak


52


terhindarkan memberi kesan kuat sebagai langkah yang lebih

politis daripada mengangkat pegawai negeri sipil (PNS) secara

profesional dalam jabatan negeri. Apalagi seleksi jabatan wakil

menteri dilakukan secara sama dengan pengangkatan menteri yakni

didahului dengan fit and proper test di tempat dan dengan cara

yang sama dengan seleksi dan pengangkatan menteri. Hal tersebut

menjadi sangat politis dan tidak sesuai dengan hukum kepegawaian

yang sudah lama berlaku terutama jika dikaitkan dengan ketentuan

dalam Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang a quo.

Ketiga, menurut Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang a quo

jabatan wakil menteri adalah jabatan karier dari PNS tetapi dalam

pengangkatannya tidaklah jelas apakah jabatan tersebut merupakan

jabatan struktural ataukah jabatan fungsional. Seperti dinyatakan

oleh pimpinan BKN di persidangan tanggal 7 Februari 2012

jabatan karier bagi PNS itu ada dua yakni jabatan struktural dan

jabatan fungsional. Persoalannya, jika dianggap sebagai jabatan

struktural maka yang bersangkutan haruslah menduduki jabatan

Eselon IA yang berarti, sesuai dengan hukum kepegawaian,

pembinaan kepegawaiannya di bawah pembinaan Sekretaris

Jenderal.Akan tetapi jika jabatan wakil menteri tersebut

diperlakukan sebagai jabatan fungsional masalahnya menjadi aneh,

sebab jabatan fungsional itu bersifat tertentu terhadap satu bidang

dan bukan jenis profesi dan keahlian yang berbedabeda yang

kemudian dijadikan satu paket sebagai jabatan fungsional.Adalah

tidak masuk akal kalau jabatan wakil menteri yang sangat beragam

bidang tugas, keahlian, dan unit kerjanya dianggap sebagai satu

kelompok jabatan fungsional.Lagipula jabatan fungsional harus

ditentukan lebih dahulu di dalam peraturan perundang-undangan

dengan mengklasifikasi masing-masing jabatan fungsional ke

dalam jenis tertentu.Para wakil menteri yang berasal dari perguruan

tinggi misalnya, semuanya sudah mempunyai jabatan fungsional

akademik.Pertanyaannya, kalau jabatan wakil menteri dianggap


53


sebagai jabatan karier fungsional maka bisakah seorang PNS

memiliki dua jabatan fungsional sekaligus berdasar peraturan

perundang-undangan?

Keempat, masih terkait dengan jabatan karier, jika seorang wakil

menteri akan diangkat dalam jabatan karier dengan jabatan

struktural (Eselon IA) maka pengangkatannya haruslah melalui

seleksi, dan penilaian oleh Tim Penilai Akhir (TPA) yang diketuai

oleh Wakil Presiden atas usulan masing-masing instansi yang

bersangkutan. Tim Penilai Akhir tersebut kemudian mengusulkan

pengangkatannya kepada Presiden dalam bentuk penerbitan

Keputusan Presiden (Keppres) untuk kemudian dilantik oleh

Menteri/Jaksa Agung/Kapolri dan pejabat yang setingkat sesuai

dengan penempatan yang bersangkutan.Menurut fakta di

persidangan, para wakil menteri diangkat tanpa melalui prosedur

tersebut dan pelantikannya dilakukan oleh Presiden sendiri di istana

negara sehingga prosedurnya menggunakan prosedur yang berlaku

bagi menteri, bukan prosedur yang berlaku bagi PNS yang

menduduki jabatan karier.

Kelima, nuansa politisasi dalam pengangkatan jabatan wakil

menteri tampak juga dari terjadinya perubahan Peraturan Presiden

Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi

Kementerian Negara sampai dua kali menjelang (Peraturan

Presiden Nomor 76 Tahun 2011, tanggal 13 Oktober 2011) dan

sesudah (Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2011, tanggal 18

Oktober 2011) pengangkatan wakil menteri bulan Oktober 2011

yang oleh sebagian masyarakat dipandang sebagai upaya

menjustifikasi orang yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat

menjadi wakil menteri supaya memenuhi syarat tersebut.

Perubahanperubahan Perpres tersebut tampak dibuat secara kurang

cermat sehingga mengacaukan sistem pembinaan pegawai

sebagaimana telah diatur dengan peraturan perundang-undangan

yang ada lebih dulu.


54


Keenam, komplikasi legalitas dalam pengangkatan wakil menteri

seperti yang berlaku sekarang ini, muncul juga terkait dengan

berakhirnya masa jabatan.Jika wakil menteri diangkat sebagai

pejabat politik yang membantu menteri maka masa jabatannya

berakhir bersama dengan periode jabatan Presiden yang

mengangkatnya.Akan tetapi, jika wakil menteri diangkat sebagai

pejabat birokrasi dalam jabatan karier maka jabatan itu melekat

terus sampai dengan tiba masa pensiunnya atau berakhir masa

tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk jabatan karier

sehingga tidak serta merta berakhir bersama dengan jabatan

Presiden yang mengangkatnya.Pertanyaannya, kapan berakhirnya

masa jabatan wakil menteri berdasarkan fakta hukum yang ada

sekarang ini?Apakah bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan

menteri yang dibantunya dan dalam periode Presiden yang

mengangkatnya ataukah dapat berakhir sebelum atau sesudah

itu?Di sinilah letak komplikasi legalitas tersebut.

h. Menimbang pula bahwa Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor

39Tahun 2008 yang menentukan bahwa wakil menteri adalah pejabat karir

dan bukan merupakan anggota kabinet adalah tidak sinkron dengan

ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, sebab

menurut pasal tersebut susunan organisasi kementerian terdiri dari atas

unsur: pemimpin yaitu Menteri; pembantu pemimpin yaitu sekretariat

jenderal; pelaksana tugas pokok, yaitu direktorat jenderal; pengawas yaitu

inspektorat jenderal; pendukung, yaitu badan atau pusat; dan pelaksana

tugas pokok di daerah dan/atau perwakilan luar negeri sesuai dengan

peraturan perundang-undangan. Apabila wakil menteri ditetapkan sebagai

pejabat karir, sudah tidak ada posisinya dalam susunan organisasi

kementerian, sehingga hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum

yang adil, yang berarti bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD

1945;

i. Menimbang bahwa timbulnya kekacauan implementasi atau masalah

legalitas di dalam hukum kepegawaian dan birokrasi pemerintahan itu


55


terjadi karena bersumber dari ketentuan Penjelasan Pasal 10 Undang-

Undang a quo maka menurut Mahkamah keberadaan Penjelasan tersebut

justru menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil dalam pelaksanaan

hukum dan telah membatasi atau membelenggu kewenangan eksklusif

Presiden dalam hal mengangkat dan memberhentikan menteri/wakil

menteri berdasarkan UUD 1945 sehingga Penjelasan tersebut harus

dinyatakan inkonstitusional. Oleh karena keberadaan wakil menteri yang

ada sekarang ini diangkat antara lain berdasar Pasal 10 dan Penjelasannya

dalam Undang-Undang a quo, menurut Mahkamah posisi wakil menteri

perlu segera disesuaikan kembali sebagai kewenangan eksklusif Presiden

menurut putusan Mahkamah ini. Oleh sebab itu, semua Keppres

pengangkatan masing-masing wakil menteri perlu diperbarui agar menjadi

produk yang sesuai dengan kewenangan eksklusif Presiden dan agar tidak

lagi mengandung ketidakpastian hukum;

j. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas,

menurut Mahkamah, permohonan Pemohon beralasan untuk sebagian;

Berdasarkan pada pertimbangan dan pendapat Mahkamah Konstitusi

diatas, maka kemudian amar putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

2. Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4916) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4916) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik

Indonesia sebagaimana mestinya;

5. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.


56


Untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi serta untuk

melaksanakan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008

tentang Kementerian Negara, sebagaimana telah diuji materi dan diputuskan oleh

Mahkamah Konstitusi denganPutusan Nomor 79/PUU-IX/2011 perlumenetapkan

Peraturan Presiden tentang Wakil Menteri, untuk itu kemudian Pemerintah

mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri,

disitu berisi mengenai tanggung jawab, ruang lingkup tugas, pengangkatan dan

pemberhentian, masa jabatan, keuangan dan fasilitas lainnya. Dengan berlakunya

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri, maka ketentuan

ketentuan mengenai Wakil Menteri yang lain87 dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.

Selain itu untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi

denganPutusan Nomor 79/PUU-IX/2011, yang menegaskan bahwa pengangkatan

dan pemberhentian Wakil Menteri adalah bagian kewenangan Presiden, maka

Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 65/M Tahun 2012 tentang

Perubahan Keputusan Presiden Nomor 111/M Tahun 2009, Keputusan Presiden

Nomor 3/P tahun 2010, Keputusan Presiden nomor 57/P tahun 2010 dan

Keputusan Presiden nomor 159/M tahun 2011. Dalam Keputusan Presiden Nomor

65/M Tahun 2012 itu juga disebutkan mengenai masa jabatan Wakil Menteri

yakni masa jabatannya paling lama sama dengan masa jabatan atau berakhir

bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Presiden periode 2009 - 2014.

Sedangkan mengenai Hak keuangan dan fasilitas lainnya yang diberikan

kepada Wakil Menteri, akan diatur dengan peraturan perundang-undangan

tersendiri.

Tidak berhenti sampai disitu, atas dikeluarkannya Peraturan Presiden

Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri, Gerakan Nasional Pemberantasan

Korupsi Republik Indonesia memohon uji materiil terhadap Peraturan Presiden

Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri, karena dianggap bertentangan

87 Yang dimaksud ketentuan mengenai Wakil Menteri yang lain adalah Peraturan

Presiden nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, Peraturan Presiden nomor 76 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara dan Peraturan Presiden nomor 91 tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara.


57


dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara

kepada Mahkamah Agung. Sampai hari ini Mahkamah Agung belum memutus

permohonan uji materiil Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil

Menteri.

2.1.1 Pengangkatan Wakil Menteri Hak Perogratif Presiden

Prerogatif berasal dari bahasa latin praerogativa (dipilih sebagai yang

paling dahulu memberi suara), praerogativus (diminta sebagai yangpertama

memberi suara), praerogare (diminta sebelum meminta yang lain).88 Di masa

“kegelapan Eropa (the dark ages)” dahulu, kekuasaan seorang raja begitu absolut,

bahkan seorang raja bisa mengatakan “negara adalah saya”, inilah yang

memunculkan istilah hak prerogatif. Sejarah mencatat, hak prerogatif menjadi hak

istimewa seorang raja, yang pertama kali diterapkan dalam konteks

ketatanegaraan di kerajaan Inggris. Hak ini memberikan keistimewaan bagi

penguasa politik untuk memutuskan sesuatu berdasarkan pertimbangan sendiri,

uniknya putusan itu bisa dilakukan tanpa alasan apapun, kecuali kehendak pribadi

dari sang pemimpin itu sendiri.89 Pada perjalanannya, hak ini diadopsi banyak

negara. Namun sejak digunakan di Indonesia, hak eksekutif tersebut, tidak diatur

secara memadai oleh Peraturan Perundang-Undangan. Akibatnya presiden

memiliki kekuasaan yang luas dan bagai tak bertepi. Padahal, Lord Acton

mengatakan, Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely

(kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan yang bersifat absolut tentunya akan

menimbulkan korupsi yang absolut pula).90 Oleh karena itu, jika hak prerogatif

dibiarkan tanpa batasan, membuat pemerintah menjadi tidak sehat, dan cenderung

bertindak korup.

88 Bagir Manan, UUD 1945 Tak Mengenal Hak Perogratif, Republika, Sabtu, 27 Mei

2000, Hal. 8 89 Dalam era Pemerintahan Orde Baru hal semacam itu pernah terjadi di Indonesia,

dimana dijelaskan bahwa dalam menjalankan kebijaksanaan pemerintah, Presiden tidak dapat dipertanggungjawabkan, tidak dapat diganggu gugat (The King can do no wrong). C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Sistem Pemerintahan Indonesia, (Jakarta : Bumi Aksara, Edisi Revisi, 2008), hal 70-71

90 Satya Arinanto, Hukum dan Demokrasi, (Jakarta : Penerbit Ind-Hill-Co, Cetakan-1,

1991) hal. 12


58


Dalam prakteknya kekuasaan Presiden RI sebagai kepala negara sering

disebut dengan istilah “hak prerogatif Presiden” dan diartikan sebagai kekuasaan

mutlak Presiden yang tidak dapat diganggu oleh pihak lain. Secara teoritis, hak

prerogatif diterjemahkan sebagai hak istimewa yang dimiliki oleh lembaga-

lembaga tertentu yang bersifat mandiri dan mutlak dalam arti tidak dapat digugat

oleh lembaga negara yang lain. Dalam sistem pemerintahan negara-negara

modern, hak ini dimiliki oleh kepala negara baik raja ataupun presiden dan kepala

pemerintahan dalam bidang-bidang tertentu yang dinyatakan dalam konstitusi.

Hak ini juga dipadankan dengan kewenangan penuh yang diberikan oleh

konstitusi kepada lembaga eksekutif dalam ruang lingkup kekuasaan

pemerintahannya (terutama bagi sistem yang menganut pemisahan kekuasaan

secara tegas, seperti Amerika Serikat), seperti membuat kebijakan-kebijakan

politik dan ekonomi.

Sistem pemerintahan negara-negara modern berusaha menempatkan segala

model kekuasaan dalam kerangka pertanggungjawaban publik. Dengan demikian,

kekuasaan yang tidak dapat dikontrol, digugat dan dipertanggungjawabkan, dalam

prakteknya sulit mendapat tempat.Sehingga, dalam praktek ketatanegaraan

negara-negara modern, hak prerogatif ini tidak lagi bersifat mutlak dan mandiri,

kecuali dalam hal pengambilan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan

pemerintahan.91

Undang-Undang Dasar 1945 maupun peraturan perundang-undangan di

Indonesia yang mengatur tentang ketatanegaraan tidak pernah menyatakan istilah

hak prerogatif Presiden. Namun dalam prakteknya, selama orde baru, hak ini

dilakukan secara nyata, misalnya dalam hal pengangkatan menteri-menteri

departemen.Hak ini juga dipadankan terutama dalam istilah Presiden sebagai

kepala negara yang sering dinyatakan dalam pengangkatan pejabat negara. Dalam

91 Namun dalam menjalankan hak perogratif jangan sampai menimbulkan kesewenang-

wenangan yang bersumber dari absolutisme, yaitu penyatuan kekuasaan di satu tangan atau sekelompok kecil orang.Kesewenang-wenangan ini mematikan kebebasan, untuk itu kekuasaan tidak boleh menumpuk di satu tangan atau sejumlah kecil orang. Sebagaimana ditulis oleh Bagir Manan dan Kuntana Magnar, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara, (Bandung : Penerbit Alumni, cetakan ke-1, 2007), hal. 209


59


hal ini Padmo Wahjono92 menyatakan pendapatnyayang akhirnyamemberikan

kesimpulan bahwa hak prerogatif yang selama ini disalahpahami adalah hak

administratif Presiden yang merupakan pelaksanaan peraturan perundang-

undangan dan tidak berarti lepas dari kontrol lembaga negara lain.93

Bentuk kekuasaan Presiden di Indonesia dapat dikelompokkan sebagai

berikut :

a. Kekuasaan Kepala Negara.

Kekuasaan Presiden sebagai kepala negara hanyalah kekuasaan

administratif, simbolis dan terbatas yang merupakan suatu kekuasaan disamping

kekuasaan utamanya sebagai kepala pemerintahan. Di Indonesia, kekuasaan

Presiden sebagai kepala negara diatur dalam UUD 1945 Pasal 10 sampai 15.

Kekuasaan Presiden sebagai kepala negara di masa mendatang selayaknya

diartikan sebagai kekuasaan yang tidak lepas dari kontrol lembaga lain.94

b. Kekuasaan Kepala Pemerintahan.

Kekuasaan Presiden sebagai kepala pemerintahan di Indonesia diatur

dalam UUD 1945 Pasal 4 ayat (1). Kekuasaan pemerintahan sama dengan

kekuasaan eksekutif dalam konsep pemisahan kekuasaan yang membatasi

kekuasaan pemerintahan secara sempit pada pelaksanaan peraturan hukum yang

ditetapkan lembaga legislatif.95 Kekuasaan eksekutif diartikan sebagai kekuasaan

pelaksanaan pemerintahan sehari-hari berdasarkan pada konstitusi dan peraturan

92 Padmo Wahjono, Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini, (Jakarta : Penerbit

Ghalia Indonesia, cetakan ke-2, 1985), hal. 275 93 Hal itu menjadi konsekwensi dari perubahan Undang-Undang Dasar 1945, dimana

yang menjadi alasan dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar adalah besarnya kekuasaan Presiden (executive heavy) hal itu dapat dilihat dari kekuasaan Presiden dalam menjalankan Pemerintahan (chief executive) dengan berbagai hak konstitusional yang lazim disebut hak perogratif (memberikan grasi, amnesty, abolisi dan rehabilitasi) dan kekuasaan legislatif. Baca Dasril Radjab, Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta, Penerbit Rineka Cipta, Cetakan ke-2, 2005), hal. 105

94 Hal itu merupakan conditio sine qua non bagi penataan ulang kehidupan

ketatanegaraan Indonesia dalam rangka mendesain demokrasi atau kedaulatan rakyat yang beorientasi pada tegaknya Rule of Law, pengendalian kekuasaan, civil society dan check and balances. Dahlan Thaib, Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional, (Yogyakarta : Total Media, Cetakan ke-1. 2009), hal.227

95 Agar kekuasaan tidak disalahgunakan maka harus diatur batas-batasnya.Caranya

dengan membagi kekuasaan tersebut ke dalam tiga cabang kekuasaan secara seimbang. Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta : Rajawali Pers, 2006), hal. 196


60


perundang-undangan. Kekuasaan ini terbatas pada penetapan dan pelaksanaan

kebijakan-kebijakan politik yang berada dalam ruang lingkup fungsi administrasi,

keamanan dan pengaturan yang tidak bertentangan dengan konstitusi dan

peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya, kekuasaan ini tetap besar

dan mendapat pengawasan dari badan legislatif atau badan lain yang ditunjuk oleh

konstitusi untuk menjalankan fungsi pengawasan.96 Dalam UUD 1945, fungsi

pengawasan pemerintahan sehari-hari dilaksanakan oleh DPR.

Kaitannya dengan pengangkatan Wakil Menteri sesuai dengan Pasal 10

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, maka

terdapat hak perogratif Presiden untuk menentukan Kementerian mana yang

membutuhkan pengangkatan Wakil Menteri, meskipun kebijakan itu haruslah

sesuai dengan kebutuhan dan tingkat urgenitas dari masing-masing Kementerian.

Untuk itu diperlukan objektivitas Presiden dalam mempergunakan hak

perogratifnya dalam upaya menanggulangi beban kerja yang membutuhkan

penanganan secara khusus. Bukan bersifat subjektif dalam menentukan

kementerian mana yang membutuhkan pengangkatan Wakil Menteri.

2.1.2 Pengangkatan Wakil Menteri dalam Kondisi Tertentu

Pengangkatan Wakil Menteri harus mengacu pada Pasal 10 Undang-

Undang nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, yang menyatakan

“dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara

khusus, Presiden dapat mengangkat Wakil Menteri pada Kementerian tertentu”.

Dengan demikian harus mampu memberikan penjelasan makna yang terkandung

dalam “membutuhkan penanganan secara khusus”.97 Khusus disini harus

diartikan tidak dalam keadaan biasa, akan tetapi terdapat sesuatu yang

memungkinkan untuk dilakukan pekerjaan yang ekstra dan tidak dapat dikerjaan

oleh seorang Menteri dan struktur organisasi di bawahnya.

96 Pengawasan tersebut bertujuan bukanlah saling menjatuhkan, akan tetapi harus adanya kooperasi dan koordinasi diantara lembaga-lembaga yang menghindari arogansi kewenangan sehingga tujuan akhirnya “doelgerichte” dari hubungan lembaga tersebut. Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Adji, Peradilan Bebas dan Contempt of Court, (Jakarta : Penerbit Diadit Media, cetakan ke-1, 2007), hal. 22

97 Penjelasan tersebut akan menjadi penting guna memberikan pengertian mengenai

urgenitas dan makna yang menjadi perhatian Presiden, sehingga masyarakat dalam paham yang dimaksud oleh Pemerintah dalam melakukan tindakannya.


61


Akan tetapi diperlukan batasan-batasan yang bersifat objektif guna

menentukan sifat “penanganan khusus” sebagaimana tertuang dalam Pasal 10

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Wakil Menteri. Penting juga

untuk diinventarisasi mengenai unsur-unsur Kementerian apa saja yang

membutuhkan penanganan secara khusus, sehingga pemaknaan dan pengertian

dari “penanganan khusus” tidak menjadi bias dan ditafsirkan dengan kurang

tepat oleh Presiden sebagai pemegang kuasa untuk melakukan pengangkatan

terhadap Wakil Menteri. Sehingga pengangkatan Wakil Menteri benar-benar

sesuai dengan amanta yang tertuang dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39

Tahun 2008 tentang Wakil Menteri, meskipun Presiden meiliki hak perogratif

untuk menentukan Kementerian mana saja yang layak dan tepat guna diangkat

Wakil Menteri untuk membantu Menteri dalam aktivitas kerjanya setiap hari.

Sebagai contoh adalah keadaan bahaya dan darurat suatu Negara, sehingga

kemudian Presiden dapat menentukan keadaan dan langkah-langkah untuk

mengatasi yang demikian.Keadaan bahaya di suatu negara (state of emergency)

diberlakukan karena adanya keadaan yang luar biasa (extraordinary) dan khusus

yang mengancam keadaan bangsa dan negara, sehingga penanggulangannya pun

tidak dapat diatasi dengan tindakan-tindakan berdasarkan hukum yang normal

atau biasa.98 Karena keadaan tidak biasa, maka diperlukan landasan hukum yang

luar biasa tapi komprehensif. Meskipun komprehensif dan luar biasa tapi harus

dapat dipertanggungjawabkan, seperti menghormati hak-hak asasi manusia

(HAM).

Untuk mengatasi keadaan bahaya tersebut, oleh hukum diserahkan

kewenangan kepada pemerintahan negara, sebagai pihak yang dominan, untuk

menormalkan keadaan agar kembali aman, tertib dan damai. Dengan pemahaman

98 Untuk mengetahui keadaan yang tidak biasa atau darurat, dapat diartikan sebagai

(a).adanya bahaya Negara yang patut dihadapi dengan upaya luar biasa. (b). upaya biasa, pranata yang umum dan lazim tidak memadai untuk digunakan menanggapi dan menanggulangi bahaya yang ada. (c). kewenangan luar biasa yang diberikan dengan hukum kepada Pemerintah Negara untuk secepatnya mengakhiri bahaya darurat tersebut, kembali ke dalam kehidupan normal. (d). wewenang luar biasa itu dan HTN darurat itu adalah untuk sementara waktu saja, samapai keadaan darurat itu dipandang tidak membahayakan lagi. Herman Sihombing, Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia, (Jakarta : Penerbit Djambatan, 1996), hal. 1


62


ini maka pihak yang terlibat bukan hanya Presiden.99 Penggunaan istilah

“pemerintahan negara” sebagai aktor dominan dalam menanggulangi keadaan

bahaya memperluas peran serta lebih banyak pihak, dan dengan demikian

demokratik, sehingga dapat meningkatkan efektifitas dan transparansi

penanggulangan keadaan bahaya.

Landasan hukum state of emergency100 ini untuk menentukan ukuran dan

tata-cara, serta menjadi legitimasi, bagi tindakan-tindakan yang dibutuhkan.

Tindakan-tindakan itu tidak semata-mata militeristik. Kewenangan tersebut hanya

bersifat sementara, sampai keadaan kembali normal. Jadi, tujuan yang ingin

dicapai melalui perangkat hukum, mekanisme dan upaya luar biasa itu adalah

penanggulangan keadaan bahaya dan pemulihan keadaan sesegera mungkin.

Konsideran RUU-KD tidak cukup menegaskan hal ini. Jadi bukan sekedar

menanggulangi keadaan “yang tidak dapat diatasi oleh alat negara secara normal”.

Pencantuman prinsip negara hukum sebagai dasar untuk menyelesaikan

keadaan bahaya harus diartikan sebagai prinsip yang diberlakukan dalam keadaan

luar biasa, yaitu emergency law, sehingga terdapat unsur-unsur extraordinary

dalam hukum tersebut. Landasan hukum itu mengandung filosofi bernegara, yaitu:

menjaga kedaulatan dan keselamatan rakyat (bangsa), melindungi kesejahteraan

masyarakat, menjaga ketertiban umum, menjaga eksistensi negara dan fungsi

pemerintahan secara luas, mempertahankan keutuhan wilayah.101

Dalam mengkategorikan keadaan bahaya tidak cukup memasukkan

perkembangan pemisahan fungsi pertahanan dan keamanan, sehingga tidak

tampak peran bantuan militer dalam keadaan bahaya karena bencana alam atau

99 Untuk itu pembagian menurut corak, bentuk dan sumbernya maka HTN darurat dapat

digolongkan menjadi 4 (empat) bagian : (1) HTN darurat objektif (objectieve staatsnoodrecht), (2) HTN darurat subjektif (subejctieve staatsnoodrecht), (3) HTN darurat tertulis (geschreven staatsnoodrecht), (4) HTN darurat tidak tertulis (ongeschreven staatsnoodrecht). Ibid, hal. 25

100 Istilah-istilah dalam keadaan bahaya dalam berbagai Negara berbeda-beda. Ada yang

menggunakan istilah state emergency, state of civil emergency, state of siege, state of war, state of internal war, state of exception, estado de alerta, estado de excepcion dan lain sebagainya. Untuk mengetahui peristilahan yang dipakai dalam beberapa Negara, silakan baca Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara Darurat, (Jakarta : Rajawali Pers, 2008), hal 7-8

101 Sama halnya dengan pengangkatan Wakil Menteri harus dijelaskan nilai urgensinya,

sehingga terdapat ukuran yang jelas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul di masyarakat.


63


bahaya sipil. Begitu pun tentang bantuan kepolisian dalam kondisi bahaya militer

dan perang.

Berbagai undang-undang mengenai keadaan bahaya menunjukkan

kesamaan pengertian keadaan bahaya. Dalam Undang-undang No. 6/1946: karena

ada serangan, bahaya serangan, pemberontakan atau kerusuhan, dan bencana

alam. Undang-undang No. 74/1957: terancam pemberontakan, kerusuhan atau

akibat bencana alam, timbul perang atau bahaya perang atau dikhawatirkan

perkosaan wilayah Negara Republik Indonesia. Undang-undang No. 23/1959:

terancam oleh pemberontakan, kerusuhan, atau akibat bencana alam, timbul

perang atau bahaya perang atau dikhawatirkan perkosaan atas wilayah negara RI,

hidup negara dalam keadaan bahaya atau dari keadaan khusus ternyata ada atau

dikhawatirkan ada gejala yang dapat membahayakan negara. Undang-undang

PKB 1999: adanya kerusuhan yang disertai kekerasan, pemberontakan bersenjata

atau keinginan memisahkan diri dengan kekerasan, ancaman perang atau terjadi

perang. RUU-KD 2001: karena terjadinya kerusuhan dengan kekerasan,

pemberontakan bersenjata, usaha nyata dengan kekerasan untuk memisahakan diri

dari RI, adanya ancaman perang, terjadi perang atau terjadi bencana alam.102

Kenyataan tersebut mengharuskan perumusan yang jelas serta mendasar

tentang keadaan bahaya. Hal ini diperlukan, sebab selama ini telah terjadi

inkonsistensi penggunaan (dan pemahaman) istilah sejak perumusannya dalam

UU No. 6/1946 hingga RUU-KD 2001. Pengertian keadaan bahaya dapat digali

dari istilah emergency dan istilah-istilah senada seperti strife, siege, noodtoestand.

Pengertian emergency dapat diartikan “bahaya” atau “darurat.”103

Penggunaan istilah ini sejalan dengan istilah yang terdapat dalam UUD

1945. Keadaan bahaya dapat dinyatakan oleh presiden dengan dasar hukum Pasal

12 UUD 1945. Syarat-syarat dan akibat keadaan bahaya ditentukan dalam UU

102 Berbagai kasus dalam periode berlakunya keadaan darurat di Indonesia dapat diurai sebagai berikut, (1) Krisis politik 1956-1966, (2) Krisis politik 1997-1998, (3) Tsunami Aceh, (4) Kasus Luapan Panas Lapindo Sidoarjo. Baca Jimly Asshiddiqie, Ibid, Hal 27-29

103 Selain itu dapat diartikan (Pertama) unsur krisis (crisis), dianggap suatu keadaan krisis

apabila terdapat suatu gangguan yang menimbulkan kegentingan dan bersifat mendadak a grave and suddendisturbunse.(Kedua) unsur kemendesakan (emergency), apabila terjadi berbagai keadaan yang tidak perhitungkan sebelumnya dan menuntut suatu tindakan segera tanpa menunggu permusyawaratan terlebih dahulu. Sumali, Reduksi Kekuasaan Ekskutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPU), (Malang : UMM Press, cetakan ke-2, 2003) 91-92


64


Keadaan Bahaya. Jika keadaan bahaya juga mencakup perang, maka berlaku

ketentuan Pasal 11 (“Presiden menyatakan perang ….. dengan negara lain”). Jadi,

ada kaitan antara Undang-undang Keadaan Bahaya dengan Undang-undang

(hukum) Perang. Dalam hal ini harus diperhatikan ketentuan hukum perang

internasional.

Sedangkan kewenangan yang terdapat pada Pasal 22 UUD 1945

merupakan kewenangan dalam keadaan mendesak atau urgent (“hal-ihwal

kegentingan yang memaksa”)104 untuk memproses legislasi dan menerbitkan

produk hukum. Ketentuan ini harus diperhatikan dalam menentukan “bentuk

hukum” pernyataan keadaan bahaya pada umumnya dan keadaan perang

khususnya. Bentuk hukum lain juga dapat ditentukan dalam UU Keadaan Bahaya

yang baru, misalnya untuk menyatakan keadaan bahaya karena bencana alam.

Menggunakan istilah “keadaan darurat,” RUU-KD mendefinisikan

keadaan bahaya sebagai“terjadinya kerusuhan dengan kekerasan, pemberontakan

bersenjata, usaha nyata dengan kekerasan untuk memisahkan diri dari Negara

Kesatuan Republik Indonesia, adanya ancaman perang, terjadi perang, atau

terjadi bencana alam, yang tidak dapat diatasi oleh alat dan kekuatan negara

secara normal di sebagian atau seluruh wilayah negara Republik Indonesia”

(Pasal 1 angka 2).

Pengertian keadaan bahaya dalam RUU-KD ini tidak cukup menegaskan

kesementaraan penanggulangan keadaan secara luar biasa. Pengertian itu juga

terlalu umum, dilihat dari beberapa sudut. Pertama, karena bencana alam

dimasukkan dalam kategori Darurat Sipil (Pasal 9). Dilanjutkan dengan kategori

darurat yang berat ke watak militeristik (Darurat Militer dan Darurat Perang).

Kategori Darurat Perang pun tidak merinci atau membedakan antara invasi negara

lain dengan pernyataan perang oleh Indonesia kepada negara lain.

State of emergency untuk Indonesia harus disesuaikan dengan keadaan

geografis negara, yaitu sebagai negara kepulauan yang memiliki wilayah terisolir

(misalnya kabupaten kepulauan). Perlu ditambahkan pula faktor eksternal (seperti

104 Bagir Manan, Lembaga Kepresidenan, (Yogyakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara

UII dan Gama Media, 1999), hal. 158. Konsep crisis dan emergency dapat pulu dilihat pada Black’s Law Dictionary


65


polusi lintas-negara, ancaman perang di negara tetangga, perang di negara

tetangga) sebagai penentu keadaan bahaya.105

Keadaan bahaya secara umum dapat dibedakan dalam keadaan bahaya

yang disebabkan oleh bencana alam, atau yang tidak disengaja atau di luar

kendali manusia (tidak disebabkan oleh tindakan manusia), dan keadaan bahaya

karena hubungan dan tindakan sosial-politik manusia.106 Spektrum dari

emergency itu dimulai dari keadaan yang disebabkan oleh bencana alam sampai

ancaman perang dan kondisi perang, dari bencana tsunami hingga perang dengan

negara lain. Di antara spektrum ini terletak kerusuhan-kerusuhan etnik dan

religius, tuntutan pemisahan diri dari Indonesia tak bersenjata dan secara damai,

sampai pada gerakan-gerakan bersenjata. Pengertian keadaan bahaya ini harus

tercermin dan dibedakan dalam berbagai kategori keadaan bahaya. Diperlukan

pula kejelasan mengenai definisi ancaman dan akibat ancaman yang akan

ditanggulangi melalui cara-cara luar-biasa ini menurut UU Keadaan Bahaya dan

diselaraskan (sinkron) dengan UU Pertahanan Nasional.

Keadaan yang dapat dikategorikan sebagai keadaan bahaya dalam RUU-

KD menunjukkan kerancuan, sebab keadaan bahaya yang disebabkan oleh

bencana alam juga dimasukkan dalam kategori Darurat Sipil. Dengan demikian

sangatlah mudah untuk menempatkan setiap kategori keadaan bahaya dalam

kendali kekuasaan militer, sejak melalui keterlibatan militer untuk mendukung

(membantu) kepolisian dalam menanggulangi keadaan Darurat Sipil hingga

keterlibatan langsung dalam Darurat Perang. Selain itu, memasukkan kerusuhan

dengan kekerasan dalam kategori Darurat Sipil harus dikaitkan dengan

penaggulangannya menurut KUHP (tanpa dikategorikan sebagai keadaan bahaya).

Jika tidak maka holiganism (seperti kerusuhan penonton sepak bola) dan

kerusuhan massa ketika kampanye politik, misalnya, dapat dikategorikan ke

dalam keadaan bahaya.

105 Dalam praktik, disamping kondisi Negara dalam keadaan biasa (ordinary condition)

atau normal (normal condition), kadang timbul atau terjadi keadaan yang tidak normal. Jimly Asshiddiqie, Opcit, hal. 1.

106 Dalam keadaan yang demikian dapat pula pemerintah mengeluar produk hukum

berupa Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPU).Sumali, Opcit, hal. 122


66


Adanya pernyataan untuk memisahkan diri dari RI tanpa kekerasan, atau

secara damai, merupakan urusan keamanan, pertahanan, atau persoalan

demokrasi (yaitu kebebasan berpendapat, yang diatur dalam UU No. 9/1998)? Ini

harus dijelaskan.107 Penanganan atas hal ini juga terkait dengan reposisi TNI dan

POLRI. Cara-cara apa yang akan digunakan untuk mengatasi hal tersebut, oleh

TNI atau POLRI? Karena itu perlu juga dirumuskan aturan yang jelas tentang

grey areas bila TNI dilibatkan untuk membantu tugas kepolisian dalam mengatasi

kerusuhan, yang berlangsung dalam keadaan Darurat Sipil. Hal ini harus dikaitkan

dengan UU Pertahanan Nasional, UU TNI dan UU POLRI.

Meskipun tidak eksplisit, Undang-undang No. 6/1946 menyatakan

penyebab keadaan bahaya secara bertingkat. Perumusannya menampakkan

pertingkatan (gradasi, hirarki) penyebab keadaan bahaya, dari perang sampai

bencana alam (Pasal 1 angka 2 yo. Pasal 8). Undang-undang No. 74/1957 dan

Undang-undang No. 23/1959 juga sangat jelas menunjukkan adanya pertingkatan

keadaan dari rumusan pasalnya (Pasal 1 ayat 1). UU-PKB 1999 membedakan

keadaan bahaya menjadi: Khusus (Terjadi keadaan yang tidak dapat diatasi

dengan perangkat hukum biasa), Darurat (Terjadi upaya pemisahan diri dengan

kekerasan) dan Perang (Perang dengan atau ancaman perang dari negara lain).

Kategorisasi dalam UU PKB tanpa pertingkatan.

Secara umum keadaan bahaya dapat dikategorikan ke dalam 4 (empat)

kategori: keadaan bahaya bencana alam, keadaan bahaya sipil, keadaan bahaya

militer, dan keadaan bahaya perang.108Yang dapat diurai sebagai berikut :109

a. Keadaan Bahaya karena bencana alam harus dibedakan dari keadaan

bahaya lainnya. Sedangkan keadaan bahaya karena bencana alam dan

keadaan bahaya sipil, di satu sisi, juga harus dibedakan dari keadaan

bahaya militer dan keadaan bahaya perang.

107 Hal itu menjadi penting dikarenakan termasuk dalam kategori darurat apabila terjadi

sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, misal kekerasan, perang dan lain sebagainya. 108 Pengertian yang demikian juga mengingat adanya keadaan genting yang tafsirannya

menjurus kepada keadaan bahaya. Baca Soehino, Hukum Tata Negara Teknik Perundang-Undangan, (Yogyakarta : Penerbit Liberty, cetakaan keempat, 2005), hal.21

109 Dari sudut pandang formal isinya Herman Sihombing dan Jimly Asshiddiqie

menjelaskan dengan gambling. Herman Sihombing, Opcit, hal. 25-26. Bandingkan Jimly Asshiddiqie, Opcit, hal. 68-70


67


b. Berhubung Keadaan Bahaya Perang mencakup ancaman perang (dari

negara lain) dan terjadinya perang karena serangan negara lain maupun

pernyataan perang oleh Indonesia, maka dilakukan gradasi

pengelompokannya dalam kategori keadaan bahaya milter hingga keadaan

bahaya perang. Selain itu, kategori perang seharusnya juga dibedakan

antara ancaman perang dari negara lain dan keadaan perang karena

serangan negara lain, dengan keadaan perang karena Indonesia

menyatakan perang kepada negara lain. Ketika Indonesia menyatakan

perang kepada negara lain (Pasal 11 UUD 1945), juga dibedakan jika

secara geo-politik tidak langsung mengakibatkan keadaan bahaya di dalam

negeri. Pembedaan ini tetap memperhatikan watak sistem pertahanan

nasional seperti dirumuskan dalam UU Pertahanan Nasional/Negara (non-

provocative and comprehensive defense).

c. Bencana alam dimasukkan keadaan bahaya jika melumpuhkan

perekonomian masyarakat dan fungsi pemerintahan (darat: gunung

meletus, banjir sungai, limbah beracun, gempa bumi; laut: badai,

gelombang pasang, gempa bumi; udara: kebakaran hutan, hujan asam,

limbah udara beracun).

d. Kategori Darurat Sipil: kerusuhan dengan kekerasan yang mengancam

keamanan dan ketertiban umum atau mengganggu fungsi pemerintahan.

Harus dijelaskan tentang kerusuhan seperti holiganism.

e. Kategori Darurat Militer: pemberontakan bersenjata dan/atau terjadi

usaha-usaha nyata dengan kekerasan untuk memisahkan diri dari RI.

Bagaimana dengan “separatisme damai” (termasuk freedom of

expression)? Ancaman perang dari negara lain (Pasal 29) dapat termasuk

kategori ini.

Berdasarkan perumpamaan110 Negara dalam keadaan darurat diatas (state

of emergency), maka diberlakukan keadaan yang luar biasa (extraordinary) dan

khusus yang mengancam keadaan bangsa dan negara, sehingga

penanggulangannya pun tidak dapat diatasi dengan tindakan-tindakan berdasarkan

110 Perumpamaan ini dibuat dalam rangka memberikan gambaran mengenai situasi dan

kondisi yang tidak normal atau tidak biasanya, dengan demikian membutuhkan penanganan yang tidak biasa pula, sehingga hal yang tidak normal dapat dipulihkan dengan segera.


68


hukum yang normal atau biasa. Dengan demikian sama halnya dengan

pengangkatan Wakil Menteri di Kementerian tertentu yang membutuhkan

“penanganan khusus” harus memenuhi nilai filosofis111 menjaga kedaulatan dan

keselamatan rakyat (bangsa), melindungi kesejahteraan masyarakat, menjaga

ketertiban umum, menjaga eksistensi negara dan fungsi pemerintahan secara

luas, mempertahankan keutuhan wilayah. Selain itu harus dipertegas mengenai

unsur-unsur, alasan, penyebab dan kategori “penanganan khusus” yang dimaksud

dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Wakil Menteri

baik dalam penjelasannya, maupun dalam peraturan perundang-undangan terkait.

Sehingga secara objketif dapat diterima oleh semua kalangan mengenai unsur-

unsur, alasan, penyebab dan kategori “penanganan khusus” sehingga diangkatlah

Wakil Menteri.

2.1.3 Pengangkatan Wakil Menteri tidak semua Kementerian

Apabila makna dari Pasal 10 Undang-Undang nomor 39 Tahun 2008

tentang Kementerian Negara, yang menyatakan “dalam hal terdapat beban kerja

yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat

Wakil Menteri pada Kementerian tertentu”. Yakni kata “penanganan khusus”

yang dimaksud apabila telah dijelaskan baik melalui penjelasannya, maupun

dalam peraturan perundang-undangan terkait, maka hemat penulis tidak semua

Kementerian dapat dilakukan pengangkatan Wakil Menteri, mengingat batasan-

batasan dan syarat-syaratnya harus jelas dan terpenuhi terlebih dahulu sehingga

dapat dilakukan pengangkatan terhadap Wakil Menteri. Dengan demikian akan

timbul kepastian hukum terhadap pengangkatan Wakil Menteri.

Dengan adanya pengangkatan Wakil Menteri oleh Presiden dalam hal

“membutuhkan penanganan secara khusus”. Dengan demikian berarti Presiden

harus dan wajib menjelaskan kepada publik112 penanganan secara khusus apa

111 Didalam nilai-nilai filosofis didalamnya harus terdapat kebenaran, keadilan, kesusilaan

dan berbagai nilai lainnya yang dianggap baik. Baca Rosjidi Ranggawidjaja, Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia, (Bandung : CV Mandar Maju, cetakan ke-1, 1998), hal. 43

112 Bahwa harus melihat asas yang terkandung dalam melaksanakan pelayanan kepada

publik, yakni transparan, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak dan keseimbangan hak dan kewajiban. W Riawan Tjandra dkk, Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dalam Pelayanan Publik, (Yogyakarta : Pembaharuan, edisi revisi, 2005), hal. 11


69


yang membutuhkan pengangkatan Wakil Menteri, di samping hal tersebut di atas

dalam Pasal 10 ini ada penekanan pada kata "secara khusus", yang artinya tidak

umum dan atau selektif.113 Seperti mengutip pertimbangan dalam putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011 mengenai apa yang dimaksud

“beban kerja yang membutuhkan penanganan khusus” maka menurut Mahkamah

Konstitusi hal tersebut menjadi wewenang Presiden untuk menentukannya

sebelum mengangkat wakil menteri. Presiden-lah yang menilai seberapa berat

beban kerja sehingga memerlukan pengangkatan wakil menteri. Begitu pula jika

beban kerja dianggap sudah tidak memerlukan wakil menteri, Presiden berwenang

juga memberhentikan wakil menteri tersebut.

Berkembangnya masyarakat baik dari sudut pertambahan penduduk,

ekonomi, pendidikan, kesehatan di satu pihak dan kemampuan Negara untuk

memenuhi harapan masyarakat terutama di bidang ekonomi serta keamanan di

lain pihak akan menimbulkan ledakan harapan masyarakat dan kebutuhan

masyarakat sendiri.114 Misalnya di bidang ekonomi semakin meningkatnya daya

beli rakyat untuk membeli mobil semakin diperlukan infrastruktur jalan yang

memadai untuk berkendaraan secara nyaman. Jika harapan tersebut tidak

terpenuhi maka hal ini akan menimbulkan frustrasi masyarakat dan akan menjadi

beban negara yang akan membahayakan posisi politis pemerintah. Padahal

kecepatan memenuhi harapan masyarakat oleh negara seringkali tidak sebanding

dengan pertumbuhan harapan masyarakat untuk dipenuhi kebutuhannya.115

Keadaaan ekonomi dunia menunjukkan bahwa negara-negara maju (seperti Eropa

dan Amerika Serikat) saat ini menghadapi resesi ekonomi yang sangat mungkin

113 Selektif memiliki makna terdapat analisis-analisis yang kuat dan menguatkan untuk melakukan dan mengeluarkan kebijakan. Untuk itu kemudian terdapat beberapa model dalam menentukan kebijakan, yang oleh William N. Dunn dibagi menjadi 6 bagian model kebijakan, diantaranya model deskriptif, model normatif, model verbal, model simbolis, model procedural dan model sebagai pengganti dan perspektif. Baca William N. Dunn, Public Policy Analysis, An Introduction, (New Jersen, University of Pittsburgh, 1994), hal. 234

114 Salah satu indikator kehidupan masyarakat modern ialah semakin tingginya kesadaran para warga masyarakat akan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban masing-masing. Semakin meningkatnya kesadaran demikian biasanya dipandang sebagai salah satu akibat positif dari tingkat pendidikannya para warga masyarakat. Sondang P Siagian, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta : Bumi Aksara, cetakan ke-18, 2010), hal. 13

115 Untuk itu sering dikatakan bahwa kuantitas sumber daya manusia tanpa disertai

dengan kualitas yang baik akan menjadi beban pembangunan suatu bangsa. Soekidjo Notoatmodjo, Pengembangan Sumber Daya Manusia, (Jakarta : Penerbit Refika Cipta, 2009), hal. 1


70


mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Krisis minyak yang dialami

Indonesia dapat menambah beban hutang negara untuk menutup defisit anggaran

belanja negara. Oleh sebab itu, kewenangan Presiden mengangkat wakil menteri

dalam rangka menangani beban kerja yang semakin berat tidak bertentangan

dengan konstitusi jika dipandang dari sudut pengutamaan tujuan yang hendak

dicapai (doelmatigheid) atau nilai kemanfaatan dalam rangka memenuhi harapan

dan kebutuhan masyarakat yang terus meningkat.

Dengan demikian Presiden harus memberikan penjelasan kepada publik

mengenai pengangkatan Wakil Menteri di sejumlah kementerian Negara116, nilai

urgensi dan kekhususan pengangkatan Wakil Menteri tersebut. Apakah

pengangkatan Wakil Menteri dalam hal “membutuhkan penanganan secara

khusus” tersebut dapat diartikan hanya terdapat pada kementerian koordinator117

yang melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian, sehingga

dianggap memiliki tugas dan wewenang yang besar, sehingga dianggap

“membutuhkan penanganan secara khusus” untuk itu dibutuhkan pengangkatan

wakil Menteri. Atau dapat dijelaskan mengenai “membutuhkan penanganan

secara khusus” tersebut diartikan sebagai Kementerian yang menangani urusan

pemerintahan yang nomenklatur118 kementeriannya secara tegas dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan ruang lingkupnya

disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun

1945.119Atau yang terakhir adalah yang dimaksud Kementerian yang

116 Dalam Setiap Kementerian membidangi urusan tertentu dalam Pemerintahan terdiri

atas (a.) urusan pemerintahan yang nomenklaturkementeriannya secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan (b.) ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, (c.) Urusan Pemerintahan dalam Rangka Penajaman, Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pemerintah

117 Kementerian Koordinator menurut Pasal 4 Peraturan Presiden nomor 49 Tahun 2009

tentang pembentukan dan organisasi Kementerian Negara adalah terdiri dari Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, kementerian koordinator bidang Perekonomian dan Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat.

118 Nomenklatur atau Tata Nama adalah sebutan atau penamaan bagi suatu unit organisasi

yang lazim digunakan instansi pemerintah.Nomenklatur mempunyai arti sangat penting dalam penataan atau penyempurnaan organisasi, karena nomenklatur dapat penggambarkan secara singkat dan tepat mengenai kedudukan, tugas pokok dan fungsi unit atau jabatan dalam suatu unit organisasi.

119 Sedangkan mengenai Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara


71


“membutuhkan penanganan secara khusus” tersebut diartikan sebagai

Kementerian yang Menangani Urusan Pemerintahan dalam Rangka Penajaman,

Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pemerintah.120

Selain itu Presiden dapat menjelaskan nilai urgensi Pengangkatan Wakil

Menteri melalui Kementerian-Kementerian tertentu yang memiliki instansi

vertikal121 di daerah, sehingga membutuhkan koordinasi dan kerja yang ekstra,

dengan demikian dapat dikategorikan dan termasuk Kementerian yang

“membutuhkan penanganan secara khusus”, diakarenakan instansi vertikal122

yang dimaksud tersebar dibeberapa daerah di seluruh Provinsi, Kabupaten dan

Kota seluruh Indonesia. Dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 tahun

2008 tentang wakil Menteri juga disebutkan bahwa Kementerian yang menangani

urusan agama, hukum, keuangan dan keamanan memiliki unsur pelaksana tugas

pokok di daerah. Sehingga Wakil Menteri dapat memiliki tugas dan wewenang

untuk membantu Menteri dalam hal koordinasi dan pemantauan kerja-kerja

instansi vertikal yang ada didaerah.Dengan demikian optimalisasi peran dan

fungsi Wakil Menteri dapat optimal dalam usaha memberikan sumbangsih kerja

dan pemikiran guna memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Republik Indonesia tahun 1945 diatur dalam Pasal 23 Peraturan Presiden nomor 49 Tahun 2009 tentang pembentukan dan organisasi Kementerian Negara adalah terdiri dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dan kementerian Komunikasi dan Informatika.

120 Sedangkan Kementerian yang Menangani Urusan Pemerintahan dalam Rangka

Penajaman, Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pemerintah adalah terdiri dari Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Riset dan Teknologi, kementerian koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Perencanaan Pembangunan nasional, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Pemuda dan Olahraga.

121 Instansi Vertikal adalah perangkat dari Kementerian Negara/Lembaga yang

mempunyai lingkungan kerja di wilayah yang bersangkutan.Instansi vertikal merupakan pelaksana tugas pokok dan fungsi Kementerian Negara/Lembaga di daerah.

122 Instansi Vertikal juga diatur dalam Pasal 66 ayat (1) Peraturan Presiden nomor 49

Tahun 2009 tentang pembentukan dan organisasi Kementerian Negara


72


Dengan adanya penjelasan, dasar pertimbangan dan alasan-alasan yang

rasional dari Pemerintah dalam hal Presiden selaku lembaga yang memiliki

wewenang untuk melakukan pengangkatan terhadap Wakil Menteri dalam hal

khusus “membutuhkan penanganan secara khusus”, maka akan terjawab segala

pertanyaan-pertanyaan yang selama ini menjadi isu baik di tingkatan masyarakat,

para terpelajar, media komunikasi dan informasi serta organisasi social

kemasyarakatan yang merasa kurang mengerti atau berfikir negative terhadap

pengangkatan Wakil Menteri yang dilakukan oleh Presiden. Dalam hal ini

Presiden dapat memberikan penjelasan, dasar pertimbangan dan alasan-alasan

yang rasional tersebut dalam bentuk peraturan perundang-undangan, apakah

dengan mengubah, menambah atau membentuk peraturan perundang-undangan

yang sama sekali baru yang mengatur secara komprehensif mengenai fungsi,

kedudukan dan tanggung jawab Wakil Menteri.

2.1.3 Pengangkatan Wakil Menteri Beraspek Politik dan Hukum

Intervensi aspek politik dalam hukum merupakan hal yang banyak di

temukan dalam perkembangan pembangunan hukum di Indonesia baik dalam era

Proklamasi, Orde Lama, Orde Baru dan era Reformasi.123 Tidak dapat dihelak lagi

bahwa hukum merupakan produk politik, dimana politik merupakan mengemban

tugas tujuan tertentu yang berupa kepentingan.124 Kepentingan inilah yang

kemudian disalah artikan oleh sebagian besar pemegang kekuasaan, baik untuk

melancarkan kepentingan pribadi atau golongan tertentu yang dijewantahkan

dalam bentuk hukum dan peraturan perundang-undangan.Untuk mengetahui

123 Dalam khazanah politik Indonesia, pengertian era reformasi merujuk pada masa pasca

berhentinya Jenderal (Purn.)Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia (RI) pada tanggal 21 Mei 1998. Satya Arinanto, Politik Pembangunan Hukum Nasional dalam Era Pasca Reformasi, Teks Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Aula Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Salemba, 18 Maret 2006, hal. 6

124 Sebagai produk politik bias saja hukum itu membuat isi yang lebih sarat dengan

kepentingan politik kelompok dan jangka pendek yang secara substansial bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi hierarkinya. Moh. Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, (Jakarta : Rajawali Pers, cetakan ke-2, 2011), hal. 37


73


hubungan antara politik dan hukum dapat diurai melalui 3 aspek dasar dibawah

ini:125

a. Pertama (sebagai tujuan), politik dapat menentukan nilai-nilai dominan

hukum tertentu atau lembaga sebagai tujuannya. Dalam hal ini

pemahaman politik dari nilai-nilai atau lembaga menjadi hampir identik

dengan pemahaman hukum otentik dari nilai yang sama atau lembaga.

b. Kedua (sebagai sarana), politik dapat memahami hukum sekadar sebagai

alat untuk pemenuhan kepentingan politik tertentu. Dalam hal ini politik

netral dalam sikapnya terhadap hukum.

c. Ketiga (sebagai kendala), politik dapat menafsirkan hukum sebagai

hambatan dalam perjalanan menuju realisasi tujuan-tujuan politik tertentu.

Dalam situasi ini, politik dapat saja menang atas hukum, atau sebaliknya.

Dalam politik kasus pertama, mengorbankan aturan hukum adalah salah satu

solusi. Sedangkan dalam kasus kedua otonomi hukum yang diawetkan melalui

keputusan pengadilan tertinggi atau dengan tindakan lain yang diambil oleh

negara (eksekutif, legislatif, yudisial), pengacara, intelektual, asosiasi, organisasi,

dan masyarakat untuk menghentikan tindakan ilegal aktor politik. Hukum dan

politik membuat gambar sendiri khusus dari realitas.

Intervensi politik atas hukum ini akan menimbulkan 3 (tiga) karakter

produk hukum yang dihasilkan, hal itu dapat diurai melalui gambar berikut :126 Variabel bebas Variabel terpengaruh

Tabel 2.1 Konfigurasi Politik Terhadap Karakter Produk Hukum

125 Ringkasan mengenai hubungan politik dengan hukum dapat dibaca pula dalam Bintan

Regen Saragih, Politik Hukum, (Bandung : CV. Utomo, cetakan pertama, 2006), hal. 13-16 126 Mengenai gambaran konfigurasi politik terhadap produk hukum dapat dilihat pada

hasil penelitian Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta : Pustaka LP3ES, cetakan ketiga, 2006), hal. 15

Karakter Produk Hukum

Konfigurasi Politik

Responsif/ Populistik

Konservatif/ Ortodoks/ Elitis

Otoriter

Demokratis


74


Sesuai gambar bagan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Politik

merupakan variable bebas dan berpengaruh, sedangkan hukum merupakan

variable terpengaruh oleh politik.127 Dengan demikian apabila konfigurasi

politiknya demokratis maka akan menghasilkan karakter produk hukum yang

responsive atau populis, sedangkan apabila variable politiknya otoriter, maka akan

menghasilkan produk hukum yang konservatif, ortodoks dan elitis.128 Berdasarkan

hasil penelitiannya, Mahfud MD berkesimpulan bahwa suatu proses dan

konfigurasi politik rezim tertentu akan sangat signifikan pengaruhnya terhadap

suatu produk hukum yang kemudian dilahirkan.129

Apabila dihubungkan dengan pengangkatan Wakil Menteri oleh Presiden

maka dapat diurai nuansa politik pengangkatan Wakil Menteri sangat kental sekali

karakter kepentingan politik yang muncul dalam mekanisme dan tata cara

pengangkatan Wakil Menteri yang kemudian dibungkus rapi melalui Peraturan

Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Wakil Menteri. Aspek itulah yang

oleh penulis simpulkan bahwa dalam pengangkatan Wakil Menteri terdapat 2

(dua) aspek sekaligus, yakni aspek politik dan hukum.130 Aspek hukum

merupakan aspek yang memberikan legalitas terhadap pengaturan mengenai

pengangkatan Wakil Menteri, sedangkan aspek politik merupakan kepentingan-

kepentingan dan pesan-pesan tertentu yang tersirat dalam peraturan perundang-

undangan berkaitan dengan pengangkatanWakil Menteri.

Aspek politisasi terhadap pengangkatan Wakil Menteri dapat diurai

melalui berbagai fakta dan pengaturan mengenai pengangkatan Wakil Menteri

127 Mengenai konfigurasi politik dan karakter produk hukum juga dijelaskan dalam buku Abdul Latif dan Hasbi Ali, Politik Hukum, (Jakarta, Penerbit Sinar Grafika, cetakan pertama, 2010), hal. 31-32

128 Menurut ajaran hukum responsive hukum yang baik seharusnya menawarkan sesuatu

yang lebih daripada sekedar keadilan prosedural, hukum yang yang baik harus berkompeten dan juga adil, serta mengenali keinginan publik dan punya komitmen bagi tercapainya keadilan substantif. Philippe Nonet and Philip Selznick, Law and Society in Transition : Toward Responsive Law, (Happer & Row, 1978), hal. 84

129 Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, Dasar-Dasar Politik Hukum, (Jakarta :

Rajawali Pers, cetakan pertama, 2004), hal. 5-6 130 Baik politik dan hukum terdapat hubungan yang erat, hukum dipandang sebagai cara

yang paling fundamental dalam mana Negara berusaha mencapai tujuan-tujuannya, dengan demikian makan kaitan antara politik dan hukum sudah tidak dapat dibendung lagi. Lihat Shadia B. Drury, Law and Politics, Reading in Legal and Political Thought, (Alberta : Detselig Enterprises Ltd Calgary, 1980), hal. 1-3


75


oleh Presiden. Pertama, motif politiknya adalah sebagai salah satu bentuk

politisasi pegawai negeri sipil, dengan modus operandi membagi-bagi jabatan

wakil menteri dalam kalangan dan lingkungan presiden (kroni-kroni Presiden) hal

ini adalah dapat dibuktikan dengan diterbitkannya revisi Peraturan Presiden

Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara

pada tanggal 13 Oktober 2011 menjadi Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2011,

dengan tujuan agar orang dekat dengan Presiden yang tidak memenuhi

persyaratan dapat diangkat menjadi wakil menteri. Nuansa politisasi dalam

pengangkatan jabatan wakil menteri tampak dari terjadinya perubahan Peraturan

Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi

Kementerian Negara sampai dua kali menjelang (Peraturan Presiden Nomor 76

Tahun 2011, tanggal 13 Oktober 2011) dan sesudah (Peraturan Presiden Nomor

77 Tahun 2011, tanggal 18 Oktober 2011) pengangkatan wakil menteri bulan

Oktober 2011 yang oleh sebagian masyarakat dipandang sebagai upaya

menjustifikasi orang yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi wakil

menteri supaya memenuhi syarat tersebut. Perubahan-perubahan Perpres tersebut

tampak dibuat secara kurang cermat sehingga mengacaukan sistem pembinaan

pegawai sebagaimana telah diatur dengan peraturan perundang-undangan yang

ada lebih dulu.Selain itu saat mengangkat wakil menteri Presiden tidak

menentukan beban kerja secara spesifik bagi setiap wakil menteri sehingga tak

terhindarkan memberi kesan kuat sebagai langkah yang lebih politis daripada

mengangkat pegawai negeri sipil (PNS) secara profesional dalam jabatan negeri.

Apalagi seleksi jabatan wakil menteri dilakukan secara sama dengan

pengangkatan menteri yakni didahului dengan fit and proper test131 di tempat dan

dengan cara yang sama dengan seleksi dan pengangkatan menteri. Hal tersebut

menjadi sangat politis dan spekulatif132 serta tidak sesuai dengan hukum

131 Memilih tenaga kerja bukanlah pekerjaan yang mudah, sekedar mengetahui keadaan

pisik si pelamar masih merupakan pekerjaan yang mudah, tetapi untuk mengetahui kemampuan psikologisnya sangat sukar mengukurnya, untuk itu harus ada fit and proper test. Fit and proper test dilakukan untuk mengatahui sejauh mana tingkat SDM yang akan diseleksi dan direkrut sebagai karyawan, mengenai cara dan prosedurnya dapat dibaca dalam buku Heidjrachman dan Suad Husnan, Manajemen Personalia, Edisi 4, (Yogyakarta, BPFE-Yogyakarya, cetakan kesebelas, 2008), hal. 45

132 Spekulatif dapat dimaknakan coba-coba, tanpa didasari oleh keinginan yang kuat

untuk memberikan mutu dan kualitas yang baik. Dalam hal ini dapat dibaca Fernita Darwis,


76


kepegawaian yang sudah lama berlaku terutama jika dikaitkan dengan ketentuan

dalam Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Wakil

Menteri.

Kedua, PengangkatanWakil Menteri ini juga akanberpotensi melahirkan

konflik kepentingan di struktur organisasi kementerian, yakni antara menteri

dengan wakil menteri dan Wakil Menteri dengan Sekretariat

Jenderal.Penyebabnya karena wakil menteri dengan menteri mempunyai

kekuasaan yang sama dan juga sama-sama diangkat oleh Presiden. Apalagi yang

merasa memiliki kedekatan khusus dengan Presiden, sehingga hal ini akan

mengakibatkan pelayanan publik akan semakin lambat karena terjadinya konflik

kepentingan antara wakil menteri dan menteri. Dalam Pasal 1 Peraturan Presiden

Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri yang menyebutkan Wakil Menteri

bertanggung jawab kepada Menteri juga menimbulkan polemik, bagaimana

apabila Wakil Menteri tidak melakukan sebagaimana amanat Pasal Pasal 1

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri tersebut,

konsekwensi hukumnya juga tidak jelas, mengingat dari segi pengangkatan Wakil

Menteri prosesnya adalah sama seperti halnya Menteri. Tidak hanya itu, terhadap

Sekretariat Jenderal juga berpotensi menimbulkan konflik kewenangan,133

mengingat dalam struktur organisasi antara Sekretariat jenderal dengan wakil

Menteri sama-sama sebagai pembantu Menteri.

Ketiga, bahwa sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

79/PUU-IX/2011 yang dalam amar putusannya menyatakan Penjelasan Pasal 10

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dinyatakan

tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Bahwa sebelum itu keberlakuan

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara

beserta Penjelasannya yaitu yang dapat diangkat menjadi wakil menteri adalah

Pemilihan Spekulatif, Mengungkap Fakta Seputar Pemilu 2009, (Bandung : Penerbit Alfabeta, 2011), hal. 271-273

133 Konflik kewenangan diakibatkan oleh adanya kewenangan yang sama yang diatur

dalam suatu lembaga tertentu, sehingga satu tugas dapat dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda, sehingga pada akhirnya menimbulkan konflik kewenangan antar lembaga yang satu dengan lembaga yang lain, sehingga tidak lagi berdasarkan kepentingan umum, akan tetapi merupakan ego sektoral sesuai kepentingan dirinya sendiri. Solly Lubis, Kebijakan Publik, (Bandung : CV. Mandar Maju, cetakan ke-1, 2007), 38


77


hanya pejabat karier, sehingga hal ini menutup hak-hak konstitusional dari

anggota-anggota masyarakat swasta atau non pegawai negeri sipil untuk

memperoleh kesempatan yang sama dalam penyelenggaraan negara khususnya

untuk menjadi Wakil Menteri, di mana hak Konstitusional mereka juga dijamin

dalam Konstitusi yaitu dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 juncto Pasal 27 ayat

(1) UUD 1945. Untuk itu orang yang dapat diangkat sebagai wakil menteri, dapat

berasal dari pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota

Kepolisian Republik Indonesia, bahkan warga negara biasa,134 sebab Presiden

yang mengangkat wakil menteri adalah pemegang kekuasaan pemerintahan

menurut Undang-Undang Dasar Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (2) UUD 1945.

Keempat, bahwa Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara, tidak memenuhi pula syarat formil. Karena menambahkan

sebuah norma baru yang sama sekali tidak diperintahkan oleh norma Undang-

Undang Dasar. Hal yang sama juga berlaku pada Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menambahkan norma yang tidak

diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar yakni munculnya keberadaan para

wakil kepala daerah. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara yang tidak memenuhi syarat formil adalah penjelasan Pasal

10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara bukan

lagi sebagai tafsiran resmi dari sebuah Undang-Undang melainkan penjelasan

tersebut telah membentuk norma tersendiri135 hal ini tidak sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang tegas mengatakan bahwa penjelasan itu tidak

boleh demikian. Apalagi dikaitkan dengan angka 177 lampiran Undang-Undang

134 Pasal 26 ayat (1) mengatur siapa saja yang termasuk warga negara Republik Indonesia, Pasal itu dengan tegas menyatakan yang menjadi warga Negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain, misalkan peranakan Belanda, peranakan Tionghoa, peranakan Arab yang bertempat tinggal di Indonesia. S. Sumarsono dkk, Pendidikan Kewarganegaraan, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, cetakan ketiga, 2004), hal. 14

135 Guna penjelasan ialah menjelaskan segala sesuatu yang dianggap masih memerlukan

penjelasan, sehingga ketentuan-ketentuan yang kiranya sudah jelas dengan demikian tidak perlu dijelaskan lagi. Jangan sampai terdapat pertentangan antara penjelasan dengan apa yang dijelaskan, walaupun pendapat umum mengatakan bahwa yang utama ialah apa yang tercantum dalam pasal-pasal yang dijelaskan itu. Pembuat peraturan hendaknya jangan sekali-kali menyandarkan diri pada penjelasan, akan tetapi harus berusaha agar teks peraturan yang dibuatnyasedemikian lengkap dan dengan keakhlian sehingga dapat menghindarkan keragu-raguan. Solly Lubis, Landasan dan Teknik Perundang-Undangan, (Bandung : CV. Mandar Maju, cetakan keempat, 1995), hal. 112-113


78


Nomor 12 Tahun 2011 itu yang tegas mengatakan penjelasan tidak dapat

dijadikan dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh

mencantumkan rumusan yang berisi norma.136 Sementara Peraturan Presiden

Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2011

justru menjadikan penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008

tentang Kementerian Negara itu sebagai landasan bagi pengaturan jabatan wakil

menteri, hal ini tidak boleh dilakukan. Pengaturan yang terkandung dalam

Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Wakil

menteri dalam praktiknya telah menimbulkan persoalan legalitas yakni

ketidakpastian hukum karena tidak sesuainya implementasi ketentuan tersebut

dengan hukum kepegawaian atau peraturan perundang-undangan di bidang

pemerintahan dan birokrasi. Terlebih lagi Penjelasan Pasal 10 ternyata berisi

norma baru padahal menurut Putusan Mahkamah Nomor 011/PUU-III/2005,

tanggal 19 Oktober 2005 yang kemudian dimuat pula di dalam Lampiran II angka

177 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) dinyatakan,

“Penjelasan ... tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma”. Hal ini

memang menjadi masalah di dalam ketatanegaraan kita karena meskipun

Presiden mempunyai hak prerogatif dalam hal-hal tertentu tetapi Presiden juga

mempunyai kewajiban hukum untuk mentaati peraturan perundang-undangan

sesuai dengan sumpah Presiden/Wakil Presiden yang menyatakan, “...memegang

teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan

peraturannya dengan selurus-lurusnya ...” Pasal 9 ayat (1) UUD

1945.137Sehingga tidak boleh melakukan hal-hal yang bertentangan dengan

tuntutan legalitas yang menimbulkan ketidakpastian hukum.

136 Penjelasan yang diberikan tidak boleh menyebabkan timbulnya ketidakjelasan atau

malah kebingungan, selain itu penjelasan juga tidak boleh berisi norma hukum baru ataupun yang berisi ketentuan lebih lanjut dari apa yang sudah diatur dalam batang tubuh. Jimly Asshiddiqy, Perihal Undang-Undang, (Jakarta : Konstitusi Press, cetakan pertama, 2006), hal. 195-196

137 Kedudukan Undang-Undang Dasar bagi suatu Negara analog dengan kedudukan

anggaran dasar bagi suatu partai politik atau organisasi lainnya, yaitu merupakan pegangan pokokbagi tindakan operasional dari organisasi yang bersangkutan. Harun Alrasid, Naskah UUD


79


Kelima, dengan tidak adanya ketentuan pasal yang mengatur mengenai

syarat-syarat seseorang dapat diangkat menjadi wakil menteri, tidak ada

kualifikasi jabatan138 apakah wakil menteri merupakan jabatan struktural atau

jabatan fungsional, serta tidak ada norma yang mengatur mengenai cara

pemberhentian wakil menteri. Serta menurut Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang


pengangkatannya tidaklah jelas apakah jabatan tersebut merupakan jabatan

struktural ataukah jabatan fungsional. Seperti dinyatakan oleh pimpinan BKN di

persidangan Mahkamah Konstitusi tanggal 7 Februari 2012 jabatan karier bagi

PNS itu ada dua yakni jabatan struktural dan jabatan fungsional. Persoalannya,

jika dianggap sebagai jabatan struktural maka yang bersangkutan haruslah

menduduki jabatan Eselon IA yang berarti, sesuai dengan hukum kepegawaian,

pembinaan kepegawaiannya di bawah pembinaan Sekretaris Jenderal.Akan tetapi

jika jabatan wakil menteri tersebut diperlakukan sebagai jabatan fungsional

masalahnya menjadi aneh, sebab jabatan fungsional itu bersifat tertentu terhadap

satu bidang dan bukan jenis profesi dan keahlian yang berbeda-beda yang

kemudian dijadikan satu paket sebagai jabatan fungsional.Adalah tidak masuk

akal kalau jabatan wakil menteri yang sangat beragam bidang tugas, keahlian, dan

unit kerjanya dianggap sebagai satu kelompok jabatan fungsional.Lagipula jabatan

fungsional harus ditentukan lebih dahulu di dalam peraturan perundang-undangan

dengan mengklasifikasi masing-masing jabatan fungsional ke dalam jenis

tertentu.Para wakil menteri yang berasal dari perguruan tinggi misalnya,

semuanya sudah mempunyai jabatan fungsional akademik.139Pertanyaannya,

kalau jabatan wakil menteri dianggap sebagai jabatan karier fungsional maka

bisakah seorang PNS memiliki dua jabatan fungsional sekaligus berdasar

peraturan perundang-undangan?

1945 Sesudah Empat Kali diubah oleh MPR, (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia Press. 2007), hal. 150

138 Kualisifikasi jabatan juga menentukan hak dan kewajiban seorang pegawai negeri,

untuk itu harus jelas dan tegas disebutkan kualisifikasi jabatannya.C.S.T Kancil dan Christine S.T Kansil, Lockcit, hal.163

139 Fungsional akademik merupakan keahlian yang dimiliki oleh seorang pengajar dalam suatu Perguruan Tinggi, sesuai dengan bidang dan keahlian yang menjadi konsen dari dosen yang bersangkutan, untuk itu untuk dosen peguruan tinggi juga terdapat tunjangan fungsional.


80


Keenam, unsur politisasi terlihat dalam eksesifitas pengangkatan wakil

menteri sehingga tampak tidak sejalan dengan dengan latar belakang dan

filosofi140 pembentukan Undang-Undang tentang Kementerian Negara.Eksesifitas

yang seperti itu sering disebut tidak sejalan dengan maksud semula pembentukan

Undang-Undang dimaksud (original intent).141 Salah satu latar belakang

terpenting dari keharusan konstitusional untuk membentuk Undang-Undang

Kementerian Negara sebagaimana diatur di dalam Pasal 17 ayat (4) UUD 1945

dimaksudkan untuk membatasi agar dalam membentuk kementerian negara guna

melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, Presiden melakukannya secara efektif

dan efisien.142Jabatan menteri dan kementerian tidak boleh diobral sebagai hadiah

politik terhadap seseorang atau satu golongan, sekaligus tidak dapat sembarangan

dibubarkan tanpa analisis yang mendalam bagi kepentingan negara dan bangsa

seperti yang pernah terjadi di masa lalu.Dengan pembentukan wakil menteri yang

terjadi berdasar fakta hukum143 sekarang, yakni pembentukan yang tanpa job

analysis dan job specification yang jelas telah memberi kesan kuat bahwa jabatan

wakil menteri hanya dibentuk sebagai kamuflase politik dan membagi-bagi hadiah

politik.Hal ini nyata-nyata tidak sesuai dengan filosofi dan latar belakang

pembentukan UU 39/2008 yang dalam implementasinya menimbulkan persoalan

legalitas.

140 Suatu rumusan peraturan perundang-undangan harus mendapatkan pembenaran

(rechtvaardiging) yang dapat diterima jika dikaji secara filosofis.Pembenaran itu harus sesuai dengan cita-cita dan pandangan hidup masyarakat, yaitu cita-cita kebenaran (idée der waarheid), cita-cita keadilan (idée der gerechtigheid) dan cita-cita kesusilaan (idée der zedelijkheid). Budiman N.P.D Sinaga, Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan, (Yogyakarta : UII Press, cetakan kedua, 2005), hal. 33

141 Original intent erat kaitannya dengan asas formal pembentukan peraturan perundang-

undangan, yakni asas tujuan yang jelas (beginsel van duelijke doelsteeling), dengan demikian tujuan pembentukannya harus jelas dijelaskan baik dalam preambul maupun dalam penjelasannya.Ibid, hal. 28

142 Perspektif efektif dan efisien dalam konteks hukum modern harus sejalan dengan

perkembangan kekuatan-kekuatan dalam masyarakat yang menjadi pendukung dari system yang dipakai, untuk berlaku postulat “Hukum berkembang sesuai tersedianya sumber-sumber dalam masyarakat”. Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah, (Yogyakarta : Genta Publishing, cetakan kedua, 2010), hal. 49

143 Fakta hukum dapat dikatakan pula das sein, sedangkan apa yang seyogyanya

merupakan das sollen. Untuk memperjelas masalah ini silakan baca Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta : Penerbit Liberty, cetakan kedua, 2005), hal. 16


81


Ketujuh, terkait dengan jabatan karier, jika seorang wakil menteri akan

diangkat dalam jabatan karier dengan jabatan struktural (Eselon IA) maka

pengangkatannya haruslah melalui seleksi, dan penilaian oleh Tim Penilai Akhir

(TPA) yang diketuai oleh Wakil Presiden atas usulan masing-masing instansi

yang bersangkutan. Tim Penilai Akhir tersebut kemudian mengusulkan

pengangkatannya kepada Presiden dalam bentuk penerbitan Keputusan Presiden

(Keppres) untuk kemudian dilantik oleh Menteri/Jaksa Agung/Kapolri dan pejabat

yang setingkat sesuai dengan penempatan yang bersangkutan.Menurut fakta di

persidangan, para wakil menteri diangkat tanpa melalui prosedur tersebut dan

pelantikannya dilakukan oleh Presiden sendiri di istana negara sehingga

prosedurnya menggunakan prosedur yang berlaku bagi menteri, bukan prosedur

yang berlaku bagi PNS yang menduduki jabatan karier. Dengan demikian unsur

politisasinya sangat kental sekali, apalagi setelah Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 79/PUU-IX/2011 yang dalam amar putusannya menyatakan Penjelasan

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sehingga Presiden

membentuk Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 yang dalam Pasal 6

disebutkan bahwa Wakil Menteri dapat berasal dari pegawai negeri atau bukan

pegawai negeri. Dengan telah diangkatnya beberapa Wakil menteri yang sebagian

besar berasal dari Pegawai negeri Sipil dapat dinyatakan betapa kuatnya unsur

politis144 dalam pengangkatan wakil Menteri.

Kedelapan, komplikasi legalitas dalam pengangkatan wakil menteri seperti

yang berlaku sebelum pembentukan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012,

muncul juga terkait dengan berakhirnya masa jabatan.Jika wakil menteri diangkat

sebagai pejabat politik yang membantu menteri maka masa jabatannya berakhir

bersama dengan periode jabatan Presiden yang mengangkatnya.Akan tetapi, jika

wakil menteri diangkat sebagai pejabat birokrasi dalam jabatan karier maka

jabatan itu melekat terus sampai dengan tiba masa pensiunnya atau berakhir masa

tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk jabatan karier sehingga tidak

144 Hasil kebijakan politik kemudian dibentuklah kebijakan hukum dengan pembentukan

hukum, penemuan hukum dan penerapan hukum untuk dirumuskan menjadi politik hukum, maka perlu memahami kebijakan umum (politik publik). Baca R. Abdussalam, Politik Hukum, (Jakarta : Penerbit PTIK, 2011), hal. 67


82


serta merta berakhir bersama dengan jabatan Presiden yang

mengangkatnya.Pertanyaannya, kapan berakhirnya masa jabatan wakil menteri

berdasarkan fakta hukum yang ada sekarang ini?Apakah bersamaan dengan

berakhirnya masa jabatan menteri yang dibantunya dan dalam periode Presiden

yang mengangkatnya ataukah dapat berakhir sebelum atau sesudah itu?Di sinilah

letak komplikasi legalitas tersebut.145

Kesembilan, dengan adanya penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor

39 Tahun 2008 yang menentukan bahwa wakil menteri adalah pejabat karir dan

bukan merupakan anggota kabinet adalah tidak sinkron dengan ketentuan Pasal 9

ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, sebab menurut pasal tersebut

susunan organisasi kementerian terdiri dari atas unsur: pemimpin yaitu Menteri;

pembantu pemimpin yaitu sekretariat jenderal; pelaksana tugas pokok, yaitu

direktorat jenderal; pengawas yaitu inspektorat jenderal; pendukung, yaitu badan

atau pusat; dan pelaksana tugas pokok di daerah dan/atau perwakilan luar negeri

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apabila wakil menteri ditetapkan

sebagai pejabat karir, sudah tidak ada posisinya dalam susunan organisasi

kementerian, sehingga hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil,

yang berarti bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sebagai

konsekwensi Negara hukum demokratis, dimana demokrasi diatur dan dibatasi

oleh aturan hukum, sedangkan hukum ditentukan melalui cara-cara yang

seharusnya demokratis berdasarkan konstitusi.146

2.2 Masa Jabatan Wakil Menteri

Salah satu ciri negara hukum, yang disebut the rule of law147 atau dalam

bahasa Belanda dan Jerman disebut rechtsstaat, adalah adanya ciri pembatasan

145 Legalitas sangat erat kaitannya dengan ilmu hukum dogmatic yang merupakan ilmu

yang bersifat sui generis yakni tidak dapat dibandingkan (diukur dan dinilia) dengan bentuk ilmu lain yang manapun. L.J Van Apeldoorn, Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Recht, Terjemahan Arief Sidharta, (Bandung : Refika Aditama, cetakan ketiga, 2009), hal. 55

146 Moh. Mahfud MD, Mengembalikan Daulat Rakyat Demokrasi Kita, Pidato

Kebudayaan 2012, Yang diselenggarakan oleh Dewan Kesenian Jakarta dan Badan Pengelola Pusat Kesenian Jakarta, Sabtu 10 November 2012, bertempat di Graha Bhakti Budaya Taman Ismail Marzuki Jakarta, hal. 16

147 Konsep ini dipelopori oleh Albert Venn Dicey yang berkembang di Negara-negara

Anglo Saxon yang memiliki cirri supremasi hukum, persamaan di depan hukum, dan konstitusi


83


kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara.Pembatasan itu dilakukan

dengan hukum yang kemudian menjadi ide dasar paham konstitusionalisme

modern. Oleh karena itu, konsep negara hukum modern148 juga disebut sebagai

negara konstitusional atau constitutional state, yaitu negara yang dibatasi oleh

konstitusi. Dalam gagasan yang sama, gagasan negara demokrasi atau kedaulatan

rakyat disebut pula dengan istilah constitutional democracy yang dihubungkan

dengan pengertian negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum.

Upaya untuk mengadakan pembatasan terhadap kekuasaan dilakukan

dengan pola-pola pembatasan di dalam pengelolaan internal kekuasaan negara itu

sendiri, yaitu dengan mengadakan pembedaan dan pemisahan kekuasaan negara

kedalam fungsi-fungsi yang berbeda-beda. Dalam hubungan ini, yang dapat

dianggap paling berpengaruh pemikirannya dalam mengadakan pembedaan

fungsi-fungsi kekuasaan itu adalah Montesquieu dengan teori trias politica-nya.

Yaitu cabang kekuasaan legislatif, cabang kekuasaan eksekutif atau administratif,

dan cabang kekuasaan yudisial.149

Menurut Maurice Duvenger, ada tiga macam usaha untuk dapat

melaksanakan pembatasan kekuasaan penguasa itu, yang masing-masing bergerak

dalam lapangan yang tersendiri. Tiga macam usaha tersebut ialah :150

1. Usaha yang pertama ditunjukan untuk melemahkan atau membatasi

kekuasaan penguasa dengan secara langsung. Di dalam usaha ini ada tiga

macam cara umum dipergunakan, yaitu :

a. Pemilihan para penguasa (Pembatasan masa jabatan)

yang berdasarkan hak-hak perseorangan. Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, (Yogyakarta : UII Press, cetakan pertama, 2005), hal. 8

148 Menurut keyakinan politik Mac Iver, jalan paling baik untuk mencapai kesempurnaan

manusia ialah demokrasi yang merupakan The Modern State. Djokosoetono, Kuliah Ilmu Negara, (Jakarta : In-Hill-Co, Edisi Revisi, 2006), hal. 41

149 Dalam konsep Negara hukum Stahl salah satunya Negara harus didasarkan pada ajaran

trias politika, selain itu juga pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi, pemerintahan berdasarkan undang-undang dan peradilan administrasi.Untuk itu kemudian gagasan Stahl ini dikatakan sebagai gagasan Negara hukum formil, karena menekankan pada pemerintahan berdasarkan Undang-Undang. Zairin Harahap, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, (Jakarta : Rajawali Pers, 2007), hal. 7

150 Maurice Duverger, Teori dan Praktek Hukum Tata Negara Indonesia, (Surabaya :

Pustaka Tinta Mas, 1993), hal. 53-55


84


b. Pembagian kekuasaan (ekskutif, legislatif dan yudisial)

c. Kontrol yurisdikasionil (check and balance)

2. Usaha yang kedua untuk membatasi kekuasaan penguasa ialah :

menambah atau memperkuat kekuasaan pihak yang di perintah. Jadi daya

kesanggupan rakyat untuk menolak pengaruh-pengaruh dari penguasa itu

ditambah atau diperkuat. Tentu saja pengaruh-pengaruh dari penguasa sini

dalam arti pengaruh-pengaruh yang bersifat melemahkan rakyat.

3. Usaha yang ketiga di dalam melaksanakan pembatasan kekuasaan

penguasa, dapat juga dipertimbangkan suatu usaha untuk mengendalikan,

kelaliman-kelaliman pihak penguasa dari masyarakat atau Negara yang

satu, terhadap masyarakat atau Negara yang lain, dengan mengusahakan

adanya semacam intervensi ini harus di laksanakan secara timbal-balik.

Jika tegasnya diadakan pengawasan secara timbal-balik. Usaha ini disebut

: pengendalian atau pembatasan secara federalisme. Ini pada azasnya

terjadi pada pembatasan penguasa, oleh penguasa-penguasa lain di dalam

menjalankan kekuasaan atas bangsa yang dikuasainya. Usaha ini dapat

dibedakan dalam dua cara.

a. Pembatasan kekuasaan penguasa secara federalism yang bersifat

intern, atau dalam Negara

b. Pembatasan kekuasaan penguasa yang diselenggarakan oleh

pengawasan internasional.

Seringkali mendengar pandangan bahwa masa jabatan yang terlalu lama

akan cenderung melahirkan sikap otoriter, hegemonic, dan korup.151 Oleh karena

itu, masa jabatan harus dibatasi. Siapapun tidak boleh menjabat terlalu lama, agar

tidak merugikan bagi siapapun. Sesungguhnya apapun saja yang disebut

keterlaluan menjadi tidak baik, termasuk juga terlalu lama dalam memegang

jabatan tertentu. Jika jabatan itu dipegang terlalu lama, maka akibatnya, baik yang

menjabat maupun yang menjadi bawahan akan mengalami kebosanan. Pandangan

151 Dengan terjadinya berbagai kasus penyalahgunaan wewenang dan korupsi di Indonesia kemudian Tubagus R. Nitibaskara menyatakan perilaku aparat penegak hukum yang sewenang-wenang, koruptif dan melanggar hukum (a wide range of crime and illegal activities) secara ekstrem mengatakan hukum sebagai alat kejahatan (as a tool of crime). Amir Syamsuddin, Integritas Penegak Hukum, Hakim, Jaksa, Polisi dan Pengacara, (Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2008), hal. 122


85


tersebut tentu ada benarnya. Artinya, memang ada orang-orang yang menjabat

terlalu lama menjadikan otoriter, hegemonic dan korup. Tetapi, hal itu juga tidak

selalu demikian. Banyak juga orang yang menjabat terlalu lama, tetapi juga tidak

melahirkan sifat-sifat seperti itu. Sebaliknya, banyak orang yang baru saja

menjabat, tetapi sudah mulai bersikap otoriter dan bahkan juga korup.152

Kaitannya dengan masa jabatan Wakil Menteri, maka disini perlu melihat

beberapa pengaturan mengenai masa jabatan Wakil Menteri yang pernah dan

sedang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini dapat dilihat sebelum dan sesudah

adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011, mengingat

setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011 maka

secara langsung dan tidak langsung mengubah tatanan dan struktur Wakil

Menteri, selain diakibatkan oleh isi putusan Mahkamah Konstitusi, juga

diakibatkan oleh adanya beberapa peraturan perundang-undangan yang dibentuk

sebagai konsekwensi dan pemenuhan dari Putusan Mahkamah Konstitusi terkait

Wakil Menteri. Untuk itu dalam pembahasan ini akan dibahas menjadi 2 (dua)

bagian, yakni sebelum dan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

79/PUU-IX/2011, diantaranya :

2.2.1 Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi

Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi dengan demikian masih

berlaku peraturan perundang-undangan mengenai Wakil Menteri diantaranya

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian negara

beserta penjelasannya, Peraturan Presiden nomor 47 tahun 2009 tentang

Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, Peraturan Presiden nomor 76

tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009

tentang Pembentukan dan Organisasi kementerian Negara dan Peraturan Presiden

nomor 91 tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor

47 Tahun 2009 tentang pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara.

152 Untuk mengatasi Korupsi ini pernah diutarakan oleh Denny Indrayana mengenai

langkah-langkah memberantas Korupsi, yang terangkum dalam 10 langkah memberantas Korupsi. Denny Indrayana, Negeri Para Mafioso, Hukum di Sarang Koruptor, (Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2008), hal. 197-199. Untuk membahas secara komprehensif mengenai cara memberantas korupsi ini juga dapat dijadikan rujukan bukunya Jeremy Pope, Strategi Membasmi Korupsi, (Jakarta : Transparency International (TI) Indonesia, cetakan pertama, 2003)


86


Sedangkan Keputusan Pengangkatan Wakil Menteri terdapat dalamKeputusan

Presiden Nomor 111/M tahun 2009, Keputusan Presiden Nomor 3/P tahun 2010,

Keputusan Presiden Nomor 57/P tahun 2010 dan Keputusan Presiden Nomor

159/M tahun 2011.

Dalam beberapa berlakunya peraturan perundang-undangan dan keputusan

mengenai Wakil Menteri sebagaimana tersebut diatas, tidak terdapat satupun pasal

dan pengaturan mengenai masa jabatan Wakil menteri, untuk itu menimbulkan

pertanyaan dan komplikasi legalitas153 dalam pengangkatan wakil menteriterkait

juga dengan berakhirnya masa jabatan. Jika wakil menteri diangkat sebagai

pejabat politik154 yang membantu menteri maka masa jabatannya berakhir

bersama dengan periode jabatan Presiden yang mengangkatnya. Akan tetapi, jika

wakil menteri diangkat sebagai pejabat birokrasi dalam jabatan karier155 maka

jabatan itu melekat terus sampai dengan tiba masa pensiunnya atau berakhir masa

tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk jabatan karier sehingga tidak

serta merta berakhir bersama dengan jabatan Presiden yang mengangkatnya.

Pertanyaannya, kapan berakhirnya masa jabatan wakil menteri berdasarkan fakta

hukum yang ada sekarang ini? Apakah bersamaan dengan berakhirnya masa

jabatan menteri yang dibantunya dan dalam periode Presiden yang

mengangkatnya ataukah dapat berakhir sebelum atau sesudah itu?Di sinilah letak

komplikasi legalitas tersebut.

Dalam penjelasan Pasal 10 Undang-Undang nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian negara menyatakan bahwa Wakil Menteri merupakan Pejabat Karir

153 Komplikasi legalitas yang dimaksud tidak terdapat peraturan perundang-undangan

yang mengatur mengenai masa jabatan Wakil Menteri, sehingga menimbulkan beberapa pertanyaan-pertanyaan terhadap masa berakhirnya jabatan Wakil Menteri.

154 Untuk membedakan Pejabat politik atau bukan, dapat dibedakan dari cara rekrutment,

pengangkatan dan pemberhentiannya. Pejabat politik biasanya rekrutmentnya melalui pemilihan atau penunjukan secara langsung, sedangkan pengangkatannya tidak melalui prosedur sebagaimana pegawai negeri sipil yang terdapat seleksi fit and proper test, dan dari segi masa jabatan pejabat politik terdapat batas-batasnya yang sangat singkat.

155 Jabatan karir adalah Jabatan struktural dan fungsional yang hanya dapat diduduki

Pegawai Negeri Sipil setelah memenuhi syarat yang ditentukan.Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian/dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.Sumber UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.


87


dan bukan merupakan anggota kabinet. Dengan demikian jelas bahwa Wakil

Menteri sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011

merupakan Pejabat Karir, akan tetapi bukan merupakan anggota kabinet.156 Hal

itu yang kemudian dinilai sebagai bentuk politisasi pegawai negeri sipil, dengan

modus operandi membagi-bagi jabatan wakil menteri dalam kalangan dan

lingkungan presiden (kroni-kroni Presiden) hal ini adalah dapat dibuktikan

dengan diterbitkannya revisi Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang

Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara pada tanggal 13 Oktober 2011

menjadi Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2011.

Selain itu dengan tidak adanya ketentuan pasal yang mengatur mengenai

syarat-syarat seseorang dapat diangkat menjadi wakil menteri, tidak ada

kualifikasi jabatan apakah wakil menteri merupakan jabatan struktural atau

jabatan fungsional, serta tidak ada norma yang mengatur mengenai cara

pemberhentian wakil menteri. Serta menurut Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang


pengangkatannya tidaklah jelas apakah jabatan tersebut merupakan jabatan

struktural ataukah jabatan fungsional.157 Seperti dinyatakan oleh pimpinan BKN

di persidangan Mahkamah Konstitusi tanggal 7 Februari 2012 jabatan karier bagi

PNS itu ada dua yakni jabatan struktural dan jabatan fungsional. Persoalannya,

jika dianggap sebagai jabatan struktural158 maka yang bersangkutan haruslah

menduduki jabatan Eselon IA yang berarti, sesuai dengan hukum kepegawaian,

pembinaan kepegawaiannya di bawah pembinaan Sekretaris Jenderal. Akan tetapi

156 Angota kabinet merupakan istilah yang digunakan untuk setiap pembantu Presiden

yang ditunjuk langsung oleh Presiden. Baca Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi… Lock cit, Hal. 175

157 Jabatan fungsional pada hakekatnya adalah jabatan teknis yang tidak tercantum dalam

struktur organisasi, namun sangat diperlukan dalam tugas-tugas pokok dalam organisasi Pemerintah.Jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan.Jabatan fungsional keahlian adalah kedudukan yang menunjukkan tugas yang dilandasi oleh pengetahuan, metodologi dan teknis analisis yang didasarkan atas disiplin ilmu yang bersangkutan dan/atau berdasarkan sertifikasi yang setara dengan keahlian dan ditetapkan berdasarkan akreditasi tertentu.Sedangkan jabatan fungsional ketrampilan adalah kedudukan yang mengunjukkan tugas yang mempergunakan prosedur dan teknik kerja tertentu serta dilandasi kewenangan penanganan berdasarkan sertifikasi yang ditentukan.

158 Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab,

wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara


88


jika jabatan wakil menteri tersebut diperlakukan sebagai jabatan fungsional

masalahnya menjadi aneh, sebab jabatan fungsional itu bersifat tertentu terhadap

satu bidang dan bukan jenis profesi dan keahlian yang berbeda-beda yang

kemudian dijadikan satu paket sebagai jabatan fungsional. Adalah tidak masuk

akal kalau jabatan wakil menteri yang sangat beragam bidang tugas, keahlian, dan

unit kerjanya dianggap sebagai satu kelompok jabatan fungsional. Lagipula

jabatan fungsional harus ditentukan lebih dahulu di dalam peraturan perundang-

undangan dengan mengklasifikasi masing-masing jabatan fungsional ke dalam

jenis tertentu.Para wakil menteri yang berasal dari perguruan tinggi misalnya,

semuanya sudah mempunyai jabatan fungsional akademik. Pertanyaannya, kalau

jabatan wakil menteri dianggap sebagai jabatan karier fungsional maka bisakah

seorang PNS memiliki dua jabatan fungsional sekaligus berdasar peraturan

perundang-undangan?

Dengan demikian berakhirnya jabatan Wakil Menteri sebelum adanya

Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011 menjadi tidak

jelas,dikarenakan menurut penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 tahun

2008 tentang Kementerian Negara, wakil menteri diangkat sebagai pejabat

birokrasi dalam jabatan karier maka jabatan itu melekat terus sampai dengan tiba

masa pensiunnya atau berakhir masa tugasnya berdasarkan ketentuan yang

berlaku untuk jabatan karier, sehingga tidak serta merta berakhir bersama dengan

jabatan Presiden yang mengangkatnya. Akan tetapi penjelasan Pasal 10 Undang-

Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara kemudian dinyatakan

tidak berlaku dan tidak berkekuatan hukum tetap melalui Putusan Mahkamah

konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011.

2.2.2 Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi

Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011 terjadi

perubahan besar-besaran mengenai tatanan dan struktur Wakil Menteri, selain

diakibatkan oleh isi putusan Mahkamah Konstitusi, juga diakibatkan oleh adanya

beberapa peraturan perundang-undangan yang dibentuk sebagai konsekwensi dan

pemenuhan dari Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Wakil Menteri. Mengenai

peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Wakil Menteri adalah


89


yakni tidak berlaku dan tidak berkekuatan hukumnya penjelasan Pasal 10

Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Hal itu

dikarenakan tidak memenuhi pula syarat formil.159 Karena menambahkan sebuah

norma baru yang sama sekali tidak diperintahkan oleh norma Dasar.160

Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara juga merupakan bukan lagi sebagai tafsiran resmi dari

sebuah Undang-Undang melainkan penjelasan tersebut telah membentuk norma

tersendiri hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

yang tegas mengatakan bahwa penjelasan itu tidak boleh demikian. Selain itu

pengaturan yang terkandung dalam Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor

39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dalam praktiknya telah menimbulkan

persoalan legalitas yakni ketidakpastian hukum karena tidak sesuainya

implementasi ketentuan tersebut dengan hukum kepegawaian atau peraturan

perundang-undangan di bidang pemerintahan dan birokrasi.

Dengan tidak diberlakukan dan tidak berkekuatan hukumnya161 penjelasan

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara,

maka secara langsung merubah tatanan dan struktur Wakil menteri melalui

dikeluarkannya Peraturan Presiden nomor 60 tahun 2012 tentang Wakil Menteri

yang mengatur secara khusus mengenai hal-hal yang menjadi perhatian dalam

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011, termasuk didalamnya

mengatur mengenai masa jabatan Wakil menteri. Selain itu Presiden juga

memperbaiki Keputusan Presiden sebelumnya, yakni melalui Keputusan Presiden

159 Dalam arti formil adalah dari segi prosedural sebagaimana telah ditentukan syarat-syarat pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Baca Ahmad Syahrizal, Peradilan Konstitusi, suatu studi tentang Adjudikasi Konstitusional sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif, (Jakarta : Pradnya Paramita, cetakan pertama, 2006), hal. 280

160 Terdapat 2 (dua) hal penting sebelum peraturan perundang-undangan diberlakukan,

yang (pertama) adalah penyusunannya (costruction) dan penafsirannya (interpretation). Hal itu sangat tergantung pada bahasa tulisan didalamnya, penggunaan penafsiran medium bahasa menjadi sangat penting, bahkan sangat menentukan apakah suatu peraturan perundang-undangan akan mencapai maksud dan tujuannya atau tidak. Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan, Proses dan Teknik Pembentukannya, (Yogyakarta : Penerbit Kanisius, cetakan ke-10, 2012), hal. 202

161 Pelaksanaan dan akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi terutama dalam

pengujian Undang-Undang adalah bersifat declaratoir constitutief, artinya putusan MK tersebut menciptakan atau meniadakan suatu keadaan hukum baru atau membentuk hukum baru sebagai negatife legislatore. Maruar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, (Jakarta : Konstitusi Press, 2005), hal. 206


90


nomor 65/M tahun 2012 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 111/M

tahun 2009, Keputusan Presiden Nomor 3/P tahun 2010, KeputusanPresiden

Nomor 57/P tahun 2010 dan Keputusan Presiden Nomor 159/M tahun 2011 yang

didalamnya juga menyebutkan mengenai masa jabatan Wakil Menteri.

Dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Presiden nomor 60 tahun 2012 tentang

Wakil Menteri disebutkan bahwa “masa jabatan Wakil menteri paling lama sama

dengan masa jabatan atau berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan

Presiden yang bersangkutan”. Selain itu dipertegas dalam Keputusan Presiden


tahun 2009, Keputusan Presiden Nomor 3/P tahun 2010, Keputusan Presiden


didalamnya juga menyebutkan mengenai masa jabatan Wakil Menteri adalah

“masa jabatan paling lama sama dengan masa jabatan atau berakhir bersamaan

dengan berakhirnya masa jabatan Presiden periode 2009 - 2014”. Dengan

demikian jelas bahwa maja jabatan Wakil Menteri sama dengan masa jabatan

Presiden dan Menteri.

Dengan demikian terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara

sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 79/PUU-IX/2011 yang

kemudian dikeluarkannya beberapa peraturan perundang-undangan untuk

mengakomodir isi putusan Mahkamah konstitusi tersebut. Terlebih lagi dalam

Pasal 6 Peraturan Presiden nomor 60 tahun 2012 tentang Wakil Menteri

disebutkan bahwa “Wakil Menteri dapat berasal dari pegawai negeri atau bukan

pegawai negeri”, dengan demikian maka dari segi jabatannya sangat jelas tegas

sekali merupakan jabatan politik, yang hampir sama dengan jabatan Kementerian

Negara. Namun dalam hal terdapat ketimpangan mengingat Wakil Menteri

awalnya harus berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan pada saat ini Wakil Menteri

diperbolehkan berasal dari bukan Pegawai Negeri Sipil.Apalagi orang-orang yang

diangkat sebagai Wakil Menteri rata-rata berstatus sebagai pegawai negeri

sipil.Dengan demikian telah terjadi politisasi terhadap pengangkatan Wakil

Menteri.


91


2.3 Pertanggungjawaban Wakil Menteri

Dalam beberapa literature ada dua istilah yang menunjuk pada

pertanggungjawaban162 begitu juga dalam kamus hukum, yaitu liability dan

responsibility. Liability merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk

hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung

atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau

potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang

menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. Responsibility berarti

hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk

putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban

bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan.Dalam pengertian dan

penggunaan praktis, istilah liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum,

yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum,

sedangkan istilah responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban politik.163

Pertanggung jawaban berasal dari kata tanggung jawab, yang berarti

keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau ada sesuatu hal, boleh

dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Dalam kamus hukum ada

dua istilah menunjuk pada pertanggungjawaban, yakni liability (the state of being

liable) dan responsibility (the state or fact being responsible). Liability

merupakan istilah hukum yang luas (a broad legal term) yang di dalamnya

mengandung makna bahwa menunjuk pada makna yang paling komprehensif,

meliputi hampir setiap karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang

bergantung, atau yang mungkin. Liability didefinisikan untuk menunjuk semua

karakter hak dan kewajiban. Sementara itu responsibility berarti hal yang dapat

dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan,

keterampilan, kemampuan, dan kecakapan. Responsibility juga berarti kewajiban

162 Menurut Logemann bahwa Negara merupakan organisasi jabatan “de staat is

ambtenorganisatie” dan dalam suatu Negara itu ada jabatan pemerintahan yakni lingkungan pekerjaan tetap yang dilekati dengan wewenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan. Seperti yang diutarakan oleh Julista Mustamu, Diskresi dan Tanggungjawab Pemerintahan, Dalam Jurnal SASI, Vol. 17, Bulan April-Juni 2011, hal.6

163 Untuk memahami secara luas mengenai konsep-konsep pertanggungjawaban yang

salah satunya mengulas mengenai pertanggung jawaban secara politis, sialakan baca Ridwan H.R., Hukum Administrasi Negara, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 335-337


92


bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan dan memperbaiki atau

sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apa pun yang telah ditimbulkannya.

Suatu konsep yang terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep

tanggungjawab hukum (liability).164 Seseorang yang bertanggungjawab secara

hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam

kasus perbuatannya bertentangan/berlawanan hukum.165 Sanksi dikenakan

deliquet, karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut

bertanggungjawab. Subyek responsibility dan subyek kewajiban hukum adalah

sama. Dalam teori tradisional, ada dua jenis tanggung jawab: pertanggungjawaban

berdasarkan kesalahan (based on fault) dan pertanggungjawab mutlak (absolut

responsibility).166 Tanggungjawab mutlak yaitu suatu perbuatan menimbulkan

akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang dan ada suatu

hubungan antara perbuatan dengan akibatnya.167 Tiada hubungan antara keadaan

jiwa si pelaku dengan akibat dari perbuatannya. Pada dasarnya, ada dua macam

teori pertanggungjawaban, yaitu :

a. Teori Risiko (Risk Theory) yang kemudian melahirkan prinsip tanggung

jawab mutlak (absolute liability atau strict liability) atau tanggung jawab

objektif (objective responsibility), yaitu bahwa suatu negara mutlak

bertanggung jawab atas setiap kegiatan yang menimbulkan akibat yang

sangat membahayakan (harmful effects of untra-hazardous activities)

walaupun kegiatan itu sendiri adalah kegiatan yang sah menurut hukum.

164 Tanggung jawab seorang administrator juga pernah dikemukakan oleh Yunus diantaranya (1) tanggung jawab disiplin, (2) tanggung jawab hukum, baik pidana maupun perdata, (3) tanggung jawab keuangan, dan (4) tanggung jawab politis. Benny M. Yunus, Intisari Hukum Administrasi Negara, (Bandung : Penerbit Alumni, 1980), hal.33

165 Namun suatu kebijakan tidak mungkin diajukan ke Pengadilan apalagi dikenakan

hukum pidana karena dasar hukum kebijakan yang akan menjadi dasar hukum penuntutannya tidak ada. Hal ini disebabkan suatu kebijakan pada umumnya berjalan tidak seiring atau belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Arifin Soeria Atmadja, Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum, Teori, Kritik dan Praktik, (Jakarta : Rajawali Pers, 2008), hal. 198

166 Jimly Asshiddiqie, Ali Safa’at, Teori Hans Kelsen tentang Hukum, Jakarta, Konstitusi

Press, 2006. Hlm 61 167 Namun pengecualian dari itu adalah kebijakan penguasa dalam kategori

beleidsvrijheid, yaitu tugas-tugas militer, politonil, hubungan luar negeri, pekerjaan untuk kepentingan umum, keadaan yang tidak dapat diduga terlebih dahulu atau dalam mengambil tindakan darurat. Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat, (Surabaya : Peradaban, Edisi Revisi, 2007), hal.119


93


b. Teori Kesalahan (Fault Theory) yang melahirkan prinsip tanggung jawab

subjektif (subjective responsibility) atau tanggung jawab atas dasar

kesalahan (liability based on fault), yaitu bahwa tanggung jawab negara

atas perbuatannya baru dikatakan ada jika dapat dibuktikan adanya unsur

kesalahan pada perbuatan itu.

Telah disebutkan bahwa salah satu prinsip negara hukum adalah asas

legalitas, yang mengandung makna bahwa setiap tindakan hukum pemerintah

harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.Berdasarkan

yurisprudensi Conseil d’Etat, pemerintah atau negara dibebani membayar ganti

rugi kepada seseorang rakyat atau warga negara yang menjadi korban pelaksanaan

tugas administratif. Dalam perspektif hukum publik, tindakan hukum

pemerintahan itu selanjutnya dituangkan dalam dan dipergunakan beberapa

instrumen hukum dan kebijakan seperti peraturan, keputusan, peraturan

kebijaksanaan, dan ketetapan.168 Bothlingk memberikan tiga contoh onbevoegd

(pejabat tidak berwenang) yaitu:169

a. Ia menggunakan cara yang tidak sejalan dengan kewenangan yang

diberikan kepadanya.

b. Ia melakukan tindakan dengan cara kewenangan yang diberikan

kepadanya, tetapi diluar pelaksanaan tugas.

c. Ia melakukan tindakan dengan cara kewenangan yang diberikan

kepadanya di dalam pelaksanaan tugasnya, tetapi tidak sesuai dengan

keadaan yang diwajibkan untuk pelaksanaan selanjutnya.

Apabila dihubungkan dengan pertanggung jawaban wakil Menteri, maka

baik sebelum dan sesudah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 79/PUU-

IX/2011 tidaklah jauh berbeda, mengingat dalam peraturan perundang-undangan

yang dipakai dalam waktu sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi

168 Namun yang harus diingat adalah harus dibedakan antara pertanggungjawaban atas

nama jabatan dan pertanggung jawaban secara pribadi. Pertanggungjawaban atas nama jabatan adalah pertanggung jawaban atas nama fungsi dan wewenang secara hukum, sedangkan pertanggungjawaban pribadi berkaitan erat dengan Maladministrasi dalam penggunaan wewenang maupun Public Services.Julista Mustamu, Opcit, Hal. 6-8

169 Untuk mengatahui mengetai beberapa teori mengenai contoh onbevoegd (pejabat tidak

berwenang), dapat dibaca di buku F.R. Bothlingk, Het Leerstuk der vertegenwoordigingen zijn Toepassing op ambtsdragers in Nederland en in Indonesia, (Juridishe Boekhaldel en Uitgeverrij A. Jongbloed & Zoon’s-Gravenhage, 1954), hal 32


94


nomor 79/PUU-IX/2011 sama-sama menyatakan “Wakil Menteri berada dibawah

dan bertanggungjawab kepada Menteri”. Dengan demikian tidak terlalu banyak

perubahan yang cukup mendasar mengenai pertanggungjawaban Wakil Menteri

tersebut. Sedangkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai

pertanggungjawaban Wakil Menteri adalah diantaranya Pasal 70 ayat (1)

Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 jo Pasal 70 ayat (1) Peraturan Presiden

nomor 76 tahun 2011 jo Peraturan Presiden nomor 60 Tahun 2012.

Namun yang harus digarisbawahi adalah bahwa baik Menteri maupun

Wakil Menteri sama-sama diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, untuk itu

menimbulkan pertanyaan bagaimana apabila seorang Wakil Menteri tidak

melakukan sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yang telah ada

yakni tidak melakukan pertanggungjawaban kepada Menteri, karena dianggap

bahwa antara Menteri dan Wakil Menteri dari segi proses dan tata cara

pengangkatannya adalah hampir sama, sehingga dianggap Wakil Menteri tidak

harus melakukan pertanggungjawaban kepada Menteri sebagaimana amanat

peraturan perundang-undangan. Maka akibat hukum170 apa yang dapat diterima

oleh seorang Wakil Menteri yang melakukan hal yang demikian? Itulah letak

persoalannya selama ini yang menjadi pertanyaan, mengingat Menteri dan Wakil

Menteri sama-sama diangkat oleh Presiden, akan tetapi pertanggungjawaban

Wakil Menteri kepada Menteri. Apa yang melatarbelakangi hal yang demikian?

Peristiwa hukum171 itulah yang harus dijawab oleh pembentuk peraturan

perundang-undangan.

2.3.1 Sifat Pertanggungjawaban Wakil Menteri

Berdasarkan uraian mengenai pertanggungjawaban Wakil Menteri

sebelumnya, maka pertanggungjawaban Wakil Menteri dapat dibedakan menjadi

170 Akibat hukum merupakan implikasi yang ditimbulkan dengan adanya perubahan,

pembatalan, penggantian suatu peraturan perundang-undangan. Ikhsan Rosyana Parluhutan Daulay, Mahkamah Konstitusi, Memahami Keberadaannya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, (Jakarta : Penerbit Rineka Cipta, cetakan pertama, 2006), hal. 31

171 Peristiwa hukum adalah merupakan peristiwa yang diatur oleh hukum, untuk itu dari

segi isinya peristiwa hukum dibedakan menjadi keadaan tertentu, kejadian alam, kejadian fisik yang menyangkut kehidupan manusia. Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta : Prenada Media Group, cetakan ketiga, 2009), hal. 245-246


95


2 macam, yaitu pertanggungjawaban wajib dan pertanggungjawaban yang tidak

bersifat wajib. Pertanggungjawaban wajib erat kaitannya dengan

pertanggungjawaban intern172 yang merupakan perintah peraturan perundang-

undangan, yakni Wakil Menteri berada dibawah dan bertanggungjawab kepada

Menteri, sehingga Wakil Menteri wajib melakukan pertanggungjawaban kepada

Menteri, begitu juga Menteri wajib meminta pertanggungjawaban dari seorang

Wakil Menteri yang telah membantu Menteri dalam menjalankan tugas dan

wewenang di Kementerian.

Sedangkan pertanggungjawaban yang tidak wajib erat kaitannya dengan

pertanggungjawaban ekstern173, yakni Wakil Menteri tidak wajib

bertanggungjawab kepada Presiden selaku lembaga yang melakukan

pengangkatan Wakil Menteri dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan

penanganan secara khusus. Wakil Menteri cukup memberikan

pertanggungjawabannya kepada Menteri, untuk kemudian Menteri yang

menyampaikan mengenai tugas dan tanggungjawab yang telah dilaksanakan

bersama-sama Wakil Menteri dalam rapat kabinet. Hal itu merupakan representasi

dari Wakil Menteri merupakan pembantu Menteri. Akan tetapi meskipun Wakil

Menteri tidak wajib melakukan pertanggungjawaban secara langsung kepada

Presiden, Wakil Menteri secara moral wajib mempertanggungjawabkan segala

tugas dan tanggungjawabnya kepada Presiden, karena Presiden yang telah

melakukan pengangkatan terhadap Wakil Menteri, pertanggungjawaban moral

tidak akan bersanksi hukum, akan tetapi pertanggungjawaban wajib, bersanksi

politis.174

2.3.2 Pertanggungjawaban Wakil Menteri di bidang Politik

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pertanggungjawaban

politik erat kaitannya dengan Responsibility, yang berarti hal yang dapat

172 Intern dalam artian internal atau didalam kementerian tertentu, misal di internal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

173 Ekstern merupakan lembaga diluar lembaga kementerian tertentu yang tidak memiliki

hubungan kelembagaan 174 Teori-teori mengenai tanggung jawab Presiden dapat dibaca dan dipelajari dalam

disertasi Suwoto, Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden RI, Disertasi, Fakultas Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 1990, hal.153


96


dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan,

kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas

peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan. Pada praktek ketatanegaraan

di Indonesia menunjukkan bahwa pertanggungjawaban dibidang politik dapat

dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu pertanggungjawaban wajib dan

pertanggungjawaban sukarela. Pertanggungjawaban wajib yakni apabila Menteri

menetukan jadwal dan kapan waktu Wakil Menteri dalam melaporkan segala

kegiatan, tugas dan tanggung jawabnya kepada Menteri. Sedangkan

pertanggungjawaban sukarela merupakan pertanggungjawaban dalam waktu-

waktu tertentu yang tidak terjadwal dan Menteri membutuhkan informasi terkait

dengan perkembangan tugas dan tanggungjawab yang telah dilaksanakan oleh

Wakil Menteri.

Pertanggungjawaban Wakil Menteri dibidang politik juga mencakup

terhadap pertanggungjawaban terhadap kebijaksanaan penggunaan keuangan

Wakil Menteri. Penggunaan keuangan dalam rangka melaksanakan tugas dan

tanggung jawab Wakil Menteri juga merupakan tanggung jawab Wakil Menteri

dalam bidang politik, karena yang dipertanggungjawabkan adalah pemanfaatan

keuangan Negara.175 Meskipun dalam tugas dan wewenang Wakil Menteri dalam

beberapa peraturan perundang-undangan tidak disinggung mengenai hal ini,

namun dalam praktek biasanya sangat tidak mungkin berkaitan dengan

penggunaan anggaran Negara. Untuk itu yang demikian itu juga termasuk dalam

kategori pertanggungjawaban secara politik Wakil Menteri.

2.3.3 Pertanggungjawaban Wakil Menteri dibidang Hukum

Pertanggungjawaban dibidang hukum sangat berkaitan dengan

pembahasan sebelumnya yakni Liability, yang merupakan istilah hukum yang luas

yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti,

yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban

secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau

175 Pengertian keuangan Negara secara gramatikal berarti segala sesuatu yang dinilai

dengan uang Negara atau tentang uang yang dimiliki Negara dalam menggunakan uangnya, sehingga dianggap sebagai hak dan kewajiban. Dian Puji N. Simatupang, Paradoks Rasionalitas Perluasan Ruang Lingkup Keuangan Negara dan Implikasinya terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah, (Jakarta : Badan Penerbit FHUI, 2011), hal. 110


97


kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan peraturan perundang-

undangan. Untuk itu cakupannya sangat luas sekali, sehingga segala yang

berkaitan dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan

dapat dimasukkan dalam pertanggungjawan di bidang hukum ini.

Pertanggungjawaban dibidang hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua),

yaitu, pertanggungjawaban pelaksanaan hukum dan pertanggungjawaban terhadap

pelanggaran hukum. Pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan hukum

merupakan pertanggungjawaban Wakil Menteri sesuai dengan yang diberikan

oleh Peraturan Perundang-Undangan, baik secara atribusi, delegasi maupun

mandate. Untuk itu sifatnya merupakan representasi dari kewenangan yang

diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Sedangkan pertanggungjawaban

terhadap pelanggaran hukum merupakan tanggungjawab Wakil Menteri terhadap

segala perbuatan yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya yang kemudian

terjadi pelanggaran maupun akibat hukum baik perdata, pidana maupun

administrasi, dalam hal ini Wakil Menteri wajib mempertanggungjawabkannya

sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

2.3.4 Pertanggungjawaban Wakil Menteri dibidang Moral

Pertanggungjawaban Wakil Menteri dibidang moral176 didasarkan atas 2

(dua) aspek pemikiran, yaitu :177

1. Setiap orang memiliki naluri untuk membedakan mana yang baik

dan mana yang buruk

2. Indonesia adalah Negara Demokratis yang berdasarkan Pancasila

dan Undang-Undang Dasar 1945

Sebenarnya 2 (dua) aspek pemikiran diatas saling berkait erat, dalam artian nilai-

nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi

sebagai criteria untuk membedakan sesuatu yang baik dan sesuatu yang tidak

baik. Dengan demikian Wakil Menteri dalam melaksanakan tugas dan

176 Moralitas (dari kata Latin moralis) mempunyai arti yang pada dasarnya sama dengan moral, hanya ada nada lebih abstrak. Kita berbicara tentang “moralitas suatu perbuatan”, artinya, segi moral suatu perbuatan atau baik buruknya. K. Bertens, Etika, (Jakarta, Gramedia, 2011), hal 7

177 Susilo Suharto, Kekuasaan Presiden Republik Indonesia dalam Periode Berlakunya

Undang-Undang Dasar 1945, (Yogyakarta : Graha Ilmu, cetakan pertama, 2006), hal. 67


98


tanggungjawabnya harus selalu berpegang teguh pada kedua aspek pemikiran

diatas, sehingga segala bentuk perbuatannya mencerminkan tujuan dasar

bernegara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Negara

berdasarkan pada pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menuntut setiap

keputusan harus mencerminkan nilai-nilai moral178 yang sesuai dengan moral

yang terkandung dalam Pancasila. Wakil Menteri selaku aparat administrasi

mempunyai tugas pokok melaksanakan hukum positif, dan tidak dibenarkan

mengabaikan prinsip-prinsip moral.

2.4 Pemberhentian Wakil Menteri

Seperti yang telah dibahas pada subbab sebelumnya bahwa untuk

mengetahui masa jabatan Wakil Menteri, maka disini perlu melihat beberapa

pengaturan mengenai masa jabatan Wakil Menteri yang pernah dan sedang

berlaku di Indonesia. Dalam hal ini dapat dilihat sebelum dan sesudah adanya

putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011, mengingat setelah

adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011 maka secara

langsung dan tidak langsung mengubah tatanan dan struktur Wakil Menteri, selain

diakibatkan oleh isi putusan Mahkamah Konstitusi, juga diakibatkan oleh adanya

beberapa peraturan perundang-undangan yang dibentuk sebagai konsekwensi dan

pemenuhan dari Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Wakil Menteri.

Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011

atau dalam waktu berlakunya Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008

tentang Kementerian negara beserta penjelasannya, jo Peraturan Presiden nomor

47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, jo

Peraturan Presiden nomor 76 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan

Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi kementerian

Negara jo Peraturan Presiden nomor 91 tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang pembentukan dan Organisasi

178 Nilai moral tidak merupakan suatu kategori nilai tersendiri di samping kategori-

kategori nilai yang lain. Nilai moral tidak terpisah dari nilai-nilai jenis lainnya.Setiap nilai dapat diperoleh suatu bobot moral, bila diikutsertakan dalam tingkah laku moral. Walaupun nilai-nilai moral biasanya menumpang pada nilai-nilai lain, namun ia tampak sebagai suatu nilai baru, bahkan sebagai nilai yang paling tinggi. Hal itu bisa menjadi lebih jelas jika kita mempelajari cirri-ciri khusus dari moral.Opcit, hal. 153


99


Kementerian Negarajo Keputusan Presiden Nomor 111/M tahun 2009, jo

Keputusan Presiden Nomor 3/P tahun 2010, jo Keputusan Presiden Nomor 57/P

tahun 2010 dan Keputusan Presiden Nomor 159/M tahun 2011tidak mengatur

sedikitpun mengenai berakhirnya jabatan Wakil Menteri. Sehingga berlaku

analogi dikarenakan Wakil Menteri pada saat itu diangkat dari pejabat karir atau

pegawai negeri sipil, maka berakhirnya masa jabatannya tidak terhingga dan

berlaku peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian.

Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011,

maka dikeluarkanlah Peraturan Presiden nomor 60 tahun 2012 tentang Wakil

Menteri yang mengatur secara khusus mengenai hal-hal yang menjadi perhatian

dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011, termasuk

didalamnya mengatur mengenai masa jabatan Wakil menteri. Selain itu Presiden

juga memperbaiki Keputusan Presiden sebelumnya, yakni melalui Keputusan

Presiden nomor 65/M tahun 2012 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor

111/M tahun 2009, Keputusan Presiden Nomor 3/P tahun 2010,Keputusan

Presiden Nomor 57/P tahun 2010 dan Keputusan Presiden Nomor 159/M tahun

2011 yang didalamnya juga menyebutkan mengenai masa jabatan Wakil Menteri

yakni “masa jabatan Wakil menteri paling lama sama dengan masa jabatan atau

berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Presiden yang

bersangkutan” sehingga dengan demikian masa jabatan paling lama sama dengan

masa jabatan atau berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Presiden

periode 2009 – 2014.

Dengan demikian terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara

sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 79/PUU-IX/2011 yang

kemudian dikeluarkannya beberapa peraturan perundang-undangan untuk

mengakomodir isi putusan Mahkamah konstitusi tersebut. Terlebih lagi dalam

Pasal 6 Peraturan Presiden nomor 60 tahun 2012 tentang Wakil Menteri

disebutkan bahwa “Wakil Menteri dapat berasal dari pegawai negeri atau bukan

pegawai negeri”, dengan demikian maka dari segi jabatannya sangat jelas tegas

sekali merupakan jabatan politik, yang hampir sama dengan jabatan Kementerian

Negara. Namun dalam hal terdapat ketimpangan mengingat Wakil Menteri

awalnya harus berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan pada saat ini Wakil Menteri


100


diperbolehkan berasal dari bukan Pegawai Negeri Sipil.Apalagi orang-orang yang

diangkat sebagai Wakil Menteri rata-rata berstatus sebagai pegawai negeri sipil.

2.4.1 Masa Jabatan Berakhir

Dalam kriteria yang pertama ini merupakan kriteria yang bersifat normatif,

yakni sesuai masa jabatan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-

undangan yang mengatur mengenai lembaga yang bersangkutan. Selain itu dapat

ditentukan melalui Surat Keputusan Pengangkatan yang bersangkutan dalam

menjabat jabatan tertentu dalam suatu lembaga Negara. Dalam hal ini sama saja

sebagai pembatasan masa jabatan, pembatasan masa jabatan itu terdapat beberapa

ragam dan macamnya, ada yang dibatasi melalui umur, ada yang berdasarkan

periode jabatan, ada yang berdasarkan kompetensi, ada yang berdasarkan periode

tertentu yang ditentukan dengan alasan-alasan tertentu pula, dan lain sebagainya.

Terkait masa jabatan Wakil Menteri maka harus melihat kepada aturan

normatif yakni Pasal 4 ayat (2) Peraturan Presiden nomor 60 tahun 2012 tentang

Wakil Menteri yang menyatakan “Masa jabatan Wakil menteri paling lama sama

dengan masa jabatan atau berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan

Presiden yang bersangkutan”. Selain itu dipertegas melalui Keputusan Presiden


tahun 2009, Keputusan Presiden Nomor 3/P tahun 2010, Keputusan Presiden


didalamnya juga menyebutkan mengenai masa jabatan Wakil Menteri yakni

“masa jabatan paling lama sama dengan masa jabatan atau berakhir bersamaan

dengan berakhirnya masa jabatan Presiden periode 2009 – 2014. Dengan

demikian berakhirnya jabatan Wakil Menteri sesuai dengan yang telah ditentukan

oleh Peraturan perundang-undangan yakni sama dengan berakhirnya masa jabatan

Presiden periode 2009 sampai dengan 2014. Sehingga selesai pula hak dan

tanggung jawab jabatan, fungsi, wewenang beserta tunjangan-tunjangan yang

melekat pada Wakil Menteri sebelumnya.


101


2.4.1 Sebelum Masa Jabatan Berakhir

Pada bab sebelumnya telah dibahas mengenai pemberhentian Wakil

Menteri dari sisi normatifnya, yakni dikarenakan masa jabatannya berakhir, maka

dengan demikian selesai juga segala bentuk hak dan tanggung jawab jabatan,

tugas, wewenang serta tunjangan yang didapatnya. Berbeda dengan

pemberhentian jabatan Negara sebelum masa jabatannya berakhir, yakni dalam

kebiasaan terdapat beberapa pola, pola pertama biasanya berakhirnya jabatan

tertentu dalam suatu Negara diatur melalui peraturan perundang-undangan.

Namun terdapat pula yang berlaku sesuai dengan kebiasaan yang terjadi dan terus-

menerus dijadikan pijakan hukum dalam menjalankan kenegaraan dalam suatu

Negara, sehingga berlaku seperti halnya norma yang mengikat yang dipatuhi oleh

semua kalangan dalam suatu Negara.

Dalam konteks Wakil Menteri memang secara normatif tidak diatur

mengenai pemberhentian diluar masa jabatannya telah berakhir seperti yang telah

dijelaskan sebelumnya.Akan tetapi tidak menutup kemungkinan terjadi

pemberhentian Wakil Menteri sebelum masa jabatannya habis, meskipun secara

normatif tidak diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan mengenai

Wakil Menteri. Hal itu tentu juga dimungkinkan akan menimbulkan persoalan

yang serius, meskipun Presiden memiliki otoritas penuh (hak perogratif) untuk

mengangkat dan memberhentikan Wakil Menteri. Tentunya untuk menghindari

adanya tindakan yang sewenang-wenang dan tidak sesuai dengan hukum dalam

melakukan pengangkatan dan pemberhentian Wakil Menteri oleh Presiden, maka

perlu diatur dan dipertegas mengenai mekanisme dan tata cara pengangkatan dan

pemberhentian Wakil Menteri. Dalam kebiasan yang terjadi baik secara normatif

yang telah diatur maupun yang tidak diatur secara normatif dalam peraturan

perundang-undangan, terdapat beberapa motif dan cara terhadap pemberhentian

jabatan publik sebelum masa jabatannya berakhir, yakni sebagai berikut :

a. Atas permintaan sendiri

Pemberhentian masa jabatan sebelum masa jabatannya berakhir

dalam kategori ini merupakan secara sukarela dan tidak

dipaksanakan.Permintaan sendiri mengandung arti dan makna terdapat

keadaan dimana Pejabat yang bersangkutan memiliki alasan-alasan yang


102


secara khusus dapat dipertanggungjawabkan, meskipun alasan tersebut

kadang bukan merupakan alasan yang sebenarnya menjadi

alasan.Pengunduran diri seseorang atau yang dikenal dengan istilah

resignations pada beberapa negara bukan merupakan alasan

pemberhentian yang dikarenakan adanya suatu pendakwaan

(pemakzulan/impeachment).

Pengunduran diri hanyalah salah satu alasan terjadi lowongnya

jabatan yang merupakan penggantian terhadap jabatan yang lowong

tersenut.Pengertian berhenti mengandung konotasi atas kemauan sendiri

bukan dipaksakan.Jika dilihat pendapat Jimly Asshidiqqie pengertian

berhenti jika dikaitkan dengan berhentinya Presiden Soeharto dapat

diartikan sebagai tindakan atau pernyataan mengundurkan diri sepihak

karena alasan-alasan yang dapat dipertanggug jawabkan.179 Pemberhentian

suka rela sangat berbeda dengan pemberhentian melalui jalur pendakwaan

(pemakzulan/impeachment). Secara suka rela berarti atas permintaan

sendiri tanpa adanya tekanan apalagi dakwaan dari pihak manapun.

Dengan demi fakta hukumnya berbeda sama sekali dengan pemberhentian

atas permintaan sendiri.180

Mekanisme permintaan sendiri ini tentunya juga terdapat

persoalan, bagaimana kemudian apabila permintaan tersebut tidak

diindahkan,tidak mendapat persetujuan oleh Pejabat yang lebih tinggi atau

pejabat yang melakukan pengangkatan atau oleh pejabat yang memilki

otoritas untuk memberikan rekomendasi atau ijin terhadap permintaan

yang dimintakan. Dengan demikian permintaan pengunduran diri tidak

mutlak dapat dilakukan, hal itu sangat berhubungan dengan pejabat yang

berwenang memberikan ijin untuk mengijinkan atau tidak. Karena

179 Jimly Asshiddiqie, “Pemberhentian dan Penggantian Presiden” dalam 70 Tahun Prof. Dr. Harun Alrasid (Intregitas, Konsistensi Seorang Sarjana Hukum), Editor oleh A. Muhammad Asrun dan Hendra Nurjahjo, (Jakarta: Pusat Studi HTN, 2000), hal. 130.

180 Harun Alrasid, Pengisian Jabatan Presiden, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999), hal. 97. Pengertian berhenti dibedakan dengan pengertian diberhentikan. Sebagai dijelaskan Harun Alrasid Istilah berhenti sebagaimana digunakan oleh pembuat UUD Amerika Serikat ialah resignation. Sedangkan kata diberhentikan mengandung pengertian atas kemauan orang lain, yang oleh pembuat UUD Amerika Serikat disebut removal from office.


103


tentunya akan terdapat konsekwensi hukum apabila tidak mengindahkan

rekomendasi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.

b. Berhalangan tetap

Yang dikatakan berhalangan tetap adalah tidak dapat melaksanakan

tugas dan kewajiban secara terus menerus, sehingga dapat mengganggu

terhadap tugas pokok yang menjadi tugas dan tanggung jawab pejabat

publik yang bersangkutan.Dalam beberapa literature menyebutkan bahwa

berhalangan tetap terdapat berbagai macam motif dan praktek

dilapangannya. Berhalangan tetap ada yang berarti sakit yang akut,

sehingga mengganggu kesehatan dari pejabat yang bersangkutan dan tidak

dapat lagi melaksanakan tugas yang menjadi beban dan tanggung

jawabnya. Ada kalanya berhalangan tetap dikarenakan gangguan kejiwaan

atau tidak lagi dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sehingga

mengganggu proses pekerjaannya. Berhahalangan tetap juga berarti

meninggal dunia, dengan demikian secara otomatis tidak dapat

melaksanakan kewajibannya sebagai pejabat publik.

Adapun yang membedakan antara berhenti karena permintaan

dengan pemberhentian karena berhalangan tetap adalah terletak pada tata

cara pemberhentiannya. Kalau berhenti karena adanya permohonan maka

seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pejabat tersebut dapat

diperkenankan sesuai dengan atasan yang bersangkutan, dapat juga

diperkenankan akan tetapi dengan syarat-syarat tertentu misalnya harus

menyelesaikan seluruh tugas yang berkaitan dengan penanganan yang

telah terlanjur ditangani sampai dengan selesai. Akan tetapi berbeda

dengan dengan pemberhentian dikarenakan berhalangan tetap, pada

pemberhentian ini secara otomatis berdasarkan pertimbangan yang tidak

terlalu rumit pejabat yang berwenang dapat menentukan untuk segera

untuk memberhentikan pejabat yang berhalangan tersebut sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberhentian yang

demikian secara tidak sukarela diinginkan oleh yang bersangkutan, akan

tetapi dikarenakan sebab-sebab tertentu sehingga harus diberhentikan.


104


c. Sungguh-sungguh melanggar Hukum

Pada model pemberhentian terakhir merupakan pemberhentian

dikarenakan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.181

Perundang Undangan yang dimaksud dapat berupa peraturan perundang-

undangan yang berlaku di internal maupun yang berlaku secara umum bagi

seluruh lapisan masyarakat. Dapat pula dikarenakan melanggar sumpah

dan janji jabatan yakni tidak lagi bekerja sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang wajib dipatuhi dalam instansi tertentu, sehingga

pejabat yang bersangkutan dapat diberhentikan dari jabatannya. Pada

model yang terakhir ini merupakan pola pemberhentian dengan paksaan

dengan mekanisme yang tidak diinginkan apalagi dimohonkan oleh

pejabat yang sedang menjabat jabatan tertentu dalam suatu Negara.

Adapun mengenai pola dan mekanisme pemberhentiannya

berbeda-beda sesuai dengan yang diambil dalam instansi yang

bersangkutan, ada yang melalui beberapa peringatan terlebih dahulu, ada

pula yang langsung dikenakan sanksi dengan memberhentikan pejabat

yang bersangkutan. Melanggar hukum yang dimaksud adalah melakukan

perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan dan nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat, sehingga

dapat dijadikan dasar dalam melakukan pemberhentian terhadap pejabat

publik yang bersangkutan, tentunya dengan mekanisme dan tata cara yang

berlaku dalam instansi yang bersangkutan.

Apabila dibandingkan antara pemberhentian model permintaan,

model berhalangan tetap dan model sungguh-sungguh melanggar hukum

maka yang paling tidak diinginkan oleh pejabat adalah mekanisme atau

tata cara yang ketiga ini, mengingat kategori ketiga ini terdapat unsur

paksaan agar tidak lagi menjabat jabatan yang dijabat sebelumnya. Untuk

itu yang demikian sangat dihindarkan oleh siapapun yang sedang

menduduki jabatan tertentu dalam suatu Negara. Untuk itu kemudian

terdapat beberapa orang yang menjabat melakukan berbagai macam cara

181 Pemberhentian model seperti ini yang merupakan model pendakwaan yang terdapat

pelanggaran terhadap ketentuan hukum dan perundang-undangan serta norma-norma yang terkandung dalam suatu instansi atau lembaga yang bersangkutan.


105


untuk mempertahankan jabatannya, baik cara-cara yang benar dan

konstitusional maupun cara-cara yang tidak baik dan inkonstitusional.


106


BAB 3

KEDUDUKAN WAKIL MENTERI

3.1 Tugas dan Wewenang Wakil Menteri

Wewenang menurut kamus Besar bahasa Indonesia182 didefinisikan

sebagai kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung

jawab kepada orang lain; fungsi yang boleh tidak dilaksanakan. Kewenangan

dalam literature bahasa inggris disebut authority atau competence, sedang dalam

bahasa Belanda disebut gezag atau bevoegdheid.183 Adapun istilah kewenangan

sering disejajarkan begitu saja dengan istilah wewenang.Istilah wewenang

digunakan dalam bentuk kata benda sering disejajarkan dengan istilah

"bevoegheid" dalam istilah hukum Belanda. Menurut Philipus M. Hadjon, jika

dicermati istilah kewenangan ada sedikit perbedaan dengan istilah "bevoegheid".

Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah "bevoegheid"

digunakan, dalam konsep hukum publik maupun dalam konsep hukum

privat.Dalam hukum kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya

digunakan dalam konsep hukum publik.184

Ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Penulis

dapat membedakan antara kewenangan (authority, gezag) dan wewenang

(competence, bevoegdheid). "Kewenangan" adalah apa yang disebut "kekuasaan

formal", kekuasaan yang berasal kekuasaan yang diberikan oleh Undang-undang

atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Karenanya, merupakan

kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang

pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan

"wewenang" hanya mengenai suatu "onderdeel" (bagian) tertentu saja dari 182 Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua, Jakarta, 1995.Hal. 523 183 Komponen kewenangan badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang membuat peraturan kebijakan (‘bleidsregel’) tidak memiliki kewenangan perundang-undangan (‘geen bevoegdheid tot wetgeving’), namun secara tidak langsung mengikat para warga, sebagaimana halnya dengan kaidah-kaidah juridische regels. Baca Laica Marzuki, Peraturan Kebijakan (‘Bleidregel’) : Hakikat serta fungsinya selaku sarana Hukum Pemerintahan, dalam Philipus M. Hadjon dkk, Hukum Administrasi Negara dan Good Governance, (Jakarta : Penerbit Universitas Trisakti, 2012), hal 58

184 Philipus M. Hadjon, Op.Cit, hal. 1


107


kewenangan. Kewenangan bidang kekuasaan kehakiman atau kekuasaan

mengadili sebaiknya sebut kompetensi atau yurisdiksi walalupun dalam praktik

perbedaannya tidak selalu dirasakan perlu.185

Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (rechtsbe

voegdheden). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup

wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan

pemerintahan (besluit), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan

tugas, dan pembentukan wewenang serta distribusi wewenang utamanya

ditetapkan dalam undang-undang dasar. Menurut Harjono, membicarakan masalah

wewenang, terlebih dahulu harus mengetahui apa beda antara fungsi dan tugas,

baru kemudian membicarakan masalah apa yang dimaksud dengan wewenang

serta kapan kata kewajiban lebih tepat untuk dipergunakan.186 Penggunaan kata-

kata tersebut tidaklah hanya didasarkan atas makna kata secara harfiah, tetapi juga

perlu untuk dipertimbangkan kaitannya secara utuh antara yang satu dan yang

lain.

Berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur

mengenai Wakil Menteri, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang

mengatur mengenai tugas dan wewenang Wakil Menteri, diantanya adalah

sebelum dan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 79/PUU-

IX/2011. Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 79/PUU-

IX/2011, tugas dan wewenang Wakil Menteri diatur secara umum melalui Pasal

69 Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan

Organisasi Kementerian Negara yang menyatakan :

Pasal 69 “Wakil Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 mempunyai

tugas membantu Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian”

185Ibid, hal. 2

186 Untuk mengetahui mengenai hal itu dapat dibaca dalam Harjono, Beberapa Catatan tantang Undang-Undang, Disampaikan dalam seminar sehari, kerjasama Fakultas Hukum Universitas Surabaya dengan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi, 9 Juli 1993


108


Sedangkan secara khusus mengenai tugas dan wewenang Wakil Menteri sebelum

adanya Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 79/PUU-IX/2011 diatur dalam Pasal

69A, Pasal 69B dan Pasal 69C Peraturan Presiden Nomor 91 tahun 2011 tentang

Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang

Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara diantaranya adalah :

Pasal 69A “Ruang lingkup bidang tugas Wakil Menteri sebagaimana dimaksud

Pasal 69, yaitu : a. Membantu Menteri dalam perumusan dan/atau

pelaksanaan kebijakan kementerian; dan b. Membantu Menteri dalam mengordinasikan pencapaian

kebijakan strategis lintas unit organisasi eselon I dilingkungan Kementerian.

Pasal 69B

Rincian tugas sebagaimana dimaksud Pasal 69A meliputi : a. Membantu Menteri dalam proses pengambilan Keputusan

Kementerian; b. Membantu Menteri dalam menjalankan program kerja

dan kontrak kinerja; c. Memberikan rekomendasi dan pertimbangan kepada

Menteri berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementeriaan;

d. Melaksanakan pengendalian dan pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian;

e. Membantu Menteri dalam penilaian dan penetapan pengisian jabatan dilingkungan Kementerian;

f. Melaksanakan pengendalian dan reformasi birokrasi dilingkungan Kementerian;

g. Mewakili Menteri dalam acara tertentu dan/atau memimpin rapat sesuai dengan Penugasan Menteri;

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Menteri; dan

i. Dalam hal tertentu, Wakil Menteri melaksanakan tugas khusus yang diberikan langsung oleh Presiden atau melalui Menteri.

Pasal 69C

Bidang rincian tugas Wakil Menteri yang belum diatur dalam Pasal 69A dan Pasal 69B, diatur lebih lanjut oleh masing-masing Menteri yang bersangkutan.”


109


Dengan demikian tugas dan wewenang Wakil Menteri sebelum adanya

putusan Mahkamah Konstitusi nomor 79/PUU-IX/2011mempunyai tugas

membantu187 Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian, selain itu

dalam hal tertentu Presiden atau melalui Menteri dapat memberikan tugas khusus

kepada Wakil Menteri. Untuk itu dapat dikatakan Wakil Menteri tidak hanya

membantu Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian, akan tetapi

juga membantu Presiden sebagai kepala Pemerintahan,188 namun yang perlu

dipertanyakan adalah hal tertentu yang bagaimana sehingga Presiden dapat

memberikan tugas khusus kepada Wakil Menteri, hal itu yang harus dijelaskan

oleh Presiden kepada publik, agar tidak terjadi kerancuan antara tugas-tugas yang

dilaksanakan oleh Menteri dan Wakil Menteri. Selain itu juga diatur mengenai

bidang rincian tugas Wakil Menteri yang belum diatur dalam Pasal 69A, Pasal

69B dan Pasal 69C Peraturan Presiden Nomor 91 tahun 2011 tentang Perubahan

Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan

Organisasi Kementerian Negara dapat diatur lebih lanjut oleh masing-masing

Menteri yang bersangkutan.

Selanjutnya mengenai tugas dan wewenang Wakil Menteri setelah adanya

Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 79/PUU-IX/2011 tidak jauh berbeda

dengan sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 79/PUU-IX/2011,

yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 Peraturan Presiden

nomor 60 tahun 2012 tentang Wakil Menteri diantaranya :

Pasal 2

“(1) Wakil Menteri mempunyai tugas membantu Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian”

(2) Ruang lingkup bidang tugas Wakil Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

187 Membantu tersebut bukan merupakan pembagian tugas, akan tetapi lebih kepada pengertian pelimpahan tugas oleh pejabat atasannya, dalam hal ini yakni Menteri dalam Kementerian tertentu. Mengenai Kata Wakil ini pernah dibahas oleh Solly Lubis, Beberapa Catatan Mengenai Wakil Presiden, yang dihimpun Padmo Wahjono, Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa ini, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985), Hal. 216-217 188 Presiden seagai kepala Negara dan kepala Pemerintahan merupakan salah satu cirri system Pemerintahan Presidensial. Jimly Asshiddiqy memberikan cirri-ciri penting Pemerintaha Presidensial, diantaranya dapat dibaca lebih lanjut pada Jimly Asshiddiqy, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta : Konstitusi Press, 2006), Hal.204-206


110


a. Membantu Menteri dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan kementerian; dan

b. Membantu Menteri dalam mengordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi eselon I dilingkungan Kementerian.

Pasal 3

Rincian tugas sebagaimana dimaksud Pasal 2 meliputi : a. Membantu Menteri dalam proses pengambilan

Keputusan Kementerian; b. Membantu Menteri dalam menjalankan program kerja








i. Dalam hal tertentu, Wakil Menteri melaksanakan tugas khusus yang diberikan langsung oleh Presiden atau melalui Menteri.”

Apabila dikaji secara seksama, maka sebenarnya tidak terdapat perubahan

yang signifikan antara tugas dan wewenang Wakil Menteri sebelum dan sesudah

adanya Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 79/PUU-IX/2011. Hanya saja dalam

Peraturan Presiden Nomor 91 tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan


Kementerian Negara rincian tugas Wakil Menteri yang belum diatur dalam

Peraturan Presiden Nomor 91 tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan


Kementerian Negara tersebut, dapat diatur lebih lanjut oleh masing-masing

Menteri yang bersangkutan. 189

189 Sebagaimana contoh dalam Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menuangkan beberapa mengenai tugas pokok Wakil Menteri dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai tugas Wakil Menteri, didalamnya memuat mengenai tugas dan wewenang lebih


111


3.1.1 Jenis Kewenangan Wakil Menteri

Menurut Prajudi Atmosudirdjo, membedakan antara wewenang

(competence, bevoegdheid) dan kewenangan (author, gezag).Walaupun dalam

prakteknya perbedaan tidak selalu perlu. Kewenangan apa yang disebut kekuasaan

formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-

undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Untuk itu tipe kewenangan

menurut Prajudi Atmosudirdjo berdasarkan jenisnya, yaitu :190

a. Kewenangan Prosedural, yaitu berasal dari Peraturan Perundang-

undangan

b. Kewenangan Substansial, yaitu bersal dari tradisi, kekuatan sacral,

kualitas pribadi dan instrumental.

Sedangkan jenis-jenis wewenangberdasarkan sumbernya wewenang dibedakan

menjadi dua yaitu wewenang personal dan wewenang ofisial.191

a. Wewenang Personal

Bersumber pada intelegensi, pengalaman, nilai atau normal, dan

kesanggupan untuk memimpin.

b. Wewenang Ofisial

Merupakan wewenang resmi yang di terima dari wewenang yang berada di

atasnya.

Berdasarkan uraian diatas mengenai jenis-jenis kewenangan, apabila

dihubungkan dengan beberapa kewenangan Wakil Menteri baik sebelum dan

sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 79/PUU-IX/2011 sebagaimana

diatur dalam Pasal 69 Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang

Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara dan Pasal 69A, Pasal 69B dan

Pasal 69C Peraturan Presiden Nomor 91 tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga

atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan

Organisasi Kementerian Negara, untuk sebelum adanya putusan Mahkamah

lanjut mengenai tugas dan wewenang Wakil Menteri yang belum diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan Presiden. 190 Lebih lanjut Prajudi Atmosudirdjo menjelaskan dalam bukunya Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1966), Hal. 78 191 Benny M Yunus, Intisari Hukum Administrasi Negara, (Bandung : Alumni, 1980), Hal. 35


112


Konstitusi nomor 79/PUU-IX/2011. Sedangkan setelah adanya Putusan

Mahkamah Konstitusi nomor 79/PUU-IX/2011 pengaturan mengenai wewenang

Wakil Menteri diatur dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3

Peraturan Presiden nomor 60 tahun 2012 tentang Wakil Menteri. Pada intinya

tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara pengaturan wewenang Wakil

Menteri sebelum dan sesudah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi nomor

79/PUU-IX/2011. Hanya saja dalam Peraturan Presiden Nomor 91 tahun 2011

tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang

Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara rincian tugas Wakil Menteri

yang belum diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 91 tahun 2011 tentang

Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang

Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara tersebut, dapat diatur lebih

lanjut oleh masing-masing Menteri yang bersangkutan. Dengan demikian Menteri

dapat secara leluasa memberikan tugas dan wewenang kepada Wakil Menteri

untuk membantu tugas-tugas kementerian Negara.

Apabila dihubungkan dengan jenis kewenangan Wakil Menteri baik dari

segi jenisnya maupun dari sumbernya maka kriteria kewenangan Wakil Menteri

sebagaimana telah diurai melalui subbab sebelumnya maka dari segi jenis

kewenangan Wakil Menteri dapat diurai sebagai berikut :

a. Kewenangan Prosedural

Kewenangan ini merupakan kewenangan yang berasal dari

Peraturan Perundang-undangan, jadi dalam tindakan pejabat tata usaha

Negara harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

tanpa adanya dasar hukum yang berlaku tidak dapat dikatakan sebagai

kewenangan ini. Dalam kewenangan ini berlaku asas-asas Hukum

Administrasi Negara yakni Asas legalitas (wetmatingheid),192 yaitu

bahwah setiap tindakan pejabat administrasi negara harus ada dasar

192 Asas legalitas yang dimaksud hampir sama dengan asas legalitas pada Hukum Pidana sebagaimana diungkapkan (Principle of legality) yakni asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Namun dalam hukum administrasi masih dikenal dengan adanya freis ermeissen, yakni kebebasan beritindak Pemerintah dalam rangka kepentingan yang lebih besar untuk kemakmurah rakyat yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan dab asas-asas umum Pemerintahan yang baik. Baca Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta : Rineka Cipta, 2000), hal. 23


113


hukumnya (ada peraturan dasar yang melandasinya).Apalagi Indonesia

adalah negara hukum, maka asas legalitas adalah hal yang paling utama

dalam setiap tindakan pemerintah. Asas ini sesuai dengan asas negara kita

yang berdasarkan asas negara hukum yang tercantum pada pasal 1 ayat 3

UUD 1945. Namun untuk mencapai negara hukum belum cukup dengan

dianutnya asas legalitas yang merupakan salah satu identitas dari suatu

negara hukum, tapi harus disertai “kenyataan hukum”, harus didukung

oleh “kesadaran etis” dari para pejabat administrasi negara,193 yaitu

kesadaran bahwa perbuatan/tindakannya harus didukung oleh perasaan

kesusilaan, yaitu bahwa dimana hak negara ada batasnya yang tentunya

dibatasi oleh hak-hak asasi manusia.

Kaitannya kewenangan Prosedural Wakil Menteri, sebenarnya

secara umum semua kewenangan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal

2 ayat (2) dan Pasal 3 Peraturan Presiden nomor 60 tahun 2012 tentang

Wakil Menteri dapat dikatakan sebagai kewenangan Prosedural, akan

tetapi secara khusus terdapat kewenangan yang mengharuskan melalui

prosedur-prosedur yang berlaku dalam Kementerian tertentu, dalam

kaitannya beberapa wewenang Wakil Menteri yang termasuk dalam

kategori kewenangan Prosedural diantara :

i. Memberikan rekomendasi dan pertimbangan kepada Menteri

berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementeriaan;

ii. Melaksanakan pengendalian dan pemantauan pelaksanaan

tugas dan fungsi Kementerian;

iii. Melaksanakan pengendalian dan reformasi birokrasi

dilingkungan Kementerian;

b. Kewenangan Substansial

Kewenangan yang satu ini adalah berdasarkan pada tradisi,

kekuatan sacral, kualitas pribadi dan instrumental. Kewenangan ini berlaku

193 Kesadaran etis merupakan syarat yang tidak boleh tidak ada (condition sine qua non), yakni adalah suasana dimana pejabat harus sadar, patuh dan taat pada perintah hukum, makala ada pejabat yang secara terang-terangan membangkang (tidak melaksanakan) perintah, maka sesungguhnya pejabat tersebut tidak layak lagi sebagai pengemban pejabat publik. Supandi, Hukum Peradilan Tata Usaha Negara (Kepatuhan Hukum Pejabat dalam Menaati Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara), (Medan : Pustaka Bangsa Press, 2011), hal. 220-221


114


secara berkesinambungan antara tradisi, kekuatan sacral, kualitas pribadi

dan instrumental. Keempatnya adalah sebuah sistem yang tidak dapat

dipisahkan antar yang satu dengan yang lainnya, sehingga menghasilkan

suatu tugas dan tanggung jawab secara bersama-sama. Tradisi merupakan

kebiasaan baik yang dilakukan secara terus-menerus sehingga dijadikan

pedoman oleh semua kalangan dalam lingkungan tertentu, sehingga

berlaku seperti hukum yang harus dipatuhi dalam lingkungan tertentu.194

Kekuatan sacral merupakan kekuatan yang memiliki kekuatan dan ciri-ciri

tertentu serta dipatuhi oleh sebagian kalangan karena dianggap meiliki

kekuatan untuk ditaati. Kualitas Pribadi adalah karakter yang dimiliki

seseorang dalam melakukan tindakan dalam suatu organisasi atau

kelompok.195 Sedangkan instrumental merupakan alat atau hal-hal yang

biasa digunakan dalam menetukan setiap kebijakan yang akan diambil

dalam sebuah organisasi atau kelompok.

Apabila dihubungkan dengan wewenang yang dimiliki oleh Wakil

Menteri sebagaimana diatur dalam dalamPasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2)

dan Pasal 3 Peraturan Presiden nomor 60 tahun 2012 tentang Wakil

Menteri, maka terdapat wewenang yang dapat digolongkan dalam kategori

ini, mengingat dalam pelaksanaannya harus berdasarkan pada tradisi,

kekuatan sacral, kualitas pribadi dan instrumental secara bersama-sama,

tidak dapat secara sepotong-potong antar keempatnya. Kewenangan yang

dimaksud adalah “Membantu Menteri dalam menjalankan program kerja

dan kontrak kinerja;”. Dalam menjalankan fungsi ini secara langsung

maupun tidak langsung Wakil Menteri harus menggunakan kewenangan

Substansial, yang didalamnya terdiri dari tradisi, kekuatan sacral, kualitas

pribadi dan instrumental.

194 Yakni merupakan hukum kebiasaan yang dipertahankan dalam pergaulan hidup, baik di desa-desa maupun di kota-kota (customary law). Soerojo Wignjodipoero, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, (Jakarta : Toko Gunung Agung, cetakan keempat belas, 1995), hal. 14 195 Kualitas sangat berkaitan erat dengan bagaimana tata cara seseorang melakukan management suatu kelompok atau organisasi, dalam bahasa populernya sering dikatakan sebagai leadership. Untuk memperdalam leadership dalam kepemimpinan politik pemerintahan dapat dibaca dalam M. Alfan Alfian, Menjadi Pemimpin Politik, Perbincangan Kepemimpinan dan Kekuasaan, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2009), Hal. 65-67


115


c. Kewenangan Personal

Kewenangan ini tergantung pada kwalitas dari seorang yang

memiliki jabatan atau yang memimpin dalam suatu organisasi atau

kelompok, hal itu dikarenakan kewenangan inibersumber pada intelegensi,

pengalaman, nilai atau normal, dan kesanggupan untuk memimpin.

Apabila dikaji secara seksama kewenangan yang berkaitan dengan

kewenangan ini merupakan pola dan cara seorang pemimpin

memanegement segala aktivitas dan perannya dalam suatu organisasi,

sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Dalam

bahasa management sering dikatakan sebagai leadership196 seorang

pemimpin. Kepemimpinan atau leadership adalah kemampuan seseorang

untuk mempengaruhi orang-orang lain agar bekerjasama sesuai dengan

rencana demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.197

Dengan demikian kepemimpinan memegang peranan yang sangat penting

dalam manajemen, bahkan dapat dinyatakan, kepemimpinan adalah inti

dari managemen. Dalam aktivitas kepemimpinan dan hukum yang efektif

juga dibutuhkan leadership yang populis yang dapat menyokong

keberlangsungan pemerintahan dan orang yang dipimpinnya.

Kewenangan Personal ini juga terdapat dalam Pasal 2 ayat (1),

Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 Peraturan Presiden nomor 60 tahun 2012

tentang Wakil Menteri. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Wakil

Menteri juga menjalankan Personal secara khusus tergantung pada pola

dan tata cara yang dipakai oleh masing-masing yang digunakan oleh Wakil

Menteri yang bersangkutan. Hasil yang diperoleh oleh Wakil Menteri

dalam menjalankan kewenangan Personal ini tergantung dari gaya

leadership yang digunakan.Leadership ini sangat sulit dimiliki oleh

196 Menguasai leadership merupakan proses seumur hidup, kita semua dapat belajar untuk memimpin lebih baik, tak ada diantara kita yang sungguh-sungguh menguasai kepemimpinan, kalau berkaitan dengan kepemimpinan kita adalah WIP-work in progress, begitulah sebagaimana dikutip dalam bukunya Mark Sanborn, Semua Orang Bisa jadi Pemimpin, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2007), hal. 121 197 Untuk memimpin juga diperlukan mengenai pengawasan yang baik. Dalam hal ini pengawasan ada yang bersifat langsung ada yang bersifat langsung. Untuk mengetahui mengenai bab-bab pengawasan dapat dibaca buku George D. Halsey, Bagaimana Memimpin dan Mengawasi Pegawai Anda, (Jakarta : Penerbit Rineka Cipta, 2010), Hal. 9


116


seseorang, ada yang menyatakan bahwa leadership didapat dari kebiasaan

seseorang dalam suatu organisasi atau kelompok, sehingga tidak semua

orang memiliki leadership yang baik, mengingat tidak semua orang aktif

dalam organisasi atau kelompok tertentu. Selain itu terdapat sebagian yang

menyatakan bahwa pada dasarnya setiap orang memiliki leadership sejak

ia dilahirkan. Sedangkan pendapat yang ketiga bahwa leadership dapat

diasah dan dipelajari oleh siapapun yang berniat untuk mendalami

leadership dan gaya kepemimpinan menurut selera dan rujukan tokoh yang

dipilihnya.Dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 Peraturan

Presiden nomor 60 tahun 2012 tentang Wakil Menteri, terdapat 2 (dua)

pasal yang termasuk kategori kewenangan personal, diantaranya :

i. Membantu Menteri dalam proses pengambilan Keputusan

Kementerian;

ii. Membantu Menteri dalam penilaian dan penetapan

pengisian jabatan dilingkungan Kementerian;

d. Kewenangan Ofisial

Kewenangan Ofisial ini adalah kewenangan pemberian oleh

lembaga yang berada diatasnya, baik secara secara langsung maupun tidak

langsung. Selain itu kewenangan ini merupakan wewenang resmi yang di

terima dari wewenang yang berada di atasnya.198 Kewenangan ofisial ini

didalamnya erat kaitannya dengan sumber kewenangan, hal itu

dikarenakan dalam kewenangan ofisial ini dapat berbentuk atribusi,

delegasi dan mandate. Dengan demikian kewenangan Ofisial ini juga

merupakan bagian dari sumber kewenangan, yang akan dilakukan pada

subbab berikutnya. Namun daripada itu terdapat perbedaan antara

kewenangan Ofisial dengan Sumber kewenangan yang akan menjadi

pembahasan pada subbab berikutnya, perbedaannya terletak pada

Kewenangan Ofisial bersifat umum, tidak tertuju pada kewenangan 198 Dengan demikian kewenangan official ini dapat berupa atribusi, delegasi dan mandate, tergantung dari atasan memberikan kewenangan apa terhadap bawahannya. Untuk itu kewenangan ini merupakan cikal-bakal lahirnya sumber kewenangan yang akan menjadi pembahasan berikutnya. Dalam menentukan kelayakan dan tidaknya suatu kewenangan dapat dilakukan oleh bawahannya harus dilakukan analisis mendalam, tentunya agar tujuan dari yang ingin dicapai oleh organisasi Pemerintahan. Untuk memperdalam menganai kewenangan Oficial ini dapat membaca Benny M Yunus, Op cit, Hal 61


117


delegasi, atribusi dan mandat. Kewenangan Ofisial hanya terbatas

membahas mengenai kewenangan yang diberikan oleh atasan kepada

bawahannya. Sedangkan sumber kewenangan berbicara pembagian

kewenangan apakah atribusi, delegasi atau mandate.199 Dengan demikian

tidak terdapat persamaan yang secara khusus mengenai pembahasan

mengenai kewenangan Ofisial dengan sumber kewenangan sebagaimana

akan dibahas pada subbab berikutnya.

Kewenangan ofisial ini juga terdapat dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal

2 ayat (2) dan Pasal 3 Peraturan Presiden nomor 60 tahun 2012 tentang

Wakil Menteri. Yakni merupakan kewenangan yang diberikan oleh

lembaga yang lebih tinggi kepada lembaga yang lebih rendah. Dalam hal

ini adalah oleh Menteri dan atau Presiden memberikan kewenangannya

kepada Wakil Menteri, sehingga Wakil Menteri wajib menjalankan tugas

dan fungsi yang diberikan oleh Menteri dan atau Presiden dengan sebaik-

baiknya. Pejabat yang dipercaya atau diberikan kewenangan oleh lembaga

diatasnya harus dapat dipertanggung jawabkan secara baik kepada pejabat

yang lebih tinggi, dan tentunya kepada masyarakat sebagai pengguna dan

sasaran langsung berkaitan dengan pelayanan. Adapun kewenangan ofisial

yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3

Peraturan Presiden nomor 60 tahun 2012 tentang Wakil Menteri

diantaranya :

i. Mewakili Menteri dalam acara tertentu dan/atau memimpin

rapat sesuai dengan Penugasan Menteri;

ii. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Menteri; dan

199 Dengan diperjelas mengenai kewenangan apa yang diberikan kepada Penguasa, maka akan meminimalisisr perbutan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Penguasan. Apabila perbuatan yang dilakukan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, apakah atribusi, delegasi atau mandate, maka kemungkinan sangat kecil pejabat yang berkuasa menjalankan kewenangannya tidak akan keluar dari rambu-rambu yang telah ditentukan sebelumnya. Namun apabila terdapat perbuatan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka dapat melakukan gugatan ke PTUN. Terdapat beberapa buku yang mengulas masalah ini, diantaranya Andriaan W. Bedner, Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, Seri Sosiolegal Indonesia, (Jakarta : HUMA, Van Vollenhoven Institute, KITLV-Jakarta, 2010), Hal. 26, bandingkan Zairin Harahap, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, (Jakarta : Rajawali Pers, edisi revisi 2007), hal. 21-23


118


iii. Dalam hal tertentu, Wakil Menteri melaksanakan tugas

khusus yang diberikan langsung oleh Presiden atau melalui

Menteri.

3.1.2 Sumber Kewenangan Wakil Menteri

Sumber kewenanganseiring dengan pilar utama negara hukum,200 yaitu

asas legalitas (legaliteitbeginsel atau het beginsel van wetmatigheid van bestuur),

berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintah berasal dari

peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang dari pemerintah

berdasarkan perundang-undangan. Secara teoritis kewenangan yang bersumber

dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu,

atribusi, delegasi, dan mandat. Berkenaan dengan atribusi, delegasi, dan mandat

ini, H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt mendefinisikan sebagai berikut:201

a. Attributie: toekenning van een besturrsbevoegheid door een wetgever aan

een bestuursorgaan (atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan

oleh pembuat Undang-undang kepada organ pemerintahan); wewenang

pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan).

b. Delegatie: overdracht van een bevoegheid van het ene bestuursorgaan

aan een ander (delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari

satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan Iainnya).

200 Beberapa pilar Negara Hukum dibahas secara berbeda oleh beberapa Pakar hukum Indonesia, baik dari segi sejarah hukum maupun dari berbagai unsur-unsur Negara hukum yang dijadikan acuan atau patokan dalam menentukan kadar dan batas Negara hukum yang dimaksud. Untuk mengetahui mengenai unsur-unsur Negara hukum yang dimaksud, dapat membaca Jimly Asshiddiqie, Op Cit, Hal. Hal. 151-161. Bandingkan Abdul Aziz Hakim, Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011), hal. 10. Bandingkan AV. Dicey, Introduction to the study of the law of the constitution, (London : Mc Millanand CO, 1952), hal. 31. Bandingkan Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta : Gramedia, edisi revisi, 2010), Hal. 116. Bandingkan Henry B. Mayo, An Introduction to Democratic Theory, (New York : Oxford University press, 1960), Hal. 70. bandingkan Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum suatu study tentang prinsip-prinsipnya dilihat dari segi hukum Islam, Implementasi pada periode Negara Madinah, (Jakarta : Kencana, 2004), hal.85-86. Bandingkan Azhary, Negara Hukum Indonesia, analisis yuridis normatif tentang unsur-unsurnya, (Jakarta : UI Press, 1995), hal. 153. Dan yang terakhir bandingkan Hendra Nurtjahjo, Filsafat Demokrasi, (Jakarta : Bumi Aksara, 2006), Hal.71.

201 H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt, Hoofdstukken van Administratief Recht, Utrecht Uitgeverij Lemma BV,1995, hal.129 sebagaimna dikutip oleh Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, 2006, hal. 105


119


c. Mandaat: een bestuursorgaan laat zijn bevoegheid namens Item uitoe

fenen door een ander (mandat terjadi ketika organ pemerintahan

mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya)

Apabila dihubungan dengan beberapa teori kewenangan sebagaimana telah

diurai diatas, maka kewenangan Wakil Menteri berdasarkan sumber

kewenangannya dapat diurai sebagai berikut :

a. Kewenangan Attributie

Kewenangan atribusi ini merupakan (wewenang) atau kewenangan

yang langsung berdasarkan perintah undang-undang.Perolehan

kewenangan secara atributif, menyebabkan terjadinyapembentukan

kekuasaan, karena berasal dari keadaan yang belum ada menjadiada.

Kewenangan yang timbul karena pembentukan secara atributif bersifat asli

dan menyebabkan adanya kewenangan yang baru. Dengan demikian

kewenangan attributie ini bersifat mutlak berdasarkan peraturan

perundang-undangan. Dalam menjalankan kewenangan ini dapat

menjalankan kewenangan diskresi202 asalkan tidak melanggar peraturan

perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Secara

mandiri dan penuh kewenangan atributie ini dapat menjalankan

kewenangannya. Tanggung jawab dalam menjalankan kewenangan ini

merupakan tanggung jawab mutlak dari pejabat yang menjalankannya.

Sedangkan apabila terdapat pembatalan terhadap kewenangan yang akan

dilaksanakan maka dapat dilakukan melalui pembatalan langsung oleh

pejabat yang membuat kebijakan.

Dengan demikian apabila dikaitkan dengan sumber kewenangan

yang dimiliki oleh Wakil Menteri yang diatur Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat

(2) dan Pasal 3 Peraturan Presiden nomor 60 tahun 2012 tentang Wakil

202 Asas diskresi (freis ermessen), yaitu kebebasan dari seorang pejabat administrasi Negara untuk mengambil keputusan berdasarkan pendapatnya sendiri, asalkan tidak melanggar asas yuridikitas dan asas legalitas tersebut diatas. Jadi penggunaannya tidak terlepas sendiri dari asas-asas yang lainnya. Sehingga, pejabat administrasi Negara tidak dapat menolak untuk mengambil keputusan, bila seseorang warga masyarakat mengajukan permohonan kepada pejabat administrasi Negara. Brian Thompson, Constitutional and Administrative law, 3th ed., (London : Black Stone Press Limited, 1997), Hal. 355 dalam Safri Nughara dkk, Lock cit, Hal. 39. bandingkan Hotma P. Sibuea, Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, (Jakarta : Penerbit Erlangga, 2010), hal. 55


120


Menteri, maka yang termasuk dalam kategori kewenangan atribusi adalah

diantaranya :

i. Memberikan rekomendasi dan pertimbangan kepada

Menteri berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi

Kementeriaan;





b. Kewenangan Delegatie

Kewenangan delegasi adalah wewenang atau kewenangan yang

diperoleh atas dasar penyerahan dari badan/organ yang lain, dimana sifat

delegasi yaitu penyerahan bersumber dari wewenang atribusi. Akibat

hukum dari delegasi adalah kewenangan menjadi tanggung jawab penuh

penerima delegasi (delegataris). Kewenangan delegasi ini eksistensinya

sudah ada sebelumnya, hanya saja didelegasikan kepada orang lain yang

dianggap mampu untuk menjalankan kewenangannya. Sedangkan sumber

dari kewenangan ini berasal dari kewenangan atribusi. Kewenangan ini

juga dapat melaksanakan kewenangan diskresi, namun tetap harus

dikomunikasikan dengan yang memberi delagasi. Yang bertanggung jawab

dalam pelaksanaan kewenangan ini adalah murni penerima delegasi.

Sedangkan mengenai penarikan terhadap kebijakan yang diambil, adalah

pejabat yang memberi delegasi.Namun yang harus diingat dalam

wewenang ini adalah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang lebih tinggi dan tentunya asas-asas umum pemerintahan yang baik,203

sehingga kebijakan yang diambil tidak dapat merugikan semuanya, baik

dirinya sendiri maupun masyarakat yang mendapat imbas dari kebijakan

yang akan dilaksanakan. 203 Asas-asas umum pemerintahan yang baik atau layak lahir dari praktik penyelenggaraan Negara dan pemerintahan, sehingga bukan produk formal suatu lembaga Negara seperti Undang-Undang. Hotma P. Sibuea, Op cit, Hal. 151. Sedangkan mengenai asas dijelaskan oleh Supandi bahwa asas adalah dasar, alas, pondamen, sesuatu kebenaranyang menjadi pokok, dasar atau tumpuan dalam berfikir dan cita-cita yang menjadi dasar. Baca Supandi, Keberadaan Pengadilan Pajak dalam Sistem Peradilan Nasional Indonesia, (Medan, Pustaka Bangsa Press, 2011), Hal. 24-25


121


Berdasarkan uraian singkat diatas, maka dapat dihubungkan

dengan kewenangan yang terdapat dalam Wakil Menteri sebagaimana

diatur dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 Peraturan

Presiden nomor 60 tahun 2012 tentang Wakil Menteri, maka yang

termasuk dalam kategori kewenangan delegasi adalah :


Kementerian;

ii. Membantu Menteri dalam menjalankan program kerja dan

kontrak kinerja;

iii. Membantu Menteri dalam penilaian dan penetapan

pengisian jabatan dilingkungan Kementerian;

iv. Mewakili Menteri dalam acara tertentu dan/atau memimpin

rapat sesuai dengan Penugasan Menteri;

c. Kewenangan Mandat

Kewenangan mandat ialah pelimpahan wewenang yang pada

umumnya dalam hubungan rutin antara bawahan dengan atasan, kecuali

dilarang secara tegas oleh peraturan perundang-undangan.Adapun

tanggung jawab hukum dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi

mandat (mandataris).204 Intinya dalam kewenangan ini adalah apabila

pemberi kewenangan administrasi yang berkompeten berhalangan, atau

tidak dapat melaksanakan, dengan alasan yang rasional dan dapat

dipertanggung jawabkan. Dalam melaksanakan kewenangan ini berangkat

dari adanya perintah dari atasan atas suatu tugas tertentu, sehingga tidak

dapat melaksanakan kewenangan diskresi, dengan demikian segala apapun

yang dilakukan harus segera dilaporkan kepada pejabat yang memberikan

kewenangan, sehingga kemandirian juga terbatas kepada perintah yang

diberikan. Berkaitan dengan tanggung jawab juga yang diberi kewenangan

204 Kata-kata mandataris sebenarnya sudah familiar sejak Indonesia merdeka melalui naskah proklamasi, pada naskah proklamasi disebutkan mengenai Soekarno dan Hatta sebagai mandataris rakyat Indonesia menandatangani naskah proklmasi. Hal ini disampaikan oleh Mustamin DG. Matutu dkk, Mandat, Delegasi, Atribusi dan implementasinya di Indonesia, (Yogyakarta : UII Press, 1999), Hal. 109. Sedangkan untuk mengetahui mengenai posisi dan kedudukan naskah proklamasi dalam system ketatanegaraan Indonesia dapat dibaca Jazim Hamidi, Revolusi Hukum Indonesia, Makna, Kedudukan dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam system ketatanegaraan RI, (Jakarta : Konstitusi Press, 2006), Hal. 165


122


tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban secara mutlak, karena

sebenarnya wewenang masih berada pada pejabat yang memberi

wewenang, sehingga tidak secara leluasa dalam menjalankan perintah

mandat menurut keinginannya sendiri. Dalam hal terjadi kesalahan dalam

menjalankan kewenangan, dan apabila ingin dilakukan penarikan terhadap

kebijakan yang akan dilaksanakan, maka yang berhak melakukan

penarikan terhadap kebijakan itu hanyalah pemberi mandat, untuk itu

dapat dikatakan kewenangan ini hanya kewenangan yang bersifat

pembantuan.205

Tentunya berdasarkan penjelasan diatas terdapat beberapa

kesimpulan yang dapat diambil apabila dikaitkan dengan kewenangan

Wakil Menteri sebegaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat

(2) dan Pasal 3 Peraturan Presiden nomor 60 tahun 2012 tentang Wakil

Menteri, sehingga penulis simpulkan beberapa kewenangan Wakil Menteri

yang termasuk dalam kategori kewenangan Mandat, diantaranya :

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Menteri; dan

ii. Dalam hal tertentu, Wakil Menteri melaksanakan tugas

khusus yang diberikan langsung oleh Presiden atau melalui

Menteri

3.1.3 Bentuk Kewenangan Wakil Menteri

Pelimpahan wewenang adalah penyerahan sebagian dari wewenang

pejabat atasan kepada bawahan tersebut membantu dalam melaksanakan tugas-

tugas kewajibannya untuk bertindak sendiri. Pelimpahan wewenang ini

dimaksudkan untuk menunjang kelancaran tugas dan ketertiban alur komunikasi

yang bertanggung jawab, dan sepanjang tidak ditentukan secara khusus oleh

peraturan perundang-undangan yang berlaku.206 Untuk itu Delegatie dan Mandaat

205 Mengenai wewenang yang diperbantukan sebenarnya terdapat kewenangan formal yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, yang kemudian diberikan kepada instansi atau bawahannya untuk melakukan tindakan hukum publik. Baca Juanda, Hukum Pemerintahan Daerah, Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah, (Bandung : Alumni, 2004), Hal. 265 206 Maksudnya apabila memang dalam peraturan perundang undangan tidak ditentukan secara normatif bagaimana tatacara menjalankan dan pertanggungjawabannya. Sehingga atasan


123


termasuk kategori pelimpahan wewenang.Pelimpahan wewenang yang dapat

dilimpahkan kepada pejabat bawahannya adalah wewenang penandatanganan.

Bentuk pelimpahan penandatanganan adalah :207

a. Pelimpahan wewenang dengan menggunakan istilah atas nama (a.n)

Merupakan jenis pelimpahan wewenang secara mandat, atas nama

digunakan jika yang menandatangani surat telah diberi wewenang oleh

pejabat yang bertanggung jawab berdasarkan bidang tugas, wewenang dan

tanggung jawab pejabat yang bersangkutan. Pejabat yang bertanggung

jawab melimpahkan wewenang kepada pejabat di bawahnya, paling

banyak hanya 2 (dua) rentang jabatan struktural di bawahnya. Persyaratan

pelimpahan wewenang ini adalah :

i. Pelimpahan wewenang harus dituangkan dalam bentuk tertulis

yaitu dalam bentuk Instruksi Dinas atau Surat Kuasa;

ii. Materi yang dilimpahkan harus merupakan tugas dan tanggung

jawab pejabat yang melimpahkan;

iii. Pada dasarnya wewenang penandatanganan meliputi surat-surat

untuk kepentingan ke luar maupun di dalam lingkungan lembaga

Negara tersebut;

iv. Penggunaan wewenang hanya sebatas kewenangan yang

dilimpahkan kepadanya dan materi kewenangan tersebut harus

dipertanggungjawabkan oleh yang dilimpahkan kepada yang

melimpahkan.

v. Tanggung jawab sebagai akibat penandatanganan surat berada pada

pejabat yang diatasnamakan.

b. Pelimpahan wewenang dengan menggunakan istilah untuk beliau (u.b)

Merupakan jenis pelimpahan wewenang secara delegasi, untuk beliau

digunakan jika yang diberikan kuasa memberi kuasa lagi kepada pejabat

satu tingkat di bawahnya, sehingga untuk beliau (u.b) digunakan setelah dapat memberikan kewenangannya kepada bawahannya, begitu juga bawahan tanpa ragu dapat melaksanakan kewenangan yang diberikan oleh atasannya. 207 Mengenai bentuk pelimpahan penandatanganan ini terdapat tiga macam, yakni menggunakan istilah atas nama (a.n), menggunakan istilah untuk beliau (u.b) dan atas perintah beliau (apb.) dan atasperintah (ap.). Kesemuanya dihimpun melalui buku dari CST. Kansil, Hukum Tata Pemerintahan Indonesia, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983), Hal 132-35


124


atas nama (a.n). Pelimpahan wewenang ini mengikuti urutan sampai 2

(dua) tingkat structural di bawahnya, dan pelimpahan ini bersifat

fungsional. Persyaratan yang harus dipenuhi:

i. materi yang ditangani merupakan tugas dan tanggung jawab

pejabat yang melimpahkan;

ii. dapat digunakan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai pemangku

jabatan sementara atau yang mewakili;

iii. pada dasarnya wewenang penandatanganan meliputi surat-surat

untuk kepentingan internal dalam lingkungan lembaga Negara

yang melampaui batas lingkup jabatan pejabat yang

menandatangani surat;

iv. tanggung jawab berada pada pejabat yang dilimpahkan wewenang.

c. Pelimpahan wewenang dengan menggunakan istilah atas perintah beliau

(apb.) dan atasperintah (ap.)

Merupakan pelimpahan wewenang secara mandat, dimana pejabat yang

seharusnya menandatangani memberi perintah kepada pejabat di

bawahnya untuk menandatangani sesuai dengan tugas dan tanggung

jawabnya. Persyaratan pelimpahan wewenang ini yang membedakannya

dengan kedua jenis pelimpahan wewenang lainnya, yaitu hanya dapat

dilakukan jika dalam keadaan mendesak dan tidak menyangkut materi

yang bersifat kebijakan. Baik wewenang yang diperoleh berdasarkan

atribusi maupun berdasarkan pelimpahan sama-sama harus terlebih dahulu

dipastikan bahwa yang melimpahkan benar memiliki wewenang tersebut

dan wewenang itu benar ada berdasarkan konstitusi (Undang-Undang

Dasar) atau peraturan perundang-undangan.

Apabila dihubungkan dengan beberapa kewenangan Wakil Menteri

sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 Peraturan

Presiden nomor 60 tahun 2012 tentang Wakil Menteri, maka terdapat beberapa

kewenangan yang dapat digolongkan berdasarkan bentuknya, seperti yang

diuraikan dibawah ini diantaranya :


125


a. Pelimpahan wewenang dengan menggunakan istilah atas nama (a.n)

Wewenang ini merupakan jenis pelimpahan wewenang secara

mandat.208 Pejabat yang bertanggung jawab melimpahkan wewenang

kepada pejabat di bawahnya, paling banyak hanya 2 (dua) rentang jabatan

struktural di bawahnya. Pelimpahan wewenang dalam kewenangan ini

harus dituangkan dalam bentuk tertulis yaitu dalam bentuk Instruksi Dinas

atau Surat Kuasa. Sedangkan materi yang dilimpahkan harus merupakan

tugas dan tanggung jawab pejabat yang melimpahkan. Pada dasarnya

wewenang penandatanganan meliputi surat-surat untuk kepentingan ke

luar maupun di dalam lingkungan lembaga Negara tersebut. Penggunaan

wewenang hanya sebatas kewenangan yang dilimpahkan kepadanya dan

materi kewenangan tersebut harus dipertanggungjawabkan oleh yang

dilimpahkan kepada yang melimpahkan. Sedangkan tanggung jawab

sebagai akibat penandatanganan surat berada pada pejabat yang

diatasnamakan.

Berdasarkan pemaparan diatas maka kewenangan Wakil Menteri

sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3

Peraturan Presiden nomor 60 tahun 2012 tentang Wakil Menteri, yang

termasuk dalam kewenangan istilah atas nama (a.n) diantaranya :


Kementerian;

ii. Membantu Menteri dalam menjalankan program kerja dan

kontrak kinerja;

iii. Membantu Menteri dalam penilaian dan penetapan pengisian

jabatan dilingkungan Kementerian;

iv. Mewakili Menteri dalam acara tertentu dan/atau memimpin

rapat sesuai dengan Penugasan Menteri

208 Dikatakan Mandat dikarenakan segala tanggung jawab masih tetap melekat pada pejabat yang memberikan Mandat, serta penerima kewenangan tidak secara leluasa menentukan kewenangannya sendiri, segala sesuatunya harus diminta persetujuan pejabat yang memberikan wewenangnya. Mustamin DG. Matutu dkk, Op cit, Hal 37


126


b. Pelimpahan wewenang dengan menggunakan istilah untuk beliau (u.b)

Pada wewenang ini merupakan jenis pelimpahan wewenang secara

delegasi, untuk beliau digunakan jika yang diberikan kuasa memberi kuasa

lagi kepada pejabat satu tingkat di bawahnya, sehingga untuk beliau (u.b)

digunakan setelah atas nama (a.n). Pelimpahan wewenang ini mengikuti

urutan sampai 2 (dua) tingkat structural di bawahnya, dan pelimpahan ini

bersifat fungsional.209 Materi yang ditangani merupakan tugas dan

tanggung jawab pejabat yang melimpahkan dan dapat digunakan oleh

pejabat yang ditunjuk sebagai pemangku jabatan sementara atau yang

mewakili. Dan pada dasarnya wewenang penandatanganan meliputi surat-

surat untuk kepentingan internal dalam lingkungan lembaga Negara yang

melampaui batas lingkup jabatan pejabat yang menandatangani surat.

Sedangkan tanggung jawab berada pada pejabat yang dilimpahkan

wewenang.

Dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 Peraturan

Presiden nomor 60 tahun 2012 tentang Wakil Menteri juga terdapat

wewenang yang merupakan kategori ini, diantaranya :

i. Memberikan rekomendasi dan pertimbangan kepada Menteri

berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementeriaan;





209 Organisasi fungsional adalah suatu organisasi dimana wewenang dari pimpinan tertinggi dilimpahkan kepada kepala bagian yang mempunyai jabatan fungsional untuk dikerjakan kepada para pelaksana yang mempunyai keahlian khusus. Contoh dalam berbagai praktek yang ada dilapangan adalah Guru, Dosen, Dokter dan lain sebagainya.


127


c. Pelimpahan wewenang dengan menggunakan istilah atas perintah

beliau (apb.) dan atas perintah (ap.)

Sedangkan yang ketiga merupakan pelimpahan wewenang secara

mandat,210 dimana pejabat yang seharusnya menandatangani memberi

perintah kepada pejabat di bawahnya untuk menandatangani sesuai dengan

tugas dan tanggung jawabnya. Persyaratan pelimpahan wewenang ini yang

membedakannya dengan kedua jenis pelimpahan wewenang lainnya, yaitu

hanya dapat dilakukan jika dalam keadaan mendesak dan tidak

menyangkut materi yang bersifat kebijakan.211 Baik wewenang yang

diperoleh berdasarkan atribusi maupun berdasarkan pelimpahan sama-

sama harus terlebih dahulu dipastikan bahwa yang melimpahkan benar

memiliki wewenang tersebut dan wewenang itu benar ada berdasarkan

konstitusi (Undang-Undang Dasar) atau peraturan perundang-undangan.

Adapun kewenangan ini dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2)

dan Pasal 3 Peraturan Presiden nomor 60 tahun 2012 tentang Wakil

Menteri, diantaranya :

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Menteri; dan

ii. Dalam hal tertentu, Wakil Menteri melaksanakan tugas khusus

yang diberikan langsung oleh Presiden atau melalui Menteri.

3.1.2 Problematika Kewenangan Wakil Menteri

Dalam menjalankan kewenangannya, Wakil Menteri tentunya terdapat

beberapa problematika kewenangan yang akan dihadapi, baik menurut tataran

normatif peraturan-perundang undangan yang mengatur mengenai kewenangan

Wakil Menteri yang tidak secara khusus diberikan oleh peraturan perundang-

undangan, maupun secara teknis yang berlaku dilapangan berkenaan dengan

pelaksanaan tugas Wakil Menteri sehari-hari. Dalam tataran normatif tentu

terdapat beberapa kewenangan yang diberikan kepada Wakil Menteri juga

210 Wewenang ini tetap merupakan mandate, dikarenakan tanggung jawab tetap berada pada pejabat yang memberikan kewenangan. Mustamin DG. Matutu dkk, Op cit, Hal. 39 211 Kebijakan dari rumusan Van Kreveld sebagaimana dijelaskan dalam bukunya Abdul Latif, bukan merupakan peraturan perundag-undangan. Abdul Latif, Lock cit, Hal. 87


128


menjadi kewenangan yang diberikan Sekretariat Jenderal atau Sekretariat

Kementerian, untuk itu menimbulkan konflik kewenangan212 yang dapat merusak

sinergitas antar struktur kelembagaan yang ada di Kemneterian Negara. Selain itu

dalam tataran implementatif juga dapat menimbulkan kecemburuan, mengingat

tugas dan fungsi yang diberikan hampir bersinggungan, hanya saja cara

pertanggung jawabannya terdapat perbedaan.

Untuk dapat melihat beberapa kewenangan Wakil Menteri yang juga

diberikan kepada Sekretariat Jenderal atau Sekretariat Kementerian, kiranya perlu

melihat secara yuridis melihat beberapa kewenangan yang diberikan oleh

peraturan perundang-undangan kepada Sekretariat Jenderal atau Sekretariat

Kementerian, yakni yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009

tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara, yaitu :

a. Kewenangan Sekretariat Jenderal

“Pasal 30 Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian.

Pasal 31 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi kegiatan Kementerian; b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian; c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang

meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Kementerian;

d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat;

e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan danbantuan hukum;

f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.”

212 Sengketa atau konflik kewenangan dapat terjadi antar lembaga atau aparatur Negara yang memiliki kewenangan yang hampir sama yang tidak terdapat batas-batas yang jelas mengenai kewenangan yang dimilikinya. Konflik kewenangan juga dapat terjadi apabila terdapat lembaga atau pejabat yang bersikeras mendapatkan kewenangan dari lembaga atau pejabat lainnya. Untuk mengenai sengketa kewenangan inidapat dibaca Taufiqurrahman Syahuri, Tafsir Konstitusi berbagai Aspek Hukum, (Jakarta : Prenada Media Group, 2011), Hal. 113-114


129


b. Kewenangan Sekretariat Kementerian

“Pasal 54 Sekretariat Kementerian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian.

Pasal 55 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Sekretariat Kementerian menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi kegiatan Kementerian; b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian; c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi

ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Kementerian;

d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat;

e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;

f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.”

Selanjutnya mengenai tugas dan wewenang Wakil Menteri setelah adanya

Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 79/PUU-IX/2011, yang diatur dalam Pasal

2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 Peraturan Presiden nomor 60 tahun 2012

tentang Wakil Menteri diantaranya :

Pasal 2





Pasal 3






130








Apabila dikaji secara seksama, maka terdapat beberapa kewenangan yang

terdapat pada Wakil Menteri yang juga menjadi kewenangan Sekretariat Jenderal

atau Sekretariat Kementerian, untuk itu kiranya dimungkinkan terjadinya konflik

kewenangan antara Wakil Menteri dengan Sekretariat Jenderal atau Sekretariat

Kementerian. Selain itu dalam tataran praktis menimbulkan kecembuaruan,

mengingat Wakil Menteri merupakan lembaga yang bersifat baru yang dibentuk

langsung oleh Presiden, akan tetapi memiliki kewenangan yang sama atau lebih

besar dari Sekretariat Jenderal atau Sekretariat Kementerian. Untuk itu hal ini

yang akan menimbulkan persoalan dikemudian hari, mengingat peran dan fungsi

Wakil Menteri sebelumnya memang telah dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal

atau Sekretariat Kementerian, akan tetapi dengan adanya lembaga baru yang

dibentuk oleh Presiden kewenangan itu diberikan kepada Wakil Menteri.213

Dengan demikian apabila terjadi konflik kewenangan atau sengketa

kewenangan antara Wakil Menteri dengan Sekretariat Jenderal atau Sekretariat

Kementerian, maka terdapat beberapa cara yang dapat ditempuh untuk

meminimalisir kemungkinan sengketa kewenangan antar Wakil Menteri dengan

213 Meskipun demikian sampai saat ini belum penulis temukan dalam tataran praktek mengenai wewenang Wakil Menteri untuk mengeluarkan produk hukum, akan tetapi apabila secretariat Jenderal/Kementerian banyak bertebaran produk-produk hukum yang bertebaran. Hal ini tentunya menimbulkan persoalan tersendiri mengenai kedudukan Wakil Menteri apabila dalam tugasnya mengeluarkan produk hukum. Kalau Menteri jelas kedudukannya adalah dapat mengatur, dan baik dalam UU nomor 10 tahun 2004 maupun UU nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan posisi Peraturan Menteri termasuk dalam hierarki norma hukum. Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM, (Jakarta : Konpress, 2006), hal.119-121


131


Sekretariat Jenderal atau Sekretariat Kementerian. Untuk menyiasatinya adalah

dengan mengadakan rapat dan koordinasi pembagian kewenangan antar Wakil

Menteri dan Sekretariat Jenderal atau Sekretariat Kementerian, dengan demikian

terjadi kesinambungan kewenangan secara sinergis akan mampu mengatasi hal-

hal yang tidak diinginkan sebagaimana diungkapkan sebelumnya. Sedangkan cara

lain dapat ditempuh melalui meminta saran dan petunjuk dari Menteri mengenai

pembagian ruang lingkup tugas, fungsi dan wewenang, sehingga tercipta

harmonisasi214 kewenangan dalam struktur organisasi Kementerian Negara.

3.2 Struktur Organisasi Kementerian Negara

Struktur organisasi memiliki posisi dan peranan yang sangat penting

dalam organisasi maupun jabatan publik manapun. Untuk itu struktur organisasi

harusnya dibentuk dengan sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kewenangan

dan tingkat jabatan yang dimiliki oleh setiap organisasi jabatan struktural

organisasi.215 Secara umum strukturorganisasi mendefinisikan cara tugas

pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dandikoordinasikan secara formal. Dengan

demikian maka cirri-ciri dalam organisasi adalah :216

a. Adanya suatu kelompok orang yang dapat dikenal dan saling mengenal.

b. Adanya kegiatan yang berbeda-beda, tetapi satu sama lain saling berkaitan

yang merupakan kesatuan kegiatan.

c. Tiap-tiap orang memberikan sumbangan atau kontribusinya berupa

pemikiran, tenaga, dan lain-lain.

d. Adanya kewenangan, koordinasi dan pengawasan.

e. Adanya tujuan yang ingin dicapai.

214 Harmonisasi adalah adanya keseimbangan, keselarasan dan keserasian antar hukum yang satu dengan yang lainnya. Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Sistem Hukum Nasional, (Bandung : Alumni, 1991), Hal. 30 215 Hendrawan dkk, Anvanced Strategic Management Back to Basic Approach, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2005), Hal. 69 216 Direktorat Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional, Pengorganisasian Sekolah. Materi Diklat Calon Kepala Sekolah/Kepala Sekolah. Jakarta Tahun 2008.


132


Sebagai bentuk organisasi akan mempunyai unsur-unsur tertentu, yang antara lain

sebagai berikut :217

a. Sebagai wadah atau tempat untuk bekerja sama.

b. Proses kerja sama sedikitnya antara dua orang.

c. Jelas tugas dan kedudukannya masing-masing.

d. Ada tujuan tertentu.

Struktur organisasi juga dapat di definisikansuatu keputusan yang diambil

oleh organisasi itu sendiri berdasakansituasi, kondisi dan kebutuhan organisasi.

Struktur suatu organisasimenggambarkan bagaimana organisasi itu mengatur

dirinya sendiri, bagaimanamengatur hubungan antar orang dan antar kelompok.

Struktur suatu organisasi adakaitannya dengan tujuan, sebab struktur organisasi

itu adalah cara organisasiitu mengatur dirinya untuk bisa mencapai tujuan yang

ingin dicapainya. Sedangkan secara khusus struktur organisasi adalah susunan

komponen-komponen (unit-unit kerja) dalam organisasi. Struktur organisasi

menunjukkan adanya pembagian kerja dan meninjukkan bagaimana fungsi-fungsi

atau kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda tersebut diintegrasikan (koordinasi).

Selain daripada itu struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi-spesialisasi

pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan. Ada enam elemen yang

perlu diperhatikan oleh para manajer ketika akan mendesain struktur organisasi.

Ke-enam elemen tersebut meliputi :218

a. Spesialisasi Pekerjaan adalah sejauh mana tugas-tugas dalam organisasi

dibagi-bagi ke dalam beberapa pekerjaan tersendiri.

b. Departementalisasi adalah dasar yang dipakai untuk mengelompokkan

pekerjaan secara bersama-sama

c. Rantai komando adalah garis wewenang yang tanpa putus yang

membentang dari puncak organisasi ke unit terbawah dan menjelaskan

siapa yang bertanggung jawab kepada siapa. Wewenang sendiri

merupakan hak yang melekat dalam sebuah posisi manajerial untuk

217Ibid 218 Penjelasan lebih lanjut dan cukup menarik mengenai elemen-elemen organisasi dalam buku Robbins dan Judge, Perilaku Organisasi, (Jakarta : Salemba Empat, 2007), Hal 61


133


memberikan perintah dan untuk berharap bahwa perintahnya tersebut

dipatuhi

d. Rentang Kendali adalah jumlah bawahan yang dapat diarahkan oleh

seorang manajer secara efisien dan efektif

e. Sentralisasi - Desentralisasi. Sentralisasi adalah sejauh mana tingkat

pengambilan keputusan terkonsentrasi pada satu titik di dalam organisasi

f. Formalisasi adalah sejauh mana pekerjaan pekerjaan di dalam organisasi

dilakukan.

Sementara Ivancevich mengungkapkan 4 komponen sebagai pembentuk

struktur organisasi meliputi :219

a. Pembagian kerja, menyangkut kadar dari spesialisasi pekerjaan. Para

manager membagi seluruh tugas organisasi menjadi pekerjaan-pekerjaan

khusus yang tersusun dari aktivitas-aktivitas khusus. Contoh : Seorang

Account Representative pada Kantor Pajak yang memiliki pekerjaan

khusus seperti pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan,

melaksanakan bimbingan dan melaksanakan himbauan kepada Wajib

Pajak (WP).Pendelegasian Kewenangan. Proses pembagian kewenangan

dari atas ke bawah dalam organisasi.

b. Pendelegasian kewenangan (delegation of authority) mengacu secara

khusus pada kewenangan pengambilan keputusan, bukan melakukan

pekerjaan. Pendelegasian kewenangan memiliki efek positif pada

pengembangan manager professional, dan membawa iklim persaingan

dalam organisasi.

c. Pembagian Departemen. Cara organisasi dibagi secara structural.

Pembagian departemen ini dapat dikelompokkan menjadi pembagian

departemen berdasarkan fungsinya (functional departementalization),

berdasarkan wilayah (geographic departementalization), berdasarkan

produk (product departementalization), berdasarkan pelanggan (customer

departementalization).

219 Sedikit berbeda dengan Robbin, lebih menekankan pada praktek yang terjadi secara sosiologis di lapangan. Baca Ivancevich, dkk, Perilaku dan Manajemen Organisasi, (Jakarta : Erlangga, 2008), Hal 21


134


d. Rentang Kendali adalah jumlah bawahan yang melapor kepada atasan.

rentang ini merupakan satu faktor yang mempengaruhi bentuk dan tinggi

suatu struktur organisasi.

Dengan adanya organisasi diharapkan mampu memberikan mekanisme

kerja yang efektif antar organisasi dalam suatu lembaga. Untuk itu pertimbangan

untuk membuat struktur organisasi yang baik merupakan pilihan awal untuk

membentuk organisasi yang akan bekerja secara maksimal guna mencapai tujuan

organisasi.220 Terdapat berbagai macam ciri-ciri organisasi secara umum,

diantanya:221

a. Lembaga social yang terdiri atas kumpulan orang dengan berbagai

pola interaksi yang ditetapkan.

b. Dikembangkan untuk mencapai tujuan

c. Secara sadar dikoordinasi dan dengan sengaja disusun

d. Instrumen social yang mempunyai batasan yang secara relatif dapat

diidentifikasi.

Apabila dikaitkan dengan struktur organisasi Kementerian Negara terdapat

pergeseran struktur organisasi Kementerian Negara, terutama pasca disahkannya

Undang-Undang nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang

diundangkan pada tanggal 6 November 2008. Pergeseran itu adalah dengan

dibentuknya lembaga Wakil Menteri yang merupakan lembaga yang dibentuk

oleh Presiden dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan

secara khusus, Presiden dapat mengangkat Wakil Menteri pada Kementerian

tertentu. Tujuan dari pengangkatan Wakil Menteri adalah untuk membantu tugas

Menteri dan tentunya reformasi birokrasi222 ditingkatan kementerian. Dengan

220 A. Qodri Azizy, Change Management dalam Reformasi Birokrasi, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2007), Hal. 113 221 Mengenai hal-hal lain mengenai macam-macam organisasi, unsur organisasi dan proses terjadinya organisasi secara mendetail diceritakan dalam buku Mangunhardjana, Pendampingan Kamum Muda, Sebuah Pengantar, (Yogyakarta : Kanisius, 1986), Hal. 62-65 222 Reformasi birokrasi sangat erat kaitannya dengan debirokratisasi, dalam reformasi birokrasi diperlukan kepercayaan publik terhadap pemerintah, sehingga pemerintah harus mampu menjaankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Jangkauan mengenai Debirokratisasi dalam proses reformasi administrasi menjangkau beberapa unsur yang dijelaskan oleh L. Misbah Hidayat, Reformasi Administrasi, Kajian Komparatif Pemerintahan Tiga Presiden, Bacharuddin Jusuf Habibie, Abdurahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2007), Hal. 8-9


135


adanya pengangkatan Wakil Menteri oleh Presiden, maka secara langsung

berpengaruh terhadap struktur dan tatanan organisasi pada Kementerian Negara,

yang semula tidak terdapat jabatan Wakil Menteri, dengan Undang-Undang

nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara struktur organisasi pada

Kemneterian Negara secara otomatis bertambah dengan hadirnya Wakil Menteri.

3.2.1 Struktur Organisasi Kementerian Negara menurut Peraturan

Perundang-Undangan

Latar belakang adanya struktur oragnisasi Kementerian Negara adalah

melalui Pasal 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 menegaskan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan

pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.223 Dalam menjalankan

kekuasaan pemerintahan, Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara yang

diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Menteri-menteri negara tersebut

membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan yang pembentukan,

pengubahan, dan pembubaran kementeriannya diatur dalam undang-undang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 17 ini menegaskan bahwa kekuasaan

Presiden tidak tak terbatas karenanya dikehendaki setiap pembentukan,

pengubahan, dan pembubaran kementerian negara haruslah berdasarkan

undang-undang. Sebagaimana Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4)

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun Dasar 1945, yang berbunyi :

Pasal 17

(5). Presiden dibantu oleh menteri-menteri Negara (6). Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden (7). Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan (8). Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian Negara

diatur dalam undang-undang

223 Hal ini sesuai dengan konsep pemerintahan Presidensial yang dianut oleh Indonesia pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945, sehingga Presiden memegang kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Saldi Isra, Pergeseran Fungsi Legislasi, menguatnya model legislasi Parlementer dalam system Presidential Indonesia, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), hal. 31-32


136


Sedangkan untuk mengetahui susunan organisasi pada Kemneterian

Negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian

Negara.Mengenai susunan organisasi kementerian di pertegas dengan Pasal 9

Ayat (1), Ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara, yang menyatakan :224

Pasal 9

(5). Susunan organisasi Kementerian yang menangani urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat terdiri atas unsur: g. pemimpin, yaitu Menteri; h. pembantu pemimpin, yaitu sekretariat jenderal; i. pelaksana tugas pokok, yaitu direktorat jenderal; j. pengawas, yaitu inspektorat jenderal; k. pendukung, yaitu badan dan/atau pusat; dan l. pelaksana tugas pokok di daerah dan/atau perwakilan luar negeri


sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terdiri atas unsur: f. pemimpin, yaitu Menteri; g. pembantu pemimpin, yaitu sekretariat jenderal; h. pelaksana, yaitu direktorat jenderal; i. pengawas, yaitu inspektorat jenderal; dan j. pendukung, yaitu badan dan/atau pusat.


(8). Susunan organisasi Kementerian yang melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) terdiri atas unsur: e. pemimpin, yaitu Menteri; f. pembantu pemimpin, yaitu sekretariat Kementerian; g. pelaksana, yaitu deputi; dan h. pengawas, yaitu inspektorat.

Selain Pasal 9 Ayat (1), Ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 39

Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang mengatur mengenai susunan

organisasi Kementerian Negara, terdapat pula Peraturan Presiden nomor 47 Tahun

2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara yang juga mengatur

dan mempertegas mengenai susunan organisasi pada Kementerian Negara secara

rinci sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Adapun pasal-pasal

224 Melalui Pasal 9 Ayat (1), Ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara jelas bahwa pembantu pimpinan (dalam hal ini Pimpinan adalah Menteri) adalah Sekretariat Kementerian atau Sekretariat Jenderal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Sekretariat Kementerian atau Sekretariat Jenderal adalah pembantu Menteri.


137


yang mengatur mengenai struktur organisasi pada Kementerian Negara adalah

Pasal 8, Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 51 Peraturan

Presiden nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian

Negara, yang berbunyi :

Pasal 8

Susunan organisasi Kementerian Koordinator yang menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas unsur :

a. pemimpin, yaitu Menteri Koordinator; b. pembantu pemimpin, yaitu sekretariat kementerian

koordinator; c. pelaksana, yaitu deputi kementerian koordinator; dan d. pengawas, yaitu inspektorat.

Pasal 27 (1). Susunan organisasi Kementerian yang menyelenggarakan

fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) terdiri atas unsur : a. pemimpin, yaitu Menteri; b. pembantu pemimpin, yaitu sekretariat jenderal; c. pelaksana, yaitu direktorat jenderal; d. pengawas, yaitu inspektorat jenderal; e. pendukung, yaitu badan dan/atau pusat; dan f. pelaksana tugas pokok di daerah dan/atau perwakilan luar

negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2). Susunan organisasi Kementerian yang menyelenggarakan

fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) terdiri atas unsur : a. pemimpin, yaitu Menteri; b. pembantu pemimpin, yaitu sekretariat jenderal; c. pelaksana, yaitu direktorat jenderal; d. pengawas, yaitu inspektorat jenderal; dan e. pendukung, yaitu badan dan/atau pusat.

(3). Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Kementerian Keuangan, selain memiliki unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga memiliki unsur pelaksana tugas pokok di daerah.

Pasal 51

Susunan organisasi Kementerian yang menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 terdiri atas unsur:

a. pemimpin, yaitu Menteri;


138


b. pembantu pemimpin, yaitu sekretariat kementerian; c. pelaksana, yaitu deputi kementerian; dan d. pengawas, yaitu inspektorat kementerian.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam struktur organisasi

Kementerian Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Ayat (1), Ayat (2) dan

ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

juncto Pasal 8, Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 51

Peraturan Presiden nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi

Kementerian Negara, terdapat beberapa struktur yang mencerminkan fungsi dan

kewenangan dari masing-masing Kementerian, untuk itu kemudian

dikelompokkan dalam struktur organisasi yang berupa Pemimpin, Pembantu

Pemimpin, Pelaksana, Pengawas, dan bahkan juga terdapat Pendukung serta juga

terdapat pelaksana tugas pokok di daerah dan/atau perwakilan luar negeri

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Struktur organisasi Kemneterian

Negara juga selain terdapat beberapa organ seperti Pemimpin, Pembantu

Pemimpin, Pelaksana, Pengawas, dan bahkan juga terdapat Pendukung serta juga

terdapat pelaksana tugas pokok di daerah dan/atau perwakilan luar negeri

sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebagaimana tersebut diatas.

Menteri dalam menjalankan tugasnya juga dapat mengangkat staff ahli

yang sesuai dengan bidang dan spesialisasi sesuai dengan masalah dan

penanganan pada Kementerian tertentu, sehingga dapat membantu tugas dan

fungsi Menteri dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Menteri.Staf ahli

memiliki tugas dan fungsi memberikan masukan dan pertimbangan kepada

Menteri dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan bidang yang ditangani. Staf

ahli berada dan bertanggung jawab kepada Menteri dalam menjalankan tugas dan

fungsinya. Untuk itu penulis dapat menggambarkan struktur organisasi pada

Kementerian sesuai dengan bunyi dan penjelasan Pasal 9 Ayat (1), Ayat (2) dan

ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

juncto Pasal 8, Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 51


139


Peraturan Presiden nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi

Kementerian Negara sebagai berikut :225

Tabel 3.1 Struktur Organisasi Kementerian Negara Berdasar Pada UU 39 Tahun 2008

Berdasarkan Pasal 22, Pasal 46 dan Pasal 65 Peraturan Presiden nomor 47

Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara, jabatan staf

ahli merupakan satu kesatuan dalam susunan organisasi kementerian Negara,

dengan demikian staf ahli masuk kedalam struktur organisasi pada Kementerian

Negara. selain itu juga Staf Ahli berada dan bertanggung jawab kepada Menteri,

hal ini yang menyebabkan posisi staf ahli langsung berada dibawah jabatan

Menteri, karena hubungan kerjanya hanya kepada Menteri. Staf ahli memiliki

tugas memberikan telaahan kepada Menteri dalam lingkungan Kementerian yang

bersangkutan mengenai hal tertentu sesuai dengan keahlian dan bidangnya, baik

diminta maupun tidak diminta oleh Menteri.

225 Bagan ini diformulasikan dari berbagai macam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai struktu organisasi Kementerian Negara, utamanya dalam Pasal 9 Ayat (1), Ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara juncto Pasal 8, Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 51 Peraturan Presiden nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara

PEMIMPIN

PEMBANTU PEMIMPIN PENGAWAS

STAF AHLI

PELAKSANA PELAKSANA PELAKSANA PELAKSANA

PENDUKUNG PENDUKUNG


140


3.2.2 Struktur Organisasi Kementerian Negara berdasarkan di Lapangan

Pada subbab sebelumnya, sebagaimana telah diurai diatas yang mencoba

memberikan gambaran mengenai struktur organisasi yang ada dalam kementerian

Negara. Pada subbab ini penulis akan mencoba melihat beberapa Kementerian

Negara tentang struktur organisasinya, apakah terdapat kesamaan dengan struktur

organisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Ayat (1), Ayat (2) dan ayat (3)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara juncto Pasal

8, Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 51 Peraturan

Presiden nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian

Negara, atau justeru terdapat perbedaan dengan struktur yang telah penulis

gambarkan pada subbab sebelumnya.

Pada tataran praktek dilapangan terdapat berbagai macam model dan tipe

mengenai struktur organisasi pada Kementerian Negara, untuk dapat mengulas

lebih lanjut, kita dapat melihat model-model struktur organisasi yang ada pada

Kementerian Negara, diantaranya :226

1. Model Pertama

Pada model pertama ini, terdapat perbedaan yang sangat mencolok

dengan bagan yang sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dimana

pada model dan bentuk struktur organisasi Kementerian yang pertama

ini terdapat jabatan Wakil Menteri dibawah Menteri sebagai Pemimpin

pada Kementerian tertentu. Setelah itu baru terdapat Pembantu

Pemimpin yakni secretariat Kementerian yang membawahi beberapa

biro, setelah itu baru Staf Ahli, berikutnya Pengawas dan dilanjutkan

dengan adanya unsur Pelaksana. Pada model yang pertama ini dapat

dilihat melalui gambar struktur organisasi berikut :227

226 Model-model yang dijadikan contoh dalam memberikan perbandingan mengenai struktur organisasi yang diperagakan, diambil dari berbagai macam sumber, ada yang melalui internet, secretariat Kementerian yang bersangktan, ada pula yang diambil melalui buku-buku yang berkaitan dengan struktur organisasai Kementerian. 227 Struktur organisasi diatas diambil dari website Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, http://www.menpan.go.id/, pada tanggal 15 Desember 2012


141


Tabel 3.2 Struktur Organisasi Model Pertama

2. Model Kedua

Pada model yang kedua ini, hampir sama dengan model sebelumnya,

yakni struktur teratas yakni Pemimpin yakni adalah Menteri, pada

tingkatan berikutnya terdapat 2 (dua) Wakil Menteri228 sedangkan

posisi berikutnya disejajarkan adalah unsur Pembantu Menteri oleh

Sekretariat Jenderal, Pengawas oleh Inspektorat Jenderal dan Staf

Khusus. Sedangkan unsur berikutnya adalah unsur pelaksana dan

pendukung. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat struktur berikut :229

228 Sebagaimana berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 65

M/Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden nomor 111/M Tahun 2009, Keputusan Presiden nomor 3/P Tahun 2010, Keputusan Presiden nomor 57/P tahun 2010, dan Keputusan Presiden nomor 159/M tahun 2011.

229 Struktur organisasi model kedua ini diambil dari website http://www.depkeu.go.id/, pada tanggal 15 Desember 2012


142


Tabel 3.3 Struktur Organisasi Model Kedua

3. Model Ketiga

Pada model yang ketiga ini sebenarnya hampir sama dengan model

pertama dan kedua, hanya saja pada model ini Menteri sebagai

pemimpin, selanjutnya terdapat staf ahli langsung berhubungan kepada

Menteri, sedangkan dibawah Menteri terdapat Wakil Menteri seperti

pada model pertama dan kedua, berikutnya adalah unsur Pembantu

Pemimpin yakni secretariat Jenderal, unsur Pengawas yakni

inspektorat dan yang terakhir adalah unsur Pelaksana dan pendukung

teknis Kementerian, seperti gambar berikut :230

230 Model struktur organisasi model ketiga, diambil dari website dan melihat langsung Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, http://www.budpar.go.id/, pada tanggal 15 Desember 2012


143


Tabel 3.4 Struktur Organisasi Model Ketiga

4. Model Keempat

Pada model ini hampir sama dengan model ketiga, perbedaannya

hanya terletak di posisi Wakil Menteri yang tidak langsung berada

dibawah Menteri. Dengan demikian terdapat perbedaan yang sangat

signifikan terhadap model-model sebelumnya, yakni model 1, model 2

dan model 3. Tampak seperti gambar berikut :231

Tabel 3.5

Struktur Organisasi Model Keempat

231 Model keempat diambil dari website http://www.dephub.go.id/, Pada tanggal 15 Desember 2012


144


5. Model Kelima

Sedangkan pada model ini sedikit berbeda dengan model-model

sebelumnya, dimana dalam struktur organisasi ini terdapat secretariat

Jenderal Dewan Energi Nasional, yang posisinya diatas Wakil Menteri.

Seperti gambar berikut :232

Tabel 3.6 Struktur Organisasi Model Kelima

6. Model Keenam

Pada model ini hampir sama dengan model 1, model 2 dan model 3,

hanya saja dalam model ini unsur pengawas yakni inspektorat Jenderal

terdapat sekretariatnya dan terdiri dari 4 (empat) inspektur, yakni

inspektur wilayah I, wilayah II, wilayah III, wilayah IV dan inspektur

khusus, serta terdapat secretariat yang terdapat biro-biro yang

membidangi masalah tertentu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam

struktur pada gambar berikut ini :233

232 Model kelima diambil dari website dan laporan tahunan Kementerian esdm, http://www.esdm.go.id/, diakses pada tanggal 15 Desember 2012 233 Pada model ketujuh ini, yakni Kementerian Pekerjaan Umum diakses melalui website http://www.pu.go.id/, pada tanggal 15 Desember 2012


145


Tabel 3.7

Struktur Organisasi Model Keenam

7. Model Ketujuh

Sedangkan model ini juga tergolong unik, hal itu dikarenakan Wakil

Menteri membawahi Lembaga Sensor Film dan Staf ahli dilingkungan

Kementerian. Selain itu staf ahli pada Menteri juga merupakan bagian

dari Menteri. Pada perbagai macam pelaksana, pembantu, pengawas,

juga terdapat struktur yang tidak ada pada struktur organisasi sebelum-

sebelumnya. Hal ini diakibatkan oleh banyaknya cabang-cabang

Kementerian ini dan juga banyaknya daerah jangkauan serta jenjang

pendidikan yang menjadi kewenangan Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan ini. Tidak hanya itu, kebudayaan juga menjadi urusan dan

kewenangan yang diserahkan kepada Kementerian ini. Untuk itu

uniknya disitu, yakni berbeda dengan model-model yang diuraikan

sebelumnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam gambar pada

struktur organisasi berikut ini :234

234 Pada model Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diakses melalui website http://www.kemdiknas.go.id/, pada tanggal 15 Desember 2012


146


Tabel 3.8

Struktur Organisasi Model Ketujuh

8. Model Kedelapan

Model berikutnya adalah model yang sangat-sangat jauh dari model-

model sebelumnya, dimana struktur organisasi pada kementerian ini

sangat terkomando oleh seorang Menteri, dan dalam struktur ini tidak

mencantumkan kedudukan Wakil Menteri sebagaimana struktur

organisasi sebelumnya.Uniknya dalam struktur organisasi Kementerian

ini memasukkan Staf khusus Menteri dalam struktur organisasi. Seperti

gambar berikut :235

Tabel 3.9

Struktur Organisasi Model Kedelapan

235 Model inimerupakan model Kementerian Agama, diakses melalui website http://www.kemenag.go.id/, Pada tanggal 15 Desember 2012


147


9. Model Kesembilan

Model ini merupakan model yang terakhir, perbedaan model ini

dengan model-model yang sebelumnya adalah tidak dicantumkan dan

diikutkannya jabatan Wakil Menteri dalam struktur organisasi

Kementerian Negara. Namun sebelumnya sepengetahuan penulis

dalam website kementerian yang bersangkutan pernah dicantumkan

jabatan Wakil Menteri dalam struktur organisasi, namun pada saat

terakhir ini pada saat penulis akses sudah tidak lagi mencantumkan

jabatan Wakil Menteri dalam struktur organisasi Kementerian Negara.

Untuk memahami lebih lanjut, dapat melihat struktur organisasi

berikut:236

Tabel 3.10

Struktur Organisasi Model Kesembilan

Demikianlah model-model struktur organisasi pada Kementerian Negara

seperti diuraikan diatas, tentunya terdapat perbedaan diantara struktur organisasi

yang ada, namun yang menarik adalah posisi Wakil Menteri yang dalam struktur

organisasi tidak diatur mengenai Kedudukan Wakil Menteri, sebagaimana diatur

dalam Pasal 9 Ayat (1), Ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun

2008 tentang Kementerian Negara juncto Pasal 8, Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat

(3) dan ayat (4) serta Pasal 51 Peraturan Presiden nomor 47 Tahun 2009 tentang

236 Struktur organisasi ini diambil dari website http://www.depkumham.go.id/pada tanggal 15 Desember 2012, dan melakukan survey langsung ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 11 Desember 2012


148


Pembentukan Organisasi Kementerian Negara tidak disebutkan mengenai posisi

dan kedudukan Wakil Menteri, akan tetapi dalam tataran praktek dalam struktur

organisasi Kementerian Negara juga dimasukkan dalam struktur organisasi

Kementerian.

3.2.3 Problematika Posisi Wakil Menteri dalam Struktur Organisasi

Kementerian Negara

Apabila diperhatikan baik struktur organisasi sebagaimana diatur dalam

Pasal 9 Ayat (1), Ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008

tentang Kementerian Negara juncto Pasal 8, Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3)

dan ayat (4) serta Pasal 51 Peraturan Presiden nomor 47 Tahun 2009 tentang

Pembentukan Organisasi Kementerian Negara, dengan struktur organisasi yang

digunakan dalam sebagian besar Kementerian Negara, maka dapat dilihat

mengenai posisi dan kedudukan237 Wakil Menteri yang menimbulkan problem.

Disatu sisi kedudukan dalam Pasal 9 Ayat (1), Ayat (2) dan ayat (3) Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara juncto Pasal 8, Pasal

27 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 51 Peraturan Presiden nomor

47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara tidak diatur

secara tegas, namun disisi yang lain dalam praktek yang digunakan dalam

sebagian Kementerian Negara posisi Wakil Menteri juga dimasukkan dalam

struktur organisasi pada kementerian Negara tertentu.

Pengangkatan Wakil Menteri merupakan amanat Pasal 10 Undang-Undang

nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, yang menyatakan “dalam hal


dapat mengangkat Wakil Menteri pada Kementerian tertentu”. Berdasarkan Pasal

10 Undang-Undang nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara itulah

Wakil Menteri dibentuk. Sedangkan pertanggung jawaban Wakil Menteri

berdasarkan Pasal 1 Peraturan Presiden nomor 60 Tahun 2012 “Wakil Menteri

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri”. Apabila dilihat dari

237 Menurut Hasan Zaini untuk menentukan kedudukan suatu lembaga Negara harus mengetahui fungsinya sebagai apa, sedangkan fungsi diartikan sebagai suatu lingkungan kerja untuk mencapai tujuan tertentu. Baca Hasan Zaini, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, (Bandung : Alumni, 1985), Hal. 261


149


pengangkatan dan pertanggung jawaban Wakil Menteri, tidak terdapat pengaturan

mengenai struktur organisasi Wakil Menteri. Untuk itu apabila posisi dan

kedudukan Wakil Menteri dalam struktur organisasi kementerian dalam praktek

dimasukkan dalam struktur organisasi Kementerian, hal itu yang menimbulkan

persoalan tersendiri. Mengingat posisi dan kedudukan Wakil Menteri merupakan

posisi yang dilematis, mengingat seleksi jabatan wakil menteri dilakukan secara

sama dengan pengangkatan menteri yakni didahului dengan fit and proper test di

tempat dan dengan cara yang sama dengan seleksi dan pengangkatan menteri.238

Hal tersebut menjadi sangat politis dan tidak sesuai dengan hukum kepegawaian

yang sudah lama berlaku terutama jika dikaitkan dengan ketentuan dalam

Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara.

Apabila dilihat dari kewenangan Wakil Menteri yang diatur dalam Pasal 2

ayat (1), Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 Peraturan Presiden nomor 60 tahun 2012

tentang Wakil Menteri diantaranya :

Pasal 2





Pasal 3





238 Seperti yang kita ketahui dalam resufle Kabinet Indonesia Bersatu II yang dilakukan oleh Presiden Soesilo Bambang Yodoyono, selain melakukan reshuffle Kabinet (Menteri), juga melakukan pengangkatan terhadap Para Wakil Menteri pada Kementerian tertentu.


150








Dalam beberapa Pasal diatas yang mengatur mengenai kewenangan Wakil

Menteri tidak tampak menyebutkan mengenai posisi Wakil Menteri dalam

struktur organisasi Kementerian Negara. Dengan demikian menimbulkan

pertanyaan tersendiri dimanakah sebenarnya posisi dan kedudukan Wakil Menteri

dalam Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur Wakil Menteri sehingga

kedudukan Wakil Menteri dalam beberapa struktur organisasi Kementerian

Negara dimasukkan dalam struktur organisasi kementerian Negara tertentu.

Namun apabila dilihat dalam Pasal 2 ayat (2), maka posisi Wakil Menteri memang

berada diatas Pembantu Menteri, unsur pelaksana dan pendukung lainnya. Hal ini

mengingat sesuai dengan Proses recruitment239 Wakil Menteri yang sama dengan

Menteri, selain itu pengangkatannya juga sama dengan Menteri, yakni melalui

Presiden.

Apabila dilihat dalam struktur organisasi Kementerian Negara yang diatur

dalam Pasal 9 Ayat (1), Ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun

2008 tentang Kementerian Negara, yang menyatakan :

Pasal 9

(1). Susunan organisasi Kementerian yang menangani urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat terdiri atas unsur: a. pemimpin, yaitu Menteri; b. pembantu pemimpin, yaitu sekretariat jenderal; c. pelaksana tugas pokok, yaitu direktorat jenderal;

239Recruitment diartikan oleh Sondang sebagai proses mencari, menemukan dan menarik para pelamar yang kapabel untuk dipekerjakan oleh dalam dan oleh suatu organisasi. Sondang P. Siagian, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta : Bumi Aksara, cetakan kedelapan belas 2010), Hal. 102


151


d. pengawas, yaitu inspektorat jenderal; e. pendukung, yaitu badan dan/atau pusat; dan f. pelaksana tugas pokok di daerah dan/atau perwakilan luar negeri


sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terdiri atas unsur: a. pemimpin, yaitu Menteri; b. pembantu pemimpin, yaitu sekretariat jenderal; c. pelaksana, yaitu direktorat jenderal; d. pengawas, yaitu inspektorat jenderal; dan e. pendukung, yaitu badan dan/atau pusat.


(4). Susunan organisasi Kementerian yang melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) terdiri atas unsur: i. pemimpin, yaitu Menteri; j. pembantu pemimpin, yaitu sekretariat Kementerian; k. pelaksana, yaitu deputi; dan l. pengawas, yaitu inspektorat.

Hal sama yang menegaskan mengenai struktur organisasi Kementerian Negara

diatur dalam Pasal 8, Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal

51 Peraturan Presiden nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi

Kementerian Negara, yang berbunyi :

Pasal 8

Susunan organisasi Kementerian Koordinator yang menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas unsur :

a. pemimpin, yaitu Menteri Koordinator; b. pembantu pemimpin, yaitu sekretariat kementerian

koordinator; c. pelaksana, yaitu deputi kementerian koordinator; dan d. pengawas, yaitu inspektorat.

Pasal 27

(1). Susunan organisasi Kementerian yang menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) terdiri atas unsur : a. pemimpin, yaitu Menteri; b. pembantu pemimpin, yaitu sekretariat jenderal; c. pelaksana, yaitu direktorat jenderal; d. pengawas, yaitu inspektorat jenderal; e. pendukung, yaitu badan dan/atau pusat; dan


152


f. pelaksana tugas pokok di daerah dan/atau perwakilan luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2). Susunan organisasi Kementerian yang menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) terdiri atas unsur : a. pemimpin, yaitu Menteri; b. pembantu pemimpin, yaitu sekretariat jenderal; c. pelaksana, yaitu direktorat jenderal; d. pengawas, yaitu inspektorat jenderal; dan e. pendukung, yaitu badan dan/atau pusat.

(3). Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Kementerian Keuangan, selain memiliki unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga memiliki unsur pelaksana tugas pokok di daerah.

Pasal 51

Susunan organisasi Kementerian yang menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 terdiri atas unsur:

a. pemimpin, yaitu Menteri; b. pembantu pemimpin, yaitu sekretariat kementerian; c. pelaksana, yaitu deputi kementerian; dan d. pengawas, yaitu inspektorat kementerian.

Dengan demikian tampak terlihat melalui susunan organisasi Kementerian

Negara yang diatur dalam Pasal 9 Ayat (1), Ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang

Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara juncto Pasal 8, Pasal 27 ayat

(1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 51 Peraturan Presiden nomor 47

Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara, tidak

mengatur mengenai posisi dan kedudukan Wakil Menteri. Untuk melihat lebih

jauh mengenai kedudukan Wakil Menteri dapat dikatakan diatas lembaga

Pelaksana, Pengawas dan Pelaksana dalam Kementerian Negara, hal itu

dikarenakan ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden

nomor 60 tahun 2012 tentang Wakil Menteri, yak berbunyi :

Pasal 5 (1) Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Wakil Menteri diberikan

dibawah hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Menteri dan diatas jabatan structural eselon 1.a

(2) Ketentuan mengenai besaran hak keuangan dan failitas lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatus lebih lanjut oleh Menteri Keuangan


153


Apabila dilihat dari segi hak dan fasilitas keuangan memang Wakil

Menteri lebih tinggi dari Pembantu Menteri, Pengawas dan Unsur pelaksana pada

Kementerian tertentu. Wakil Menteri mendapat hak keuangan dan fasilitas lainnya

bagi Wakil Menteri diberikan dibawah hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi

Menteri dan diatas jabatan structural eselon 1.a,240 dengan demikian lebih tinggi

dari pejabat dibawah Menteri semuanya, meskipun dalam penerapannya

cenderung menimbulkan persoalan tersendiri. Akan tetapi meskipun dalam hak

keuangan dan fasilitas lainnya lebih tinggi dari jabatan lain dibawah Menteri,

namun Wakil Menteri tidak dimasukkan dalam struktur organisasi Kementerian

Negara, sehingga menimbulkan kerancuan dalam tataran penerapan struktur

organisasi Wakil Menteri, apakah masuk dalam struktur organisasi ataukah tidak.

Hal itu tentunya sangat berkaitan dengan koordinasi dan komunikasi antar pejabat

structural pada kementerian tertentu. Untuk itu kedepan perlu harmonisasi

pengaturan mengenai posisi dan kedudukan wakil Menteri dalam susunan

organisasi kementerian Negara.

3.3 Jenjang Kepangkatan dan Golongan Wakil Menteri

Pangkat adalah hal yang sangat diidam-idamkan oleh setiap orang.

Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkatan seseorang Pegawai

Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan

digunakan sebagai dasar penggajian. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang

diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap

Negara, serta sebagai dorongan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk lebih

meningkatkan prestasi kerja dan pengabdiannya. Agar kenaikan pangkat dapat

dirasakan sebagai penghargaan, maka kenaikan pangkat harus diberikan tepat

pada waktunya dan tepat kepada orangnya. Susunan Pangkat dan Golongan Ruang

240 Mengenai hak keuangan dan fasilitas yang didapat oleh Wakil Menteri diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 164/PMK.02/2012 tentang hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Wakil Menteri, sedangkan pembahasannya akan dilakukan melalui pembahasan tersendiri melalui subbab berikutnya.


154


Pegawai Negeri Sipil Susunan pangkat serta golongan ruang Pegawai Negeri Sipil

sebagai berikut :241

Tabel 3.11

Jenjang, Pangkat dan Golongan PNS

Seperti yang kita ketahui bersama dalam pengelolaan PNS, hirarki jabatan

struktural dikenal dengan istilah Eselon yang seluruhnya terdiri dari 9 jenjang

Eselon yang dapat dibagi menjadi: 242

1. Jabatan “Eselon I”,

2. Jabatan “Eselon II”,

3. Jabatan “Eselon III”, 241 Susunan dan pangkat serta golongan ruang Pegawai Negeri Sipil ini diolah dan dibagankan melalui Peraturan Pemerintah nomor 100 tahun 2000 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan structural juncto Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2002 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 100 tahun 2000 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan structural 242 Mengenai jenjang Eselon seperti dijelaskan diatas diakses melalui situs http://www.lptui.com, diakses tanggal 22 Desember 2012


155


4. Jabatan “Eselon IV”, dan

5. Jabatan “Eselon V”. (Catatan: Jabatan Eselon V sudah tidak banyak

lagi).

Guna memantapkan makna eselonisasi, hendaknya setiap tingkatan eselon

dikaitkan juga dengan makna kepangkatan PNS. Berikut pemikiran LPTUI

tentang makna eselonisasi PNS(Eselon I hingga IV), khususnya di tingkat

Provinsi:243

1. Eselon I

Eselon I merupakan hirarki jabatan struktural yang tertinggi, terdiri dari 2

jenjang: Eselon IA dan Eselon IB. Jenjang pangkat bagi Eselon I adalah

terendah Golongan IV/c dan tertinggi Golongan IV/e. Ini berarti secara

kepangkatan, personelnya sudah berpangkat Pembina yang makna

kepangkatannya adalah membina dan mengembangkan.

2. Eselon II

Eselon II merupakan hirarki jabatan struktural lapis kedua, terdiri dari 2

jenjang: Eselon IIA dan Eselon IIB. Jenjang pangkat bagi Eselon II adalah

terendah Golongan IV/c dan tertinggi Golongan IV/d. Ini berarti secara

kepangkatan, personelnya juga sudah berpangkat Pembina yang makna

kepangkatannya adalah membina dan mengembangkan.

3. Eselon III

Eselon III merupakan hirarki jabatan struktural lapis ketiga, terdiri dari 2

jenjang: eselon IIIA dan eselon IIIB. Jenjang pangkat bagi Eselon III

adalah terendah Golongan III/d dan tertinggi Golongan IV/d. Ini berarti

secara kepangkatan, personelnya juga berpangkat pembina atau penata

yang sudah mumpuni (Penata Tingkat I) sehingga tanggungjawabnya

adalah membina dan mengembangkan.

4. Eselon IV

Eselon IV merupakan hirarki jabatan struktural lapis keempat, terdiri dari

2 jenjang: eselon IVA dan eselon IVB. Jenjang pangkat bagi Eselon IV

adalah terendah Golongan III/b dan tertinggi Golongan III/d. Ini berarti

243 Ibid


156


secara kepangkatan, personelnya berpangkat penata yang sudah cukup

berpengalaman.Makna kepangkatannya adalah menjamin mutu.

Dalam birokrasi pemerintah dikenal jabatan karier, yakni jabatan dalam

lingkungan birokrasi yang hanya dapat diduduki oleh PNS. Jabatan karier dapat

dibedakan menjadi 2, yaitu:244

1. Jabatan Struktural, yaitu jabatan yang secara tegas ada dalam struktur

organisasi. Kedudukan jabatan struktural bertingkat-tingkat dari tingkat

yang terendah (eselon IV/b) hingga yang tertinggi (eselon I/a). Contoh

jabatan struktural di PNS Pusat adalah: Sekretaris Jenderal, Direktur

Jenderal, Kepala Biro, dan Staf Ahli. Sedangkan contoh jabatan struktural

di PNS Daerah adalah: sekretaris daerah, kepala dinas/badan/kantor,

kepala bagian, kepala bidang, kepala seksi, camat, sekretaris camat, lurah,

dan sekretaris lurah.

2. Jabatan Fungsional, yaitu jabatan teknis yang tidak tercantum dalam

struktur organisasi, tetapi dari sudut pandang fungsinya sangat diperlukan

dalam pelaksansaan tugas-tugas pokok organisasi, misalnya: auditor

(Jabatan Fungsional Auditor atau JFA), guru, dosen, dokter, perawat,

bidan, apoteker, peneliti, perencana, pranata komputer, statistisi, pranata

laboratorium pendidikan, dan penguji kendaraan bermotor.

Jabatan struktural hanya dapat diduduki oleh mereka yang berstatus

sebagai Pegawai Negeri Sipil.245 Calon Pegawai Negeri Sipil tidak dapat diangkat

dalam jabatan struktural. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota

Kepolisian Negara hanya dapat diangkat dalam jabatan struktural apabila telah

beralih status menjadi Pegawai Negeri Sipil, kecuali ditentukan lain dalam

peraturan perundang-undangan. Eselon dan jenjang pangkat jabatan struktural

sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002. Jabatan fungsional adalah

kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang

244 Mengenai jabatan karier dalam lingkungan birokrasi, yakni structural dan fungsional, secara mendetail dan mendalam dijelaskan dalam situs Badan Kepegawaian Negara, yakni http://www.bkn.go.id/, diakses tangal 22 desember 2012 245 Apabila dilihat yang demikian, maka nilai filosofis yang diambil dalam pengangkatan pejabat structural adalah untuk mengetahui tingkat keahlian dan bidangnya, sehingga akan sesuai dengan tugas pokok yang akan dikerjakan.


157


Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan

tugasnya didasarkan pada keahlian/dan atau keterampilan tertentu serta bersifat

mandiri.246 Sedangkan Jabatan fungsional pada hakekatnya adalah jabatan teknis

yang tidak tercantum dalam struktur organisasi, namun sangat diperlukan dalam

tugas-tugas pokok dalam organisasi Pemerintah. Jabatan fungsional Pegawai

Negeri Sipil terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional

keterampilan.Produk hukum yang mengatur pengangkatan dalam Jabatan

Fungsional adalah Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1994 dan Keputusan

PresidenNomor 87 tahun 1999.

3.3.1 Jabatan Wakil Menteri adalah Karir dan Non Karir

Pertanyaan yang cukup menarik adalah tentang Jabatan Wakil Menteri

sebenarnya karir atau non karir.247 Untuk membahas tentang permasalahan ini

tentunya harus melihat dasar hukum yang menjadi pijakan dalam pengangkatan

Wakil menteri. Hal ini menjadi penting untuk dibahas, dikarenakan berhubungan

dengan tata cara seleksi dan rekrutment Wakil Menteri. Apabila berasal dari

pejabat karir, maka seharusnya sesuai dengan yang berlaku dalam hukum

kepegawaian, yakni pengangkatannya haruslah melalui seleksi, dan penilaian oleh

Tim Penilai Akhir (TPA) yang diketuai oleh Wakil Presiden atas usulan masing-

masing instansi yang bersangkutan. Tim Penilai Akhir tersebut kemudian

mengusulkan pengangkatannya kepada Presiden dalam bentuk penerbitan

Keputusan Presiden (Keppres) untuk kemudian dilantik oleh Menteri/Jaksa

Agung/Kapolri dan pejabat yang setingkat sesuai dengan penempatan yang

bersangkutan. Apabila non karir tentunya harus melalui tata cara yang sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

246 Mandiri dalam artian, yang bersangkutan sendiri memiliki keahlian dibidang apa, baik secara keilmuan maupun penempatannya sebelumnya sering pada bidang pekerjaan apa, apakah teknis atau non teknis. 247Jabatan non karir dalam artian jabatan yang dalam rekruitmentnya dibuka secara terbuka, dan siapapun dapat melakukan pendaftaran, pendaftar yang diterima yang bukan merupakan dari instansi atau pegawai negeri sipil, maka dikatakan sebagai jabatan non karir. Dalam perkembangannya jabatan non karir hanya banyak ditemukan pada recruitment Hakim Agung, padahal tidak demikian, banyak jabatan-jabatan publik juga yang menempatkan dari kalangan non karir.


158


Pada periode sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstirusi Nomor

79/PUU-IX/2011, Jabatan Wakil Menteri merupakan Jabatan Karir. Hal itu

dijelaskan pada penjelasan Pasal 10 Undang-Undang nomor 39 tahun 2008

tentang Kementerian Negara menyebutkan bahwa “Yang dimaksud dengan

“Wakil Menteri” adalah pejabat karir dan bukan merupakan anggota kabinet”.

Dengan demikian jelas menurut penjelasan Pasal 10 Undang-Undang nomor 39

tahun 2008 tentang Kementerian Negara merupakan pejabat karir sebagaimana

tersebut diatas. Namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

79/PUU-IX/2011 yang dalam amar putusannya menyatakan Penjelasan Pasal 10

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dinyatakan

tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Kemudian dalam Pasal 70 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Presiden nomor

47 tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara dinyatakan

sebagai berikut :

(1) Wakil Menteri berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri

(2) Wakil Menteri merupakan pejabat karir dan bukan merupakan anggota Kabinet

(3) Pejabat Karir sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah pegawai negeri yang telah menduduki jabatan structural eselon 1.a

Dengan demikian berdasarkan Pasal 70 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Presiden

nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara,

wakil Menteri posisinya berasal dari pejabat karir yang telah menduduki jabatan

structural eselon 1.a. Kemudian pasal 70 ayat (3) dihapus berdasarkan Pasal 70

ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Presiden nomor 76 Tahun 2011 tentang

Perubahan atas Peraturan Presiden nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan

Organisasi Kementerian Negara menyatakan sebagai berikut :

(1) Wakil Menteri berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri

(2) Wakil Menteri merupakan pejabat karir dan bukan merupakan anggota Kabinet


159


(3) Dihapus248

Berdasarkan Pasal 70 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Presiden nomor 76

Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden nomor 47 tahun 2009

tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara, maka Wakil Menteri tetap

merupakan pejabat karir, hanya saja pembatasan syarat untuk dapat menduduki

posisi jabatan Wakil Menteri pegawai negeri harus telah menduduki jabatan

structural eselon 1.a dihapus, dengan demikian sudah tidak berlaku dan tidak

berkekuatan hukum tetap lagi.

Baru dengan dikeluarkannya Pasal 6 Peraturan Presiden nomor 60 Tahun

2012 tentang Wakil Menteri dinyatakan bahwa “Wakil Menteri dapat berasal dari

pegawai negeri atau bukan pegawai negeri”. Berdasarkan pada Pasal 6 Peraturan

Presiden nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri ini, yang merupakan

pelaksanaan dati Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011, yang

menyatakan Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Untuk itu posisi Wakil Menteri sebagai pejabat karir dalam Pasal 6 Peraturan

Presiden nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri tidak dinyatakan lagi.

Sehingga dengan adanya Pasal 6 Peraturan Presiden nomor 60 Tahun 2012

tentang Wakil Menteri maka jabatan Wakil Menteri dapat berasal dari karir dan

non karir. Namun problematikanya adalah berdasarkan Keputusan Presiden nomor

65/M tahun 2012 para Wakil Menteri249 yang diangkat oleh Presiden sebagian

besar adalah Wakil Menteri yang telah diangkat sebelumnya, yang mana sebagian

besar berasal dari jalur karir.

Dengan demikian jelas sudah setelah adanya Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011, kemudian dipertegas dengan dikeluarkannya

Peraturan Presiden nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri maka jabatan

248 Kursif oleh Penulis, untuk menunjukkan perbedaan dengan Pasal 70 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Presiden nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara

249 Keputusan Presiden nomor 65/M tahun 2012 dibentuk berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011, selain itu dalam putusan Mahkamah Konstitusi dipertegas bahwa pengangkatan dan pemberhentian Wakil Menteri merupakan kewenangan Presiden, selain itu untuk melaksanakan Peraturan Presiden nomor 60 tahun 2012 tentang Wakil Menteri


160


Wakil Menteri dapat berasal dari karir dan non karir. Untuk itu kiranya dipertegas

lagi mengenai tata cara recruitment dan seleksi Wakil Menteri, untuk menghindari

ketidak jelasan mengenai pola dan tata cara rekruitmentnya sebagaimana menjadi

pertanyaan masyarakat luas. Dengan ditetapkannya bahwa jabatan Wakil Menteri

dapat berasal dari karir dan non karir, maka selesai sudah perdebatan mengenai

apakah Jabatan Wakil Menteri structural atau fungsional, yang tentunya berbeda

fungsi, tugas dan penempatannya. Untuk itu kdepan diperlukan pemikiran yang

lebih matang lagi, dalam hal pengangkatan dan pengadaan lembaga baru, agar

tidak menimbulkan kerancuan jabatan, seperti yang terjadi pada Wakil Menteri.

3.3.2 Pangkat dan Golongan Wakil Menteri

Apabila kita teliti dan melihat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun

2008 tentang Kementerian Negara yang mengatur secara umum mengenai jabatan

Wakil Menteri, tampak tidak terdapat pengaturan mengenai jenjang kepangkatan

Wakil Menteri. Pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara hanya diatur mengenai pengangkatan Wakil Menteri oleh

Presiden pada kementerian tertentu apabila terdapat beban kerja yang

membutuhkan penanganan secara khusus. Dengan demikian tampak terlihat

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara hanya

mengatur hal-hal yang bersifat umum, untuk selanjutnya diatur lebih lanjut oleh

peraturan perundang-undangan yang berada dibawahnya.

Kemudian ketika melihat dalam Peraturan Presiden nomor 47 tahun 2009

tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara yakni Pasal 91 ayat (1)

yang berbunyi “Wakil Menteri, Sekretaris Kementerian Koordinator, Sekretaris

Jenderal, Sekretaris Kementerian, Deputi, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal,

dan Kepala Badan adalah jabatan structural eselon I.a.” Dengan demikian jelas

bahwa jabatan Wakil Menteri menurut Peraturan Presiden nomor 47 tahun 2009

tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara, jenjang kepangkatannya

adalah sama dengan posisi Sekretaris Kementerian Koordinator, Sekretaris

Jenderal, Sekretaris Kementerian, Deputi, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal,


161


dan Kepala Badan yakni adalah jabatan struktural eselon I.a.250 Apabila

diperhatikan nampak melalui Pasal 91 ayat (1) Peraturan Presiden nomor 47 tahun

2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara ini bahwa tidak jauh

berbeda dari segi kepangkatannya, meskipun dari tata cara recruitment, proses

seleksi dan pelantikannya berbeda.

Selanjutnya apabila melihat dalam Pasal 70A Peraturan Presiden nomor 76


tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara yang menyatakan “Hak

keuangan dan fasilitas lainnya bagi Wakil Menteri diberikan setingkat dengan

jabatan struktural eselon I.a.”. Dengan demikian tidak terdapat perbedaan dengan

Pasal 91 ayat (1) Peraturan Presiden nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan

Organisasi Kementerian Negara yakni jenjang kepangkatan dan golongan Wakil

Menteri setingkat dengan jabatan struktural eselon I.a. Untuk itu dalam hal ini

Wakil Menteri untuk persoalan jenjang dan golongan kepangkatannya hampir

sama dengan Sekretaris Kementerian Koordinator, Sekretaris Jenderal, Sekretaris

Kementerian, Deputi, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala

Badan yakni adalah jabatan struktural eselon I.a.

Baru dalam Pasal 70B Peraturan Presiden nomor 91 tentang perubahan

ketiga atas Peraturan Presiden nomor 47 tahun 2009 tentang pembentukan dan

Organisasi Kementerian Negara, menyatakan “Penetapan kelas jabatan (grading)

bagi Wakil Menteri adalah satu tingkat di atas kelas jabatan tertinggi bagi

pejabat eselon I.a.” Dengan demikian terdapat perbedaan dengan Pasal 70A

Peraturan Presiden nomor 76 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan

Presiden nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian

Negara yakni jenjang kepangkatan dan golongan Wakil Menteri setingkat dengan

jabatan struktural eselon I.a. Namun menurut Pasal 70B Peraturan Presiden nomor

91 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden nomor 47 tahun 2009

tentang pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara jenjang kepangkatan

dan golongan Wakil Menteri adalah satu tingkat di atas kelas jabatan tertinggi

250 Dengan demikian berdasarkan pada Pasal 91 ayat (1)Peraturan Presiden nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara juncto Pasal 70A Peraturan Presiden nomor 76 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara, wakil Menteri sama dengan jabatan-jabatan dalam tingkatan dibawah Menteri, yakni setingkat eselon 1.a


162


bagi pejabat eselon I.a.251 Hal ini yang menimbulkan kebingungan, karena Pasal

70B Peraturan Presiden nomor 91 tentang perubahan ketiga atas Peraturan

Presiden nomor 47 tahun 2009 tentang pembentukan dan Organisasi Kementerian

Negara merupakan sisipan terhadap Pasal 70A Peraturan Presiden nomor 76


tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara. Dalam hal ini terjadi

inkonsistensi dan disharmonisasi antara Pasal 70A dengan Pasal Pasal 70B, yang

mana bahwa dalam Pasal 70A menyatakan “Hak keuangan dan fasilitas lainnya

bagi Wakil Menteri diberikan setingkat dengan jabatan struktural eselon I.a.”

sedangkan dalam Pasal 70B menyatakan bahwa “Penetapan kelas jabatan

(grading) bagi Wakil Menteri adalah satu tingkat di atas kelas jabatan

tertinggi bagi pejabat eselon I.a.”. Tentunya menjadi catatan tersendiri mengenai

jenjang kepangkatan dan golongan Wakil Menteri melalui Pasal 70B Peraturan

Presiden nomor 91 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden nomor 47

tahun 2009 tentang pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, yakni

kelas jabatan (grading)252 bagi Wakil Menteri adalah satu tingkat di atas kelas

jabatan tertinggi bagi pejabat eselon I.a.

Terakhir apabila melihat Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden

nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri yang merupakan pelaksanaan

perubahan untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-

IX/2011, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5 (1). Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Wakil

Menteridiberikan di bawah hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Menteri dan di atas jabatan struktural eselon I.a.

251 Apabila dibandingkan antara Pasal 70A Peraturan Presiden nomor 76 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara dengan dalam Pasal 70B Peraturan Presiden nomor 91 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden nomor 47 tahun 2009 tentang pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, maka terdapat conflik of norm (konflik norma) antar tingkatan peraturan perundang-undangan yang sama. 252 Grading adalah proses pengelmpokan tingkat mutu yang diberikan pada sekelompok produk yang memiliki keseragaman tertentu. Dalam hukum kepegawaian dikenal sebagai JOB GRADING (Peringkat Jabatan)


163


(2). Ketentuan mengenai besaran hak keuangan dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Dengan memperhatikan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden

nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri, maka semakin jelas bahwa jenjang

kepangkatan dan golongan Wakil Menteri di atas jabatan struktural eselon I.a.

Untuk itu bahwa jenjang kepangkatan dan golongan Wakil Menteri tidak sejajar

dengan Sekretaris Kementerian Koordinator, Sekretaris Jenderal, Sekretaris

Kementerian, Deputi, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala

Badanyakni adalah jabatan struktural eselon I.a. sebagaimana diatur dalam

Peraturan Presiden nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi

Kementerian Negara yakni Pasal 91 ayat (1) juncto Pasal 70A Peraturan Presiden

nomor 76 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden nomor 47 tahun

2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara.

Melalui beberapa ulasan diatas, dapat dipahami bahwa jenjang

kepangkatan dan golongan Wakil Menteri yang berpengaruh terhadap Hak

keuangan dan fasilitas lainnya bagi Wakil Menteri diberikan di bawah hak

keuangan dan fasilitas lainnya bagi Menteri dan di atas jabatan struktural eselon

I.a. Untuk itu posisi Wakil Menteri dari segi kepangkatan, golongan, Hak

keuangan dan fasilitas lainnya diatas lebih tinggi daripada Sekretaris

Kementerian Koordinator, Sekretaris Jenderal, Sekretaris Kementerian, Deputi,

Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan yakni hanya struktural

eselon I.a. Sedangkan mengenai besaran hak keuangan dan fasilitas lain Wakil

Menteri diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.02/2012

tentang hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Wakil Menteri, yang akan dibahas

pada subbab berikutnya.

3.3.3 Wakil Menteri membentuk Kepangkatan dan Golongan baru

Seperti yang telah dibahas pada subbab sebelumnya, bahwa dalam

Undang-Undang nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara tidak diatur

menganai golongan dan kepangkatan Wakil Menteri. Selanjutnya dalam Peraturan

Presiden nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian


164


Negara yakni Pasal 91 ayat (1) juncto Pasal 70A Peraturan Presiden nomor 76


tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara dinyatakan bahwa

golongan dan Kepangkatan Wakil Menteri adalah setara dengan jabatan struktural

eselon I.a. Baru kemudian berdasarkan Pasal 70B Peraturan Presiden nomor 91

tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden nomor 47 tahun 2009 tentang

pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara juncto Pasal 5 ayat (1) dan ayat

(2) Peraturan Presiden nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri, golongan

dan kepangkatan Wakil Menteri adalah di atas jabatan struktural eselon I.a.253

Tentunya hal ini menimbulkan persoalan tersendiri, mengingat golongan

dan kepangkatan diatas jabatan structural eselon 1.a sebagaimana diamanatkan

Pasal 70B Peraturan Presiden nomor 91 tentang perubahan ketiga atas Peraturan

Presiden nomor 47 tahun 2009 tentang pembentukan dan Organisasi Kementerian

Negara juncto Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden nomor 60 Tahun

2012 tentang Wakil Menteri, merupakan kepangkatan dan golongan yang sama

sekali baru dan tidak ada dalam hukum kepegawaian. Seperti yang kita ketahui

bersama dalam pembahasan sebelumnya bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah

Nomor 100 Tahun 2000 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam

jabatan Struktural juncto Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2002 tentang

perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang

pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Struktural, menyatakan bahwa

eselon tertinggi merupakan eselon 1.a dengan pangkat terendah Pembina Utama

Madya Golongan IVD dan tertinggi pangkat Pembina Utama dengan golongan

IVE.

Dengan demikian apabila dalam Pasal 70B Peraturan Presiden nomor 91

tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden nomor 47 tahun 2009 tentang

pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara juncto Pasal 5 ayat (1) dan ayat

(2) Peraturan Presiden nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri, golongan

253 Hal itu yang dimaksud membentuk Kepangkatan dan Golongan baru, karena seperti yang diketahui sebelumnya dalam Pemerintah nomor 100 tahun 2000 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan structural juncto Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2002 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 100 tahun 2000 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan structural, tidak terdapat seperti golongan dan kepangkatan seperti yang diberikan kepada Wakil Menteri, yakni diatas eselon 1.a.


165


dan kepangkatan Wakil Menteri adalah di atas jabatan struktural eselon I.a, maka

menimbulkan kerancuan terhadap jenjang kepangkatan dan golongan dalam

jabatan yang berlaku di Indonesia, mengingat jenjang kepangkatan dan golongan

tertinggi dalam Pegawai Negeri Sipil adalah eselon 1.a dengan pangkat terendah

Pembina Utama Madya Golongan IVD dan tertinggi pangkat Pembina Utama

dengan golongan IVE. Dalam hal ini dapat dikatakan jabatan Wakil Menteri

sangat unik dari segi kepangkatan dan golongannya, sehingga dapat dikatakan

jabatan Wakil Menteri membentuk kepangkatan dan golongan baru dalam hukum

kepegawaian di Indonesia.

Tidak berhenti disitu, apabila ditinjau dari kepangkatan dan golongannya

tentu sangat tidak rasional dan dapat dipersoalkan mengenai Wakil Menteri ini,

mengingat dalam peraturan perundang-undangan, literature Hukum Kepegawaian,

dan kebiasaan menganai Kepangkatan dan golongan yang terdapat dalam jabatan

pegawai negeri sipil belum pernah menemukan jabatan diatas eselon 1.a. Karena

ini hal yang baru maka kiranya menarik untuk dikaji dan dianalisa secara

gamblang perbedaan-perbedaannya dari segi fasilitas dan hak-hak lainnya yang

diterima oleh Wakil Menteri, tentunya hal ini akan menjadi kajian subbab

berikutnya.

Kejadian yang seperti ini tentunya jangan sampai tujuannya hanya ingin

memberikan legitimasi bahwa kedudukan254 Wakil Menteri berada diatas

Pembantu Menteri, Pelaksana, Pengawas dan unsur pendukung lainnya dalam

Kementerian. Semangat golongan dan kepangkatan Wakil Menteri yang seperti

ini tentunya dapat diharapkan memberikan kinerja yang lebih baik, bukan karena

rendah dan tingginya jabatan, pengangkatan dan pemberhentian, pertanggung

jawaban dan lain sebagainya. Akan tetapi dapat dijadikan dasar untuk bekerja

sebaik-baiknya sesuai dengan bidang dan keahliannya, sehingga akhirnya tujuan

dan fungsi Kementerian dapat tercapai secara baik dan tujuan Negara dapat

dicapai secara maksimal, dirasakan oleh seluruh kalangan masyarakat di

Indonesia.

254 Seperti yang pernah dibahas pada subbab sebelumnya, penetuan mengenai kedudukan jabatan publik, tidak hanya dapat diukur melalui hak dan fasilitas yang didapat, akan tetapi dari wewenang yang diberikan kepada yang bersangkutan.


166


3.3.4 Hak Keuangan dan Fasilitas Wakil Menteri

Hak keuangan dan fasilitas dalam organisasi apapun menjadi sangat

penting, hal itu dikarenakan berhubungan erat dengan pendapatan dan fasilitas

kenyamanan dalam upaya menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang

digariskan dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.255

Sebenarnya hak keuangan dan fasilitas Wakil Menteri berangkat dari Pasal 5 ayat

(1) dan ayat (2) Peraturan Presiden nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri

yang merupakan pelaksanaan perubahan untuk melaksanakan Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5 (1). Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Wakil Menteridiberikan

di bawah hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Menteri dan di atas jabatan struktural eselon I.a.

(2). Ketentuan mengenai besaran hak keuangan dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Apabila dilihat secara seksama Pasal 5 ayat (2) Peraturan Presiden nomor

60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri mengamanatkan besaran hak keuangan

dan fasilitas yang diterima dan didapat oleh Wakil Menteri akan diatur lebih

lanjut oleh Menteri Keuangan. Untuk melaksanakan amanat Pasal 5 ayat (2)

Peraturan Presiden nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri tersebut, maka

Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

164/PMK.02/2012 tentang hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Wakil Menteri.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.02/2012 tentang hak

keuangan dan fasilitas lainnya bagi Wakil Menteri diatur secara gamblang

mengenai hak-hak, tunjangan dan fasilitas yang diberikan kepada Wakil Menteri.

Dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.02/2012

tentang hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Wakil Menteri disebutkan bahwa

Wakil Menteri diberikan Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya. Dengan demikian

Wakil Menteri selain mendapat gaji juga mendapat fasilitas-fasilitas lain dan

255 Namun tentunya semakin besar tingkat wewenang yang diberikan terhadap jabatan dalam organisasi, maka juga akan berbanding lurus dengan pendapatan serta beban kerja yang dilakukan oleh pejabat yang berangkutan. A. Qodri Azizy, Lock cit, hal. 123


167


tunjangan yang akan dibahas dalam subbab ini juga. Kemudian Pasal 2 ayat (1)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.02/2012 tentang hak keuangan dan

fasilitas lainnya bagi Wakil Menteri memberikan batasan terhadap hak keuangan

Wakil Menteri yakni terhadap Wakil Menteri yang bertugas pada Kementerian

yang belum mendapatkan Tunjangan Kinerja diberikan Hak Keuangan sebesar

85% (delapan puluh lima persen) dari hak keuangan Menteri, sedangkan bagi

Wakil Menteri yang bertugas pada Kementerian yang sudah mendapatkan

Tunjangan Kinerja diberikan Hak Keuangan sebesar 135% (seratus tiga puluh

lima persen) dari tunjangan kinerja Pejabat Eselon I dengan peringkat jabatan

tertinggi.256

Kemudian Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor

164/PMK.02/2012 tentang hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Wakil Menteri,

mengatur tentang wakil Menteri yang berasal dari Pegawai negeri Sipil (PNS)

bahwa Hak Keuangan bagi Wakil Menteri yang berasal dari Pegawai Negeri

dibayarkan sebesar selisih penerimaan Hak Keuangan sebagai Wakil Menteri

dengan penghasilan yang diterima sebagai Pegawai Negeri. Sedangkan Pasal 1

ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.02/2012 tentang hak

keuangan dan fasilitas lainnya bagi Wakil Menteri, bahwa besaran Hak Keuangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan besaran Hak Keuangan setelah

dipotong pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Berikutnya Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor


apabila Hak Keuangan yang diterima oleh Wakil Menteri seperti yang diatur

dalam ayat (1) menyebabkan penurunan penghasilan terhadap Wakil Menteri yang

bersangkutan, maka kepada Wakil Menteri diberikan tunjangan selisih

penghasilan sebesar selisih dari Hak Keuangan yang selama ini diterima dengan

Hak Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

256 Pembatasan-pembatasan seperti disebutkan diatas tentunya dilakukan terhadap Wakil Menteri dikarenakan dalam setiap Wakil Menteri terdapat perbedaan lama dan waktu pengangkatannya dalam Kementerian tertentu, mengingat dalam Keppres 65/M tahun 2012 terdapat beberapa Wakil Menteri yang baru diangkat, baik untuk menggantikan yang lama, maupun sama sekali baru diangkat.


168


Mengenai fasilitas yang diberikan kepada Wakil Menteri dapat dilihat

dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.02/2012 tentang hak

keuangan dan fasilitas lainnya bagi Wakil Menteri, yakni fasilitas yang didapat

Wakil Menteri diantaranya :257

1. Kendaraan Dinas

2. Rumah Jabatan

3. Jaminan Kesehatan

Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.02/2012 tentang hak

keuangan dan fasilitas lainnya bagi Wakil Menteri, berupa Kendaraan Dinas

diberikan berdasarkan standar harga perolehan paling tinggi sebesar

Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah). Selanjutnya Pasal 5 ayat (1)


fasilitas lainnya bagi Wakil Menteri, mengenai Rumah Jabatan adalah Rumah

Negara Golongan I sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

dengan standar di bawah Menteri dan di atas Pejabat Eselon I.258 Namun

berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor


apabila Kementerian bersangkutan belum dapat menyediakan Rumah Jabatan bagi

Wakil Menteri, kepada Wakil Menteri dapat diberikan kompensasi berupa

tunjangan perumahan sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) setiap bulan.

Kemudian mengenai Jaminan Kesehatan Wakil Menteri diberikan

berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai jaminan pemeliharaan

kesehatan Menteri dan Pejabat Tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 6


fasilitas lainnya bagi Wakil Menteri. Peraturan perundang-undangan yang

dimaksud adalah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor

36/PMK.02/2011 tentang Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Menteri

257 Apabila dilihat mengenai fasilitas yang diberikan kepada Wakil Menteri, sebenarnya hampir sama dengan Jabatan Menteri, meskipun dalam pasal-pasal berikutnya dibatasi dari segi harga dan spesifikasinya. 258 Pasal ini sebagai konsekwensi dari jabatan Wakil Menteri diatas eselon 1.a, sehingga dalam pasal ini menggunakan batasan diatas eselon 1.a dan dibawah Menteri, hal ini yang menimbulkan jenjang kepangkatan baru dalam hukum kepegawaian di Indonesia.


169


dan Pejabat Tertentu. Berikutnya dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 164/PMK.02/2012 tentang hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Wakil

Menteri, bahwa Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Wakil Menteri

diberikan sejak tanggal 7 Juni 2012. Terakhir Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 164/PMK.02/2012 tentang hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Wakil

Menteri, Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pemenuhan Hak Keuangan

dan Fasilitas Lainnya bagi Wakil Menteri dibebankan pada anggaran masing-

masing Kementerian.259

Apabila melihat dengan seksama uraian mengenai hak keuangan dan

fasilitas Wakil Menteri diatas, maka dapat disimpulkan betapa banyaknya

pengeluaran Negara untuk membiayai lembaga baru yang bernama Wakil

Menteri. Sejatinya pengangkatan Wakil Menteri apabila dilihat dari segi

kewenangannya, urgensi dan signifikansinya, maka dapat dipersoalkan, hal itu

dikarenakan tidak sesuai dengan semangat untuk mengurangi pengeluaran

Keuangan Negara, seperti yang diupayakan dalam pengetatan dan pembatasan

rekrutmen Pegawai Negeri Sipil yang salah satu alasannya adalah mengurangi

beban anggaran Negara (efisiensi)260 untuk membayar Pegawai. Tidak hanya itu,

semangat efesiensi dan efektifitas dalam pembentukan kementerian tidak dapat

tercapai, sebagaimana dari Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun

2008 tentang Kementerian Negara, yang menyatakan :

Pasal 13 (3). Pembentukan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dengan mempertimbangkan: e. efisiensi dan efektivitas;

259 Pasal ini juga mengandung makna masih terdapat hak-hak keuangan lainnya yang didapat oleh Wakil Menteri dalam rangka menjalankan tugas dan wewenangnya, yang dibebankan pada anggaran masing-masing Kementerian. Untuk itu pada kementerian hal ini harus dijelaskan mengenai anggaran-anggaran apa saja yang dibebankan kepada Kementerian dalam rangka mendukung tugas dan wewenang Wakil Menteri. 260 Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Meskipun hal ini merupakan dalam bahasan yang berbeda dan tidak dilakukan oleh penulis, namun kiranya tidak ada salahnya apabila sedikit disinggung dalam subbab ini, karena apabila berbicara anggaran, maka erat kaitannya dengan efesiensi anggaran, untuk tidak dikatakan inefesiensi anggaran Negara, sehingga tidak terjadi defisit anggaran Negara. Mengenai defisit keuangan Negara dibahas secara komprehensif oleh Andrian, Baca Andrian Sutedi, Hukum Keuangan Negara, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hal. 277


170


f. cakupan tugas dan proporsionalitas beban tugas; g. kesinambungan, keserasian, dan keterpaduan pelaksanaan tugas;

dan/atau h. perkembangan lingkungan global.

Hal itu berarti terjadi inkonsistensi terhadap tujuan awal pembentukan

organisasi Kementerian Negara yang salah satu point utamanya adalah efisiensi

dan efektivitas. Dengan kedudukan Wakil Menteri yang sekarang dapat dikatakan

kurang efisien, dikaitkan dengan anggaran yang dibutuhkan dan dikeluarkan

untuk kebutuhan jabatan Wakil Menteri. Sedangkan dikatakan tidak efektif

dikarenakan kedudukan jabatan Wakil Menteri akan menimbulkan tumpang tindih

terhadap kedudukan Sekretariat Jenderal atau Sekretariat Kementerian. Meskipun

itu bukan wilayah kajian penulis, namun tidak salah sedikit penulis singgung

untuk pengayaan materi dalam tulisan ini.

3.4 Kedudukan Wakil Menteri

Undang-Undang Dasar 1945 amandemen menyatakan bahwa Presiden

sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjalankan tugasnya dibantu

oleh menteri-menteri negara yang membidangi urusan tertentu di bidang

pemerintahan.261 Kemudian setiap menteri memimpin kementerian negara

untuk menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan guna mencapai

tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan disahkannya Undang-

Undang nomor 39 tahun 2008 tentang Wakil Menteri, maka telah merubah

struktur kelembagaan Kementerian Negara, meskipun posisi dan kedudukan

Wakil Menteri tidak begitu dijelaskan dengan baik posisinya dalam struktur

organisasi Kemeneterian Negara. Seperti yang telah diurai sebelumnya bahwa

Wakil Menteri dibentuk berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang nomor 39 tahun

2008 tentang Wakil Menteri, yang menyatakan bahwa “Dalam hal terdapat 261 Mengenai organisasi Kemneterian Negara baik pengangkatan dan pemberhentiannya dibahas secara baik oleh Jimly, Jimly dalam bukunya memberikan gambaran mengenai cita dan harapan serta perdebatan terhadap bab mengenai Kementerian Negara dalam proses amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Baca Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi…., Lock Cit, Hal. 177-179


171


beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat

mengangkat wakil Menteri pada Kementerian tertentu.” Pasal Pasal 10 Undang-

Undang nomor 39 tahun 2008 tentang Wakil Menteri ini yang menjadi ruh dan

semangat pembentukan Wakil Menteri, yakni untuk mengerjakan hal-hal yang

bersifat khusus dan tidak umum sehingga dibutuhkan penganagkatan Wakil

Menteri. Dengan demikian dapat dikatakan Wakil Menteri juga berada dibawah

Presiden sebagai lembaga yang melakukan pengangkatan.

Dengan berdasarkan pada tugas dan fungsi Presiden menjalankan

Pemerintahan sebagaimana Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar

1945 amandemen membutuhkan bantuan beberapa Menteri untuk menjalankan

segala program yang telah ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat, untuk

itu Presiden dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh menteri-menteri negara

yang membidangi urusan tertentu di bidang pemerintahan.262 Kemudian untuk

menjalankan Pemerintahan para Menteri dibantu oleh Pembantu Menteri,

Pengawas, Pelaksana, Pendukung dan unsur-unsur lainnya yang diberikan

kewenangan untuk menyelenggarakan Pemerintahan. Termasuk diantaranya

Wakil Menteri yang menunjang tugas dan fungsi pada Kementerian tertentu.

Apabila dilihat secara seksama dalam Pasal 1 Peraturan Presiden nomor 60

Tahun 2012 tentang Wakil Menteri yang mana menyatakan bahwa Wakil Menteri

berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Menteri. Berdasarkan Pasal 1

Peraturan Presiden nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri inilah

kedudukan Wakil Menteri selain berdasarkan Pengangkatannya oleh Presiden

sebagaimana telah disinggung pada paragraph sebelumnya, juga Wakil Menteri

kedudukannya berada dibawah Menteri, meskipun dapat disanksikan diantara

keduanya, mengingat pola recruitment dan proses seleksinya sama-sama

dilakukan oleh Presiden dengan tata cara yang sama, hanya saja dengan

kewenangan dan pola pertanggung jawaban yang tidak sama. Namun harus diakui

dari segi penamaan dan pertanggung jawaban Wakil Menteri tetap kedudukannya

262 Pergeseran mengenai kekuasaan Presiden dalam menjalankan Pemerintahan tidak hanya terjadi pada mekanisme pemilihan dan pemberhentian Presiden, yang dijelaskan oleh Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara pasca Amandemen Konstitusi, (Jakarta : LP3ES, 2007), Hal. 133


172


berada di bawah Menteri. Meskipun pada akhirnya menimbulkan Persoalan dalam

struktur organisasinya.

Kemudian kedudukan Wakil Menteri dapat dilihat dari segi

kewenangannya sebegaimana telah disinggung pada bab-bab sebelumnya yang

mana Wakil Menteri memiliki tugas membantu Menteri dalam memimpin

pelaksanaan tugas Kementerian. Berdasarkan pernyataan yang demikian semakin

jelas kedudukan Wakil Menteri berada dibawah Menteri, yakni sifatnya

membantu, kata-kata membantu merupakan hal yang sifatnya tidak primer, akan

tetapi skunder,263 maksudnya ialah dapat dibutuhkan dapat juga tidak papabila

diyakini oleh seorang Menteri dapat melaksanakan sendiri tugas dan

wewenangnya yang diberikan oleh Peraturan Perundang-Undangan. Selain yang

disebutkan sebelumnya Wakil Menteri juga melaksanakan koordinasi dengan

Menteri guna menjalankan program-program yang telah digariskan sebelumnya.

Selanjutnya mengenai kedudukan Wakil Menteri dengan unsur pelaksana

atau Sekretariat Jenderal dan Sekretariat kementerian adalah dapat dilihat dari segi

tugas dan fungsi Wakil Menteri yakni salah satunya adalah membantu Menteri

dalam penilaian dan penetapan pengisian jabatan dilingkungan Kementerian

Kementerian. Dengan demikian jelas sudah bahwa Wakil Menteri dapat

melakukan penilain dan penetapan terhadap jabatan yang ada dilingkungan

Kemnetrian, tidak terkecuali adalah Unsur Pembatu, Pengawas, Pelaksana dan

unsur-unsur lainnya sebagai bagian dari pendukung dalam proses pelaksanaan

beban dan tugas pada Kementerian. Berdasarkan itulah posisi wakil Menteri

kedudukannya berada diatas unsur Pembantu Menteri, Pelaksana, Pengawas serta

unsur pendukung lainnya dalam Kemneterian. Selanjutnya berdasarkan hak

keuangan dan fasilitas lainnya yang diterima oleh Menteri jauh lebih besar dari

unsur Pembantu Menteri, Pelaksana, Pengawas serta unsur pendukung lainnya

dalam Kemneterian. Dengan demikian jelas kedudukan Wakil Menteri berada

diatas unsur Pembantu Menteri, Pelaksana, Pengawas serta unsur pendukung

lainnya dalam Kemneterian.

263 Kata-kata primer dan skunder ini digunakan untuk membedakan kewenangan yang sesungguhnya, dengan kewenangan yang merupakan hasil atribusi, mandat dan delegasi. Baca CST. Kansil, Lock Cit, Hal. 195


173


Untuk lebih jelasnya mengenai kedudukan dan hubungan Wakil Menteri

terhadap Presiden, kedudukan dan hubungan Wakil Menteri terhadap menteri,

kedudukan dan hubungan Wakil Menteri terhadap Unsur Pelaksana lainnya dalam

struktur organisasi Kementerian, akan diurai secara mendetail melalui subbab

berikutnya, yang akan diulas pada bahasan dibawah ini.264

3.4.1 Kedudukan Wakil Menteri terhadap Presiden

Untuk melihat kedudukan diantara 2 (dua) institusi ini, kiranya wajib

untuk menelaah beberapa Pasal yang saling berkaitan265 antara Presiden dan

Wakil Menteri. Undang-Undang nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian

Negara Pasal 10 telah menyatakan bahwa “Dalam hal terdapat beban kerja

yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat

wakil Menteri pada Kementerian tertentu.” Dengan demikian secara tegas bahwa

Presiden yang melakukan pengangkatan terhadap Wakil Menteri dalam hal yang

khusus, tentunya pengangkatan itu berdasakan analisis yang matang sehingga

kemudian dilakukan pengangkatan terhadap Wakil Menteri. Untuk itu dapat

dikatakan bahwa Kedudukan Wakil Menteri terhadap Presiden adalah Wakil

Menteri merupakan dibawah lembaga Kepresidenan, mengingat Presidenlah yang

melakukan pengangkatan terhadap Wakil Menteri.

Apabila dilihat dari segi proses seleksi dan pengangkatannya, Presiden

dipilih langsung oleh rakyat berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945,266

sedangkan Wakil Menteri diangkat oleh Presiden, dengan demikian kedudukan

Wakil Menteri sangat berbeda dan sangat jauh berada dibawah Presiden. Selain

itu apabila ditinjau dari kewenangannya, kewenangan Presiden sebagai kepala dan

kepala pemerintahan sangatlah luas, dapat meliputi kewenangan yang bersifat

264 Pada subbab berikutnya akan dikaji mengenai kedudukan Wakil Menteri terhadap Presiden, Menteri dan Sekretariat Jenderal/Kementerian, selain itu juga dibahas mengenai hubungan Wakil Menteri dengan Presiden, Menteri dan Sekretariat Jenderal/Kementerian. 265 Abdul Rasyid Thalib, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 2006), Hal. 311 266 Beberapa pandangan dan perdebatan mengenai pemilihan Presiden secara langsung dapat ditelaah dalam buku Valina Singka Subekti Menyusun Konstitusi Transisi, Pergulatan Kepentingan dan Pemikiran dalam Proses Perubahan UUD 1945, (Jakarta : Rajawali Pers, 2008), Hal. 265


174


ekskutif, legislative dan yudisial.Sedangkan Wakil Menteri hanya bersifat ekskutif

dan membantu Menteri dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab di

Kementerian tertentu. Dengan demikian dari segi tanggung jawab kedudukan

Wakil Menteri jauh sangat dibawah dari Presiden.

Berikutnya mengenai pertanggung jawaban Presiden karna dipilih

langsung oleh rakyat, maka pertanggung jawabannya kepada rakyat langsung,

meskipun juga terdapat pertanggung jawaban secara politik dan hukum apabila

terjadi pemakzulan Presiden sebelum masa jabatannya berakhir.267 Sedangkan

Wakil Menteri bertanggung jawab kepada Menteri dan secara tidak langsung juga

kepada lembaga yang mengangkatnya, yakni Presiden. Dengan demikian

kedudukan wakil Menteri jauh dibawah Presiden. Apalagi apabila dilihat dari

jabatan Wakil Menteri hanya setara diatas jabatan eselon 1.a, dengan demikian

jabatan wakil menteri merupakan jabatan seperti Pegawai negeri Sipil, bukan

merupakan Pejabat Negara268 yang tidak mengenal jabatan eselon. Dan kiranya

masih banyak lagi kedudukan-kedudukan Presiden yang lain yang menentukan

dan membuktikan bahwa Presiden kedudukannya diatas Wakil Menteri. Untuk itu

Wakil Menteri sebgai lembaga yang diangkat oleh Presiden mampu memberikan

kerja-kerja terbaiknya untuk menunjang program-program yang dijalankan oleh

Pemerintah. Selain itu diharapkan Wakil Menteri juga menjaga nama baik instusi

Kepresiden dan Kementerian tentunya.

3.4.2 Hubungan Wakil Menteri dengan Presiden

Dalam mencoba memahami mengenai hubungan wakil menteri dengan

Presiden, maka pertama-pertama yang harus dilihat mengenai pola dan tata cara

pengangkatan wakil Menteri oleh Presiden. Pasal 10 Undang-Undang nomor 39

tahun 2008 tentang Kementerian Negara telah menyatakan bahwa “Dalam hal

267 Untuk menganalisis mengenai pola pertanggung jawaban Presiden pada era reformasi amandemen UUD 1945, dapat dibaca Hamdan Zoelva, Pemakzulan Presiden di Indonesia, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), Hal. 124. 268 Pejabat Negara adalah lembaga pemerintahan “civilizated organization”. dimana lembaga tersebut dibuat oleh Negara, dari Negara, dan untuk Negara dimana bertujuan untuk membangun Negara itu sendiri. Trubus Rahardiansah, Sistem Pemerintahan Indonesia, teori dan praktek dalam perspektif politik dan hukum, (Jakarta : Penerbit Universitas Trisakti, 2010), Hal. 311


175



dapat mengangkat wakil Menteri pada Kementerian tertentu.” Dengan demikian

dapat disadari bahwa terdapat hubungan pengangkatan yang dilakukan oleh

Presiden terhadap wakil Menteri, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa antara

Wakil Menteri dengan Presiden merupakan hubungan kewenangan primer Wakil

menteri terhadap kewenangan-kewenangan yang akan didapat oleh Wakil Menteri

dari lembaga yang mengangkatnya. Tentunya berdasarkan hal-hal yang bersifat

khusus atau tidak umum seperti yang diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang

nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Dalam melakukan pengangkatan wakil Menteri, Presiden tentunya

memiliki alasan-alasan mengenai urgensinya, karena dengan dilakukan

pengangkatan, maka akan menimbulkan kewenangan baru yang diberikan seorang

Presiden kepada Menteri.269 Dalam beberapa Pasal dalam peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan wakil Menteri disebutkan bahwa wakil Menteri

dalam tugasnya membantu Menteri dalam menjalankan tugas-tugas Kementerian,

serta melakukan koordinasi terhadap aparatur organisasi Kementerian Negara,

meskipun dalam struktur organisasi Kementerian posisi wakil Menteri tidak

disebutkan secara konkrit berada dimana.270 Namun hubungan antara lembaga

yang mengangkat dan lembaga yang diangkat menimbulkan hubungan

kewenangan serta hubungan pertanggung jawaban antara pejabat yang

mengangkat dengan pejabat yang diangkat. Dalam hal ini meskipun wakil Menteri

dinyatakan bahwa bertanggung jawab kepada Menteri, akan tetapi secara politik

dan kebiasaan tidak menghilangkan pertanggung jawaban wakil Menteri terhadap

lembaga yang mengangkatnya, dalam hal ini adalah Presiden.

Selain hubungan sebagaimana telah disebutkan diatas, juga terdapat

hubungan sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 huruf i Peraturan Presiden nomor

60 tahun 2012 tentang wakil Menteri yang berbunyi “dalam hal tertentu, wakil 269 Kewenangan baru tersebut sebagai konsekwensi dari system Presidensial, meskipun pada tataran praktek dilapangan seringkali praktek tersebut tidak berlaku, sehingga seolah-olah Indonesia memakai system Parlementer. Irman Putra Sidin, Presidensial, Buruk Rupa Cermin dibelah, dalam Satya Arinanto (ed), Memahami Hukum dari Konstruksi sampai Implementasi, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), Hal. 244-246 270 Sebagaimana telah disinggung pada subbab sebelumnya bahwa posisi dan kedudukan Wakil Menteri tidak terdapat dalam struktur organisasi, dalam tataran normatif, akan tetapi dalam tataran praktek justeru posisi Wakil Menteri diposisikan sebagai jabatan dibawah Menteri.


176


menteri melaksanakan tugas khusus yang diberikan langsung oleh Presiden atau

melalui Menteri”. Dengan demikian semakin diperjelas mengenai hubungan

antara wakil menteri dengan Presiden, yakni merupakan konsekwensi

pengangkatan yang dilakukan oleh Presiden terhadap wakil menteri, sehingga

wakil Menteri dapat menerima tugas langsung dari Presiden atau melalui Menteri

apabila dibutuhkan. Semakin tampak jelas bahwa hubungan pengangkatan juga

berdampak terhadap hubungan kewenangan sebagaimana telah disebutkan

sebelumnya. Hal yang khusus yang dimaksud Pasal 3 huruf i Peraturan Presiden

nomor 60 tahun 2012 tentang wakil Menteri tersbut diatas menjadi tergantung dan

hak Presiden memberikan kewenangan kepada wakil menteri.

Selain itu hubungan juga terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan

Presiden nomor 60 tahun 2012 tentang wakil Menteri yang berbunyi “masa

jabatan wakil menteri paling lama sama dengan masa jabatan atau berakhir

bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Presiden yang bersangkutan”.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Presiden nomor 60 tahun 2012 tentang

wakil Menteri ini maka antara wakil Menteri dan Presiden juga memiliki

hubungan mengenai berakhirnya masa jabatan antara Wakil Menteri dengan

Presiden. Masa jabatan Wakil Menteri paling lama dengan masa jabatan Preiden

Republik Indonesia.271 Untuk itu batasan mengenai masa jabatan merupakan

bagian dari hubungan antara Wakil Menteri dengan Presiden.

3.4.3 Kedudukan Wakil Menteri terhadap Menteri

Untuk dapat melihat kedudukan Wakil Menteri terhadap Menteri, kiranya

kita dapat melihat Pertanggung jawaban Wakil Menteri terhadap Menteri, yakni

yang terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Presiden nomor 60 Tahun 2012 tentang

Wakil Menteri yang menyatakan “Wakil Menteri berada dibawah dan

bertanggung jawab kepada Menteri”. Dengan demikian kedudukan Wakil

Menteri berada dibawah Menteri. Kedudukan yang lain adalah dapat dilihat dari

segi Kewenangan yang dimiliki oleh Menteri dan wakil Menteri. Wakil Menteri

hanya sebatas membantu Menteri dalam hal menjalankan tugas dan fungsi

271 Sebagaimana jabatan seorang Presiden adalah 5 (lima) tahun sejak dilakukan pengangkatan dan dapat dipilih kembali dalam 1 (satu) periode jabatan lagi. Dahlan Thaib, Ketatanegaraan Indonesia, Perspektif Konstitusional, (Yogyakarta : Total Media, 2009), Hal. 122


177


Kementerian, sedangkan Menteri menjalankan penuh segala tugas dan tanggung

jawab Kementerian, meskipun pada akhirnya pasti terdapat pelimpahan

wewenang kepada yang berkompeten untuk menjalankannya.

Selain itu kedudukan wakil Menteri terhadap Menteri dapat dilihat dari

hak keuangan dan fasilitas yang didapat oleh Wakil Menteri, wakil Menteri

mendapatkan fasilitas dan hak keuangan diatas jabatan eselon 1.a, sedangkan

Menteri jauh daripada eselon 1.a, mengingat Menteri adalah pejabat Negara, jadi

tidak mengenal eselon seperti yang terjadi pada wakil menteri. Untuk itu semakin

jelas bahwa Jabatan Wakil Menteri keudukannya berada dibawah Menteri. Namun

masih dapat disanksikan apabila ditinjau dari proses seleksi, rekruitmen dan

penganagkatan Wakil Menteri, proses dan tata caranya sama sekali persis seperti

seleksi, rekruitmen dan penganagkatan terhadap Menteri. Untuk itu hal ini yang

menimbulkan kerancuan terhadap jabatan Wakil Menteri. Harusnya tidak dapat

disamakan pola dan tata cara perekrutannya, dengan demikian seakan-akan bahwa

antara Wakil Menteri dan Menteri adalah sejajar kedudukannya apabila ditinjau

dari segi seleksi, rekruitmen dan penganagkatannya.

Dengan demikian jelaslah sudah mengenai kedudukan Wakil Menteri

terhadap Menteri ini, yakni dari segi pertangungjawabannya wakil Menteri

bertanggung jawab kepada Menteri. Sedangkan dari segi kewenangannya Wakil

Menteri wewenangnya membantu Menteri dalam menyelenggarakan tugas-tugas

kementerian, dengan demikian jelas berada dibawah Menteri. Sedangkan ditinjau

dari pengangkatannya adalah Wakil Menteri hampir sama dengan Menteri, untuk

itu menimbulkan multi tafsir apabila dilihat dari segi seleksi, rekruitmen dan

penganagkatan Wakil Menteri dan Menteri, bahkan terdapat yang menyamakan

antara wakil Menteri dan Menteri apabila ditinjau dari tata cara seleksi,

rekruitmen dan penganagkatannya.

3.4.4 Hubungan Wakil Menteri dengan Menteri

Hubungan antara Wakil Menteri dengan Menteri dapat dilihat dalam Pasal

1 Peraturan Presiden nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri yang berbunyi

“Wakil Menteri berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri”.

Dalam melihat Pasal 1 Peraturan Presiden nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil


178


Menteri tersebut berarti dapat disimak bahwa terdapat hubungan pertanggung

jawaban antara Wakil menteri terhadap Menteri. Pertanggung jawaban Wakil

Menteri terhadap Menteri sebagaimana tersebut diatas merupakan hubungan yang

didelegasikan oleh Presiden kepada Menteri untuk membantu Presiden menerima

pertanggungjawaban dari wakil menteri, karena sebenarnya yang berhak

menerima pertanggung jawaban dari wakil menteri adalah Presiden sebagai

lembaga yang melakukan pengangkatan terhadap wakil menteri. Selain itu

melaporkan segala bentuk transparansi kinerja272 yang telah dilakukan oleh Wakil

Menteri.

Selain hubungan pertanggungjawaban273 sebagaimana tersebut diatas, juga

terdapat hubungan tugas antara wakil Menteri terhadap Menteri, sebagaimana

tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Presiden nomor 60 Tahun 2012

tentang Wakil Menteri. Dimana dalam pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Presiden

nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri tersebut disebutkan mengenai beban

tugas dan tanggung jawab seorang wakil menteri, mulai dari pelaksanaan tugas

kementerian, perumusan kebijakan, pelaksanaan dan pengkoordinasian

pencapaian kebijakan strategis lintas eselon 1 di Kemneterian. Untuk itu dapat

dikatakan beban tugas wakil menteri merupakan tergantung dari pemberian tugas

dari menteri yang bersangkutan, sehingga banyak dan tidaknya peran dan fungsi

Wakil menteri tergantung pada banyak dan sedikitnya peran yang diberikan

Menteri kepada Wakil menteri.

Mengenai hubungan dan rincian tugas serta kewenangan antara Wakil

Menteri dengan Menteri terdapat beberapa hal yang menjadi kewenangan dari 272 Untuk itu salah satu point transparansi, yakni adanya peranserta masyarakat dalam menjalankan tugas-tugas yang dilakukan oleh Pemerintah baik pusat maupun local yang akuntabel dan transparan untuk pembangunan sosial dan ekonomi yang berkeadilan dan berkesinambungan. Bhenyamin Hoessein, Perubahan Model, Pola dan Bentuk Pemerintahan Daerah, Dari era orde baru ke era Reformasi, (Jakarta : Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2011), Hal. 107 273 Suatu konsep yang terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum (liability). Seseorang yang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan/berlawanan hukum. Sanksi dikenakan deliquet, karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggungjawab. Subyek responsibility dan subyek kewajiban hukum adalah sama. Dalam teori tradisional, ada dua jenis tanggung jawab: pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (based on fault) dan pertanggungjawab mutlak (absolut responsibility). Jimly Asshiddiqie, Ali Safa’at, Teori Hans Kelsen tentang Hukum, (Jakarta, Konstitusi Press, 2006), Hlm 61


179


wakil Menteri, diantaranya membantu Menteri dalam proses pengambilan

Keputusan Kementerian, membantu Menteri dalam menjalankan program kerja

dan kontrak kinerja, memberikan rekomendasi dan pertimbangan kepada Menteri

berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementeriaan, melaksanakan

pengendalian dan pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian,

membantu Menteri dalam penilaian dan penetapan pengisian jabatan dilingkungan

Kementerian, melaksanakan pengendalian dan reformasi birokrasi dilingkungan

Kementerian, mewakili Menteri dalam acara tertentu dan/atau memimpin rapat

sesuai dengan Penugasan Menteri, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

Menteri dan dalam hal tertentu, Wakil Menteri melaksanakan tugas khusus yang

diberikan langsung oleh Presiden atau melalui Menteri.

3.4.5 Kedudukan Wakil Menteri terhadap Sekretariat Jenderal/Kementerian

Apabila melihat mengenai kedudukan wakil Menteri terhadap secretariat

Jenderal/Kementerian, maka yang harus dilihat adalah mengenai kewenangan

yang diberikan kepada Wakil Menteri, kewenangan yang diberikan kepada Wakil

menteri adalah membantu Menteri mengkoordinasikan pencapaian kebijakan

strategis274 lintas unit organisasi eselon 1 dilingkungan Kementerian. Dalam hal

ini dapat diambil dari makna pengkoordinasian lintas organisasi eselon 1 yang

dimaksud merupakan kepangkatan dibawah Wakil Menteri yang diatas mereka,

untuk itu dapat dikatakan kedudukan wakil menteri ditinjau dari sebagaimana

disebutkan tadi berada diatas secretariat Jenderal/Kementerian. Sedangkan

kewenangan yang lain adalah membantu menteri dalam penilaian dan penetapan

pengisian jabatan dilingkungan Kementerian. Apabila dicermati melalui

kewenangan ini Wakil Menteri dapat memberikan masukan dan rekomendasi

mengenai secretariat Jenderal/Kementerian yang akan diangkat maupun yang

diberhentikan atau diganti oleh Menteri, dengan demikian jelas bahwa Kedudukan

Wakil Menteri berada diatas secretariat Jenderal/Kementerian. Meskipun baik

Wakil Menteri maupun secretariat Jenderal/Kementerian merupakan sama-sama

274Dalam berbagai literatur ilmu administrasi, kebijakan disebut sebagai bagian dari dimensi strategis admintstrasi publik. Kebijakan merupakan proses pembuatan keputusan untuk menentukan tujuan dan cara atau alternatif terbaik dala mencapai tujuan tersebut. T. Keban Yerimias, Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori, Isu. (Yogyakarta: Gava Media, 2004), Hal. 10


180


sebagai Pembantu Menteri, hal itulah yang sama-sama menimbulkan pertanyaan

besar, dikarenakan Wakil Menteri juga tidak terdapat dalam struktur organisasi

Kementerian Negara.

Selain itu Wakil Menteri dapat menerima tugas secara langsung dari

Presiden apabila diperlukan oleh Presiden, dengan demikian kewenangan inilah

yang juga menentukan kadar kedudukan Wakil Menteri berada diatas secretariat

Jenderal/Kementerian, dikarenakan secretariat Jenderal/Kementerian tidak

memiliki kewenangan sebagaimana kewenangan wakil Menteri, yakni

menjalankan tugas langsung dari Presiden. Kemudian apabila dilihat dari hak

keuangan dan fasilitas lainnya yang diberikan kepada Wakil menteri adalah diatas

eselon 1.a, sedangkan secretariat Jenderal/Kementerian paling tinggi adalah

eselon 1.Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hak keuangan dan fasilitas

Wakil menteri lebih besar daripada secretariat Jenderal/Kementerian.

Dengan demikian menjadi jelas bahwa Wakil Menteri sebenarnya dari segi

kewenangan secara khusus, berdasarkan kepangkatan serta berdasarkan hak

keuangan dan fasilitas yang diberikan kepada wakil Menteri lebih tinggi daripada

yang diberikan kepada secretariat Jenderal/Kementerian.275 Kedudukan yang

demikian tentunya juga memunculkan beberapa problematika terhadap kedudukan

wakil Menteri terhadap secretariat Jenderal/Kementerian, mengingat secara umum

baik kewenangan Wakil Menteri dan kewenangan secretariat

Jenderal/Kementerian merupakan sama-sama Pembantu Presiden, dengan

demikian kedepan agar dipertegas mengenai makna dari membantu Presiden, agar

dalam tataran realitas tidak terjadi tumpang tindih kewenangan baik wakil Menteri

dengan secretariat Jenderal/Kementerian. Sehingga tercipta pola harmonisasi dan

sinergitas kelembagaan276 berkaitan dengan kewenangan yang akhirnya mampu

memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

275 Hal ini seperti yang telah dibahas pada subbab sebelumnya, mengenai kedudukan dan pengangkatan Wakil Menteri. 276 Mengenai sinergitas kelembagaan disini adalah salah satu bentuk koordinasi antar lembaga Negara, tidak berdiri sendiri diatas ego kewenangan yang telah diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Baca Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Adji, Peradilan Bebas dan Conterm of Court, (Jakarta : Diadit Media, 2007), Hal. 19


181


3.4.6 Hubungan Wakil Menteri dengan Sekretariat Jenderal/Kementerian

Untukmelihat hubungan Wakil menteri dengan sekretariat

jenderal/kementerian, maka dapat dilihat dari kewenangan wakil menteri yakni

membantu menteri mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit

organisasi eselon 1 dilingkungan kementerian. Berdasarkan bunyi ayat inilah

dapat disimpulkan bahwa terjadi hubungan kewenangan berupa koordinasi antara

wakil menteri dengan pejabat eselon 1 dilingkungan kementerian, dengan

demikian nampak terjadinya pola hubungan kerja antara wakil menteri dengan

pejabat eselon 1 yang ada pada kementerian tertentu, yakni tugas wakil menteri

melakukan koordinasi dalam hal tugas dan kewenangan yang diberikan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

Kemudian selain itu juga dapat dilihat dari pola hubungan Penilaian

terhadap kinerja yang dilakukan pejabat di bawah Menteri, tidak hanya itu juga

dalam rangka pengisian jabatan dilingkungan kementerian dibawah menteri.Untuk

itu wakil menteri dalam hal ini dapat dikatakan berada dibawah pejabat yang

posisinya dibawah Menteri, meskipun dalam struktur organisasi tidak dijelaskan

dengan gambling mengenai kedudukan wakil menteri. Kemudian dalam rangka

menjalankan tugas dan wewenangnya dalam Peraturan Presiden nomor 60 tahun

2012 tentang wakil menteri dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya

Wakil menteri secara administrative didukung oleh secretariat jenderal/secretariat

kementerian. Dengan demikian terdapat pola dukungan secretariat

jenderal/secretariat kementerian secara administrative dalam menjalankan tugas

dan wewenang wakil menteri yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-

Undangan.

Kemudian selain itu dalam menjalankan tugasnya wakil menteri didukung

oleh Direktorat Jenderal, Deputi, Inspektorat, badan dan pusat dilingkungan

kementerian. Apabila dikaji secara holistic telah terjadi hubungan kerjasama

dalam hal pelaksanaan kewenangan masing-masing lembaga dalam Kementerian

Negara. Kemudian pola hubungan kerjasama tersebut diperkuat dengan beberapa

pasal yang menyatakan bahwa wakil Menteri dalam menjalankan tugasnya

dibantu oleh staff tata usaha paling tinggi setingkat eselon III.a. Untuk itu

memang wakil menteri sesuai dengan kewenangannya merupakan menjalanakan


182


pola koordinasi terhadap pejabat dibawah Menteri, sampai kepada pejabat eselon

III yang ada di Kementerian Negara. Tidak hanya itu wakil menteri juga dibantu

oleh tenaga fungsional yang ditugaskan secara khusus sesuai kebutuhan. Tenaga

fungsional sebagaimana dimaksud merupakan tenaga fungsional dibawah unit

pelaksana atau unit pendukung Kemneterian.

Selain itu pola hubungan dengan secretariat jenderal/secretariat

kementerian terlihat dalam Pasal 12 Peraturan Presiden nomor 60 tahun 2012

tentang Wakil Menteri yang menyebutkan bahwa wakil menteri dalam

menjalankan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan

sinkronisasi277 dengan para pejabat eselon 1 dilingkungan Kemneterian. Dengan

demikian semakin jelas bahwa Wakil menteri memiliki hubungan koordinasi,

integrasi dan sinkronisasi dengan secretariat jenderal/secretariat kementerian.

Kemudian Hubungan tersebut terselenggara melalui forum-forum rapat yang

diadakan secara bersama-sama antara secretariat jenderal/secretariat kementerian

dengan wakil menteri. Dengan demikian Nampak jelas mengenai pola dan

hubungan wakil menteri dengan secretariat jenderal/secretariat kementerian.

277 Koordinasi (coordination) sebagai proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Integrasi menurut Kamus Inggris Indonesia adalah pembauran atau penggabungan hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat atau pembentukkan suatu identitas baru yang serasi, bisa vertikal dan horizontal. Integrasi berasal dari bahasa Inggris “Integration” yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Sinkronisasi adalah proses pengaturan jalannya beberapa proses pada saat yang bersamaan. Tujuan utama sinkronisasi adalah menghindari terjadinya inkonsistensi data karena pengaksesan oleh beberapa proses yang berbeda (mutual exclusion) serta untuk mengatur urutan jalannya proses-proses sehingga dapat berjalan dengan lancar dan terhindar dari deadlock atau starvation. Baca Widodo, Kamus ilmiah populer dilengkapi ejaan yang disempurnakan dan pembentukan istilah, (Yogyakarta : Absolut, 2001)


183


BAB 4

PERBANDINGAN WAKIL MENTERI

DI BEBERAPA NEGARA

Perbandingan hukum adalah lmu pengetahuan yang usianya masih relatif

muda di Indonesia.278 Dari sejarah diketahui bahwa perbandingan hukum sejak

dahulu sudah dipergunakan orang tetapi baru secara insidental. Perbandingan

hukum baru berkembang secara nyata pada akhir abad ke-19 atau permulaan abad

ke-20. lebih-lebih pada saat sekarang di mana negara-negara di dunia saling

berinteraksi denganNegara yang lain dan saling membutuhkan hubungan yang

erat. Perbandingan hukum mempunyai peranan penting di bidang hukum secara

nasional maupun internasional. Oleh karena itu semakin perlu diketahui atau

dipelajari karena mempunyai berbagai manfaat antara lain, dapat membantu

dalam rangka pembentukan hukum nasional disamping mempunyai peranan

penting dalam rangka hubungan antar bangsa dan sebagainya. Pendeknya

perbandingan hukum mempunyai peranan penting di segala bidang kajian hukum.

Sejarah dan latar belakang terbentuknya Perbandingan Hukum dalam Ilmu

Hukum yaitu sejak studi perbandingan hukum telah dimulai ketika Aristoteles

(384-322 SM) melakukan penelitian terhadap 153 konstitusi Yunani279 dan

beberapa kota lainnya yang dimuat dalam bukunya yang berjudul Politics.280

Solon juga melakukan melakukan penelitian atau studi perbandingan hukum

ketika menyusun hukum Athena (650-558 SM). Studi perbandingan hukum

berlanjut pada abad pertengahan dimana dilakukan studi perbandingan antara

hukum Kanonik dan hukum Romawi, dan pada abad 16 di Inggris telah

278 Sebuah buku yang mengulas mengenai perkembangan perbandingan system hukum baik di luar negeri maupun didalam negeri. Baca Ade Maman Suherman, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, civil law, common law dan hukum Islam, (Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2004), Hal. 1 279 Mengenai beberapa hal yang menjadi konsen dari penelitian 153 konstitusi yang ada pada saat itu, diungkap secara khusus oleh CF. Strong, Konstitusi-konstitusi Politik Modern, Kajian tentang Sejarah dan bentuk-bentuk KOnstitusi Dunia, (Bandung : Nuansa Media, Bandung, 2004), Hal. 23 280 Hal itu dijelaskan dengan rinci Wermer Menski mengenai perkembangan perbandingan terhadap 153 Konstitusi yang ada didunia. Baca Werner Menski, Perbandingan Hukum dalam Konsteks Global, Sistem Eropa, Asia dan Afrika, (Bandung : Nuansa Media, 2012), Hal. 180-183


184


memperdebatkan kegunaan hukum Kanonik dan hukum Kebiasaan. Studi

perbandingan tentang hukum kebiasaan di Eropa pada waktu itu telah dijadikan

dasar penyusunan asas-asas hukum perdata (ius civile) di Jerman.281 Montesquieu

telah melakukan studi perbandingan untuk menyusun suatu asas-asas umum dari

suatu pemerintahan yang baik. Perkembangan perbandingan hukum sebagai ilmu,

relatif baru dimana istilah comparatif law atau droit compare baru dikenal dan

diakui penggunaannya yang dimulai di daerah Eropa.282 Perkembangan pesat

perbandingan hukum menjadi cabang khusus dalam studi ilmu hukum adalah

bagian kedua pertengahan abad ke-18 yaitu yang dikenal sebagai era kodifikasi.

Perkembangan pengakuan perbandingan hukum sebagai cabang ilmu hukum baru

menghadapi kendala-kendala, antara lain disebabkan telah berabad lamanya, ilmu

hukum yang sesuai dengan perintah Tuhan dan bersumber pada hukum alam

(natural law) serta mencapai cita kelayakan, dan sangat kurang memperhatikan

hukum dalam kenyataan atau penerapan hukum. Studi tentang hukum positif

ketika itu diabaikan di perguruan tinggi, yang hanya mengajarkan hukum Romawi

dan hukum Kanonik. Pada bagian terakhir dari abad ke-19 perbandingan hukum

mulai disukai sebagai cara untuk membandingkan hukum-hukum di Eropa

daratan, sejalan dengan memudarnya perhatian terhadap ius commune yang

mengajarkan eksistensi hukum yang bersifat universal, serta lahirnya nasionalisme

dalam bidang hukum yang ditandai oleh berperannya kodifikasi.283 Kodifikasi

hukum pertama setelah munculnya nation state, terjadi di Perancis, dikenal

dengan Code de Napoleon. Nasionalisasi hukum tersebut dipengaruhi oleh Von

Savigny, seorang tokoh aliran sejarah hukum. Sekalipun pengakuan terhadap

perbandingan hukum sebagai disiplin hukum terjadi pada abad ke 19, akan tetapi

281 Munir Fuady, Sejarah Hukum, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2009), Hal. 33 282 Hal ini sebagaimana terjadi di Eropa pada saat itu dengan berkembangnya pengetahuan mengenai perbandingan dengan Negara lain , untuk mengetahui sejarah dan system yang dipakai oleh Negara-negara lain pada saat itu. John Gilissen dan Frits Gorle, Sejarah Hukum, suatu pengantar, (Bandung : Refika Adhitama, cetakan kelima - 2001), Hal. 104 283 Yang dimaksud dengan kodifikasi hukum adalah pembukuan secara lengkap dan sistematis tentang hukum tertentu. Yang menyebabkan timbulnya kodifikasi hukum ialah tidak adanya kesatuan dan kepastian hukum (di Perancis).


185


perkembangan yang sangat pesat terjadi pada abd ke-20. Pertanyaan mendasar

yang dikembangkan pada abad ke-19 adalah sebagai berikut:284

a. Tujuan dan sifat perbandingan hukum;

b. Kedudukan perbandingan hukum dalam kerangka ilmu hukum;

c. Karakteristik dan metode perbandingan hukum;

d. Kemungkinan penerapannya dan kegunaan yang bersifat umum ; dan

Banyak istilah asing yang menyatakan mengenai Perbandingan Hukum

ini, diantaranya adalah Comparative Law, Comparative Jurisprudence, Foreign

Law (istilah Inggris), Droit Compare (istilah Perancis), Rechtsvergelijking (istilah

Belanda) dan Rechtsvergleichung atau Vergleichende Rechlehre (istilah

Jerman).285 Di dalam Black’s Law Dictionary dikemukakan bahwa Comparative

Jurisprudence adalah suatu studi mengenai prinsip-prinsip ilmu hukum dengan

melakukan perbandingan berbagai macam sistem hukum.286

Kontroversi tentang perbandingan hukum yang berdiri sendiri dan

perbandingan hukum sebagai metode. Maka didalam konteks kerangka ilmu

hukum, kedudukan perbandingan hukum sebagai disiplin hukum merupakan salah

satu ilmu kenyataan hukum, disamping sejarah hukum, sosiologi hukum,

antropologi hukum, dan psikologi hukum. Kita membutuhkan ilmu perbandingan

hukum dikarenakan (menurut Van Apeldorn) beberapa tujuannya sebagai

berikut:287

a. Tujuan yang bersifat teoritis yaitu untuk menjelaskan hukum sebagai

gejala dunia (universal) dan oleh karena itu ilmu pengetahuan hukum

harus dapat memahami gejala dunia tersebut. Dan untuk itu harus

dipahami hukum di masa lampau dan hukum di masa sekarang

b. Tujuan yang bersifat praktis yaitu merupakan alat pertolongan untuk

tertib masyarakat dan pembaharuan hukum nasional serta memberikan

284 Michael Bogdan, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Inggris, Jerman, Perancis, Amerika, Cina, Sosialis dan Islam), (Bandung : Nuansa Media, 2010), Hal. 64 285 Definisi dan derivasi dijelaskan oleh Peter de Cruz, Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law dan Sosialis Law, (Bandung : Nuansa Media, 2010), Hal.4-5 286 Henry Champbel Black, Black’s Law Dictionary, Seven Edition, Bryan A. Garner (Editor, St. Paul. Minn, Wes Publishing, 1999), hal. 81 287 L.J Van Apeldoorn, Lock Cit, Hal. 442


186


pengetahuan berbagai peraturan dan pikiran hukum kepada pembentuk

undang-undang, juga hakim.

c. Tujuan yang bersifat politis yaitu mempelajari perbandingan hukum

untuk mempertahankan “status quo” dimana tidak ada maksud sama

sekali mengadakan perubahan mendasar di Negara yang berkembang.

d. Tujuan yang bersifat pedagogis yaitu untuk memperluas wawasan

mahasiswa sehingga mereka dapat berpikir inter dan multi disiplin,

serta mempertajam penalaran dalam mempelajari hukum asing.

Menurut Soedarto bahwa kegunaan studi perbandingan hukum yaitu:288

a. Unifikasi hukum yaitu, adanya kesatuan hukum sebagiamana telah

diwujudkan dalam konvensi hak cipta 1886 dan General Postal

Convention, 1894 dan konvensi internasional lainnya.

b. Harmonisasi hukum yaitu, hukum tetap dapat berdiri sendiri

namun berjalan beriringan.

c. Mencegah chauvinisme hukum nasional yaitu kita dapat

memperoleh gambaran yang jelas tentang hukum nasional yang

berlaku sehingga kita mawas diri akan kelemahan-kelemahan yang

terdapat pada hukum pidana positif sehingga kita tidak melebih-

lebihkan hukum nasional dan mengesampingkan hukum asing.

d. Memahami hukum asing

Misalnya : apabila Negara Kesatuan Republik Indonesia hendak

mengadakan perjanjian internasional dengan Negara lain, lalu

timbul kemudian masalah, maka untuk bisa menyelesaikan

masalah tersebut pihak NKRI mau tidak mau harus paham akan

system hukum Negara yang menjadi lawannya (dalam sengketa).

Perdebatan antara kedudukan hukum sebagai metode dan ilmu masih

berlangsung sampai sekarang. Beberapa pendapat pakar yang menyebutkan

hukum sebagai metode ialah sebagai berikut :289

288 Dalam Barda Nawawi Arif, Perbandingan Hukum Pidana, (Jakarta : Rajawali Press, 2002), Hal. 17 289Ibid


187


a. Winerton, mengemukakan bahwa perbandingan hukum adalah suatu

metode yang membandingkan system-sistem hukum dan perbandingan

tersebut menghasilkan data system hukum yang dibandingkan;

b. Rudolf B. Schlesinger, mengatakan bahwa perbandingan hukum

merupakan metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh

pengetahuan yang lebih dalam tentang hukum tertentu;

c. Gutterdige, menyatakan bahwa perbandingan hukum tidak lain

merupakan suatu metode perbandingan yang dapat digunakan dalam

semua cabang ilmu hukum;

Beberapa pendapat pakar yang menyebutkan perbandingan hukum sebagai

ilmu ialah sebagai berikut :290

a. Soedarto, berpendapat bahwa perbandingan hukum merupkan cabang

dari ilmu hukum dan karena itu lebih tepat menggunakan istilah

perbandingan hukum dari istilah hukum perbandingan.

b. Lemaire, mengemukakan perbandingan hukum sebagai cabang ilmu

pengetahuan mempunyai lingkup kaidah-kaidah hukum, persamaan

dan perbedaannya, sebab-sebabnya dan dasar-dasar

kemasyarakatannya;

c. Ole Lando, mengemukakan antara lain bahwa perbandingan hukum

mencakup analysis dan comparison of laws;

d. Hessel Yutema, mengemukakan definisi perbandingan hukum hanya

suatu nama lain untuk ilmu hukum dan merupakan bagian yang

menyatu dari ilmu sosial atau seperti cabang ilmu lainnya yang bersifat

universal;

Kesimpulannya, kedudukan perbandingan hukum tersebut muncul sebagai

metode dan ilmu berdasarkan masanya sehingga ada juga kebenaran dari para

pendapat tersebut. Namun perbandingan hukum sebagai ilmu lebih tepat

dikarenakan lebih relevan dengan perkembangan masyarakat masa kini karena

perbandingan hukum tidak hanya semata-mata sebagai alat untuk mengetahui

persamaan dan perbedaan dua system hukum yang berbeda satu sama lain,

melainkan sudah merupakan studi tersendiri yang mempergunakan metode dan

290Ibid


188


pendekatan khas yaitu metode perbandingan, sejarah dan sosiologis serta objek

pembahasan tersendiri yaitu system hukum asing tertentu.

Apakah yang dimaksudkan dengan perbandingan hukum

(rechtsvegelijking, Rechtsvergeleichung)? Dari istilah “perbandingan

hukum”(bukan “hukum perbandingan”) itu sendiri telah jelas kiranya bahwa

perbandingan hukum bukanlah hukum seperti hukum perdata, hukum pidana,

hukum tata negara dan sebagainya, melainkan merupakan kegiatan

memperbaindingkan sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain.291

Yang dimaksudkan dengan memperbandingkan di sini ialah mencari dan

mensinyalir perbedaan-perbedaan serta persamaan-persamaan dengan memberi

penjelasannya dan meneliti bagaimana berfungsinya hukum dan bagaimana

pemecahan yuridisnya di dalam praktek serta faktor-faktor non-hukum yang mana

saja yang mempengaruhinya. Penjelasannya hanya dapat diketahui dalam sejarah

hukumnya, sehingga perbandingan hukum yang ilmiah memerlukan perbandingan

sejarah hukum.292

Jadi memperbandingkan hukum bukanlah sekedar mengumpulkan

peraturan perundang-undangan dan mencari perbedaan serta persamaannya saja.

Peranan dan fungsi dari mempelajari perbandingan hukum antara negara satu

dengan negara lainnya sangatlah banyak, salah satunya menurut Munir Fuady293

diantaranya :

a. faedah bidang kultural,

b. faedah bidang professional,

c. faedah bidang keilmuan,

d. faedah bidang internasional, dan

e. faedah bidang transnasional.

291 Sudikno Mertokusumo, Perbandingan hukum, Makalah pada kuliah perdana Program Doktor Ilmu Hukum UGM, tanggal 13 September 2001 292 L.J Van Apeldoorn, Op Cit, Hal. 330 293 Munir Fuady memberikan makna terhadap tujuan-tujuan perbandingan hukum tidak hanya ditingkatan local, akan tetapi juga berkaitan dengan tujuan internasional dan transnasional. MunirFuady, Perbandingan Ilmu Hukum, (Bandung : Rineka Cipta, 2007), h. 19


189


Selain faedah atau fungsi dari mempelajari perbandingan hukum diatas, menurut

Soerjono Soekanto294 terdapat berbagai macam fungsi diantaranya adalah:

a. memberikan pemahaman tentang persamaan dan perbedaan diantara

pengertian dasar dari berbagai bidang hukum

b. mempermudah untuk mengadakan unifikasi, kepastian hukum dan

kesederhanaan hukum

c. memberikan pegangan atau pedoman tentang keanekawarnaan hukum

yang harus diterapkan

d. memberikan bahan-bahan tentang faktor-faktor hukum apakah yang

perlu dikembangkan atau dihapuskan serangsur-angsur demi integrasi

masyarakat

e. memberikan bahan tentang hal-hal apa yang diperlukan untuk

mengembangkan hukum antar tata hukum pada bidang-bidang dimana

kodifikasi dan unifikasi terlalu sulit untuk diwujudkan

f. untuk memecahkan masalah-masalah hukum secara adil dan tepat, jadi

bukan hanya sekedar menemukan persamaan atau dan/atau

perbedaannya saja

g. memberikan kemungkinan untuk mengadakan pendekatan funfsional,

yakni pendekatan dari sudut masalah hukum yang dihadapi terlebih

dahulu menemukan hakikatnya

h. mendapatkan bahan untuk dianalisis tentang motif-motif politis,

ekonomis, sosial dan psikologis yang menjadi latar belakangsuatu

aturan

i. berguna bagi pembaharuan hukum

j. untuk menpertajam dan mengarahkan proses penelitian hukum, dan

k. Memperluas kemampuan untuk memahami sistem hukum yang ada

serta penegakan hukum yang adil dan tepat.295

294 Sedangkan Soerjono lebih bersifat kepada tujuan aplikatif dilapangan, yang mengedepankan aspek realitas tujuan-tujuan dari perbandingan hukum. Baca SoerjonoSoekanto, Perbandingan Hukum, (Bandung : Alumni, 1979), h. 61 295 Untuk memperkaya pengetahuan mengenai perbandingan dapat membandingkan dengan Ade Maman Suherman, Op cit, Hal. 19. Baca juga Barda Nawawi Arief, Op cit, Hal. 17. Baca juga Sri Soemantri M, Perngantar Perbandingan Hukum Tata Negara, (Jakarta : Rajawali Pers, 1998), Hal. 27


190


Mengenai yang akan diperbandingkan dalam tesis ini adalah mengenai

kedudukan Wakil Menteri yang berada dalam beberapa Negara yang ada di dunia.

Hanya saja penulis memilih beberapa Negara yang memiliki Wakil Menteri dalam

struktur Kemnetriannya. Untuk itu sangat dapat dijadikan bahan pertimbangan

dalam pembentukan wakil Menteri di Indonesia, mengingat dalam beberapa

Negara memang cukup banyak sekali yang dalam menjalan Pemerintahannya

menggunakan bantuan Wakil Menteri dalam struktur organisasi kementerin,

dengan demikian layak dan tidak salah apabila Indonesia melihat beberap acorak,

pola dan model Wakil menteri dibeberapa Negara di dunia.

Dalam beberapa Negara yang ada dunia, sejauh yang penulis teliti,

terdapat beberapa Negara yang menggunakan system wakil menteri dalam

menjalankan pemerintahan atau dalam membantu Menteri dalam menjalankan

tugas dan wewenangnya. Beberapa Negara yang menggunakan Wakil Menteri

tentunya posisi dan kedudukannya juga bermacam-macam. Adapun mengenai

beberapa Negara yang terdapat Wakil Menteri sejauh yang penulis amati yang

didapat dari berbagai macam referensi diantanya :296

1. AmerikaSerikat (Undersecretary)

2. India (Undersecretary)

3. Scotland (Undersecretary)

4. Ireland (Undersecretary)

5. Italy (Undersecretary)

6. Hongkong(Undersecretary)

7. Spain (Undersecretary)

8. Afrika Selatan (Deputy Minister)

9. Republic of Maldives (Deputy Minister)

10. Kanada (Deputy Minister)

11. Malaysia (Deputy Minister)

12. Hellenic Republic (Vice Minister)

13. Korea (Vice Minister)

14. Republik Ghana (Vice Minister)

296 Dikumpulkan berdasarkan pencaharian dari berbagai macam situs yang memberikan informasi mengenai kedudukan dan system yang ada pada Kementerian Negara pada masing-masing Negara yang ada di dunia.


191


15. Columbia (Deputy Minister)

16. Rusia(Deputy Minister)

17. Czech Republik(Deputy Minister)

18. Ukraine (Deputy Minister)

19. Turkey (Deputy Minister)

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, tentunya tidak akan

mengkaji dari semua Wakil Menteri yang berada dalam semua Negara yang

terdapat Wakil Menteri dalam Kemneterian yang ada di berbagai Negara di dunia,

namun penulis akan mengambil dari beberapa contoh Wakil Menteri yang

memiliki keunikan dan berlainan dengan yang ada di Indonesia. Selain itu juga

diambil dari Negara-negara yang memiliki system Pemerintahan yang berbeda-

beda pula. Adapun yang menjadi tujuan dalam pengambilan contoh dari berbagai

Negara ini tentunya untuk memperkaya pengetahuan dibidang Hukum Tata

Negara dan Hukum Administrasi Negara, untuk itu kiranya menjadi semakin

menarik apabila dilihat menurut studi perbandingan hukum mengenai Wakil

Menteri yang berlaku di berbagai Negara.

4.1 AmerikaSerikat(Undersecretary)

Amerika serikat (disingkat A.S.) atau United States of America (U.S.A.)

dalam bahasa Inggris, adalah sebuah republik federal yang terdiri dari 50 negara

bagian yang sebagian besar terletak di Amerika Utara.297 Amerika Serikat

berbatasan dengan Meksiko di sebelah selatan, dan dengan Kanada di sebelah

utara dan barat laut (eksklave Alaska). Di sebelah barat negara ini berbatasan

dengan Samudra Pasifik dan di sebelah timur dengan Samudra Atlantik. Selain itu

masih ada banyak daerah dan koloni di banyak belahan dunia, seperti Hawaii,

yang merupakan sebuah negara bagian, dan daerah-daerah lainnyaseperti Puerto

Riko, Guam dan lain sebagainya yang termasuk dalam persemakmuran. Amerika

terbentuk dari 13 bekas koloni Britania Raya yang memerdekakan diri pada

tanggal 4 Juli 1776.298 Setelah itu Amerika berekspansi secara besar-besaran,

297 Jonathan R Dull, A Companion to the American Revolution, ed. (Jack P. Greene and J. R. Pole. Maiden, Mass.: Blackwell, 1999), Hal. 352–361 298 Ibid


192


membeli daerah Louisiana dari Perancis serta Alaska dari Rusia serta

menganeksasi daerah-daerah milik Meksiko yaitu New Mexico, Texas, dan

California seusai Perang Meksiko-Amerika.299

Amerika ditilik dari wilayahnya adalah negara terbesar keempat di dunia,

setelah Rusia, Kanada, dan Tiongkok.Dari jumlah penduduk, menempati urutan

ketiga setelah Tiongkok dan India. Tetapi dilihat dari segi ekonomi, Amerika

adalah nomor satu di dunia yang meliputi kira-kira seperempat hingga sepertiga

total keluaran ekonomi dunia. Dewan Perwakilan bersama Senat Amerika Serikat,

merupakan bagian lembaga konstitusional pada Kongres Amerika Serikat.Sistem

politik Amerika menganut Sistem Bikameral (dua Kamar), yaitu DPR dan Senat.

DPR mewakili suatu wilayah yang ditetapkan (distrik). Sistim distrik kalau sistim

Pemilu Indonesia saat ini Daeral Pemilihan (Dapil). Sementara Senat (kalau di

Indonesia DPD), berasal dari tiap negara bagian masing-masing diwakili 2 orang,

kalau jumlah negara bagian USA ada 50 maka jumlah Senatnya 100. DPR

Amerika jumlah lebih banyak dari Senat.300

Senat setara kedudukannya dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Tugas

Senat beri rekomendasi kepada pemerintah terkait suatu hal, persetujuan

pengangkatan pejabat eksekutif/yudikatif tingkat tinggi oleh presiden serta

mengesahkan perjanjian.Sementara DPR mengajukan persetujuan RUU Keungan

(termasuk bail-out). Kedudukan Kongres (di Indonesia MPR), di dalam Konstitusi

Amerika Serikat (UUD 1945 mereka) memberikan kekuasaan legislatif dari

pemerintah federal (negara bagian), namun tetap terbatas. Kekuasaan Kongres

misalnya otoritas mengatur perdagangan luar negeri dan antar negara bagian,

memungut pajak, mendirikan pengadilan federal di bawah Mahkamah Agung,

mengatur angkatan bersenjata, menyatakan perang termasuk kekuasaan untuk

"membuat seluruh hukum yang diperlukan dan layak dijalankan dalam kekuasaan

sekarang. Diluar itu diberikan kepada negara bagian dan masyarakat.Dalam

kaitannya Bail-Out, Pemerintah mengajukan rancangan ke Senat dan dilanjutkan

ke DPR.Sepakat berlanjut ke Kongres lalu Ketok Palu.Setuju deh pembenahan.

299 Elmer Plischke, U.S. Department of State: A Reference History.(Westport, Conn.: Greenwood Press, 1999), Hal. 45. 300 Robert Tinkler, James Hamilton of South Carolina. Baton Rouge, (La: Louisiana State University Press, 2004), Hal. 52.


193


Amerika Serikat adalah sebuah yang termasuk disegani oleh negara-negara

yang lain di muka bumi ini. Negara ini terbentuk dari 13 bekas koloni Inggris

setelah Revolusi Amerika yang pada 4 Juli 1776 mengadakan deklarasi

kemerdekaan. Untuk sistem pemerintahannya, Amerika Serikat sangat

dipengaruhi oleh teori Trias Politica dari Montesquieu. Trias Politica atau yang

juga terkenal dengan teori pemisahan kekuasaan ini menciptakan sistem

pemisahaan kekuasaan legeslatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan

yudikatif.Sistem pemerintahan presidensiil AS yang selama ini dijalankan di

negara tersebut adalah Presiden memegang masa jabatan selama 4 tahun dengan

masa jabatan maksimal hanya 2 kali periode jabatan. Presiden dipilih secara

langsung oleh rakyat AS yang tinggalnya tersebar di seluruh negara bagian

AS.Dalam sistem ketatanegaraan AS, Presiden As tidak bisa menjatuhkan

konggres sebagai pemegang kekuasaan legislatif.Dimana konggres dengan sistem

bikameral yang anggotanya terdiri dari parlemen dan senat sebagai wakil dari

negara-negara bagian.301

Bila Presiden tidak bisa menjatuhkan konggres, begitu juga sebaliknya,

konggres juga tidak bisa menjatuhkan presiden walaupun secara konstitusi yang

berlaku di AS konggres dapat memanggil presiden bila presiden dianggap

melanggar konstitusi dan konggres bia melakukan impeachment. Dalam sistem

pemerintahaan presidensiil As juga terdapat sistem checks and balances, yaitu

sistem saling melakukan pengawasan. Adapun maksud dari sistem checks and

balances ini adalah agar supaya ketiga sistem kekuasaan di AS yang terdiri dari

Presiden, Konggres, dan MA selalu dalam keadaan seimbang, terutama dalam

keadaan tertentu yang bersifat kasuistik serta tidak terus menerus.

Amerika Serikat mendapatkan kemerdekaannya melalui revolusi tahun

1776, dan setelah melalui proses yang cukup panjang maka tahun 1787, Sidang

Majelis Konstituante sampai pada satu titik yaitu menerima dasar demokrasi

Amerika, yang tetap tegak sampai sekarang yakni Konstitusi (UUD) Amerika

Serikat. Sistem pemerintahan Amerika Serikat berdasarkan yang konstitusi ini

bermaksud menegakkan demokrasi dan kebebasan warga negara.

301Lee H Burke and Patterson, Richard Sharpe.Homes of the Department of State, 1774-1976: The Buildings Occupied by the Department of State and Its Predecessors. (Washington, D.C.: US. Government Printing Office, 1977), Hal. 27.


194


Ciri-ciri penting pemerintahan Amerika Serikat antara lain:302

1. Amerika Serikat adalah suatu negara Republik Federasi yang demokratis

2. sebagai negara Federasi maka terdapat pembagian kekuasaan

konstitusional antara Pemerintah Federal (Serikat) dan Pemerintah Negara-

negara Bagian atau State

3. pemerintahan oleh rakyat (Government by the people) mengakui bahwa

kedaulatan ada di tangan rakyat yang terlihat dalam proses pemilihan

umum

4. terdapat pemisahan kekuasaan yang tegas antara Legislatif, Eksekutif, dan

Yudikatif baik mengenai organ pelaksana maupun fungsi kekuasaan-

kekuasaan badan-badan tersebut yang saling membatasi satu sama lain

dengan asas checks and balances

5. negara-negara Bagian mempunyai hak yang sama

6. keadilan ditegakkan melalui Badan Yudikatif yaitu Mahkamah Agung

(Supreme Court) yang bebas dari pengaruh kedua badan lainnya

(Legislatif dan Eksekutif) dan menjamin hak-hak kebebasan dan

kemerdekaan individu serta menjamin tegaknya hukum (rule of law)

7. suprastruktur politik ditopang oleh infrastruktur politik yang menganut

sistem bipartisan.

Sistem pemerintahan Amerika Serikat didasarkan atas konstitusi (UUD)

tahun 1787.303 Namun, konstitusi tersebut telah mengalami beberapa kali

amandemen. Amerika Serikat memiliki tradisi demokrasi yang kuat dan berakar

dalam kehidupan masyarakat sehingga dianggap sebagai benteng demokrasi dan

kebebasan. Sistem pemerintahan Amerika Serikat yang telah berjalan sampai

sekarang diusahakan tetap menjadi sistem pemerintahan demokratis. Sistem

pemerintahan yang dianut ialah demokrasi dengan sistem presidensial. Sistem

presidensial inilah yang selanjutnya dijadikan contoh bagi sistem pemerintahan

negara-negara lain, meskipun telah mengalami pembaharuan sesuai dengan latar

302 Mengenai hal itu merupakan ringkasan dari buku Richard C. Schoreder, Garis Besar Pemerintahan Amerika Serikat, (Jakarta : Kantor Program informasi Internsional Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, 2000). 303 Ibid


195


belakang negara yang bersangkutan. Pokok-pokok sistem pemerintahan Amerika

Serikat adalah:304

1. Amerika Serikat adalah negara republik dengan bentuk federasi (federal)

yang terdiri atas 50 negara bagian. Pusat pemerintahan (federal) berada di

Washington dan pemerintah negara bagian (state). Adanya pembagian

kekuasaan untuk pemerintah federal yang memiliki kekuasaan yang

didelegasikan konstitusi. Pemerintah negara bagian memiliki semua

kekuasaan yang tidak didelegasikan kepada pemerintah federal.

2. Adanya pemisahan kekuasaan yang tegas antara eksekutif, legislatif dan

yudikatif. Antara ketiga badan tersebut terjadi cheks and balances

sehingga tak ada yang terlalu menonjol dan diusahakan seimbang.

3. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden. Presiden berkedudukan

sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil

presiden dipilih dalam satu paket (ticket) oleh rakyat secara langsung.

Dengan demikian, presiden tak bertanggung jawab kepada kongres

(parlemennya Amerika Serikat) tetapi pada rakyat. Presiden membentuk

kabinet dan mengepalai badan eksekutif yang mencakup departemen

ataupun lembaga non departemen.

4. Kekuasaan legislatif berada pada parlemen yang disebut kongres. Kongres

terdiri atas 2 bagian (bikameral), yaitu Senat dan Badan Perwakilan (The

House of Representative). Anggota Senat adalah perwakilan dari tiap

negara bagian yang dipilih melalui pemilu oleh rakyat di negara bagian

yang bersangkutan. Tiap negara bagian punya 2 orang wakil. Jadi terdapat

100 senator yang terhimpun dalam The Senate of United State. Masa

jabatan Senat adalah enam tahun. Akan tetapi dua pertiga anggotanya

diperbaharui tiap 2 tahun. Badan perwakilan merupakan perwakilan dari

rakyat Amerika Serikat yang dipih langsung untuk masa jabatan 2 tahun.

5. Kekuasaan yudikatif berada pada Mahkamah Agung (Supreme Court)

yang bebas dari pengaruh dua badan lainnya. Mahkamah Agung menjamin

tegaknya kebebasan dan kemerdekaan individu, serta tegaknya hukum.

304 Merupakan saduran dari buku ke-2 (edisi revisi) Richard C. Schoreder, Garis Besar Pemerintahan Amerika Serikat, (Jakarta : Kantor Program informasi Internsional Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, 2008).


196


6. Sistem kepartaian menganut sistem dwipartai (bipartai). Ada dua partai

yang menentukan sistem politik dan pemerintahan Amerika Serikat, yaitu

Partai Demokrat dan Partai Republik. Dalam setiap pemilu, kedua partai

ini saling memperebutkan jabatan-jabatan politik.

7. Sistem pemilu menganut sistem distrik. Pemilu sering dilakukan di

Amerika Serikat. Pemilu di tingkat federal, misalnya pemilu untuk

memilih presiden dan wakil presiden, pemilu untuk pemilihan anggota

senat, pemilu untuk pemilihan anggota badan perwakilan. Di tingkat

negara bagian terdapat pemilu untuk pemilihan gubernur dan wakil

gubernur, serta pemilu untuk anggota senat dan badan perwakilan negara

bagian. Di samping itu, terdapat pemilu untuk memilih walikota/dewan

kota, serta jabatan publik lainnya.

8. Sistem pemerintahan negara bagian menganut prinsip yang sama dengan

pemerintahan federal. Tiap negara bagian dipimpin oleh gunernur dan

wakil gubernur sebagai eksekutif. Ada parlemen yang terdiri atas 2 badan,

yaitu Senat mewakili daerah yang lebih rendah setingkat kabupaten dan

badan perwakilan sebagai perwakilan rakyat negara bagian

Kabinet Amerika Serikat sepenuhnya tergantung kepada Presiden AS

terpilih.Sepanjang sejarah AS bisa dikatakan, pembentukan kabinet AS

sepenuhnya tergantung kepada presiden.305 Dalam arti, seorang Presiden AS

terpilih memiliki kebebasan penuh dalam menentukan, memilih, dan membentuk

kabinetnya. Dalam pandangan AS, pembentukan kabinet ibarat presiden

membangun satu "keluarga baru" yang seluruhnya terdiri atas pegawai dan

pembantu presiden. Walau begitu, biasanya, seorang presiden tetap memberi

kriteria pada calon anggota keluarga yang akan dibentuk. Misalnya, si calon

anggota kabinet harus memiliki kompetensi di bidang administrasi,

berpengalaman cukup, loyal, dan yang terpenting adalah cocok. Seiring

berlalunya waktu, belakangan, banyak presiden yang memasukkan masalah

kedaerahan (regional), etnis, jender, dan geografis ke dalam persyaratan

penyusunan kabinet.Karena itu, sudah menjadi hal yang biasa di AS belakangan

ini jika satu kabinet setidaknya mencakup satu Afro-Amerika, satu hispanik, satu 305 Diakses melalui bbc internasional pada tanggal 16 desember 2012, yang memuat profil dari pemerintahan amerika. http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/country_profiles/1217752.stm


197


barat, satu dari selatan, dan beberapa wanita. Presiden Richard Nixon, misalnya,

dalam salah satu tulisan mengatakan, pembentukan kabinet yang multikultural itu

lebih untuk menarik perhatian dari kalangan mayoritas maupun minoritas. Secara

teori, seorang presiden bisa memilih siapa saja untuk bergabung di dalam

kabinetnya.Namun, kenyataannya, hal itu tidak sepenuhnya bisa dipraktikkan.306

Seorang calon anggota kabinet harus mendapat dukungan mayoritas dari

senat. Bahkan, belakangan ini, penyusunan kabinet semakin sulit karena setiap

anggota kabinet harus melalui semacam uji kelayakan yang cukup ketat oleh

senat, media massa, dan kelompok lain yang berwenang. Dengan pendekatan

seperti itu, tidak terlalu salah jika mengatakan, pada akhirnya wajah satu kabinet

sangat ditentukan oleh karakter seorang presiden. Karena itu, bisa jadi, satu

kabinet lebih mencerminkan popularitas daripada orientasi tujuan maupun

orientasi presiden. Kondisi ini membuat kabinet AS pun tidak lepas dari anggapan

dibentuk berdasarkan semacam lotre demi kepentingan bisnis, sejauh tetap logis

dan rasional. Setidaknya hal itu dilansir oleh salah satu analis dalam buku "The

President’s Cabinet" (1959).307 Dan tak terlalu salah jika mengatakan, pendekatan

itu membuat kabinet AS pun tak jauh dari politik "dagang sapi".

Walau begitu, seorang presiden harus tetap memilih calon tertentu untuk pos-pos

khusus.Misalnya, pos Menteri Pertahanan. Biasanya, seorang Presiden AS akan

menunjuk calon yang sudah berpengalaman di bidang pertahanan. Juga Menteri

Keuangan. Biasanya dipilih calon yang memiliki latar belakang bidang

moneter.308

Namun, lebih dari itu, untuk jabatan ini, seorang presiden biasanya

mencari calon yang mampu menjadi menteri sekaligus juru bicara dalam masalah

ekonomi. Calon anggota dengan latar belakang umum yang biasa disebut

generalis, biasanya dipercaya untuk jabatan domestik, seperti Menteri

Perdagangan dan Transportasi.Adapun kalangan politisi biasanya diarahkan ke 306United States Department of State, Bureau of Diplomatic Security (July 2011). "Diplomatic and Consular Immunity: Guidance for Law Enforcement and Judicial Authorities".United States Department of State.p. 15.Retrieved 11 May 2012. 307Michael, William Henry. History of the Department of State of the United States: Its Formation and Duties, Together With Biographies of Its Present Officers and Secretaries From the Beginning.(Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, 1901), Hal. 12. 308Burke and Patterson, Lock Cit, Hal. 37.


198


masalah pertanian atau dalam negeri. Presiden Bush, misalnya, "memberi hadiah"

kepada mantan anggota kongres untuk menangani masalah pertanian, dalam

negeri, dan veteran. Sedangkan Presiden Clinton menunjuk mantan gubernur

untuk menangani masalah dalam negeri dan pendidikan. Kabinet di amerika

serikat terdiri dari 16 Menteri, diantaranya :309

1. Menteri Dalam Negeri

2. Menteri Luar Negeri

3. Menteri Pertahanan

4. Menteria Kehakiman/Jaksa Agung

5. Menteri Keuangan

6. Menteri Transportasi

7. Menteri Pertanian

8. Menteri Perdagangan

9. Menteri Energi

10. Menteri Pendidikan

11. Menteri Kesehatan

12. Menteri Tenaga Kerja

13. Menteri Perumahan

14. Menteri Veteran

Sejarah Wakil Menteri Amerika Serikat dimulai sejak tahun1919-1972,

adalah merupakan pejabat peringkat keduadiAmerika Serikatsetelah Menteri

(langsung di bawah Sekretaris Negara Amerika Serikat), menjabat sebagai wakil

Sekretaris, asisten kepala, dan bertindak dalam acara ketidak hadiran Sekretaris.

Sebelumnya peringkat kedua posisi tersebut diisi oleh Panitera Kepala, para

Asisten Menteri Luar Negeri, dan Pembantu. Sebelum tahun 1944, sejumlah

kantordi Departemen terdapat Wakil Menteri dan bertanggung jawab kepada

Menteri. Kemudian padaJuli 1972, posisi Wakil Sekretaris digantikan dengan

Wakil Menteri.310 Di zaman modern, Wakil Menteri berada pada peringkat diatas

309 Diakses pada website http://www.glin.gov/ (Global Legal Information Network), diakses pada tanggal 15 Desember 2012 310 Diakses pada website pada tanggal 15 Desember 2012, http://rs6.loc.gov/cgi-bin/ampage?collId=llsl&fileName=001/llsl001.db&recNum=151, A Century of Lawmaking for a New Nation: U.S. Congressional Documents and Debates, 1774 – 1875


199


Sekretaris AsistenNegara dan di bawah Sekretaris Deputi Negara. Dan Menjadi

Penasihat dari Menteri, serta memberi saran kepada Sekretaris Negara, serta

kepangkatannya setara dibawah jabatan Sekretaris. Berikut inia dalah daftar Wakil

Menteri di Amerika Serikat, diantaranya :311

1. Wakil Menteri Luar Negeri untuk UrusanPolitik

2. Wakil Menteri Luar Negeri untuk Manajemen

3. Wakil Menteri Urusan Sekretaris Negara untuk Ekonomi, Bisnis, dan

Pertanian

4. Wakil Menteri Luar Negeri untuk Diplomasi Publik dan Urusan Publik

5. Wakil Menteri Luar Negeriuntuk Pengawasan Senjata dan Keamanan

Internasional

6. Wakil Menteri Luar Negeri untuk Demokrasi dan Urusan Global

Sedangkan untuk menggambarkan mengenai struktur organisasi Wakil

Menteri Amerika Serikat, dapat digambarkan seperti gambar berikut :312

Tabel 4.1 Struktur Organisasi Wakil Menteri US

311Bureau of Public Affairs."1784-1800: New Republic". United States Department of State.Retrieved 11 May 2012. 312 Diakses pada situs resmi pemerintahan Amerika Serikat http://www.state.gov/, pada tanggal 16 desember 2012


200


Sedangkan tugas dan wewenang masing-masing Wakil Menteri Amerika

Serikat, akan urai melaui pembahasan dibawah ini.313 Wakil Menteri Luar Negeri

untuk Urusan Politik, ketiga peringkat pejabat Departemen Luar Negeri. Menjadi

Sekretaris Bertindak tanpa adanya Sekretaris Negara dan Deputi Menteri Luar

Negeri. Posisi ini bertanggung jawab untuk biro, dipimpin oleh Sekretaris Asisten,

mengkoordinasikan diplomasi Amerika di seluruh dunia:314

1. Biro Urusan Afrika

2. Biro Asia Timur dan Pasifik

3. Biro Urusan Eropa dan Eurasia

4. Biro Hubungan Internasional Organisasi

5. Biro Urusan Timur Dekat

6. Biro Selatan dan Asia Tengah Urusan

7. Biro Urusan Belahan Bumi Barat

Wakil Menteri Luar Negeri untuk Manajemen sebagai penasihat utama

kepada Sekretaris dan Wakil Sekretaris pada hal-hal yang berkaitan dengan

alokasi dan penggunaan anggaran Departemen, properti fisik, dan personil. Posisi

ini bertanggung jawab untuk biro, dipimpin oleh Sekretaris Asisten, perencanaan

administrasi sehari-hari Departemen dan mengusulkan reformasi kelembagaan

dan modernisasi:

1. Biro Administrasi

- Kantor Tunjangan

- Kantor Otentikasi

- Layanan Bahasa

- Kantor Manajemen Logistik

- Kantor Sekolah Luar Negeri

- Kantor Pemanfaatan Usaha Kecil dan Tertinggal

- Kantor Multi-Media Services

- Kantor Direktif Manajemen

- Kantor Komisaris dan Rekreasi Urusan

313 Diakses pada situs resmi Amerika Serikat, pada tanggal 16 Agustus 2012

http://www.state.gov/documents/organization/150505.pdf

314Ibid


201


- Kantor Eksekutif Pengadaan

2. Biro Urusan Konsuler

- Kantor Masalah Anak

3. Biro Keamanan Diplomatik (DS)

- AS Layanan Keamanan Diplomatik (DSS)

- Kantor Misi Asing

4. Biro Sumber Daya Manusia

5. Biro Informasi Manajemen Sumber Daya

6. Biro Operasi Bangunan Luar Negeri

7. Direktur Reception Rooms

8. Diplomatik Asing Layanan Institute

9. Kantor Kebijakan Manajemen, rightsizing, dan Inovasi

10. Kantor Pelayanan Medis

11. Kantor Gedung Putih Liaison

Wakil Menteri Luar Negeri untuk Pertumbuhan Ekonomi, Energi, dan

Lingkungan dia adalah penasihat ekonomi senior untuk Sekretaris dan Wakil

Sekretaris pada kebijakan ekonomi internasional. Posisi ini bertanggung jawab

untuk biro, dipimpin oleh Sekretaris Asisten, yang berhubungan dengan

perdagangan, pertanian, penerbangan, dan hubungan perdagangan bilateral

dengan mitra ekonomi Amerika:

1. Biro Ekonomi dan Bisnis Urusan

2. Biro Energi Sumber Daya

3. Biro Urusan Kelautan dan Lingkungan dan Ilmiah Internasional

4. Kantor Penasihat Sains dan Teknologi

5. Kantor Kepala Ekonom

Wakil Menteri Luar Negeri untuk Diplomasi Publik dan Urusan Publik:

Wakil ini menyebabkan fungsi yang sebelumnya ditugaskan kepada Badan

Informasi Amerika Serikat, tetapi diintegrasikan ke dalam Departemen Luar

Negeri oleh reorganisasi 1999. Posisi ini mengelola unit yang menangani

komunikasi publik departemen dan berusaha untuk memoles citra Amerika

Serikat di seluruh dunia:

1. Biro Pendidikan dan Kebudayaan


202


- Akses Internet dan Program Pelatihan

2. Biro Umum

- Kantor Sejarah

3. Biro Program Informasi Internasional

4. Kantor Kebijakan, Perencanaan, dan Sumber untuk Diplomasi Publik dan

Urusan Publik

Wakil Menteri Luar Negeri untuk Pengawasan Senjata dan Keamanan

Internasional Urusan: Wakil koordinat ini peran Departemen dalam bantuan

militer AS. Sejak reorganisasi 1996, Wakil ini juga mengawasi fungsi Arms

Control sebelumnya independen dan Badan Perlucutan.

1. Biro Keamanan Internasional dan Nonproliferasi

2. Biro Politik-Militer Urusan

3. Biro Verifikasi, Kepatuhan Implementasi, dan

Wakil Menteri Luar Negeri untuk Keamanan Sipil, Demokrasi, dan Hak

Asasi Manusia:

1. Biro Operasi Konflik dan Stabilisasi

- Kantor Koordinator untuk Rekonstruksi dan Stabilisasi

2. Biro Terorisme

3. Biro Demokrasi, HAM, dan Perburuhan

4. Biro Narkotika Internasional dan Urusan Penegakan Hukum

5. Biro Kependudukan, Pengungsi, dan Migrasi

6. Kantor Criminal Justice global

7. Kantor Isu Global Youth

8. Kantor Pengawasan dan Pemberantasan Perdagangan Manusia

Ada Wakil Menteri Pertahanan315 untuk Akuisisi, Teknologi, dan Logistik,

diangkatdari kehidupan sipil oleh Presiden, oleh dan dengan nasihat dan

persetujuan dari Senat. Para Wakil Menteri diangkat dari antara orang-orang yang

memiliki latar belakang manajemen yang luas. Tunduk, arah kontrol otoritas, dan

Menteri Pertahanan, Sekretaris bawah Pertahanan untuk Akuisisi, Teknologi, dan

Logistik akan melakukan tugas tersebut dan menggunakan kekuasaan tersebut 315 Diakses pada website http://www.law.cornell.edu/uscode/text/10/133, Legal Information Institute (LII), open acces to law since 1992, Cornell University Law School


203


berkaitan dengan akuisisi sebagaiMenteri Pertahanan dapat meresepkan,

termasuk:316

1. mengawasi Departemen Pertahanan akuisisi;

2. menetapkan kebijakan untuk akuisisi (termasuk pengadaan barang dan

jasa, penelitian dan pengembangan, pengujian perkembangan, dan

administrasi kontrak) untuk semua elemen dari Departemen Pertahanan;

3. menetapkan kebijakan untuk logistik, perawatan, dan dukungan

sustainment untuk semua elemen dari Departemen Pertahanan;

4. menetapkan kebijakan Departemen Pertahanan untuk pemeliharaan basis

industri pertahanan dari Amerika Serikat, dan

5. wewenang untuk mengarahkan Sekretaris departemen militer dan kepala

dari semua elemen lain dari Departemen Pertahanan berkaitan dengan hal-

hal yang Under Secretary memiliki tanggung jawab.

Selain itu Wakil Menterimerupakan:317

1. adalah eksekutif pengadaan senior untuk Departemen Pertahanan untuk

keperluan

2. adalah Akuisisi Pertahanan Eksekutif untuk tujuan peraturan dan prosedur

dari Departemen menyediakan untuk Eksekutif Akuisisi Pertahanan, dan

3. sejauh diarahkan oleh Sekretaris, latihan pengawasan secara keseluruhan

dari semua personil (sipil dan militer) di Kantor Menteri Pertahanan

berkaitan dengan hal-hal yang Under Secretary memiliki tanggung jawab,

kecuali ditentukan lain oleh undang-undang

Wakil Menteri harus menentukan kebijakan untuk memastikan bahwa

audit dan pengawasan kegiatan kontraktor dikoordinasikan dan dilaksanakan

dengan cara untuk mencegah duplikasi oleh unsur-unsur yang berbeda dari

Departemen. Kebijakan tersebut harus menyediakan koordinasi rencana tahunan

yang dikembangkan oleh masing-masing elemen tersebut untuk melakukan audit

dan fungsi pengawasan dalam setiap kegiatan kontraktor.Dalam melaksanakan 316 Diakses pada website pada tanggal 15 Desember 2012, hal ini yang merupakan informasipenting mengenai posisi Wakil Menteri di Amerika Serikat. Berikut linknya : http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2009/02/weodata/weorept.aspx?sy=2006&ey=2009&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=111&s=NGDPD%2CNGDPDPC%2CPPPGDP%2CPPPPC%2CLP&grp=0&a=&pr.x=64&pr.y=8 317 Ibid


204


ayat ini, Wakil Menteri harus berkonsultasi dengan Inspektur Jenderal

Departemen Pertahanan. Tidak ada dalam ayat ini tidak akan mempengaruhi

kewenangan Inspektur Jenderal Departemen Pertahanan untuk menetapkan

kebijakan audit untuk Departemen Pertahanan di bawah Inspektur Jenderal Act of

1978 dan sebaliknya untuk melaksanakan fungsi Inspektur Jenderal bawah

Undang-Undang yang dapat diurai sebagai berikut :318

1. Sehubungan dengan semua hal yang ia memiliki tanggung jawab oleh

hukum atau oleh arah Menteri Pertahanan, Sekretaris bawah Pertahanan

untuk Akuisisi, Teknologi, dan Logistik diutamakan di Departemen

Pertahanan setelah Menteri Pertahanan dan Wakil Menteri Pertahanan.

2. Sehubungan dengan semua hal-hal lain selain hal-hal yang ia memiliki

tanggung jawab oleh hukum atau oleh arah Sekretaris Pertahanan, Wakil

Menteri diutamakan di Departemen Pertahanan setelah Menteri

Pertahanan, Sekretaris Deputi Pertahanan, dan Sekretaris departemen

militer.

Dengan demikian Wakil Menteri di Amerika hanya ada pada kementerian

Luar Negeri, dan jumlahnya 6 (enam) orang yang terdiri dari Wakil Menteri Luar

Negeriuntuk Urusan Politik, Wakil Menteri Luar Negeri untuk Manajemen, Wakil

Menteri Urusan Sekretaris Negara untuk Ekonomi, Bisnis, danPertanian, Wakil

Menteri Luar Negeriuntuk Diplomasi Publik dan Urusan Publik, Wakil Menteri

Luar Negeriuntuk Pengawasan SenjatadanKeamanan Internasional dan Wakil

Menteri Luar Negeri untuk Demokrasi danUrusan Global. Mereka diangkat oleh

Presiden dari pegawai-pegawai senior yang berpengalaman, namun kedudukan

dan pertanggung jawabannya kepada Sekretaris Negara. Sedangkan ruang lingkup

pekerjaannya adalah membantu Menteri luar negeri dan tidak menutup

kemungkinan membantu sekretaris pemerintah untuk menjalankan tugas dan

fungsinya.

4.2 Rusia (Deputy Minister)

Rusia adalah sebuah negara yang membentang dengan luas di sebelah

timur Eropa dan utara Asia. Dahulu Rusia pernah menjadi negara terbesar di Uni

318Ibid


205


Soviet. Pada mulanya pemerintahan negara Rusia berbentuk kerajaan/kekaisaran

dengan seorang Tsar atau kaisar sebagai kepala negara.319 Sebagian besar kaisar

memerintah dengan bersifat otoriter dan bertindak sewenang-wenang terhadap

rakyatnya. Hal ini menyebabkan industrialisasinya berkembang pesat. Kemajuan

industri menyebabkan berkembangnya gerakan sosialisme di Rusia. Akibatnya

Tsar Nicholas II menjadi korban dari gerakan sosialisme. Pada tahun 1917, Tsar

Nicholas II diturunkan dari tahta kerajaannya dan dibuang ke Serbia. Pada saat

Revolusi Rusia tahun 1905 memunculkan beberapa akibat yaitu adanya perubahan

agraria dari Menteri Stolypin dan dibentuknya Dewan Perwakilan Rakyat

(Duma).320 Rusia merupakan negara federal yang memiliki berbagai macam etnis,

setelah keruntuhan Uni Soviet, Rusia mengalami masalah separatisme. Ada

beberapa kelompok etnis yang ingin memisahkan diri dan mengakibatkan krisis

berlarut-larut.

Sistem pemerintahan Rusia dipegang oleh presiden yang berpusat di

Kremlin serta perdana menteri yang bertanggung jawab terhadap parlemen namun

dengan peranan yang terbatas dibandingkan dengan Presiden. Presiden yang

pernah memimpin Rusia adalah Boris Yeltsin (1991-2000), Vladimir Putin (2000-

2008) dan Dmitry Medvedev (2008-sekarang).321 Saat ini masalah dan tantangan

terberat utama pemerintah adalah serangan terorisme. Kawasan Kaukasus dikenal

sebagai markas pemberontak Chechen yang sering melakukan serangan teror.

Kabar yang menyebutkan beredarnya video pemimpin pemberontak yang

bersumpah akan menjadikan Rusia penuh air mata dan darah pada membuat

rakyat merasa tidak nyaman. Pemerintah Rusia menanggapi ancaman ini dengan

serius menyusul ledakan di bandara Domodedovo, 24 Januari 2011, yang

menewaskan 36 orang.

Sampai tahun 1917 Rusia merupakan kerajaan/kekaisaran dengan seorang

tsar sebagai kepala negara. Selama masih kerupakan kekaisaran, terutama pada

masa Dinasti Romanov, Rusia mengalami persinggungan politik dengan negara-

319 Nikita Chakirov ed, Illustrated History of the Russian Empire: The Coronation Book. (Astoria, NY: The Russian Orthodox Youth Committee. 1971).Hal. 488

320 Ibid 321 Boris N Mironov, The Standard of Living and Revolutions in Imperial Russia, 1700-

1917 (2012)


206


negara Eropa, di antaranya konflik dengan pemerintahan Perancis pimpinan

Napoleon Bonaparte, Krisis Balkan karena menginginkan pelabuhan yang bebas

dari es di Eropa yang dinamakan Politik Air Hangat, Penyatuan Pan Slavia serta

sering mengalami pertempuran dengan Turki Usmani (Ottoman) Turki dalam

memperebutkan wilayah Kaukasus dan Austria-Hungaria dalam Perang Dunia

I.322 Akibat politik ini pula terjadi pertempuran dengan Jepang dan intervensi

terhadap Tiongkok. Masa selanjutnya, politik Rusia dilebur dengan kepentingan

Uni Soviet yang mengambil sikap independen bahkan menentang ketika terjadi

penggulingan kekuasaan Mikhail Gorbachev oleh Gennady Yanayev menjelang

keruntuhan Uni Soviet yang diprakarsai Presiden Boris Yeltsin. Pemerintahan

dipegang oleh presiden yang berpusat di Kremlin serta perdana menteri yang

bertanggung jawab terhaadap parlemen namun dengan peranan yang terbatas

dibandingkan dengan Presiden. Sejak pembangkangan Wakil Presiden Aleksander

Ruskoi dan ketua parlemen asal Chechnya, Ruslan Khasbulatov, lembaga wakil

presiden dihapus.

Parlemen memiliki dua kamar, yakni Majelis Federal (Federalnoye

Sobraniye) yang merupakan majelis tinggi dan majelis rendah yang dikenal

dengan Duma. Karena Rusia merupakan negara federal yang memiliki berbagai

macam etnis, setelah keruntuhan Uni Soviet, Rusia mengalami masalah

separatisme. Ada beberapa kelompok etnis yang ingin memisahkan diri dan

mengakibatkan krisis berlarut-larut, seperti di Chechnya dan Ingushetia.Rusia

juga terancam atas perluasan NATO ke wilayah Eropa Timur. Kekhawatiran atas

pemilihan di Ukraina, kerjasamanya dengan Belarus, ditambah degan tradisi di

Rusia yang dianggap cocok dengan budaya sentralisasi, demokratisasi malah

membuat harga diri Rusia merosot di mata dunia dan menimbulkan berbagai

macam gejolak dan krisis berkepanjangan. Pemerintahan Rusia dapat dibagi

menjadi:323

1. Masa Tsar atau Kekaisaran

2. Masa Uni Soviet

322 Nikita Chakirov ed, Lock Cit, Hal. 48 323 George Freeze, Russia: A History (2nd ed.), (Oxford: Oxford University Press, 2002),

Hal. 556.


207


3. Masa Kepresidenan Rusia

Revolusi yang terjadi diakhir dekade abad ke 20 telah membawa

kehancuran Uni Soviet yang telah di bangun selama lebih kurang tujuh dasawarsa.

Masa transisi yang di hadapi pasca Uni Soviet hingga saat ini merupakan proses

menuju kelahiran kembali Rusia sebagai kejayaan masa Imperium Rusia.324

Dalam masa transisi ini banyak hambatan yang di lalui oleh bangsa Rusia dalam

tujuannya merealisasikan demokrasi di negarannya. Hambatan tersebut terlihat

dari segi historis, geografis, politik, hingga hambatan krisis dan partisipatif dari

dalam intern Rusia terutama dalam benturan antara budaya dengan nilai-nilai

tradisi Rusia. Transisi demokrasi di Rusia yang lambat juga di kaitkan karena

ketidaksiapan masyarakatnnya dalam merealisasikan demokrasi di Rusia secara

utuh.

Pembaharuan dan perubahan yang pada mulannya di maksudkan untuk

memajukan Uni Soviet justru menyebabkan runtuhnya Uni soviet. Perubahan dari

Uni Soviet menjasi Federasi Rusia tidaklah semudah yang di bayangkan banyak

orang. Terdapat banyak perombakan yang di lakukan, di mulai dari system

pemerintahan dan perundang-undangannya, konflik antara masyarakat Rusia

dikarenakan terdapat sebagian masyarakat yang masih belum siap dengan

perubahan system. Pemerintahan Rusia secara total yang dulunya Komunis

menjadi Republik. Keruntuhan Uni Soviet membawa dampak yang besar bagi

bangsa Rusia. Setelah memproklamirkan diri sebagai Federasi Rusia, bangsa

Rusia mengalami banyak transisi dalam masyarakat maupun kenegaraannya.

Perbedaan ideologi yang di gunakan pada masa Uni Soviet yang tertutup dan

dalam masa transisinya menuju Negara demokrasi memaksa Rusia dalam

hubungan Internasional untuk beradaptasi pada dunia yang lebih modern dan

terbuka.

Awal mula bangsa Rusia yang memiliki ciri pemerintahan yang otoritarian

sejak zaman Tsar pada masa Imperium Rusia masih berlanjut hingga masa Uni

Soviet. Pada zaman Imperium Rusia, Tsar di anggap sebagai pelindung Gereja

maka pada masa Uni Soviet partai yang menjadi penentu yang memerintah

rakyatnya dan dalam hal ini di pegang oleh sekjen partai itu sendiri. Perwujudan

324 A. Fahrurodji, Rusia Baru menuju Demokrasi : Pengantar Sejarah Dan Latar Belakang Budayanya, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), Hal. 25


208


dari otoritarian yang berlangsung secara berabad-abad di Rusia memiliki dampak

yaitu membiasakan budaya mereka pada ketidakterbukaan dan kebijakan-

kebijakan represif. Namun, setelah runtuhnya Uni Soviet dapat di simpulkan

merupakan kegagalan dalam pemerintahan otoritarian tersebut.325

Dilatarbelakangi oleh faktor historis, politis, dan geografis seperti wilayah

Rusia yang luas dan berada pada posisi marginal Eropa, adanya keberagaman

sosial budaya, keterbelakangan masyarakatnya, serta peran tanggung jawab

politisnya, telah menjadi alasan bagi pemerintah Rusia untuk menggunakan

system pemerintahan yang otoritarian, sistim pemerintahan Tsar Rusia juga

dipengaruhi oleh gagasan budaya Rusia, yaitu yang pertama Norad bogonesti

yakni individu mempunyai dari para bangsawan, elite agama, dan kaum borjuis di

dewan perwakilan, kedua Sabornost yakni kebersamaan setiap anggota

masyarakat untuk membantu Negara, dan yang ketiga Zemsky Sabor yakni adanya

hak khusus keempat Zemstvos yakni model atau bentuk pemerintahan lokal.

Model pemerintahan Rusia itu kemudian diambil alih oleh pemerintahan Komunis

Uni soviet dengan struktur birokratisnya.326

Model pemerintahan Rusia itu kemudian diambil alih oleh pemerintahan

Komunis Uni soviet dengan struktur birokratisnya. Transisi demokrasi Rusia

menjadi krusial sebab munculnya keberagaman antara elite. Pada masa itu

bermunculan kelompok elite politis, seperti garis keras-konservatif,

ultranasionalis, reformis, radikal, dan golongan moderat. Idealnya golongan

moderat dapat berperan mengatur dan menjadi kelompok negosiator bagi

kelompok garis keras untuk dapat memasuki dan memahami kedudukan mereka

pada masa transisi. Dengan tidak adanya tanda-tanda kompromi dari tiap-tiap

kelompok, menyebabkan transisi demokrasi menjadi terhambat.

Dalam sejarah Rusia abad ke-20, Gerakan pro demokrasi sudah muncul

pada awal tahun 1970-an tetapi di larang pada tahun 1980-an. Pada akhir 1980-an,

gerakan tersebut kembali muncul pada masa pemerintahan Gorbachev bersamaan

dengan program Perestroika (restruturisasi), Glasnost (keterbukaan) dan

325Ibid 326 George Freeze, Op Cit


209


Demokratiya yang sedang di sosialisasikan.327 Dalam hal ini keterbukaan fokus

utamanya dibidang politik, dan restrukturisasi di bidang ekonomi.Selain

Perestroika (restruturisasi), Glasnost (keterbukaan) terdapat pula kebijakan

mengenai demokratisasi politik dan “new thinking” (pemikiran baru) terhadap

kebijakan luar negeri.Gorbachev menolak ide dasar Leninisme, sehingga muncul

ide dasar Reformasi adalah perfection of socialism atau penyempurnaan kembali

sosialisme melalui interpretasi baru sesuai dengan keadaan. Reformasi yang di

lakukan oleh Gorbachev membawa reaksi yang berbeda-beda yaitu Gorbachev

dianggap menjadi pahlawan bahkan penyelamat dunia bagi Amerika Serikat dan

sekutunya, sedangkan secara domestik reformasi tersebut mendapat reaksi yang

betlawanan. Di satu sisi Gorbachev mendapat dukungan dari kalangan

intelegentsia dan kekuatan rakyat, kaum intelegentsia menyambut upaya

membebaskan penjara sensor dan liberalism pemikiran. Sementara bagi rakyat,

mereka mendapatkan harapan baru setelah represi panjang rezim komunisme yang

berakhir dengan stagnasi ekonomi.

Proklamasi Rusia ini adalah suatu kejutan yang tidak terduga, Rusia

menjadi sebuah Negara yang luasnya sepertiga Uni Soviet, setengah jumlah

penduduknya menguasai Uni Soviet yang beribukota di Moskow. Pada tahun

1990 hampir semua Negara bagian Uni Soviet menyatakan kemerdekaannya

bahkan banyak pemerintah lokal dan republik di 15 negara bagian itu yang

menyetujui hukum privatisasi yang lebih liberal daripada yang berlaku secara

nasional (Uni Soviet).328 Lebih jauh dapat di lihat adanya kerenggangan hubungan

antara Moskow dan beberapa republik yang berkaitan dengan perusahaan-

perusahan milik Negara. Peristiwa disintegasi Uni Soviet menjadi tonggak

runtuhnya ideology Komunisme. Proses ke arah disintegrasi ini melibatkan

banyak faktor diantarannya stagnasi ekonomi yang di coba di atasi dengan

perestroika, dan juga stagnasi politik yang di atasi dengan glasnost. Dan hasilnya

Perestroika gagal dan glasnost berhasil.Sehingga dampaknnya adalah terjadi

kebebasan dan keterbukaan yang luas, sementara kondisi ekonomi tetap

327 Jeffry Alkatiri, Transisi Demokrasi di Negara Rusia : Analisis Perlindungan HAM

1991-2000, (Jakarta : Rineka Cipta, 2007), Hal 52 328 J. N. Westwood, Endurance and Endeavour: Russian History 1812–2001 (5th ed.),

(Oxford: Oxford University Press, 2002), Hal. 656.


210


memburuk.Situasi ini membangkitkan faktor etnonasionalisme yang tidak

diperhitungkan oleh Gorbachev di masa awal reformasinnya hingga

kemundurannya pada tahun1991. Faktor ini semakin mencuat ke permukaan

seiring dengan gelombang kebebasan dan lemahnya control pusat yang selama

rezim komunis selalu sentralistik.

Pada 12 Desember 1993 masyarakat Rusia membentuk konstitusi baru

yang memperlihatkan adanya perbedaaan dengan konstitusi model Uni Soviet

(otoritarian-totalitarian).329 Perbedaan konstitusi baru ini terlihat dari adanya

konsepsi yang bersifat demokratis yaitu yang sebagian isinya mengangkat nilai

hak-hak individu dalam masyarakat ketingkat yang lebih proporsional di

bandingkan dengan konstitusi yang lama. Hal ini terlihat dari konstitusi Uni

Soviet tahun 1977 yang hanya menjelaskan tiga pasal mengenai hak individu,

sedangkan dalam konstitusi Federasi Rusia yang menjelaskan sebanyak 30 pasal.

Banyak perubahan yang terjadi pada masa transisi dari masa pasca Uni Soviet

menuju Federasi Rusia dalam aspek kehidupan sosial. Beberapa isu yang di

ajukan dalam konsepsi baru dalam tatanan masyarakat Rusia seperti Liberalisme,

HAM, Demokrasi, Kapitalisme, Pasar Bebas, Masyarakat Terbuka, Pluralisme,

dan Negara Hukum. Dalam hal politik dan pemerintahan, pihak-pihak yang

pernah berkuasa seperti anggota Politbiro dan para aparatchik-birokrat dari partai

komunis masih dapat memiliki kekuasaan yaitu dengan menyesuaikan status quo

dengan situasi transisi yang sedang berjalan. Pada masa transisi tersebut Negara

masih mengontrol aktivitas media massa, organisasi politik dan lembaga

keagamaan.

Di Rusia Menteri terdapat 17 (tujuh belas) Kementerian, yang terdiri

dari:330

1. Menteri Pertanian

2. Menteri Komunikasi dan Mass Media

3. Menteri kebudayaan


329 Ibid 330 Diakses pada situs pemerintahan Rusia pada tanggal 15 Desember 2012,

http://government.ru/


211


5. Menteri Pembangunan Ekonomi

6. Menteri Pendidikan dan Sains

7. Menteri Energi

8. Menteri Keuangan

9. Menteri Kesehatan

10. Kementerian Luar negeri

11. Kementerian Dalam Negeri

12. Menteri Kehakiman

13. Menteri Tenaga Kerja dan Sosial

14. Menteri Perindustrian dan Perdaganga

15. Menteri Olahraga

16. Menteri Pembangunan Daerah

17. Menteri Transportasi

Namun apabila dilihat dari beberapa yang terdapat wakil Menteri dalam

Kementerian di Rusia, hanya terdapat 2 (dua) Kementerian, yakni Kementerian

Pertahanan dan Kementerian Pendidikan. Dalam hal ini kita akan mengambil

contoh Kementerian Pertahanan, kementerian Pertahanan dikelola oleh collegium

diketuai oleh Menteri Pertahanan dan Menteri Pertahanan termasuk wakil, kepala

Departemen Pertahanan Utama dan Direktorat Staf Umum, dan komandan

Komando Strategis Bersama / Distrik Militer, tiga Jasa, dan tiga cabang , yang

bersama-sama membentuk staf utama dan dewan penasehat Menteri Pertahanan.

Badan eksekutif Departemen Pertahanan adalah Staf Umum Angkatan Bersenjata

Federasi Rusia. Hal ini diperintahkan oleh Kepala Staf Umum. AS pakar William

Odom mengatakan pada tahun 1998 bahwa "Staf Umum Soviet tanpa MoD

dibayangkan, tetapi MoD tanpa Staf Umum tidak.331 Rusia Staf petugas latihan

otoritas komando Jenderal di kanan mereka sendiri. Pada tahun 1996 Staf Umum

termasuk lima belas direktorat utama dan jumlah yang belum ditentukan lembaga

operasi. Staf ini diselenggarakan oleh fungsi, dengan masing-masing direktorat

dan perwakilan untuk operasi mengawasi area fungsional, umumnya ditunjukkan

oleh judul organisasi.

331 William Eldridge Odom, 'The Collapse of the Soviet Military,' (Yale University Press,

1998), Hal.27


212


Struktur organisasi pada Kementerian Pertahanan Rusia meliputi:332


2. Kepala Deputi Menteri Pertahanan Jenderal Sekretaris Negara

3. Wakil Menteri Pertahanan




Wakil menteri diangkat dan diberhentikan oleh Menteri dan bertanggung

jawab kepada Menteri, begitu juga tugas dan wewenangnya ditentukan oleh

Menteri.333 Dengan demikian segala yang berhubungan dengan tugas dan

kewenangannya menjadi tanggung jawab kepada Menteri. Wakil Menteri disini

strukturnya berada dibawah Kepala Deputi Menteri Pertahanan Jenderal

Sekretaris Negara, dengan demikian maka wakil Menteri yang berada pada Rusia

segala macam yang berkaitan dengan administrative kelembagaan menjadi

tanggung jawab Kepala Deputi Menteri Pertahanan Jenderal Sekretaris Negara,

untuk juga terdapat hubungan kerja antara Kepala Deputi Menteri Pertahanan

Jenderal Sekretaris Negara dengan wakil Menteri di Rusia. Mengenai wakil

Menteri di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Sains tidak jauh berbeda

dengan Wakil Menteri yang berada pada Kementerian Pertahanan Rusia. Untuk

mengetahui struktur organisasi dan kelembagaan dalam Kementerian Pertahanan

di Rusia, dapat digambarkan seperti struktur berikut :334

332 Diambil dari website RF MOD website www.mil.ru accessed, pada tanggal 9 Aug

2012 333 F. Scott & William F. Scott, Russian Military Directory 2004, Hal.61-82, 97-116 334 Kementerian Pertahanan Rusia http://eng.mil.ru/en/management/deputy.htm, dapat

dilihat juga pada kementerian Pendidikan Rusia http://eng.mon.gov.ru/ruk/zam/, diakses pada tanggal 15 Desember 2012


213


Tabel 4.2

Struktur Organisasi Wakil Menteri Rusia

4.3 Malaysia (Deputy Minister/Timbalan Menteri)

Malaysia merupakan Negara yang berbentuk federasi.335 Dimana Malaysia

terdiri dari tiga belas negara bagian dan tiga wilayah persekutuan yaitu

persekutuan Kuala Lumpur, Labuan Island dan Putrajaya sebagai wilayah

administratif federal. Setiap Negara bagian memiliki majelis, dan pemerintah

negara bagian dipimpin oleh kepala menteri (chief minister) dimana kepala

335 Federation of International Trade Associations. Diakses pada tanggal 18 desember

2012, http://www.fita.org/countries/malaysia.html?ma_rubrique=cadre.


214


menteri di tiap negara bagian diangkat oleh majelis negara bagian. Dalam Negara

federal seperti Malaysia maka ada kekuasaan federal dan ada kekuasaan Negara

bagian.336 Soal yang menyangkut negara dalam keseluruhannya diserahkan

kepada kekuasaan federal. Dalam hal tertentu misalnya mengadakan perjanjian

internasional atau mencetak uang, pemerintah federal bebas dari Negara bagian

dan dalam bidang itu pemerintah federal mempunyai kekusaan yang tertinggi.

Tetapi, untuk soal yang menyangkut Negara bagian belaka dan tidak termasuk

kepentingan nasional, diserahkan kepada kekuasaan Negara-negara bagian. Jadi,

dalam soal-soal semacam itu pemerintah Negara bagian bebas dari pemerintah

federal misalnya, soal kebudayaan, kesehatan pendidikan .

Bentuk pemerintahan Malaysia adalah monarki konstitusional,337 yaitu

berupa Negara kerajaan yang diatur oleh konstitusional. Dimana kepala negaranya

merupakan seorang raja yang disebut dengan Yang di-Pertuan Agong (Raja

Malaysia). Yang di-Pertuan Agong dipilih dari dan oleh sembilan Sultan Negeri-

Negeri Malaya, untuk menjabat selama lima tahun secara bergiliran; empat

pemimpin negeri lainnya, yang bergelar Gubernur, tidak turut serta di dalam

pemilihan. Sistem pemerintahan yang dianut oleh Malaysia adalah system

parlementer. Sistem parlementer yang dipakai oleh Malaysia bermodelkan sistem

parlementer Westminster, yang merupakan warisan Penguasa Kolonial Britania.

Tetapi apabila melihat prakteknya , kekuasaan lebih terpusat di eksekutif daripada

di legislatif, dan judikatif diperlemah oleh tekanan berkelanjutan dari pemerintah

selama zaman Mahathir, kekuasaan judikatif itu dibagikan antara pemerintah

persekutuan dan pemerintah negara bagian. Dalam system pemerintahan Malaysia

yang menjadi kepala pemerintahan adalah seorang perdana menteri.

Sistem politik Malaysia dapat dikatakan demokrasi, hal ini dapat dilihat

dari adanya pembagian kekuasaan dan adanya pelaksanaan pemilu meskipun

kalau dilihat lebih dalam tidak begitu demokratis karena tidak jurdil. Di Malaysia,

seperti kebanyakan Negara lainnya kekuasaan Negara terdiri dari badan eksekutif,

legislatif dan yudikatif. Kekuasaan eksekutif dilaksanakan oleh kabinet yang

dipimpin oleh perdana menteri, konstitusi Malaysia menetapkan bahwa perdana

336 Pasal 44. Konstitusi Malaysia. 337 Pasal 32. Konstitusi Malaysia.


215


menteri haruslah anggota dewan rendah (Dewan Rakyat),338 yang direstui Yang di-

Pertuan Agong dan mendapat dukungan majoritas di dalam parlemen. Kabinet

dipilih dari para anggota Dewan Rakyat dan Dewan Negara dan bertanggung

jawab kepada badan itu. Sedangkan kabinet merupakan anggota parlemen yang

dipilih dari Dewan Rakyat atau Dewan Negara.Dalam kekuasaan legislative

Malaysia memiliki sistem bikameral yang terdiri dari Senat (Dewan Negara) dan

House of Representatives (Dewan Rakyat). Senat menguasai 70 kursi di parlemen

sementara HoR menguasai 219 kursi. 44 anggota Senat ditunjuk oleh pemimpin

tertinggi sementara 26 lainnya ditunjuk oleh badan pembuat UU di negara bagian.

Anggota HoR dipilih melalui popular vote untuk masa jabatan selama 5 tahun.

Dalam hal kekuasaan Yudikatif, sistem hukum di Malaysia berdasar pada

hukum Inggris dan kebanyakan Undang-Undang serta konstitusi diadaptasi dari

hukum India. Di Malaysia terdapat Federal Court, Court of Appeals, High Courts,

Session's Courts, Magistrate's courts dan Juvenile Courts.339 Hakim Pengadilan

Federal ditunjuk oleh pemimpin tertinggi dengan nasehat PM. Pemerintah federal

memiliki kekuasaan atas hubungan luar negeri, pertahanan, keamanan dalam

negeri, keadilan, kewarganegaraan federal, urusan keuangan, urusan perdagangan,

industri, komunikasi serta transportasi dan beberapa urusan lain. Pemilihan umum

parlemen Malaysia dilakukan paling sedikit lima tahun sekali. Pemilih terdaftar

berusia 21 tahun ke atas dapat memberikan suaranya kepada calon anggota Dewan

Rakyat dan calon anggota dewan legislatif negara bagian juga, di beberapa negara

bagian.Voting tidak diwajibkan.Malaysia menganut sistem multipartai. Seperti

Indonesia, banyak sekali partai politik di Malaysia, sekitar 33 parpol. Namun,

berbeda dengan Indonesia, pemilu hanya diikuti dua kontestan, yaitu parpol yang

tergabung dalam Barisan Nasional (BN) dan parpol yang tergabung dalam

Barisan Alternatif (BA). BN adalah koalisi partai penguasa yang

ditulangpunggungi UMNO (United Malays National Organization), MCA

(Malaysian Chinese Association), dan MIC (Malaysian India Congress), serta

338 Diakses pada website http://www.ipu.org/parline/reports/2197.htm (Dewan Rakyat)

House of Representative Malaysia, pada tanggal 15 Desember 2012 339 Diakses pada website pada tangal 15 desember 2012,

http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/2777.htm U.S. Relations With Malaysia, Bureau Of East Asian and Pacific Affair


216


sebelas partai pendukung lainnya. Ada pun BA adalah kumpulan partai oposisi

yang dipimpin PAS (Partai Islam se-Malaysia), PKR (Partai Keadilan Rakyat),

DAP (Democratic Action Party), dan 16 partai pendukung lainnya.340

Di Malaysia, yang menganut sistem parlementer, pelaksanaan pemilu bisa

disederhanakan sedemikian rupa sehingga memudahkan pemilih dalam

menentukan pilihan. Partai-partai dengan latar belakang ras dan ideologi yang

beragam itu bertarung dalam dua bendera koalisi, yang dijalin sebelum dan

sesudah pemilu, serta dilakukan secara permanen.Kerangka konstitusional sistem

politik Malaysia memang bersifat demokratis. Namun, kerangka demokratis itu

disertai kontrol otoritarian yang luas untuk menyumbat oposisi yang efektif.

Karena itu, sulit dibayangkan partai pemerintah bisa kalah. Sejak awal, sistem

politik Malaysia merupakan campuran dari karakteristik responsif dan represif.

Sistem pemilu Malaysia juga tidak jurdil. Sistem dirancang untuk cenderung

menguntungkan partai pemerintah sehingga hampir mustahil ia dapat dikalahkan.

Dalam setiap pemilu, BN selalu memenangkan sekitar 3/5 suara dan menguasai

mayoritas kursi di parlemen. Bahkan, dalam Pemilu 1990 dan 1999, ketika

UMNO dilanda perpecahan serius dan BN dalam tekanan politis yang kuat oleh

gerakan reformasi, oposisi tetap kalah.341 Dengan demikian, pemilu pada

praktiknya tidak bisa mengganti pemerintahan, tetapi hanya memaksa pemerintah

untuk lebih responsif. Pemilu Malaysia hanyalah casting suara dari ritual rutin

empat atau lima tahun sekali untuk memperbarui sampul legitimasi pemerintahan

otoritarian. Cara-cara UMNO memenangkan pemilu masih sama dengan cara

hegemonik Golkar pada era Orde Baru di Indonesia.

Sistem kekuasaan legislatif di Malaysia dibagi antara legislatur

persekutuan dan legislatur negeri.Parlemen Bikameral sendiri terdiri dari Dewan

Rendah, Dewan rakyat-DPR dalam sistem di Indonesia, Dewan Tinggi, Senat dan

Dewan Negara. Sebanyak 222 anggota Dean Rakyat dipilih oleh rakyat dari

daerah pemilihan beranggota tunggal yang akan menjabat selama 5 tahun.

340 General Report of the Population and Housing Census 2000, (Putrajaya: Department

of Statistics), Malaysia, 28 Desember 2005. Hal. 60–64 341 Divisi Penelitian Federal, Perpustakaan Kongres. Seri Buku Pegangan

Wilayah/Pengkajian Negara. Departemen Angkatan Darat Amerika Serikat. Diakses pada 9 Desember 2012.


217


Sementara 70 senator akan memegang masa jabatan selama 3 tahun, dimana 26

orang diantaranya dipilih oleh 13 majelis negara bagian.342 Sementara kekuasaan

eksekutifnya dilaksanakan oleh kabinet yang dipimpin oleh seorang perdana

menteri. Dalam Konstitusi Malaysia ditetapkan bahwa perdana menteri Malaysia

haruslah anggora Dewan rakyat yang kepemimpinannya diresti oleh Yang di-

Pertuan Agung dan mendapatkan dukungan mayoritas di parlemen.343 Sedangkan

kabinet dipilih dari para anggota Dewan Rakyat dan Dewan Negara yang

kemudian bertanggungjawab kepada badan tersebut. Sedangkan Pemerintahan

negara bagian dipimpin oleh menteri besar di negeri-negeri Malaya, atau Ketua

Menteri di negara bagian yang tidak memiliki monarki lokal. Kemudian di tiap-

tiap negara bagian yang memiliki monarki lokal maka menteri besar haruslah

seorang Suku Melayu Muslim. Kekuasaan politik di Malaysia amat penting untuk

memperjuangkan suatu isu dan hak. Oleh karena itu kekuasaan memainkan

peranan yang amat penting dalam melakukan perubahan.

Di Malaysia juga terdapat beberapa Kementerian Negara, Kementerian

Negara di Malaysia terdiri dari :344

1. Kementerian Belia dan Sukan

2. Kementerian Penerangan Komunikasi Dan Kebudayaan

3. Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah

4. Kementerian Kerja Raya

5. Kementerian Dalam Negeri

6. Kementerian Kesihatan

7. Kementerian Kewangan

8. Kementerian Luar

9. Kementerian Pelajaran

10. Kementerian Pelancongan

11. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat

12. Kementerian Pengajian Tinggi

342 Ibid 343 Ibid 344 Diakses pada situs http://www.pmo.gov.my/?menu=cabinet&page=1797, pada tanggal

16 Desember 2012


218


13. Kementerian Pengangkutan

14. Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri

15. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna

16. Kementerian Pertahanan

17. Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani

18. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan

19. Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi

20. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi

21. Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar

22. Kementerian Sumber Manusia

23. Kementerian Wilayah Persekutuan

Dalam semua struktur organisasi Kementerian di Malaysia terdapat Wakil

Menteri, jadi dalam 23 (dua puluh tiga) Kementerian di Malaysia terdapat wakil

Menteri pada tiap-tiap kementerian. Namun ada yang terdapat 1 orang wakil

menteri, ada yang terdapat 2 orang Wakil Menteri. Wakil menteri di Malaysia

diangkat oleh menteri, atas sepengetahuan Perdana menteri, begitu juga

pertanggung jawabannya juga kepada Menteri. Sedangkan beberapa tugas dan

wewenang Wakil menteri diantaranya :345

1. Membantu tugas menteri pada Negara bagian dan persekutuan

2. Memberikan nasihat kepada Menteri

3. Membawahi setiausaha dan pejabat dibawahnya

4. Membantu tugas lain menteri apabila diperintahkan

Dengan demikian wakil Menteri di Malaysia diangkat berdasarkan

perogratif Menteri yang bersangkutan, namun selain itu atas persetujuan Perdana

menteri. Yang menarik dalam wakil menteri di Malaysia, terdapat pada seluruh

Kementerian, hal ini sebagai konsekwensi sistem federasi yang dipakai oleh

Malaysia, mengenai tugas dan wewenang dari Wakil Menteri adalah mensupport

tugas dan wewenang Menteri pada Kementerian tertentu.

Beberapa contoh Struktur Organisasi Kementerian di Malaysia, diambil dari

struktur organisasi beberapa Kementerian di Malaysia, diantaranya :

345Ibid


219


Sistem 2 (dua) Timbalan Menteri346

Tabel 4.3

Struktur Organisasi Wakil Menteri Malaysia (dua)

Sistem 1 (satu) Timbalan Menteri347

Tabel 4.4

Struktur Organisasi Wakil Menteri Malaysia (satu) 346 Diakses pada tanggal 15 desember 2012, pada website Pemerintah Negara Malaysia http://www.pmo.gov.my/?menu=cabinet&page=1797 347 Diakses pada tanggal 15 desember 2012, pada website Pemerintah Negara Malaysia http://www.pmo.gov.my/?menu=cabinet&page=1797


220


4.4 Kanada (Deputy Minister)

Secara historis kanada dikenal sebagai Dominion of Canada, yang mana

negara ini terletak dibagian paling utara benua Amerika.Kanada juga merupakan

negara terluas di bagian Amerika Utara.348 Selain itu negara ini juga tergolong

negara yang maju.Yang mana perekonomian Kanada sekarang mendekati

Amerika Serikat dengan sistem ekonomi pasar, pola produksi, dan standar hidup

yang tinggi. Negara ini juga merupakan bekas jajahan Perancis dan Britania Raya.

Ibu kota Kanada adalah Ottawa, tempat parlemen nasional dan juga tempat tinggal

Gubernur Jenderal dan Perdana Menteri. Merupakan bekas jajahan Perancis dan

Britania Raya, Kanada adalah anggota La Francophonie349 dan Negara

Persemakmuran.Kanada merupakan negara terluas di Amerika Utara. Luas

Negara Kanada 9.970.610 km persegi Kanada digolongkan negara maju dan

ekonominya tergantung terutama pada ketersediaan hasil alam yang melimpah.

Penggunaan daun mapel sebagai simbol Kanada dapat diurut balik pada

abad ke-18, dan digambarkan pada bendera terkini dan sebelumnya, sen dolar, dan

pada lambang. Kanada dikenal karena hutan luas dan jajaran pegunungannya

(termasuk Pegunungan Rocky di Alberta dan British Columbia) dan hewan liar

yang bertempat tinggal dengannya, seperti rusa besar, karibou, berang-berang,

beruang kutub, dan beruang grizzly.350 Kanada banyak dikenal untuk angkatan

Royal Canadian Mounted Police, dan produk yang dibuat dari SDA negeri,

seperti sirup mapel.Tentang hoki, olahraga musim dingin resmi Kanada, juga

sering digunakan sebagai simbol nasional persatuan dan kebanggaan.Bersalju,

musim dingin, dan iklim utara negeri itu juga telah menciptakan pandangan

orang-orang Kanada.

348 Diakses pada Government of Canada, Indonesia.gc.ca, pada tanggal 17 Desember

2012 http://www.canadainternational.gc.ca/indonesia-indonesie/about-a_propos/government-gouvernement.aspx?lang=ind&view=d

349 Diakses pada situs pemerintahan Kanada pada tanggal 17 Desember 2012, http://www.canada.gc.ca/

350 Accountbale Government, A Guid for minister and Ministers of States, Canada

Desember 2011, Hal. 41


221


Sistem pemerintahan Kanada yakni demokrasi parlementer, federasi, dan

monarki konstitusional.351 Sistem legal yang dipakai adalah hukum inggris,

hukum sipil dari hukum Perancis, dan menerima keputusan yurisdiksi dari ICJ

(international court of justice). Kepala negara adalah Queen Elizabeth II (since 6

februari 1952). Sedangkan yag memegang kepala pemerintahan adalah perdana

menteri, yakni, David Johnston. Selain itu terdapat hak istimewa sebagai kepala

negara oleh gubernur jenderal yang diangkat oleh ratu atau nasihat dari perdana

menteri Kanada. Partai di Kanada ada banyak, terdiri dari 3 partai besar dan

beberapa partai kecil lainnya. Partai besar itu antara lain, Partai Demokrat Baru,

Partai Liberal Kanada, Partai Konservatif Kanada. Sedangkan metode pemilihan

umum disini adalah memakai sistem monarki untuk kepala negaranya. Gubernur

jenderal ditetapkan dengan nasihat dari perdana menteri secara monarki.

Sedangkan perdana menterinya diangkat oleh gubernur jenderal yang biasanya

pemimpin partai politik yang memegang kursi terbanyak dalam majelis

perwakilan rendah. Cabang pemerintahan legislative yaitu parlemen yang

memiliki dua kursi yaitu, Majelis Perwakilan Rendah dan Senat.352 Beberapa

kelompok penekan dan pemimpinnya dalam perpolitikan Kanada antara lain

berasal dari sektor pertanian, industry automobile, grup bisnis, industry kimia,

bank komersial, sektor komunikasi, industry energy, kelompok lingkungan,

kelompok administrasi publik, industri baja, dan persatuan perdagangan.

Peradilan Kanada memainkan peran penting dalam mewujudkan hukum

dan peraturan federal, provinsi, dan kota. Selanjutnya juga memiliki kekuasaan

untuk menjatuhkan hukum yang melanggar konstitusi. Seluruh hakim pada tingkat

superior, berwenang dalam hal naik banding dan mahkamah agung Kanada dipilih

dan ditunjuk oleh pemerintah federal, setelah konsultasi dengan badan resmi non-

pemerintah. Kedudukan pengadilan pada tingkat rendah dengan yurisdiksi terbatas

pada suatu provinsi atau teritori, bertempat dimasing-masing pemerintahan

351 Diakses pada situs http://www.gc.ca/home.html, pada tanggal 17 Desember 2012 352 Mengenai system pemerintahan Kanada dijelaskan secara rinci melalui website :

http://englishland.or.id/TOEFL/10-sistem_pemerintahan_canada.htm, Pada tanggal 17 desember 2012


222


provinsi atau teritori. Mahkamah Agung Kanada merupakan pemutus hukum yang

terakhir.353

Sistem parlementer dan monarki yang dianut oleh negara Kanada ini

adalah merupakan pengaruh dari colonial Perancis yang menjajah bangsa ini dulu

nya. Sistem pemerintahan negara-negara parlementer yang biasanya mempunyai

kepala negara seorang raja atau ratu merupakan hasil kebudayaan dari negara

Eropa terutama negara Inggris, yang kemudian diambil oleh beberapa negara

didunia untuk dipakai dalam sistem pemerintahan mereka. Hak istimewa sebagai

kepala negara Kanada dipegang oleh seorang Gubernur Jenderal, yang umumnya

merupakan politikus senior atau orang Kanada lainnya yang menonjol, yang

diangkat oleh Ratu atas nasihat Perdana Menteri Kanada.354 Gubernur Jenderal

merupakan tokoh non-partisan yang memenuhi berbagai peran seremonial, antara

lain menyediakan Persetujuan Kerajaan atas RUU yang disahkan oleh Majelis

Perwakilan Rendah dan Senat, membacakan Pidato dari Tahta, menandatangani

dokumen negara, membuka dan mengakhiri sidang parlemen secara resmi, dan

membubarkan parlemen selama masa pemilihan.

Ratu dan khususnya Gubernur Jenderal, memimpin hanya atas nama saja

serta sedikit sekali memiliki kekuasaan yang sesungguhnya, karena mereka

hampir selalu bertindak sesuai nasihat dari Kepala Pemerintahan Kanada, yaitu

Perdana Menteri. Mereka menjabat secara simbolis sebagai pemerintahan yang

berkelanjutan, yaitu ketika sedang terjadi perubahan pemerintahan. Konstitusi

Kanada mengatur kerangka resmi negara, namun perwujudannya wajib dipandang

pula dari sudut banyaknya tradisi dan konvensi yang tidak tertulis (lihat Sistem

Westminster). Patriasi konstitusi, dengan prosedur untuk amandemennya, talah

disetujui pada suatu malam di bulan November tahun 1981. Kaum nasionalis

Quebec menamakan malam itu sebagai ‘Malam Pisau Panjang’

Gubernur Jenderal mengangkat Perdana Menteri Kanada (PM), yang

biasanya merupakan pemimpin partai politik yang memegang kursi terbanyak

dalam Majelis Perwakilan Rendah. PM dalam penunjukan Kabinet

353 Mengenai kabibet di Kanada diakses dalam situs pada tanggal 18 Desember 2012

http://www.thecanadianencyclopedia.com/articles/cabinet 354Deputy Minister of Public Works and Government Services Canada, http://www.tpsgc-

pwgsc.gc.ca/apropos-about/ssmnstr-dptmnstr-eng.html, pada tanggal 18 Desember 2012


223


mempertimbangkan usulan dari konvensi anggota partai PM dalam Majelis

Perwakilan Rendah dan Senat. Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh PM dan

kabinet, yang seluruh anggotanya disumpah dalam Dewan Kaukus Umum

Kanada.

Cabang pemerintahan legislatif, yaitu Parlemen, memiliki 2 kursi: Majelis

Perwakilan Rendah yang diangkat dan Senat yang diangkat. Pemilihan untuk

Majelis Perwakilan Rendah dilakukan oleh Gubernur Jenderal berdasarkan

rekomendasi PM, dan harus terjadi tak kurang dari 5 tahun setelah pemilihan

sebelumnya. Kanada memiliki tiga partai nasional utama: Partai Demokrat Baru

(NDP), yang merupakan partai lanjutan yang condong ke arah “kiri”, Partai

Liberal Kanada, dan Partai Konservatif Kanada, yang merupakan partai yang

condong ke arah “kanan”. Klasifikasi kiri-kanan tersebut bagaimanapun bisa

menyesatkan, karena adanya sejumlah anggota dalam ketiga partai utama tersebut

yang merupakan “golongan kiri” pada persoalan sosial, dan “golongan kanan”

pada persoalan ekonomi. Akibatnya, ketiga partai itu dapat memiliki jumlah kursi

yang kompleks dalam spektrum keputusan politik kanan-kiri.Partai berbasis

kedaerahan, Bloc Québécois, memperoleh banyak kursi di Provinsi Quebec dan

mempromosikan kemerdekaan Quebec dari Kanada.Juga terdapat banyak partai

yang lebih kecil dan ada pula yang tidak memiliki perwakilan di Parlemen pada

pemilihan federal 2004.355 Kandidat independen jarang terpilih (Chuck Cadman

merupakan perkecualian dalam pemilihan 2004).

Partai Liberal telah membentuk pemerintahan Kanada selama 32 tahun.

Para pemimpinnya yang pernah menjadi Perdana Menteri Kanada antara lain ialah

Paul Martin dan Jean Chrétien.356 Pada Desember 2003, terbentuklah Partai

Konservatif Kanada. Partai ini merupakan gabungan dari Aliansi Kanada dan

Partai Konservatif Progresif Kanada. Partai Konservatif kemudian memenangkan

pemilu parlemen 23 Januari 2006, dan Partai Liberal pun menjadi oposisi dalam

parlemen.Stephen Harper yang memimpin Partai Konservatif, saat ini adalah

Perdana Menteri Kanada.

355 T.A. Hockin, Government in Canada (1976), Not Published

356 Guidance for Deputy Ministers, National Library of Canada cataloguing in publication data, http://www.pco.gc.ca/, Pada tanggal 18 Desember 2012


224


Gubernur-Jeneral adalah perwakilan pribadi ratu di Canada dan kepala

parlemen Canada yang resmi, meskipun dengan kekuasaan-kekuasaan yang sangat

terbatas.357 Parlemen federal di Canada terdiri dari House of Commons dan Senat.

Kepala pemerintahan yang sebenarnya adalah perdana menteri, yang bertanggung

jawab memilih sebuah kabinet.Sistem ini disebut sebagai pemerintahan yang

bertanggung jawab yang artinya anggota-anggota kabinet duduk di pemerintahan

dan bertanggung jawab secara langsung padanya, memegang kekuasaan hanya

selama mayoritas House of Commons menunjukkan kepercayaan dengan memilih

mereka.

Senat Kanada memiliki 102 anggota, yang ditunjuk oleh Gubernur-Jeneral

berdasarkan nasihat perdana mentri.Fungsi aktual mereka adalah penasehat,

meskipun boleh membuat perubahan-perubahan kecil pada rancangan undang-

undang.Kekuasaan yang sebenarnya ada di tangan House of Commons, yang

anggota-anggotanya dipilih secara langsung oleh para pemilih. Pemilihan umum

harus diselenggarakan setiap periode lima tahunan selesai tetapi bisa

diselenggarakan jika ada isu-isu yang meminta hal itu, dan kebanyakan anggota

parlemen bubar sebelum masa lima tahun berakhir. Ketika sebuah pemerintah

kalah dukungan mayoritasnya pada sebuah pemilihan umum, pergantian

pemerintahan terjadi.358

Kanada mempunyai tiga tingkat pemerintahan federal, propinsi dan

teritori, dan kotamadya (lokal atau regional).359 Dalam struktur federal, para

pejabat yang terpilih - Kabinet para menteri di bawah kepemimpinan Perdana

Menteri - merupakan badan pengambil keputusan utama. Pemerintah federal

memimpin sistem pemerintahan demokratis negara melalui berkonsultasi dengan

para pejabat terpilih lain, para wakil propinsi dan kotamadya, dan masyarakat

Kanada. Peran utama pemerintah Kanada adalah memastikan dan mendukung

kinerja perekonomian negara.Tanggung-jawab lainnya termasuk pertahanan

357 Diakses pada website http://www.canada.gc.ca/, pada tanggal 18 desember 2012,

dijelaskan menganai pemilu dan system keterwakilan di Kanada.

358Ibid

359 Diakses pada tanggal 18 desember 2012, yang menjelaskan pemerintahan local http://www.parl.gc.ca/MembersOfParliament/MainCabinetCompleteList.aspx?TimePeriod=Current


225


nasional, perdagangan dan niaga antar propinsi dan antar negara, imigrasi, sistem

perbankan dan moneter, hukum pidana dan perikanan. Pemerintah federal juga

mengawasi industri-industri seperti kedirgantaraan, perkapalan, perkereta-apian,

telekomunikasi dan tenaga atom.360

Pemerintah propinsi dan teritori mempunyai struktur yang sama seperti

struktur federal dan bertanggung jawab atas masalah-masalah seperti pendidikan,

hak-hak sipil dan kepemilikan, peradilan, sistem rumah sakit, sumber daya alam

di dalam batas propinsi dan teritori mereka, jaminan sosial, kesehatan dan

lembaga-lembaga kotamadya. Baru-baru ini pemerintah federal telah mulai

menyerahkan tanggung-jawab yang lebih besar atas sejumlah program dan

pelayanan kepada pemerintah propinsi. Contohnya adalah pelatihan pasar tenaga

kerja, dan pengembangan pertambangan dan kehutanan. Pemerintah lokal dan

regional memainkan peran penting dalam beberapa bidang termasuk penyediaan

pendidikan, pengembangan tanah, peraturan-peraturan usaha setempat, dan

kegiatan-kegiatan kemasyarakatan dan budaya. Struktur pemerintah lokal dan

regional tidak selalu sama di seluruh negara.

Di Kanada, wakil menteri adalah pegawai negeri sipil senior di sebuah

departemen pemerintah.361 Dia mengambil arah politik dari menteri terpilih.

Tanggung jawab untuk sehari-hari departemen operasi, anggaran dan program

pembangunan Pemerintah dengan wakil menteri. Wakil menteri adalah kepala

fungsional dari departemen yang bersangkutan, sementara Menteri adalah

pimpinan politik departemen.362 Wakil menteri melayani di kewenangan

pemerintah, dan kadang-kadang bisa kehilangan posisi mereka sebagai akibat dari

perubahan dalam partai yang berkuasa, terutama jika mereka dipandang sebagai

terlalu dekat diidentifikasi dengan kebijakan pemerintah sebelumnya. Hal itu

360 Diakses pada tanggal 18 desember 2012 http://www.gc.ca/depts/major/depind-

eng.html

361 Peter Aucoin, The Staffing and Evaluation of Canadian of Deputy Ministers in Comparative Westmindster Perspective : a Proposal for reform, Volume 1 : Parliament, Minister and Deputy Minister, Hal. 299

362Jackquest Bourgault, The Deputy Minister’s Role in the Government of Canada : His Responsibility and His Accountability, Volume 1, Hal. 155


226


merupakan perbedaan dengan posisi Wakil Perdana Menteri Kanada yang bukan

wakil menteri sama sekali tetapi seorang politisi dan anggota senior kabinet363

Posisi wakil menteri Kanada setara dengan posisi British sekretaris

permanen (dibuat terkenal di televisi satir Yes Minister) dan posisi Australia

sekretaris departemen.364 Wakil menteri asosiasi adalah wakil menteri dalam

menunggu, sering ditugaskan untuk suatu proyek tertentu atau inisiatif menunggu

janji untuk memimpin departemen. Asisten wakil menteri adalah posisi

operasional, biasanya membawa tanggung jawab untuk fungsi-fungsi tertentu atau

anggaran dengan Departemen A. Wakil menteri paling senior di pemerintah

federal adalah Panitera Ratu Privy Council untuk Kanada yang juga wakil

menteri kepada Perdana Menteri Kanada. Di provinsi-provinsi dan teritori posisi

memenuhi fungsi yang sama sebagai pelayan publik yang paling senior dan

disebut sekretaris kabinet atau petugas dari Dewan Eksekutif.365 Setara Australia

adalah sekretaris Departemen Perdana Menteri dan Kabinet, dan setara Inggris

adalah Sekretaris Kabinet. Orang ini, bersama dengan staf mereka, biasanya

mengembangkan agenda untuk pertemuan Kabinet reguler, menyatukan

perbedaan antar departemen, panduan inisiatif kebijakan utama dan

mengkoordinasikan pengangkatan kepala departemen. Posisi melapor langsung

kepada Perdana Menteri atau Premier dan biasanya di antara profil yang paling

berpengalaman, berpengaruh, dan rendah dari pegawai negeri.

Ada beberapa individu yang memiliki peringkat wakil menteri dan dikenal

oleh judul lain seperti presiden lembaga atau mahkota korporasi, sekretaris atau

komisaris. Pemerintah provinsi juga memiliki wakil menteri yang melayani fungsi

yang sama seperti rekan-rekan federal yang mereka. Dengan demikian dapat

dipertegas, bahwa dalam sistem Pemerintahan di Kanada Wakil menteri sifatnya

adalah permanen, karena berasal dari pejabat structural yang ada dalam pegawai

negrri sipil, dengan demikian pengangkatannya berdasarkan seleksi berdasarkan

363 Jackson, Robert J. and Doreen Jackson. Politics in Canada: Culture, Institutions,

Behavior and Public Policy. 6th ed. (Toronto: Prentice Hall, 2006). Hal. 355. 364 James Ross Hurley, Responsibility, Accountability, and the Role of deputy Minister in

the Government of Canada, Volume 3 : Linkages : Responsibility and Accountability, Hal. 117 365 Diakses pada Library and Archive Canada, pada tanggal 15 desember 2012,

http://www.collectionscanada.gc.ca/index-e.html


227


hukum kepegawaian yang ada di Kanada. Wakil menteri di Kanada juga terdiri

dari 2 (dua) bagian dalam setiap kementerian, yakni terdapat pada nasional level

dan province level,366 dengan demikian dalam setiap kementerian terdapat 2 Wakil

Menteri yang bertugas dipusat dan di daerah.

Tabel 4.5 Struktur Organisasi Wakil Menteri Kanada

4.5 Korea Selatan (Vice Minister)

Pemerintah Korea Selatan dibagi menjadi tiga cabang: eksekutif, yudikatif,

dan legislatif.367 Cabang eksekutif dan yudisial beroperasi terutama di tingkat

nasional, meskipun berbagai kementerian dalam cabang eksekutif juga melakukan

366 Jackquest Bourgault, Opcit, 253

367 Sung Chul Yang, The North and South Korean political systems: A comparative analysis (rev. ed.). (Seoul: Hollym, 1999), Hal. 12


228


fungsi lokal. Pemerintah daerah adalah semi-otonom, dan mengandung badan

eksekutif dan legislatif mereka sendiri. Cabang yudisial beroperasi baik pada

distrik nasional dan lokal.368The South Korean government's structure is

determined by the Constitution of the Republic of Korea.369 Struktur Pemerintah

Korea Selatan ditentukan oleh Konstitusi Republik Korea.370 Dokumen ini telah

direvisi beberapa kali sejak ditetapkan pertama tahun 1948. Namun, tetap

memiliki karakteristik yang luas banyak, dengan pengecualian dari singkat

Republik Kedua Korea Selatan, negara selalu memiliki sistem presidensial dengan

seorang kepala eksekutif relatif independen.

Konstitusi dari Republik Korea (Korea Selatan) adalah hukum dasarnya. Hal

inidiundangkan pada tanggal 17 Juli 1948, dan terakhir direvisi pada tahun

1987.371Struktur konstitusi Terdiri dari pembukaan, 130 artikel, dan ketentuan

tambahan, Konstitusi melengkapi cabang eksekutif yang dipimpin oleh seorang

presiden dan menunjuk perdana menteri, yang satukamar legislatif disebut Majelis

Nasional, dan peradilan yang terdiri dari MahkamahKonstitusi, Mahkamah Agung

dan bawah pengadilan. Presiden dipilih melalui pemilu langsung, dan terbatas

untuk masa jabatan lima tahuntunggal. Perdana Menteri ditunjuk oleh Presiden

dengan persetujuan Majelis Nasional. Meskipun tidak dibutuhkan oleh konstitusi,

Presiden juga menunjuk anggota kabinet. Presiden Kim Dae-jung berubah

menjadi sistem kabinet. Majelis Nasional terdiri dari sekurang-kurangnya 200

(sekarang 299) anggota yang dipilihuntuk masa jabatan empat tahun. Ketua

Peradilan Mahkamah Agung diangkat oleh presidendan sampai 13 hakim lain

yang ditunjuk oleh presiden atas rekomendasi dari kepala keadilandengan

persetujuan Majelis Nasional. Setiap peradilan melayani jangka enam

tahun.Konstitusi menyatakan Korea Selatan sebuah republik demokratis, yang

wilayah terdiri dari "Semenanjung Korea dan pulau-pulau yang berdekatan, "dan

bahwa" Republik Korea harusmencari unifikasi dan harus merumuskan dan 368Ibid 369The Constitution of the Republic of Korea, article 1 370 Susunan sebagaimana dimaksud diatas diatur dalam the Constitution of the Republic of Korea, article 3,4 dan 5 371 Diakses pada website sejarah pemerintahan korea, pada tanggal 15 desember 2012. http://www.koreanhistoryproject.org/Jta/Kr/KrGOV0.htm


229


melaksanakan kebijakan unifikasi damai berdasarkan prinsip-prinsip kebebasan

dan demokrasi. Ada perselisihan atas apa "kebebasandan demokrasi" berarti di

Korea, tetapi terjemahan langsung dari kata Korea yang digunakan dalam

konstitusi berartidemokrasi liberal.

Cabang eksekutif dipimpin oleh presiden. Presiden yang dipilih langsung

oleh rakyat, danmerupakan terpilih satunya anggota eksekutif nasional. Presiden

menjabat selama satu periode lima tahun, syarat tambahan tidak diizinkan.

Presiden adalah kepala pemerintahan, kepala negara, dan komandan kepala dari

angkatan bersenjata Korea Selatan.372 Presiden dipegangi dengan kekuatan untuk

menyatakan perang, dan juga dapat mengusulkan undang-undang kepada Majelis

Nasional. Dia juga bisa menyatakan keadaan hukumdarurat atau militer, dengan

persetujuan Majelis berikutnya. Namun, presiden tidak memiliki kekuatan untuk

membubarkan Majelis Nasional. Perlindungan ini mencerminkan pengalaman

pemerintah totaliter di bawah Republik Pertama, Ketiga , dan Keempat.373 Saat

mereka didakwa atas kesalahan serius, presiden dan pejabat-tingkat kabinet

dikenakan tuduhan oleh Majelis Nasional. Kasus-kasus seperti itu diputuskan oleh

Mahkamah Konstitusi. Kepala negara adalah presiden, yang dipilih melalui

pemilu langsung untuk masa jabatanlima tahun tunggal. Presiden adalah Panglima

Tertinggi dari angkatan bersenjata Korea Selatan dan cukup menikmati kekuasaan

eksekutif. Presiden menunjuk perdana menteridengan persetujuan dari Majelis

Nasional, serta menunjuk dan memimpin Dewan Negaramenteri utama sebagai

kepala pemerintahan. Pada tanggal 12 Maret 2004 kekuasaan eksekutif maka

presiden Roh Moo-hyun dihentikan saat Majelis memilih untuk mendakwa dia dan

Perdana Menteri Goh Kun menjadi Presiden Bertindak. Pada tanggal 14 Mei

2004,Mahkamah Konstitusi membatalkan keputusan impeachment yang dibuat

oleh Majelis danRoh diangkat kembali.374 Presiden dibantu dalam tugasnya oleh

372 Diakses pada perpustakaan CIA yang menjelaskan mengenai beberapa pemerintahan Korea selatan, pada tanggal 18 desember 2012 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2077.html?countryName=Korea,%20South&countryCode=ks&regionCode=eas&#ks 373Ibid 374 Mengenai system pemerintahan yang dipakai oleh Korea Selatan dijelaskan dengan rinci dalam website : http://countrystudies.us/south-korea/10.htm, diakses pada tanggal 19 Desember 2012


230


Perdana Menteri Korea Selatan. Perdana Menteriditunjuk oleh presiden dan

disetujui oleh Majelis Nasional. Saat presiden tidak dapatmemenuhi tugasnya,

Perdana Menteri mengambil kontrol negara. Tidak ada batasan yang bisa mengisi

posisi tersebut. Perdana Menteri mempunyai hak untuk

merekomendasikan penunjukan atau pemberhentian menteri kabinet.375

Dewan Negara terdiri dari presiden, Perdana Menteri, dan menteri kabinet

tingkat. Menteri ini mewakili 15 kementerian pemerintah Korea Selatan. Dewan

dibebankan dengan berunding pada keputusan kebijakan utama, rapat dipimpin

oleh presiden dan diresmikan oleh Perdana Menteri. Meskipun Dewan tidak

memiliki kekuatan untuk membuat keputusan akhir, Konstitusi mensyaratkan

bahwa hal-hal tertentu dibawa untuk itu sebelum keputusan akhir dibuat. Ini

termasuk anugerah dari pejabat negara, rancangan amandemen konstitusi,

deklarasi perang, proposal anggaran, restrukturisasi pemerintah. Departemen

Kepala masing-masing kementerian ditunjuk oleh presiden. Para menteri

melaporkan kepada Perdana Menteri. Adapun Kementerian di Korea Selatan,

diantaranya :376

1. Kementerian Kebudayaan, Olahraga dan Pariwisata

2. Departemen Pendidikan, Sains dan Teknologi

3. Kementerian Lingkungan Hidup

4. Kementerian Pangan, Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

5. Departemen Luar Negeri dan Perdagangan

6. Departemen Kesetaraan Gender

7. Departemen Perundang-undangan Pemerintah

8. Kementerian Kesehatan, Kesejahteraan dan Urusan Keluarga

9. Departemen Kehakiman

10. Kementerian Ekonomi Pengetahuan

11. Departemen Tenaga Kerja

12. Departemen, Transportasi dan Kelautan Tanah

375 Diakses pada website http://countrystudies.us/south-korea/10.htm, pada tanggal 18 desember 2012 376According to Oral TraditionSavada, Andrea Matles. South Korea: A Country Study. Area handbook series. Federal Research Division, Library of Congress. Washington, D.C.:1992. Hal. 109


231


13. Departemen Pertahanan Nasional

14. Departemen Patriots dan Urusan Veteran

15. Departemen Administrasi Umum dan Keamanan

16. Departemen Strategi dan Keuangan

17. Menteri Unifikasi

Sedangkan Lembaga Independen Banyak dari badan-badan ini dikelola

oleh lembaga perantara yang lain melaporkan langsung kepada Perdana Menteri

atau Presiden. Badan-badan berikut laporan langsung kepada Presiden:377

1. Dewan Keamanan Nasional

2. Dewan Penasehat dan Aman Unifikasi Demokrasi

3. Dewan Presiden di Sains dan Teknologi

4. Komisi Presiden dan Usaha Kecil Menengah

5. Komisi Kebenaran Kematian Mencurigakan

6. Dewan Audit dan Inspeksi

Badan Intelijen Nasional Beberapa kantor melaporkan langsung kepada

Perdana Menteri, Fair Trade Commissiondan Anti-Korupsi dan Komisi Hak-hak

Sipil. Selain itu, lembaga berikut laporan bersama-sama ke Perdana Menteri dan

kepala pelayanan mereka terkait:378

1. Pelayanan Pajak Nasional

2. Kantor Statistik Nasional

3. Jaksa Penuntut Umum Agung

4. Tenaga Kerja Administrasi Militer

5. Badan Kepolisian Nasional

6. Meteorologi Administrasi Korea

7. Administrasi Properti Budaya

8. Administrasi Pembangunan Pedesaan

9. Dinas Kehutanan Korea

10. Administrasi Usaha Kecil dan Menengah

11. Kantor Kekayaan Intelektual Korea

12. Administrasi Makanan dan Obat Korea

377 Ibid 378 Ibid


232


13. Badan Polisi Maritim Nasional

Di tingkat nasional, cabang legislatif terdiri dari Majelis Nasional Korea

Selatan. Ini adalah legislatif satu kamar, tetapi terdiri dari sebuah perakitan

tunggal yang besar. Sebagian besar dari 299 anggotanya dipilih dari konstituen

anggota tunggal, namun, 56dipilih melalui perwakilan proporsional.379 Anggota

Majelis Nasional menjabat selama empattahun, dalam hal anggota tidak dapat

menyelesaikan atau dia masa jabatannya, suatu pemilihan-oleh diselenggarakan.

Majelis Nasional dibebankan dengan menimbang dan pembuatan legislasi, audit

prosedur anggaran dan administrasi, meratifikasi perjanjian, danmenyetujui janji

negara. Selain itu, memiliki kekuatan untuk mendakwa atau merekomendasikan

penghapusan pejabat tinggi. Majelis membentuk 17 komite tetap

untuk membicarakan masalah kebijakan yang rinci. Untuk sebagian besar, ini

bertepatan dengankementerian dari cabang eksekutif. Tagihan melalui komite ini

sebelum merekamencapai lantai. Namun, sebelum merekamencapai komite,

mereka sudah harus telahmendapatkan dukungan dari minimal 20 anggota,

kecuali mereka telah diperkenalkan oleh presiden.380 Untuk mengamankan bagian

akhir, tagihan harus menerima mayoritas yang hadir, sebuah suara dasi tidak

cukup. Setelah bagian, tagihan dikirim ke presiden untuk mendapatkan

persetujuan, mereka harusdisetujui dalam 15 hari. Setiap tahun, tagihan anggaran

disampaikan kepada Majelis Nasional oleh eksekutif. Secara hukum, itu harus

disampaikan sekurang-kurangnya 90 hari sebelum dimulainyatahun fiskal, dan

versi terakhir harus disetujui sekurang-kurangnya 30 hari sebelum awaltahun

fiskal. Majelis juga bertanggung jawab untuk rekening pengeluaran audit masa

lalu,yang harus disampaikan sekurang-kurangnya 120 hari sebelum awal tahun

fiskal. Sesi Majelis mungkin baik teratur (setahun sekali, tidak lebih dari 100

hari) atau luar biasa(atas permintaan presiden atau kaukus, tidak lebih dari 30

hari).381 Sesi ini adalah pintuterbuka secara default, tetapi dapat tertutup untuk

umum dengan suara mayoritas atau oleh Keputusan Speaker. Agar undang-

379Hawley, Samuel: The Imjin War. Japan's Sixteenth-Century Invasion of Korea and Attempt to Conquer China, (The Royal Asiatic Society, Korea Branch, Seoul 2005), Hal.195f. 380Ibid 381Ibid


233


undang yang akan dilalui dalam setiap sesi, sebuah kuorum setengah anggota

harus hadir. Saat ini, lima partai politik Korea Selatan terwakili dalam Majelis

Nasional.

Pemerintah daerah Otonomi daerah didirikan sebagai prinsip

konstitusional Korea Selatan yang dimulai dengan Republik Pertama. Namun,

untuk sebagian besar abad ke-20 prinsip ini tidak dihormati. Dari tahun 1965

sampai 1995, pemerintah daerah dijalankan langsung oleh pemerintah provinsi,

yang dijalankan langsung oleh pemerintah nasional.382 Namun, sejak pemilu

tahun 1995, tingkat otonomi daerah telah dipulihkan. Hakim lokal dan majelis

dipilih di masing-masing primer dan sekunder pembagian administratif Korea

Selatan, yaitu, di setiap provinsi, atau khusus kota metropolitan, dan kabupaten.

Pejabat di tingkat bawah, seperti cangkir dan dong, ditunjuk oleh pemerintah kota

atau kabupaten. Seperti disebutkan di atas, otonomi daerah tidak meluas ke

cabang yudisial. Ini juga belum meluas ke daerah lain, termasuk proteksi

kebakaran dan pendidikan, yang dikelola oleh lembaga nasional yang independen.

Pemerintah daerah juga memiliki sangatterbatas pembuatan kebijakan otoritas,

umumnya, yang paling bahwa mereka dapat lakukan adalah memutuskan

bagaimana kebijakan nasional akan diimplementasikan. Namun, ada beberapa

tekanan politik untuk lingkup otonomi daerah akan diperpanjang. Meskipun

kepala eksekutif masing-masing kabupaten dipilih secara lokal, eksekutif wakil

masih diangkat oleh pemerintah pusat. Ini adalah para pejabat ini wakil yang

mempunyai otoritas atas yang paling rinci urusan administrasi.

Dalam Kementerian di Korea Selatan terdapat pula Wakil Menteri (Vice

Ministry) dalam setiap Kementerian, mengenai jumlahnya diserahkan sepenuhnya

Kepada Menteri, namun dibatasi paling banyak terdapat 2 Wakil Menteri (Vice

Ministry).383 Wakil Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Menteri dan

bertanggung jawab kepada Menteri. Kedudukan Wakil Menteri (Vice Ministry)

adalah sebagai pembantu Menteri yang diangkat oleh Menteri setelah Menteri

diangkat oleh Presiden, untuk itu otoritas Wakil Menteri (Vice Ministry) di Korea

382 Andrew C Nahm, Korea: A history of the Korean people (2nd ed.), (Seoul: Hollym, 1996), Hal. 41 383 Sung ChulYang, Op Cit. Hal 42


234


Selatan menjadi sepenuhnya oleh Menteri.384 Namun dalam praktek dilapangan

Wakil Menteri (Vice Ministry) posisinya berada pada sekretarian Jenderal dan

inspektorat selaku pengawas, dengan demikian dapat dikatakan bahwa Wakil

Menteri (Vice Ministry) di Korea Selatan hanya sebatas staf ahli Menteri dalam

menjalankan tugas dan wewenangnya.385 Mengenai tugas dan wewenangnya tidak

dijelaskan dengan rinci, hanya saja membantu Menteri apabila dibutuhkan.386

Untuk mengetahui mengenai struktur organisasi Wakil Menteri (Vice Ministry) di

Korea Selatan dapat melihat struktur organisasi berikut :

Sitem 2 (dua) Wakil Menteri (Vice Ministry)387

Tabel 4.6 Struktur Organisasi Wakil Menteri Korea Selatan 2 (dua)

384 Ibid 385 Diakses pada website yang menjelaskan mengenai kedudukan Wakil Menteri http://a330.g.akamai.net/7/330/25828/20081021185552/graphics.eiu.com/PDF/Democracy%20Index%202008.pdf, pada tanggal 19 Desember 2012 386 Ibid 387 Diakses pada situs Kementerian di Korea Selatan pada tanggal 19 Desember 2012 http://www.mopas.go.kr/gpms/view/english/about/about06.jsp


235


Sitem 1 (satu) Wakil Menteri (Vice Ministry)388

Tabel 4.7 Struktur Organisasi Wakil Menteri Korea Selatan 1 (satu)

Berdasarkan pada penjelasan rinci beberapa negara yang memiliki Wakil

Menteri, sebagaimana telah dikaji dalam pembahasan sebelumnya, yakni

mengenai Wakil Menteri yang ada di Indonesia dan beberapa negara yang ada

dunia, antara lain yang ada di Amerika Serikat, Rusia, Malaysia, Kanada dan

Korea Selatan sebagaimana telah dibahas dan diulas satu persatu diatas, maka

kemudian dapat disimpulkan melalui bagan perbandingan kedudukan Wakil

Menteri di Indonesia dengan kelima negara yang menjadi pembahasan diatas,

388 Diakses pada situs Kementerian di Korea Selatan pada tanggal 19 Desember 2012 https://www.moj.go.kr/HP/ENG/eng_02/eng_2020.jsp


236


diantaranya adalah negara Amerika Serikat, Rusia, Malaysia, Kanada dan Korea

Selatan, sebagai berikut :

No NEGARA PENGANG

KATAN

MASA

JABATAN

PEMBERHEN

TIAN KEWENANGAN KEDUDUKAN

PERTANGUNGJ

AWABAN

JUMLAH

WAKIL

MENTERI

1. INDONESIA Oleh

Presiden

Sama dengan

masa jabatan

Presiden 2009 -

2014

Oleh Presiden

Membantu Menteri

dan tugas langsung

dari Presiden apabila

dibutuhkan

Dibawah Menteri,

diatas Pembantu

Menteri, Pengawas,

Pelaksana dan Unsur

Pendukung lainnya.

Kepada Menteri

20 (dua puluh)

orang, dari 34

(tiga puluh

empat)

Kementerian

2. AMERIKA Oleh

Presiden

Sama dengan

masa jabatan

Menteri

Oleh Presiden Membantu Menteri,

Sekretaris Negara

Dibawah Menteri dan

Sekretaris Negara

Kepada Sekretaris

Negara

6 (enam)

orang pada

Kementerian

Luar Negeri

3. RUSIA Oleh

Menteri

Sama dengan

Jabatan Menteri Oleh Menteri

Membantu Menteri

dan Sekretariat

Jenderal

Dibawah Menteri dan

Sekretariat Jenderal Kepada Menteri

Masing-

masing 4

(empat)

orang, pada

Kementerian

Pertahanan

dan

Pendidikan

4. MALAYSIA

Oleh

Menteri

sepengetahu

an Perdana

Menteri

Sama dengan

Menteri

Oleh Menteri

sepengetahuan

Perdana

Menteri

Membantu Menteri

Dibawah menteri dan

membawahi

setiausaha

(sekretariat Jenderal)

Kepada Menteri

Seluruh

Kementerian,

diserahkan

sepenuhnya

kepada

Menteri

(namun

dibatasai 2

orang)

5. KANADA

Oleh

Perdana

Menteri

Tetap (diangkat

dari Pegawai

Senior)

Tergantung

pada kekuasaan

Perdana

Menteri

Mengambil arah

politik Menteri

terpilih

Dibawah Menteri dan

sebagai Kepala

fungsional

departemen

Kepada Perdana

Menteri

Terdapat 2

pada Seluruh

Kementerian,

1 (satu)

orang

membantu

menteri

ditingkatan

Nasional,

sedangkan 1

(satu) orang

membantu

menteri di

Provinsi

6. KOREA

SELATAN

Oleh

Menteri

Sama dengan

Menteri Oleh Menteri Membantu Menteri

Dibawah Menteri,

namun dalam praktek

struktur Kementerian

posisinya dibawah

sekjen dan

inspektorat

Kepada Menteri

Seluruh

Kementerian,

namun

dibatasai

paling

banyak 2

(dua) orang

Tabel 4.8

Perbandingan Kedudukan Wakil Menteri Indonesia, Amerika, Rusia, Malaysia, Kanada dan Korea Selatan


237


BAB 5

PENUTUP

5.1 Simpulan

5.1.1 Makna “Presiden dapat mengangkat Wakil Menteri pada Kementerian

tertentu dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan

secara khusus”, sebagaimana Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun

2008 tentang Kementerian Negara adalah Pengangkatan Wakil Menteri

merupakan hak perogratif Presiden untuk menentukan secara objektif

berdasarkan analisa dan alasan yang jelas. Selain itu yang dimaksud

dengan penanganan secara khusus (dalam kondisi tidak umum) disini harus

diartikan tidak dalam keadaan biasa, yakni terdapat sesuatu yang

memungkinkan untuk dilakukan pekerjaan yang ekstra dan tidak dapat

dikerjaan oleh seorang Menteri dan struktur organisasi yang berada di

bawah Menteri. Untuk itulah kebutuhan untuk pengangkatan Wakil

Menteri tidak pada semua Kementerian yang ada, selain itu Presiden wajib

memberikan penjelasan kepada publik mengenai urgensi pengangkatan

Wakil Menteri pada Kementerian tertentu, agar anasir-anasir politis dan

persepsi publik mengenai pengangkatan Wakil Menteri pada Kementerian

tertentu tidak ditafsirkan secara negatif.

5.1.2 Kedudukan Wakil Menteri dapat dilihat dari perpsektif kewenangannya,

pengangkatannya, struktur organisasinya, jenjang kepangkatannya, dan

hubungan Wakil Menteri dengan lembaga lainnya dalam Kementerian.

Apabila dilihat dari kewenangannya, kedudukan Wakil Menteri berada

dibawah Presiden, selain itu juga dibawah Menteri, karena Wakil Menteri

selain bertanggung jawab kepada Menteri, juga sebagai pembantu Menteri,

sedangkan Wakil Menteri dan Sekretariat Jenderal/Kementerian

kedudukannya dapat dikatakan sama, hal itu dikarenakan keduanya adalah

sama-sama sebagai pembantu Menteri. Dalam perspektif pengangkatannya

kedudukan Wakil Menteri berada dibawah Presiden, sedangkan Menteri

dan Wakil Menteri kedudukannya adalah sama, yakni sama-sama diangkat

dan diberhentikan oleh Presiden melalui tata cara dan prosedur yang sama


238


pula, sedangkan terhadap Sekretariat Jenderal/Kementerian kedudukan

Wakil Menteri diatas Sekretariat Jenderal/Kementerian. Perspektif struktur

organisasi Wakil Menteri tidak dijelaskan secara normatif dalam peraturan

perundang-undangan mengenai Wakil Menteri, meskipun dalam praktek

diposisikan berada dibawah Menteri dan dibawah atau diatas Sekretariat

Jenderal/Kementerian. Perspektif jenjang kepangkatan Wakil Menteri

berada dibawah Presiden dan Menteri, dan berada diatas Sekretariat

Jenderal/Kementerian. Sedangkan dalam hubungan Wakil Menteri dengan

Presiden, Menteri dan Sekretariat Jenderal/Kementerian, Wakil Menteri

berada dibawah dibawah Presiden dan Menteri serta berada diatas

Sekretariat Jenderal/Kementerian.

5.1.3 Perbandingan Wakil Menteri di Indonesia dengan Amerika Serikat, Rusia,

Malaysia, Canada dan Korea Selatan menunjukkan terdapat perbedaan

baik pada tingkatan pengangkatan, masa jabatan, pemberhentian,

kewenangan, pertanggung jawaban bahkan jumlah dan kedudukan Wakil

Menteri dalam struktur organisasi Kementerian Negara di Amerika

Serikat, Rusia, Malaysia, Canada dan Korea Selatan.

5.2 Saran

5.2.1 Diharapkan Presiden dalam menjalankan hak perogratifnya yakni

melakukan pengangkatan Wakil Menteri pada Kementerian tertentu dalam

hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus,

dapat memberikan alasan dan penjelasan yang objektif kepada publik

mengenai urgensinya pengangkatan Wakil Menteri pada Kementerian

tertentu. Selain itu dalam pengangkatan Wakil menteri harus berdasarkan

analisa job description yang jelas, sehingga tidak menimbulkan persepsi

negative publik terhadap recruitment wakil Menteri. Penegasan menganai

tugas dan tanggung jawab, pengaturan mengenai tata cara penyeleksian

dan mekanisme pertanggung jawaban Wakil Menteri menjadi mutlak

diatur secara rigid, agar tercipta suatu institusi yang benar-benar dapat

diharapkan mampu bekerja dengan baik sesuai dengan tugas dan

wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.


239


5.2.2 Berkaitan dengan Kedudukan Wakil Menteri dalam struktur organisasi

Kementerian Negara, sebaiknya ditegaskan mengenai struktur organisasi,

tugas, fungsi dan kedudukan Wakil Menteri berada dimana, hal ini sangat

penting mengingat kedudukan suatu lembaga sangat berkaitan erat dengan

wewenang yang diberikan dan pelaksanaan kewenangan yang akan

dilaksanakan oleh Wakil menteri tersebut. Kesamaan mengenai

kewenangan akan berpotensi terhadap timbulnya konflik kewenangan,

untuk itu perlu pembidangan dan pemfokusan ruang lingkup kewenangan

baik oleh wakil Menteri maupun secretariat jenderal atau Kementerian.

Selain itu juga harus ditegaskan mengenai kepangkatan Wakil Menteri,

ditegaskan bukan berarti membentuk kepangkatan yang baru seperti yang

sekarang ini, hal itu diakibatkan oleh Undang-Undang Nomor 39 tahun

2008 tentang Wakil Menteri tidak mengatur secara tepat dan tegas

mengenai kedudukan Wakil Menteri dalam struktur organisasi

Kementerian Negara, sehingga kendala mengenai kepangkatannya hingga

saat ini dapat dipersoalkan.

5.2.3 Melalui studi perbandingan dengan 5 (lima) Negara yang juga

menggunakan Wakil Menteri dalam struktur organisasi Kementerian

negaranya, yakni Amerika Serikat, Rusia, Malaysia, Canada dan Korea

Selatan, diharapkan dapat memberikan sumbangsih sekaligus sebagai

bahan kajian untuk dijadikan reverensi guna perbaikan struktur organisasi

Kementerian Negara yang hingga saat saat menuai kritik dan persoalan

dalam tingkatan normatif sampai pelaksanaannya.


240


DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdussalam, R., Politik Hukum, Jakarta : Penerbit PTIK, 2011 Adji, Oemar Seno dan Indriyanto Seno Adji, Peradilan Bebas dan Contempt

of Court, Jakarta : Penerbit Diadit Media, cetakan ke-1, 2007 Alfian, M. Alfan, Menjadi Pemimpin Politik, Perbincangan Kepemimpinan

dan Kekuasaan, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2009 Atmadja, Soeria, Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum, Teori, Kritik dan

Praktik, (Jakarta : Rajawali Pers, 2008 Admosudirdjo, Prajudi, Hukum Administrasi Negara, Jakarta : Ghalia

Indonesia, 1988 __________, Prajudi, Hukum Administrasi Negara, Jakarta : Ghalia Indonesia,

1966 Alkatiri, Jeffry, Transisi Demokrasi di Negara Rusia : Analisis Perlindungan

HAM 1991-2000, Jakarta : Rineka Cipta, 2007 Apeldoorn, Van, Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976 __________,Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Recht, Terjemahan

Arief Sidharta, Bandung : Refika Aditama, cetakan ketiga, 2009 Ali, Abdul Latif dan Hasbi, Politik Hukum, (Jakarta, Penerbit Sinar Grafika,

cetakan pertama, 2010 Alrasid, Harun, Naskah UUD 1945 Sesudah Empat Kali diubah oleh MPR,

Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia Press. 2007 __________, Pengisian Jabatan Presiden, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti,

1999 Ardhiwisastra, Yudha Bhakti, Penafsiran dan Kontruksi Hukum, Bandung :

Penerbit Alumni, cetakan ke-1, 2000 Arinanto, Satya, Hukum dan Demokrasi, Jakarta : Penerbit Ind-Hill-Co,

Cetakan-1, 1991


241


__________, Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik di Indonesia, Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008.

__________, Politik Hukum 1, 2 dan 3, Program Pascasarjana Fakultas

Hukum Universitas Indonesia Jakarta, Edisi Pertama __________, Constitutional Law and Democratization in Indonesia,

Publishing House Faculty of Law University of Indonesia, 2000 __________, Kumpulan Materi Presentasi Politik Hukum (dikumpulkan dari

berbagai referensi), Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta, 2010

Arinanto, Satya (ed), Memahami Hukum dari Konstruksi sampai

Implementasi, Jakarta : Rajawali Pers, 2009 Asshiddiqie, Jimly, Format Kelembagaan Negara Pasca Perubahan UUD

1945, Yogyakarta : UII Press, 2004 __________, Jimly, Perihal Undang-Undang, Jakarta : Konpress, 2008 __________,Konstitusi dan Konstistusionalisme Indonesia, Jakarta, Konpress,

2006 __________, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca

Reformasi, Jakarta : Konstitusi Press, cetakan ke-2, 2006 __________, Hukum Tata Negara Darurat, Jakarta : Rajawali Pers, 2008 __________, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Serpihan

Pemikiran Hukum, Media dan HAM, Jakarta : Konpress, 2006 __________, “Pemberhentian dan Penggantian Presiden” dalam 70 Tahun

Prof. Dr. Harun Alrasid (Intregitas, Konsistensi Seorang Sarjana Hukum), Editor oleh A. Muhammad Asrun dan Hendra Nurjahjo, Jakarta: Pusat Studi HTN, 2000

__________, Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Raformasi,

Jakarta : PT. Buana Ilmu Populer, cetakan kedua 2008. __________, Model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara,

Jakarta : Konstitusi Press, 2006 Asshiddiqie, Jimly, Ali Safa’at, Teori Hans Kelsen tentang Hukum, Jakarta,

Konstitusi Press, 2006


242


Asshiddiqie, Jimly, Ahmad Syahrizal, Peradilan Konstitusi di Sepuluh Negara, Jakarta : Konstitusi Press, 2006.

Azhary, Negara Hukum Indonesia, analisis yuridis normatif tentang unsur-

unsurnya, Jakarta : UI Press, 1995 Azhary, Muhammad Tahir, Negara Hukum suatu study tentang prinsip-

prinsipnya dilihat dari segi hukum Islam, Implementasi pada periode Negara Madinah, Jakarta : Kencana, 2004

Azizy, A. Qodri, Change Management dalam Reformasi Birokrasi, Jakarta :

Gramedia Pustaka Utama, 2007 Basah, Sjachran, Ilmu Negara, Pengantar, Metode dan Sejarah

Perkembangan, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung Bertens, K., Etika, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2011 Bogdan, Michael, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Inggris, Jerman,

Perancis, Amerika, Cina, Sosialis dan Islam), Bandung : Nuansa Media, 2010

Budiardjo, Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT. Gramedia Pustaka Utama,

Jakarta, 2002 Buyung Nasution, Adnan, Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia,

study Sosio Legal atas Konstituante 1956-1959, Jakarta : Grafitti, 2009

__________, Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta : Gramedia, edisi revisi, 2010 Bruggink, J.J.H., Rechts Reflecties, Grondbegrippen uit de Rechtstheori,

England : Kawuler, 1952. Burke, Lee H and Patterson, Richard Sharpe, Homes of the Department of

State, 1774-1976: The Buildings Occupied by the Department of State and Its Predecessors. Washington, D.C.: US. Government Printing Office, 1977

Chakirov, Nikita (ed), Illustrated History of the Russian Empire: The

Coronation Book. (Astoria, NY: The Russian Orthodox Youth Committee. 1971), Hal. 488

Champbel Black, Henry, Black’s Law Dictionary, Seven Edition, Bryan A.

Garner Editor, St. Paul. Minn, Wes Publishing, 1999


243


Creswell, John W., Reserch Design, Qualitative & Quantitative Approaches, SAGE Publications, International Educational and Professional Peblisher, Thousand Oaks, London New Delhi, 1994

Chul Yang, Sung, The North and South Korean political systems: A

comparative analysis (rev. ed.). Seoul: Hollym, 1999 Darwis, Fernita, Pemilihan Spekulatif, Mengungkap Fakta Seputar Pemilu

2009, Bandung : Penerbit Alfabeta, 2011 Daulay, Ikhsan Rosyana Parluhutan, Mahkamah Konstitusi, Memahami

Keberadaannya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Jakarta : Penerbit Rineka Cipta, cetakan pertama, 2006

de Cruz, Peter, Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law dan

Sosialis Law, Bandung : Nuansa Media, 2010 Dicey AV., Introduction to the study of the law of the constitution, London :

Mc Millanand CO, 1952 Dimyati, Khudzaifah, Teorisasi Hukum Studi tentang Perkembangan Hukum

di Indonesia 1945-1990, Yogyakarta : Genta Publishing, 2010 Djokosoetono, Kuliah Ilmu Negara, (Dihimpun oleh Harun Alrasyid) Jakarta :

In-Hill-Co, Edisi Revisi, 2006 Drury, Shadia B., Law and Politics, Reading in Legal and Political Thought,

Alberta : Detselig Enterprises Ltd Calgary, 1980 Dunn, William N., Public Policy Analysis, An Introduction, New Jersen,

University of Pittsburgh, 1994 Duverger, Maurice, Teori dan Praktek Hukum Tata Negara Indonesia,

Surabaya : Pustaka Tinta Mas, 1993 Fahrurodji, A., Rusia Baru menuju Demokrasi : Pengantar Sejarah Dan

Latar Belakang Budayanya, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005 Fuady, Munir, Filsafat dan Teori Hukum Postmodern, Bandung : PT. Citra

Aditya Bakti, cetakan ke-1, 2005 __________, Sejarah Hukum, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2009 __________, Perbandingan Ilmu Hukum, Bandung : Rineka Cipta, 2007 Freeze, George, Russia: A History (2nd ed.), Oxford: Oxford University Press,

2002


244


Friedman, Lawrence, The Legal System: A Sosial Science Perspektive, New York : Russel Sage Foundation, 1975

Gilissen, John dan Frits Gorle, Sejarah Hukum, suatu pengantar, Bandung :

Refika Adhitama, cetakan kelima – 2001 Hadjon, Philipus M., Perlindungan Hukum Bagi Rakyat, Surabaya :

Peradaban, Edisi Revisi, 2007 Hadjon, Philipus M. dkk, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia,

Gajah Mada University Press, 2002 Hakim, Abdul Aziz, Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia, Yogyakarta

: Pustaka Pelajar, 2011 Halsey, George D., Bagaimana Memimpin dan Mengawasi Pegawai Anda,

Jakarta : Penerbit Rineka Cipta, 2010 Hamidi, Jazim, Revolusi Hukum Indonesia, Makna, Kedudukan dan Implikasi

Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam system ketatanegaraan RI, Jakarta : Konstitusi Press, 2006

Harahap, Zairin, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta :

Rajawali Pers, 2007 Hartono, C.F.G Sunaryati, Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad

ke-20, Bandung : Penerbit Alumni, cetakan ke-2, 2006 __________, Politik Hukum Menuju Sistem Hukum Nasional, Bandung :

Alumni, 1991 Hasan, Erliana, Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian Ilmu Pemerintahan,

Ghalia Indonesia, Jakarta, Cetakan ke 1, 2011 Hawley, Samuel: The Imjin War. Japan's Sixteenth-Century Invasion of Korea

and Attempt to Conquer China, The Royal Asiatic Society, Korea Branch, Seoul 2005

Heidjrachman dan Suad Husnan, Manajemen Personalia, Edisi 4, Yogyakarta,

BPFE-Yogyakarya, cetakan kesebelas, 2008 Hendrawan dkk, Anvanced Strategic Management Back to Basic Approach,

Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2005 Henry, Michael, William. History of the Department of State of the United

States: Its Formation and Duties, Together With Biographies of Its Present Officers and Secretaries From the Beginning.Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, 1901


245


Hidayat, L. Misbah, Reformasi Administrasi, Kajian Komparatif

Pemerintahan Tiga Presiden, Bacharuddin Jusuf Habibie, Abdurahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2007

Hoessein, Bhenyamin, Perubahan Model, Pola dan Bentuk Pemerintahan

Daerah, Dari era orde baru ke era Reformasi, Jakarta : Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2011

Huda, Ni’matul, Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta : Rajawali Pers, 2006 H.R., Ridwan, Hukum Administrasi Negara, Jakarta : Raja Grafindo Persada,

2006 Ibrahim, Johnny, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu

Media Publishing, Malang, 2006 Ihalalauw, John J.O.I, Bangunan Teori, Salatiga : Penerbit Fakultas Ekonomi

Universitas Kristen Satya Wacana, Edisi Millenium, 2000 Indrati, Maria Farida, Ilmu Perundang-Undangan, Proses dan Teknik

Pembentukannya, Yogyakarta : Penerbit Kanisius, cetakan ke-10, 2012

Indrayana, Denny, Negeri Para Mafioso, Hukum di Sarang Koruptor, Jakarta :

Penerbit Buku Kompas, 2008 Isjwara, F., Pengantar Ilmu Politik, Dwiwantara, Bandung, 1964 Isra, Saldi, Pergeseran Fungsi Legislasi, menguatnya model legislasi

Parlementer dalam system Presidential Indonesia, Jakarta : Rajawali Pers, 2010

Ivancevich, dkk, Perilaku dan Manajemen Organisasi, Jakarta : Erlangga,

2008 Iver, Mac, The Web of Government, dalam Moh.Kusnardi dan Bintan Siragih,

Ilmu Negara, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000 Joeniarto, Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia, Jakarta : Bumi

Aksara, cetakan kelima, 2001 Juanda, Hukum Pemerintahan Daerah, Pasang Surut Hubungan Kewenangan

antara DPRD dan Kepala Daerah, Bandung : Alumni, 2004


246


Kansil, CST., Hukum Tata Pemerintahan Indonesia, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983

Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil, Sistem Pemerintahan Indonesia,

(Jakarta : Bumi Aksara, Edisi Revisi, 2008 Kelsen, Hans, General Theory Law and States, Australia : New Russel,

Cambridge, 1983 __________, General Theory Of Law And State, Terjemahan Somardi, Bee

Media Indonesia, Jakarta, 2007 __________,Pure Theory of Law, Berkely : University California Press, 1978 Kranenburg dan Tk. B. Sabaroedin, Ilmu Negara Umum, PT. Pradnya

Paramita, Jakarta, 1986 Kusnardi, Moh. dan Bintan Siragih, Ilmu Negara, Gaya Media Pratama,

Jakarta, 2000 Kusuma, AB, Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945, Memuat Salinan

Dokumen Otentik Badan Oentoek Menyelidiki Oesaha2 Persiapan Kemerdekaan, Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

__________,Sistem Pemerintahan “Pendiri Negara” versus Sistem

Presidensiel “orde reformasi”, Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

Kusumaatmadja, Mochtar, Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam

Pembangunan Nasional, Bandung: Alumni, 1994 Levy, Leord W., Judicial Review and Supreme Court, Harper Torchbooks The

Academy Library, Harper & Row, Publishers New York, Evanston, and London, 1967

Lubis, Solly, Kebijakan Publik, Bandung : CV. Mandar Maju, cetakan ke-1,

2007 __________, Landasan dan Teknik Perundang-Undangan, Bandung : CV.

Mandar Maju, cetakan keempat, 1995 __________, Beberapa Catatan Mengenai Wakil Presiden, yang dihimpun

Padmo Wahjono, Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa ini, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985


247


Mahfud MD, Moh., Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia (Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan), PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2003

__________, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, Jakarta :

Rajawali Pers, cetakan ke-2, 2011 __________, Politik Hukum di Indonesia, Jakarta : Pustaka LP3ES, cetakan

ketiga, 2006 __________, Perdebatan Hukum Tata Negara pasca Amandemen Konstitusi,

Jakarta : LP3ES, 2007 Paulus E. Lotulung, Sistem Hukum Indonesia, Mahkamah Agung dan Fakultas

Hukum Universitas Indonesia, 2005 Manan, Bagir dan Kuntana Magnar, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara,

Bandung : Penerbit Alumni, cetakan ke-1, 2007 __________,Lembaga Kepresidenan, Yogyakarta : Pusat Studi Hukum Tata

Negara UII dan Gama Media, 1999 Mangunhardjana, Pendampingan Kamum Muda, Sebuah Pengantar,

Yogyakarta : Kanisius, 1986 Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Prenada media, Jakarta, 2006 __________, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta : Prenada Media Group, cetakan

ketiga, 2009 Marzuki, Laica, Peraturan Kebijakan (‘Bleidregel’) : Hakikat serta fungsinya

selaku sarana Hukum Pemerintahan, dalam Philipus M. Hadjon dkk, Hukum Administrasi Negara dan Good Governance, Jakarta : Penerbit Universitas Trisakti, 2012

Mas’oed, Mochtar dan Colin Mac Andrews, Perbandingan Sistem Politik,

Yogyakarta : Gajah Mada University Press, cetakan kedelapan belas, 2008

Matutu, Mustamin DG..dkk, Mandat, Delegasi, Atribusi dan Implementasinya

di Indonesia, UII Press, Yogyakarta, 2004 Mayo, Henry B., An Introduction to Democratic Theory, New York : Oxford

University press, 1960 Menski, Werner, Perbandingan Hukum dalam Konsteks Global, Sistem

Eropa, Asia dan Afrika, Bandung : Nuansa Media, 2012


248


Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta : Penerbit Liberty, cetakan kedua, 2005

Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta : Rineka Cipta, 2000 Montesquieu, The Spirit of Law, Dasar-dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik,

Bandung : Nusamedia, 2007 Nahm, Andrew C, Korea: A history of the Korean people (2nd ed.), Seoul:

Hollym, 1996 Nasution, S., Metode Research (Penelitian Ilmiah) usulan Tesis, Desain

Penelitian, Hipotesis, Validitas, Sampling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket, PT. Bumi Aksara, Jakarta, Cetakan ke-4, 2011

Nawawi Arif, Barda, Perbandingan Hukum Pidana, Jakarta : Rajawali Press,

2002 Nonet, Philippe and Philip Selznick, Law and Society in Transition : Toward

Responsive Law, Happer & Row, 1978 Notoatmodjo, Soekidjo, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Jakarta :

Penerbit Refika Cipta, 2009 N.P.D Sinaga, Budiman, Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan,

Yogyakarta : UII Press, cetakan kedua, 2005 Nugraha, Safri, dkk, Hukum Administrasi Negara (edisi revisi), Depok :

Center For Law and Good Governance Studies (CLGS) Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007

Nugraha, Safri,Birokrasi & Good Governance (Reading Material), Program

Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia Nurtjahjo, Hendra, Filsafat Demokrasi, Jakarta : Bumi Aksara, 2006 Nurtjahjo, Hendra (editor),Politik Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta :

Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004

Odom, William Eldridge, 'The Collapse of the Soviet Military,' Yale

University Press, 1998 Plischke, Elmer, U.S. Department of State: A Reference History.Westport,

Conn.: Greenwood Press, 1999 Pope, Jeremy, Strategi Membasmi Korupsi, Jakarta : Transparency

International (TI) Indonesia, cetakan pertama, 2003


249


Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan

Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua, Jakarta, 1995

Radjab, Dasril, Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta, Penerbit Rineka

Cipta, Cetakan ke-2, 2005 Rahardiansah, Trubus, Sistem Pemerintahan Indonesia, teori dan praktek

dalam perspektif politik dan hukum, Jakarta : Penerbit Universitas Trisakti, 2010

Rahardjo, Satjipto, Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan

Masalah, Yogyakarta : Genta Publishing, cetakan kedua, 2010 __________,Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000 Ranadireksa, Hendarmin, Arsitektur Konstitusi Demokratik, Fokusmedia,

Bandung, 2007 Ranggawidjaja, Rosjidi, Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia,

Bandung : CV Mandar Maju, cetakan ke-1, 1998 Rizal, Jufrina dan Agus Brotosusilo, Bahan Bacaan Filsafat Hukum ke-1,

Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Agustus 2001

Robbins dan Judge, Perilaku Organisasi, Jakarta : Salemba Empat, 2007 Robert J, Jackson,. and Doreen Jackson. Politics in Canada: Culture,

Institutions, Behavior and Public Policy. 6th ed. Toronto: Prentice Hall, 2006

R Dull, Jonathan, A Companion to the American Revolution, ed. Jack P.

Greene and J. R. Pole. Maiden, Mass.: Blackwell, 1999 Soehino, Hukum Tata Negara Teknik Perundang-Undangan, (ogyakarta :

Penerbit Liberty, cetakaan keempat, 2005 Salman, H.R. Otje dan Anton F. Susanto, Teori Hukum, Mengingat,

Mengumpulkan dan Membuka Kembali, Bandung : Penerbit Refika Aditama, cetakan ke-2, 2005

Schoreder, Richard C., Garis Besar Pemerintahan Amerika Serikat, (Jakarta :

Kantor Program informasi Internsional Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, (edisi revisi) 2008


250


Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2001

Wignjodipoero, Soerojo, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, Jakarta :

Toko Gunung Agung, cetakan keempat belas, 1995 Safa’at, Muchamad Ali, Pembubaran Partai Politik, Pengaturan dan Praktik

Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik, Jakarta : Rajawali Pers, 2011

Sanborn, Mark, Semua Orang Bisa jadi Pemimpin, Jakarta : Gramedia

Pustaka Utama, 2007 Saragih, Bintan Regen, Politik Hukum, (Bandung : CV. Utomo, cetakan

pertama, 2006 Soemantri M, Sri, Perngantar Perbandingan Hukum Tata Negara, Jakarta :

Rajawali Pers, 1998 Soetomo, Ilmu Negara, Usaha Nasional, Surabaya, 1993 Soekanto, Soerjono, Perbandingan Hukum, Bandung : Alumni, 1979 Siagian, Sondang P, Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta : Bumi

Aksara, cetakan ke-18, 2010 Siahaan, Maruar, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Jakarta : Konstitusi

Press, 2005 Sibuea, Hotma P., Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-asas

Umum Pemerintahan yang baik, Jakarta : Penerbit Erlangga, 2010 Sihombing, Herman, Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia, Bandung :

Alumni 1999 Simanjuntak, Marsilam, Pandangan Negara Integralistik, Sumber, Unsur dan

Riwayatnya dalam Persiapan UUD 1945, Jakarta :Grafitti, 1994 Simatupang, Dian Puji N., Paradoks Rasionalitas Perluasan Ruang Lingkup

Keuangan Negara dan Implikasinya terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah, Jakarta : Badan Penerbit FHUI, 2011

Subekti, Valina Singka, Menyusun Konstitusi Transisi, Pergulatan

Kepentingan dan Pemikiran dalam Proses Perubahan UUD 1945, Jakarta : Rajawali Pers, 2008

Sudarmayanti dan Syarifudin Hidayat, Metodologi Penelitian, CV. Mandar

Maju, Bandung, Cetakan ke II, 2011


251


Suharto, Susilo, Kekuasaan Presiden Republik Indonesia dalam Periode

Berlakunya Undang-Undang Dasar 1945, Yogyakarta : Graha Ilmu, cetakan pertama, 2006

Suherman, Ade Maman, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, civil law,

common law dan hukum Islam, Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2004 Sukandarrumidi, Metodologi Penelitian, Petunjuk Praktis Untuk Peneliti

Pemula, Gajahmada University Press, Yogyakarta, Cetakan ke-3, 2006

Sumali, Reduksi Kekuasaan Ekskutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-

Undang (Perpu), (UMM Press, Malang, 2003 Sumarsono, S. dkk, Pendidikan Kewarganegaraan, Jakarta : Gramedia

Pustaka Utama, cetakan ketiga, 2004 Sumaryono, E., Dasar-Dasar Logika, Yogyakarta, Penerbit Kanisius, cetakan

ke-11, 2010 Supandi, Hukum Peradilan Tata Usaha Negara (Kepatuhan Hukum Pejabat

dalam Menaati Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara), Medan : Pustaka Bangsa Press, 2011

__________, Keberadaan Pengadilan Pajak dalam Sistem Peradilan

Nasional Indonesia, Medan, Pustaka Bangsa Press, 2011 Sutedi, Andrian, Hukum Keuangan Negara, Jakarta : Sinar Grafika, 2010 Sutiyoso, Bambang dan Sri Hastuti Puspitasari, Aspek-Aspek Perkembangan

Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, UII Press, Yogyakarta, 2005 Strong, C.F., Modern Political Constitutions : An Introduction to the

Comparative Study and Existing Form, Terjemahan SPA Teamwork, Nusamedia, Bandung, 2004

__________, Konstitusi-konstitusi Politik Modern, Kajian tentang Sejarah

dan bentuk-bentuk Konstitusi Dunia, Bandung : Nuansa Media, Bandung, 2009

Syahuri, Taufiqurrahman, Tafsir Konstitusi berbagai Aspek Hukum, Jakarta :

Prenada Media Group, 2011 Syahrizal, Ahmad, Peradilan Konstitusi, suatu studi tentang Adjudikasi

Konstitusional sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif, Jakarta : Pradnya Paramita, cetakan pertama, 2006


252


Syamsuddin, Amir, Integritas Penegak Hukum, Hakim, Jaksa, Polisi dan Pengacara, Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2008

Syaukani, Imam dan A. Ahsin Thohari, Dasar-Dasar Politik Hukum, Jakarta :

Rajawali Pers, cetakan pertama, 2004 Thaib, Dahlan, Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional,

Yogyakarta : Total Media, Cetakan ke-1. 2009 Thalib, Abdul Rasyid, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya

Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006

Thompson, Brian, Constitutional and Administrative law, 3th ed., London :

Black Stone Press Limited, 1997 Tinkler, Robert, James Hamilton of South Carolina. Baton Rouge, La:

Louisiana State University Press, 2004 Tjandra, W Riawan dkk, Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dalam

Pelayanan Publik, Yogyakarta : Pembaharuan, edisi revisi, 2005 Unger, Roberto M, Law and Modern Society : Toward a Criticism of Social

Theory, The Free Press Van Wijk H.D. /Willem Konijnenbelt, Hoofdstukken van Administratief Recht,

Utrecht Uitgeverij Lemma BV,1995 Wahjono, Padmo, Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini, Jakarta :

Penerbit Ghalia Indonesia, cetakan ke-2, 1985 Westwood, J. N., Endurance and Endeavour: Russian History 1812–2001 (5th

ed.), Oxford: Oxford University Press, 2002 Widodo, Kamus ilmiah populer dilengkapi ejaan yang disempurnakan dan

pembentukan istilah, Yogyakarta : Absolut, 2001 Wigjosoebroto, Soetandyo, Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional,

dinamika sosial-politik perkembangan Hukum di Indonesia, Jakarta : Rajawali Pers, 1994

W. Bedner, Andriaan, Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, Seri

Sosiolegal Indonesia, Jakarta : HUMA, Van Vollenhoven Institute, KITLV-Jakarta, 2010

Yerimias, T. Keban, Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep,

Teori, Isu. Yogyakarta: Gava Media, 2004


253


Yunus, Benny M., Intisari Hukum Administrasi Negara, Bandung : Penerbit Alumni, 1980

Zaini, Hasan, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Bandung : Alumni,

1985 Zoelva, Hamdan, Pemakzulan Presiden di Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika,

2011

B. Makalah dan Jurnal

According to Oral TraditionSavada, Andrea Matles. South Korea: A Country Study. Area handbook series. Federal Research Division, Library of Congress. Washington, D.C.:1992

Accountbale Government, A Guid for minister and Ministers of States, Canada Desember 2011

Arinanto, Satya, Politik Pembangunan Hukum Nasional dalam Era Pasca Reformasi, Teks Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Aula Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Salemba, 18 Maret 2006

Aucoin, Peter, The Staffing and Evaluation of Canadian of Deputy Ministers in Comparative Westmindster Perspective : a Proposal for reform, Volume 1 : Parliament, Minister and Deputy Minister

Bothlingk, F.R., Het Leerstuk der vertegenwoordigingen zijn Toepassing op ambtsdragers in Nederland en in Indonesia, Juridishe Boekhaldel en Uitgeverrij A. Jongbloed & Zoon’s-Gravenhage, 1954

Bourgault, Jackquest, The Deputy Minister’s Role in the Government of Canada : His Responsibility and His Accountability, Volume 1

Direktorat Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional, Pengorganisasian Sekolah. Materi Diklat Calon Kepala Sekolah/Kepala Sekolah. Jakarta Tahun 2008.

Divisi Penelitian Federal, Perpustakaan Kongres. Seri Buku Pegangan Wilayah/Pengkajian Negara. Departemen Angkatan Darat Amerika Serikat. Diakses pada 9 Desember 2012.

General Report of the Population and Housing Census 2000, (Putrajaya: Department of Statistics), Malaysia, 28 Desember 2005

Hadjon, Philipus M., Tentang Wewenang, Makalah Univ. Airlangga, Tanpa Tahun


254


Harjono, Beberapa Catatan tantang Undang-Undang, Disampaikan dalam seminar sehari, kerjasama Fakultas Hukum Universitas Surabaya dengan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi, 9 Juli 1993

Hockin, T.A., Government in Canada (1976), Not Published

Hurley, James Ross, Responsibility, Accountability, and the Role of deputy Minister in the Government of Canada, Volume 3 : Linkages : Responsibility and Accountability

Jurnal Knstitusi, Konstitusi dan Hak Asasi Manusia, Volume 8, Nomor 5, Oktober 2011

Kantaprawira, Rudasi, Hukum dan Kekuasaan, Makalah Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

Mahfud MD, Moh., Mengembalikan Daulat Rakyat Demokrasi Kita, Pidato Kebudayaan 2012, Yang diselenggarakan oleh Dewan Kesenian Jakarta dan Badan Pengelola Pusat Kesenian Jakarta, Sabtu 10 November 2012, bertempat di Graha Bhakti Budaya Taman Ismail Marzuki Jakarta

Mamudji, Sri dan Hang Rahardjo, Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah, Bahan Kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum

Manan, Bagir, UUD 1945 Tak Mengenal Hak Perogratif, Jurnal Republika, Sabtu, 27 Mei 2000

Mertokusumo, Sudikno, Perbandingan hukum, Makalah pada kuliah perdana Program Doktor Ilmu Hukum UGM, tanggal 13 September 2001

Mironov, Boris N, The Standard of Living and Revolutions in Imperial Russia, 1700-1917 (2012)

Mustamu, Julista, Diskresi dan Tanggungjawab Pemerintahan, Dalam Jurnal SASI, Vol. 17, Bulan April-Juni 2011

Schoreder, Richard C., Garis Besar Pemerintahan Amerika Serikat, Jakarta : Kantor Program informasi Internsional Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, 2000

Scott, F. & William F. Scott, Russian Military Directory 2004

Suwoto, Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden RI, Disertasi, Fakultas Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 1990

C. Media Cetak


255


DilemaJabatan Wakil Menteri,Majalah Konstitusi (Wakil Menteri (In)konstitusional), Majalah Konstitusi No. 62 – Maret 2012

Wakil Menteri (In)konstitusional ? Majalah Konstitusi (Wakil Menteri (In)konstitusional), Majalah Konstitusi No. 62 – Maret 2012

Pemohon : Jabatan Wakil Menteri Tidak Dikenal, Majalah Konstitusi (Berkas Pencalonan Harus diterima KPU), Majalah Konstitusi No. 59 – Desember 2012

Wah, 20 Wakil Menteri Kabinet SBY Inkonstitusional?, Kompas Kamis, 19 Januari 2012

Yusril Mengakui Keberadaan Wakil Menteri Sah, Pos Kota, Kamis, 14 Juni 2012

Denny: Putusan MK Memperjelas Kedudukan Wamen, Tribunnews, Selasa, 5 Juni 2012

Memperjelas Fungsi Wakil Menteri, Suara merdeka, 21 Januari 2012

Kedudukan wakil menteri jelas dan tak membingungkan, Antara, Selasa, 12 Juni 2012

MK: Jabatan Wakil Menteri Konstitusional, Kompas, Selasa, 5 Juni 2012

Jabatan Wakil Menteri Tetap Konstitusional, Tempo, Selasa, 05 Juni 2012

D. Internet

Struktur organisasi diatas diambil dari website Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, http://www.menpan.go.id/, pada tanggal 15 Desember 2012

Struktur organisasi model kedua ini diambil dari website

http://www.depkeu.go.id/, pada tanggal 15 Desember 2012 Model struktur organisasi model ketiga, diambil dari website dan melihat

langsung Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, http://www.budpar.go.id/, pada tanggal 15 Desember 2012

Model keempat diambil dari website http://www.dephub.go.id/, Pada tanggal

15 Desember 2012 Model kelima diambil dari website dan laporan tahunan Kementerian esdm,

http://www.esdm.go.id/, diakses pada tanggal 15 Desember 2012


256


Pada model ketujuh ini, yakni Kementerian Pekerjaan Umum diakses melalui website http://www.pu.go.id/, pada tanggal 15 Desember 2012

Pada model Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diakses melalui

website http://www.kemdiknas.go.id/, pada tanggal 15 Desember 2012 Model ini merupakan model Kementerian Agama, diakses melalui website

http://www.kemenag.go.id/, Pada tanggal 15 Desember 2012 Struktur organisasi ini diambil dari website

http://www.depkumham.go.id/pada tanggal 15 Desember 2012, dan melakukan survey langsung ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 11 Desember 2012

Mengenai jenjang Eselon seperti dijelaskan diatas diakses melalui situs

http://www.lptui.com, diakses tanggal 22 Desember 2012 Mengenai jabatan karier dalam lingkungan birokrasi, yakni structural dan

fungsional, secara mendetail dan mendalam dijelaskan dalam situs Badan Kepegawaian Negara, yakni http://www.bkn.go.id/, diakses tangal 22 desember 2012

Diakses melalui bbc internasional pada tanggal 16 desember 2012, yang

memuat profil dari pemerintahan amerika. http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/country_profiles/1217752.stm

United States Department of State, Bureau of Diplomatic Security (July

2011). "Diplomatic and Consular Immunity: Guidance for Law Enforcement and Judicial Authorities".United States Department of State.p. 15.Retrieved 11 May 2012.

Diakses pada website http://www.glin.gov/ (Global Legal Information

Network), diakses pada tanggal 15 Desember 2012 Diakses pada website pada tanggal 15 Desember 2012, http://rs6.loc.gov/cgi-

bin/ampage?collId=llsl&fileName=001/llsl001.db&recNum=151, A Century of Law making for a New Nation: U.S. Congressional Documents and Debates, 1774 – 1875

Bureau of Public Affairs."1784-1800: New Republic". United States

Department of State.Retrieved 11 May 2012. Diakses pada situs resmi pemerintahan Amerika Serikat

http://www.state.gov/, pada tanggal 16 desember 2012 Diakses pada situs resmi Amerika Serikat, pada tanggal 16 Agustus 2012

http://www.state.gov/documents/organization/150505.pdf


257


Diakses pada website http://www.law.cornell.edu/uscode/text/10/133, Legal Information Institute (LII), open acces to law since 1992, Cornell University Law School

Diakses pada website pada tanggal 15 Desember 2012, hal ini yang

merupakan informasipenting mengenai posisi Wakil Menteri di Amerika Serikat. Berikut linknya : http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2009/02/weodata/weorept.aspx?sy=2006&ey=2009&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=111&s=NGDPD%2CNGDPDPC%2CPPPGDP%2CPPPPC%2CLP&grp=0&a=&pr.x=64&pr.y=8

Diakses pada situs pemerintahan Rusia pada tanggal 15 Desember 2012,

http://government.ru/ Diambil dari website RF MOD website www.mil.ru accessed, pada tanggal 9

Aug 2012 Kementerian Pertahanan Rusia http://eng.mil.ru/en/management/deputy.htm,

dapat dilihat juga pada kementerian Pendidikan Rusia http://eng.mon.gov.ru/ruk/zam/, diakses pada tanggal 15 Desember 2012

Federation of International Trade Associations. Diakses pada tanggal 18

desember 2012,http://www.fita.org/countries/malaysia.html?ma_rubrique=cadre.

Diakses pada website http://www.ipu.org/parline/reports/2197.htm (Dewan

Rakyat) House of Representative Malaysia, pada tanggal 15 Desember 2012

Diakses pada website pada tangal 15 desember 2012,

http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/2777.htm U.S. Relations With Malaysia, Bureau Of East Asian and Pacific Affair

Diakses pada situs http://www.pmo.gov.my/?menu=cabinet&page=1797,

pada tanggal 16 Desember 2012 Diakses pada tanggal 15 desember 2012, pada website Pemerintah Negara

Malaysia http://www.pmo.gov.my/?menu=cabinet&page=1797 Diakses pada tanggal 15 desember 2012, pada website Pemerintah Negara

Malaysia http://www.pmo.gov.my/?menu=cabinet&page=1797 Diakses pada Government of Canada, Indonesia.gc.ca, pada tanggal 17

Desember 2012http://www.canadainternational.gc.ca/indonesia-


258


indonesie/about-a_propos/government-gouvernement.aspx?lang=ind&view=d

Diakses pada situs pemerintahan Kanada pada tanggal 17 Desember 2012,

http://www.canada.gc.ca/ Diakses pada situs http://www.gc.ca/home.html, pada tanggal 17 Desember

2012 Mengenai system pemerintahan Kanada dijelaskan secara rinci melalui

website : http://englishland.or.id/TOEFL/10-sistem_pemerintahan_canada.htm, Pada tanggal 17 desember 2012

Mengenai kabibet di Kanada diakses dalam situs pada tanggal 18 Desember

2012 http://www.thecanadianencyclopedia.com/articles/cabinet Deputy Minister of Public Works and Government Services Canada,

http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/apropos-about/ssmnstr-dptmnstr-eng.html, pada tanggal 18 Desember 2012

Guidance for Deputy Ministers, National Library of Canada cataloguing in

publication data, http://www.pco.gc.ca/, Pada tanggal 18 Desember 2012

Diakses pada website http://www.canada.gc.ca/, pada tanggal 18 desember

2012, dijelaskan menganai pemilu dan system keterwakilan di Kanada.

Diakses pada tanggal 18 desember 2012, yang menjelaskan pemerintahan

local http://www.parl.gc.ca/MembersOfParliament/MainCabinetCompleteList.aspx?TimePeriod=Current

Diakses pada tanggal 18 desember 2012

http://www.gc.ca/depts/major/depind-eng.html Diakses pada Library and Archive Canada, pada tanggal 15 desember 2012,

http://www.collectionscanada.gc.ca/index-e.html Diakses pada website sejarah pemerintahan korea, pada tanggal 15 desember

2012. http://www.koreanhistoryproject.org/Jta/Kr/KrGOV0.htm Diakses pada perpustakaan CIA yang menjelaskan mengenai beberapa

pemerintahan Korea selatan, pada tanggal 18 desember 2012 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2077.html?countryName=Korea,%20South&countryCode=ks&regionCode=eas&#ks


259


Mengenai system pemerintahan yang dipakai oleh Korea Selatan dijelaskan dengan rinci dalam website : http://countrystudies.us/south-korea/10.htm, diakses pada tanggal 19 Desember 2012

Diakses pada website http://countrystudies.us/south-korea/10.htm, pada

tanggal 18 desember 2012 Diakses pada website yang menjelaskan mengenai kedudukan Wakil Menteri

http://a330.g.akamai.net/7/330/25828/20081021185552/graphics.eiu.com/PDF/Democracy%20Index%202008.pdf, pada tanggal 19 Desember 2012

Diakses pada situs Kementerian di Korea Selatan pada tanggal 19 Desember

2012 http://www.mopas.go.kr/gpms/view/english/about/about06.jsp Diakses pada situs Kementerian di Korea Selatan pada tanggal 19 Desember

2012 https://www.moj.go.kr/HP/ENG/eng_02/eng_2020.jsp

E. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen

Republik Indonesia. Undang-Undang tentang Kementerian Negara. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008. Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 166. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916

Republik Indonesia. Peraturan Presiden tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009.

Republik Indonesia. Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2011.Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 100A

Republik Indonesia. Peraturan Presiden tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2011. Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 101A

Republik Indonesia. Peraturan Presiden tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011. Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 142


260


Republik Indonesia. Peraturan Presiden tentang Wakil Menteri. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012. Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 129

Republik Indonesia. Peraturan Presiden tentangKedudukan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi tugas dan fungsi Eselon 1 Kementerian Negara. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010.

Republik Indonesia. Peraturan Presiden tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi tugas dan fungsi Eselon 1 Kementerian Negara. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010.

Republik Indonesia. Peraturan Presiden tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi tugas dan fungsi Eselon 1 Kementerian Negara. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002

Republik Indonesia. Keputusan Presiden Nomor 111/M Tahun 2009

Republik Indonesia.Keputusan Presiden Nomor 159/M Tahun 2011.

Republik Indonesia.Keputusan Presiden Nomor 65/M Tahun 2012

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.02/2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas lainnya Bagi Wakil Menteri


261


Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79 /PUU-IX/2011 tanggal 5 Juni 2012

Konstitusi Amerika Serikat

Konstitusi Rusia

Konstitusi Malaysia

Konstitusi Kanada

Konstitusi Korea Selatan
