universitas cenderawasih - yosin.files.wordpress.com file · web viewjurusan ilmu administrasi....
TRANSCRIPT
Kurikulum Ilmu Pemerintahan 2004
Program Studi Ilmu PemerintahanJurusan Ilmu Administrasi
FAKULTAS ILMU SOSIAL DANILMU POLITIKUNIVERSITAS CENDERAWASIH
LatarbelakangProgram studi Ilmu Pemerintahan ditetapkan dengan Surat Keputusan
Dirjen Dikti Deprtemen Pendidikan Nasional Nomor ......./DIKTI/Kep/19.... dibawah nama dansejumlah program studi yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FIFIP) Universitas Cenderawasih. Program studi Ilmu Pemerintahan secara struktural berada di bawah Jurusan Ilmu Administrasi.
Ilmu Pemerintahan merupakan salah salah satu program studi yang sangat penting di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Uncen. Lulusannya selain dibutuhkan untuk kebutuhan tenaga pemerintahan di Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Papua, juga kebutuhan lembaga-lembaga non-pemerintah.
Program studi Ilmu Pemerintahan didukung oleh 16 tenaga dosen/akademik, yang terdiri dari 4 (S-1) dan 11 (S-2). Dengan jumlah mahasiswa keseluruan 300 orang, dengan demikian ratio antara dosen dan mahasiswa adalah 1 : 21.
Di tengah cepatnya perubahan domestik dan lingkungan global serta kebutuhan pasar yang semakin kompetitif, Program Studi Ilmu Pemerintahan dengan segala keterbatasan dan potensi yang dimilikinya, berusaha meningkatkan dan mengembangkan kapasitas dan kemampuan dalam kompetisi dengan program studi yang sama dan program studi yang terdekat (Ilmu Administrasi Negara) dari universitas atau perguruan tinggi lain. Dengan rencana strategis yang disusun, Program Studi Ilmu Pemerintahan akan menjadi lebih siap memasuki pasar kerja yang kompetitif, tantangan ke depan, and antisipasi kecenderungan sosial, politik dan problema pemerintahan di masa depan.
VisiGlobalisasi, berlakunya perdagangan bebas regional, dan percepatan
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan situasi politik domestik cenderung telah membawa dampak kepada kehidupan manusia. Kecenderungan tersebut akan menjadi hasil dari suatu fenomena yang harus diikuti. Maka dengan pemikiran tersebut visi yang diemban ke depan adalah:
“Terwujudnya Program Studi Ilmu Pemerintahan sebagai pusat kajian yang komprehensif yang merupakan bagian dari pusat pengembangan Ipteks dan Kepakaran di bidang ilmu sosial dan politik, sabagai instrumen bagi terbentuknya SDM yang berkualitas di bidang Ilmu Pemerintahan yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif.
Misi1. Meningkatkan dan mengembangkan relevasi ilmu pemerintahan
sehingga menghasilkan lulusanyang bermutu dan siap berkompetisidengan melaksanakan Tridahrma Perguruan Tinggi (Pendidikan Pengajaran, Penelitian danPengabdian pada Masyarakat).
1
Kurikulum Ilmu Pemerintahan 2004
2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia secara menyeluruh, mengembangkan ilmu pemerintahan, praktek-praktek pemerintahan dan pembangunan masyarakat.
Tujuan dan Program StrategiTujuan dari Program Studi Ilmu Pemerintahan adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Program Studi, khususnya kualitas jenjang pendidikan.
2. Meningkatkan relevansi/hubungan program studi ilmu pemerintahan dalam situasi perubahan lingkungan yang cepat serta kemajuan ipteks
3. Meningkatkan secara optimal dan menggunakan sumber-sumber daya Program Studi secara efisien untuk meningkatkan performance tenaga dosen dan staf.
4. Meningkatkan produktifitas Program Studi5. Memperbaiki suasana akademik untuk mendukung pencapaian kualitas
proses belajar mengajar6. Menjadikan institusi terdepan dalam pengembangan Ilmu Pemerintahan di
wilayah Papua.
Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan strategi program sebagai berikut:1. Optimization Strategy
Strategi ini menerapkan penggunaan sumber-sumber daya yang ada pada program studi Ilmu Pemerintahan secara optimal, seperti SDM, infrastuktur, sarana dan prasarana, dan management system.
2. Growth StrategyUntuk mencapai tujuan, Program studi Ilmu Pemerintahan ebaiknya
memperbaiki performance. Untuk melakukan itu, dibangun atau dikembangkan pemikiran yang selalu mengikuti perkembangan (growth-oriented development), seperti: peningkatan jumlah dan kualitas mutu pendidikan staf, mengusahakan perlengkapan praktek laboratorium, dan lain-lainkeperluan yang sesuai untuk pengembangan
3. Diversification StrategyAgar Program studi Ilmu Pemerintahan menjadi menarik, relevan
dan menjadi program studi terdepan, berusaha memperluas atau memperbaiki bidang/lapangan aktifitas atau kegiatan. Misalnya peningkatan kecakapan Bahasa Ingris mahasiswa/dosen, ketrampilan komputer, seperti menetapkan dan meningkatkan kolaborasi dengan institusi/lembaga pemerintah dan sektor swasta sebagai bagian dari strategi ini.
4. Cost Leadership StrategyStrategi ini digunakan agar biaya-biaya aktivitas Program Studi
lebih efisien dan efektif
2
Kurikulum Ilmu Pemerintahan 2004
UNIVERSITAS CENDERAWASIHFAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
KOMPOSISI MATA KULIAHPROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN (S1)
(Sesuai dengan Keputusan Mendiknas RI Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa)
No MATA KULIAH JML SKS KODE M.K.
I. Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)1 Pendidikan Agama 2 IPM-21012 Pendidikan Pancasila 2 IPM-21023 Pendidikan Kewarganegaraan 2 IPM-21034 Bahasa Indonesia 2 IPM-21045 Bahasa Inggris 2 IPM-21056 Ilmu Sosial Budaya Dasar 2 IPM-21067 Ilmu Alamiah Dasar 2 IPM-21078 Pengtr. Filsafat & Dasar-dasar Logika 3 IPM-21089 Etnografi Papua 2 IPM-2109
Jumlah 19II. Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB)
1 Asas-asas Manajemen 3 IPM-22012 Manajemen SDM Sektor Publik 3 IPM-22023 Politik Keuangan Negara 3 IPM-22034 Etika Pemerintahan 3 IPM-22045 Kepemimpinan Pemerintahan 3 IPM-22056 Ekologi Pemerintahan 3 IPM-22067 Proses Legislasi di Indonesia 3 IPM-22078 Perubahan Sosial & Dinamika Pem-an 3 IPM-22089 Perbandingan Pemerintahan 3 IPM-220910 Sosiologi Politik 3 IPM-221011 Administrasi Materiil 3 IPM-221112 Hukum Tata Usaha Negara 3 IPM-221213 Perencanaan Wilayah & Kota 3 IPM-221314 Manajemen Konflik 3 IPM-221415 Studi Kawasan dan Politik LN 3 IPM-221516 Teori Politik 3 IPM-221617 Filsafat Pemerintahan 3 IPM-221718 Kapita Selekta Pemerintahan 3 IPM-221819 Pembangunan Politik 3 IPM-221920 Analisis Politik Pemerintahan 3 IPM-222021 Pangantar Statistik Sosial 3 IPM-2221
Jumlah 63
3
Alamat: Kampus Uncen, Jl. Kamp Walker, Yabansai, Telp./Fax (0967) 572106
Kurikulum Ilmu Pemerintahan 2004
No MATA KULIAH JML SKS KODE M.K.
III. Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB)1 Kuliah Kerja Lapangan (KKL) 3 IPM-23012 Metode Penelitian Sosial 3 IPM-23023 Dasar-dasar Komputer 2 IPM-23034 Skripsi 6 IPM-2304
Jumlah 14IV. Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB)
1 Pembangunan Masyarakat Desa 3 IPM-24012 Sistem Hukum Indonesia 3 IPM-24023 Sistem Ekonom Indonesia 3 IPM-24034 Sistem Sosial Budaya Indonesia 3 IPM-24045 Sistem Politik Indonesia 3 IPM-24056 Pengantar Sosiologi 3 IPM-24067 Pengantar Ilmu Politik 3 IPM-24078 Pengantar Antropologi 3 IPM-2408
Jumlah 24V. Mata Kuliah Keilmuan dan Ketrampilan (MKK)
1 Pengantar Ilmu Pemerintahan 3 IPM-25012 Metodologi Ilmu Politik-Pemerintahan 3 IPM-25023 Politik dan Pemerintahan Desa 3 IPM-25034 Politik Lokal dan Otonomi Daerah 3 IPM-25045 Kebijakan Pemerintah 3 IPM-25056 Sistem Kepartaian & Pemilu di Indonesia 3 IPM-25067 Organisasi dan Manajemen Pem-an 3 IPM-25078 Sistem Pemerintahan RI 3 IPM-25089 Politik dan Hukum Agraria 3 IPM-250910 Birokrasi Pemerintahan 3 IPM-251011 Analisis Hubungan Pusat-Daerah 3 IPM-251112 Komprehensif 0 IPM-2512
Jumlah 33Jumlah I + II + III + IV + V
(55 Mata Kuliah)153
4
Kurikulum Ilmu Pemerintahan 2004
DISTRIBUSI MATA KULIAH PER-SEMESTER
No Kode M.K. MATA KULIAH SKS Prasyarat
SEMESTER I
1 IPM-2101 Pendidikan Agama 22 IPM-2102 Pendidikan Pancasila 23 IPM-2107 Ilmu Alamiah Dasar (IAD) 24 IPM-2104 Bahasa Indonesia 25 IPM-2105 Bahasa Inggris 26 IPM-2406 Pengantar Sosiologi 37 IPM-2407 Pengantar Ilmu Politik 38 IPM-2402 Sistem Hukum Indonesia 39 IPM-2303 Dasar-dasar Komputer 2
Jumlah 21SEMESTER II
1 IPM-2106 Ilmu Sosial Budaya Dasar (ISBD) 22 IPM-2109 Etnografi Papua 23 IPM-2408 Pengantar Antropologi 34 IPM-2405 Sistem Politik Indonesia 3 IPM-24075 IPM-2302 Metode Penelitian Sosial 36 IPM-2108 Pengtr. Filsafat & Dasar2 Logika 37 IPM-2501 Pengantar Ilmu Pemerintahan 38 IPM-2201 Asas-asas Manajemen 3
Jumlah 22SEMESTER III
1 IPM-2401 Pembangunan Masy. Desa 32 IPM-2221 Pengantar Statistik Sosial 3 IPM-23033 IPM-2103 Pendidikan Kewarganegaraan 24 IPM-2507 Organisasi & Manajemen Pem-an 3 IPM-22015 IPM-2506 Sistem Kepartaian & Pemilu di Ind. 3 IPM-24056 IPM-2508 Sistem Pemerintahan RI 3 IPM-25017 IPM-2403 Sistem Ekonomi Indonesia 38 IPM-2404 Sistem Sosial Budaya Indonesia 3
Jumlah 23SEMESTER IV
1 IPM-2212 Hukum Tata Usaha Negara (HTUN) 3 IPM-24022 IPM-2504 Politik Lokal & Otonomi Daerah 3 IPM-25083 IPM-2510 Birokrasi Pemerintahan 3 IPM-25074 IPM-2204 Etika Pemerintahan 3 IPM-21085 IPM-2207 Proses Legislasi di Indonesia 3 IPM-2404, IPM-5066 IPM-2211 Administrasi Materiil 37 IPM-2203 Politik Keuangan Negara 3 IPM-24038 IPM-2205 Kepemimpinan Pemerintahan 3 IPM-2507
Jumlah 24
5
Kurikulum Ilmu Pemerintahan 2004
No Kode M.K. MATA KULIAH SKS Prasyarat
SEMESTER V
1 IPM-2509 Politik & Hukum Agraria 3 IPM-2402, IPM-24052 IPM-2202 Manaj. SDM Sektor Publik 3 IPM-25073 IPM-2206 Ekologi Pemerintahan 3 IPM-25014 IPM-2210 Sosiologi Politik 3 IPM-2406, IPM-24055 IPM-2505 Kebijakan Pemerintah 3 IPM-24056 IPM-2503 Politik & Pemerintahan Desa 3 IPM-25087 IPM-2219 Pembangunan Politik 3 IPM-2405, IPM-2506
Jumlah 21SEMESTER VI
1 IPM-2209 Perbandingan Pemerintahan 3 IPM: 2508,2504, 25032 IPM-2208 Perubh. Sos & Dinamika Pem-an 3 IPM: 2405, 2508,22103 IPM-2213 Perenc. Wilayah dan Kota 34 IPM-2511 Analisis Hubungan Pusat-Daerah 3 IPM: 2508,2504, 25035 IPM-2214 Manajemen Konflik 3 IPM 2404, IPM-22106 IPM-2216 Teori Politik 3 IPM-2407, IPM-22107 IPM-2220 Analisis Politik Pemerintahan 3 IPM-2405, IPM-2508
Jumlah 21SEMESTER VII
1 IPM-2215 Studi Kawasan & Pol. LN RI 3 IPM-22062 IPM-2217 Filsafat Pemerintahan 3 IPM-2501, IPM-21083 IPM-2502 Metodologi Ilmu Politik & Pem-an 3 IPM:2501, IPM-22164 IPM-2208 Kapita Selekta Pemerintahan 35 IPM-2301 K K L 3
Jumlah 15SEMESTER VIII
1 IPM-2512 Komprehensif 02 IPM-2304 Skripsi 6 Lulus teori, IPM-2512
Jumlah 6
UNIVERSITAS CENDERAWASIH6
Kurikulum Ilmu Pemerintahan 2004
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIKJURUSAN ILMU ADMINISTRASI
KOMPOSISI MATA KULIAHPROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN (D-3)
(Sesuai dengan Keputusan Mendiknas RI Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa)
No MATA KULIAH JML SKS KODE M.K.I. Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)
1 Pendidikan Agama 2 IPM-51012 Pendidikan Pancasila 2 IPM-51023 Pendidikan Kewarganegaraan 2 IPM-51034 Bahasa Indonesia 2 IPM-51045 Bahasa Inggris 2 IPM-51056 Ilmu Sosial Budaya Dasar 2 IPM-51067 Ilmu Alamiah Dasar 2 IPM-51078 Pengtr. Filsafat & Dasar-dasar Logika 3 IPM-51089 Etnografi Papua 2 IPM-5109
Jumlah 19
II. Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB)1 Asas-asas Manajemen 3 IPM-52012 Etika Pemerintahan 3 IPM-52023 Kepemimpinan Pemerintahan 3 IPM-52034 Administrasi Materiil 3 IPM-52045 Hukum Tata Usaha Negara 2 IPM-52056 Perencanaan Wilayah & Kota 3 IPM-52067 Pangantar Statistik Sosial 3 IPM-52078 Keuangan Daerah 3 IPM-52089 Analisis Potensi Daerah 3 IPM-520910 Kesehatan Masy. Desa 3 IPM-521011 PPBS 2 IPM-5211
Jumlah 31III. Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB)
1 Metode Penelitian Sosial 3 IPM-53012 Dasar-dasar Komputer 2 IPM-53023 Praktikum 4 IPM-53034 Tugas Akhir 4 IPM-5304
Jumlah 13
No MATA KULIAH JML SKS KODE M.K.
7
Alamat: Kampus Uncen, Jl. Kamp Walker, Yabansai, Telp./Fax (0967) 572106
Kurikulum Ilmu Pemerintahan 2004
IV. Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB)1 Pembangunan Masyarakat Desa 3 IPM-54012 Sistem Hukum Indonesia 3 IPM-54023 Sistem Ekonom Indonesia 3 IPM-54034 Sistem Politik Indonesia 3 IPM-54055 Pengantar Sosiologi 3 IPM-54066 Pengantar Ilmu Politik 3 IPM-54077 Pengantar Antropologi 3 IPM-54088 Kependudukan & Lingkungan Hidup 2 IPM-5409
Jumlah 23V. Mata Kuliah Keilmuan dan Ketrampilan (MKK)
1 Pengantar Ilmu Pemerintahan 3 IPM-55012 Sistem Pemerintahan Desa 3 IPM-55023 Sistem Pemerintahan Daerah 3 IPM-55034 Sistem Kepartaian & Pemilu di Indonesia 3 IPM-55045 Organisasi dan Manajemen Pem-an 3 IPM-55056 Sistem Pemerintahan RI 3 IPM-55067 Politik dan Hukum Agraria 3 IPM-55078 Birokrasi Pemerintahan 3 IPM-5508
Jumlah 24Jumlah I + II + III + IV + V
(40 Mata Kuliah)110
8
Kurikulum Ilmu Pemerintahan 2004
DISTRIBUSI MATA KULIAH PER-SEMESTER PROGRAM DIPLOMA 3 ILMU PEMERINTAHAN
No Kode M.K. MATA KULIAH SKS Prasyarat
SEMESTER I
1 IPM-5101 Pendidikan Agama 22 IPM-5102 Pendidikan Pancasila 23 IPM-5106 Ilmu Sosial Budaya Dasar (ISBD) 24 IPM-5104 Bahasa Indonesia 25 IPM-5105 Bahasa Inggris 26 IPM-5406 Pengantar Sosiologi 37 IPM-5407 Pengantar Ilmu Politik 38 IPM-5403 Sistem Ekonomi Indonesia 39 IPM-5408 Pengantar Antropologi Sosial 2
Jumlah 21SEMESTER II
1 IPM-5107 Ilmu Alamiah Dasar 22 IPM-5109 Etnografi Papua 23 IPM-5401 Pembg. Masy. Desa 34 IPM-5405 Sistem Politik Indonesia 3 IPM-54075 IPM-5402 Sistem Hukum Indonesia 36 IPM-5108 Pengtr. Filsafat & Dasar2 Logika 37 IPM-5501 Pengantar Ilmu Pemerintahan 38 IPM-5201 Asas-asas Manajemen 3
Jumlah 22SEMESTER III
1 IPM-5103 Pendd. Kewarganegaraan 22 IPM-5506 Sistem Pemerintahan RI 3 IPM-55013 IPM5505 Organisasi & Manajemen Pem-an 3 IPM-52014 IPM-5204 Administrasi Materiil 35 IPM-5210 Kesehatan Masy. Desa 3 IPM-54016 IPM-5205 Hukum Tata Usaha Negara 3 Ipm-54027 IPM-5302 Dasar-dasar Komputer 28 IPM-5203 Kepemimpinan Pemerintahan 3 IPM-5201
Jumlah 22SEMESTER IV
1 IPM-5301 Metode Penelitian Sosial 32 IPM-5503 Sistem Pemerintahan Daerah 3 IPM-55063 IPM-5209 Analisis Potensi Daerah 3 IPM-5401,IPM-55054 IPM-5202 Etika Pemerintahan 3 IPM-51085 IPM-5211 Planning Programming Budgetting
System (PPBS)2 IPM-5201
6 IPM-5504 Sistem Kepartaian & Pemilu di Ind. 3 IPM-54057 IPM-5409 Kependudukan & Lingkg. Hidup 2 IPM-5401
Jumlah 19
No Kode M.K. MATA KULIAH SKS Prasyarat
9
Kurikulum Ilmu Pemerintahan 2004
SEMESTER V
1 IPM-5502 Sistem Pemerintahan Desa 3 IPM-55062 IPM-5508 Birokrasi Indonesia 3 IPM-55053 IPM-5507 Politik & Hukum Agraria 3 IPM-5402,IPM-54074 IPM-5206 Perencanaan Wilayah & Kota 35 IPM-5207 Statistik Sosial 3 IPM-53016 IPM-5208 Keuangan Daerah 3 IPM-5503
Jumlah 18SEMESTER VI
1 IPM-5303 Praktikum 42 IPM-5304 Tugas Akhir 4 Lulus teori, IPM-5303
Jumlah 8
10
Kurikulum Ilmu Pemerintahan 2004
DESKRIPSI DAN SILABI MATA KULIAH
Mata Kuliah : Pendidikan Pancasila (2 SKS)Deskripsi :Dengan mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu memahami makna serta kedudukan Pancasila yang sebenarnya, yaitu sebagai Dasar filsafat negara yang dipelajari dan dikaji secara ilmiah.
Kuliah Pokok Bahasan
1. Pendahuluan: Landasan, Tujuan, Pembahasan secara ilmiah dan beberapa pengertian Pancasila
2. Pancasila Dalam Konteks Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia
3. Pancasila Sebagai Sistem Filsafat4. Pancasila Sebagai Etika Politik5. Pancasila Sebagai Ideologi Nasional6. Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan RI7. Undang-Undang Dasar Negara RI8. Pancasila Sebagai Paradigma Kehidupan Dalam
Masyarakat Berbangsa dan Bernegara
Prasyarat : -Bacaan Utama:Kaelan, H., Pendidikan Pancasila (edisi ke 7), Penerbit Paradigma,
Jogjakarta, 2003 Naskah UUD 1945 Amandemen
Mata Kuliah : Bahasa Indonesia (2 SKS)Deskripsi :Dengan mata kulian ini diharapkan mahasiswa dapat memahami pengetahuan tentang bahasa Indonesia, sehingga dapat menggunakannya denganbaik dan benar baik dalam hal pemahaman dalampercakapan di kehidupan sehari-hari maupun dalam situasi formal. Selain itu mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan penulisan dalam bahasa Indonesia sebagai salah satu unsur penting dalam karya ilmiah. Dengan pendekatan teoritis dan praktis mahasiswa diharapkan dalam penulisan karya ilmiah dapat menyajikan dengan bahasa yang baik dan benar.
Kuliah Pokok Bahasan
1. Sejarah dan Kedudukan Bahasa Indonesia2. Ragam Bahasa Indonesia dan Ciri-ciri ragam baku3. Ejaan Bahasa Indonesai Yang Disempurnakan (EYD)4. Pedoman Umum Pembentukan Istilah5. Kata dan Gabungan Kata dalam Bahasa Indonesia6. Kalimat Efektif9. Paragraf
11
Kurikulum Ilmu Pemerintahan 2004
10. Latihan paragraf11. Komposisi12. Latihan membuat karangan ilmiah/laporan13. Teknik Penulisan Ilmiah14. Surat-menyurat
Prasyarat : -Bacaan Utama:Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan, Pusat Penelitian Bahasa
dan Sastra Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Soejono, Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan
danKebudayaan RI, Jakarta, 1988Supriyadi, Bahasa Indonesia Ragam Resmi, Fakultas Sastra UGM,
Yogyakarta, 1988.
Mata Kuliah : Bahasa Inggris (2 SKS)Deskripsi :Dengan mata kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat memiliki landasan pengetahuan bahasa Inggris yang memadai, khusunya yang berkaitan dengan perkembangan sosial politik. Sebagai bentuk lanjutan pembinaan penguasaanbahasa Inggris, mata kuliah ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kecakapan dan penguasaan dalam bahasa asing untuk menunjang serta mengembangkan penguasaan keilmuan. Sehingga dapat membantu memahami teks dalam bahasa Inggris pada umumnya dan literatur dan karya ilmiah keilmuan berbahasa Inggris secara efektif.
Kuliah Pokok Bahasan
1. Pengantar: Tujuan, ruang lingkup 2. Identifying Sentence Connectors3. Recognizing Appropriate Main Ideas for Paragraphs4. Understanding a text5. Identifying Topic sentence6. Recognizing paragraphs Development Patterns7. Understanding a text8. Newspaper articles : Jakarta Pos
Prasyarat : -Bacaan Utama:Ramsay, J.W., Basic Skills For Academic Reading, Prentice Hall Regents,
Englewood Cliffs, New Yersey, 1986Coonelly M., and Sims J., Time and Space A Basic Reader, Prentice Hall
Regents, Englewood Cliffs, New Yersey, 1990.Jakarta Post
Mata Kuliah : Pengantar Ilmu Politik (3 SKS)Deskripsi :
12
Kurikulum Ilmu Pemerintahan 2004
Denganmata kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat memahami ilmu politik, terutama mengenai pengertian-pengertian dan berbagai persoalan dalamilmu politik. Mahasiswa dapat mengerti gambaran tentang sasaran, pusat perhatian, cakupan, dan perkembangan ilmu politik serta hubungannya dengan ilmu pengetahuan lainnya. Kuliah dilakka dengan metode ceramah dan diskusi.
Kuliah Pokok Bahasan
1. Pengantar: Pengertian-pengertian2. Ruang lingkup ilmu politik3. Sasaranilmu politik4. Metode dan pendekatan ilmu politik5. Perkembangan ilmu politik6. Hubungan ilmu politik dengan ilmu-ilmu lain7. Teori politik8. Negara sebagai konsep politik9. Tujuandan tugas negara10. Undang-Undang Dasar/Konstitusi11. Partai politik12. Hubungan Internasional
Prasyarat : -Bacaan Utama:Budiardjo, Miriam, Dasar Ilmu Politik, Gramedia, Indonesia, Jakarta, 2000.Surbakti, Ramlan, Memahami Ilmu Politik, Erlangga, Jakarta, 1997.The Liang Gie, Ilmu Politik, Yayasan Studi Ilmu dan Teknologi, Yogyakarta,
1990.
Mata Kuliah : Pengantar Sosiologi (3 SKS)Deskripsi :Denganmata kulia ini diharapka mahasiswa dapat memahami konsep-konsep dasar sosiologi, sehingga dapat dipergunakan sebagai bekal awal mengenal sosiologi. Pembahasan dimulai dari pbyek studi sosiologi, sejarah perkembangan sosiologi, konsep individu, masyarakat,kebudayaan, struktur dan proses-proses sosial, institusi-institusi sosial dan perubahan sosial,.
Kuliah Pokok Bahasan
1. Pengantar2. Obyek studi sosiologi3. Teori-teori sosiologi modern; Teori fungsionalism, Teori
konflik, symbolic interactionism.4. Kebudayaan5. Interaksi dan Struktur sosial6. Stratifikasi sosial
13
Kurikulum Ilmu Pemerintahan 2004
7. Kelompok dan Organisasi sosial8. Institusi-institusi sosial9. Perilaku kolektif dan perubahan sosial
Prasyarat : -Bacaan Utama:Soekanto, Soerjono, Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali Press, Jakarta,
1984Sunarto, Kamanto, Pengantar Sosiologi, LPEM, UI, Jakarta, 1993Dll.
Mata Kuliah : Pengantar Antropologi Sosial (3 SKS)Deskripsi :Dengan mata kuliah ini diharapkanmahasiswa dapat memahami materi-materi pokok dalam konteks disiplin ilmu antropologi yang senantiasa berkembang. Berawasl dari riwayat asal-usul perkembangan awal antropologi, pengertian dari istilah “antropologi” dan perkembangan dari pengertian itu, hubungan antropologi dengan disiplin-disiplin ilmu lain, kosep sistem kemasyarakatan termasuk sistem kekerabatan, kebudayaan, perubahan masyarakat, dan kebudayaan, suku bangsa dan keanekaragamannya di ndonesia, serta etnografi.
Kuliah Pokok Bahasan
1. Pengantar: Pengenalan pengertian antropologi2. Asal-usul dan perkembangan antropologi serta arti penting
antropologi3. Sub-sub bagian antropologi serta hubungannya dengan
ilmu-ilmu lain4. Pengenalan mengenai antropologi ragawi5. Sistem Kemasyarakatan6. Kebudayaan7. Wujud dan Unsur-unsur budaya8. Integrasi Kebudayaan9. Perubahan Masyarakat dan Kebudayaan10. Aneka warna suku bangsa di Indonesia11. Etnografi
Prasyarat : -Bacaan Utama:Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, Rajawali Press, jakarta, 1984-----------, Pokok-Pokok Antropologi Sosial-----------(ed), Manusia dan Kebudayaan di Indonesia, H. Geertz, Aneka Warna Budaya dan Komunitas Indonesia-----------, Interpretasi KebudayaanHarsja, W. Bachtiar, Budaya dan Manusia Indonesia,
14
Kurikulum Ilmu Pemerintahan 2004
Mata Kuliah : Sistem Sosial Budaya Indonesia (3 SKS)Deskripsi :Denganmata kuliah ini mahasiswa diharapkan dapat memahami karakter dan dinamika masyarakat Indonesia dari sudut pandang sosiologi-antropologi. Mata kuliah ini secara lebih khusus dirancang untuk memberikan pemahaman tentang struktur sosial dan proses sosial masyarakat Indonesia dan masalah-masalah yang dihadapinya dalam proses pembentukan negara bangsa Indonesia.
Kuliah Pokok Bahasan
1. Pengantar: Pengertian dasar sistem sosial budaya2. Teori dan Konsep masyarakat majemuk3. Masyarakat Indonesia sebagai masyarakat majemuk4. Tantangan dan Peluang masyarakat Indonesia modern5. Prospek dinamika dan perubahan masyarakat Indonesia di
masa depan
Prasyarat : -Bacaan Utama:Nasikun, Sistem Sosial Indonesia, Reajawali Press, Jakarta, 1984.Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, Rajawali Press, jakarta, 1984-----------, Pokok-Pokok Antropologi Sosial-----------(ed), Manusia dan Kebudayaan di Indonesia, H. Geertz, Aneka Warna Budaya dan Komunitas Indonesia-----------, Interpretasi KebudayaanHarsja, W. Bachtiar, Budaya dan Manusia Indonesia,
Mata Kuliah : Sistem Ekonomi Indonesia (3 SKS)Deskripsi :Dengan mata kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat memahami konsep dasar ilmu ekonomi yang diharapkan mampu memperkaya dan mempertajam pendalaman mata kuliah jurusan. Mahasiswa diberikan konsep-konsep ekonomi makro maupun mikro, moneter, inflasi sektor luar negeri dan aplikasinya.
Kuliah Pokok Bahasan
1. Pengantar: 2. Teori Ekonomi Mikro, pengertian, karakteristik dah hubungannya
dengan pasar3. Teori ekonomi makro, pengertian dan perbedaanya dengan teori
mikro serta aplikasinya4. Moneter: pengertain dan aplikasinya5. Inflasi: penyebab, cara penghitungannya dan kebijakan yang
mengiringinya
15
Kurikulum Ilmu Pemerintahan 2004
6. Sektor Luar Negeri: Pengertian dan aplikasiya
Prasyarat : -Bacaan Utama:Sihprapti, Endang, Pengantar Ekonomi Makro----------, Pengantar Ekonomi Mikro..
Mata Kuliah :Sistem Hukum Indonesia (3 SKS)Deskripsi :Dengan mata kuliah ini diharapkan mahasiswa memahami asal muasal hukum, pemberlakuanya danakhirnya perkembangan hjukum di Indonesia. Mahasiswa diharapkan dapat memiliki dasar wawasan tentang hukum di Indonesia yang dapat membantu memperdalam mata kuiah jurusan yang berkaitan dengan kebradaan hukum. Kuliah dilakukan dengan metode ceramah dan diskusi.
Kuliah Pokok Bahasan
1. Asal mulaterbentuknya masyarakat dan kebutuhan akan aturan yang terwujud dalam nilai, norma dan hukum, ciri dan fungsinya.
2. Sumber hukum menurut beberapa ahli3. Jenis-jenis hukum: ciri dan fugsinya4. Peradila sebagai implementasi penegakan hukum formal5. Tata Hukum Indonesia: Sejarah dan perkembangannya6. Hukum Perdata, pengertian, fungsi dan sistematikanya7. Hukum Perdata dalam kaitannya denganharta benda dan hukum
waris8. Kekuasaan hakim, asas yang mendasari dan aplikasinya dalam
sistem hukum.
Prasyarat : -Bacaan Utama:Sanusi, Ahmad, Pengantar Hukum dan tata Hukum IndonesiaKansil, Ilmu Hukum dan Tata Hukum IndonesiaJoyosiswoyo, Kusumaji, Pedoman Tata Hukum IndonesiaSudikno, Mertokusumo, Mengenal Hukum, Liberti, Yogyakarta, 1991Suprapto, Hartono Hadi, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Liberty,
Yogyakarta, 1982
Mata Kuliah : Pengantar Filsafat & Dasar-dasar Logika (3 SKS)Deskripsi :Dengan mata kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat memahami tentang filsafat sebagai pengetahuan untuk mengetahui hakikat segala sesuatu, baik secara teoritikilmiah maupun sebagai usaha untuk merumuskan sautu kenijaksanaan tertentu yang nantinya akan diterokan dalam hidup sehari-
16
Kurikulum Ilmu Pemerintahan 2004
hari. Selain itu dalam mata kuliah ini diberikan materi tentang dasar-dasar logika yaitu sebagai cabang filsafat yang menempatkan penalaran sebagai fokus pembahasannya.
Kuliah Pokok Bahasan
1. Pendahuluan: Tujuan, ruang lingkup dan pengertian2. Filsafat sebagai ilmu pengetahuan3. Ciri-ciri Filsafat4. Metafisika dan Epistemologi5. Filsafat Praktis6. Pemikiran Filsafat Modern dan Latar Belakangnya7. Filsafat Idealisme dan Materialisme8. Dasar-Dasar Logika9. Bahasa dan Logika10. Definisi dan Kesesatan11. Silogisme Kategorik12. Deduksi dan Induksi
Prasyarat : -Bacaan Utama:Hatta, Muammad, Pegantar ke Jalan Ilmu Pengetahuan,
PT.Pembangunan, Jakarta, 1970Lasiyo, Pengantar Filsafat, cet. I, Liberty, Yogyakarta, 1985.Poedjowijatno, Pembimbing ke Arah Alam Filsafat, Penerbit Obor, Jakarta,
1983Soemargono, Soejono, Berpikir Secara Kefilsafatan, Nurcahya, Jogjakarta,
1983.Sommer, Logika, Penerbit Alumni, bandung, 1982.The Liang Gie, Pengantar Logika Modern, Karya Kencana, Yogyakarta,
9179.Sumantri, J.S., Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer, Sinar Harapan,
Jakarta, 1984.Lanur,Alex, Logika Selayang Pandang, Kanisius, Yogyakarta, 1983.Soekadijo, R.G., Logika Dasar: Tradisional, Simbolik, dan Induktif,
Gramedia, Jakarta, 1983.
Mata Kuliah : Dasar-dasar Komputer (2 SKS)Deskripsi :Dengan mata kulian ini diharapkan mahasiswa dapat mengenal komputer dan mampu mengoperasikannya dengan baik.; Memberikan bekal pemahaman tentang dasar-dasar pengoperasian komputer sehingga akan memudahkan mahasiswa untuk mempelajari berbagai program koputer. Dalam mata kuliah ini diberikan topik tentang struktur komputer, operating system, Windows, pengantar program pengolah data, pengantar spreadsheet, sistem jaringan, dan cara mencetak file.
17
Kurikulum Ilmu Pemerintahan 2004
Kuliah Pokok Bahasan
1. (1) Pengantar2. (2) Struktur Komputer3. (3-4) Sistem Operasi Komputer DOS4. (5-6) Praktek5. (7-8) Windows6. (9-10) Praktek7. (11-12) Pengantar Pengolah Data dan Sread Sheet8. (13-14) Praktek9. (15) Sistem Jaringan10. Praktek
Prasyarat: Bacaan Utama:Budi Permana, Microsofat Excel 97, Elek Media Komputindo, 1997.M. Agus J. Alam, Microsoft Word 97, Elek Media Komputindo, 1996. Peter G. Atiken, Panduan Cepat Menggunakan Microsoft Office, Elek
Media Komputindo, 1994
Mata Kuliah : Pengantar Ilmu Pemerintahan (3 SKS)Deskripsi :Dengan mata kulian ini diharapkan mahasiswa dapat memahami pemerintahan sebagai suatu ilmu, kedudukan dan ruang lingkupnya, perkembangan paradigma dan dinamikanya. Selain itru dipelajari juga pembagian kekuasaan pemerintrahan dan hubungan lembaga kekuasaan tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan. Untuk melengkapi pemahaman tentang ilmu pemerintahan, diberikan juga beberapa konsep pemerintahan, seperti kebijakan pemerintahan, etika pemerintahan dan pemerintahan sebagai suatu sistem. Kuliah dilakukan dengan kombinasi ceramah dan diskusi serta penugasan secara terstruktur.
Kuliah Pokok Bahasan
1. Pengertian Ilmu Pemerintahan2. Negara dan Pemerintah3. Paham-paham penyelenggaraan negara4. Pemisahan kekuasaan negara5. Paradigma pemerintahan6. Good Governance7. Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia8. Hubungan Lembaga-lembaga Kekuasaan di tingkat Pusat9. Pemerintah Daerah di Indonesia10. Dinamika pemerintahan
Prasyarat : IPM-2407
18
Kurikulum Ilmu Pemerintahan 2004
Bacaan Utama:Budiman, Arif, Teori Negara: Negara, Kekuasaan dan Ideologi, Bumi
Aksara, Jakarta, 1995.Djoharwinarlien, Sri, Pemahaman Ilmu Pemerintahan, Jurusan Ilmu
Pemerintahan, FISIPOL UGM, Yogyakarta, 1993.Gaffar, Affan, Ilmu Pemerintahan: Pengembangannya dan Peranannya
Dalam Pembangunan Nasional, FISIPOL, Jogkakarta, 1992.------------------, Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002.Mariun, Azas-azas Ilmu Pemerintahan, Penerbitan Fisipol UGM, Jogjakarta,
1988.Syafiie, Inu, Pengantar Ilmu Pemerintahan, Refika, Jakarta, 2001.Rasyid, Ryaas, Makna Pemeritahan, PT. Yasrif Watampone, jakarta, 1997.Surianingrat, Bayu, Mengenal Ilmu Pemerintahan, Rineka Cipta, Jakarta,
1992.
Mata Kuliah : Metode Penelitian Sosial (3 SKS)Deskripsi :Dengan mata kulian ini diharapkan mahasiswa dapat memahami konsep-konsep dasar dalam penelitian sosial, langkah-langkah yang harus dilakukan dalam penelitian sosial sehingga mahasiswa memiliki kemampuan untuk melakukan penelitian sosial secara benar dan memberikan pemahaman tentang langkah-langkah khusus yang sangat penting dalam penelitian sosial seperti analisis dan interpretasi data serta penulisan laporan penelitian. Kuliah dilakukan dengan kombinasi metode ceramah dan diskusi serta sejauh mungkin diusahakan agar pembahasan materi kuliah didasarkan pada proses dan hasil penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai kegiatan praktek sebagai bagian melekat dari mata kuliah ini. Evaluasi matakuliah dilakukan dengan penugasan latihan dan praktek, ujian tengah semester, ujian akhir.
Kuliah Pokok Bahasan
1. Pengantar2. Setting historis penelitian sosial3. Teori dan riset4. Metode Penelitan Kuantitatif dan Kualitatif5. Unsur-unsur dalam penelitian sosial6. Hipotesis7. Pengukuran dan Skala8. Proses Pengambilan Sampel9. Teknik Pengumpulan Data10. Analisis dan Interpretasi Data11. Penulisan Laporan
Prasyarat: -Bacaan Utama:
19
Kurikulum Ilmu Pemerintahan 2004
Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofyan (ed), Metode Penelitian Survei, LP3ES, Jakarta, 1989.
Ali, Faried, Fuady, Metodologi Penelitian Sosial Dalam Bidang Ilmu Administrasi dan Pemerintahan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta1997.
Nazir, Moh. Metode Penelitian Sosial, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1999.Miles, Matthew B. Dan Huberman, A. Michael, Analisis Data Kualitatif (Terj.
Tjetjep Rohendi Rohidi), UI Press, Jakarta, 1992Koentjaraningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat, Gramedia,
Jakarta, 1998.
Mata Kuliah : Asas-asas Manajemen (3 SKS)Deskripsi :Dengan mata kuliahini diharapkan mahasiswa dapat memahami asas-asas atau prinsip-prinsip manajemen. Manajemen penting dipelajari, karena ia menyentuh serta mempengaruhi hampir semua kehidupan manusia, ia menyebabkan bahwa kita menyadari kemampuan-kemampuan kita, menunjukkan cara ke arah pelaksanaan pekerjaan yang lebih baik, mengurangi hambatan-hambatan dan memungkinkan kita mencapai tujuan yang kita harapkan. Dalam kuliha ini mahasiswa dibekali konsep-konsep yang khas dari manajemen sebagaisebuah proses, yaitu: perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumberdaya.
Kuliah Pokok Bahasan
1. Pengantar: Latar belakang dasar manajemen2. Tujuan, Bidang dan Mahzab Manajemen3. Sistem, Pendekatan dan Fungsi-fungsi Manajemen4. Pengambilan Keputusan5. Wewenang, Tanggung Jawab dan Pendelegasian Wewenang6. Perencanaan7. Pengorganisasian8. Pengawasan,9. Manajemen : Pandangan Masa depan
Prasyarat : Bacaan Utama:George R. Terry, (Terj: Winardi), Asas-Asas Manajemen, Penerbit Alumni,
bandung, 1986.Hasibuan, Malayu, Manajemen: Dasar, Pengertrian, dan Masalah, Bumi
Aksara, Jakarta, 2001.Siagian, Sondang P., Manajemen Abad 21, Bumi Aksara, Jakarta, 1998.-----------, Fungsi-Fungsi Manajerial, Bumi Aksara, Jakarta, 2002.
20
Kurikulum Ilmu Pemerintahan 2004
Mata Kuliah : Pengantar Statistik Sosial (3 SKS)Deskripsi :Dengan mata kulian ini diharapkan mahasiswa dapat memahami konsep-konsep dasar statistik. Peranan statistik semakin penting dalam penelitian. Mahasiswa olehkarenanya harus mampu menggali , mengolah dan menganalisa data penelitiannya agar menghasilkan penelitian yang baik. dalam analisis statistik/kuantitatif. Mahasiswa memahami langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menganalisis secara kuantitatif serta membahas secara khusus bagian-bagian tertentu dari metode analisis kuantitatif yang paling banyak digunakan dalam penyusunan laporan penelitian.Penjelasan dilakukan dari tataran teoritik tentang penelitian kuantitatif, kemudian metodologi serta langkah-langkah yang terdapat dalam penelitian kuantitatif.
Kuliah Pokok Bahasan
1. Pengantar2. Penelitian kuantiatif3. Metodologi dan metode penelitian kuantitatif4. Persiapan Penelitian5. Analisis Kualitatif6. Persiapan data dalam analisis Kuantitatif7. Penyajian data dalam penelitian kuantitatif8. Pengukuran dan ukuran pemusatan9. Asosiasi 10. Aspek penting dalam analisis statistik
Prasyarat : IPM-2404, IPM-2506
Bacaan Utama:
Neuman, W. Lawrence, Social Research Methods-Qualitative and Quantitative Approaches, Allyn and Bacon, Boston, 1997.
Singarimbun, Masri dan Soffian Effendi, Metode Penelitian Survei, LP3ES, jakarta, 1989.
Sudjana, Metode Statistika, Tarsito, Bandung, 1992.Nazir, Moh, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1999.Nasutian, A.H., dan Barisi, Metode Statistik, Gramedia, Jakarta, 1975
Mata Kuliah : Pembangunan Masyarakat Desa (3 SKS)Deskripsi :Dengan mataka kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat memahami pembangunan desa beserta persoalannya. Karena selama proses pembangunan berlangsung seringkali justru tidak memberikan kesejahteraan pada masyarakat desa . Desa dijadikan lahan eksploitasi ekonomi dan politik dari kekuatan-kekuatan yang ada diluarnya seperti negara dan modal. Akibatnya desa kehilangan kemandiriannya untuk
21
Kurikulum Ilmu Pemerintahan 2004
berekspresi. Sebalum mengkaji pembangunan desa, sebagai pendahuluan mahasiswa harus memahami teori-teori pembangunan agar pemahaman tentang konsep pembangunan desa menjadi lebih utuh.
Kuliah Pokok Bahasan
1. Pendahuluan2. Teori Pembangunan (Pertumbuhan Ekonomi,
Kesejahteraan, Pertumbuhan dan Pemeranaan)3. Teori Pembangunan: Dependensi danKeterbelakangan,
Pembangunan berpusat manusia, Berwawasan Lingkugan4. Memahami Desa dan Masyarakat Desa5. Pendekatan Pembangunan Masyarakat Desa (Partisipasi,
community Development, Community Empowering)6. Pendekatan Local Intstitution Building7. Posisi Negara dalam Local Institusion Building8. Peran Civil Society dalam Local Institution Building9. Program Pemerintah di Desa (TPI, PIR, KUD, Program
Pemberdayaan Masyarakat, seperti: P2KT, PMKDE, IDP, PPK dll.)
Prasyarat : Bacaan Utama:Chamcers, Robert, Pembangunan Desa: mulai dari sekarang, Jakarta,
LP3ES, 1988.----------, Memahami Desa secara Partisipatif, Kaniaius & OXFAM,
Yogyakarta, 1992Jahi, A., Komunikasi Massa dan Pembangunan Pedesaan di Negara-
negara Dunia Ketiga: Suatu Pengantar, Gramedia, Jakarta, 1988Zakaria, R. Yanto, Masyarakat Desa di Bawah Rejim Orde Baru, Elsam,
JakartaTkokrowinoto, Moeljarto, Pembangunan: Dilema dan Tantangan, Pustaka
Pelajar, Yogyakarta, 1996.----------, Politik Pembangunan: Sebuah Analisis Konsep, Arah dan
Tantangan, Tiarawacana, yogyakarta, 1995Budiman, Arief, Teori Pembangunan Dunia Ketiga, Gramedia, jakarta,
2000.
Mata Kuliah : Organisasi & Manajemen Pemerintahan (3 SKS)Deskripsi :Dengan mata kulian ini diharapkan mahasiswa dapat memahami berbagai konsep yang berkaitan dengan organisasi dan manajemen pemerintahan. Mahasiswa diarapkan juga memahami perbedaan kajian dalam organisasi dan manajemen sektor publik, sektor swasta dan volunteer sector. Pemahaman kajian di tiga sektor ini penting, karena seiring dengan perkembangan paradigma pemerintahan yaitu Good governance. Kuliah
22
Kurikulum Ilmu Pemerintahan 2004
dipadu antara ceramah dan diskusi, serta field study ke tiga sektor /organisasi.
Kuliah Pokok Bahasan
1. Konsep organisasi dan manajemen2. Karakteristik organisasi dan manajemen pemerintahan3. Perbedaan sektor publik, swasta, dan volunteer sector4. Relasi organisasi dan manajemen Pemerintah dan Swasta5. Relasi organisasi dan manajemen Pemerintah dan volunteer sector6. Organisasi dan manajemen pemerintahan Orde Baru7. Organisasi dan manajemen pemerintahan Masa transisi8. Organisasi dan manajemen pemerintahan dalam kerangka perubahan
global9. Organisasi dan manajemen pemerintahan dalam kerangka perubahan
di tingkat lokal
Prasyarat : IPM-2201Bacaan Utama:
Gaebler, Ted dan David Osborn, Mewirausahakan Birokrasi, 1992Osborn, David, dan Peter Plastrik, Memangkas Birokrasi, Penerbit PPM,
Jakarta, 2000.Nugroho, Riant, Reinventing Indonesia, Elex Media Komputindo, Jakarta,
2001.Nurjaman, Asep dan Krisno Hadi, Organisasi dan Manajemen
Pemerintahan, UMM Press, 2003.Gibson, James L., Organisasi, Bina Rupa Aksara, Jakarta, 1996Giddens, Anthony, Jalan Ketiga: Pembaruan Demokrasi Sosial, Gramedia,
Jakarta, 1999.Heyness, Jeff, Demokrasi dan Masyarakat Sipil di Dunia Ketiga, Yayasan
Obor, Jakarta, 2000Mas’oed, Moechtar, Politik Birokrasidan Pembangunan, Pustaka Pelajar,
Yogyakarta, 1994.Stoner, J.A.F., Manajemen, Airlangga, Jakarta 1996.Gafar, Afan, Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi, Pustaka Pelajar,
Jogjakarta, 1999.
Mata Kuliah : Birokrasi Pemerintahan (3 SKS)Deskripsi :Dengan mata kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat memahami konsep-konsep birokrasi, perkembangan pemikiran mulai dari klasik sampai kontemporer. Selain itu dibicarakan juga dinamika dan persoalan birokrasi di Indonesia dalam konteks kekinian, khsunya setelah terjadi arus balik kekuasaan pusat ke daerah. Kuliah ini emanfaatkan beberapa metode ceramah dan diskusi kelompok. Beberapa pertemuan dipergunakan untuk presentasi paper terbaik.
23
Kurikulum Ilmu Pemerintahan 2004
Kuliah Pokok Bahasan
1. Pengantar: Need Assesment rancangan perkuliahan2. Klarifikasi konseptual Birokrasi3. Konsep-konsep klasik birokrasi: Marx, Michels, Mosca dan
Weber4. Pemetaan pemikiran Birokrasi : Pluralisme, Teknokratik,
Korporatik dan Marxisme Kontemporer5. Netralitas Birokrasi6. Patologi Birokrasi7. Birokrasi di Indonesia: Sejarah dan perkembangan awal
pembentukannya8. Birokrasi Indonesia: Periode Pasca Kemerdekaan9. Birokrasi Patrimonial10. Birokrasi sebagai locus politik: Memahami relasi birokrasi
dan politisi struktur birokrasi11. Birokrasi dan Otonomi Daerah12. Birokrasi dan Pelayanan publik13. Agenda Reformasi Birokrasi
Prasyarat : IPM-5505Bacaan Utama:Albrow, Martin, Birokrasi, Alih Bahsa: M. Rusli Karim, Yogykarta, 1990Osborne, David dan Peter Plastrik, Memangkas Birokrasi, LPPM, Jakarta,
2000Osborn, David dan Ted Gaebler, Mewirausahakan Birokrasi, LPPM dan
PT.Pustaka Binaman Presindo, Jakarta, 1999.Shuterland, Heather, Terbentuknya Elit Birokrasi, PT. Sinar Harapan,
jakarta, 1983Thoha, Miftah, Perspektif Perilaku Birokrasi, RajawaliPress, jakarta, 1987-------------, Beberapa Kajian Birokrasi, PT. Media Widya Mandala,
Yogyakarta, 1991.-------------, Birokrasi dan Politik, Rajawali Pers, Jakarta, 2004.Syamsi, Ibnu, Pokok-pokok Organisaasi dan Manajemen, Bina Aksara,
Jakarta, 1983Hariandja, Denny B.C., Birokrasi Nan Pongah, Kanisius, Jogjakarta, 1999.Etzioni-Halevey, Eva, Bureaucracy and Democracy: A Politikal Dilemma,
London, Routledge & Keagan Paul, 1983.Carino, Ledevina V., Bureaucracy for Demodracy:, Manila: College of
Public Admninistration, University of Philipines, 1983.Gaebler, Ted dan David Osborn, Mewirausahakan Birokrasi, 1992Osborn, David, dan Peter Plastrik, Memangkas Birokrasi, Penerbit PPM,
Jakarta, 2000.Nugroho, Riant, Reinventing Indonesia, Elex Media Komputindo, Jakarta,
2001.
24
Kurikulum Ilmu Pemerintahan 2004
Mata Kuliah : Kepemimpinan Pemerintahan (3 SKS)Deskripsi :Dengan mata kulian ini diharapkan mahasiswa dapat memahami berbagai konsep kepemimpinan sehingga meeka mempunyai persepsi serta sikap yang benar menyangkut teiori dan praktek kepemimpinan. Kepemimpinan dikaji dan difokuskan terutama pada pejabat birokrasi publik/pemerintahan. Pejabat birokrasi publik dalam manajemen pemerintahan yang baru menjadi pusat perhatian apalagi dengan pergeseran kekuasaan dari sentralisasi ke desentralisasi mereka menjadi figur yang dominan.
Kuliah Pokok Bahasan
1. Pengertian kepemimpinan dan lahirnya pemimpin2. Leader, manager dan head of organization.3. Kepemimpinan Efektif4. Teori Sifat Kepemimpinan 5. Teori Perilaku Kepemimpinan6. Teori Kontingensi7. Teori Situasional8. Teori Path Goal9. Managerial Grid10.Fungsi-fungsi kepemipinan11.Tipe Kepemimpinan12.Kepemimpinan dalam organisasi Pemerintahan13.Kepemimpinan di Indonesia
Prasyarat : IPM-2507Bacaan Utama: Castle, Lance, Birokrasi: Kepemimpinan dan Perubahan Sosial di
Indonesia, Hapsara, Surakarta, 1986.Pamudji, S., Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia, Bina Aksara,
Jakarta, 1982.
Siagian, Sondang, Organisasi Keemimpinan dan Perilaku Administrasi, Gunung Agung, Jakarta, 1983.
-------------, Teori dan Praktek Kepemipinan, Bina Aksara, Jakarta, 1988.Thoha, Miftah, Kepemiminan dalam Manajemen, Rajawali Press, Jakarta,
2001.Sunindia, Y.W., Penerapan Manajemen dan Kepemimpinan Dalam
Pembangunan, Bina Aksara, Jakarta, 1988.Yechl, Sany A., Leadership in Organizations, 1989.
Mata Kuliah : Etika Pemerintahan (3 SKS)Deskripsi : Dengan mata kuliah ini diharapka mahasiswa dapat memahami ajaran baik buruk bagi para pejabat pemerintahan atau pejabat birokrasi publik dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Di dalamnya berisi pokok-pokok
25
Kurikulum Ilmu Pemerintahan 2004
bahasan tentang etika sebagai cabang filsafat, nilai-nilai keutamaan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara, nilai-nilai keutamaan pegawai negeri sipil, Mengendalikan berbagai praktek etis pemerintahan melalui hukum dan peraturan, beberapa prinsip praktek etika pemerintahan, tindak penyelewengan aparat pemerintahan (diskusi/seminar kasus-kasus aktual).
Kuliah Pokok Bahasan
1. Pendahuluan: Etika sebagai cabang filsafat2. Etika sebagai sudut pandang, ajaran moral dan norma
kemasyarakatan3. Fungsi dan Tujuan Etika4. Nilai-nilai keutamaan: sbg mikro kosmos dan makro kosmos,
bermasyakat, bernegara5. Azas-azas dan praktek penyelenggaraan pemerintahan yang
baik6. Bentuk-bentuk Penyimpangan azas/prinsip pemerintahan
yang baik.7. Pengendalian Praktek Etis Pemerintahan8. Prinsip-prinsip Praktek Etika Pemerintahan9. Nilai-nilai keutamaan Pegawai Negeri Sipil10. Pengendalian Manajemen
Prasyarat : IPM-5108Bacaan Utama: Rasyid, Ryaas, Makna Pemerintahan: Tinjauan dari Segi Etika dan
Kepemimpinan, Yasrif Watampone, jakarta, 1997.Suseno, Frans Magnis, Etika Umum, Masalah-masalah Pokok Filsafat
Moral, Yayasan Kanisius, Jakarta, 1988.Widjaja, A.W., Etika Pemerintahan, Bumi Aksara, Jakarta, 1991.Sitanggang, H., Filsafat dan Etika Pemerintahan, Sinar Harapan, Jakarta,
1998Kumorotomo, Wahyudi, Etika Administrasi Negara, Rajagrafindo Persada,
Jakarta, 2001Steinberg, Sheldon dan David T. Austern (Terj. R.Suroso), Penyelewengan
Aparat Pemerintahan, Rosda Jayaputra, Jakarta, 1998.Thompson, Dennis F., Etika Politik Pejabat Negara, Yayasan Obor
IndonesiaI, Jakarta, 2001
Mata Kuliah : Proses Legislasi di Indonesia (3 SKS)Deskripsi :Dengan mata kulian ini diharapkan mahasiswa dapat memahami aplikasi prinsip trias politica di Indonesia, terutama yang menyangkut legislatif, kiprahnya dalam sepanjang sejarah pemerintahan Indonesia baik yang ada di Pusat maupun di Daerah, memahami kekuatan-kekuatan politik yang
26
Kurikulum Ilmu Pemerintahan 2004
berperan dalam lembaga lgislatif dan faktor-faktor yang mempengaruhi mekanisme kerja lembaga tersebut, termasuk tata tertib, hak dan kewajiban anggota lembaga legislatif, serta pngetahuan dan pemahaman akan produk perundangan baik di pusat maupun di daerah. Untuk mencapai tujuan perkuliahan ini, kuliah dilakukan dengan kombinasi ceramah dan diskusi, serta diajak melihat langsung proses kerja lembaga melalui praktek ke lembaga perwakilan daerah.
Kuliah Pokok Bahasan
1. Konsep Perwakilan Politik2. Sistem Rekruitmen3. Badan Legislatif dan Sistem Pemerintahan4. Fungsi dan Tugas Badan Legislatif5. Konsep Proses Lgeislatif6. Badan Legislatif di Indonesia7. Proses Legislatif di Indonesia8. Badan Legislatif Daerah9. Proses Legislatif di Daerah10. Identifikasi persoalan yang dihadapi badan legislatif11. Reformasi badan Legislatif di Indonesia.
Prasyarat : IPM-2404, IPM-2506Bacaan Utama:Boboy, Max, DPR-RI Dalam Perspektif Sejarah dan Tata Negara, Sinar
Harapan, Jakarta, 1994.Budiardjo, Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta, 1981.Cipto, Bambang, Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Era Pemerintahan
Modern-Industri, Grafinso Persada, Jakarta, 1995.Gafar, Afan, Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi, Pustaka Pelajar,
Jogjakarta, 1999.Marbun, BN., DPR Daerah: Pertumbuhan, Masalah dan Masa Depannya,
Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.-------------, DPR-RI: Pertumbuhan dan Cara Kerjanya, Gramedia, Jakarta,
1992.
Mata Kuliah : Politik Keuangan Negara (3 SKS)Deskripsi :Dengan mata kulian ini diharapkan mahasiswa dapat memahami pengelolaan keuangan negara dan pemanfaatannya secara efektif dan efisien. Dalam mata kuliah ini selain dipelajari bagaimana sektor publik terutama negara/pemerintah mengelola kekayaan negara (disamping sektor sewasta) dengan melakukan berbagai penyesuaian dalam menjalankan fungsi (distribusi, alokasi, dan stabilisasi), dipelajari juga persoalan keuangan negara dari sudut pandang politik, dimana uang tidak sekedar sebagai alat tukar, malinkan sebagai aset politik. Ini berarti dibalik prosedur dan mekanisme yang telah dibakukan sebagai suatu sistem keuangan
27
Kurikulum Ilmu Pemerintahan 2004
negara,berlangsung juga interaksi yang sarat dengan dimensi politik. Juga dipelajari peran Pemerintah (Pemerintah Daerah) dalam membiayai program-program pembangunan daerahnya melalui Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah, Sumber-sumber Keuangan Daerah, dan bagimana sumber-sumer itu digali dan dikembangkan utuk kepentingan publik.
Kuliah Pokok Bahasan
1. Ruang lingkup teori keuangan negara2. Lembaga-lembaga keuangan negara dan masyarakat3. Interaksi keuangan antara negara dan masyarakat4. Dominasi Negara dalam kehidupan publik (Birokratisme dan
sentralisme)5. Dominasi Negara dalam kehidupan publik (ketergantungan
dana asing)6. Krisis Monetrer Indonesia7. Barang Sosial, Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah
dalam Kebijakan Fiskal8. Kebijakan Moneter9. Fungsi Stabilisasi, Fungsi Distribusi, dan Fungsi Alokasi10. Struktur Anggaran dan Siklusnya11. Penyusunan Anggaran12. Keuangan Daerah13. Sumber-sumber Pendapatan Daerah
Prasyarat : IPM-2403Bacaan Utama:Fuady, Ahmad Helmi et al., Memahami Angaran Publik, Idea Press,
Yogyakarta, 2002.Didik J. Rachbini, Resiko Pembangunan Yang Dibimbing Utang, Grasindo,
Jakarta, 1990HMT Oppusunggu, Sumber Krsis Moneter Indonesia, Kep[ustakaan Populer
Gramedia, jakarta, 1998Lembaga Administrasi Negara (LAN), Administrasi Keuangan, 1995.Musgrave and Musgrave, Keuangan Negara: Dalam Teori dan Praktek”,
Erlangga, Jakarta, 1991 Soetatwo Hadiwigeno, Lembaga-lembaga Keuangan dan Bank, BPFE,
1982Mahmud, Syamsudin, Ekonomi Moneter Indonesia, Yayasan Kesejahteraan
Umat, Jakarta, 1985.Devas, Nick, (et. al), Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia (terj. Masri
Maris)0, UI Press, Jakarta, 1989.Sabeni, Arifin, et al., Pokok-pokok Akuntansi Pemerintahan, BPFE,
Yogyakarta.
Mata Kuliah : Sistem Politik Indonesia (3 SKS)
28
Kurikulum Ilmu Pemerintahan 2004
Deskripsi :Dengan mata kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat memahami konsep-konsep sistem politik dan model-model sistem politik yang ada di Indonesia. Mahasiswa memahami teori sistem politik dan analisa terhadap sistem politik Indonesia. Kuliah dilakukan dengan kombinasi ceramah dan diskusi.
Kuliah Pokok Bahasan
1. Pendahuluan: Skope, tujuan dan pengertian2. Ciri-ciri sistem politik: Mekanisme Sistem Politik David Easton3. Mekanisme Sistem Politik Gabriel Almond4. Partisipasi Politik dan Sosialisasi Politik5. Kemampuan Sistem Politik6. Sistem Politik Orde baru7. Sistem Politik Demokrasi Terpimpin8. Sistem Politik Orde Baru9. Sistem Politik Pasca Orde Baru10.Sistem Politik Indonesia Masa yang akan datang.
Prasyarat : -Bacaan Utama:Alfian, Komunikasi Politik dan Sistem Politik Indonesia, Gramedia Pustaka
Umum, jakarta, 1991Budiardjo, Mirriam, Partisipasi dan Partai Politik, sebua bungan rampai,
Gramedia, jakarta, 1981Easton, David, Kerangka Kerja Analisa Sistem Politik, Bina Aksara, jakarta,
1984Donald K. Emerson, Indonesia Beyond Suharto: Negara, Ekonomi,
Masyarakat Transisi, Gramedia Pustaka Utama, 2001Gafar, Affan, Politik Indonesia: Transisi enuju Demokrasi, Ipustaka Pelajar,
Yogykarta, 1999.Haryanto, Sistem Politik: Suatu Pengantar, Liberty, Jogjakarta, 1982Kantaprawira, Rusadi, Sistem Politik IndonesiaL Suatu Model Pengantar,
Sinar Baru, bandung 1980.Sjamsudin, Nazaruddin, Dinamika Sistem Politik Indonesia, Gramedia
Pustaka Utama, Jakarta, 1993
Mata Kuliah : Sistem Pemerintahan RI (3 SKS)Deskripsi :Dengan mata kulian ini diharapkan mahasiswa dapat memahami Sistem Ppemerintahan RI secara utuh. Pemahaman tersebut menyangkut beberap aaspek, yakni aspek sejarah, yuridis formal, dan aspek-aspek yang bersifat teknis kepemrintahan Indonesia. Pada aspek yuridis formal ditrelusuri sistem pemerintahan yang pernah berlaku (Presidensiil, Parlementer) dan implikasinya yang lebih luas dalam penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari. Kajian sistem pemerintahan dari landasan hukumnya menjadi bagianyang sangfat penting, sebab dalam sejarah pemerintaha Indonesia
29
Kurikulum Ilmu Pemerintahan 2004
sempat beberapa kali berganti konstitusi. Kuliah dilakuan dengan kombinasi ceramah dan diskusi.
Kuliah Pokok Bahasan
1. Pengantar pendahuluan2. Sejarah pemerintahan3. Kajian yuridis dan politis Pemerintahan RI Pasca
Kemerdekaan4. Kajian yuridis dan politis Pemerintahan RI UUDS 19505. Pemerintahan RI Pasca Dekrit Presiden 5 Juli 19596. Pemerintahan Ri Pasca Orde Baru7. Kelembagaan Pemerintah UUD 19458. Kajian Kritis Amandemen UUD 19459. Sistem Pemerintahan RI Masa Depan
Prasyarat : IPM-2501Bacaan Utama:Budiardjo, Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta, 1981.Budiarjo dan Ambong (ed), Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik
Indonesia, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 1998.Gafar, Afan, Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi, Pustaka Pelajar,
Jogjakarta, 1999.Simanjuntak, Marsilam, Negara Integralsistik, PT. Grafiti, Jakarta, 1996Suni, Ismail, Pergeseran Kekuasaan Eksekutif, Jakarta, Karya Nilam, 1983Syafei, Inu, Sistem Pemerintahan Indonesia, PT. Rineka Cipta, Jakarta,
2002Naskah Amandemen UUD 1945
Mata Kuliah : Politik Lokal dan Otonomi Daerah (3 SKS)Deskripsi :Dengan mata kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat memahami dinamika dan seluk beluk penyelenggaraan pemerintahan daerah Indonesai sejak awal kemerdekaan sampai sekarang. Secara mendalam diberikan paparan mengenai siswtem dan proses peyelenggaraan pemerintahan daerah, mekanisme dan hubungan sistem tata kerja diantara lembaga pemerintahan, sejarah dan latar belakang perubahan politik pemerintahan di Indonesia yag berimplikasi pada penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pendekatan pembahasan dilakukan dengan: pendekatan historis, yuridis formal dan pendekatan politik. Pembahasan diawali dengan konsep politik lokal dan konsep-konsep dasar politik desentralisasi. Kuliah dilakukan dengan ceramah dan diskusi.
Kuliah Pokok Bahasan
1. Pengantar: Desentralisasi, pengertian dan latar belakangnya2. Perlunya pemerintahan daerah
30
Kurikulum Ilmu Pemerintahan 2004
3. Politik Lokal: pengertian dan dinamika4. Sejarah pemerintahan daerah di Indonesia5. Awal kemerdekaan6. Periode 1950-19597. Periode Dekrit Presiden 5 Juli 19598. Periode Pemerintahan Orde Baru9. Masa Reformasi : UU 22 tahun 199910. Hubungan Pusat dan Daerah11. Otonomi Khusus Papua
Prasyarat : IPM-2508Bacaan Utama:Musaad, Muhammad, Penguatan Otonomi Daerah Dibalik Bayang-bayang
Ancaman Disintegrasi, PenerbitITB, Bandung, 2002-------------, Menguak Tabir Otonomi Khusus Papua, Penerbit ITB, Bandung,
2004Sumule, Agus, Mencari Jalan Tengah: Otonomi Khusus Papua, PT.
Gramedia, Jakarta, 2003Kaho, Josef Riwu, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republ;ik Indonesia,
Identifikasi Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Peneyelenggaraanya, Rajawali Press, Jakarta, 1988.
Sarundajang, Arus Balik Keuasaan Pusat ke Daerah, Sinar Harapan, Jakarta, 1999.
Manan Bagir, Hubungan Natara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
Soehino, Perkembangan Pemerintahan di Daerah, Liberty, Jogjakarta, 1980Rondinelli, Dennis dan Cheema, Decentralization and Development: Policy
Implementation in Developing Countries, Sage Publication, Beverly Hills, 1983.
Mata Kuliah : Politik dan Pemerintahan Desa (3 SKS)Deskripsi : Dengan mata kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat memahami relasi kekuasaan yang ada di level desa. Desa sebagai elemen penting dalam sistem politik Indonesia. Ironisnya secara politik desa tidak pernah signifikan kecuali sebagai objek dalam semua pelaksana kebijakan. Untuk memahami kosep secara komprehensif tentang politik dan pemerintahan desa, seluk beluk desa sepanjang sejarahnegeri ini, sehingga membuka kepdulian mahasiswa terhadap persoalan-persoalan di desa, yang kemudian mewujudkankomitmen memikirkan dan memecahkan masalah yang ada di desa. Didiskusika juuga isu yang aktual dan relevan tentang isu politik dan pemerintahan desa pasca implementasi UU 22/1999.
Kuliah Pokok Bahasan
1. Pengantar pendahuluan
31
Kurikulum Ilmu Pemerintahan 2004
2. Desa dalam persepktif sejarah: Demokrasi Asli3. Politik Desa Masa Kemerdekaan RI4. Desa pada masa Demokrasi Liberal dan Terpimpin: Isu
Politik Agraria5. Politik Desa masa Orde Baru: Gagasan Floating Mass6. Posisi Desa dlaam Sistem Politik Indonesia7. Kebijakan-kebijakan Desa 8. Marginalisasi Desa dan Peminggiran Sistematis9. Tinjauan Yuridis UU No. 5/197910. Tinjauan Yuridis UU No. 22/1999
Prasyarat : IPM-2508Bacaan Utama:Abdullah, Taufik, Sejarah Lokal di Indonesia, Gama Press, Yogyakarta,
1989Mashuri Maschab, Pemerintahan Desa di Indonesia, PAU Studi Sosial,
UGM, Yogyakarta, 19992Soemardjan, Selo, Otonomi Desa: Apakah itu?, dalam JISS, No. 2, PT.
Gramedia, Jakarta, 1992.Manila, IGK, Praktek Manajemen Pemerintahan Desa, Gramedia Pustaka
Utama, , jakarta, 1996.Wijaya, Angger Jati et.al, Reformasi Tata Pemerintahan Desa Menuju
Demokrasi, Pustaka Pelajar, yogyakarta, 2000.Widjaja, A.W., Pemerintahan Desa/Marga, Rajawali Press, Jakarta, 2001.UU Nomor 5/1979 tentang Pemerintahan DesaUU Nomor 22/1999 tenang Pemerintahan Daerah.
Mata Kuliah : Sistem Kepartaian dan Pemilu di Indonesia (3 SKS)Deskripsi :Dengan mata kuliah ini mahasiswa diharapkan dapat memahami proses politik dan pemerintahan yang demokratis. Posisi, peran dan fungsi partai politik dalam sistem politik dan pemerintahan menjadi fokus bahasan utama, sebab interaksi antar partai politik (dalam sistemn kepartaian) terkait erat dengan dinamika sistem politik maupun sistem pemerintahan satu negara yang demokratis.Partai politik membentuk dan dibentuk oleh konfigurasi kekuasaan yang setiap saat bisa berubah mengikuti hasil penyelenggaraan satu pemilihan umum. Kliah dilakukan dengan ceramah dan diskusi.
Kuliah Pokok Bahasan
1. Pengantar: Tujuan, ruang lingkup 2. Partai politik: Kedudukan, tugas dan fungsi dalam negara
demokratis3. Teori dan Konsep evolusi sistem kepartaian dan dampaknya
terhadap dinamika pemerintahan4. Pemilihan Umum: Konsep, tujuan dan fungsinya
32
Kurikulum Ilmu Pemerintahan 2004
5. Konsep dan varian tentang Electoral Laws vs Electoral Process.
6. Sejarah Perkembangan Partai Politik di Indonesia7. Pemilu masa Orde Lama8. Pemilu Masa Orde Baru9. Pemilu Orde Reformasi10. Mencari Format pemilu ideal bagi perpolitikan Indonesia
Prasyarat : IPM-2405, Bacaan Utama:Daniel Dhakidae (Penyunting), Partai-partai PolitikIndonesia: Ideologi,
Strategi, Program, Kompas, Jakarta, 1999.Komisi Pemilihan Umum, Himpunan Undang-Undang Politik, 2003Feith, Herbert, Pemilihan Umum 1955 di Indonesia, Gramedia, Jakarta,
1999Amal, Ichlasul, Teori-teori Mutakhir Partai Politik, Tiara Wacana,
Yogyakarta, 1988.Karim, Rusli, Perjalanan Partai Politik di Indonesia, Rajawali, Jakarta, 1983.Grofman, Bernard, and Arend Liphart, Electoral Laws and Their Political
Consecuences, New York, NY: Agathon Press. Ltd., 1986Mata Kuliah : Politik & Hukum Agraria (3 SKS)Dsekripsi:Dengan mata kuliah ini mahasiswa dapat memahami fenomena-fenomena keagrariaan di Indonesia dari aspek politik dan hukum. Hal ini karena masalah agraria tidak saja menyangkut masalah tanah, tetapi juga menyangkut hubungan antar manusia, antar manusia dengan kelompok sosial, antar kelompok sosial dengan tanah dalam rangka produktivitas tanah dan pembagian tanah (redistribusi) secara adil yang kesemuanya itu tidak lepas dari aspek hukum formal (legal) dan proses politik karena berbagai kepentingan.
Kuliah Pokok Bahasan
1. Pengantar: Tujuan, ruang lingkup 2. Model Pembangunan Agraria3. Petani dan Masalah Agraria4. Struktur Agraria di Indonesia5. UUPA: Sejarah, Konsep danImplementasinya6. Reforma Agraris7. Landreform di Indonesia8. Konflik Agraria9. Advokasi Petani10.Perbandingan Pembangunan Agraria
Prasyarat : IPM-2404, IPM-2405, Bacaan Utama:
33
Kurikulum Ilmu Pemerintahan 2004
Fauzi, Noer, Petani dan Penguasa, Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999.
Geertz, Clifford, Involusi Pertanian: Proses Perubahan Ekologi di Indonesia, Bhatara Karya Aksara, Jakarta, 1976.
Boedi, Harsono, Hukum Agraria Indonesia, jilid I, Djambatan, Jakarta, 1999.Maliki, Zainuddin, Penaklukan Negara Atas Masyarakat, Gadjah Mada
Univ. Press, Yogyakarta, 1999.Scott, James, Perlawanan Kaum Tani, Yayasan Obor Indonesia, jakarta,
1993Sumardjono, Maria, SW., Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan
Implementasi, Kompas, Jakarta, 2001.Wiradi, Gunawan, Reforma Agraria, Perjalanan yang Belum Berakhir,
Pustaka Pelajar, Yiogyakarta, 2000.
Mata Kuliah : Ekologi Pemerintahan (3 SKS)Deskripsi :Dengan mata kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat memahami ekologi pemerintahan, yaitu melihat penyelenggaraan pemerintahan dari dimensi ekologis.Hal ini dimaksudkan agar senantiasa dapat mengikuti perkembangan dan perubahan yang terjadi di sekitarnya, khususnya sebagai masukan utama dalam penyusunan kebijakan. Sebagaimana diketahui bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan telah terjadi perubahan peran, dimana sebelumnya pemerintah adalah sebagai agent of change dan development, tetapi sekarang adalah sebagai fasilitator yang memberikan ruang dan kondisi yang kondusif kepada sektor di luar pemerintah (masyarakat/swasta) untuk berperan dalam pemerintahan dan pembangunan. Dalam kuliah ini, pemerintahan dilihat dan dianalisis dari semua aspek baik dalam keadaan statis, tetapi juga prosesnya, baik masa lalu, masa kini dan berbagai kecenderungan masa datang. Kuliah dikombinasikan dengan metode ceramah dan diskusi.
Kuliah Pokok Bahasan
1. Pendahuluan: Tujuan, ruang lingkup 2. Teori Organisme3. Dimensi-Dimensi Pemerintahan: Lingkungan Fisik4. Dimensi-Dimensi Pemerintahan: Lingkungan Sosial 5. Perubahan-perubahan lingkungan6. Globalisasi7. Perilaku Pemerintahan
Prasyarat : IPM-2501, Bacaan Utama:Pamudji, S., Ekologi Administrasi Negara, Bumi Aksara, Jakarta, 1993.Huntington, Elsworth, Principle of Human Geography 6th , John Wiley &
Sons Inc., New York, 1975Naisbit, John, Megatrends 2000, Binarupa Aksara, Jakarta, 1990.
34
Kurikulum Ilmu Pemerintahan 2004
Osborn, David dan Ted Gaebler, Mewirausahakan Birokrasi, PT. Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1996.
Sarundajang, S.H., Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah, Sinar Harapan, Jakarta, 1999.
Kaloh J., Mencari Bentuk Otonomi Daerah: Suatu Solisi dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global, Rineka Cipta, Jakarta, 2002
Sitanggang, H., Ekologi Pemerintahan, Penerbit Sinar Harapan, Jakarta, 1997
Mata Kuliah : Administrasi Materiil (Manajemen Logistik) (3 SKS)Deskripsi :Dengan mata kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat memahami tentang pengelolaan logistik /barang-barang milik Pemerintah Daerah, khususnya barang bergerak dan tidak bergerak. Pengelolaan tersebut meliputi: siklus logistik, yaitu perencanaan dan penentuan kebutuhan barang, penganggaran, pengadaan barang, penyimpanan, pemeliharaan, pendistribusian, penghapusan, inventarisasi dan bendaharawan barang serta tuntutan ganti rugi barang. Kuliah disampaikan dengan ceramah dan diskusi.
Kuliah Pokok Bahasan
1. Pengantar : Memahami administrasi materiil/logistik.2. Perencanaan dan penentuan kebutuhan barang milik
Pemerintah Daerah3. Penganggaran4. Pengadaan barang5. Pemeliharaan barang6. Penyimpanan (penggudangan)7. Penghapusan barang (disposal)8. Inventarisasi9. Bendaharawan barang10. Tuntutan ganti rugi
Prasyarat : -Bacaan Utama:
Mata Kuliah : Manajemen SDM Sektor Publik (3 SKS)Deskripsi :Dengan mata kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat memahami dan menganalisis pengelolaan sumberdaya manusia dalam organisasi publik. Diawali dari pengertian dan sejarah konsep manajemen, teori-teori manajemen, fungsi-fungsi manajemen SDM, penerapan Total Quality Management (TQM), job design. Mahasiswa dibekali tentang manajemen kepegawaian publik, mulai dari perencanaan dan pengembangannya.
35
Kurikulum Ilmu Pemerintahan 2004
Mahasiswa memahami komunikasi dan motivasi pegawai dalam organisasi publik, serta mengevaluasi kinerja.
Kuliah Pokok Bahasan
1. Pengantar : Pengertian konsep dan perkembangan manajemen2. Teori-teori manejemen: Tiga model Manajemen3. Fungsi-fungsi Manajemen SDM dalam organisasi publik:
Pengadaan, Seleksi, Penempatan, Pengembangan dan Pemberhentian Kerja
4. Konsep dan Total Quality Development: TQM, Penerapan TQM, hubungan TQM dengan tiga model manajemen
5. Job Design dan MSDM: Hubungan Job Design dengan 3 model manajemen
6. Manajemen Kepegawaian Publik: Lingkup Pekerjaan Publik, Pembiayaan untuk pekerjaan publik, aktifitas pegawai publik, sistem merit, fungsi-fungsi utama manajemen kepegawaian negara, kompensasi
7. Hak-hak Pegawai: Aspirasi politik, berbeda ideologi, kebebasan moral, appearance, kerahasiaan dan kebebasaninformasi.
8. Sistem imbalan/Kompensasi: Kebutuhan yang dirasakan, Teori manajemen dan sistem imbalan
9. Tindakan Affirmatif10.Komunikasi dan Motivasi dalam MSDM: membina hubungan,
memberikan motivasi11.Evaluasi kinerja dalam MSDM: tujuan, kriteria, dan metode
Prasyarat : IPM-2507Bacaan Utama:Bernardin, H., John E.A., Russel, Human Management, Mac Graw Hill Inc.,
Singapore, 1993Gomez, Faustino Cardoso, Manajemen Sumer Daya Manusia, Andi Offset,
Yogyakarta, 1995Klingner, Donald E. & John Nalbandian, Public Personnel Management:
Context and Strategies, Prentice Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Yersey, 1985
Miles, Raymond E., Theories of Management: Implications for Organizational Behavior and Development, Mc.Graw Hill Book Co., New York, 1985.
Siagian, Sondang, Manajemen Sumber Daya Manusia, Bumi Aksara, jakarta, 1994
Sulistyani, Ambar Teguh dan Rosidah, Manajemen Sumber Daya Manusia: Konsep, Teori dan Pengem,bangan dalam Konteks Organisasi Publik, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2003.
Mata Kuliah : Sosiologi Politik (3 SKS)Deskripsi :
36
Kurikulum Ilmu Pemerintahan 2004
Dengan mata kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat memahami dimensi kekuasaan yang bekerja dalam sebuah sistem kemasyarakatan.Merupakan kajian interdisipliner antara sosiologi dan ilmu politik, oleh karena itu peahaman yang utuh dalam kedua bidang ini idealnya dimiliki oleh mahasiswa. Penekanannya adalah pada bekerjanya dimensi kekuasaan. Metode ceramah dipadukan dengan diskusi dilakukan untuk mencapai tujuan mata kuliah ini
Kuliah Pokok Bahasan
1. Pengantar : Tujuan dan skope mata kuliah2. Sumber dan Distribusi Kekuasaan: Model elit, pluralis, populis3. Elite-Massa, dan kelas menengah: Konsep dan Kasus negara
berkembang4. Konsensus dan Konflik: Kerangka konseptual5. Konflik Vertikal: Elite Massa di Negara Berkembang6. Konflik Vertikal: Peran kelas menengah7. Konflik Hoirizontal: Konflik Primordial8. Gerakan Massa: Kerangka konseptual9. Gerakan Massa dan Perubahan Sosial10.Gerakan Massa di negara berkembang
Prasyarat : IPM-2405, IPM-2406Bacaan Utama:Andrian, Charles F., Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial, Tiara
Wacana, Yogyakarta, 1992Budiardjo, Miriam, Aneka Pemikiran Tentang Kekuasaan dan Wibawa,
Penerbit Sinar Harapan, Jakarta, 1984.Duverger, Maurice, Sosiologi Politik (Terj.), Rajawali Pess, Krt, 1981Giddens, Anthony dan David Heid (eds), Kelompok, Kekuasaan dan
Konflik, Rajawali Press, Jakarta, 1982.Nasikun, Sistem Sosial Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, 1984.Tanter, Richard dan Keneth Young, Politik Kelas Menengah Indonesia,
LP3ES, Jakarta, 1993.
Mata Kuliah : Pembangunan Politik (3 SKS)Deskripsi :Dengan mata kulian ini diharapkan mahasiswa dapat memahami dan menganalisis fenomena perubahan politik yang terjadi di sekitar kita, yaitu perubahan-perubahan yang berlangsung di berbagai permukaan bumi, terutama negara dunia ketiga, beridirnya negara-negara baru, jatuh bangunnya regime, nation state, konflik dan perang yang terus meluas dan berkelanjutan dimana-mana. Begitu pula perubahan yang terjadi dengan bangsa Indonesia yang sedang memasuki sebuah tahap transisi yang belum ketahuan ujungnya, gejala-gejalan disintegrasi bangsa yang makin menguat belakangan ini yang ditandai dengan kemunculan gerakan-
37
Kurikulum Ilmu Pemerintahan 2004
gerakan regionalisme berbasis etnik, suku dan semangat kedaerahan. Pembangunan Politik juga mendasarkan diri pada perkembangan global.
Kuliah Pokok Bahasan
1. Pengantar pendahuluan2. Konsep-Konsep Dasar Pembangunan Politik: Pye dan
Almond3. Konsep-Konsep Dasar Pembangunan Politik: Huntington
dan Deutsch4. Politik Integrasi5. Instabilitas Politik6. Politik Agraria: Merintis Peasant Studies dalam Pembg\
angunan Politik7. Etnisitas dan Pembangunan Politik8. Citizenship dan Pembangunan Politik9. Batas-batas Pembangunan Politik
Prasyarat : IPM-2405, IPM-2506Bacaan Utama:Organski, AFK., Tahap-tahap Pembangunan Politik, Akademiak Pressindo,
Jakarta, 1985.Huntington, Samuel, Tertib Politik Dalam Masyarakat Yang Sedang
Berubah, PT. Rajawali, Jakarta, 1983.Dahl, Robert A., Demokrasi dan Para Pengkritikya, Yayasan Obor
Indonesia, Jakarta, 1992.Pye & Weiner (ed), Understanding Political Development, Yale University
Press.
Mata Kuliah : Perbandingan Pemerintahan (3 SKS)Deskripsi :Dengan mata kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat memahami sistem pemerintahan yang berlaku dalam dimensi ruang dan waktu, serta ukuran-ukuran dalam perbandingan, problema yang pada umumya dihadapi pemerintahan-pemerintahan modern, dimana ternyata sistem-sistem pemerintahan yang ada dirancang dan dikembangkan untuk mengatasi problema tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat bangsa yang bersangkutan.Dengan materi ini ditujukan untuk memahani latar belakang, asas-asas yang melandasi, kelemahan dan kelebihan termasuk persamaan dan perbedaannya dari masing-masing sistem pemerintahan, hal ini berguna untuk mengembangkan sistem pemerintahan yang sesuai benar dan waktu, ruang dan lingkungan di sekitar kita.
Kuliah Pokok Bahasan
1. Pengantar: Pengertian, ruang lingkup dan manfaat2. Model Analisa Sistem Politik
38
Kurikulum Ilmu Pemerintahan 2004
3. Bentuk-Bentuk dan Tipe-tipe Pemerintahan4. Lingkungan Domestik: Kelompok Kepentingan dan Partai
Politik5. Lingkungan Domestik: Kepemimpinan dan Elite Politik6. Lingkungan Internasional Sistem Pemerintahan7. Problema-problema Pemerintahan8. Perbandingan Pemerintahan di Indonesia: Dimensi Waktu 9. Model-model Sistem Pemerintahan di Dunia: AS, Inggris,
Perancis, Australia10. Model-model Sistem Pemerintahan di Dunia: Rusia, China,
Jepang11. Model-model Sistem Pemerintahan di Dunia: Beberapa
Negara ASEAN
Prasyarat : IPM-2508, IPM-2504, IPM-2603Bacaan Utama:Pamudji, Perbandingan Pemerintahan, Bina Aksara, jakarta, 1988.Soehino, Perkembangan Pemerintahan di Daerah, Liberty, Yogyakarta,
1980.Supriatna, Tjahya, Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah, Bumi
Aksara, Jakarta, 1993.Nasroen, M., Ilmu Perbandingan Pemerintahan, Aksara Baru, Jakarta,
1986.I Made Pasek Diantha, Tiga Tipe Pokok Sistem Pemerintahan dalam
Demokrasi Modern, Abardin, bandung, 1990.Marsidis, Roy C. Dan Bernard E. Brown, Perbandingan Politik: Catatan dan
Bacaan (Terj.) Erlangga, Jakarta, 1992.
Blondel, J., Comparatif Government: An Introduction, 2nd., Prentice Hall/Harvester Wheatsheaf, London, 1995
Masoed, Moechtar dan Collin McAndrews, Perbandingan Sistem Politik, Gadjah Mada Uni. Press, Jogjakarta, 1984
Mata Kuliah : Perubahan Sosial & Dinamika Pemerintahan (3 SKS)Deskripsi :Dengan mata kulian ini diharapkan mahasiswa dapat memahami kondisi sosial politik, dan sejauhmana kondisi tersebut mempengaruhi dinamika pemerintahan. Mahasiswa diekali pengetahuan tentang proses evolusi konsep dan cakupan pemerintahan mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks (dari periode primitif, masyarakat agraris-tradisional, dampak revolusi industri di Eropa, serta implikasi proses modernisasi yang kemudian menjamah kehidupan manusia, termasuk pemerintahan). Periode terakhir ini kemudian menjadi momentum bagi perkembangan kompleksitas pemerintahan modern.
Kuliah Pokok Bahasan
39
Kurikulum Ilmu Pemerintahan 2004
1. Pengantar: Skope dan tujuan mata kuliah2. Bentuk-bentuk struktur masyarakat dan perubahan sosial3. Perspektif perubahan sosial: Modernisasi4. Perspektif perubahan sosial: Dependensi5. Perspektif perubahan sosial: Sistem dunia6. Perubahan Model-model pemerintahan7. Perubahan Sosial dan Masalah-masalah sosial di negara berkembang8. Perubahan Sosial dan Respon Pemerintah: Kebijakan
pembangunan di negara berkembang9. Pemerintah sebagai agen perubahan sosial (agent of
change) di negara berkembang.
Prasyarat : IPM-2210, IPM-2405, IPM-2508.Bacaan Utama:Andrian, Charles F., Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial, Tiara
Wacana, Yogyakarta, 1992.Budiman, Arief, Teori Pembangunan Dunia Ketiga, Gramedia, Jakarta,
2000.Organski, AFK., Tahap-tahap Pembangunan Politik, Akademiak Pressindo,
Jakarta, 1985.Soekanto, Soerjono, Teori Sosiologi Tentang Perubahan Sosial, Ghalia
Indonesia, Jakarta, 1984.Suwarsono dan Alvin Y. So., Perubahan Sosial dan Pembangunan di
Indonesia, LP3ES, Jakarta, 1991.
Mata Kuliah : Perencanaan Wilayah dan Kota (3 SKS)Deskripsi :Dengan mata kuliahini diharapkan mahasiswa dapat memahami secara komprehensif guna mendapatkan gambaran mengenai berbagai persoalan fisik maupun non fisik, serta kaitan antara kota dan wilayah sekitarnya. Hal ini dimaksudkan untuk memahami teori-teori perencanaan kota dan wilayah. Dalam perencanaan tersebut perlu dipertimbangkan aspek sosial kultural masyarakat atau komunitas yang menjadi sasaran pengembangannya. Metode kuliah dilakukandengan ceramah dan diskusi.
Kuliah Pokok Bahasan
1. Pengantar : Tujuan dan skope mata kuliah2. Pendahuluan: Pemahaman dasar (peroslan fisik dan non fisik serta
kaitan keduanya dan sekitarnya)3. Teori-teori perencanaan (khususnya kota dan daerah/wilayah)4. Strategi pembangunan dan perencanaan pembangunan5. Kelebihan dan kelemahan teori perencanaan kota6. Permasalahan dan isu yang berkembang dalam penerapan
perencanaan kota dan daeah/wilayah
40
Kurikulum Ilmu Pemerintahan 2004
Prasyarat : Bacaan Utama:Glasson, John, Pengantar Perencanaan Regional, Lembaga Penerbit FEUI,
Jakarta, 1977Taylor, John L. & William, David, G., Urban Planning, Practice in
Developing Countries, New York, Pergamon Press., 1984.Berger, Peter L., Piramida Kurban Manusia: Etika Politik dan Perubahan
Sosial, LP3ES, Jakarta, 1982.
Mata Kuliah : Analisa Hub. Pemerintah Pusat-Daerah (3 SKS)Deskripsi :Dengan mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu memahami danmenganalisa aspek hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah, yaitu sebagai konsekuensi dari diberlakukanya sistem desentralisasi dalam Negara Kesatuan RI. Dalam materi ini dianalisis beberapa aspek hubungan kekuasaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang meliputi hubungan kewenangan, hubungan keuangan dan pengawasan. Untuk mencapai tujuan, maka materi diberikan berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan tentang desentralisasi, seperti UU Nomor 5/1974 sebagai bahan perbandingan dan UU Nomor 22/199 dan UU Nomor 25/1999. Kuliah dilakukan dengan kombinasi ceramah dan diskusi.
Kuliah Pokok Bahasan
1. Pengantar : Tujuan dan skope mata kuliah2. Latar Belakang Perlunya Pemerintahan Daerah3. Prinsip-Prinsip atau Sistem Otonomi Daerah4. Pemerintahan Daerah sebelum UU Nomor 22/19995. Pemerintahan Daerah masa UU Nomor 22/19996. Hubungan Kewenagan Pemerintah Pusat-Daerah7. Hubungan Keuangan (UU Nomor 25/1999)8. Pengawasan Pemerintah Pusat kepada Daeah9. Reformasi Hubungan Kekuasaan Pusat-Daerah
Prasyarat :IPM-2503, IPM-2504, IPM-2508 Bacaan Utama:Kaho, Josef Riwu, Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di
Indonesia, Binsa Aksara, Jakarta, 1982.-------------, Prospek Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia: Identifikasi beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya, Rajawali Press, Jakarta, 1988.
Manan, Bagir, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan, jakarta, 1994
Soejito, Irawan, Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Bina Aksara, Jakarta, 1981
41
Kurikulum Ilmu Pemerintahan 2004
Istanto, Sugeng, Beberapa Segi Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Indonesia, FISIPOL UGM, Yogyakarta, 1968.
UU Nomor 22 tahun 1999 dan UU Nomor 25 tahun 1999
Mata Kuliah : Manajemen Konflik (3 SKS)Deskripsi : Dengan mata kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat memahami pengelolaan konflik. Dalam mata kuliah ini mahasiswa diajak mengenali sebab-sebab munculnya konflik, sumber-sumber konflik, kemudian memetakan kekuatan-kekuatan konflik, mencoba menganalisis dengan mencari penyelesaian konflik melalui transformasi atau resolusi konflik. Kajian mata kuliah ini penting sebagai bekal dalam menghadapi situasi konflik dilapangan seperti kasus HAM, pasca perang, maupun bidang kerja LSM Internasional. Kuliah dikombinasikan ceramah dengan diskusi studi kasus, terutama konflik-konflik di Indonesia.
Kuliah Pokok Bahasan
1. Pengantar : Mengenali konflik secara definitif dengan memperhatikan realitas sosial.
2. Teori-teori konflik dan Perspektif Konflik3. Penataan dan Analisis Konflik dengan mengurai setting pelau, isu,
dinamika dan alternatif penyelesaian konflik4. Berbagai jenis konflik (politik, kelas, ekonomi, komunal, agama)5. Berbagai model penyelesaian konflik, Rekonsiliasi dari praktek
komunitas masyarakat sipil6. Intervensi terhadap konflik7. Konsekuensi konflik8. Transformasi konflik melalui transformasi sosial9. Proses perdamaian dan perhentian konflik
Prasyarat : IPM-2404, IPM-2210Bacaan Utama:Fisher, Simon (et.al)., Mengelola Konflik: Ketrampilan dan Strategi untuk bertindak, (Penyuntung: S.N.Kartikasari), Grafika Desa Putra, 2001.Carpenter, Susan L., WJD Kennedy, Managing Public Disputes, Sanfrancisco, Jossey-Bass Publisher, 1988.Ronald S., Kraybill (et.all)., Panduan Mediator, Penerbit Kanisius, Jakarta,
2002Ross, Marc Howard. The Management of Conflict. New Haven, Yale
University Press, 1993.Minnery, John R. Conflict Management in Urban Planning. Hampshire,
Gower Publishing Company Limited, 1986.
Mata Kuliah : Kebijakan Pemerintah (3 SKS)
42
Kurikulum Ilmu Pemerintahan 2004
Deskripsi :Dengan mata kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat memahami konsep-konsep dasar yang harus dipahami dalam studi kebijakan publik, sekaligus melatih mahasiswa untuk menerapkan konseo-konsep tersebut dalam realita melalui analisis kasus dan penulisan paper kebijakan.Pokok-pokok bahasan ditelaah meliputi antara lain: teori kebijakan publik, kaitan kebijakan publik dengan ilmu politik dan ilmu administrasi Publik, faktor-faktor determinan dalam teori kebijakan publik, kaitan faktor-faktor nilai dengan kebijakan publik, siklus kebijakan publik, masalah-masalah kebijakan publik dsb. Kuliah dilakukan dengan kombinasi ceramah dan diskusi.
Kuliah Pokok Bahasan
1. Pengantar2. Konsep-konsep dasar dalam kebijakan Publik atau pemerintah3. Perbandingan Pembuatan Keputusan dan perumusan kebijakan4. Proses Perumusan Kebijakan Pemerintah dan tahap-tahapnya5. Masalah dan Isu Publik6. Klasifikasi masalah-masalah publik7. Model –model pembuatan kebijakan publik8. Kedudukan Analisis Kebijakan dalam ilmu sosial terapan, kerangka
analisis kebijakan, dan bentuk-bentuk kebijakan.
Prasyarat : IPM-2405Bacaan Utama:Jones, Charles O., Pengantar Kebijakan Publik, Rajawali Press, Jakarta,
1996.Islamy, M. Irfan., Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara, Bina
Aksara, Jakarta, 1997Wahab, Solihin Abdul, Analisis Kebijakan Publik, Bumi Aksara, Jakarta,
1997.Dunn, William N., Analisis Kebijakan Publik, Rajagrafindo Persada,
Jakarta, 1994.Wibawa, Samodra, Evaluasi Kebijakan Publik, Rajagrafindo Persada,
Jakarta, 1994.Thoha, Miftah, Beberap aAspek Kibijaksanaan Birokrasi, Media Mandala,
Jakarta, 1991.Sryaningrat, Bayu, Perumusan Kebijaksanaan dan Koordinasi
Pembangunan di Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, 1989Lindblom, Charles E., Proses Penetapan Kebijaksanaan, Erlangga,
Jakarta, 1986.
Mata Kuliah : Analisis Politik Pemerintahan (3 SKS)Deskripsi :Dengan mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu menganalisis politik dan pemerintahan, yaitu materi yang mengkaji proses-proses dan interkasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sistem politik. Dalam kuliah ini
43
Kurikulum Ilmu Pemerintahan 2004
serangkaian proses dan interaksi politik pemerintahan melibatkan supra struktur dan infra struktur politik pemerintahan. Proses politik pemerintahan terjadi diranah input, konversi dan ranah output. Sedangkan dimasing-masing ranah tersebut terjadi interaksi baik inter dan antar struktur politik, yaitu infra dan supra struktur politik. Kuliah dikombinasikan antara metode ceramah dan diskusi.
Kuliah Pokok Bahasan
1. Pengantar: tujuan dan ruang lingkup2. Konsep sistem politik3. Komponen-komponen sistem politik4. Infra struktur politik5. Supra struktur politik6. Interaksi infra struktur politik dengan infra struktur politik7. Interaksi supra struktur politik dengan supra struktur poliitk8. Intereaksi infra dan supra struktur politik9. Diskusi dengan pilihan topik-topik sesuai pokok bahasan.
Prasyarat : IPM-2405Bacaan Utama:Rasyid, Ryaas, Kajian Awal Birokrasi Pemerintahan dan Politik Orde Baru,
Yarsif Watampone, Jakarta, 1998Yudhoyono, Bambang, Otonomi Daerah: Desentralisasi dan
Pengembangan SDM Aparatur Pemda dan Anggota DPRD. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001.
Nasution, Arif, Demokratisasi dan Problema Otonomi Daerah, Mandar Maju, Bandung, 2000.
Magenda, Burhan J., et.al., Pola Ideal Hubungan Eksekutif-Legislatif, Forum Indonesia Satu, Jakarta, 2001
Widodo, Joko, Good Governance: Telaah Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi, Insan Cendekia, Jakarta, 2001.
Budiarjo dan Ambong (ed), Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 1998.
Gafar, Afan, Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi, Pustaka Pelajar, Jogjakarta, 1999.
Suni, Ismail, Pergeseran Kekuasaan Eksekutif, Jakarta, Karya Nilam, 1983
Mata Kuliah : Studi Kawasan & Politik LN RI (3 SKS)Deskripsi :Dengan mata kuliah ini diharapkan mahasiswa memahami pentingnya studi kawasan dan kebijakan/Politik Luar Negeri RI. Dalam perkembangan pemerintahan modern, maka lingkungan strategis internasional menjadi salah satu aspek yang harus dipertimbangkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebab dengan perkembangan tersebut penyelenggaraan pemerintahan mengandung dua aspek, tidak saja menyangkut politik domestik, tetapi juga politik luar negeri. Hadirnya isu-isu global mengharuskan pemerintahan memperhatikan faktor kepemimpinan,
44
Kurikulum Ilmu Pemerintahan 2004
kepentingan nasional, ideologi negara, konstelasi politik domestik dan sistem internasional yang selalu berubah.
Kuliah Pokok Bahasan
1. Pengantar: Tujuan, ruang lingkup,2. Masalah perbatasan 3. Pendekatan: Sistem Politik Indonesia4. Kondisi Geografis dan Pengalaman Sejarah5. Prinsip-prinsip dasar Politik Luar Negeri6. Issu-issu global dan Politik Luar Negeri Indonesia7. Politik LN Indonesia: Awal Kemerdekaan: Perjuangan antara
diplomasi dan senjata8. Perundaingan-perundingan dengan Belanda9. Politik LN Indonesia: Masa Demokrasi Liberal dan
Terpimpin: Ganyang Malaysia, Perebutan Irian Barat dan Pembentukan GNB
10. Politik Luar Negeri Orde Baru: Menjalin hubungan dengan Barat
11. Liberalisasi Perdagangan dan Regionalisme: ASEAN/AFTA, APEC
12. Lingkungan Hidup, HAM, Bantuan Asing dan Politik LN RI13. Hubugan Indonesia dengan negara-negara lain: Australia,
Amerika Serikat, Jepang, Timur Tengah, Eropa
Prasyarat : IPM-2405, Bacaan Utama:Bantarto, Bandoro, Hubungan Luar Negeri Indonesia Selama Orde Baru,
Jakarta, CSIS, 1994KML Tobing, Perjuangan Politik Bangsa Indonesia: Renville, Jakarta,
Gunung Agung, 1986.Masoed,Moechtar, Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru, LP3ES,
Jakarta, 1982.Michael Leifer, Indonesia’s Foreign Policy, London: Allen & Unwin, 1983.Mohammad Roem, Diplomasi Ujung Tombak Perjuangan RI, Jakarta, PT.
Gramedia, 1989.
Mata Kuliah : Teori Politik (3 SKS)Deskripsi :Dengan mata kulian ini diharapkan mahasiswa dapat memahami pemikiran-pemikiran politik yang penting mulai masa klasik (Yunani) sampai kontemporer. Melalui kuliah ini juga akan ditunjukkan bahwa pemikiran-pemikiran besar yang dikenali saat ini memiliki akar yang panjang dalam sejarah. Pengenalan terhadap masing-masing pemikiran akan dibantu dengan dalil sosiologi pengetahuan yang prinsipnya mengatakan bahwa pemikiran seseorang sama sekali tidak bisa dipisahkan oleh tiga hal, yakni:
45
Kurikulum Ilmu Pemerintahan 2004
latar belakang si pemikir, semangat zaman, dan peristiwa penting saat ia hidup.
Kuliah Pokok Bahasan
1. Pengantar2. Political Theori dalam ilmu politik3. Dalil-dalil sosiologi politik dalam teori politik4. Pembagian dan perkembangan teori politik5. Pemikiran politik klasik Yunani6. Pemikiran politik Zaman Pertengahan7. Pemikiran politik zaman modern 8. Liberalisme, Marxisme9. Marxisme Kontemporer: Dari Gramsci sampai Marxist
Kultural10. Demokrasi (melacak akar dan perkembangan masa kini)11. Up Dating Pemikiran Kontemporer: Posmodernisme,
Feminisme dan Environmentalisme12. Jalan Ketiga Antony Giddens.
Prasyarat : IPM-2407, IPM-2210Bacaan Utama:Dahl, Robert A., Demokrasi dan Para Pengkritiknya, Yayasan Obor
Indonesia , Jakarta, 1992.Giddens, Anthony, Jalan Ketiga Pembaruan Demokrasi Sosial, Gramedia,
Jakarta, 2000.Machiavelli, Nicolo, Politik Kerakyatan Menurut Machiavelli, Cergam Seri
Kembali ke Dasar, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 1996.
Manheim, Karl, Ideologi dan Utopia, Kanisius, Yogyakarta, 1991.Schumpeter, Joseph, Capitalism, Socialism, and Democracy, George Allen
& Unwin, UK.Suseno, Magis, Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan
Modern, Gramedia, jakarta, 1994.
Mata Kuliah : Filsafat Pemerintahan (3 SKS)Deskripsi :Dengan mata kulian ini diharapkan mahasiswa dapat memahami aspek-aspek pemikiran politik, yaitu bagian dari ilmu politik yang mencoba melakukan pengkajian secara khusus terhadap pemikiran-pemikiran dalam bidang politik mulai dari Jaman Yunani Kuno sampai jaman modern sekarang iniBeberapa fokus kajian diperdalam dengan mengkaji pemikiran politik Barat, Pemikiran Politik Islam, dan Pemikiran Politik Indonesia. Selain kajian pemikiran politik, dikaji juga kebudayaan politik, bagaimana kaitan kebudayaan politik dengan sistem politik dan bagaimana pengaruhnya. Kuliah dikombinasikan antara metode ceramah dan diskusi.
46
Kurikulum Ilmu Pemerintahan 2004
Kuliah Pokok Bahasan
1. Pengantar2. Pemikiran politik dalam taksonomi kajian ilmu politik/ pemerintahan3. Pemikiran politik Yunai4. Pemikiran Politik Zaman modern5. Pemikiran politik barat6. Pemikiran politik Islam7. Pemikiran Sosialisme8. Pemikiran komunisme9. Pemikiran nasionalisme10.Pemetaan pemikiran politik di Indonesia
Prasyarat : IPM-2501, IPM-2108Bacaan Utama:Budiardjo, Miriam dan Tri Nuke Pudjiastuti (Penyunting), Teori-teori Politik
Dewasa Ini, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.Noer, Deliar, Pemikiran Politik di Negeri Barat, Pustaka Mizan, jakarta,
1996.Machiavelli, Nicolo, Politik Kerakyatan Menurut Machiavelli, Cergam Seri
Kembali ke Dasar, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 1996.
Manheim, Karl, Ideologi dan Utopia, Kanisius, Yogyakarta, 1991.Schumpeter, Joseph, Capitalism, Socialism, and Democracy, George Allen
& Unwin, UK.Suseno, Magis, Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan
Modern, Gramedia, jakarta, 1994.Zainuddin, A. Rahman, Pemikiran Politik, dalam “Jurnal Ilmu Politik” No. 7,
PT. Gramedia Utama, Jakarta, 1990
Mata Kuliah : Metodologi Ilmu Politik Pemerintahan (3 SKS)
47
Kurikulum Ilmu Pemerintahan 2004
Deskripsi :Dengan mata kuliah ini diarapkan mahasiswa dapat memahami ilmu politik danilmu pemerintahan secara lebih mendasar. Topik dasar mata kulia ini berkisar pada konsep dasar ilmu politik, perkembangan ilmu politik dan berbagai pendekatan yang dipergunakan dalam ilmu politik. Dibahas juga topik di sekitar maslah ilmu pemerintahan seperti pemerintahan sebagai ilmu, dan masa depan ilmu pemerintahan. Dengan pemahaman ini diharapkan dasar pemahaman yang luas dan mendalam mengenai hakikat dan perspektif dalam ilmu politik dan ilmu pemerintahan. Untuk mencapai tujuan ini, kulia dikombinasikan ceramah dan diskusi.
Kuliah Pokok Bahasan
1. Pengantar pendahuluan2. Pemahaman ilmu politik dan dua tradisi keilmuan3. Perkembangan Ilmu Politik: Behavioralisme4. Teori Rational Choice5. Perspektif Feminis (The Feminist perspektif)6. Theories of the State: Pluralisme dan Elitisme7. Theories of the state: Marxisme8. Ilmu Pemerintahan9. Taksonomi Ilmu Pemerintahan
Prasyarat : IPM-2501, IPM-2216Bacaan Utama:Gafar, Affan, Dari Negara ke Negara: Perubahan Paradigma dalam Ilmu
Politik, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Politik, UGM, Yogyakarta, 2001.
-----------, Dua Tradisi Keilmuan, Pusat Antar Universitas, UGM, Yogyakarta, 1990.
Ndraha, Taliziduhu, Metodologi Ilmu Pemerintahan, Rineka Cipta, Jakarta, 1997
Surbakti, Ramlan, Memahami Ilmu Politik, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1992.
Tim Doesen Jurusan Ilmu Pemerintahan, KumpulanMakalah: Seminar Ilmu Pemerintahan: Skope dan Metode, Fisipol UGM, Yogyakarta, 2000.
Hurwitz, L., Introduction to Politics: Tradisionalism in Theori and Practice, Nelson Hall, Chicago, 1979
Isaak, Alan C., Scope and Methods of Political Science, The Dorsey Press, Illinois, 1985.
Organski, AFK., Tahap-tahap Pembangunan Politik, Akademiak Pressindo, Jakarta, 1985.
48
Kurikulum Ilmu Pemerintahan 2004
Huntington, Samuel, Tertib Politik Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah, PT. Rajawali, Jakarta, 1983.
Dahl, Robert A., Demokrasi dan Para Pengkritikya, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1992.
Mata Kuliah : Kapita Selekta Pemerintahan (3 SKS)Deskripsi :Dengan mata kuliah ini mahasiswa dapat memperdalam terhadap seluruh materi kuliah menyongsong dilakukanya tugas akhir mahasiswa yaitu menyusun skripsi. Dengan mempertajam pilihan topik-topik tertentu di bidang politik dan pemerintahan mahasiswa dapat menemukan gagasan atau ide-ide yang dapat dijadikan topik untuk bahan penulisan skripsi tersebut. Metode yang digunakan adalah ceramah diskusi dan seminar topik-topik tertentu baik secara kelompok maupun individu. Topik-topik yang dijadikan pilihan disesuaikan dengan perkembangan yang sedang trend saat itu.
Kuliah Pokok Bahasan
1. Pengantar: Sosialisasi aturan main2. Birokrasi 3. Civil Society4. Lembaga Perwakilan 5. Kebijakan Publik6. Demokrasi7. Good Governance8. Desentralisasi dan Otonomi Daerah9. Hubungan Pusat-Daerah10.Manajemen Pemerintahan11.Manajemen Konflik
Prasyarat : Lulus di semua semester I s/d VI
Bcaan Utama : Disesuaikan dengan topik yang menjadi pilihan
49
Kurikulum Ilmu Pemerintahan 2004
Mata Kuliah : Komprehensif (0 SKS)Deskripsi :Dengan komprehensif diharapkan mahasiswa mampu menguasai mata kuliah keilmuan dan ketrampilan sebagai ciri khas calon sarjana ilmu pemerintahan. Mata kuliah ini dilaksanakan dengan ujian lisan 3-5 mata kuliah inti ilmu pemerintahan.Kelompok 1. (Sistem Pemerintahan RI, Politik dan Pemerintahan Desa
(Sistem Pemerintahan Desa), Politik Lokal dan Otonomi Daerah (Sistem Pemerintahan Daerah), Analisa Hubungan Pusat Daerah)
Kelompok 2. (Pengantar Ilmu Pemerintahan, Metodologi Ilmu Politik-Pemerintahan)
Kelompok 3. ( Organisasi dan Manajemen Pemerintah, Birokrasi Pemerintah,
Kelompok 4. (Kebijakan Pemerintah, Proses Legislasi di Indonesia, Sistem Kepartaian dan Pemilu di Indonesia)
Mata Kuliah : Komprehensif (0 SKS)Deskripsi :Dengan komprehensif diharapkan mahasiswa mampu menguasai mata kuliah keilmuan dan ketrampilan sebagai ciri khas calon sarjana ilmu pemerintahan. Mata kuliah ini dilaksanakan dengan ujian lisan 3-5 mata kuliah inti ilmu pemerintahan.Kelompok 1. (Sistem Pemerintahan RI, Politik dan Pemerintahan Desa
(Sistem Pemerintahan Desa), Politik Lokal dan Otonomi Daerah (Sistem Pemerintahan Daerah), Analisa Hubungan Pusat Daerah)
Kelompok 2. (Pengantar Ilmu Pemerintahan, Pengantar Ilmu Politik, Metodologi Ilmu Politik-Pemerintahan)
Kelompok 3. ( Organisasi dan Manajemen Pemerintah, Birokrasi Pemerintah,
Kelompok 4. (Kebijakan Pemerintah, Proses Legislasi di Indonesia, Sistem Kepartaian dan Pemilu di Indonesia)
Mata Kuliah : Komprehensif (0 SKS)
50
Kurikulum Ilmu Pemerintahan 2004
Deskripsi :Dengan komprehensif diharapkan mahasiswa mampu menguasai mata kuliah keilmuan dan ketrampilan sebagai ciri khas calon sarjana ilmu pemerintahan. Mata kuliah ini dilaksanakan dengan ujian lisan 3-5 mata kuliah inti ilmu pemerintahan.
Kelompok 1. (Sistem Pemerintahan RI, Politik dan Pemerintahan Desa (Sistem Pemerintahan Desa), Politik Lokal dan Otonomi Daerah (Sistem Pemerintahan Daerah), Analisa Hubungan Pusat Daerah)
Kelompok 2. (Pengantar Ilmu Pemerintahan, Pengantar Ilmu Politik, Metodologi Ilmu Politik-Pemerintahan)
Kelompok 3. ( Organisasi dan Manajemen Pemerintah, Birokrasi Pemerintah,
Kelompok 4. (Kebijakan Pemerintah, Proses Legislasi di Indonesia, Sistem Kepartaian dan Pemilu di Indonesia)
Mata Kuliah : Komprehensif (0 SKS)
Deskripsi :Dengan komprehensif diharapkan mahasiswa mampu menguasai mata kuliah keilmuan dan ketrampilan sebagai ciri khas calon sarjana ilmu pemerintahan. Mata kuliah ini dilaksanakan dengan ujian lisan 3-5 mata kuliah inti ilmu pemerintahan.
Kelompok 1. (Sistem Pemerintahan RI, Politik dan Pemerintahan Desa (Sistem Pemerintahan Desa), Politik Lokal dan Otonomi Daerah (Sistem Pemerintahan Daerah), Analisa Hubungan Pusat Daerah);
Kelompok 2. (Pengantar Ilmu Pemerintahan, Pengantar Ilmu Politik, Metodologi Ilmu Politik-Pemerintahan)
Kelompok 3. ( Organisasi dan Manajemen Pemerintah, Birokrasi Pemerintah;
Kelompok 4. (Kebijakan Pemerintah, Proses Legislasi di Indonesia, Sistem Kepartaian dan Pemilu di Indonesia);
51