TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH ORANG MUSLIM KEPADA ORANG

NON MUSLIM MENURUT HUKUM ISLAM

(Studi Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama)

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum Islam(SHI)

Oleh :

Mochamad Syaiban

NIM : 103043227998

K O N S E N T R A S I P E R B A N D I N G A N H U K U M

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH

J A K A R T A

1431 H/2010 M

iv

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puja dan puji syukur penulis haturkan ke hadirat Allah SWT

yang telah memberikan beribu nikmat diantaranya nikmat iman, Islam dan juga

nikmat sehat wal afiat sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang

berjudul “Transplantasi Organ Tubuh Orang Muslim Kepada Orang Non Muslim

Menurut hukum Islam. (Studi Bahstul Masail Nahdlatul Ulama)”.

Salawat dan serta salam tidak lupa penulis haturkan kepada Nabi akhir zaman

Nabi Muhammad SAW yang membawa umatnya dari zaman jahiliyah hingga zaman

ini.

Selama penulis menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

Jakarta banyak pengalaman baik suka maupun duka yang penulis alami dan juga

banyak pelajaran yang dapat diambil penulis. Dengan itu penulis mengucapkan

banyak terima kasih kepada :

1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Dr.

KH. Muhammad Amin Suma, S.H., M.M., MA.

2. Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Hukum UIN Syarif Hidayatullah

Jakarta, Dr. H. Ahmad Mukri Aji, MA yang telah memberikan saran dan masukan

yang sangat membantu selama penulis menempuh pendidikan di Universitas

Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

v

3. Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab Hukum UIN Syarif Hidayatullah

Jakarta Dr. H. Muhammad Taufiki, MA yang tiada hentinya memberi semangat

dan nasihat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

4. Pembimbing Skripsi penulis, Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yango, MA. yang

telah memberikan pengarahan, bimbingan, dan motivasi dalam penulisan skripsi

serta tidak jera memberi masukan-masukan dalam penyelesaian skripsi ini dan

juga bersedia meluangkan waktu kepada penulis di tengah kesibukannya.

5. Para Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif

Hidayatullah Jakarta yang telah bersedia membagi ilmu pengetahuannya kepada

penulis dan mahasiswa/i lainnya.

6. Pimpinan dan seluruh karyawan Perpustakaan Umum serta pimpinan dan seluruh

karyawan Perpustakaan Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

yang telah membantu dalam pencarian literatur yang berkenaan dengan skripsi

ini.

7. Ketua Pengurus Pusat Nahdlatul Ulama yang bersedia meluangkan waktunya

untuk diwawancarai guna mendapatkan data-data yang diperlukan perlukan

penulis.

8. Pimpinan Nahdlatul Ulama wilayah Surabaya, Cabang Gresik dan Ranting

Sidomukti yang telah bersedia memberikan datanya.

9. Orang Tua tercinta, ayahanda Mausul Syafi’ dan ibunda Nur Sholihah yang telah

memberikan kasih sayang, perhatian dan dukungan baik moril maupun materiil

vi

yang tiada henti-hentinya kepada anaknya. Semoga penulis dapat membuat kedua

orang tua bangga.

10. Para paman dan bibi yang telah memberikan dukungan moril maupun materil dan

nasihat-nasihat agar penulis semakin berkarya.

11. Amelia Nurkartika yang setia menemani, menyemangati dan memberikan

dorongan dengan rasa sayang kepada penulis untuk menyelesaikan karya tulis ini.

12. Keluarga besar KSR PMI UIN Jakarta terutama F13, Syarifah, Kamel, Sitrun,

Aan, Ade, Hilal, Irwan dan para pengurus yang telah memberikan motivasi,

support, fasilitas dan telah membantu penulis dalam mengisi hari-hari selama

mengerjakan skripsi

13. semua orang yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Demikianlah skripsi ini penulis susun, semoga bermanfaat bagi semuanya

khususnya bagi penulis sendiri dan dan bagi para pihak yang turut membantu semoga

amal ibadahnya dibalas oleh Allah SWT. Amin

Jakarta : 1431 H

2010 M

Penulis

vii

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN ....................................................................... iii

KATA PENGANTAR ......................................................................... iv

DAFTAR ISI ………………………..………………………….…..…….. vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ................................................................ 1

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah ............................................ 5

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ...................................................... 6

D. Metode Penelitian .......................................................................... 7

E. Sistematika Penulisan ..................................................................... 8

BAB II TINJAUAN UMUM TRANSPLANTASI ORGAN

A. Pengertian Transplantasi Organ ...................................................... 10

1. Sejarah Transplantasi Organ ............................................... 11

2. Kemajuan Transplantasi Organ ........................................... 13

B. Dampak Yang Timbul Dari Transplantasi Organ ............................ 15

C. Hukum Transplantasi Organ Tubuh ……........................................ 16

1. Hukum Positif Di Indonesia ............................................... 16

2. Hukum Islam Di Indonesia ................................................. 19

viii

BAB III NAHDLATUL ULAMA

A. Sejarah Nahdlatul Ulama ................................................................ 30

1. Latar Belakang Berdirinya …….......................................... 30

2. Tujuan Organisasi ……………….……….…….……..…. 36

3. Struktur Organisasi ............................................................. 36

4. Usaha Organisasi ................................................................ 37

B. Kiyai Dan Nahdlatul Ulama ........................................................... 38

1. Pengertian Kiyai ................................................................. 38

2. Peranan Kiyai Dalam Organisasi Nahdlatul Ulama ........... 42

BAB IV BAHTSUL MASAIL

A. Pengertian Bahtsul Masail .................................................................. 52

B. Peranan Bahtsul Masail Dalam Menghasilkan Suatu Hukum ............ 57

C. Hukum Transplantasi Organ Tubuh Orang Muslim Kepada Orang............

Non Muslim Menurut Bahtsul Masail NU ......................................... 58

D. Analisa Penulis Mengenai Hukum Transplantasi Organ Tubuh .........

Orang Muslim Kepada Orang Non Muslim Menurut Bahtsul ........

Masail NU ........................................................................................... 64

ix

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .................................................................................. 67

B. Saran-saran ……………………………………………………… 68

DAFTAR PUSTAKA ………………………………………………………… 69

LAMPIRAN ……………………………………………………………………. 72

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain untuk

memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagai makhluk sosial, tentunya manusia tidak

dapat hidup sendiri. Adanya rasa saling membutuhkan inilah manusia dengan

nalurinya selalu berusaha untuk tolong menolong.

Rasa untuk menolong ini timbul karena manusia sadar kalau suatu saat ia

juga butuh pertolongan orang lain, entah tolong menolong ini berdasarkan rasa

ikhlas atau dengan alasan kemanusiaan. Menolong orang yang membutuhkan

pertolongan, haruslah bersikap netral dengan tidak membedakan ras, suku dan

agama. Siapapun itu harus ditolong, tanpa kecuali. Misalnya orang yang

membutuhkan organ agar dapat melanjutkan hidup dengan bantuan tenaga medis

tentunya.

Dewasa ini, ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran

berkembang dengan pesat. Salah satunya adalah kemajuan dalam teknik

transplantasi organ. Transplantasi organ merupakan suatu teknologi medis untuk

penggantian organ tubuh pasien yang tidak berfungsi dengan organ dari individu

lain. Secara faktual, hal ini sangat membantu pihak-pihak yang menderita sakit

2

untuk bisa sembuh kembali dengan penggantian organnya yang sakit diganti

dengan organ manusia lain yang sehat.1

Sejak kesuksesan transplantasi yang pertama kali berupa ginjal dari donor

kepada pasien gagal ginjal pada tahun 1954, perkembangan ilmu kedokteran

dibidang transpIantasi semakin maju ditandai dengan adanya penemuan obat-

obatan anti penolakan yang semakin baik sehingga berbagai organ dan jaringan

dapat ditransplantasikan. Saat ini bahkan sedang dilakukan uji klinis penggunaan

hewan sebagai donor.

Transplantasi atau pergantian organ tubuh yang tidak berfungsi dengan

organ dari lain merupakan langkah lain yang ditempuh untuk menyelamatkan

jiwa seseorang apabila obat-obatan sudah tidak dapat menyembuhkan organ yang

mengalami kerusakan.

Beberapa masyarakat di Indonesia sampai saat ini menjadikan

transplantasi organ sebagai alternatif terakhir untuk mengganti organ yang telah

tidak berfungsi tersebut. Walaupun dengan harga yang mahal dan prosedur atau

persyaratan yang tidak mudah, mereka rela melakukannya demi satu tujuan yaitu

menyelamatkan jiwa.

Persoalan kehidupan manusia tentang kemanusiaan memang telah banyak

diperdebatkan. Ada yang menyoroti dari sisi agama dan utilitarianisme tentang

transplantasi organ ini. Adanya fenomena semacam itu harusnya memang ada

1 Artikel diakses tanggal 27 Juli 2007 dari www.yeyasa.com_search:transplantasi

3

hukum yang mengaturnya, baik hukum Islam maupun hukum yang berlaku di

negara Indonesia.

Dalam agama islam, hukum melakukan transplantasi organ tubuh adalah

mubah. syara’ membolehkan Syara’ membolehkan seseorang pada saat hidupnya

dengan sukarela tanpa ada paksaan siapa pun untuk menyumbangkan organ

tubuhnya kepada orang lain yang membutuhkan organ yang disumbangkan itu.

Syarat bagi kemubahan menyumbangkan organ tubuh pada saat seseorang masih

hidup, ialah bahwa organ yang disumbangkan bukan merupakan organ vital yang

menentukan kelangsungan hidup pihak penyumbang, seperti jantung, hati, dan

kedua paru-paru. Hal ini dikarenakan penyumbang organ-organ tersebut akan

mengakibatkan kematian pihak penyumbang, yang berarti dia telah membunuh

dirinya sendiri. Padahal seseorang tidak dibolehkan membunuh dirinya sendiri

atau meminta dengan sukarela kepada orang lain untuk membunuh dirinya.2

Allah SWT berfirman dalam Q. S. al-Nisa : 29

........... …………

“…..dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian ...”

Hukum transplantasi organ dari seseorang yang telah meninggal berbeda

dengan hukum transplantasi organ dari seseorang yang masih hidup. Untuk

mendapatkan kejelasan hukum trasnplantasi organ dari donor yang sudah

2 Artikel diakses pada 27 Juli 2007 dari www.scribd.com/transplantasidalamislam

http://www.scribd.com/transplantasidalamislam

4

meninggal ini, terlebih dahulu harus diketahui hukum pemilikan tubuh mayat,

hukum kehormatan mayat, dan hukum keadaan darurat. Mengenai hukum

pemilikan tubuh seseorang yang telah meninggal, kami berpendapat bahwa tubuh

orang tersebut tidak lagi dimiliki oleh seorang pun. Sebab dengan sekedar

meninggalnya seseorang, sebenarnya dia tidak lagi memiliki atau berkuasa

terhadap sesuatu apapun, entah itu hartanya, tubuhnya, ataupun isterinya.3 Oleh

karena itu dia tidak lagi berhak memanfaatkan tubuhnya, sehingga dia tidak

berhak pula untuk menyumbangkan salah satu organ tubuhnya atau mewasiatkan

penyumbangan organ tubuhnya. Berdasarkan hal ini, maka seseorang yang sudah

mati tidak dibolehkan menyumbangkan organ tubuhnya dan tidak dibenarkan

pula berwasiat untuk menyumbangkannya.4

Di Indonesia, untuk menentukan hukum suatu perkara secara Islam,

biasanya dilakukan melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang kemudian

mengeluarkan fatwa MUI berdasarka ijma’ para anggotanya. Anggota Fatwa

MUI ini terdiri atas tokoh-tokoh berbagai organisasi Islam di Indonesia antara

lain Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

Nahdlatul Ulama (NU) sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di

Indonesia selalu berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan publik dengan

3 Artikel diakses pada 27 Juli 2007 dari www.eramuslim.com

4 Zallum Abdul Qadim, Hukmu Asy Asyar’i Fi Al Istinsakh, Naqlul A’dlaa’, Al Ijhadl Athfālul

Anābīb Ajhizatul In Asy Ath Thibbiyah, Al Hayah wal Maut, (Beirut Libanon, Cetaka I 1418/1997,

h.48), penerjemah: Sigit Purnamajati, S.Si, penyunting : Muhammad ShiddiqAl Jawi : Nilai Etika

Transplantasi Organ

http://www.eramuslim.com/

5

menentukan suatu hukum yang menyangkut masalah-masalah kemasyarakatan.

Untuk menghasilkan suatu hukum, NU melakukan kajian-kajian permasalahan

yang dihadapi dengan merujuk pada Al-Qur’an, Hadis, kitab-kitab kuning

karangan Imam mazhab empat dan pendapat ulama sebagai sumber hukumnya

yang dilaksanakan dalam suatu majelis Bahtsul Masail.

Bahstul Masail adalah suatu cara khas organisasi Nahdlatul Ulama dalam

mengatasi problematika mengenai hukum atau kasus baru yang sebelumnya tidak

ditemukan pada kitab-kitab fikih klasik. Banyak masalah tentang hukum yang

diselesaikan oleh bahtsul masail salah satunya hukum mengenai transplantasi

organ tubuh orang muslim kepada orang non muslim yang akan dibahas lebih

lanjut pada bab-bab selanjutnya.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Untuk lebih memfokuskan arah penelitian ini, penulis memberi batasan

masalahnya pada hukum melakukan transplantasi organ tubuh di Indonesia,

pandangan hukum Islam terhadap orang muslim yang menyumbangkan organ

tubuhnya kepada orang non muslim dan pandangan Bahtsul Masail NU terhadap

orang muslim yang menyumbangkan organ tubuhnya kepada orang non muslim.

Dari pembatasan masalah diatas, penulis merumuskan pokok masalah

dalam skripsi ini sebagai berikut :

6

1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap orang muslim yang

menyumbangkan organ tubuhnya?

2. Bagaimana pandangan bahtsul masail NU terhadap orang muslim yang

menyumbangkan organ tubuhnya kepada orang non muslim?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Diketahuinya hukum Transplantasi Organ tubuh orang muslim kepada orang

non muslim menurut hukum Islam ( studi tentang fatwa bahsul masail NU).

2. Mengetahui hukum melakukan transplantasi organ di Indonesia.

3. Untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan program S1.

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Sebagai sarana pengaplikasian keilmuan yang telah di dapat selama

perkuliahan.

2. Dapat membandingkan antara ilmu yang telah didapat di bangku perkuliahan

dengan referensi-referensi lain dari luar bangku perkuliahan.

3. Memberi informasi kepada civitas akademik UIN Syarif Hidayatullah

Jakarta tentang hukum transplantasi organ menurut pandangan NU.

7

D. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan untuk

menjawab berbagai permasalahan yang sudah di kemukakan dalam rumusan

masalah untuk menentukan langkah selanjutnya.

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan adalah jenis penelitianpenelitian

kualitatif yang menekankan kualitas (ciri-ciri alami) sesuai dengan

pemahaman yang deskriptif. Penelitian berupa studi empiris muktamar NU

dan Bahtsul Masail NU dalam menghasilkan hukum tentang transplantasi

organ orang muslim kepada orang non muslim serta wawancara kepada

narasumber terkait. Sehingga data primer yang didapatkan berupa hasil

wawancara, sedangkan data sekunder berupa konsep-konsep pemikiran

teoritis dalam buku, kitab, hasil penelitian dan data-data yang relevan dengan

fokus penelitian.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini

adalah:

8

a. Kajian pustaka. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode

ini yaitu pengkajian dari buku-buku yang mengacu dan berhubungan

dengan pembahasan karya ilmiah ini yang dianalisa data-datanya.

b. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang

dilakukan dua belah pihak yaitu pewawancara sebagai pihak yang

mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai sebagai pihak yang

memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Dengan teknik ini

peneliti mengadakan wawancara langsung dengan informan yang

telah ditunjuk peneliti.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membaginya dalam lima bab, yang

setiap babnya mempunyai spesifikasi dan penekanan mengenai topik tertentu

yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN, terdiri dari pembahasan tentang Latar Belakang

Masalah, Pembatasan dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat

Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TRANSPLANTASI terdiri dari pembahasan

tentang Pengertian Transplantasi, Dampak yang Timbul dari

9

Transplantsi Organ dan Hukum Transplantasi Organ Tubuh menurut

hukum islam dan hukum positif di Indonesia.

BAB III : NAHDLATUL ULAMA (NU) terdiri dari pembahasan tentang Sejarah

Nahdlatul Ulama dan Kiyai Dan Nahdlatul Ulama.

BAB IV : BAHTSUL MASAIL terdiri dari pembahasan tentang Pengertian

Bahtsul Masail, Peranan Bahtsul Masail NU Dalam Menghasilkan

Suatu Hukum, Hukum Transplantasi Organ Tubuh Orang Muslim

Kepada Orang Non Muslim Menurut Bahtsul Masail NU dan Analisa

Penulis Mengenai Hukum Transplantasi Organ Tubuh Orang Muslim

Kepada Orang Non Muslim Menurut Bahtsul Masail NU.

BAB V : PENUTUP terdiri dari kesimpulan dan saran-saran, kemudian Daftar

Pustaka.

10

BAB II

TINJAUAN UMUM TRANSPLANTASI ORGAN

A. Pengertian Transplantasi Organ Tubuh

Transplantasi berasal dari bahasa Inggris yaitu transplantation,

menurut bahasa, istilah transplantasi ialah to transplant yang berarti to take up

and plant to another (mengambil dan menempelkan pada tempat lain). Atau to

move from one place to another (memindahkan dari satu tempat ke tempat yang

lain). Transplantasi juga berarti pencangkokan.5

Sedangkan menurut istilah, transplantasi organ adalah transplantasi

atau pemindahan seluruh atau sebagian organ dari satu tubuh ke tubuh yang

lain, atau dari suatu tempat ke tempat yang lain pada tubuh yang sama.

Transplantasi ini ditujukan untuk menggantikan organ yang rusak atau tak

befungsi pada penerima dengan organ lain yang masih berfungsi dari donor.

Donor organ dapat merupakan orang yang masih hidup ataupun telah

meninggal.6

Berdasarkan hubungan Genetik antara donor dan recipient

(penerima) maka transplantasi di golongkan menjadi tiga bagian :

5 Artikel diakses pada 18 Juni 2009 dari http://www.slideshare.net/lukmanul/presentasi-12-

transplantasi-organ

6 Artikel diakses pada 13 September 2008 dari

http://id.wikipedia.org/wiki/Transplantasi_organ

http://id.wikipedia.org/wiki/Organ_%28anatomi%29http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Donor_organ&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Transplantasi_organ

11

1. Auto Transplantation, yaitu dimana donor dan penerimanya berasal dari

satu individu. Misalkan seseorang yang diambilkan daging pahanya untuk

menampal pipinya.

2. Homo Transplantation, yaitu transplantasi yang donor dan penerimanya

berasal dari satu individu. Artinya transplantasi ini dari manusia ke

manusia, atau dari binatang ke binatang. Misalkan transplantasi hati dari

satu orang ke orang yang lain.

3. Hetero Transplantation, yaitu transplantasi yang dilakukan dari individu

yang berlainan. Artinya dari organ hewan ke manusia atau sebaliknya.

Misalkan transplantasi katup jantung babi untuk manusia.7

1. Sejarah Transplantasi

Transplantasi, yang merupakan pemindahan organ, sel, dan jaringan

dari satu lokasi ke lokasi lainnya telah dikenal sejak zaman dahulu kala.

Nenek moyang bangsa mesir telah mengenal praktek transplantasi dengan

teknik primitif sekitar tahun 500-700 sebelum masehi.8

Sebagai praktek primitif yang berasal dari abad 700 sebelum

masehi, sejarah mencatat bahwa mereka telah melakukan penyambungan

tulang yang patah pada manusia.

7 Tim Perumusan Komisi Ahkam, Ahkamul Fuqoha:Solusi problematika Aktual Hukum

Islam. PB.NU cetakan ke 2, Jakarta, 2007. h. 460

8 Calne, R. The History and Development Of Organ Transplantation: Biology and

Rejection. Baillieres Clin Gastroenterol. Canada,September 1994. h.389

12

Pada sekitar abad ke 7 transplantasi organ sudah dilakukan oleh

bangsa india, cina dan mesir. Tercatat dalam beberapa tulisan yang

menjelaskan prosedur untuk beberapa Transplantasi yang sangat mirip

dengan metode modern.9

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin pesat dan

banyaknya ilmuan yang telah menemukan zat kimia yang berhubungan

dengan transplantasi, tidak menutup kemungkinan transplantasi secara

modern dapat dilakukan.10

Awal dilakukannya Transplantasi secara modern yaitu ketika

ditemukan zat kimia dalam bidang pembedahan dan antiseptik untuk

operasi pada tahun 1540 oleh ahli kimia Valerius Cordus yang

mensintesiskan eter kemudian dilakukan percobaan pada hewan.

Penggunaan eter untuk operasi menjadi meluas pada pertengahan tahun

1800 berdasarkan literratur Louis Pasteur tentang kemajuan dalam bidang

bakteriologi.11

Alexis Carrel, dikenal sebagai bapak dari percobaan transplantasi

organ karena ia yang pertama kali melakukan teknik vascular. Sebagai

dasar vascular operasi dan transplantasi organ. Transplantasi organ

9 Artikel diakses pada 18 Juni 2009 dari

http://inventors.about.com/library/inventors/bl_history_of_transportation.htm

10 Ibid

11

Artikel diakses pada 28 Agustus 2009 dari en.wikipedia.org/wiki/Valerius_Cordus

http://inventors.about.com/library/inventors/bl_history_of_transportation.htm

13

merupakan sistem yang dibuat oleh Carrel dan Charles Lindbergh sebagai

dasar perkembangan operasi jantung oleh John Gibbon, sehingga

memungkinkannya dilakukan transplantasi jantung yang sebenarnya.12

2. Kemajuan Transplantasi Organ

Pada awal tahun 1960-an, transplantasi organ dari pendonor yang

telah meninggal adalah suatu hal yang mustahil. Donor dari orang yang

masih hidup adalah satu-satunya yang dapat digunakan untuk

ditransplantasikan.

Sebelum ditemukannya alat bantu pernapasan dan sistem

pendukung kehidupan, beberapa menit setelah mekanisme dari keseluruhan

otak tidak berfungsi, pernapasan berhenti dan jantungpun berhenti berdetak.

Berhenti berfungsinya otak diikuti oleh berhenti berfungsinya jantung dan

paru-paru. Hal ini menimbulkan banyak permasalahan. Tetapi dengan

ditemukannya alat bantu pernapasan, berhentinya fungsi otak (kematian

otak) dan berhentinya pernapasan (kematian jantung dan paru-paru) terjadi

dalam waktu yang berbeda.

Selanjutnya, dengan dengan kemajuan teknologi kedokteran yang

sangat pesat dalam bidang pencangkokan, hal ini memungkinkan mengganti

bagian dan organ tubuh lainnya seperti hati, paru-paru, liver, pangkreas,

jantung dan kornea mata, yang berfungsi normal, kemudian rusak atau yang

12

Artikel diakses pada 18 Juni 2009 dari

http://inventors.about.com/library/inventors/bl_history_of_transportation.htm

http://inventors.about.com/library/inventors/bl_history_of_transportation.htm

14

hampir tidak berfungsi sama sekali, dengan organ dan bagian tubuh dari

orang lain melalui pencangkokan.13

Adapun gambar berbagai macam organ dan jaringan yang telah

berhasil ditransplantasikan, diunduh dari New York Organ Donor Network

oleh Achmad Muchlisin, Danang Rais, Erdo Deshiant, Vino Soaduon

Keterangan gambar

1. Mata (kornea)

2. Paru-paru

3. Jantung dan katup jantung

4. Hati

5. Pankreas

6. Usus

13

Dr.H.Azhar,LL.M, LL.D. Undang-Undang Pencakokan Organ Tubuh Dan Konsep KematianDi Jepang. Simbur Cahaya No. 27 Tahun X Januari 2005 h.20-21

15

7. Vena Paha

8. Kulit

9. Tulang

10. Ginjal

11. Tendon14

Seiring perkembangan zaman yang diikuti perkembangan teknologi

kedokteran, berbagai macam organ dapat di transplantasikan, sehingga

upaya untuk menggati organ tubuh seseorang yang sudah tidahk berfungsi

menjadi semakin mudah.

B. Dampak yang Timbul dari Transplantsi Organ

Pada homo transplantation, kemungkinan dampak yang ditimbulkan ada 3

macam :

1. Apabila donor dan penerimanya saudara kembar yang berasal dari satu sel

telur, maka hampir tidak menyebabkan reaksi penolakan pada golongan

ini hasil transplantasinya serupa dengan hasil auto transplantasi.

2. Apabila donor dan penerimanya adalah saudara kandung atau salah

satunya mempunyai orang tua yang sama, maka kemungkinan ada reaksi

penolakan tapi skalanya kecil.

14

Achmad Muchlisin, Danang Rais, Erdo Deshiant dan Vino Soaduon, The First Identical-

Twin Kidney Transplant Operation. Seminar dilaksanakan pada 23 desember 2004

16

3. Apabila donor dan penerimanya tidak mempunyai hubungan saudara,

maka kemungkinan besar transplantasi akan mengalami penolakan.15

Adanya penolakan organ tersebut terjadi karena di dalam tubuh

manusia terdapat suatu sistem kekebalan tubuh alamiah yang secara

otomatis akan menolak benda asing yang masuk kedalamnya.

Organ tubuh dari pendonor secara otomatis akan langsung ditolak

oleh sistem imun dari tubuh penerima organ. Penolakannya dapat berupa

penggumpalan darah atau tidak berfungsinya organ tersebut yang dapat

mengakibatkan kematian bagi penerima organ.

Seiring dengan kemajuan teknonlogi kedokteran yang kian

canggih, para ilmuwan telah menemukan serum dan obat yang dapat

mengatasi masalah yang timbul akibat Transplantasi organ semakin dapat

diatasi. Begitu juga masalah penolakan benda asing yang masuk kedalam

tubuh penerima organ.

C. Hukum Transplantasi Organ Tubuh

1. Hukum positif di Indonesia

Perkembangan dunia kedokteran yang memungkinkan untuk

melakukan pergantian organ dari satu orang kepada orang lain dengan

tujuan menyelamatkan jiwa orang (pasien) adalah sangat mulia.

15

Tim Perumusan Komisi Ahkam, Ahkamul Fuqoha:Solusi problematika Aktual Hukum

Islam. PB.NU cetakan ke 2, Jakarta, 2007. h. 460-461

17

Tetapi jika perbuatan itu dilakukan untuk mendapatkan

keuntungan atau dengan maksud mamperjual-belikan, maka itu adalah

perbuatan yang sangat tercela. Agar Transplantasi organ tubuh tidak

disalah gunakan, maka hal tersebut diatur dalam undang-undang.

Menurut Undang-undang yang berlaku di Indonesia yaitu pada

Undang-undang nomer 23 tahun 1992 tentang kesehatan yang dibahas

lebih rinci pada pasal dibawah ini :

Pasal 33

(1) Dalam penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat

dilakukan transplantasi organ dan atau jaringan tubuh, transfuse

darah, implan obat dan atau alat kesehatan serta bedah plastik dan

rekonstruksi.

(2) Transplantasi organ dan atau jaringan tubuh serta transfusi darah

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan hanya untuk tujuan

kemanusiaan dan dilarang untuk tujuan komersial.

Pasal 34

(1) Transplantasi organ dan atau jaringan tubuh hanya dapat dilakukan oleh

tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan

dilakukan di sarana kesehatan tertentu.

(2) Pengambilan organ dan atau jaringan tubuh dari seorang donor harus

memperhatikan kesehatan donor yang bersangkutan dan ada

persetujuan donor dan ahli waris atau keluarganya.

18

(3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penyelenggaraan transplantasi

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan

Peraturan Pemerintah.

Dengan demikian, Negara memperbolehkan seseorang untuk

melakukan transplantasi organ hanya untuk tujuan penyembuhan penyakit

dan pemulihan kesehatan.

Selain hal tersebut, syarat-syarat lainnya harus terpenuhi

sebagaimana yang tercantum dalam pasal 34 ayat satu dan dua. Sedangkan

untuk ketentuan penyelenggaraaanya, diatur oleh peraturan pemerintah

yaitu Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 1981.

Pasal 11 :

(1) Transplantasi alat dan atau jaringan tubuh manusia hanya boleh dilakukan

oleh dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan .

(2) Transplantasi alat dan atau jaringan tubuh manusia tidak boleh dilakukan

oleh dokter yang merawat atau mengobati donor yang bersangkutan

Pasal 12 :

Dalam rangka transplantasi, penentuan saat mati ditentukan oleh 2 ( dua )

orang dokter yang tidak ada sangkut paut medik dengan dokter yang

melakukan transplantasi

Pasal 16 :

Donor atau keluarga donor yang tidak berhak atas kompensasi material

apapun sebagai imbalan transplantasi

19

Pasal 17 :

Dilarang memperjual belikan alat dan atau jaringan tubuh manusia .

Pasal 18 :

Dilarang mengirim dan menerima alat dan atau jaringan tubuh manusia

dalam semua bentuk dari luar negeri.

Jelaslah bahwa Negara Indonesia tidak melarang seseorang untuk

melakukan transplantasi organ tubuh asal sesuai dengan ketentuan yang

berlaku dan bukan untuk tujuan komersil.

2. Hukum Islam di Indonesia

Bidang kedokteran secara umum termasuk salah satu bidang

keilmuan yang mendapat perhatian cukup besar dari para ulama sejak

masa nabi hingga dewasa ini, termasuk yang terkait dengan

perkembangan teknologinya dari sisi etika dan hukum Islam. Dalam

menentukan hukum, haram-halalnya suatu temuan ilmiah termasuk dalam

bidang kedokteran.

pada masa Nabi, seluruhnya dapat diselesaikan oleh Nabi.

Sedang pada masa berikutnya jika tidak dapat ditemukan dalam sumber

ajaran Islam, al-Quran dan hadis, maka dilakukan ijtihad. Dewasa ini para

ulama dihadapkan pada masalah lebih rumit, karena banyak masalah-

masalah kedokteram yang tidak ada penegasan dalam nash, Alquran dan

Hadis, juga tidak ditemukan keterangannya dalam literatur fikih karena

hal yang serupa belum diformulasikan oleh para pakar fikih (fuqaha)

20

terdahulu, belum terjadi saat itu atau bahkan belum terpikirkan akan

adanya. Di samping itu, juga mulai terkuaknya masalah lain yang terkait

yang harus pula dipertimbangkan dalam menentukan hukumnya.16

Di sisi lain, sekarang hampir tidak ada lagi orang yang

mempunyai otoritas berijtihad secara mandiri karena orang yang

memenuhi prasyarat akademis dan moral yang diperlukan nyaris tidak

dapat dijumpai lagi. Maka yang dilakukan adalah berijtihad secara

kolektif (ijtihad jama'i) melalui lembaga atau organisasi keulamaan.

Padahal secara normatif teoritis, ada interaksi antara perubahan dan

perkembangan teknologi kedokteran dengan perubahan hukum Islam. 17

Setiap peristiwa yang terjadi pasti ada hukum yang mengikatnya,

ada dalil yang menunjukkan atas hukumnya, jika tidak ditemukan secara

jelas dalam nash maka dalil dicari dengan cara berijtihad. Dengan ijtihad,

maka sesulit dan serumit apa pun persoalan yang dihadapi manusia, maka

di situ ada ketentuan hukumnya.

Hukum Islam senantiasa dinamis dan sesuai dengan tuntutan

masa dan tempat, intinya menarik yang bermanfaat serta menghindari

yang mafsadat (Rahmān, 1983). Tujuan akhir ditetapkannya hukum Islam

adalah menjadi rahmat bagi manusia, mewujudkan kemaslahatan yang

16

Zuhroni, Fatwa Ulama Indonesia Terhadap Isu-isu Kedokteran Kontemporer, artikel

diakses pada 10 April 2010 dari

http://www.ptiq.ac.id/index.php?option=com_content&task=view&id=40&Itemid=34

17

Ibid.

http://www.ptiq.ac.id/index.php?option=com_content&task=view&id=40&Itemid=34

21

hakiki, baik di dunia maupun di akhirat (Zahrat, 1995). Ukuran dan

sarana kemaslahatan itu tidak baku dan tidak tak terbatas, ia berubah

seiring dengan perkembangan zaman (Rahmān, 1983).18

Secara metodologis, ulama menetapkan hukum Islam

berdasarkan sumber primer syariat Islam, Alquran dan Hadis, dua sumber

komplementer yang merupakan sub-ordinat (ijmak dan qiyas), kaidah-

kaidah suplementer, meliputi Istihsān (preferensi juristik), Amalan

Penduduk Madinah, al-Mashālih al-Mursalat (kemaslahatan umum),

Istishhāb (aturan kesesuaian), Syar‟ man Qablanā, Madzhab Shahābi,

Sadd al-Dzarī'at (menutup jalan yang dapat menghantarkan terjadinya

kemaksiatan), dan „urf (Khin, 1984; „Umran, 1992). Abd al-Rahim

„Umran menambahkan empat prinsip (kaidah) umum, yaitu: "Watak dasar

segala hal adalah halal kecuali apabila dilarang oleh suatu nash, tidak

memudaratkan dan tidak dimudaratkan, darurat membolehkan yang

dilarang, dan memilih kemudaratan yang lebih kecil (Umran, 1992).19

Hampir seluruh isu kedokteran dan kesehatan yang berkembang

dewasa ini telah mendapatkan fatwa dari Ulama Indonesia. Dilihat dari

segi jumlah topik kedokteran yang telah difatwakan, Bahtsul Masail

tercatat yang terbanyak, diikuti MPKS, MUI, Dewan Hisbah, dan Majlis

Tarjih. Ada dua isu (inseminasi buatan dan transplantasi) direspons oleh

18

Ibid. 19

Ibid.

22

seluruh lembaga fatwa, selebihnya kadang hanya oleh sebagian saja,

bahkan ada yang hanya oleh satu lembaga saja.20

Zuhroni, alumnus PTIQ yang sekarang menjadi dosen di

universitas YARSI menjelaskan bagaimana Penetapan fatwa terhadap

tema kedokteran yang ditetapkan oleh lima lembaga fatwa dari segi

metode atau dasar dalilnya, secara umum dapat digolongkan dalam tiga

tipologi,yaitu:

a. Merujuk pada ketentuan dalam kitab-kitab fikih (kutub mu‟tabarat),

dengan cara tahbīq atau Ilhāq (analogi), dilakukan oleh Bahtsul

Masail.

b. Dengan slogan „kembali kepada Alquran dan Hadis‟ oleh Majlis

Tarjih dan Dewan Hisbah, secara teoritis segala persoalan termasuk

isu-isu modern dapat dijawab dengan kedua sumber tersebut. Namun,

ketika dihadapkan pada realita ternyata tidak terdapat dalam dua

sumber tersebut, maka digunakan metode yang dirumuskan oleh para

mujtahid, seperti istihsān, mashlahat mursalat, sadd al-dzarī'at, dan

sebagainya, termasuk karya-karya fikih masa lalu, namun tidak

dinyatakan secara tegas.

20

Ibid.

23

c. MUI secara umum dapat dianggap sebagai perpaduan plus antara dua

tipologi di atas, bersifat fleksibel dan dinamis, menggunakan sumber

primer dan suplementer dan dinyatakan secara jelas.21

Secara metodologis, meski tidak berarti meninggalkan sumber-

sumber hukum atau metode pendukung lain yang menguatkannya,

terlepas dari adanya kelaziman menyebutkan metode tersebut atau tidak

tetapi secara aplikatif dapat ditentukan, ada satu metode atau lebih

penetapan hukum yang kuat dan menonjol dijadikan sebagai dasar, yaitu

sebagai berikut:

a. Melalui sumber primer, Alquran dan Sunnah, atau dengan

mengkiyaskannya. Fatwa tentang larangan operasi ganti kelamin

digunakan dalil dengan nash tentang larangan merubah ciptaan Allah

dan menyerupakan diri dengan lain jenis. Proses pemasangan alat

kontrasepsi dalam rahim/vagina atau penanaman zigot dengan

batasan menutup aurat dan larangan melihat aurat, agar

„memejamkan pandangan‟. Keharaman menggunakan jenazah untuk

transplantasi dengan larangan menyakiti jenazah, atau secara spesifik

larangan untuk tidak mematahkan tulang mayit. Transplantasi organ

dan operasi perbaikan kelamin dengan anjuran berobat. Berobat

dengan bahan dari unsur babi atau transplantasi dengan organ babi

tercakup dalam larangan makan babi.

21

Ibid.

24

b. Melalui kaidah-kaidah suplementer, di antaranya:

1) Istihsan atau konsep darurat, seperti terhadap isu tentang donor

organ, transplantasi dengan organ orang mati, bedah mayat untuk

pendidikan kedokteran dan pengadilan, penggunaan obat

beralkohol dan organ babi, aborsi karena alasan medis, darurat.

2) Sadd al-Dzarī‟at digunakan untuk menetapkan haramnya

penggunaan sperma donor, sewa rahim, transplantasi dengan

sesama muslim, aborsi akibat perkosaan yang berakibat depresi

berat.

3) Mashlahat Mursalat, dijadikan sebagai argumen halalnya

inseminasi buatan/bayi tabung, bedah mayat, transplantasi organ,

dan KB.

4) Istishhāb digunakan karena tidak ada larangan dan perintah

dalam nash maka difahami sebagai bentuk pembolehan, seperti

fatwa tentang isu inseminasi buatan.

5) Melalui kitab-kitab fikih dengan cara men-tathbīq-kannya atau

meng-ilhāq-kannya, seperti haramnya suntik mayat dan bedah

mayat dianalogikan dengan haramnya khitan mayat, bolehnya

bedah mayat untuk pendidikan atau pengadilan, donor dan

25

transplantasi organ manusia dianalogikan dengan bolehnya

mengeluarkan benda berharga atau bayi dari perut mayat.22

Fatwa tentang transplantasi organ pada prinsipnya seluruh

lembaga fatwa di Indonesia mengharamkan transplantasi organ manusia.

Majlis Tarjih, MUI, dan Dewan Hisbah menambahkan kecuali darurat,

juga termasuk untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan pendidikan

kedokteran.23

Fatwa Bahtsul Masail mengalami pergeseran, awalnya mereka

mengharamkannya secara mutlak namun kemudian direvisi yang

selanjutnya difatwakan dengan dua pandangan, haram secara mutlak dan

jaiz karena darurat.

Dewan Hisbah dan Bahtsul Masail mempersyaratkan

menggunakan organ muslim. Bedanya, Dewan Hisbah sebatas

menyarankan sedangkan Bahtsul Masail mengharuskannya.

Bahtsul Masail dan Dewan Hisbah secara khusus telah

mengeluarkan fatwa yang mengharamkan transplantasi menggunakan

organ babi, kecuali tidak ada pilihan lain. Namun jika ada organ

pengganti, maka Bahtsul Masail mengharamkannya secara mutlak

penggunaan organ babi.24

22

Ibid. 23

Ibid. 24

Ibid.

26

Ada beberapa pandangan hukum islam mengenai halal-haramnya

transplantasi organ, oleh agama dijawab dengan merujuk pada sumber

tekstual utama (Qur'an dan hadis) maupun kitab-kitab hukum fikih

dengan mempertimbangkan upaya mempertahankan martabat manusia.

Allah SWT berfirman dalam surat Al-Isra‟ ayat 70

Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut

mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-

baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas

kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.

Allah SWT mengingatkan umat manusia akan nikmat dan karunia

khusus yang telah diberikan kepada mereka bahwa mereka dimuliakan

dan diberi kelebihan atas makhluk lain. Manusia dikaruniai Allah SWT

sarana pengankutan darat,laut, mereka dilaaruniai rizki, makanan dan

pakaian.25

Setelah menggambarkan anugerah-Nya ketika berada di laut dan

di darat. Baik terhadap yang taat maupun yang durhaka, ayat ini

menjelaskan sebab anugerah itu , yakni karena manusia adalah makhluk

25

Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsier , PT. Bina Ilmu

Surabaya. jilid 5, h. 252

27

unik yang memiliki kehormatan dalam kedudukannya sebagai manusia,

baik dia taat maupun tidak.26

Kami lebihkan mereka dari hewan dengan akal dan daya cipta

sehingga menjadi makhluk bertanggung jawab. Kami lebihkan yang taat

dari mereka atas malaikat karena ketaatan manusia melalui perjuangan

melawan setan dan nafsu, sedangkan ketaatan malaikat tanpa tantangan.

Anugerah Allah SWT itu untuk semua manusia, inilah yang

menjadikan Nabi Muhammad SAW berdiri menghormati jenazah seorang

Yahudi. Ketika itu sahabat-sahabat rasul saw menanyakan sikap beliau

itu. Nabi saw menjawab “ Bukankah yang mati itu juga manusia?”27

Dari satu sisi kita dapat berkata bahwa jika Allah melebihkan

manusia atas banyak makhluk hidup berakal, maka lebih-lebih lagi

makhluk hidup tidak berakal. Di tempat lain Al-Qur‟an menegaskan

bahwa alam raya dan seluruh isinya telah ditundukkan Allah untuk

manusia.

Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa

yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya

26

Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an. Lentera Hati:

Jakarta 2002. Volume 7 h. 521 27

Ibid., h. 522

28

pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan

Allah) bagi kaum yang berfikir (Q.S. Al- Jatsiyah :13)

Disisi lain kita juga dapat berkata bahwa paling tidak ada dua

makhluk berakal yang diperkenalkan Al-Qur‟an yaitu malaikat dan jin.

Ini berarti manusia berpotensi untuk mempunyai kelebihan disbanding

dengan banyak – bukan semua – jin dan malaikat. Yang penulis (Quraish

Shihab) maksud dengan manusia adalah tentu saja manusia-manusia yang

taat, karena manusia yang durhaka dinyatakan-Nya bahwa

Mereka tidak lain kecuali bagaikan binatang ternak, bahkan lebih buruk

(Q.S. Al-Furqan :44)

Sebagaimana dipahami anugerah Allah SWT dari kata

karramnā/kami memuliakan dan dengan demikian anugerah tersebut

tidak boleh bertentangan dengan hak-hak Allah dan harus selalu berada

dalam koridor tuntunan agama-Nya.28

Pada tafsir lain menyatakan Kemuliaan Allah SWT menjelaskan

bahwa Allah telah memuliakan Adam dengan raut muka yang indah,

potongan yang serasi dan diberi akal agar dapat menerima petunjuk untuk

berbudaya dan berfikir guna mencari keperluan hidupnya, mengelola

28

Ibid., h. 523

29

kekayaan alam serta menciptaka alat pengangkut di darat, dilaut dan di

udara. Allah juga memberi anak adam kelebihan dan kesempurnaan yang

tidak dimiliki makhluk lain yang diciptakan-Nya.

Dengan demikian seharusnyalah mereka itu tidak mengadakan

Tuhan-tuhan lain yang mereka persekutukan dengan Allah, akan tetapi

hendaknya beribadah hanya kepada Allah SWT.29

29

Al-Qur‟an dan tafsirnya. Proyek penngadaan kitab suci Al-Qur‟an Departeman Agama Republik Indonesia 1983/1984. Jilid V h. 627

30

BAB III

NAHDLATUL ULAMA

A. Sejarah Nahdlatul Ulama

1. Latar Belakang Berdirinya

Berbicara tentang Nahdlatul Ulama (NU), gambaran kita langsung

tertuju ke santri kolot, pakai sarung, orang desa,ekslusif dan ungkapan

stereotype lain.30

Tetapi kita tidak membicarakan hal tersebut. Terlepas dari

itu semua, salah satu faktor yang mendasari lahirnya Nahdlatul Ulama adalah

Keterbelakangan bangsa indonesia.

Keterbelakangan ini adalah akibat dari penjajahan maupun akibat

kungkungan tradisi. Melihat keadaan Bangsa Indonesia yang mengenaskan,

maka bangkitlah semangat kaum terpelajar untuk memperjuangkan martabat

bangsa ini melalui pendidikan dan organisasi.

Embrio yang menggugah kesadaran kaum terpelajar ini muncul pada

tahun 1908 yang dikenal dengan Kebangkitan Nasional. Semangat

kebangkitan nasional terus menyebar ke berbagai daerah setelah rakyat

menyadari penderitaan dan ketertinggalan bangsa ini dengan bangsa lain yang

kemudian banyak muncul berbagai organisasi yang serupa dengan

Kebangkitan Nasional.

30

M. Sholaekhan Al-Jalily, Tradisi Bahtsul Masail NU: Harus Mampu Menjawab Problem

Kemanusiaan. Jurnal Justisia, edisi 24 tahun XI 2003 h. 69

31

Di kalangan pesantren, muncul organisasi nahdlatul wathan

(Kebangkitan Tanah Air) tahun 1916 sebagai wadah gerakan melawan

kolonialisme. Pada tahun 1918 didirikan Taswirul Afkar atau yang dikenal

dengan Nahdlatul Fikr (Kebangkitan Pemikiran) sebagai wahana pendidikan

sosial politik kaum santri. Kemudian lahirlah pergerakan atau kebangkitan

kaum saudagar yang akrab dengan sebutan Nahdlatul-Tujjar. Gerakan itu

bertujuan untuk memperbaiki perekonomian rakyat. Dengan demikian,

taswirul afkar selain menjadi kelompok studi, juga menjadi lembaga

pendidikan yang berkembang pesat di bebrapa kota.31

Ketika Di Saudi Arabiah muncul gerakan wahabi dan Raja Ibnu Saud

hendak menerapkan mazhab Wahabi sebagai satu-satunya mazhab yang

berlaku di kota Makkah, beliau juga hendak menghancurkan peninggalan-

peninggalan islam maupun pra islam yang banyak di ziarahi karena dianggap

bid‟ah. Gagasan tersebut disambut hangat oleh kaum modernis Indonesia

seperti Muhammadiyah dan PSII. Sebaliknya, kalangan pesantren menolak

pembatasan bermazhab dan penghancuran warisan sejarah tersebut.32

Akibat sikap yang berbeda, kalangan pesantren dikeluarkan dari

anggota kongres Al-Islam Yogyakarta 1925, sehingga kalangan pesantren

31

Artikel diakses pada 17 agustus 2008 dari http://manu.buntetpesantren.org/tentang-

nu/sejarah-nu/

32

Ibid.

32

tidak dilibatkan sebagai delegasi dalam Mu‟tamar „Alam Islami (Kongres

Islam Internasional) di Mekah yang akan mengesahkan keputusan tersebut.

Didorong oleh keinginan kuat untuk mendukung kebebasan

bermazhab serta peduli dengan warisan budaya, maka kalangan pesantren

mengutus delegasi yang bernama Komite Hijaz dengan diketuai oleh KH.

Wahab Hasbullah juru bicara kaum tradisionalis paling vokal pada Kongres

Al-Islam, mendorong para Kiai terkemuka di Jawa Timur agar mengirimkan

utusan sendiri ke Mekkah untuk membicarakan madzhab dengan raja Ibnu

Sa‟ud.33

Atas desakan kalangan pesantren yang terhimpun dalam Komite Hijaz,

dan tantangan dari segala penjuru umat Islam di dunia, Raja Ibnu Saud

mengurungkan niatnya. Hasilnya hingga saat ini di Mekah bebas dilaksanakan

ibadah sesuai dengan madzhab mereka masing-masing. Itulah peran

internasional kalangan pesantren pertama, yang berhasil memperjuangkan

kebebasan bermadzhab dan berhasil menyelamatkan peninggalan sejarah serta

peradaban yang sangat berharga.34

Komite Hijas dan beberapa organisasi yang dibentuk oleh kaum

pesantren adalah embrio dari sebuah organisasi yang lebih mencakup dan

sitematis untuk mengantisipasi perkembangan zaman. Maka pada tanggal 31

Januari 1926 atau bertepatan dengan 16 Rajab 1344 H organisai “Nahdlatoel

33

Ibid

34

Artikel diakses pada 14 agustus 2008 dari www.nubatik.net/content/view/12/43

33

Oelama” didirikan. Organisasi ini dipimpin oleh KH. Hasyim Asy‟ari sebagai

Rais Akbar.35

KH. Hasyim Asy'ari merumuskan Kitab Qanun Asasi (prinsip dasar),

kemudian juga merumuskan kitab I'tiqad Ahlussunnah Wal Jamaah sebagai

prinsip dasar Organisasi. Kedua kitab tersebut di jelaskan maksudnya dalam

Khittah Nahdlatul Ulama yang kemudian dijadikan dasar dan rujukan warga

Nahdlatul Ulama dalam berfikir dan bertindak dalam bidang keagamaan,

sosial dan politik.

Nahdlatul Ulama (NU) yang didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 di

Jawa Timur merupakan salah satu organisasi kemasyarakatan islam terbesar di

Indonesia. Sebagian besar massa organisasi ini berada di daerah pedesaan

pulau jawa dan madura. Basis massa yang demikian in sering memposisiskan

Nahdlatul Ulama menjadi kelompok marginal yang kurang diperhitungkan

dalam wacana pemikiran islam di Indonesia. Namun sebagai organisasi

keagamaan yang berada di bawah kepemimpinan kiyai-ulama, Nahdlatu

Ulama berusaha mempertahankan tradisi keagamaan yang telah ada dan

berkembang di kalangan grass root tanpa mengurangi nilai2 keislaman.36

35 Artikel diakses pada 17 agustus 2008 dari http://manu.buntetpesantren.org/tentang-

nu/sejarah-nu/

36 Ibid

34

Pada awal berdirinya, Nahdlatul Ulama hanya memperjuangkan

kepentingan tradisionalis yang dianut sebagian besar masyarakat Indonesia.

Dalam anggaran dasarnya yang pertama, tujuan Nahdlatul Ulama didirikan

adalah untuk memegang teguh salah satu mazhab empat dan mengerjakan apa

saja yang menjadi kemaslahatan bangsa.37

Seiring dengan era pada saat itu,

pada tahun 1950-an Nahdlatul Ulama Tearlibat dalam politik praktis. Seorang

tokoh muda NU, Fajrul Falah mengelompokkan tiga alasan berdirinya

Nahdlatul Ulama :

a. Aksi kultural untuk bangsa, yakni menggunakan strategi akulturasi dengan

budaya setempat, dalam memperkenalkan Islam pada masyarakat.

b. Aktivitas yang mencerminkan dinamika berpikir kaum muda,

c. Usaha membela keprihatinan keagamaan internasional, yakni munculnya

gerakan Wahabiyah yang berusaha menghilangkan segala khurafat yang

ada di kota suci.38

Salah seorang peniliti senior Indonesia menyatakan bahwa berdirinya

Nahdlatul Ulama merupakan respon atas faham reformis pada awal abad ke-

20 yang dikembangkan oleh Faqih Hasyim di Minangkabau.39

37

Hasyim Asy‟ari, Qann Asasi Nahdlatul Ulama. Menara Kudus : Kudus, 1973 h. 2

38 Fajru Falah, Jamiyyah NU lampau kini dan datang, dalam Gus Dur NU dan Masyarakat

sipil. LkiS: Yogyakarta 1994 h. 170

39

Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942. LP3S: Jakarta 1996 h. 234

35

Munculnya kelompok studi “Tashwirul Afkar” di awal abad 20 yang

dipelopori oleh Abdul Wahab Hasbullah dan rekannya Ahmad Dahlan

(kemudian menjadi pimpinan Muhammadiyah), mendorong munculnya

jamiyyah NU. Di samping itu terbentuknya “Nahdlat al Tujjar” suatu lembaga

yang mewadahi aspirasi kelompok pedagang muslim, serta munculnya komite

Hijaz merupakan embrio berdirinya Nahdlatul Ulama.

Sejak berdiri hingga sekarang ini, NU mengalami perjalanan sejarah

sesuai dengan situasi dan transformasi masyarakat. Pengamat NU dari

Australia, Greg Barton dan Greg Fealy mengklarifikasi sejarah perjalanan NU

dalam tiga periode. Pertama, periode awal sebagai organisasi keagamaan,

sebagaimana organisasi keagamaan lainnya seperti Muhammadiyah, Persis

dan Perti. NU didirikan sebagai jam‟iyyah diniyah (organisasi keagamaan)

yang mempunyai misi mengembangkan kegiatan-kegiatan keagamaan,

pendidikan, ekonomi dan sosial. Periode pertengahan, yakni ketika NU

sebagai organisasi keagamaan, berubah fungsi menjadi sebuah partai politik

atau menjadi unsur formal dalam sebuah partai. Era ini dimulai sejak tahun

1930, yakni ketika NU bersama ormas lain mengadakan demo atas represi

yang dilakukan oleh pemerintahan kolonial. Setelah Indonesia merdeka, NU

beraliansi dengan Masyumi menjadi partai politik sebagai wahana artikulasi

politik umat Islam. Karena itu NU keluar dari Masyumi dan berdiri sendiri

sebagai partai politik sampai pada akhirnya tahun 1971 menjadi Partai

Persatuan Pembangunan. Di PPP pun, NU tidak dapat berbuat banyak bagi

36

kepentingan bangsa dan negara. Sebagai akumulasi dari kehampaan dalam

dunia politik, NU kembali ke khittah 1926.40

Nahdlatul Ulama ada karena sesuatu yang lain, yaitu mewujudkan

tradisinya sendiri, mencapai cita-citanya sendiri. Ia ditakdirkan bernasib harus

memperjuangkan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah menurut versinya sendiri

Berfaham Ahlus Sunnah wal Jamaah menurut versi sendiri itu tidak berarti

harus bertentangan dengan orang lain.41

2. Tujuan Organisasi

Menegakkan ajaran Islam menurut paham Ahlussunnah waljama'ah di tengah-

tengah kehidupan masyarakat, di dalam wadah Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

3. Struktur Organisasi

a. Pengurus Besar (tingkat Pusat)

b. Pengurus Wilayah (tingkat Propinsi)

c. Pengurus Cabang (tingkat Kabupaten/Kota) atau Pengurus Cabang

Istimewa untuk kepengurusan di luar negeri

d. Pengurus Majlis Wakil Cabang / MWC (tingkat Kecamatan)

40

Deklarasi Situbondo hasil muktamar NU tahun 1984 yang menyebutkan bahwa NU

melepaskan diri keterkaitan partai dengan politik

41 Artikel diakses pada 12 Januari 2008 dari http://www.freelists.org/post/ppi/ppiindia-NU-dan-Peran-Sejarahnya

http://www.freelists.org/post/ppi/ppiindia-NU-dan-Peran-Sejarahnyahttp://www.freelists.org/post/ppi/ppiindia-NU-dan-Peran-Sejarahnya

37

e. Pengurus Ranting (tingkat Desa / Kelurahan)42

Untuk Pusat, Wilayah, Cabang, dan Majelis Wakil Cabang,

setiap kepengurusan terdiri dari:

a. Mustayar (Penasihat)

b. Syuriyah (Pimpinan tertinggi)

c. Tanfidziyah (Pelaksana Harian)

Untuk Ranting, setiap kepengurusan terdiri dari:

a. Syuriyah (Pimpinan tertinggi)

b. Tanfidziyah (Pelaksana harian)43

4. Usaha Organisasi

a. bidang agama, melaksanakan dakwah Islamiyah dan

meningkatkan rasa persaudaraan yang berpijak pada semangat

persatuan dalam perbedaan.

b. bidang pendidikan, menyelenggarakan pendidikan yang sesuai

dengan nilai-nilai Islam, untuk membentuk muslim yang

bertakwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas.Hal ini terbukti

42

Artikel diakses pada 4 Maret 2008 dari id.wikipedia.org/wiki/Nahdlatul_Ulama

43

Ibid

38

dengan lahirnya Lembaga-lembaga Pendidikan yang bernuansa

NU dan sudah tersebar di berbagai daerah khususnya di Pulau

Jawa.

c. bidang sosial budaya, mengusahakan kesejahteraan rakyat serta

kebudayaan yang sesuai dengan nilai keislaman dan kemanusiaan.

d. Di bidang ekonomi, mengusahakan pemerataan kesempatan untuk

menikmati hasil pembangunan, dengan mengutamakan

berkembangnya ekonomi rakyat.

e. Mengembangkan usaha lain yang bermanfaat bagi masyarakat

luas. NU berusaha mengabdi dan menjadi yang terbaik bagi

masyrakat.44

B. Kiyai Dan Nahdlatul Ulama

1. Pengertian kiyai

sebutan Kiyai atau Kiai atau Kiyahi ( كياهي ) sering menjadi

pertanyaan orang. Apa sebenarnya makna Kiyai itu. Dari mana asal muasal

nama Kiyai itu. Dan apa sebenarnya ciri-ciri serta hal-hal yang harus

dilakukan oleh para Kiyai.

44

ibid

39

Menurut KH. Said Aqil Sirajd, kiyai adalah sebutan kehormatan bagi

ulama nahfliyin di tanah jawa belahan tengah dan timur yang memahami

syari‟at islam darai maraji’ karya ulama empat mazhab, mampu

mengamalkannya dan tekun mengajrakannya dengan kemandirian dan

keihlasan. Sebutan ini kemudian berkembang meluas menjadi sebutan secara

nasional bagi ulama nahdliyin dan non nahdliyin.45

Kiyai menurut Wikipedia “Kyai (key-eye) is an expert in Islam. The

word is of Javanese origin, and is sometimes spelled kiai. Traditionally,

students of Islam in Indonesia would study in a boarding school known as a

pesantren. The leader of the school was called kyai, as a form of respect.”46

Dalam masyarakat Indonesia pada umumnya dijumpai beberapa

gelar sebutan yang diperuntukkan bagi ulama. Misalnya, di daerah Jawa

Barat (Sunda) orang menyebutnya Ajengan, di wilayah Sumatera Barat

disebut Buya, di daerah Aceh dikenal dengan panggilan Teungku, di

Sulawesi Selatan dipanggil dengan nama Tofanrita, di daerah Madura

disebut dengan Nun atau Bendara yang disingkat Ra, dan di Lombok atau

seputar daerah wilayah Nusa Tenggara orang memanggilnya dengan Tuan

Guru. Khusus bagi masyarakat Jawa, gelar yang diperuntukkan bagi ulama

anatara lain Wali. Gelar ini biasanya diberikan kepada ulama yang sudah

45

Wawancara dengan nara sumber pada 24 oktober 2009

46 Artikel diakses pada 4 Desember 2008 dari id.wikipedia.org/wiki/kyai

40

mencapai tingkat yang tinggi, memiliki kemampuan pribadi yang luar

biasa.47

Gelar lainnya ialah Panembahan, yang diberikan kepada ulama yang

lebih ditekankan pada aspek spiritual, juga menyangkut segi kesenioran, baik

usia maupun nasab (keturunan). Hal ini untuk menunjukkan bahwa sang

ulama tersebut mempunyai kekuatan spiritual yang tinggi.48

Sebagian pemahaman orang Jawa, Kiai (Kyai) adalah sebutan untuk

"yang dituakan ataupun dihormati" baik berupa orang, ataupun barang.

Selain Kiai, bisa juga digunakan sebutan Nyai untuk yang perempuan. Kiai

bisa digunakan untuk menyebut :

Ulama atau Tokoh, contoh: Kiai Haji Abdul Rahman Wachid.

Pusaka, contoh: Keris-Kiai Joko Piturun, Gamelan-Kiai Gunturmadu.

Hewan, contoh: Kerbau-Kiai Slamet, Kuda-Kyai Gagak Rimang.

Makhluk Halus, contoh: Kiai Sapujagad (Penunggu Merapi).

Ada bermacam-macam sebutan “kiyai” menurut Prof Dr Hamka

yang di kemukakan dalam antara lain Kiyai yang berarti Guru Agama Islam

yang telah luas pandangannya. Ada Kiyai berarti pendidik, Ada Kiyai berarti

47

Drs. Isma‟il Ibnu Qoyim MA, Kiai penghulu Jawa Peranannya di Masa Kolonial.

Gema Insani Press, Jakarta, cetakan I, 1977: h. 62,

48 Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942. Jakarta: LP3ES, 1996: h.

234.

41

Pak Dukun. Di Kalimantan, Kiyai (sebelum perang) berarti District-hoofd

(Wedana). Di Padang (sebelum perang), Kiyai artinya “Cino Tuo” (Orang

Tionghoa yang telah berumur). Gamelan Sekaten di Yogya bernama Kiyai

Sekati dan Nyi Sekati. Dalang yang ahli disebut Ki Dalang, atau Kiyai

Dalang. Bendera Keramat yang dikeluarkan setiap ada bala bencana

mengancam dalam negeri Yogyakarta bernama Kiyai Tunggul Wulung.49

Di pulau Jawa dan Palembang, kata Kiyai digunakan untuk

menghormati seseorang yang dianggap Alim, Ahli Agama dan disegani. Di

Kalimantan Selatan (Banjarmasin dan sekitarnya) sebelum perang, gelar

Kiyai adalah pangkat yang tertinggi bagi Ambtenaar Bumiputera. Sama

dengan pangkat Demang di Sumatera.50

Meskipun Hamka mampu menjelaskan kegunaan kata Kiyai seperti

tersebut, namun dia terus terang mengungkapkan, “kami tidak tahu dari

Bahasa apa asalnya kata Kiyai. Tetapi kami dapat memastikan bahwa kata

itu menyatakan Hormat kepada seseorang. Cuma kepada siapa

penghormatan Kiyai itu harus diberikan, itulah yang berbeda-beda menurut

kebiasaan satu-satu negeri.51

49

Martin van Bruinessen, NU Tradisi Relasi-relasi Kuasa Pencarian Wacana Baru .

Yogyakarta: LkiS, 1994. h. 30

50 Artikel diakses pada 25 april 2009 dari http://abusalma.wordpress.com/2007/05/05/kiyai-

itu-apa/

51 Ibid

42

2. Peranan Kiyai dalam organisasi Nahdlatul Ulama

Kiyai dan NU seakan dua sisi yang saling berkaitan satu dengan

lainnya. Banyak ulama NU yang memilki gelar kiyai dengan sejumlah

pengikut dan murid atau cantrik yang ditempatkan di padepokan bernama

pondok pesantren.

Pondok Pesantren, sebagai suatu padepokan untuk memperdalam

ilmu agama, sejauh ini dipahami sebagai tempat yang sejuk, tenang, dan

damai. Di dalamnya para cantrik (santri) mencurahkan tenaga dan pikiran

untuk belajar dan membentuk karakter, sementara pengasuh pesantren

(kiai) menyerahkan diri dan jiwa mereka dengan tulus untuk memberikan

pengajaran dan teladan hidup. Kiai adalah sosok pemimpin yang tunggal

dalam Pesantren, dia selalu sebagai panutan dan tauladan kehidupan bagi

para santri.52

Peranan kyai dewasa ini mengalami degradasi luar biasa. Banyak

yang mengira, kyai itu memiliki patron client yang cukup besar. Asumsi

itu kelak, mendorong program-program diluar keulamaan tumbuh

menjamur di pesantren-pesantren, misalnya, program-program

52

kH. Mustofa Bisri, Bahtsul Masail, artikel diakses pada 15 Mei 2009 dari

http://www.gusmus.net/page.php?mod=dinamis&sub=7&id=67

43

pemberdayaan masyarakat (community development), partai politik dan

lain sebagainya.53

Dalam konteks politik, peran kyai mengalami metamorfosis di

posisi barunya, sehingga memerlukan sikap yang baru juga. Studi yang

dilakukan Horikoshi, misalnya, menunjukkan kekuatan kyai sebagai

sumber perubahan sosial, bukan saja pada masyarakat pesantren tapi juga

pada masyarakat di sekitarnya. Sementara Geertz menunjukkan kyai

sebagai makelar budaya (cultural brokers) dan menyatakan bahwa

pengaruh kyai terletak pada pelaksanaan fungsi makelar ini. Kyai

dikategorikan sebagai sosok yang tidak mempunyai pengalaman dan

kemampuan profesional, tetapi secara sosial terbukti mampu

menjembatani berbagai kepentingan melalui bahasa yang paling mungkin

digunakan.54

Sebagai individu yang berpolitik, kiai ikut menunaikan kewajiban

membebaskan dari ketertindasan. Masih ingat di buku sejarah, resolusi

jihad yang didegung-degungkan KH. Hasyim Asy‟ari melawan

pembodohan Jepang lewat Saikere yaitu menundukkan diri hampir 90

derajad menyamai kondisi ruku‟ dalam shalat. Ini adalah satu bukti politis

perjuangan ulama, bahwa kita berhak untuk berharkat dan bermartabat.

53

Ibid

54

Hiroko Horikoshi, Kyai dan Perubahan Sosial. Jakarta: P3M, 1987. h. 193.

44

Kemerdekaan untuk melakukan kebudayaan tidak harus dipaksa-

paksakan. Nilai sosial-budaya harus sesuai dengan amanat rakyat, lebih-

lebih pada nuansa yang bersifat agamis tidak harus tunduk pada

kekuasaan tertentu.55

Kyai dan tokoh pesantren sering kali menjadi lahan sasaran para

politisi dalam membangun basis dukungan politik. Pada setiap Pemilihan

Umum (Pemilu) maka suara kyai dan santri selalu diperebutkan bukan

saja oleh partai-partai politik berbasis Islam saja melainkan juga partai-

partai politik berbasis nasionalis. Dalam upaya meraup simpati dari

kalangan Islam yang menjadi pengikut setia kyai, banyak partai politik

yang menempatkan kyai dan tokoh pesatren pada jajaran pengurus partai

dengan harapan dapat menjadi vote getter dalam pemilu.56

Di kalangan NU, di mana kyai dan tokoh pesantren menjadi pilar

kultural utamanya, muncul beberapa partai politik yang masing-masing

mengklaim sebagai representasi politik komunitas ini. Masing-masing

juga berupaya menempatkan beberapa kyai dan tokoh pesantren sebagai

motor penggerak ataupun sekedar legitimasi. Pada masa Orde Baru,

posisi kyai dalam kancah politik nasional semakin terpinggirkan, bahkan

tidak jarang dicurigai pemerintah, meski demikian, para kiyai tetap eksis

55

Artikel diakses pada 17 Mei 2010 dari http://nursyam.sunan-ampel.ac.id/?p=17

56 Ibid

45

dengan perjuangan dan pilihan politiknya. Sebagai contoh, dapat dilihat,

pada saat kampanye pemilu 1977, Kyai Bisyri Syamsuri dengan

kapasitasnya sebagai kyai NU dan ketua Majelis Pertimbangan Partai

PPP, mengeluarkan “fatwa politik”, bahwa setiap muslim diharuskan

memilih PPP.57

Sikap “radikal” Kyai Bisyri kembali ditunjukkan pada

Sidang Umum MPR tahun 1978 dengan melakukan walk out yang

kemudian diikuti oleh semua anggota DPR/MPR dari PPP, sebagai

bentuk protes terhadap pemerintah yang memberi tempat terhormat pada

aliran kepercayaan. Dalam perspektif teori politik, tindakan para kiyai

tersebut merupakan counters-hegemoni.58

Yaitu upaya untuk melalukan

perlawanan terhadap kekuasaan yang cenderung melakukan penguasaan

terhadap seluruh dimensi kehidupan politik dan pemerintahan. Akibatnya,

sejak periode Pemilu pasca Orde Baru afiliasi politik para kyai dan tokoh

pesantren terpecah ke dalam beberapa partai NU. Perpecahan internal

yang muncul kemudian juga senantiasa dilegitimasi dengan dukungan dan

restu sekelompok kyai tertentu.

Kecenderungan menarik dukungan kyai dan tokoh-tokoh

pesantren tersebut memperlihatkan bahkan nilai politik kyai di hadapan

para politisi dalam upaya mereka membangun basis dukungan ataupun

57

Hasyim Asy’ari, Qanun Asasi Nahdlatul Ulama, h.3

58 Falah, NU lampau kini dan datang, dalam Gus Dur NU dan Masyarakat sipil. Yogyakarta:

LkiS, 1994 h.172

46

sekedar legitimasi bagi kepentingan politiknya masih cukup tinggi.

Komunitas elit keagamaan ini, meminjam istilah Masdar, masih dipercaya

mampu memberikan sumbangan signifikan bagi sukses tidaknya sebuah

misi politik kelompok politik maupun perorangan. Padahal terbelahnya

afiliasi politik kyai pada politik partisan tentunya menimbulkan persoalan

berkenaan dengan sikap kaum santri yang sebelumnya dikenal memiliki

respektasi dan ketaatan tinggi pada kyai.59

Penjelasan mengenai posisi dan pengaruh kyai terhadap kaum

santri sudah cukup banyak dikaji para pemerhati Islam kultural di

Indonesia, mulai dari deskripsi umum mengenai kultur keagamaan

(Islam) khas masyarakat Jawa Geertz hingga detai relasi yang dipetakan

para peneliti belakangan seperti Féillard dan Barton. Hingga penelitian

paling mutakhir, deskripsi relasi kyai-santri tampak masih belum berubah

dibanding paparan Mastuhu dan Dhofier.60

Meminjam identifikasi Geertz, kyai dan santri merupakan bagian

dari kelompok masyarakat Islam khususnya di pulau Jawa yang memiliki

kesadaran keislaman yang lebih utuh dan lurus dibanding dua kelompok

lainnya, abangan dan priyayi. Komunitas santri sendiri diidentifikasi

59

Prof. Dr. Nur Syam, M.Si, “ Kyai, Santri dan Politik” artikel diakses pada 15 Mei 2010 dari http://nursyam.sunan-ampel.ac.id/?p=17

60 Ibid

http://nursyam.sunan-ampel.ac.id/?p=17

47

Geertz merupakan bentukan komunitas kyai, khususnya melalui lembaga

pesantrennya. Meski lekat dengan tradisi-tradisi mistis-asketik khas

Hindu Jawa mereka termasuk kelompok penganut Islam yang taat dalam

menjalankan syari‟ah Islam.61

Antara santri dan kyai terdapat sebuah pola relasi emosional

layaknya tradisi feodal, tetapi tanpa struktur dan tingkatan politis yang

sofistikatif seperti galibnya tradisi serupa dalam pemerintahan kerajaan.

Kyai dan keluarganya memiliki posisi sosial dan kultural yang tinggi

dibanding kebanyakan kaum santri. Menurut Irsan sebagaimana diulas

Marijan, tradisi tersebut bertumpu pada tiga pilar utama. Pila-pilar

tersebut terdiri dari basis massa yang merupakan pola struktur sosialnya,

basis ulama yang merepresentasikan struktur kepemimpinan serta basis

tradisi yang secara kultural menjadi semacam sistem budaya yang

mengikat visi keilmuan maupun belbagai etiket keislaman yang mereka

anut62

Persoalannya pada generasi kyai era belakangan, status yang

demikian tampak mulai memudar. Kyai yang demikian memang banyak

dijumpai era 1950-an sampai dengan 1980-an. Namun demikian, pada

generasi sesudahnya semakin banyak kyai yang tidak mewarisi penuh

61 Ibid 62

Ibid

48

pola pikir, posisi sosial, kultural maupun keahlian leluhurnya. Beberapa

kyai dan tokoh pesantren memang masih mewarisi wibawa

pendahulunya, tetapi tampaknya tidak demikian pada sebagian besar.63

Peranan kyai yang semakin kecil, memberikan dampak pada

keragaman pilihan jama‟ahnya. Bisa jadi, dalam kacamata demokrasi,

kecilnya peran kyai, memberikan dampak yang semakin baik. Dampak

nyata yang terjadi hari ini adalah penurunan kapasitas keilmuan. Mungkin

dulu, banyak sekali karya-karya yang muncul, tapi sekarang sangat

sedikit. Bahkan, dulu ketika orang tua menginginkan anaknya mahir

dalam ilmu Fiqh, misalnya, mereka akan mengirimkan anaknya untuk

“mondok” di pesantren Lirboyo, atau, jika ingin pandai dalam hal ilmu

alat, akan memasukkan anaknya ke pesantren Sarang, dan seterusnya.64

Kecenderungan ini mulai hilang seiring dengan standarisasi

kurikulum pesantren yang dibuat oleh Negara. Institusi-institusi pesantren

ini kemudian mengalami stagnasi disiplin keilmuan luar biasa. Qasim

Zaman, mengomentari tentang kemerosotan Otoritas Ulama65

diakibatkan

karena Munculnya Nation state di hampir seluruh Negara-negara

berpenduduk Muslim. Seluruh Negara ini kemudian memiliki proyek

yang sama, yaitu, penguatan-penguatan birokratisasi Ulama. Dalam

63

Ibid

64

Ibid

65

Pada masyarakat Jawa, kata Ulama lebih dikenal dengan sebutan kiyai

49

konteks Indonesia, birokratisasi itu muncul melalui departemen-

departemen, misalnya penyeragaman standarisasi sekolah.

Dunia pesantren juga berhadapan dengan kapitalisme pendidikan.

Kapitalisme menciptakan suatu hal hanya diukur dari nilai tukar

dibanding dengan nilai guna. Misal sederhananya, lowongan kerja ditukar

dengan syarat ijazah. Nah, bagaimana dengan lulusan pesantren

tradisional yang tidak mengeluarkan ijazah? Adakah dia memiliki nilai

guna sehingga mereka bisa berkarya setelah menyelesaikan masa study di

pesantren?66

Relasi kyai, santri dan politik memang telah mengalami

perubahan. Dewasa ini sekurang-kurangnya sudah terdapat kesadaran di

dalam kerangka referensi yang menempatkan kyai dalam tataran fungsi

khusus. Memang semakin rasional sebuah masyarakat akan semakin

menempatkan dirinya di dalam mindset diferensiasi struktur spesialisasi

fungsi. Penempatan kyai pun telah menggunakan logika seperti itu. Kyai

dengan fungsi utamanya adalah sebagai guru spiritual dan pembimbing

umat di dalam kehidupan keagamaan maka posisi kyai juga ditempatkan

di situ. Jika kyai kemudian memasuki kawasan dunia politik, maka posisi

utama kyai pun berubah ke arah tersebut.67

66

Ibid

67

Ibid

50

Walhasil, dibutuhkan sebuah rekayasa (engineering) keilmuan

bagi Kyai dan institusinya, yaitu pesantren. Tidak lupa juga, institusi

lokal yang mampu mendukung keberlanjutan hidup pesantren secara

mandiri harus diberdayakan. Disinilah pentingnya Nahdlatul Ulama hadir

ditengah masyarakat pesantren.68

Sebagian berpendapat bahwa sosok seorang kiyai dalam Nahdlatul

Ulama adalah sebagai panutan, guru, sumber ilmu, pemimpin dan ahli

hukum, orang yang harus ditaati perintahnya dan paling dihormati.

Bahkan di suatu tempat di jawa timur, bagi penduduk setempat kiyai

adalah segala-galanya. Apapun yang diperintahkan kiyai pasti dilakukan.

Bagi penduduk tersebut kiyai adalah pemegang kekuasaan tertinggi

bahkan melebihi gubernur atau pimpinan daerah tersebut.69

Pada banyak kasus, peran kyai dalam masyarakat pedesaan tidak

hanya terbatas pada persoalan-persoalan yang menyangkut keagamaan.

Di tengah kebudayaan yang didominasi ketokohan kyai, berbagai masalah

sehari-hari menyangkut urusan rumah tangga, perjodohan, perekonomian,

bahkan pengobatan sering menempatkan kyai sebagai tumpuan. Hal ini

tentu saja melahirkan hubungan emosional yang diliputi ketergantungan

dengan tingkat kepercayaan yang tidak perlu dipertanyakan. Masyarakat

68

Nuruzzaman Amin, Merevitalisasi Peran Kiyai NU artikel diakses pada 15 Mei

2010 dari http://nuruzzamanamin.blogspot.com/2009/08/merevitalisasi-peran-kyai-nu.html

69

Ibid

http://nuruzzamanamin.blogspot.com/2009/08/merevitalisasi-peran-kyai-nu.html

51

Islam di sekitar kyai dengan sendirinya akan senantiasa berusaha

menyesuaikan pandangan hidup dan perilakunya dengan ketokohan kyai.

Kyai menjadi pemimpin informal yang lebih didengar petuah dan

keputusannya dibanding tokoh manapun.70

Status kyai yang tinggi menjadikannya tidak perlu direpotkan oleh

pekerjaan sebagai petani karena pengabdian yang tinggi dari para abdi

dan masyarakat yang mengerjakan tanahnya. Meski secara formal mereka

bukan pejabat pemerintah, namun status sosial mereka cenderung

dominan secara kultural. Mereka lebih dihormati dan didengar

pendapatnya dibanding aparat pemerintahan, seperti lurah atau kepala

desa.71

Dalam organisasi Nahdlatul Ulama sendiri, peranan kiyai menurut

ketua umum PB NU-KH.Said Aqil Sirajd adalah menjaga, melaksanakan

dan mengembangkan secara istiqomah eksistensi NU sebagai organisasi

yang memperjuangkan aqidah dan amaliah ahlus Sunnah wal-Jama‟ah.

70

Ibid

71

Prof. Dr. Nur Syam, M.Si, “ Kyai, Santri dan Politik” artikel diakses pada 15 Mei 2010 dari

http://nursyam.sunan-ampel.ac.id/?p=17

http://nursyam.sunan-ampel.ac.id/?p=17

52

BAB IV

BAHTSUL MASAIL

1. Pengertian Bahtsul Masail

Hukum Islam senantiasa dinamis dan sesuai dengan tuntutan masa dan

tempat, intinya menarik yang bermanfaat serta menghindari yang mafsadat.

Tujuan akhir ditetapkannya hukum Islam adalah menjadi rahmat bagi

manusia, mewujudkan kemaslahatan yang hakiki, baik di dunia maupun di

akhirat. Ukuran dan sarana kemaslahatan itu tidak baku dan tidak tak terbatas,

ia berubah seiring dengan perkembangan zaman. Secara metodologis, ulama

menetapkan hukum Islam berdasarkan sumber primer syariat Islam, Alquran

dan Hadis, dua sumber komplementer yang merupakan sub-ordinat (ijmak dan

qiyas), kaidah-kaidah suplementer, meliputi Istihsān (preferensi juristik),

Amalan Penduduk Madinah, al-Mashālih al-Mursalat (kemaslahatan umum),

Istishhāb (aturan kesesuaian), Syar‟ man Qablanā, Madzhab Shahābi, Sadd al-

Dzarī'at (menutup jalan yang dapat menghantarkan terjadinya kemaksiatan),

dan „urf . Abd al-Rahim „Umran menambahkan empat prinsip (kaidah) umum,

yaitu: "Watak dasar segala hal adalah halal kecuali apabila dilarang oleh suatu

nash, tidak memudaratkan dan tidak dimudaratkan, darurat membolehkan

yang dilarang, dan memilih kemudaratan yang lebih kecil. (Fatwa Ulama

Indonesia Terhadap Isu-isu Kedokteran Kontemporer72

72

Zuhroni, Fatwa Ulama Indonesia Terhadap Isu-isu Kedokteran Kontemporer, artikel

diakses pada 10 April 2010

53

Selama ini NU dianggap sangat hati-hati dalam merespon

perkembangan hukum yang terjadi dalam masyarakat, bahkan sebagian

pengamat menganggap wacana pemikiran hukum NU mengarah pada proses

penutupan ijtihad. Ide-ide baru yang dikembangkan dalam pemikiran hukum

NU sekarang ini menjadi lebih progresif dan transformatif dengan tawaran

pemikiran-pemikiran para Kyai NU khususnya kalangan muda yang sangat

terbuka dan kritis dengan wacana-wacana baru yang berkembang sekarang ini.

Mereka mengembangkan pemikiran kritis yang terpretatif, metodologis dan

filosofis.

Dengan pemikiran yang interpretatif atas teks-teks fiqih yang ada, para

kyai akan mengetahui latar pemikiran khazanah-khazanah klasik yang telah

menjadi bahan perbincangan primer kyai. Begitu juga secara metodologis,

pemikiran fiqih tidak lagi terkungkung dengan rujukan teks (qauli) saja, tetapi

harus diimbangi dengan pembongkaran (dekonstruksi) konteks. Atau dengan

kata lain berfiqih tidak harus secara teks (madzhab qauli) tetapi juga dengan

metodologi yang kontekstual (manhaj). Sedangkan wacana filosofis

merupakan alternatif baru dalam mengembangkan fiqih manhaji yang mulai

dipakai oleh para kyai NU.73

Pembahasan masalah-masalah duniawi yang berhubungan dengan

konteks fiqih tentunya untuk menghasilkan suatu hukum, dalam organisasi

Nahdlatul Ulama dikenal dengan nama Bahtsul Masail.

73

Sahal Mahfudz, Nuansa Fiqih Sosial, Yogyakarta, LkiS, 1994, h. vi

54

Bahtsul Masail adalah pembahasan permasalahan dalam masyarakat

yang diselesaikan dengan solusi fiqih bersandarkan pada kitab-kitab fiqih,

metode ini berkembang di kalangan Nahdlatul Ulama dan pesantren-pesantren

salaf. Dengan kata lain Bahtsul masail merupakan forum pembahasan

masalah-masalah yang muncul di kalangan masyarakat yang belum ada

hukum dan dalilnya dalam agama. Peserta bahtsul masail terdiri dari para kiai

pakar ahli fiqh dan kalangan profesional yang bersangkutan dengan masalah

yang dibahasnya.

Bahtsul Masail NU merupakan ajang intelektualitas secara kolosal

yang cukup responsive sekaligus problematik. Responsif, karena senatiasa

tanggap terhadap problematika aktual-faktual. Problematik, karena acap kali

menggunakan metode ilhaq al-masail binadhairiha; menyamakan

permasalahan dengan suatu kasus yang tidak terdapat dalam kitab dengan

kasus yang identik yang sudah ada dalam kitab, atau menyamakan dengan

sebuah pendapat yang sudah jadi. Metode ini biasa dioperasikan tatkala tidak

ditemukan jawaban tekstual eksplisit dalam kitab-kitab yang biasa dijadikan

referensi. Guna menjawab permasalahan-permasalahan, metode ilhaq ini telah

lama diterapkan oleh alim ulama NU, meskipun hanya secara implisit karena

belum ada penyematan nama formal sebagai "metode ilhaq". Metode ini

kemudian dirumuskan dalam munas Bandar Lampung yang menyatakan

bahwa untuk menyelesaikan masalah yang tidak ada qaul-nya sama sekali

55

maka dilakukan ilhaq secara kolektif (jama'i) oleh para ulama. Prosedur ilhaq

harus dipenuhi oleh seorang mulhiq (pelaku ilhaq) adalah:

a. mulhaq bih: permasalahan yang hendak disamakan yang belum ada

ketetapannya dalam kitab

b. mulhaq 'alaih: permasalahan yang sudah ada ketetapan hukumnya yang,

terhadap permasalahan ini, permasalahan lain yang belum ada

ketetapannya hendak disamakan

c. wajh al-ilhaq: sisi keserupaan anatara mulhaq bih dan mulhaq 'alaih.

Beberapa pengamat menyebut metode ini dengan "qiyas versi NU",

karena dalam prakteknya menggunakan prosedur yang mirip dengan qiyas.

Namun ada perbedaan mencolok antara qiyas versi ushuliyyin dengan qiyas

versi NU (ilhaq). Qiyas versi ushuliyyin menyamakan sesuatu yang belum ada

ketetapan hukumnya dengan sesuatu yang sudah ada kepastian hukumnya

dalam Al-Qur'an maupun hadits (ٗانذق انفشع ثٗ االصه). Sedangkan ilhaq adalah

menyamakan permasalahan yang belum ada ketetapan hukumnya secara

tekstual dalam kitab dengan kasus yang sudah ada ketetapannya dalam kitab.

Pertanyaan yang muncul kepermukaan adalah apakah metode ilhaq ini legal?

Mengingat adanya kemungkinan besar bahwa Bahtsul Masail akan

"terperangkap" dalam upaya menyamakan cabangan hukum dengan cabangan

hukum yang lain (انذق انفشع ثٗ انفشع). Dan, kemungkinan ini akan benar-benar

terjadi jika mulhaq-'alaih ternyata adalah hasil qiyas.

56

Pondok pesantren as-salafiyyah mencoba untuk memberi materi

kemampuan melakukan bahtsul masail kepada santri-santrinya dengan jalan

mengadakan bahtsul masail tiap malam ahad. Bahtsul masail dibagi dua

kelompok, Ula dan Wustho. Tingkat ula ditekankan sebagai pembelajaran

metode dan praktik bahtsul masail, sehingga santri akan terbiasa melakukan

pencarian jawaban atas masalah- masalah yang diajukan dihadapannya,

dengan metode bahtsul masail. Di tingkat wustho diharapkan santri sudah

mempunyai kemandirian dan kemampuan yang baik dalam memecahkan

suatu masalah.

Dalam memecahan masalah bahtsul masail yang ada, para santri juga

diajari untuk memanfaatkan tehnologi komputer semaksimal mungkin. Untuk

itu disediakan perpustakaan digital kitab-kitab yang relevan semisal Jami'ul

Fiqhi, Alfiyah Sunnah Nabawiyyah dan sebagainya, sehingga pencarian ta'bir

menjadi cepat dan effisien, dan waktu lebih banyak digunakan untuk

mencermati dan menggali apa-apa yang ada pada ta'bir yang telah didapat.

Selain tujuannya sebagai forum pembahasan masalah yang

berkembang di masyarakat, bahtsul masail juga sebagai forum untuk

membangun ukhuwah dan interaksi antar pesantren dan kegiatan ini biasanya

dilaksanakan rutin, baik setiap bulan maupun tahun, dan tempatnya bergilir di

57

beberapa pesantren. Masalah-masalah yang akan dibahas dalam bahtsul

masail merupakan usulan dari berbagai pesantren74

2. Peranan Bahtsul Masail NU Dalam Menghasilkan Suatu Hukum

Salah satu lajnah atau lembaga yang memiliki kedudukan penting

dalam NU adalah Lajnah Bahtsul Masail (LBM). Lembaga ini memiliki peran

yang sangat strategis dalam menjawab persoalan-persoalan umat, khususnya

berkaitan dengan masalah agama.

Lajnah Bahtsul Masail ini selalu dinantikan kiprahnya oleh anggota

NU. Karena, melalui lembaga ini. akan didapatkan putusan hukum awal

sebelum disepakati seluruh alim ulama NU dalam sebuah muktamar yang

menjadi forum permusyawaratan tertinggi di NU. Dalam setiap muktamar,

objek yang menjadi pembahasan bahtsul masail ini pun bermacam-macam.

Misalnya, masalah bayi tabung, DNA, sadap telepon, transaksi lewat internet,

transplantasi organ tubuh, dan lain sebagainya.75

Beberapa peranan tradisi pengambilan keputusan hukum model

bahtsul masail di lingkungan pondok pesantren dan di kalangan Nahdlatul

Ulama antara lain:

74

“Model Bahtsul Masail Pondok Pesantren NU” artikel diakses pada 18 Juni 2010

dari http://as-salafiyyah.blogspot.com/2009/10/model-bahtsul-masail-pondok-pesantren.html

75 “Bahtsul Masail Mencari Solusi Persoalan Umat” Ragam Republika 21 Maret 2010

http://as-salafiyyah.blogspot.com/2009/10/model-bahtsul-masail-pondok-pesantren.html

58

Pertama, supaya NU memiliki pedoman dalam menetapkan hukum,

sehingga semua keputusan di dalam bahtsul masail harus berpegang pada

cara-cara yang telah ditetapkan di dalam sistem yang sudah disepakati.

Kedua, dimaksudkan untuk menghindarkan terjadinya mauquf atau

tertundanya suatu masalah karena tidak ada nash atau tidak ada qaul dalam al-

kutubul-mu'tabarah, atau tidak ada aqwal (pendapat), af'al (perilaku) dan

tashar