SURAT PERJANJIAN PEMBORONGAN

Nomor : 027 / / 416-108.L / 2010Pada hari ini Kamis tanggal Delapan bulan Juli Tahun Dua Ribu Sepuluh, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Mojokerto, Jalan Achmad Yani Nomor 19 Mojokerto, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I.Nama:Ir. HERRY SUWITO, MM

Jabatan :Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Mojokerto selaku Pengguna Anggaran

Alamat: Jl. A. Yani No. 19 MojokertoDalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Mojokerto, yang selanjutnya disebut : PIHAK PERTAMAII.Nama: H. SANTOSO, SH

Jabatan: Direktur CV. TENAGA JAYA

Alamat:Lespadangan RT 05/06 Gedeg - Mojokerto

N.P.W.P:01.233.723.4 - 602.000Dalam hal ini bertindak didalam jabatan tersebut dan atas nama CV. TENAGA JAYA yang selanjutnya disebut : PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan ikatan perjanjian untuk melaksanakan pekerjaan :

Rehabilitasi Saluran Karang Ploso (DAK)Lokasi : Desa Randuharjo, Kecamatan PunggingYang biayanya dari dana APBD Tahun Tahun Anggaran 2010 dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN KONTRAK

(1) PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas dari PIHAK PERTAMA dengan penuh rasa tanggung jawab yang masing-masing dalam jabatan/kedudukannya untuk melaksanakan kegiatan/pekerjaan tersebut diatas.

Pasal 2

DOKUMEN KONTRAK(1) PIHAK KEDUA melaksanakan pekerjaan ini atas dasar referensi meliputi semua dokumen dokumen yang ada pada saat dimulai, selama dan sesudah Surat Perjanjian ini berlaku yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini yaitu :

a.Dokumen Pengadaan Barang / Jasa;

b.Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing);

c. Surat Penawaran dari : CV. TENAGA JAYA dan lampirannya

d.Berita Acara Pembukaan Penawaran dan lampirannya;

e.Berita Acara Evaluasi Hasil Klarifikasi dan Negosiasi;

f.Surat Usulan Penetapan Penyedia Barang/Jasa;

g.Surat Penetapan Penyedia Barang/Jasa;

h.Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa ( SPPBJ );

i.Surat Kesanggupan Kerja dari CV. TENAGA JAYA;

j.Foto Copy Jaminan Pelaksanaan dari CV. TENAGA JAYA.

Pasal 3

DIREKSI KEGIATAN(1) PIHAK PERTAMA menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pengawas Lapangan dan Tim Pemeriksa Jasa Konstruksi sebagai Direksi Kegiatan yang bertindak untuk dan atas nama PIHAK PERTAMA.(2) Direksi Kegiatan bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa, antara lain mengawasi, meneliti, menerima barang/jasa dan memberikan pengarahan jalannya pelaksanaan kegiatan serta bertanggung jawab atas kelancaran jalannya pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kuantitatif dari pekerjaan yang dikontrakkan sesuai dengan spesifikasi dalam dokumen kontrak.

Pasal 4

WAKIL PEMBORONG

(1) PIHAK KEDUA wajib menunjuk seorang Wakil Pemborong atau Pimpinan Pelaksanaan kegiatan serta bertindak atas namanya di lapangan.

(2) Penunjukan Wakil Pemborong tersebut pada ayat (1) di atas dilakukan secara tertulis dan harus mendapat persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.(3) Apabila Wakil Pemborong dipandang tidak mampu melaksanakan tugasnya, maka PIHAK PERTAMA menunjuk penggantinya yang dapat disetujui PIHAK KEDUA. Penggantinya tersebut harus dilaksanakan selambat lambatnya dalam waktu 7 x 24 jam.

(4) Wakil Pemborong harus mematuhi segala petunjuk dan perintah Direksi Kegiatan.

Pasal 5

JENIS DAN NILAI KONTRAK

(1) Kontrak didasarkan atas sistem harga satuan, adalah kontrak pengadaan barang / jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan / unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, yang volume pekerjaannya masih bersifat perkiraan sementara, sedangkan pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA .

(2) Nilai kontrak kegiatan dalam Surat Perjanjian ini adalah sebesar Rp 131.670.000,00 (seratus tiga puluh satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

JUMLAHTOTAL

Total Biaya PaguRp. 131.670.000,00Rp. 131.670.000,00

Kontrak Rp. 84.853.000,00Rp. 84.853.000,00

(3) Nilai kontrak/harga borongan tersebut di atas diambil dari hasil evaluasi, klarifikasi dan negosiasi dengan PIHAK KEDUA, pada tanggal 29 Juni 2010.Pasal 6

PAJAK-PAJAK(1) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 % (sepuluh persen) dari harga borongan ditanggung oleh PIHAK KEDUA.(2) Pajak-pajak lain dan bea materai yang berhubungan dalam kegiatan ini tetap menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA, dianggap sudah termasuk dalam harga satuan penawaran.

Pasal 7

CARA PEMBAYARANPembayaran nilai kontrak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 (lima) Surat Perjanjian ini dilaksanakan sebagai berikut :

(1) Pembayaran terhadap nilai Kontrak akan dilaksanakan dengan 2 (dua) kali angsuran/termin berdasarkan kemajuan prestasi kerja yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, setelah kemajuan mencapai 100 % dan setelah melewati masa pemeliharaan. Seperti tabel dibawah ini :

NoPrestasi KerjaKemajuan

KeuanganPembayaran

(Rp)Jumlah Pembayaran Kumulatif

(Rp.)

1.

2..100 %

Masa Pemeliharaan Selama 180 hari95%

5%

Rp.

Rp.

.80.610.000,004.243.000,00Rp.

Rp.

.80.610.000,0084.853.000,00

TOTAL100%Rp.84.853.000,00

(2) Pada termin pertama, PIHAK KEDUA harus menyerahkan :

a. Surat Setoran Pajak (SSP)

b. Faktur Pajak

c. Laporan kemajuan fisik pekerjaan mulai laporan 15 hari pertama sampai 15 hari terakhir (L1. L2, L3) MC 0% dan MC 100% juga foto 0%, foto pendukung memakia profil dobel, foto 50%, yang dikemas dalam album.

(3) Surat Pengajuan Termin kedua dilakukan setelah pelaksanaan fisik dinyatakan selesai 100% dan masa pemeliharaan selesai (seratus persen), dengan syarat kelengkapan sebagai berikut :

a. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan masa pemeliharaan selesai

b. Berita Acara Penyerahan terakhir Pekerjaan

c. Pernyataan dari PIHAK KEDUA tidak punya tanggungan (hutang) pada pihak lain yang ada hubungannya dengan pekerjaan(4) Apabila waktu masa pemeliharaan melampaui Tahun Angaran, pembayaran dapat dibayarkan pada akhir tahun anggaran, setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Jaminan Pemeliharaan kepada PIHAK PERTAMA sebesar sekurang-kurangnya 5 % (lima persen) dari nilai kontrak, yang dikeluarkan oleh Bank Pemerintah sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku. Jaminan Pemeliharaan berlaku sampai dengan berakhirnya masa pemeliharaan.

Pasal 8

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN DAN MASA PEMELIHARAN(1) Jangka waktu pelaksanaan adalah 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung mulai Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dikeluarkan dan selambat-lambatnya tanggal 5 Oktober 2010 harus sudah dilaksanakan penyerahan pertama kepada PIHAK PERTAMA.

(2) Jangka waktu masa pemeliharaan sekurang-kurangnya 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung 1 (satu) hari setelah penyerahan pertama dan paling cepat 3 April 2011 harus sudah dilaksanakan penyerahan kedua kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 9

JAMINAN PELAKSANAAN

(1) Untuk melaksanakan pekerjaan yang dimaksud dalam Surat Perjanjian ini PIHAK KEDUA wajib menyerahkan Jaminan Pelaksanaan kepada PIHAK PERTAMA yang dikeluarkan oleh Bank Pemerintah.

(2) Besarnya Jaminan Pelaksanaan adalah 5 % dari nilai kontrak, dengan masa berlakunya Jaminan pelaksanaan sekurang-kurangnya sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan 14 (empat belas) hari setelah tanggal masa pemeliharaan berakhir berdasarkan kontrak.(3) Apabila jangka waktu berlakunya Surat jaminan tersebut telah berakhir, sedangkan jangka waktu penyelesaian pekerjaan belum selesai, maka PIHAK KEDUA berkewajiban memperpanjang masa berlakunya Surat Jaminan tersebut. Bila jaminan tersebut tidak diperpanjang maka PIHAK KESATU berhak untuk mencairkan dan menyetorkan ke Kas Daerah.

(4) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi ketentuan ayat (3) pasal ini, maka PIHAK KEDUA dianggap tidak mampu dan permintaan perpanjangan waktu tidak dapat disetujui oleh PIHAK PERTAMA.

(5) Jaminan pelaksanaan akan segera dikembalikan kepada PIHAK KEDUA, setelah penyerahan kedua telah dilaksanakan dan diterima dengan baik oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 10

PELAKSANAAN PEKERJAAN(1) Setelah penandatanganan kontrak, PIHAK PERTAMA segera melakukan pemeriksaan lapangan bersama-sama dengan PIHAK KEDUA yang diwakili Direksi Lapangan dan membuat berita acara keadaan lapangan/serah terima lapangan.(2) PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain.(3) PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan tanggung jawab sebagian pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali disubkontrakkan kepada kepada penyedia barang/jasa spesialis.(4) Apabila PIHAK KEDUA mengerjakan pekerjaan diluar jam kerja (07.00 16.00 WIB) harus mengajukan ijin kepada PIHAK KESATU. Apabila tidak mengajukan ijin, maka pekerjaan yang dilaksanakan tidak akan diterima oleh PIHAK KESATU (tidak di bayar)(5) Terhadap pelanggaran atas larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dikenakan sanksi berupa denda yang bentuk dan besarnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kontrak.Pasal 11PENYERAHAN PEKERJAAN(1) Setelah pekerjaan selesai 100 % (seratus persen) sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, PIHAK KEDUA mengajukan permintaan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA untuk penyerahan pekerjaan pertama.(2) Setelah melewati masa pemeliharaan PIHAK KEDUA mengajukan permintaan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA untuk penyerahan pekerjaan kedua. (3) PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada Direksi Kegiatan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan dan menugaskan PIHAK KEDUA untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak.(4) Setelah pekerjaan selesai sesuai dengan yang disyaratkan dalam kontrak maka Tim Pemeriksa Jasa Konstruksi membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan diketahui oleh Bupati Mojokerto dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Direksi Kegiatan.

(5) PIHAK PERTAMA menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan dengan baik sesuai ketentuan kontrak.(6) PIHAK KEDUA wajib melakukan pemeliharaan atas pekerjaan yang diserahkan(Serah Terima Pertama) dan bertanggung jawab untuk melaksanakan perbaikan atas beban sendiri terhadap kerusakan dan/atau cacat yang terjadi selama masa pemeliharaan selama belum terbit Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (Serah Terima Kedua).

(7) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak bersedia melakukan perbaikan atau penggantian, maka PIHAK PERTAMA menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan perbaikan dengan biaya dibebankan pada PIHAK KEDUA. Biaya tersebut akan dikurangkan secara langsung sisa pembayaran PIHAK KEDUA.

Pasal 12

PEKERJAAN TAMBAH /KURANG

(1) Pekerjaan tambahan dan kurang dapat dianggap sah apabila ada permintaan dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara tertulis atau persetujuan PIHAK PERTAMA terhadap soft drawing yang diajukan PIHAK KEDUA.

(2) Penentuan harga satuan pekerjaan untuk pekerjaan tambah kurang, didasarkan harga satuan pekerjaan yang tercantum dalam perincian harga penawaran yang merupakan lampiran dari Surat Perjanjian ini, apabila tidak ada akan ditetapkan bersama sesuai dengan peraturan yang berlaku.

(3) Pekerjaan tambah tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk menambah waktu penyelesaian pekerjaan, kecuali atas persetujuan secara tertulis dari PIHAK PERTAMA.

(4) Pekerjaan tambah yang harga satuan pekerjaannya tidak ada dalam dokumen penawaran, maka diadakan negosiasi kepada PIHAK PERTAMA.

(5) Apabila ada pekerjaan tambah, maka PIHAK KEDUA wajib menyerahkan Jaminan pelaksanaan minimum sebesar 5 % (lima persen) dari harga pekerjaan tambah.

Pasal 13PENGGUNAAN BAHAN DAN PERALATAN

(1) Bahan bahan dan peralatan yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan Pmborong harus :

a. Memenuhi syarat syarat dan ketentuan yang tercantum dalam spesifikasi teknis;

b. Manggunakan bahan bahan dan atau peralatan hasil produksi dalam negeri.(2) Bahan bahan yang diperlukan untuk pekerjaan, diusahakan oleh PIHAK KEDUA dengan catatan bahwa PIHAK KESATU berhak menolak, jika dalam kenyatan tidak sesuai dengan syarat- syarat dan ketentuan ketentuan yang diberikan serta harus segera memindahkan dari lokasi pekerjaan.

(3) PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan tenaga kerja yang diperlukan, dengan ketentuan ketentuan sebagai berikut :

a. PIHAK KEDUA diwajibkan menyediakan peralatan K3 dalam melaksanakan kegiatan dan jika terjadi kecelakaan maka PIHAK KEDUA diwajibkan segera memberikan pertolongan kepada korban dan segala biaya yang diperlukan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.b. PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan obat-obatan yang cukup untuk pertolongan pertama pada kecelakaan

c. PIHAK KEDUA diwajibkan menyediakan barak kerja yang memenuhi persyaratan kesehatan, ketertiban serta persediaan air cukup

Pasal 14SANKSI SANKSIApabila terbukti bahwa pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan antara lain meliputi : bahan, peralatan, personil yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan mutu pekerjaan, jadwal pelaksanaan dan administrasi, maka PIHAK PERTAMA akan mengenakan sanksi sanksi kepada PIHAK KEDUA sebagai berikut :

(1) Memberikan teguran-teguran dan peringatan-peringatan.

(2) Menangguhkan pembayaran.

(3) Tidak membayar bagian pekerjaan yang tidak sesuai dengan gambar teknis yang berlaku.

(4) Pemutusan hubungan Kerja.

(5) Pembongkaran atau penggantian pekerjaan yang telah dilaksanakan.

(6) Memasukkan ke dalam daftar hitam perusahaan.

(7) Mengenakan denda sebesar 1 0/00 (satu perseribu) dari nilai kontrak setiap hari keterlambatan dan jaminan pelaksanaan akan disita untuk menjadi milik Pemerintah Daerah apabila terjadi pemutusan kontrak secara sepihak pada masa keterlambatan ini.

(8) Menyita Jaminan Pelaksanaan.

Pasal 15WANPRESTASITimbulnya salah satu hal-hal dibawah ini merupakan wanprestasi dalam kontrak ini :

(1) Apabila PIHAK KEDUA terlambat atau tidak dapat menyerahkan hasil kegiatan sebagaimana ditentukan dalam pasal 10 (satu) kontrak ini.

(2) Apabila PIHAK KEDUA tidak menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA Jaminan Pelaksanaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 (sembilan) kontrak ini.

(3) Apabila PIHAK KEDUA dinyatakan pailit dan/atau dilikuidasi yang berakibat tidak dapat menjalankan kegiatan usahanya.

(4) Apabila PIHAK PERTAMA tidak menyerahkan pembayaran kepada PIHAK KEDUA sebagaimana diatur dalam Pasal 7 (tujuh) kontrak ini.

Pasal 16PEMUTUSAN HUBUNGAN KONTRAK(1) Apabila PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam Surat Perjanjian ini dan telah mendapat 2 (dua) kali teguran dan 2 (dua) kali peringatan berturut-turut secara tertulis dari PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA secara sepihak dapat memutuskan kontrak. Dalam hal ini Jaminan Pelaksanaan menjadi milik Negara. PIHAK KEDUA akan dikenakan sanksi administrasi tidak akan diikutsertakan dalam pelelangan minimum 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.

(2) Apabila PIHAK KEDUA secara sepihak memutuskan hubungan kontrak tanpa alasan yang dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA, maka jaminan pelaksanaan menjadi milik negara dan kepada PIHAK KEDUA akan dikenakan sanksi administrasi tidak akan diikutsertakan dalam pelelangan minimum 2 (dua) tahun anggaran yang akan datang.

(3) Dalam pemutusan kontrak ini besarnya sisa pembayaran kepada PIHAK KEDUA akan disesuaikan dengan kemajuan prestasi pekerjaan setelah dilakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan oleh direksi yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan.

(4) Apabila setelah masa pelaksanaan berakhir dan efisiensi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 (satu) kontrak ini tidak tercapai, maka PIHAK PERTAMA berhak memutuskan hubungan kontrak ini secara sepihak, dan dalam hal ini jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka menjadi milik PIHAK PERTAMA serta hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA akan menjadi milik PIHAK PERTAMA.

Pasal 17KEGAGALAN BANGUNAN(1) Dalam hal terjadi kegagalan bangunan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sejak kegiatan diserahkanterimakan yang diakibatkan oleh kelalaian PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA wajib memperbaiki tanpa meminta biaya tambahan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi No. 18 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No. 28, 29 dan 30 Tahun 2000.(2) Kegagalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas ditetapkan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA selaku penilai ahli (independent).

Pasal 18KESELAMATAN DAN KEAMANAN KERJA(1) PIHAK KEDUA diwajibkan menyediakan usaha-usaha menjamin keselamatan, kesehatan dan keamanan para pekerja dengan menyediakan fasilitas Kebersihan dan ketertiban lapangan, fasilitas pemadam kebakaran, fasilitas keselamatan kerja dan perlengkapan P3K.

(2) PIHAK KEDUA diwajibkan mengusahakan fasilitas penyimpanan bahan-bahan dan alat-alat kerja serta menyediakan penjagaan yang cukup guna mencegah kerusakan, pencurian maupun kehilangan. Dalam melaksanakan di tempat kegiatan kepada PIHAK KEDUA tetap peduli dan ramah terhadap lingkungan serta tetap menjaga kelestarian lingkungan sekitarnya.

Pasal 19

PERUBAHAN/AMANDEMEN, ADDENDUM(1) Apabila didalam pelaksanaan kegiatan terdapat perubahan dalam Surat Perjanjian ini maupun penambahan atau pengurangan volume pekerjaan, hal tersebut akan diatur dalam Amandemen dan atau Addendum. Nominal yang boleh diaddendum sesuai dengan peraturan yang berlaku maksimum 10 % (sepuluh persen) dari nilai kontrak dan tidak melebihi pagu anggaran.

(2) Apabila dipandang perlu diadakan perubahan atas isi surat perjanjian ini baik perubahan perihal penambahan atau pengurangan isi surat perjanjian harus mendapatkan persetujuan secara tertulis terlebih dulu dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

(3) Amandemen dan atau Addendum tersebut pada ayat (1) dan (2) pasal ini berlaku dan mengikat jika dibuat secara tertulis dan di tanda tangani oleh kedua belah pihak.

Pasal 20LAPORAN DAN DOKUMENTASI(1) PIHAK KEDUA wajib membuat laporan pelaksanaan kegiatan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan untuk keperluan rapat berkala. Format laporan meliputi Check list, L 1, L 2, L 3, Jadwal Pelaksanaan (Time Schedule), L 4 (apabila ada perubahan), MC 0% dan MC 100% sebagaimana contoh format terlampir. (2) PIHAK KEDUA wajib membuat foto berwarna ukuran kartu pos, tentang pelaksanaan kegiatan yang merupakan dokumen kegiatan yaitu situasi atau kondisi sebelum, sedang dan sesudah kegiatan ( 0%, 50% dan 100% ) sehingga dapat memberikan gambaran nyata dari bagian kegiatan maupun keseluruhan pelaksanaan kegiatan termasuk photo pendukung (sesuai tahapan / item pekerjaan pada check list) serta foto papan nama kegiatan. (3) Untuk dapat menunjukkan perbedaan lapangan dari ketiga fase tersebut, maka cara pengambilan gambar harus dari lokasi dan sudut bidik kamera yang sama. (4) Format laporan prestasi pekerjaan dan pengecekan/pengukuran bersama (Mutual Check) disepakati kedua belah pihak sebelum pekerjaan dimulai.

(5) Ayat 1 sampai dengan 4 diatas, sebagai lampiran dalam pengajuan termyn kepada PIHAK PERTAMA.Pasal 21PENYELESAIAN PERSELISIHAN(1) Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak dapat diselesaikan secara musyawarah.

(2) Apabila secara musyawarah tidak dapat dicapai, kedua belah pihak dapat membentuk panitia arbitrase yang terdiri dari :

a.Seorang wakil dari PIHAK PERTAMA.

b.Seorang wakil dari PIHAK KEDUA.

c.Seorang lagi yang tidak ada sangkut pautnya dengan kedua belah pihak dan pengangkatannya disetujui kedua belah pihak.

Keputusan Panitia Arbitrase mengikat kedua belah pihak.

(3) Apabila cara-cara seperti tersebut di atas dalam waktu 30 (tiga puluh) hari belum bisa menyelesaikan perselisihan, maka kedua belah pihak dapat mengajukan perselisihan tersebut ke Pengadilan Negeri Mojokerto.

(4) Selama proses penyelesaian tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukankan.(5) Penyelesaian di luar bidang teknis, pada dasarnya akan diambil jalan musyawarah, apabila tetap mendapat jalan buntu, maka persoalannya akan diajukan kepada Bupati Mojokerto.

Pasal 22DOMISILIKedua belah pihak yang terikat dalam Surat Perjanjian ini sepakat memilih kedudukan hukum yang sah dan tidak berubah di Kantor Pengadilan Negeri Mojokerto.

Pasal 23KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEUR)(1) Yang dapat dianggap sebagai keadaan memaksa (force majeur) adalah semua kejadian diluar kemampuan PIHAK KEDUA yang mempengaruhi jalannya pelaksanaan kegiatan yaitu :

a.Bencana alam, (yang dinyatakan oleh Pemerintah setempat) yaitu gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran, peperangan, pemberontakan.

b.Peraturan Pemerintah dibidang moneter yang pelaksanaannya sesuai Keputusan Pemerintah.

c.Pemogokan buruh yang bukan disebabkan PIHAK KEDUA.

(2) Apabila terjadi keadaan memaksa (force majeur), maka PIHAK KEDUA mengambil langkah-langkah untuk mencegah kemungkinan terjadinya kerugian yang lebih besar.

(3) Apabila terjadi keadaan memaksa (force majeur), maka PIHAK KEDUA dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

(4) Untuk keperluan perhitungan atas kerugian yang mungkin terjadi, PIHAK KEDUA perlu segera mengambil tindakan/langkah pengumpulan data mengenai pekerjaan dengan mengambil dokumentasi/foto dan wajib melaporkan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Mojokerto selaku Pengguna Anggaran secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak peristiwa tersebut kepada PIHAK PERTAMA.

(5) Apabila PIHAK KEDUA lalai melaporkan tertulis, sehingga melampaui batas tersebut pada ayat (4) pasal ini, PIHAK KEDUA kehilangan haknya untuk mengajukan claim kejadian tersebut.

(6) Apabila kontrak dihentikan akibat keadaan memaksa (force majeur), PIHAK PERTAMA wajib membayar kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan kegiatan yang telah dicapai termasuk didalamnya diperhitungkan nilai bahan (material) yang telah didatangkan (material on site).

Pasal 24PEMBERITAHUAN(1) Kecuali ditentukan lain, semua surat menyurat, pemberitahuan, pengungkapan atau permintaan sebagai pelaksanaan kontrak ini, harus dilakukan secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat atau faksimili.

(2) Setiap surat menyurat, pemberitahuan atau permintaan dialamatkan kepada alamat masing-masing sebagai berikut :

a.PIHAK PERTAMA

Alamat:Jl. A. Yani No. 19 Mojokerto

Telepon:(0321) 322127

Faksimili:(0321) 322127b.PIHAK KEDUA

Alamat:Lespadangan RT 05/06 Gedeg - Mojokerto

Telepon:-

Faksimili:-

E-mail:-Pasal 25KETENTUAN PENUTUP(1) Dengan ditandatangani Surat Perjanjian ini oleh kedua belah pihak, maka seluruh ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal perjanjian ini dan seluruh ketentuan di dalam dokumen-dokumen merupakan satu kesatuan serta bagian yang tak terpisahkan dengan perjanjian ini. Termasuk segala sanksinya, mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

(2) Yang dimaksud dengan dokumen-dokumen tersebut ayat (1) pasal ini adalah dokumen-dokumen yang ada pada saat mulai, selama dan sesudah perjanjian ini berlaku bagi kedua belah pihak yang meliputi semua dokumen-dokumen yang disebutkan dalam Pasal 2 (dua) Surat Perjanjian ini.

(3) Dengan berlakunya ketentuan Pasal 25 ini, maka pada Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak berlaku lagi dalam perjanjian ini, apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajiban.

(4) Surat perjanjian ini mulai berlaku pada saat ditandatangani oleh kedua belah pihak. Surat Perjanjian ini dan lampiran-lampirannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap secukupnya, bertanggal dan bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Di tanda tangani: di Mojokerto

Pada tanggal: 25 Mei 2010

PIHAK KEDUAPIHAK PERTAMA

PENYEDIA BARANG / JASAKEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN

CV. TENAGA JAYAKABUPATEN MOJOKERTO

Selaku Pengguna Anggaran

H. SUDJITO RAHARJOIr. HERRY SUWITO, MM

Direktur

Pembina Utama Muda

NIP. 19611220 198509 1 004

PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN

JL. A. YANI NO. 19 TELEPON/FAX (0321) 322127

MOJOKERTO

EMBED CorelDraw.Graphic.8

_377301189.unknown