27 contoh surat perjanjian sewa beli peralatan...

133

CONTOH SURAT PERJANJIAN SEWA – BELI PERALATAN ELEKTRONIK

SURAT PERJANJIAN SEWA – BELI Nomer: ----------------------------------

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : ---------------------------------------------------- Pekerjaan : ---------------------------------------------------- Alamat : ---------------------------------------------------- Nomer KTP / SIM : ---------------------------------------------------- Telepon : ---------------------------------------------------- Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan selanjutnya disebut PEMBELI SEWA.

2. Nama : ----------------------------------------------------

Pekerjaan : ---------------------------------------------------- Jabatan : ---------------------------------------------------- Alamat : ---------------------------------------------------- Telepon : ---------------------------------------------------- Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan ( --------------------------------- ) yang berkedudukan di ( -------- alamat lengkap perusahaan ------ ) dan selanjutnya disebut PENJUAL SEWA.

Pada hari ini ( ------------- ), tanggal [( ----- ) ( ------ tanggal dalam huruf ------ )] bulan ( ------------------- ) tahun [( ------ ) ( ------ tahun dalam huruf ------ )], kedua belah telah bersepakat untuk mengikat diri dalam perjanjian sewa – beli atas barang-barang elektronik seperti berikut:

27

134

Nama Barang Merk Type Jumlah Harga

----------------- ------------- ------------- ---------- Rp. ---------------,00

---------------- ------------- ------------ --------- Rp. ---------------,00

---------------- ------------- ------------ ---------- Rp. ---------------,00

Dengan harga keseluruhannya sebesar: Rp. ---------------,00

Terbilang: ---------------------------------------------------------------

Kedua belah pihak telah bersepakat mengadakan Perjanjian Sewa – Beli barang-barang elektronik seperti tersebut di atas, dengan syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan yang tertulis dalam 10 (sepuluh) pasal, sebagai berikut:

Pasal 1 KEPEMILIKAN BARANG

Barang-barang elektronik tersebut di atas adalah milik PENJUAL SEWA yang disewa oleh PEMBELI SEWA dan kepemilikan tersebut baru akan beralih sepenuhnya kepada PEMBELI SEWA setelah PEMBELI SEWA membayar lunas seluruh harga barang beserta denda dan biaya penagihan sesuai dengan Pasal 3 dan Pasal 5 Surat Perjanjian ini.

Pasal 2 SERAH TERIMA BARANG

Barang-barang elektronik yang telah diterima oleh PEMBELI SEWA dalam kondisi baik, berfungsi dengan baik, dan telah disetujui sepenuhnya oleh PEMBELI SEWA dan selanjutnya segala resiko terhadap barang-barang tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab PEMBELI SEWA.

135

Pasal 3 CARA PEMBAYARAN

Cara pembayaran yang telah disepakati kedua belah pihak diatur dengan cara sebagai berikut: 1. DP (Down Payment) atau uang muka angsuran sewa – beli pertama ditetapkan

sebesar [(Rp. ------------,00) (------ jumlah uang dalam huruf ------ )] yang harus dibayar PEMBELI SEWA pada saat serah terima barang.

2. Sisa pembayaran harus diangsur PEMBELI SEWA selama [( ------ ) ( --- jumlah dalam huruf --- )] kali setiap bulan sebesar [(Rp. ------------,00) (------ jumlah uang dalam huruf ------ )] setiap bulan, terhitung mulai satu bulan sejak PEMBELI SEWA menerima barang.

3. Pembayaran angsuran sewa – beli tersebut dilakukan PEMBELI SEWA setiap tanggal [( ------ ) ( --- tanggal dalam huruf --- )] setiap bulannya dengan mengambil tempat di kantor PENJUAL SEWA yang beralamat di ( ------ alamat lengkap kantor ------ ).

4. PEMBELI SEWA dapat melakukan pembayaran dengan giro dengan tetap memenuhi ketentuan yang tertulis dalam ayat 2 dan 3 tersebut di atas.

Pasal 4 TANDA TERIMA PEMBAYARAN

1. Setiap kali PEMBELI SEWA melakukan pembayaran angsuran akan diberikan

kepadanya kwitansi tanda terima dari PENJUAL SEWA. 2. Kwitansi tanda terima sebagai bukti pembayaran angsuran yang sah adalah

kwitansi yang dikeluarkan PENJUAL SEWA dengan cap dan tanda tangan asli petugas yang ditunjuk PENJUAL SEWA. Apabila kwitansi tanda terima itu, baik bentuk, tanda-tanda maupun kondisinya, tidak sesuai dengan yang dikeluarkan PENJUAL SEWA, maka angsuran pembayaran PEMBELI SEWA dianggap tidak sah dan PEMBELI SEWA dinyatakan belum membayar.

3. Untuk tertib administrasi, PEMBELI SEWA diwajibkan menyimpan semua kwitansi bukti pembayarannya.

4. Ketidakmampuan PEMBELI SEWA menunjukkan atau memperlihatkan salah satu atau semua kwitansi bukti pembayarannya sudah cukup membuktikan bahwa PEMBELI SEWA belum melakukan pembayaran kepada PENJUAL

SEWA.

136

Pasal 5 DENDA DAN BIAYA PENAGIHAN

1. Apabila terjadi kelambatan pembayaran angsuran dari PEMBELI SEWA sesuai

Pasal 3 ayat 1 dan 2 Surat Perjanjian ini, maka PEMBELI SEWA harus membayar dan karenanya terhitung denda sebesar [(------ ) % ( --- jumlah dalam huruf ---)] persen per hari dari besarnya angsuran pembayaran sewa – beli yang tertunggak atau sebesar [(Rp. ------------,00) (------ jumlah uang dalam huruf ------ )] per hari beserta biaya penagihan yang ditetapkan sebesar [(Rp. ------------,00) (------ jumlah uang dalam huruf ------ )] setiap kali PENJUAL SEWA melakukan penagihan.

2. Apabila pembayaran PEMBELI SEWA melalui giro dan terjadi penolakan, maka PEMBELI SEWA dianggap belum melakukan pembayaran yang karenanya kepada PEMBELI SEWA dikenakan denda seperti ayat 1 tersebut di atas berikut ongkos administrasi sebesar [(Rp. ------------,00) (------ jumlah uang dalam huruf ------ )].

Pasal 6 TANGGUNG JAWAB PEMBELI SEWA

PEMBELI SEWA bertanggung jawab penuh untuk: 1. Merawat dan menjaga keutuhan dan kebaikan kondisi barang yang belum

dilunasi pembayarannya. 2. Membayar pajak atau iuran atas barang tersebut sesuai peraturan Pemerintah

yang berlaku untuk itu.

Pasal 7 KERUSAKAN DAN KEHILANGAN BARANG

Apabila terjadi kerusakan atau kehilangan barang, maka PEMBELI SEWA tetap diwajibkan untuk: 1. Mengeluarkan biaya akibat kerusakan yang timbul karena pemakaian barang,

seperti: membayar ongkos perbaikan atau service, membayar biaya penggantian suku cadang yang rusak, dan lain sebagainya.

2. Melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran sesuai Pasal 3 Surat Perjanjian ini.

Pasal 8 PEMINDAHTANGANAN BARANG

137

PEMBELI SEWA dilarang untuk menjual, menggadaikan, memindahtangankan atau melakukan perbuatan-perbuatan lain yang bertujuan untuk memindahtangankan kepemilikan barang-barang milik PENJUAL SEWA yang merupakan tindak pidana sesuai Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kecuali PEMBELI SEWA pindah alamat dengan memberitahukan secara tertulis kepada PENJUAL SEWA disertai keterangan dari Lurah atau Ketua RT dan Ketua RW setempat.

Pasal 9 PEMBATALAN

1. Dengan tidak dilakukannya pembayaran angsuran sewa – beli sesuai dengan

Pasal 3 Surat Perjanjian ini maka tanpa memerlukan teguran terlebih dahulu dari PENJUAL SEWA, telah cukup membuktikan bahwa PEMBELI SEWA dalam keadaan lalai atau wan prestasi.

2. Keadaan lalai atau wan prestasi tersebut mengakibatkan perjanjian sewa – beli ini batal dengan sendirinya tanpa diperlukan putusan dari Pengadilan Negeri yang berarti kedua belah pihak telah menyetujui untuk melepas segala ketentuan yang telah termuat dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

3. Dalam hal pembatalan perjanjian ini maka seluruh pembayaran dari PEMBELI

SEWA kepada PENJUAL SEWA dianggap sebagai uang sewa atas pemakaian barang-barang tersebut.

4. Selanjutnya PEMBELI SEWA memberi kuasa penuh kepada PENJUAL SEWA yang atas kuasanya dengan hak substitusi untuk mengambil barang milik PENJUAL SEWA, baik yang berada di tempat PEMBELI SEWA atau di tempat pihak lain yang mendapat hak dari padanya.

5. Apabila diperlukan, PENJUAL SEWA berhak meminta bantuan pihak yang berwajib untuk melaksanakan pengambilan barang tersebut dan segala biaya pengambilan barang-barang tersebut sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PEMBELI SEWA.

Pasal 10 PENUTUP

1. Kedua belah pihak dengan ini menyatakan dalam membuat persetujuan perjanjian

ini telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sesuai Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang karenanya berlaku sebagai undang-undang sesuai dengan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Surat perjanjian ini dibuat bersama kedua belah pihak dengan sebenarnya, dalam keadaan sehat tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun juga.

3. Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi materei secukupnya yang berkekuatan hukum yang sama yang masing-masing dipegang PENJUAL

138

SEWA dan PEMBELI SEWA dan mulai berlaku sejak ditandatangani kedua belah pihak.

PEMBELI SEWA PENJUAL SEWA [ ------------------------- ] [ ------------------------ ]

139

CONTOH SURAT PERJANJIAN SEWA – BELI SEPEDA MOTOR

SURAT PERJANJIAN JUAL – BELI SEPEDA MOTOR (SECARA ANGSURAN)

Nomer: ----------------------------------

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : ---------------------------------------------------- Pekerjaan : ---------------------------------------------------- Jabatan : ---------------------------------------------------- Alamat : ---------------------------------------------------- Nomer KTP / SIM : ---------------------------------------------------- Telepon : ---------------------------------------------------- Dalam hal ini bertindak sebagai kuasa dari dan sebagai demikian untuk dan atas nama perseroan terbatas: (------ nama perusahaan ------), berkedudukan di ( --- alamat lengkap perusahaan --- ), berdasarkan surat kuasa di bawah tangan tertanggal ( --- tanggal, bulan, dan tahun --- ) nomor ( -------------- ), yang untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : ----------------------------------------------------

Pekerjaan : ---------------------------------------------------- Alamat : ---------------------------------------------------- Telepon : ---------------------------------------------------- Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dalam perjanjian ini dijelaskan hal sebagai berikut:

28

140

1. Bahwa PIHAK PERTAMA dengan ini menjual dan menyerahkan kepada PIHAK

KEDUA yang menerangkan telah membeli dan menerima penyerahan dari PIHAK PERTAMA berupa:

a. Jenis kendaraan : Sepeda Motor b. Merek / Type : -------------------------------------------- c. Tahun pembuatan : -------------------------------------------- d. Nomor rangka : -------------------------------------------- e. Nomor mesin : -------------------------------------------- f. Warna : -------------------------------------------- g. Jumlah barang : [( ------ ) ( --- jumlah dalam huruf --- )] unit h. Kondisi barang : BAIK Untuk selanjutnya disebut KENDARAAN.

2. Jual beli antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA ini dilangsungkan dan

diterima berdasarkan syarat-syarat dalam perjanjian ini dan tertulis dalam 17 (tujuh belas) pasal sebagai berikut:

Pasal 1 PENERIMAAN KENDARAAN

PIHAK KEDUA telah menerima milik dari apa yang dibelinya dari PIHAK PERTAMA pada hari ini dalam kondisi baik dan mulai hari ini pula segala keuntungan maupun kerugian sepenuhnya menjadi tanggungan PIHAK KEDUA.

Pasal 2 HARGA KENDARAAN

Harga KENDARAAN tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a. Harga “kosong” (Rp. ------------,00) b. Biaya Surat-Surat + MPO (Rp. ------------,00)

+ c. Harga “On the road” (Rp. ------------,00) Terbilang: = (------ jumlah uang dalam huruf ------ )] =

Pasal 3 JANGKA WAKTU PEMBAYARAN

141

1. Kedua belah pihak telah bersepakat untuk menentukan jangka waktu pembayaran bagi PIHAK KEDUA selama [( ------ ) ( --- jumlah waktu dalam huruf --- )] bulan terhitung sebulan sejak ditandatanganinya surat perjanjian ini.

2. Pembayaran tersebut setelah dikurangi pembayaran uang muka dan biaya surat-surat serta MPO yang harus dibayarkan PIHAK KEDUA bersamaan dengan ditandatanganinya surat perjanjian ini.

Pasal 4 BUNGA

1. Bunga atas pembelian KENDARAAN ini ditentukan sebesar [(------ ) % ( --- jumlah

dalam huruf ---)] persen setiap bulan yang dihitung secara flat atau rata setiap bulannya.

2. Perhitungan keseluruhan bunga berikut besarnya perhitungan angsuran pembayaran PIHAK KEDUA seperti yang tertulis dalam Pasal 5 perjanjian ini.

Pasal 5 PERHITUNGAN PEMBAYARAN

Pembayaran atas KENDARAAN tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: 1. Pembayaran Uang muka

a. Uang muka : (---)% X (Rp. ------------,00) = (Rp. ------------,00) b. Biaya Surat-Surat + MPO = (Rp. ------------,00)

+ Jumlah = (Rp. ------------,00) Terbilang = (------ jumlah uang dalam huruf ------ )] =

2. Sisa jumlah terhutang

Hutang = (Rp. ------------,00) Pembayaran uang muka = (Rp. ------------,00)

- Sisa terhutang = (Rp. ------------,00) Terbilang = (------ jumlah uang dalam huruf ------ )] =

3. Keseluruhan jumlah hutang

a. Sisa jumlah terhutang = (Rp. ------------,00) b. Bunga = (Rp. ------------,00)

+ Jumlah = (Rp. ------------,00) Terbilang = (------ jumlah uang dalam huruf ------ )] =

142


1. Keseluruhan jumlah uang sebanyak [(Rp. ------------,00) (------ jumlah uang dalam

huruf ------ )] dianggap sebagai hutang PIHAK KEDUA. 2. Uang muka dan biaya surat-surat serta MPO sebesar [(Rp. ------------,00) (------

jumlah uang dalam huruf ------ )] telah dibayarkan PIHAK KEDUA dan diterima PIHAK PERTAMA, dan PIHAK PERTAMA dengan ini memberikan tanda penerimaan yang sah kepada PIHAK KEDUA berupa surat perjanjian ini, sehingga surat perjanjian ini berlaku pula sebagai kwitansi untuk penerimaan jumlah uang tersebut.

3. Perincian pembayaran angsuran PIHAK KEDUA setiap bulannya adalah sebagai berikut: a. Sisa pembayaran harus diangsur PIHAK KEDUA selama [( ------ ) ( --- jumlah

dalam huruf --- )] kali setiap bulan sebesar [(Rp. ------------,00) (------ jumlah uang dalam huruf ------ )] setiap bulan, terhitung mulai satu bulan sejak saat PIHAK

KEDUA menerima KENDARAAN. b. Pembayaran angsuran tersebut dilakukan PIHAK KEDUA setiap tanggal [( ----

-- ) ( --- tanggal dalam huruf --- )] setiap bulannya dengan mengambil tempat di kantor (------ nama perusahaan ------), yang beralamat di ( --- alamat lengkap perusahaan --- ).


1. Setiap kali PIHAK KEDUA melakukan pembayaran angsuran akan diberikan

kepadanya kwitansi tanda terima dari PIHAK PERTAMA. 2. Kwitansi tanda terima sebagai bukti pembayaran angsuran yang sah adalah

kwitansi yang dikeluarkan PIHAK PERTAMA dengan cap dan tanda tangan asli petugas yang ditunjuk (------ nama perusahaan ------). Apabila kwitansi tanda terima itu, baik bentuk, tanda-tanda maupun kondisinya, tidak sesuai dengan yang dikeluarkan (------ nama perusahaan ------), maka angsuran pembayaran PIHAK

KEDUA dianggap tidak sah dan PIHAK KEDUA dinyatakan belum membayar. 3. Untuk tertib administrasi, PIHAK KEDUA diwajibkan menyimpan semua

kwitansi bukti pembayarannya. 4. Ketidakmampuan PIHAK KEDUA menunjukkan atau memperlihatkan salah satu

atau semua kwitansi bukti pembayarannya sudah cukup membuktikan bahwa PIHAK KEDUA belum melakukan kewajiban pembayarannya.

143

Pasal 8 KETERLAMBATAN PEMBAYARAN

PIHAK KEDUA dianggap terlambat membayar jika waktu pembayarannya melebihi tanggal yang telah ditetapkan pada bulan berjalan sesuai Pasal 6 perjanjian ini.

Pasal 9 DENDA DAN BIAYA PENAGIHAN

ATAS KETERLAMBATAN 1. Apabila terjadi kelambatan pembayaran angsuran dari PIHAK KEDUA sesuai

Pasal 6 Surat Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA harus membayar dan karenanya terhitung denda sebesar [(------ ) % ( --- jumlah dalam huruf ---)] persen per hari dari besarnya angsuran pembayaran yang tertunggak atau sebesar [(Rp. ------------,00) (------ jumlah uang dalam huruf ------ )] dengan pembulatan menjadi [(Rp. ------------,00) (------ jumlah uang dalam huruf ------ )] per hari.

2. PIHAK KEDUA juga dikenakan biaya penagihan yang ditetapkan sebesar [(Rp. ------------,00) (------ jumlah uang dalam huruf ------ )] setiap kali petugas resmi PIHAK

PERTAMA melakukan penagihan.

Pasal 10 PEMBATALAN

1. Dengan tidak dilakukannya pembayaran angsuran oleh PIHAK KEDUA berturut-

turut sesuai dengan Pasal 6 Surat Perjanjian ini maka tanpa memerlukan teguran terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA, telah cukup membuktikan bahwa PIHAK KEDUA dalam keadaan lalai atau wan prestasi.

2. Keadaan lalai atau wan prestasi tersebut mengakibatkan perjanjian sewa – beli ini batal dengan sendirinya tanpa diperlukan putusan dari Pengadilan Negeri yang berarti kedua belah pihak telah menyetujui untuk melepas segala ketentuan yang telah termuat dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

3. Dalam hal pembatalan perjanjian ini maka seluruh pembayaran dari PIHAK

KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dianggap sebagai uang sewa atas pemakaian KENDARAAN tersebut.

4. Selanjutnya PIHAK KEDUA memberi kuasa penuh kepada PIHAK PERTAMA yang atas kuasanya dengan hak substitusi untuk mengambil KENDARAAN milik PIHAK PERTAMA, baik yang berada di tempat PIHAK KEDUA atau di tempat pihak lain yang mendapat hak dari padanya.

5. Apabila diperlukan, PIHAK PERTAMA berhak meminta bantuan pihak yang berwajib untuk melaksanakan pengambilan KENDARAAN tersebut dan segala

144

biaya pengambilan barang-barang tersebut sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 11 TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA

Mengingat KENDARAAN telah dipegang oleh PIHAK KEDUA sebagai peminjam pakai, karenanya PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh untuk: 1. Merawat dan menjaga keutuhan serta kebaikan kondisi KENDARAAN yang

belum dilunasi pembayarannya tersebut dalam keadaan jalan yang baik atas biaya PIHAK KEDUA sendiri.

2. Membayar pajak atas KENDARAAN tersebut sesuai peraturan Pemerintah yang berlaku untuk itu.

Pasal 12 PEMINDAHTANGANAN KENDARAAN

1. Terhitung sejak tanggal penyerahan KENDARAAN, maka segala resiko yang

berkenaan dengan KENDARAAN tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

2. Berkenaan dengan masalah tersebut, PIHAK KEDUA selama masih terikat dalam perjanjian ini dilarang melakukan tindakan atau perbuatan yang bertujuan untuk mengalihkan atau memindahtangankan kepemilikan KENDARAAN, semisal: a. Menjual, b. Menggadaikan, c. Melakukan hal-hal yang bertujuan mengalihkan atau memindahtangankan

kepemilikan KENDARAAN lainnya.

Pasal 13 KERUSAKAN DAN KEHILANGAN

1. Apabila terjadi kerusakan atas KENDARAAN karena pemakaian, maka PIHAK

KEDUA berkewajiban untuk memperbaiki atau mengeluarkan ongkos biaya atas kerusakan yang diderita KENDARAAN tersebut sehubungan dengan pemakaiannya.

2. Apabila terjadi kehilangan atas KENDARAAN karena sebab, akibat atau hal-hal lainnya, maka PIHAK KEDUA tetap berkewajiban penuh untuk melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 perjanjian ini.

145

Pasal 14 PENGALIHAN HAK KEPEMILIKAN

Setelah semua angsuran pembayaran sesuai Pasal 6 perjanjian ini dilunasi PIHAK

KEDUA, hak kepemilikan atas KENDARAAN tersebut beralih sepenuhnya kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 15 HAL-HAL LAIN

Hal-hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh kedua belah pihak.

Pasal 16 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dan tidak bisa diselesaikan secara musyawarah, kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikannya secara hukum dan kedua belah pihak telah sepakat untuk memilih tempat tinggal yang umum dan tetap di ( ------ Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri ------ ).

Pasal 17 MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN

Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi materei secukupnya yang berkekuatan hukum yang sama yang masing-masing dipegang PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan mulai berlaku sejak ditandatangani kedua belah pihak.

( --- tempat, tanggal, bulan, dan tahun ---)

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

146

[ ------------------------- ] [ ------------------------ ]

CONTOH SURAT PERJANJIAN SEWA – BELI RUMAH

SURAT PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH ANTARA

BANK ----------------------------------------------

DAN

----------------------------------

Nomer: ----------------------------------


I. Perusahaan PT. ( ------ nama Bank ------ ), berkedudukan di ( ------ alamat lengkap Bank ----- ), didirikan dengan Akta Pendirian No. ( ------ ) tanggal ( ------ tanggal, bulan, dan tahun ------ ) yang dibuat di hadapan ( ---------------------------------- ), Notaris di ( --------------------------- ) yang salinannya telah disetujui Menteri Kehakiman RI dalam keputusannya No. ( --------------------------- ) Tahun ( ---------- ) tanggal ( ------ tanggal, bulan, dan tahun ------ ) dan diumumkan dalam Berita Indonesia Republik Indonesia Nomor: ( ------ ) tahun ( ---------- ), dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Direksi Nomor ( ------ ) tanggal ( ------ tanggal, bulan, dan tahun ------ ) diwakili oleh ( ------------------------------- ) dalam kedudukannya selaku ( ------- jabatan -------- ) di ( --- tempat --- ), dengan demikian sesuai Pasal ( --- ) ayat ( ------------- ) Anggaran Dasar tersebut, mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama ( ------ nama Bank ------ ), selanjutnya disebut BANK.

II. ( ------------------------------- ), pekerjaan ( ------------------------------- ), beralamat kantor di

( ------- alamat lengkap kantor ---------- ), bertempat tinggal di ( ----------alamat lengkap ----------- ), dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri, selanjutnya disebut DEBITUR.

Dengan ini kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kredit, yang selanjutnya disebut Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah dimana BANK setuju

29

147

memberikan pinjaman sejumlah uang kepada DEBITUR dan dengan ini pula DEBITUR menyatakan berhutang kepada BANK dengan ketentuan pokok yang diatur dalam 10 (sepuluh) Pasal sebagai berikut:

Pasal 1 JUMLAH PINJAMAN

Ayat 1

Besar pokok pinjaman DEBITUR adalah [(Rp. ------------,00) (------ jumlah uang dalam huruf ------ )].

Ayat 2

Disamping pokok pinjaman, jumlah pinjaman tersebut meliputi pula pembebanan bunga dan biaya-biaya lain yang menurut Perjanjian Kredit ini harus dilunasi oleh DEBITUR, tetapi tertunggak.

Pasal 2 BUNGA

Ayat 1

Atas jumlah pinjaman, baik yang berupa pokok pinjaman maupun tambahannya yang terjadi karena adanya tunggakan bunga dan biaya-biaya terutang, DEBITUR dikenakan bunga sebesar [(------ ) % ( --- jumlah dalam huruf ---)] persen per tahun.

Ayat 2

Suku bunga sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini setiap saat dapat berubah, sesuai dengan ketentuan BANK.

Pasal 3 JANGKA WAKTU KREDIT

Jangka waktu kredit ditetapkan selama [( ------ ) ( --- jumlah dalam huruf --- )] tahun sedemikian rupa sehingga pada akhir jangka waktu, yaitu pada bulan ( --------------- ) tahun [( ------------ ) ( ---- tahun dalam huruf --- )] seluruh pinjaman harus telah dilunasi oleh DEBITUR.

Pasal 4 PEMBAYARAN KEMBALI KREDIT

148

Jumlah pinjaman yang harus dibayar kembali atau dilunasi oleh DEBITUR dengan pembayaran bulanan sebagai berikut: Ayat 1

Angsuran Tetap Bulanan apabila berdasarkan cara perhitungan anuitas dan sepanjang tingkat suku bunga adalah sama seperti yang telah ditetapkan dalam pasal 2 ayat 1 Surat Perjanjian ini, maka jumlah angsuran bulanan yang wajib dibayar oleh DEBITUR kepada BANK adalah sebesar [(Rp. ------------,00) (------ jumlah uang dalam huruf ------ )] setiap bulan.

Ayat 2

Dicapainya akhir jangka waktu kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Surat Perjanjian ini tidak dengan sendirinya menyebabkan lunasnya pinjaman, karena pelunasan pinjaman akan tergantung sampai dimana DEBITUR telah membayar dan melunasi seluruh jumlah pinjamannya sebagaimana dibuktikan pada rekening pinjaman atas nama DEBITUR sesuai dengan pencatatan dan pembukuan BANK.

Pasal 5 PEMBAYARAN ANGSURAN BULANAN

DEBITUR diwajibkan untuk melunasi kewajiban angsuran bulanannya di muka, sehingga angsuran untuk bulan pertama harus dilunasi bersamaan dengan penandatanganan Perjanjian Kredit ini, sedangkan angsuran bulan-bulan berikutnya harus sudah dilunasi selambat-lambatnya pada tanggal [( ------- ) ( --- tanggal dalam huruf --- )] bulan yang bersangkutan.

Pasal 6 DENDA TUNGGAKAN

Ayat 1

Apabila DEBITUR terlambat memenuhi kewajiban angsuran bulanannya sesuai pasal 5 Perjanjian ini menyebabkan timbulnya tunggakan.

Ayat 2 Keterlambatan pembayaran kewajiban angsuran bulanan atau tunggakan yang melebihi tanggal terakhir bulan yang bersangkutan dikenakan denda tunggakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BANK.

149

Pasal 7 BIAYA PROVISI BANK DAN BIAYA LAINNYA

Ayat 1

DEBITUR diwajibkan membayar biaya provisi bank yang ditetapkan sebesar [(------ ) % ( --- jumlah dalam huruf ---)] persen dari besar pokok pinjaman, yaitu = ( ------ ) % X (Rp. ------------,00) = [(Rp. ------------,00) (------ jumlah uang dalam huruf ------ )] yang harus dilunasi DEBITUR bersamaan dengan penandatanganan Surat Perjanjian ini.

Ayat 2 Selain biaya provisi bank, biaya-biaya lainnya yang diperlukan dalam proses pemberian kredit dan pengikatan kredit wajib dibayar DEBITUR. Biaya-biaya tersebut diantaranya adalah: 1. Biaya pemasangan hipotik, 2. Biaya taksasi, 3. Biaya akta-akta notaris, 4. Biaya dan premi asuransi atas barang jaminan kredit, 5. Biaya-biaya lainnya sesuai ketentuan BANK.

Pasal 8 AGUNAN KREDIT

Ayat 1

Agunan atau jaminan utama atas pinjaman yang timbul karena Perjanjian Kredit ini adalah ( ----------------------------------------- ) yang terletak di lokasi desa ( ------ alamat lengkap tempat dimana agunan berada ------).

Ayat 2 Selain jaminan utama seperti yang dimaksud ayat 1 tersebut, BANK dapat meminta agunan tambahan lainnya kepada DEBITUR jika dipandang perlu.

Pasal 9 PENGGUNAAN PINJAMAN DAN KUASA

Ayat 1

150

Pinjaman pokok seperti yang dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 Perjanjian ini digunakan oleh DEBITUR untuk pembelian sebuah rumah berikut tanahnya dari Developer ( ------ nama developer ------ ) dengan pertelaan sebagai berikut: Sebuah rumah type ( ------- / ------) beserta pekarangan di desa ( ------ alamat lengkap dimana rumah dibangun ------ ), dengan harga [(Rp. ------------,00) (------ jumlah uang dalam huruf ------ )].

Ayat 2 Sesuai dengan penggunaan pinjaman sesuai yang dimaksud ayat 1 pasal ini, dengan penandatanganan Perjanjian ini maka BANK akan segera mencairkan pinjaman sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh BANK.

Pasal 10 PENUTUP

Ayat 1

Untuk Perjanjian ini berlaku sepenuhnya ketentuan dan syarat-syarat yang dimuat pada ketentuan dan syarat-syarat umum Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah ( ------ nama Bank ------ ) yang merupakan lampiran dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit ini.

Ayat 2 Perjanjian Kredit ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.

( --- tempat, tanggal, bulan, dan tahun ---) PIHAK BANK PIHAK DEBITUR [ ------------------------- ] [ ------------------------ ]

SAKSI-SAKSI: [ --------------------------- ] [ --------------------------- ]

151

CONTOH SURAT PERJANJIAN SEWA – BELI TANAH


1. (---------------- n a m a ------------------), ( ------- u m u r --------), (------------pekerjaan ---------), ( ------------ alamat lengkap --------- ), ( ---------nomer KTP / SIM --------- ), dalam hal ini bertindak atas nama diri pribadi yang selanjutnya disebut: PIHAK PERTAMA ----------------------------------------

2. (---------------- n a m a ------------------), ( ------- u m u r --------), (------------pekerjaan ---------), ( ------------ alamat lengkap --------- ), ( ---------nomer KTP / SIM --------- ), dalam hal ini bertindak atas nama diri pribadi yang selanjutnya disebut: PIHAK KEDUA --------------------------------------------

Para pihak menerangkan terlebih dahulu: ---------------------------------------------------

Bahwa PIHAK PERTAMA adalah yang paling berhak penuh dan pemilik sah sebidang tanah Hak Milik yang diuraikan dalam ( --------- nomer sertifikat tanah --------- ), yang terletak di ( --------- alamat lengkap lokasi tanah --------- ), dan diuraikan lebih lanjut dalam ( --------- nomer gambar situasi --------- ), seluas [( ---) (---luas tanah dalam huruf ---)] meter persegi, dan untuk selanjutnya disebut TANAH. -------------------------------

Kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan ikatan perjanjian sewa – beli TANAH dimana syarat dan ketentuannya diatur dalam 14 (empat belas) pasal, seperti berikut di bawah ini : ---------------------------------------------------------------------

Pasal 1 JAMINAN

PIHAK PERTAMA memberikan jaminan penuh bahwa TANAH yang dijualnya adalah milik sah pribadinya sendiri, tidak ada orang atau pihak lain yang turut memilikinya, kepemilikannya tidak sedang dipindahkan atau sedang dijaminkan kepada orang atau pihak lain dengan cara bagaimanapun juga, tidak sedang dalam

30

152

masalah atau sengketa, baik dengan keluarga PIHAK PERTAMA maupun dengan pihak-pihak lainnya. --------------------------------------------------------

Pasal 2 SAKSI

Jaminan PIHAK PERTAMA sebagaimana tertulis dalam pasal 1 tersebut di atas dikuatkan oleh dua orang yang turut menandatangani surat perjanjian ini selaku saksi. Kedua orang saksi tersebut adalah: 1. N a m a : --------------------------------

Pekerjaaan : -------------------------------- Alamat Lengkap : -------------------------------- Hubungan Kekerabatan : --------------------------------- PIHAK PERTAMA

2. N a m a : -------------------------------- Pekerjaaan : -------------------------------- Alamat Lengkap : -------------------------------- Hubungan Kekerabatan : --------------------------------- PIHAK PERTAMA

Pasal 3 HARGA

Sewa beli TANAH tersebut dilakukan dan diterima dengan harga [(Rp. ----------------------------,00) (------ jumlah uang dalam huruf ------ )] per meter persegi sehingga keseluruhan harga tanah tersebut adalah [(Rp. ------------,00) (------ jumlah uang dalam huruf ------ )] ----------------------------------------------------------------------------------


Cara pembayaran yang telah disepakati kedua belah pihak diatur dengan cara sebagai berikut: 1. Uang muka angsuran sewa – beli ditetapkan sebesar [(Rp. ------------,00) (------

jumlah uang dalam huruf ------ )] yang akan dibayarkan PIHAK KEDUA bersamaan dengan penandatanganan Perjanjian ini. -------------------------------

2. Sisa pembayaran sejumlah [(Rp. ------------,00) (------ jumlah uang dalam huruf ------ )] akan diangsur PIHAK KEDUA selama [( ------ ) ( ------ jumlah dalam huruf ------ ) kali, dimana pembayaran angsuran setiap bulan ditetapkan sebesar [(Rp. ------------

153

,00) (------ jumlah uang dalam huruf ------ )], terhitung mulai satu bulan setelah penandatanganan Perjanjian ini. ------------------------

3. Pembayaran angsuran sewa – beli TANAH tersebut dilakukan PIHAK KEDUA selambat-lambatnya tanggal [( ------ ) ( --- tanggal dalam huruf --- ) setiap bulannya dengan mengambil tempat di ( -------------------- ) PIHAK PERTAMA yang beralamat di ( ------ alamat lengkap ----). --------------------------

4. PIHAK KEDUA dapat pula melakukan pembayaran melalui rekening PIHAK

PERTAMA pada ( ------ nama Bank yang dimaksud ------ ) dengan nomor rekening ( --------------------- ) dengan tetap memenuhi ketentuan yang tertulis dalam ayat 4 dan 2 tersebut di atas dan memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya [( ------ ) ( --- waktu dalam huruf ---)] hari setelah PIHAK KEDUA melakukan pembayaran. ----------------------------


1. PIHAK PERTAMA akan memberikan kwitansi tanda terima dari PIHAK KEDUA

setiap kali PIHAK KEDUA melakukan pembayaran angsuran sebagai bukti pembayaran yang sah. ---------------------------------------------------

2. Kwitansi yang sah adalah kwitansi yang dikeluarkan PIHAK PERTAMA dengan cap dan/atau tanda tangan asli PIHAK PERTAMA. --------------------

3. Apabila kwitansi tanda terima itu, baik bentuk, tanda-tanda maupun kondisinya, tidak sesuai dengan yang dimaksudkan dalam ayat 2 pasal ini, maka angsuran pembayaran PIHAK KEDUA dianggap tidak sah dan PIHAK KEDUA dinyatakan belum membayar. -------------------------------------

4. PIHAK KEDUA diharuskan menyimpan semua kwitansi bukti pembayarannya untuk tertib administrasi. --------------------------------------------

5. Apabila PIHAK KEDUA tidak mampu menunjukkan atau memperlihatkan salah satu atau semua kwitansi bukti pembayarannya, maka PIHAK KEDUA dianggap belum melakukan kewajiban pembayarannya. -------------

Pasal 6 DENDA ATAS TUNGGAKAN DAN BIAYA PENAGIHAN

1. Apabila PIHAK KEDUA terlambat atau tidak dapat memenuhi kewajiban

angsuran bulanannya sesuai pasal 4 ayat 2 Perjanjian ini menyebabkan timbulnya tunggakan dan PIHAK KEDUA dikenakan denda [(------ ) % ( --- jumlah dalam huruf ---)] persen per hari dari besarnya angsuran pembayaran sewa – beli yang tertunggak atau sebesar [(Rp. ------------,00) (------ jumlah uang dalam huruf ------ )] per hari. --------------------------------------------------------

154

2. PIHAK PERTAMA berhak melakukan penagihan atas keterlambatan pembayaran PIHAK KEDUA dan biaya penagihan yang ditetapkan sebesar [(Rp. ------------,00) (------ jumlah uang dalam huruf ------ )] setiap kali PIHAK PERTAMA melakukan penagihan harus dibayar PIHAK KEDUA. -----------

Pasal 7 STATUS KEPEMILIKAN

1. Status kepemilikan TANAH tetap berada di tangan PIHAK PERTAMA dan

kepemilikan beserta segala keuntungan maupun kerugiannya baru akan beralih sepenuhnya kepada PIHAK KEDUA setelah PIHAK KEDUA membayar lunas seluruh harga TANAH beserta denda dan biaya penagihan sesuai dengan Pasal 4 dan Pasal 6 Surat Perjanjian ini. --------------

2. Selama berlangsungnya Perjanjian ini PIHAK KEDUA diperbolehkan melakukan kegiatan di atas TANAH tersebut termasuk mendirikan bangunan rumah atau hal-hal lain yang dikehendakinya setelah sebelumnya meminta ijin kepada PIHAK PERTAMA. ----------------------------

3. Kedua belah pihak tidak dibenarkan menjual dan/atau memindahkan hak dengan cara bagaimanapun juga kepada PIHAK KETIGA. ----------------------

Pasal 8 PAJAK, IURAN, DAN PUNGUTAN

Kedua belah pihak bersepakat bahwa segala macam pajak, iuran, dan pungutan uang yang berhubungan dengan TANAH di atas: 1. Sejak sebelum hingga waktu ditandatanganinya perjanjian ini masih menjadi

kewajiban dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA. ------------------- 2. Setelah ditandatanganinya perjanjian ini dan seterusnya menjadi kewajiban dan

tanggung jawab PIHAK KEDUA. -------------------------------------------------

Pasal 9 PEMBATALAN

1. Dengan tidak dilakukannya pembayaran angsuran sewa – beli sesuai dengan

Pasal 4 Surat Perjanjian ini berturut-turut selama [( ------) ( ---- jumlah dalam huruf --- )] bulan, maka telah cukup membuktikan bahwa PIHAK KEDUA dalam keadaan lalai atau wan prestasi. --------------------------

2. Keadaan lalai atau wan prestasi tersebut mengakibatkan perjanjian sewa – beli ini batal dengan sendirinya tanpa diperlukan putusan dari Pengadilan Negeri yang berarti kedua belah pihak telah menyetujui untuk melepas segala ketentuan yang

155

telah termuat dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. ------------------------------------------------------------------

3. Dalam hal pembatalan perjanjian ini maka [(------ ) % ( --- jumlah dalam huruf ---)] persen dari seluruh pembayaran PIHAK KEDUA akan dikembalikan kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya [( ------) ( ---- jumlah dalam huruf --- )] minggu setelah pembatalan perjanjian ini. ------------------------------

Pasal 10

PENYERAHAN TANAH 1. PIHAK PERTAMA berjanji serta mengikatkan diri untuk menyerahkan TANAH

tersebut di atas kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya [( ------) ( ---- jumlah dalam huruf --- )] hari setelah PIHAK KEDUA melunasi seluruh pembayarannya. -------------------------------------------------------------------

2. PIHAK PERTAMA dengan ini memberi kekuasaan penuh dan wajib membantu PIHAK KEDUA dalam proses pembaliknamaan atas kepemilikan hak TANAH tersebut dalam hal pengurusan yang menyangkut instansi-instansi terkait, memberikan keterangan-keterangan serta menandatangani surat-surat yang bersangkutan serta melakukan segala hak yang ada hubungannya dengan pembaliknamaan serta perpindahan hak dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK

KEDUA. ---------- 3. Segala macam ongkos atau biaya yang berhubungan dengan balik nama atas

TANAH dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dibebankan atau sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA. --------------------

Pasal 11 MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN

Perjanjian ini tidak akan berakhir karena salah satu pihak meninggal dunia, melainkan akan tetap bersifat turun-temurun dan harus dipatuhi oleh para ahli waris atau penerima hak masing-masing pihak. --------------------------------------------

Pasal 12 LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan dibicarakan serta diselesaikan secara kekeluargaan melalui jalan musyawarah untuk mufakat oleh kedua belah pihak. ----------------------------------------------------------------------------------

156

Pasal 13 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dan tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat, kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikannya secara hukum dan kedua belah pihak telah sepakat untuk memilih tempat tinggal yang umum dan tetap di ( ------ Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri ------ ). ------------------------------------------------------------------------------------

Pasal 14 PENUTUP

Surat perjanjan sewa – beli ini dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak di ( ---- tempat ---- ) pada hari ( --------------- ) tanggal [( ------ ) ( ----- tanggal dalam huruf ----- )] bulan ( ---------------------- ) tahun [( ------ ) ( ----- tanggal dalam huruf ----- )] dimana masing-masing pihak berada dalam keadaan sadar serta tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun juga. -------------------------------- PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA [ ------------------------- ] [ ------------------------ ]

SAKSI-SAKSI: [ --------------------------- ] [ --------------------------- ]

27 contoh surat perjanjian sewa beli peralatan...

Documents