sambutan menteri pekerjaan umum

7/14/2019 Sambutan Menteri Pekerjaan Umum

http://slidepdf.com/reader/full/sambutan-menteri-pekerjaan-umum 1/12

D E P A R T E M E ND E P A R T E M E N P E K E R J A A NP E K E R J A A N U M U MU M U M

D I R E K T O R A T J E N D E R A L P E N A T A A N R U A D I R E K T O R A T J E N D E R A L P E N A T A A N R U A N GN G

SAMBUTAN

MENTERI PEKERJAAN UMUM

Disampaikan Dalam Acara

SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007

TENTANG PENATAAN RUANG

Bandung, 01 Juli 2008



I.. TANTANGAN DALAM PELAKSANAANANTANGAN DALAM PELAKSANAAN

PEMBANGUNANEMBANGUNAN

1.1. Posisi Indonesia berada di kawasanPosisi Indonesia berada di kawasan

sangat cepat berkembang, di antara duasangat cepat berkembang, di antara duabenua dan dua samuderabenua dan dua samudera

2.2. Sumberdaya alam yang ada belumSumberdaya alam yang ada belumdimanfaatkan secara optimal dan meratadimanfaatkan secara optimal dan merata

3.3. Letak Indonesia pada kawasan pertemuanLetak Indonesia pada kawasan pertemuan3 (tiga) lempeng tektonik yang rawan3 (tiga) lempeng tektonik yang rawanbencanabencana

4.4. TersebarnyaTersebarnya pulaupulau--pulaupulau terkecilterkecil terluarterluarperbatasanperbatasan negaranegara



II. PERMASALAHANI. PERMASALAHAN

MenurunnyaMenurunnya kualitaskualitas lingkunganlingkungan hiduphidup MeningkatnyaMeningkatnya UrbanisasiUrbanisasi dandan AglomerasiAglomerasi

PerkotaanPerkotaan

MenurunnyaMenurunnya luasluas kawasankawasan yangyang berfungsiberfungsilindunglindung,, kawasankawasan resapanresapan airair dandanmeningkatnyameningkatnya DASDAS kritiskritis

KesenjanganKesenjangan antarantar wilayahwilayah,, antarantar kotakota,,antarantar kawasankawasan,, antarantar kotakota dandan desadesa

TerbatasnyaTerbatasnya pemahamanpemahaman tentangtentangpenataanpenataan ruangruang

BelumBelum selarasnyaselarasnya pembangunanpembangunan antarantardaerahdaerah



III.II. HALAL-HAL POKOK YANG DIATUR UU NOMORAL POKOK YANG DIATUR UU NOMOR

26/20076/2007 TENTANG PENATAAN RUANGENTANG PENATAAN RUANG

1.1. StrategiStrategi UmumUmum dandan StrategiStrategiImplementasiImplementasi PenyelenggaraanPenyelenggaraanPenataanPenataan RuangRuang

2.2. PenegasanPenegasan sifatsifat produkproduk rencanarencana tatatata

ruangruang3.3. PembagianPembagian kewenangankewenangan yangyang jelas jelas dandan

tegastegas antara Pemerintah,antara Pemerintah, PPemerintahemerintahDaerahDaerah Provinsi dan Kabupaten/KotaProvinsi dan Kabupaten/Kota

4.4. PenekananPenekanan padapada halhal--halhal yangyang bersifatbersifatsangatsangat strategisstrategis



HALHAL--HAL POKOK YANG DIATUR UU 26/2007HAL POKOK YANG DIATUR UU 26/2007

TENTANG PENATAAN RUANGTENTANG PENATAAN RUANG ((lanjutanlanjutan……))

5.5. PenataanPenataan ruangruang yangyang mencakupmencakup ruangruangdaratdarat,, ruangruang lautlaut,, dandan ruangruang udaraudara,,termasuktermasuk ruangruang didi dalamdalam bumibumi,, sebagaisebagai

satusatu kesatuankesatuan6.6. PengaturanPengaturan RuangRuang padapada kawasankawasan--

kawasankawasan yangyang DinilaiDinilai RawanRawan BencanaBencana

7.7. PengaturanPengaturan PenataanPenataan RuangRuang KawasanKawasanPerkotaanPerkotaan dandan KawasanKawasan PerdesaanPerdesaan



HALHAL--HAL POKOK YANG DIATUR UU 26/2007 TENTANGHAL POKOK YANG DIATUR UU 26/2007 TENTANG

PENATAAN RUANGPENATAAN RUANG ((lanjutanlanjutan……))

8.8. PengaturanPengaturan penataanpenataan ruangruang kawasankawasan strategisstrategis nasionalnasionaldaridari sudutsudut pandangpandang ekonomiekonomi

9.9. PenegasanPenegasan HakHak,, KewajibanKewajiban,, dandan PeranPeran MasyarakatMasyarakatdalamdalam penataanpenataan ruangruang

10.10. PenguatanPenguatan aspekaspek pelestarianpelestarian lingkunganlingkungan hiduphidup dalamdalampenyelenggaraanpenyelenggaraan penataanpenataan ruangruang

11.11.

PenegasanPenegasan

pengaturanpengaturan

pemberianpemberian

insentif insentif

dandan

disinsentif disinsentif dalamdalam penataanpenataan ruangruang

12.12. PengaturanPengaturan sanksisanksi,, dalamdalam halhal iniini selainselain diaturdiatur sanksisanksiadministratif administratif ,, juga juga diaturdiatur sanksisanksi pidanapidana

13.13. PengaturanPengaturan JangkaJangka waktuwaktu penyelesaianpenyelesaian peraturanperaturan--peraturanperaturan pelaksanaanpelaksanaan daridari UUUU PenataanPenataan RuangRuang yangyangbarubaru



IV.IV. KewajibanKewajiban PemerintahPemerintah DaerahDaerah dalamdalam

penyelenggaraanpenyelenggaraan penataanpenataan ruangruang dididaerahdaerah

1.1. Menyesuaikan muatan rencana tata ruang wilayahMenyesuaikan muatan rencana tata ruang wilayahdengan memperhatikandengan memperhatikan aturanaturan dalam Undangdalam Undang--Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan RuangUndang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

2.2. Menyesuaikan jangka waktu rencana tata ruangMenyesuaikan jangka waktu rencana tata ruangwilayah menjadi 20 (duwilayah menjadi 20 (duaa puluh) tahunpuluh) tahun

3.3. Menetapkan rancangan perda tentang rencana tataMenetapkan rancangan perda tentang rencana tataruang wilayah dengan terlebih dahulu mendapatkanruang wilayah dengan terlebih dahulu mendapatkanpersetujuan substansi dari Menteri yangpersetujuan substansi dari Menteri yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan dalammenyelenggarakan urusan pemerintahan dalam

bidang penataan ruang, demikian pula untukbidang penataan ruang, demikian pula untukrancangan Perda tentang rencana tata ruang wilayahrancangan Perda tentang rencana tata ruang wilayahkabupaten/kota setelah mendapatkan rekomendasikabupaten/kota setelah mendapatkan rekomendasidari Gubernurdari Gubernur




penyelenggaraanpenyelenggaraan penataanpenataan ruangruang dididaerahdaerah ( ( lanjutan lanjutan … … ) )

4.4. Melakukan pembinaan dan pengawasan teknisMelakukan pembinaan dan pengawasan teknis

terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayahterhadap pelaksanaan penataan ruang wilayahkabupaten/kota bagi pemerintah provinsikabupaten/kota bagi pemerintah provinsi

5.5. Menetapkan proporsi Ruang Terbuka HijauMenetapkan proporsi Ruang Terbuka Hijau(RTH) sebesar 30 (tiga puluh) persen pada(RTH) sebesar 30 (tiga puluh) persen pada

wilayah perkotaanwilayah perkotaan6.6. Menetapkan kawasan hutan paling sedikit 30Menetapkan kawasan hutan paling sedikit 30

(tiga puluh) persen dar(tiga puluh) persen darii luas daerah aliranluas daerah aliransungaisungai





7.7. Melaksanakan penataan ruang kawasanMelaksanakan penataan ruang kawasanstrategis provinsi atau kabupaten/kotastrategis provinsi atau kabupaten/kota

8.8. Mengembangkan instrumen pengendalianMengembangkan instrumen pengendalianpemanfaatan ruang yang meliputi peraturanpemanfaatan ruang yang meliputi peraturanzonasi, perizinan, pemberian insentif danzonasi, perizinan, pemberian insentif dan

disinsentif, serta pengenaan sanksidisinsentif, serta pengenaan sanksi9.9. Mengambil langkah penyelesaian atas terjadinyaMengambil langkah penyelesaian atas terjadinya

penyimpangan administratif dalam hal bupatipenyimpangan administratif dalam hal bupatiatau walikota tidak melakukan langkahatau walikota tidak melakukan langkah

penyelesaian, demikian pula Menteri dapatpenyelesaian, demikian pula Menteri dapatmengambil langkah penyelesaian dalam halmengambil langkah penyelesaian dalam halGubernur tidak melakukan langkahGubernur tidak melakukan langkahpenyelesaianpenyelesaian





10.10. Memberikan izin pemanfaatan ruang sesuaiMemberikan izin pemanfaatan ruang sesuai

dengan rencana tata ruang, dalam hal tidakdengan rencana tata ruang, dalam hal tidak

sesuai dengan rencana tata ruang maka pejabatsesuai dengan rencana tata ruang maka pejabat

pemerintah yang menerbitkan izin dapatpemerintah yang menerbitkan izin dapatdikenakan sanksidikenakan sanksi

11.11. Menyesuaikan atau menyusun Rencana TataMenyesuaikan atau menyusun Rencana Tata

Ruang Wilayah Provinsi paling lambat 2 (dua)Ruang Wilayah Provinsi paling lambat 2 (dua)

tahun sejak Undangtahun sejak Undang--Undang diberlakukan, danUndang diberlakukan, dan3 (tiga) tahun untuk Rencana Tata Ruang3 (tiga) tahun untuk Rencana Tata Ruang

Wilayah Kabupaten/KotaWilayah Kabupaten/Kota



V.V. UpayaUpaya PemerintahPemerintah dalamdalam rangkarangka percepatanpercepatan

implementasiimplementasi UU No. 26UU No. 26 Tahun Tahun 20072007

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008tentang Rencana Tata Ruang Nasional (RTRWN)tentang Rencana Tata Ruang Nasional (RTRWN)

Penyusunan beberapa Rancangan Peraturan PemerintahPenyusunan beberapa Rancangan Peraturan Pemerintah(RPP) sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang(RPP) sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang--Undang tentang Penataan Ruang dan Peraturan PresidenUndang tentang Penataan Ruang dan Peraturan Presiden(RAPERPRES) seperti Rancangan Peraturan Presiden(RAPERPRES) seperti Rancangan Peraturan Presidententang Rencana Tata Ruang Kawasan Metropolitantentang Rencana Tata Ruang Kawasan Metropolitan

JakartaJakarta--BogorBogor--DepokDepok--TangerangTangerang--BekasiBekasi--PuncakPuncak--Cianjur;Cianjur; Penyusunan beberapa Rancangan Peraturan Menteri PUPenyusunan beberapa Rancangan Peraturan Menteri PU

tentang pedoman dalam penataan ruangtentang pedoman dalam penataan ruang

Penyiapan kelembagaan dalam rangka operasionalisasiPenyiapan kelembagaan dalam rangka operasionalisasikaidah sanksi dalamkaidah sanksi dalam penataan ruang, dan pembentukanpenataan ruang, dan pembentukanPenyidik Pegawai Negeri SipilPenyidik Pegawai Negeri Sipil



TERIMA KASIH TERIMA KASIH TERIMA KASIH

sambutan menteri pekerjaan umum

Documents