MENTERI Dalam Negeri selaku Kepala Badan Nasional Penge-lola Perbatasan (BNPP) Gamawan Fauzi mengatakan program pembangunan di kawasan perbatasan akan dilaksanakan secara serentak, baik pembangunan fi sik maupun nonfi sik.

“Program (pembangunan) dilakukan secara serentak di segala bidang, bersama-sama dengan pemerintah provinsi dan kabupa-ten/kota,” katanya, di Jakarta, kemarin.

Gamawan mengatakan BNPP hanya berfungsi untuk mengoor-dinasi penetapan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan, penge lolaan serta pemanfaatan batas wilayah negara dan kawa-san perbatasan.

Eksekusi pelaksanaan program pembangunan dilaksanakan kementerian terkait yang bertanggung jawab. “Kementerian sudah banyak bekerja tetapi selama ini berjalan sendiri-sendiri, belum berdasarkan program yang kita susun,” katanya.

Saat ini BNPP tengah menyiapkan rencana induk pengelolaan kawasan perbatasan untuk lima tahun hingga 25 tahun men-datang. Koordinasi pembangunan ini akan dimulai pada 2011. (Ant/P-3)

Pembangunan Perbatasan Digelar Serentak

ANTARA/HERU SALIM

SERTIJAB PANGDAM SILIWANGI: Pangdam III/Siliwangi yang baru Mayjen Moeldoko (kanan) berjabat tangan bersama pejabat lama Mayjen Pramono Edhie Wibowo (kiri) dan KSAD Jenderal George Toisutta seusai serah terima jabatan di Stadion Siliwangi, Bandung, kemarin.

Alur Birokrasi Hambat

Kinerja MAAgar kinerja membaik, Komisi III DPR mengancam akan menekan anggaran MA.

Kristantyo Wisnubroto

MAHKAMAH Agung (MA) meng akui tudingan yang me-nyebutkan bahwa

kinerja mereka bak langkah kura-kura alias lamban dalam hal minutasi (penyusunan salin-an putusan) perkara.

Ketua MA Harifi n A Tumpa men jelaskan, MA sebenarnya tidak berdiam diri. Sudah ada beberapa upaya yang ia coba tem puh, tapi hasilnya masih me ngecewakan. “Tapi kalau di bandingkan beberapa tahun lalu, proses minutasi saat ini su dah lebih cepat,” kilahnya ke pada wartawan di Gedung MA, Jakarta, kemarin.

Setidaknya hingga Agustus 2010, 5.808 perkara yang telah diputus, tetapi belum selesai ka rena proses minutasinya ter ganjal di hakim agung dan panitera pengganti.

Benang kusut yang mem-buat minutasi berjalan lambat, menurutnya, ada pada rumit-nya proses yang harus dilalui. Karena dalam proses minutasi, tiga hakim agung harus mengo-reksi putusan.

Untuk mempermudah alur minutasi ini, Harifin selaku pemimpin MA akhirnya memi-lih untuk mengurangi jum lah hakim agung yang me ngoreksi putusan.

“Hanya dua hakim. Satu orang menjadi pembaca dan ketua majelis yang mengorek-si,” paparnya.

Meski ada pengurangan jum-lah majelis, ia menegaskan hal itu tidak berpengaruh pada hak ber-pendapat anggota maje lis lain-nya karena pendapat tersebut sudah tertuang da lam putusan yang dikoreksi. “Tidak menghi-langkan,” imbuh Harifi n.

Kenapa proses putusan di MK lebih cepat daripada MA?

Harifin menerangkan bahwa pihaknya tidak ingin diban-ding-bandingkan dengan Mah-kamah Konstitusi (MK). Proses yang terjadi di MA berbeda dengan MK yang melakukan musyawarah dulu, baru meng-ucapkan putusan.

“Kami pernah melakukan seperti (MK) itu. Tapi proses-nya lambat. Bayangkan saja, musyawarah dulu, diketak-ketik, baru diucapkan,” paparnya.

Adapun jeda waktu antara musyawarah dan pengucapan putusan, diakui Harifi n sebagai celah yang memungkinkan terjadinya jual beli informasi. Karena itu, ia berharap, dengan

percepatan ini, kebocoran itu bisa dicegah dengan membuat mekanisme musyawarah dan pengucapan putusan sekaligus. “Ya, seketat mungkin para hakim agung merahasiakan pendapat-nya. Tidak boleh tidak. Kalau ada yang bocor, itu sebuah kecela-kaan saja,” urainya enteng.

Politik anggaran

Dalam menanggapi pembe-laan Ketua MA, anggota Komi-si III DPR Bambang Soesatyo malah menuding justru kinerja hakim agung sebagai biang dari lambatnya proses minutasi.

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali bungkam ketika ditanya soal perkembangan megaskandal pembobolan Bank Cen-tury. Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan Chandra M Hamzah mengatakan proses penyelidikan kasus tersebut masih berjalan. Chandra belum bersedia membeberkan apakah ditemukan tindak pidana atau tidak dalam kasus tersebut.

“Tujuan penyelidikan adalah untuk menemukan tindak pida-na. Kami tidak bisa memberikan jawaban pada kesempatan hari ini. Itu rahasia,” kata Chandra dalam jumpa pers di Kantor KPK, Kuningan, Jakarta, kemarin.

Karena KPK hanya berwenang menangani tindak pidana ko-rupsi, Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan Bibit Samad Rianto berharap tindak pidana korupsinya bisa terendus. “Kami berharap bisa menemukan korupsinya.”

Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan M Jasin mengatakan saat ini laporan akhir penyelidikan terhadap kasus Century sedang disusun. “Sedang disusun laporan fi nalnya. Apabila ada undangan dari Panwas (Panitia Pengawas yang dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat), tentu akan dipaparkan,” kata Jasin. (Ide/P-3)

KPK Bungkam soal Kasus Century

DINAMIKA

4 | Politik & HAM SABTU, 30 OKTOBER 2010 | MEDIA INDONESIA

Bambang menekankan, dengan jumlah hakim agung yang ada, mestinya tidak ada masalah seperti itu bila semua memiliki kinerja baik. “Dari hasil evaluasi kita, itu bahkan ada hakim agung yang zero perkara!” tuturnya saat dihubungi di Jakarta, kemarin.

Komisi III DPR pun, lanjutnya, akan menyoroti kinerja hakim agung tersebut. Karena antara DPR dan MA posisinya sejajar, langkah yang akan ditempuh DPR adalah melalui politik anggaran. “DPR kan tidak bisa memanggil mereka, hanya rapat konsultasi. Namun, kami akan menekan betul soal kinerja ini lewat anggaran karena anggaran

MA kan melalui Komisi III,” tandasnya.

Sebelumnya, terjadi pole-mik antara MA dan Komisi III DPR. MA dituding lamban memproses perkara. Kondisi ini diduga menjadi peluang mafia perkara bermain. DPR menuding MA masih memiliki tunggakan sekitar 9.000 perka-ra, tetapi dibantah MA bahwa jumlah perkara sudah diputus, hanya proses minuta sinya yang lamban. (*/P-3)

kristantyo@mediaindonesia.com