program strategis kementerian...

www.kemenag.go.id Kemenag_RI Kemenag_RI Kementerian Agama RI1

Kementerian Agama Republik IndonesiaSekretariat Jenderal

Prof. Dr. Nur Syam, M.SiSekretaris Jenderal

Jakarta, 30 Januari 2018

Program Strategis Kementerian AgamaSinergitas Program Strategis Kementerian Agama

Isu-Isu Strategis Keagamaan

2

Sinergitas Program Strategis Kementerian Agama

85,84

88,06

89,60

90,44

90,78

93,08

93,68

93,86

94,03

97,01

50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Kemenhub (47,03T)

Kemenristek (41.96T)

Kemen PU PeRa (105,45T)

Kementan (24.21T)

Kemenhan (120.84T)

Kemenkes (58.30T)

Polri (99.13T)

Kemenag (64,04T)

Kemenkeu (41,12T)

Kemendiknas (37,96T)

Rerata Nasional 91,64%Sumber: spanint.kemenkeu.go.id (per 31 Desember 2017)

Daya Serap Anggaran pada 10 Kementerian dengan APBN Terbesar Tahun 2017per 31 Desember 2017

3

68,48

78,36

82,51

84,27

84,71

87,1

88,86

94,77

95,3

98,51

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

PHU (1.169 M)

BIMAS HINDU (798 M)

SETJEN (2.449 M)

BIMAS KATOLIK (949 M)

BIMAS KRISTEN (1.882 M)

BIMAS BUDDHA (266 M)

BALITBANG (583 M)

BIMAS ISLAM (5.095 M)

PENDIS (50.694 M)

ITJEN (126 M)

Rerata 86,28,17%

REALISASI PENYERAPAN ANGGARANPADA 10 ESELON I KEMENTERIAN AGAMA

per 31 Desember 2017

Sumber: spanint.kemenkeu.go.id (per 31 Desember 2017)

4

• Program Prioritas• RPJMN• Renstra• Hasil Rakernas• Road Map RB

• RKAKL• RKP

• Pengadaan• Kegiatan• Administrasi

• Pencairan• Pengendalian• Pemeriksaan• Pelaporan

• Opini Laporan Keuangan

• Indeks RB• Indeks Layanan

DATA PERENCANAAN PELAKSANAAN MONITORING AUDIT

Satker Biro Perencanaan Satker & Biro Umum Biro Keuangan Itjen & Biro Ortala

PERJALANAN PROGRAM

1. Revisi: kegiatan mubazir, perjalanan, ATK

2. Fokus: kegiatan program prioritas, proyek unggulan, pagu minus, beban terhutang

3. Timeline: proses pengadaan & penyelesaian revisi

1. Sinergitas program2. Cost sharing3. Integrasi sistem4. Penguatan SDM5. Komunikasi

1. Respon cepat2. Pendampingan:

Peringatan dini anti korupsi, penyamaan tafsir regulasi

3. Penyederhanaan sistem pelaporan

1. Capaian RB kategori “BB”

2. Opini LK WTP3. Indeks Layanan

“Zona Hijau”4. Survey Kinerja

kembali ke nomor 2

1. Instruksi2. Optimalisasi e-

planning3. Penggunaan

Pohon Perencanaan

4. Integrasi data

12 PROGRAMKEMENTERIAN AGAMA berdasarkan KMA 806/2017 tentang Renstra Kementerian Agama 2015-2019

Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama1

Program Kerukunan Umat Beragama2Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Agama3Program Penelitian Pengembangan Dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama4

Program Pendidikan islam5

Program Penyelenggaraan Haji Dan Umrah6

Program Bimbingan Masyarakat Islam7

Program Bimbingan Masyarakat Kristen8

Program Bimbingan Masyarakat Katolik9Program Bimbingan Masyarakat Hindu10

Program Bimbingan Masyarakat Buddha 11

Program Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal12

6

Masalah Utama Ketidaksinkron Perencanaan dengan Penganggaran

Alur Kerja yang Tidak Kondusif

Kurang Kesinambungan Rencana –Anggaran

Mekanisme Penganggaran Pusat- Daerah Belum Sinergi

• Deviasi Indikator (RKP) vs Output (RKA KL)• Pendekatan RKP (Rencana Aksi) vs RAPBN (Akunting)

• Keselarasan Tatawaktu (timing) : Jadwal dan Agenda

1

2

3

7

MANDATORI INOVASI / UNGGULAN

INTE

RNAL

1. TPG/Dosen2. BLU3. SBSN4. PHLN5. UIII6. Buku Ajar7. Reformasi Birokrasi

1. E-Goverment dan Layananan Online2. Riset Prioritas (10 tema)3. SAPA – Sarapan Bersama Penyuluh Agama4. MORA Cyber Team – Pengelolaan Media Sosial5. Netralitas ASN dalam Partai dan Pilkada6. Gedung Pusat Layanan Terpadu Haji dan Umrah7. Implementasi 8 area perubahan

EKST

ERN

AL

1. Pembinaan rumah ibadah2. Standardisasi Ceramah3. Indeks Kerukunan4. Survei Kepuasan5. Indeks Pembangunan

Manusia

8. SALAM – Silaturahmi Lembaga Keagamaan9. NYANTRI – Magang Siswa/Mahasiswa 10. NGOPI – Ngobrol Pendidikan Islam11. NGAJI – Ngobrol soal Haji12. BERKAH - Belajar Rahasia Nikah13. Bina Kawasan dan Guru Kunjung14. Mengaji (Mengasah Jati Diri) Indonesia15. Halal Indonesia

TARGET1. Monitoring ketat dan respon

cepat1. Sinergitas kegiatan dan cost sharing2. Pedoman pelaksanaan kegiatan dan monitoring3. Timwas program strategis dan RB

KEGIATAN DIREKTIF PRIORITAS KEMENTERIAN AGAMAPUSAT DAN DAERAH TAHUN 2018

9

Isu-Isu Strategis Keagamaan

10

Tahun politik dimulai setahun sebelum pelaksanaan pemilihan umum (pemilu), baik untuk Pemilihan Presiden/Wakil Presiden maupun pilihan legislatif (anggota DPR, DPRD dan juga DPD).

INDONESIAHari Ini

Tahun 2018-2019 yang akandatang disebut sebagai tahunpolitik oleh para politisi dan jugaakademisi.

1Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, maka tahun politik tentu diindikasikan dengan “kegaduhan” dalam kehidupan politik, sosial dan bahkan agama. Bahkan juga ke dalam wilayah ekonomi dan budaya.

2 32017 2018 2019

11

Indeks Kerawanan Pemilu Pilkada 2018 (sumber: Bawaslu 2017)

IKP Pilkada 2018 Tingkat Provinsi

IKP Pilkada 2018 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Kerawanan Tertinggi

ASPEK PEMICU KERAWANAN TINGGI

• Politik uang• Keberpihakan penyelenggara• Kontestasi antarcalon

• Pemenuhan hak pilih• Netralitas ASN

POTENSI SUMBER KERAWANAN LAIN

• Keamanan • Media Sosial • Politik Identitas

12

Isu Pemicu Konflik Menjelang Pilkada

Penodaan agama

Para kyai, ajengan, habib, tokoh agama dan politik menjadi sibuk “bertarung” melawan siapa saja yang dianggap sebagai rivalnya

Dipastikan terjadi suasana pertentangan, rivalitas dan konflik yang menghasilkan sekat-sekat atau penggolongan sosial berbasis agama

Di dalam pilkada DKI, dikenal kelompok 212 dan turunannya, serta kelompok lain “penyokong dan pendukung” Ahok(studi kasus pilkada DKI)

1 2

3

4

13

Beberapa Hal yang harus dicermati menjelang Tahun Politik (1)

Pertama, Isu Kesenjangan Sosial:

Indikator kesejahteraan sosial menunjukan perbaikan namun akselerasi penurunan kemiskinan & ketimpangan perlu dioptimalkan di tahun

2018

Sumber: Konferensi Pers APBN Tahun 2018, Kementerian Keuangan RI

1. Kesenjangan sosial masih merupakan bagian tidak terpisahkan dari realitas sosial di negeri ini. Ada sejumlah kecil orang yang sangat kaya (22 orang) dan sementara sebagian besar lainnya berada di dalam kemiskinan atau bahkan di bawah garis kemiskinan.

2. Berdasarkan indikator kemiskinan yang dirumuskan oleh pemerintah, ukuran miskin ialah jika pendapatan perkapita penduduk ialah Rp354.386,- atau setara dengan USD 25.

3. Terdapat sebanyak 11 persen penduduk miskin di Indonesia, dan Jawa Timur menyumbang 4,78 juta penduduk miskin tersebut.

14

Mengapa isu kesenjangan menjadi penting untuk dicermati di dalam tahun politik ?

Kebanyakan yang berada di level kesenjangan ialah

umat Islam

Isu kesenjangan sosial akan dapat menjadi berita tentang ketidakberhasilan pemerintah mengerem laju

para konglomerat untuk terus menguasai kekayaan negara dan sementara itu umat Islam berada di level

terpuruk

Bahkan juga akan berlanjut pada issue

ketidakadilan sosial dan ekonomi

Ranking Dunia Nama Nilai Kekayaan(dalam US$ )

Usia

140 R. Budi Hartono 9 milyar 76145 Michael Hartono 8,9 milyar 77288 Sri Pakarsih Lohia 5,4 milyar 64359 Chairul Tanjung 4,6 milyar 54717 Tahir 2,8 milyar 64973 Murdaya Poo 2,1 milyar 761098 Theodore Rachmat 1,9 milyar 731098 Mochtar Riady 1,9 milyar 871161 Prajogo Pangestu 1,8 milyar 721234 Peter Sondakh 1,7 milyar 671290 Ciputra 1,6 milyar 851376 Martua Sitorus 1.5 milyar 851376 Sukanto Tanoto 1.5 milyar 671458 Eddy Sariaatmadja 1,4 milyar 631567 Djoko Susanto 1,3 milyar 671678 Soegiarto A. 1,2 milyar 781678 Husain Djojonegoro 1.2 milyar 671678 Harjo Susanto 1,2 milyar 901795 Hary Tanoesoedibjo 1,1 milyar 511940 Alexande Tedja 1 milyar 71

Peringkat Orang Indonesia Terkaya Di Dunia

14

Upaya Tindak Lanjut

Perlu memperkuat program untuk mengurangi isu kesenjangan

ekonomidan sosial

Program Pemerataan Pembangunan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indoensia Sehat (KIS), Program Keluarga Harapan

(PKH) harus tercapai

Keterpaduan K/L dan masyarakat serta dunia usaha untuk

mewujudkan program Indonesia bebas

kelaparan, bebas kemiskinan, hidup

sehat dan sejahtera

15


Kedua, Kekerasan Agama

Gerakan fundamentalisme dan ekstrimisme juga masih eksis di

tengah masyarakat kita.

Kembalinya 678 orang dari medan ISIS di Iraq dan Syria.

Mereka akan tetap melanjutkan gerakan “salafi jihadi” dan gerakan “takfiri” yang telah menjadi

keyakinannya.

Kelompok Salafi jihadi dan Takfiri akan terus berupaya mengacaukan

dunia.

salah satu yang dibidik ialah negara-negara Asia, khususnya Indonesia yang memang telah memiliki

jaringan kuat dan sel yang terus tumbuh.

16


Ketiga, SARA

Munculnya pembangunan wilayah eksklusif akan dapat dimainkan untuk menjadi isuyang menggerakkan minat

masyarakat untuk mencermatinya dan melakukan gerakan-gerakan yang tidak

terduga.

Pemilihan Gubernur DKI kira dapat menjadi contoh

tentang bagaimana dinamika politik

berkaitan dengan issue SARA ini

Isu tentang reklamasi Teluk Jakarta, Meikarta dan juga

Giants Sea World (GSW) terus diteriakkan di media sosial. Dan yang menarik bahwa isu

ini terus dikaitkan dengan etnis Cina yang memang memiliki modal ekonomi yang sangat

memadai.

1 2 3

17


Keempat, Upaya Pemerintah yang Positif

1. Upaya pemerintah untuk menanggulangi kesenjangan sosialbelum sepenuhnya berhasil, terbukti dari ketidaktercapaianmengurangi rasio gini dari 0,397 menjadi 0,393.

2. Gerakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Bantuan OperasionalSekolah (BOS), dan Bidikmisi tentu diharapkan menjadi ajangbagi memberikan peluang untuk anak Indonesia supaya dapatmenikmati pendidikan.

3. Bagi orang miskin, maka disediakan Kartu Indonesia Sehat (KIS),Rumah Tinggal Layak Huni (rutilahu), Kartu Indonesia Sejahteradan juga program pemberian makanan sehat dan sebagainya.

18

PERAN PEMERINTAH

Melakukan program Moderasi Agama

Perppu No 2 Tahun 2017 akan bisa menjadi salah satu instrumen regulasi

untuk mempertahankan Indonesia dengan 4 (empat) pilar konsensus

kebangsaannya.

Memberikan bimbingan dan pelayanan agar setiap penduduk

dalam melaksanakan ajaran agamanya dapat berlangsung

dengan rukun, lancar, dan tertib

Meningkatkan kerjasama antar penganut agama di era pembangunan bangsa.

1 2

3 4

Objek Kerjasama Kemenag dengan Organisasi Kemitraan

19

Kemitraan dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah

Kemitraan dengan Pihak Swasta

Kemitraan dengan Pihak Masyarakat (Ormas)

Objek kerja sama terdiri atas: 1. politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, serta organisasi

masyarakat; 2. penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan

dan ketahanan nasional, penanganan konflik sosial, kewaspadaan nasional, kerukunan antar suku dan intra suku, ras, dan golongan lainnya, ketahanan ekonomi, ketahanan pangan dan kesenjangan ekonomi, ketahanan sosial kemasyarakatan, ketahanan seni dan budaya, kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;

3. penguatan kehadiran kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara;

4. pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;

5. pembangunan Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;

6. penguatan kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;

7. peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia; 8. peningkatan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; 9. perwujudan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor

strategis ekonomi domestik; 10. revolusi mental; dan 11. peneguhan kebhinnekaan dan penguatan restorasi sosial Indonesia. 19

20

Indeks Kerukunan Umat Beragama

21

Tantangan Keberagamaan (1)

Toleransi Beragama Generasi Milenial:Penerimaan terhadap pemimpin yang berbeda agama

Survei Nasional CSIS “Orientasi Sosial, Ekonomi dan Politik Generasi Milenial”, Periode 23-30 Agustus 2017

Dari hasil survey, yang dapat menerima pemimpin yang berbeda agama adalah:• untuk usia 17-29 tahun (generasi milenial) sebanyak 38,8% • usia di atas 30 tahun (generasi non milenial) sebanyak 39,4%

sedangkan yang tidak bisa menerima pemimpin yang berbeda agama adalah:• untuk usia 17-29 tahun (generasi milenial) 53,7%• usia 30 tahun ke atas (generasi non milenial) 58,1%

22


Toleransi Beragama Generasi Milenial:Sikap bila ada gagasan yang hendak mengganti Pancasila dengan ideologi lain

Sikap tentang keinginan mengganti Pancasila dengan ideologi lain, maka disimpulkan bahwa: • Gambaran setuju dari usia 17-29 tahun (generasi milenial) sebanyak 9,5% dan usia 30 tahun ke atas (generasi

non milenial) 11,8%. • Gambaran tidak setuju untuk usia 17-29 tahun (generasi milenial) 90,5% dan usia 30 tahun ke atas (generasi

non mileneal ) 85,4%.• Dukungan terhadap Pancasila sangat kuat di kalangan milenial dan non-milenial (Dari sisi presentase,

dukungan thd Pancasila lebih besar di pemilih milenial). Gagasan untuk mengganti Pancasila mendapat banyak penolakan

Survei Nasional CSIS “Orientasi Sosial, Ekonomi dan Politik Generasi Milenial”, Periode 23-30 Agustus 2017

23


Jumlah Umat Islam Berdasarkan Pulau

Berdasarkan laporan hasil survey Alvara 2017, diketahui jumlah umat Islam berdasarkan pulau adalah sebagai berikut:1. Sumatera sebanyak 87,12%, 2. Jawa 95,64%, 3. Kalimantan 78,23%,4. Sulawesi 80,89%,5. Bali dan Nusa 40,42%, 6. Maluku dan Papua 37,13%. Secara keseluruhan jumlah umat Islam ialah 87,13% dari total penduduk Indonesia 2017, 176 juta jiwa.

87,12%

78,23%

95,64%

80,89%

40,42%

37,13%

24


Keberagamaan Kelas Menengah Muslim IndonesiaSesuai dengan kategori yang dirumuskan oleh Asian Development Bank (ADB), maka yang dinyatakan sebagai kelas menengah ialah penduduk yang memiliki penghasilan sebesar $2 hingga $20 perkapita perhari. Berdasarkan rentangan pengeluaran, maka didapatkan kategori:

1. Dari sudut pandang ekonomi, maka kelas menengah didasarkan atas pengeluaran perhari.

2. Dari berbagai literature didapatkan bahwa kelas menengah Muslim Indonesia masih berkategori lower-middleclass, dengan indikator penghasilan mereka kebanyakan digunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka yang tinggi.

lower middleclass ($2 hingga $4)

middle-middleclass ($4 hingga $10)

upper middleclass ($10 hingga $20)

25


Kedekatan Kelas Menengah Muslim Indonesia dengan Organisasi Keagamaan

1. Kedekatan dengan organisasi ini karena faktor keluarga atau dengan ajaran Islam wasathiyah yang dikembangkan NU dan juga pergaulannya dengan tokoh-tokoh NU.

2. Kalangan menengah muslim ternyata memiliki kedekatan dengan NU yang di masa lalu dilabel sebagai organisasi tradisional dan berwajah pedesaan.

3. Jika melihat jumlah yang berhubungan dekat dengan NU dan Muhammadiyah dengan persentase sebesar 73,5%, maka dapat dijelaskan bahwa wajah Islam yang dikembangkan ialah Islam wasathiyah, sebab NU dan Muhammadiyah adalah pilar Islam wasathiyah ini.

4. Jadi Islam yang digelutinya ialah Islam berwajah Islam Indonesia dan bukan Islam berwajah Timur Tengah yang lebih puris.

5. Jika dikembangkan lebih lanjut bahwa terdapat sebanyak 26,5% yang tidak dekat dengan organisasi Islam manapun tentu bisa dikaitkan dengan mereka yang berlatarbelakang pendidikan umum dan kemudian tidak pernah terlibat di dalam organisasi keagamaan baik pada waktu belajar ataupun sesudahnya dan kemudian mereka belajar Islam dari berbagai sumber informasi, seperti internet, televisi, dan lainnya. Mereka tidak terikat dengan ulama dan organisasi keagamaan tetapi memiliki komitmen keislaman yang baik.

Organisasi Persentase

Nahdlatul Ulama 59,7%

Muhammadiyah 11,8%

Tidak terikat dengan organisasi keagamaan 26,5%

26


Sumber Mendapatkan Informasi Keagamaan

Artikel di internet(13,9%)

TV (68,4%)

Acara pengajian dekat rumah

(54%)

Broadcast akun messenger

(17%)

Artikel di media sosial (14,1%)

1. Sumber informasi keislaman terbesar diperoleh dari media televisi. 2. TV ternyata menjadi medium penting bagi proses keislaman seseorang. 3. Mereka mendalami ajaran Islam justru bukan dari ulama melalui proses pembelajaran

langsung, misalnya berguru kepada kyai atau ulama –tentu disebabkan oleh faktor waktu yang terbatas—akan tetapi diperoleh melalui sumber tidak langsung.

4. Pemerintah memiliki regulasi yang lebih kuat dalam mengatur sumber informasi keagamaan ini, sebab Maklumat Menteri Agama yang pernah diedarkan beberapa bulan yang lalu, belum menjadi pedoman yang hebat untuk mengatur penyiaran agama tersebut,

27


Berdasarkan Data yang dirilis oleh Alvara Research Center, 2017, tentang Profesional Indonesia, dengan sampel yang terdiri dari PNS, BUMN, dan Swasta dengan batasan sample dari Pertahanan Keamanan, Keuangan, Energy dan Pangan, Telco dan Logistic, Kesehatan dan Pendidikan, dari sebanyak 1200 anggota sample, didapatkan data-data sebagai berikut:1. Sebanyak 16% professional yang tidak mendukung pemimpin non muslim.2. Sebanyak 28,7 % terutama dari kategori PNS, sebanyak 27,6% professional mendukung

terhadap perda syariah.3. Sebanyak 29,6 % PNS dan swasta mendukung terhadap diperjuangkannya penerapan Islam

secara kaffah, bahkan yang PNS dan Swasta setuju bahwa negara Islam harus memperjuangkan Islam kaffah.

4. Di antara mereka menyatakan Pancasila sebagai ideologi yang tepat bagi Indonesia 84,5% akan tetapi juga sebanyak 15,5 % memilih ideologi Islam.

5. Professional yang setuju dengan khilafah sebagai bentuk negara, maka PNS sebanyak 22,2% dan swasta 17%, dan yang setuju jihad memperjuangkan sebanyak 19,6%.

Kaum profesional memang telah memiliki preferensi tertentu dalam kaitannya dengan keberagamaan mereka dan yang dipastikan terjadi adalah adanya perubahan untuk menjadikan

dirinya lebih memilih kepada gerakan Islam yang mengusung tema-tema Islam kaffah, Islam khilafah dan Islam puris yang lebih eksklusif.

Terima Kasih

Kementerian Agama Republik IndonesiaSekretariat Jenderal

2828

program strategis kementerian...

Documents