KETUA MAHKAMAH AGUNGREPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNGREPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 069/KMA/SKN/2009

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN KETUAMAHKAMAH AGUNG RI TENTANG KETENTUAN

PENEGAKAN DISIPLIN KERJA DALAM PELAKSANAANPEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS KINERJA HAKIM DAN

PEGAWAI NEGERI PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADANPERADILAN YANG BERADA 01 BAWAHNYA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaanKeputusan Ketua Mahkamah Agung RINomor 71/KMAISK/V/2008 tentang KetentuanPenegakan Disiplin Kerja Hakim dan PegawaiNegeri pad a Mahkamah Agung dan BadanPeradilan yang berada di bawahnya, dipandangperlu untuk menetapkan Perubahan Pertamaatas Keputusan Ketua Mahkamah Agung RItentang Ketentuan Penegakan Disiplin KerjaHakim dan Pegawai Negeri pada MahkamahAgung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentangPokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041),sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndang-Undang Nomor 43 Tahun 1999(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

885

886

1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1985 Nomor 73, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor3316) sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4359) dan terakhirdengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas Undang-UndangNomor 14 Tahun 1985 Tentang MahkamahAgung (Lembaran Negara Republik IndonesiaNomer 3, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4958);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentangDisiplin Prajurit TNI (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1997 Nomor 74, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor3703);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor30 Tahun 1980 tentang Peraturan DisiplinPegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor1 Tahun 1994 tentang Perubahan atas PeraturanPemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentangPemberhentian Pegawai Negeri Sipii;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor19 Tahun 2008 tentang Tunjangan KhususKinerja Hakim dan Pegawai Negeri diLingkungan Mahkamah Agung dan BadanPeradilan Yang Berada di bawahnya;

7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor070/KM/SKlV/2008 tentang Tunjangan KhususKinerja Pegawai Negeri di LingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yangberada di bawahnya;

8. Keputusan Panglima TNI NomorKEP/22NIIII2005 tentang Peraturan DisiplinPrajurit Tentara Nasional;

9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor71/KMNSKN/2008 tentang KetentuanPenegakan Disiplin Kerja Hakim dan PegawaiNegeri pad a Mahkamah Agung dan BadanPeradilan yang berada di bawahnya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSANKETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIKINDONESIA TENTANG KETENTUANPENEGAKAN DISIPLIN KERJA DALAMPELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGANKHUSUS KINERJA HAKIM DAN PEGAWAINEGERI PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADANPERAOILAN YANG BERAOA 01 BAWAHNYA

Pasall

8eberapa ketentuan dalam Keputusan KetuaMahkamah Agung RI Nomor 71/KMNSKN/2008tentang Ketentuan Penegakan Oisiplin Kerja Hakimdan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung danBadan Peradilan yang berada di bawahnya, diubahsebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (5) diubah sehinggaberb~nyi sebagai berikut:

(5) Hakim dan Pegawai Negeri yang sedangmenjalani cuti besar atau cuti diluartanggungan negara atau dalam bebastugas untuk menjalani masa persiapanpensiun.

2. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyisebagai berikut :

887

Pasal19

Besarnya Pengurangan Tunjangan Khusus

(1) Kepada pegawai yang terlambat masukbekerja atau pulang sebelum waktunyadibayarkan tunjangan dengan perhitungandikurangi 1% (satu per seratus) untuktiap kali terlambat masuk bekerja ataupulang sebelum waktunya dengan tidakmemperhatikan dalam hubungan ataualasan apapun, kecuali karena dinas yangmenyebabkan ia terlambat masuk ataumeninggalkan tempat kerja sebelumwaktunya.

(2) Kepada pegawai yang tidak masuk bekerjadibayarkan tunjangan dengan perhitungandikurangi 5% (lima per seratus) untuk tiapsatu hari tidak masuk bekerja dengan tidakmemperhatikan dalam hubungan ataualasan apapun, kecuali karena ditugaskansecara kedinasan atau menjalankan cutitahunan sesuai dengan ketentuan yangberlaku.

(3) Hakim dan Pegawai Negeri yang tidakmengikuti Upacara Bendera tanggal 17Agustus, Upacara Hari Ulang TahunMahkamah Agung dan Upacara Nasionallainnya tanpa alasan yang sah, dibayarkantunjangan dengan perhitungan dikurangi5% (lima per seratus).

(4) Hakim dan Pegawai Negeri yangmemalsukan atau membantu memalsukantandatangan absensi hadir atau pulanguntuk orang lain atau diri sendiri dibayarkantunjangan dengan perhitungan dikurangi10% (sepuluh per seratus) setiap kalimelakukan pemalsuan.

(5) Hakim dan Pegawai Negeri yang menjalan-kan cuti alasan penting dibayarkantunjangan dengan perhitungan dikurangi

888

1% (satu per seratus) perhari, kecualikarena adanya musibah.

3. Di antara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan1 (satu) pasal, yaitu Pasal 19 A yang berbunyisebagai berikut :

Pasal19A

(1) Hakim dan Pegawai Negeri yang tidakmasuk kantor karena sakit dan dibuktikandengan surat keterangan dokter yang syahtidak dikenakan pengurangan tunjangankhusus kinerja, dengan ketentuan tidaklebih dari 5 (lima) hari selama 1 (satu)tahun.

(2) Hakim dan Pegawai Negeri yang menjalanicuti bersalin untuk anak pertama dankedua tidak dikenakan pengurangantunjangan khusus kinerja, sedangkanHakim dan Pegawai Negeri yang menjalanicuti bersalin untuk anak ketiga danseterusnya tidak mendapatkan tunjangankhusus kinerja.

(3) Hakim dan Pegawai Negeri yangmenjalankan tugas belajar yang dibiayaioleh Mahkamah Agung atau instansipemerintah tidak dikenakan pengurangantunjangan khusus kinerja.

(4) Hakim dan Pegawai Negeri yangdiperbantukan pada badan atau instansilain dan gaji aktifnya masih tetapdibayarkan oleh Mahkamah Agung, makatidak dikenakan pengurangan tunjangankhusus kinerja.

4. Ketentuan Pasal21 ayat (1) huruf (c) angka (2)diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

889

Pasal21

2) Selama 12 (dua belas) bulan sebesar 100%(seratus per seratus) tiap bulan, jika dijatuhihukuman disiplin berupa pembebasan darijabatan terhitung mulai dari akhir bulandijatuhkan hukuman disiplin, denganketentuan khusus bagi hakim tetapmenjalankan tugas yudisia!, sedangkan bagihakim yang tidak menjalankan tugas yudisialdan telah menjalankan hukuman selama 12(dua belas) bulan maka pengurangantunjangan khusus kinerja tersebut terusberlanjut sampai dengan hakim tersebutmenjalankan tugas yudisial.

Pasalll

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial3. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI4. Menteri Keuangan RI5. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI6. Kepala Badan Kepegawaian Negara7. Panitera dan Sekretaris Mahkamah Agung RI8. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI9. Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan RI10. Para Pejabat Eselon II di ling kung an Mahkamah Agung RIII. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama

Ditetapkan di : JakartaPad a tanggal: 13 Mei 2009

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI,

ttd.

DR. H. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH.

890