proceeding - eprints.ulm.ac.ideprints.ulm.ac.id/3938/1/rini ali effendi.pdfsimposium nasional...

PROCEEDING

SNAV-6 (Simposium Nasional Akuntansi Vokasi 6)

Tim Reviewer:

Dwi Kartikasari, S.T., M.B.A. (Poltek Negeri Batam)

Ely Kartikaningdyah, S.E., M.Si (Poltek Negeri Batam)

Hendra Gunawan, S.E., M.Sc (Poltek Negeri Batam)

Sinarti, S.E., M.Sc (Poltek Negeri Batam)

Nanik Lestari, S.E., M.S.Ak (Poltek Negeri Batam)

Arif Darmawan, S.E., M.Sc., Ak (Poltek Negeri Batam)

Dr. Nurafni Eltivia S.E., MSA., Ak., CFP., CA (Politeknik Negeri Malang)

Dr. Bahri, S.E., M.Si (Politeknik Negeri Ujung Pandang)

Dr.A.Razak, S.E.,MM.,Ak (Politeknik Negeri Pontianak)

Dr. Evada Dewata, S.E, M.Si, Ak, CA (Politeknik Negeri Sriwijaya)

Diselenggarakan Oleh: Jurusan Akuntansi

Politeknik Negeri Batam

P r o c e e d i n g S i m p o s i u m N a s i o n a l A k u n t a n s i V o k a s i k e - 6

SUSUNAN PANITIA SNAV-6 BATAM, 4-6 MEI 2017

Penanggung jawab : Dr. Priyono Eko Sanyoto (Direktur Politeknik Negeri Batam) Pengarah : Uuf Brajawidagda, S.T., M.T., Ph.D. (Pembantu Direktur I ) Bambang Hendrawan, S.T., M.S.M. (Pembantu Direktur II) Muslim Ansori, S.E., M.AK., CPA. (Pembantu Direktur III) Dwi Kartikasari, S.T., M.B.A. (Ketua Jurusan Manajemen Bisnis) Ketua : Adi Irawan Setiyanto, S.E., M.Ec. Dev Wakil Ketua : Arif Darmawan, S.E., M.Sc. Sekretaris : Yulinda, SE., M.Si., M.BA. Bendahara : Mega Mayasari S.E., M.Sc. Publikasi/Dokumentasi : Adhitomo Wirawan. S.ST., M.BA. Muhammad Ismet Lau, S.Tr.Kom Sugi Hapni Delima, S.E Priki Adimarta, S.S.T. Sobirin, S.Tr.AB. Tiara, S.Tr.Akun. Febrina Wulandari, S.Tr.Akun. Matheus Maruli, S.Tr.Akun. Atiqotun Nisa, S.Tr.AB.

Acara : Ely Kartikaningdyah, S.E., M.Si. Nur Rahmah Andayani, S.IP., M.Si.

Shinta Wahyu Hati, S.Sos., M.AB Moderator Paralel : Dwi Kartikasari, ST, M.B.A Nanik Lestari, S.E., M.S.AK Hendra Gunawan, S.E, M.Sc Penginapan & Humas : Rusda Irawati S.E., M.Si. Dewi Aprilianingrum Transportasi : Novita Anjelina PIC Lomba : Rahmat Hidayat S.AB., M.AB. Seto Sulakso Adi Wibowo, S.E., M.Sc. Danar Irianto, S.E., M.Acc., AK Hajan Hidayat S.PSi., M.M. Tenaga Kesehatan : Sugito, Rini IT : Muhammad Fattahila Rangkuti


iii | S N A V - 6 | E - I S S N : 2 5 7 9 - 5 0 3 1 | I S S N : 2 3 0 2 - 7 4 1 X

TIM REVIEWER Simposium Nasional Akuntansi Vokasi 6 (SNAV-6)

Tim Reviewer:

Ely Kartikaningdyah, S.E., M.Si (Politeknik Negeri Batam)

Hendra Gunawan, S.E., M.Sc (Politeknik Negeri Batam)

Sinarti, S.E., M.Sc (Politeknik Negeri Batam)

Nanik Lestari, S.E., M.S.Ak (Politeknik Negeri Batam)

Arif Darmawan, S.E., M.Sc., Ak (Politeknik Negeri Batam)

Dr. Nurafni Eltivia S.E., MSA., Ak., CFP., CA (Politeknik Negeri Malang)

Dr. Bahri, S.E., M.Si (Politeknik Negeri Ujung Pandang)

Dr.A.Razak, S.E.,MM.,Ak (Politeknik Negeri Pontianak)

Dr. Evada Dewata, S.E, M.Si, Ak, CA (Politeknik Negeri Sriwijaya)


KATA SAMBUTAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM

Assalamualaikum. Wr. Wb. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, karunia dan ridho-Nya sehingga, Simposium Nasional Akuntansi Vokasi (SNAV) ke-6 2017 dapat dilaksanakan dengan baik. Selamat datang disampaikan kepada Narasumber, Pemakalah, dan Peserta SNAV-6 di Batam. Pendidikan vokasi merupakan pendidikan yang berorientasi kerja dan mengharuskan mahasiswa belajar di dua tempat pembelajaran yaitu di perguruan tinggi dan di industri sehingga terjadi sinergi antara pembelajaran di institusi pendidikan dengan pembelajaran di industri. Keahlian yang dihasilkan melalui jalur vokasi adalah salah satu solusi dalam menghadapi era MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) dan globalisasi. Kualitas pendidikan vokasi dijamin dengan diterapkannya standar pendidikan kejuruan yang dipatuhi secara nasional sebagai acuan proses pembelajaran sehingga institusi pendidikan bersama asosiasi profesi dan industri bertanggung jawab dalam hal menyusun dan mendesain kerangka pendidikan.

Peran politeknik dalam mengawali pembentukan karir akuntan sangat besar, sesuai dengan kebijakan pemerintahan saat ini yang sedang membangun pendidikan vokasi, Politeknik merupakan salah satu perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan yang terampil dan siap kerja dengan sertifikasi kompetensi yang wajib dimiliki oleh lulusan. Pemerintah saat ini gencar melakukan revitalisasi pendidikan profesi dalam rangka meningkatkan kualitas lulusan pendidikan tinggi di Indonesia. Upaya revitalisasi sangat diperlukan untuk menjadikan pendidikan profesi lebih unggul, kolaborasi antar pemangku kepentingan merupakan kunci utama demi mewujudkan akuntan Indonesia yang berkompeten sehingga akuntan Indonesia bisa memiliki daya saing kuat di era MEA dan persaingan global yang semakin tanpa batas.

Politeknik Negeri Batam pada tahun ini terpilih sebagai tuan rumah penyelenggara Simposium Nasional Akuntansi Vokasi (SNAV) ke-6 yang akan dilaksanakan pada 4-6 Mei 2017. Kegiatan SNAV pertama kalinya diselenggarakan pada tahun 2012 di Politeknik Negeri Semarang telah menjadi agenda tahunan yang rutin diadakan oleh perguruan tinggi vokasi yang menyelenggarakan pendidikan akuntansi. SNAV telah dijadikan sebagai agenda rutin yang membahas hasil-hasil penelitian bidang akuntansi guna meningkatkan pertukaran informasi dan kemampuan para praktisi, peneliti, pendidik, dan mahasiswa dalam melakukan penelitian di bidang akuntansi. SNAV ke-6 yang diikuti oleh banyak perguruan tinggi vokasi se-Indonesia kali ini mengangkat tema “Rekonstruksi Kurikulum Pendidikan Akuntansi Guna Meningkatkan Kompetensi Akuntan”. Kami ucapkan terima kasih kepada Prof. Nunuy Nur Afiah, SE,Ak,M.Si,CA (Ketua Kompartemen Akuntan Publik Pendidik IAI) dan Ir.Drs.Asrizal Tatang, MT (Ketua Komisi Sertifikasi dan Lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)) yang telah bersedia menjadi narasumber. Tidak lupa, terimakasih disampaikan kepada para reviewer dan pemakalah baik yang berasal dari Batam maupun luar Batam. Saya sampaikan terima kasih kepada para panitia seminar dan pelaksana atas kerja keras yang telah dilakukan dalam mempersiapkan dan menyelenggarakan Simposium Nasional Akuntansi Vokasi (SNAV) ke-6 2017.

Batam, 25 April 2017

Dr. Priyono Eko Sanyoto Direktur Politeknik Negeri Batam


KATA SAMBUTAN KETUA JURUSAN AKUNTANSI POLITEKNIK NEGERI BATAM

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamu’alaikum Wr.Wb. Salam sejahtera, Puji syukur kami sampaìkan ke hadirat Allah SWT karena atas ridha-Nya Jurusan Manajemen Bisnis Politeknik Negeri Batam dapat menyelenggarakan Simposium Nasional Akuntansi Vokasi (SNAV) ke-6, yang menampilkan hasil riset terbaik di bidang akuntansi vokasi dari seluruh Indonesia. Simposium ini diselenggarakan di bawah koordinasi Forum Komunikasi Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik se-Indonesia dan Forum Direktur Politeknik Se-Indonesia. Simposium ini adalah wadah untuk sharing hasil penelitian bidang akuntansi khususnya yang bersifat terapan (applied research). Alhamdulillah, berkat kerjasama semua pihak terlaksanalah Simposium Nasional Akuntansi Vokasi (SNAV) yang Insya Allah, akan terus dilaksanakan rutin setiap tahun. Kendati SNAV di motori oleh Politeknik, namun para pemakalah sangat beragam asal perguruan tingginya, baik dari akademi, sekolah tinggi bahkan dari perguruan tinggi non vokasi. Bersamaan dengan simposium dilaksanakan juga pertemuan Forum Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri se-Indonesia. Yang menarik dari SNAV kali ini adalah adanya inisiatif dari Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik se-Indonesia untuk mengadakannya bersamaan dengan Olimpiade Akuntansi Vokasi (OAV) pertama yang juga diselenggarakan di Batam. Dengan adanya dua kegiatan ini, diharapkan SNAV menjadi lebih baik dan lebih dikenal di kalangan akademisi maupun peneliti bidang akuntansi, serta mahasiswa. Kami menyadari bahwa simposium ini tidak akan dapat terlaksana tanpa bantuan semua pihak. Kami rnengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas dukungan penuh dari Direktur Politeknik Negeri Batam beserta jajaran pimpinannya. Kami juga rnengucapkan terima kasih atas dukungan dari ketua IAI Wilayah Kepri atas acara ini. Selanjutnya, kami juga rnengucapkan terima kasih atas kerjasama dari Ketua Jurusan Aktintansi Politeknik se-Indonesia dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada reviewer dari Politeknik se- Indonesia atas kesediaannya mereviu makalah yang masuk. Teristimewa, kami mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan kerja sama rekan-rekan dari Jurusan Manajemen Bisnis Politeknik Negeri Batam yang telah bekerja keras sehingga simposium ini dapat terlaksana dengan baik. Terakhir, kami juga rnengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah membantu terlaksananya simposium ini tanpa dapat kami sebutkan satu persatu. Akhir kata, kami berharap semua makalah yang dipresentasikan dalam simposium ini dapat memperkaya khasanah keilmuan akuntansi. Wassalamu’a1aikum. Wr. Wb.

Batam, 25 April 2017 Ketua Jurusan,

Dwi Kartikasari, S.T., M.B.A.


iv | S N A V - 6 | E - I S S N : 2 5 7 9 - 5 0 3 1 | I S S N : 2 3 0 2 - 7 4 1 X

DAFTAR ISI Susunan Panitia ii

Tim Reviewer iii

Kata Sambutan Direktur Politeknik Negeri Batam iv

Kata Sambutan Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Batam v

Daftar Isi vi

ABSTRAK ARTIKEL SEKTOR PRIVAT AKMK (AKUNTANSI MANAJEMEN dan KEPERILAKUAN) P.AKMK-01 Analisis Variabel Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi

Implementasi Akuntansi Manajemen Lingkungan 2

P.AKMK-02 Faktor-Faktor Penentu Agresivitas Transfer Pricing 21

P.AKMK-03 Akuntabilitas Pemerintah Desa Berbasis Accountability Framework: Sebuah Studi Fenomenologi

46

P.AKMK-04 Interaksi antara Cognitive Entry Behavior dan Instructional Method dalam Pencapaian Kompetensi

56

P.AKMK-05 Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT), Motivasi Kerja, dan Disiplin terhadap Kinerja Pegawai Inspektorat

68

P.AKMK-07 Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Keefektifan Monitoring Control terhadap Eskalasi Komitmen dalam Pengambilan Keputusan Investasi

83

P.AKMK-10 Pembingkaian Scorecard dan Mekanisme Self-Explanation untuk Mengurangi Bias dalam Penyusunan BSC

144

P.AKMK-11 Manajemen dengan Kompetensi Pengguna sebagai Variabel Anteseden 156

P.AKMK-12 Potensi Peningkatan Profitabilitas Perusahaan Peternakan Ayam Petelur 170

P.AKMK-13 Pengaruh Management-Employee Relations dan Kompensasi terhadap Kepuasan Kerja Karyawan

179

P.AKMK-14 Dampak Struktur Modal terhadap Kinerja Perusahaan pada Sektor Perbankan

186

P.AKMK-15 Pengaruh Implementasi Green Supply Chain Management terhadap Kinerja Operasional Perusahaan

196


v | S N A V - 6 | E - I S S N : 2 5 7 9 - 5 0 3 1 | I S S N : 2 3 0 2 - 7 4 1 X

P.AKMK-16 Konflik Keagenan: Tinjauan Teoritis dan Cara Menguranginya 208

P.AKMK-17 Akuntabilitas pada Lembaga Keuangan Mikro Berbasis Komunitas Desa di Indonesia

217

P.AKMK-18 Pengaruh Kompensasi dan Kondisi Kerja terhadap Kepuasan Kerja dan Komitmen Dosen pada Perguruan Tingginya

229

P.AKMK-19 Pengaruh Pendidikan Kewirausahaan dan Keterampilan Usaha terhadap Motivasi Berwirausaha Mahasiswa di Program Studi Akuntansi Politeknik Negeri Batam

240

P.AKMK-20 Pengukuran Proses Transformasi Biologis Pada Komiditi Sapi Potong Di Kabupaten Bone

256

AKPM (AKUNTANSI KEUANGAN dan PASAR MODAL) P.AKPM-01 Pengungkapan Intellectual Capital di Indonesia 269

P.AKPM-02 Reaksi Pasar Modal Atas Diterapkannya Kebijakan Tax Amnesty 284

P.AKPM-03 Struktur Corporate Governance, Konsentrasi Kepemilikan, Ukuran Perusahaan dan Pengungkapan Enterprise Risk Management

294

P.AKPM-04 Biaya Keagenan, Struktur Modal dan Kinerja Perusahaan 310

P.AKPM-05 Keputusan Penerbitan Sukuk Korporasi Bank Syariah : Perspektif Regulator Decisions Corporation Islamic Bank Sukuk Issuance : Regulatory Perspective

318

P.AKPM-09 Pengaruh Kualitas Audit terhadap Hubungan Pengungkapan Other Comprehensive Income dengan Manajemen Laba pada Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

375

P.AKPM-10 Analisa Tingkat Keuntungan Menabung Saham sebagai Alternatif Investasi yang Menguntungkan

404

P.AKPM-12 Pengaruh Faktor-Faktor Fundamental terhadap Harga Saham 430

P.AKPM-13 Pengaruh Prinsip Konservatisme Akuntansi terhadap Mekanisme Good Corporate Governance dan Kualitas Laba Perusahaan

438

P.AKPM-14 Dampak Larangan Ekspor Bijih (Raw Material atau Ore terhadap Nilai Perusahaan)

454

P.AKPM-15 Hubungan Informasi Akuntansi dan Intellectual Capital terhadap Nilai Perusahaan

463

P.AKPM-16 Analisis Pengaruh Financial Distress, Firm Size, Growth Opportunity, Likuiditas dan Leverage terhadap Aktivitas Hedging Dengan Instrumen Derivatif Valuta Asing

474


vi | S N A V - 6 | E - I S S N : 2 5 7 9 - 5 0 3 1 | I S S N : 2 3 0 2 - 7 4 1 X

AKSR (AKUNTANSI SYARIAH) P.AKSR-02 Faktor yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa Akuntansi Politeknik

untuk Berkarir di Lembaga Jasa Keuangan Syariah 516

P.AKSR-03 Determinan Perilaku terhadap Intensi Nasabah Bank Sumsel Babel Syariah

527

GCFA (GOOS GOVERNANCE, CSR, dan FRAUD, & FORENSIC ACCOUNTING) P.GCFA-01 Akuntansi: Modal Sosial, Sosial Ekonomi, dan Implementasi Corporate

Social Responsibility (CSR) PT Pupuk Kalimantan Timur di Bontang 545

P.GCFA-02 Pengaruh Struktur Pengendalian Internal dan Evektivitas Fungsi Audit Internal terhadap Pencegahan Fraud

564

P.GCFA-04 Pengaruh Environmental Performance dan Environmental Disclosure terhadap Economic Performance

605

P.GCFA-06 Pengaruh Kompetensi Auditor Forensik dan Anti Fraud Program terhadap Fraud Detection Performance Menurut Persepsi Auditor BPK-RI dan KAP di Jakarta

633

P.GCFA-07 Pengaruh Model Corporate Culture dan Dimensi Sustainability Performance terhadap Kualitas Sustainability Reporting

656

P.GCFA-08 Penerapan Tanggung Jawab Sosial Stratejik (Strategic CSR) dan Pengaruhnya terhadap Kinerja Perusahaan (Studi pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia)

678

P.GCFA-09 Analisis Atas Pelaporan Aktivitas Pertambangan dan Pengelolaan Lingkungan Oleh Perusahaan Pertambangan

692

P.GCFA-10 Analisis Penilaian Masyarakat terhadap Kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) pada PT. Pipa Mas Putih

712

PAK (PENDIDIKAN AKUNTANSI)

P.PAK-01 Revitalisasi Kurikulum Program Studi Diploma Bidang Akuntansi Guna Meningkatakan Daya Saing Lulusan

720

P.PAK-02 Faktor-Faktor Penentu Niat Mahasiswa D-III Akuntansi untuk Memilih Karir Menjadi Pegawai Direktorat Jenderal Pajak (Studi Empiris pada Mahasiswa Program Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin)

733

P.PAK-03 Efektivitas Implementasi PSG pada DUDI Keahlian Akuntansi (Komparasi : SMK Negeri dan Swasta)

759

P.PAK-06 Jigsaw II Technique in Developing Reading Skill of Accounting 822


vii | S N A V - 6 | E - I S S N : 2 5 7 9 - 5 0 3 1 | I S S N : 2 3 0 2 - 7 4 1 X

Department Students: Pre-Experimental Study

P.PAK-09 Asiknya Metode Role Playing dalam Perkuliahan Sistem Akuntansi (Studi Kasus Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Padang)

857

P.PAK-10 Analisis Tingkat Pemahaman Mahasiswa terhadap Konsep Dasar Akuntansi

870

P.PAK-11 Pengaruh Model Pembelajaran Teams Games Tournament terhadap Prestasi Mahasiswa pada Mata Kuliah Akuntansi Keuangan

884

P.PAK-12 [Re]Konstruksi Pendidikan Akuntansi pada Pendidikan Tinggi Vokasi: Suatu Refleksi Kritis

897

P.PAK-13 Rekonstruksi Pendidikan Vokasi Akuntansi di Era Digital 912

P.PAK-14 Strategi dan Efektivitas Pembelajaran Akuntansi Keuangan (Studi Empiris di Politeknik Negeri Madiun)

922

PPJK (PERPAJAKAN)

P.PPJK-01 Mepengaruh Ukuran Perusahaan dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak

935

P.PPJK-02 Pengaruh Derivatif Keuangan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Listed di Indonesia

948

P.PPJK-03 Pengaruh Direktur Independen, Karakteristik Dewan Direksi, dan Kompensasi terhadap Agresivitas Pajak

960

P.PPJK-04 Pengaksesan Data Bank : Target Pajak dan Kerahasiaan Nasabah Menurut Perundang-Undangan yang Berlaku di Indonesia

973

P.PPJK-05 Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan P2 di Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin

993

P.PPJK-06 Efektifitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak di KPP Pratama Banjarmasin

1004

P.PPJK-07 Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Wilayah Kota Banjarmasin dalam Prespektif UU No 28 Tahun 2009

1013

P.PPJK-08 Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pajak Daerah di Kota Banjarmasin

1029

P.PPJK-09 Pengaruh Instrumen Pengalihan Laba terhadap Pemanfaatan Negara Lindung Pajak (Tax Haven Country)

1039

P.PPJK-10 Kepemilikan Investor Asing, Tata Kelola Perusahaan dan Aktivitas Penghindaran Pajak : ASEAN Corporate Governance Scorecard

1060


viii | S N A V - 6 | E - I S S N : 2 5 7 9 - 5 0 3 1 | I S S N : 2 3 0 2 - 7 4 1 X

P.PPJK-13 Persepsi Keadilan dalam Tax Amnesty Menurut Wajib Pajak Orang Pribadi Peserta dan Bukan Peserta Tax Amnesty

1111

P.PPJK-14 Konsekuensi Ekonomis dari Aggressive Financial Reporting dan Aggressive Tax Reporting (Studi Lintas Negara ASEAN)

1128

P.PPJK-15 Eksistensi Pendapatan Asli Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kota Depok

1142

P.PPJK-16 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak UMKM untuk Memiliki NPWP (Studi Kasus Pengusaha Songket di Kotamadya Palembang)

1159

P.PPJK-17 Pengaruh Book Tax Difference, Volatilitas Arus Kas, Besaran Akrual, Volatilitas Penjualan, Dan Tingkat Hutang terhadap Persistensi Laba

1175

P.PPJK-19 Analisis Pengaruh Information and Communication Technologies Literacy, E-Filing, dan E-Billing terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

1212

P.SIPE (SISTEM INFORMASI, PENGAUDITAN, dan ETIKA PROFESI)

P.SIPE-02 Pengembangan Aplikasi mobile Teller Lembaga Perkreditan Desa Berbasis Android

1249

P.SIPE-04 Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Kredit 1274

P.SIPE-05 Rancang Bangun Sistem Informasi Penjadualan Perkuliahan Berbasis Komputer di Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Semarang

1288

P.SIPE-07 Pengaruh Independensi Auditor, Pengalaman Auditor, Struktur Audit dan Kualitas Audit terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas pada Proses Pengauditan Laporan Keuangan (Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik di Yogyakarta)

1313

P.SIPE-08 Ketepatan IFRS, Keahlian Tugas Auditor dan Judgement Framework atas Opini Auditor

1324

P.SIPE-09 Persepsi Akuntan Profesional Mengenai Pentingnya Pendidikan Etika : Bukti Empiris pada Akuntan Profesional di Bali

1337

P.SIPE-10 Rancangan Sistem Aplikasi Perhitungan Harga Pokok Produksi Sistem Kontrak Produk Batik Pekalongan

1345

P.SIPE-11 Analisis Penerimaan Aplikasi Sunfish HR dengan Pendekatan Technology Acceptance Model (TAM)

1360

P.SIPE-12 Perspektif Akuntan Publik Tentang Kualitas Laporan Keuangan, Insentif Bagi Manajemen, Nilai Etis, dan Pengendalian Internal dalam Menyikapi Praktek Creative Accounting

1372

P.SIPE-13 Aplikasi Sistem Pendapatan dan Biaya pada UMKM Kerajinan Mendong Berkah Jaya Temanggung

1391


ix | S N A V - 6 | E - I S S N : 2 5 7 9 - 5 0 3 1 | I S S N : 2 3 0 2 - 7 4 1 X

P.SIPE-15 The Benefit of Mobile Banking: Is There a Time Lag? 1414

P.SIPE-17 Peran Kerjasama Komite Audit, Audit Eksternal dan Dukungan Manajemen terhadap Efektivitas Audit Internal

1422

SEKTOR PUBLIK

P.ASPAK (AKUNTANSI KEUANGAN)

P.ASPAK-01

Sikap dan Perilaku Aparatur Desa Mengadopsi Akuntansi Keuangan Daerah ke Akuntansi Pemerintah Desa di Indonesia

1464

P.ASPAK-03

Determinan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Bengkulu

1501

P.ASPAK-04

Analisis Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia (Periode 2011-2015)

1514

P.ASPAK-05

Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Biologis Perusahaan Taman Wisata di Provinsi Bali

1527

P.ASPAM (AKUNTANSI MANAJEMEN)

P.ASPAM-01 Pengujian Model Hubungan antara Perputaran Kas, Perputaran Piutang dan Perputaran Persediaan dengan Profitabilitas

1619

P.ASPAM-02 Pengaruh Partisipasi Anggaran, Skedul, Sasaran terhadap Kinerja Manajerial dengan Pemoderasi Pengawasan Internal

1636

P.ASPAM-03 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyusunan APBD Berbasis Kinerja pada DPPKAD Kabupaten Tegal

1649

P.ASPAM-04 Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota Provinsi Kalimantan Barat

1664

P.ASPGG (AKUNTANSI MANAJEMEN)

P.ASPGG-01 Akuntabilitas Masjid dalam Bingkai Natural Caring 1680

P.ASPGG-02 Fenomenology Otonomi Khusus Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pendekatan Kualitatif Fiscal Decentralization Theory) 1698

P.ASPGG-03 Analisis Pengaruh Penggunaan Informasi Barang Milik Negara terhadap Rencana Kebutuhan Tahunan Barang Milik Negara (Studi pada: Politeknik Negeri Jakarta)

1720

P.ASPGG-04

Analisis Kinerja Finansial dan Nonfinansial Program Penanggulangan Kemiskinan Melalui KJKS BMT

1733


x | S N A V - 6 | E - I S S N : 2 5 7 9 - 5 0 3 1 | I S S N : 2 3 0 2 - 7 4 1 X

P.ASPSIA (SISTEM INFORMASI DAN AUDITING)

P.ASPSIA-01 Pengaruh Persepsi Keamanan dan Privasi terhadap Minat untuk Menggunakan Internet Banking : Pendekatan Extended Technology Acceptance Model (TAM)

1753

P.ASPSIA-03 Desain Model Matris Penilaian Risiko (Risk Assessment) dalam Perencanaan Audit Umum (Studi pada : Satuan Pengawas Internal (SPI), Bagian Keuangan dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Politeknik Negeri Ujung Pandang)

1797

P.ASPSIA-04 Program Laku Pandai Brilink terhadap Peningkatan Pendapatan Agen Brilink

1822

P.ASPSIA-05 Pengaruh Profesionalisme, Role Stress dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Auditor BPKP Provinsi Bali

1833

P.ASPSIA-06 Studi Fenomenologi atas Dilema Etis Auditor Internal Pemerintah 1850

P.ASPSIA-07 Peran Faktor Risiko Kepabeanan dalam Mengungkap Temuan Hasil Post Clearance Audit

1873

P.ASPSIA-08 Sebuah Kajian Kandungan Informasi dalam Laporan Pemerintah Daerah : Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dan Kabupaten Malang

1883

P.ASPSIA-09 Analisis Perbedaan Penerimaan Perilaku Audit Disfungsional Berdasarkan Gender

1900

P.ASPGG (GOOD GOVERNANCE)

P.ASPGG-01

Akuntabilitas Masjid dalam Bingkai Natural Caring 1753

P.ASPGG-03

Analisis Pengaruh Penggunaan Informasi Barang Milik Negara terhadap Rencana Kebutuhan Tahunan Barang Milik Negara

1797

P.ASPGG-05

Permasalahan Tenaga Kerja Indonesia pada Sektor Informal dan Formal di Taiwan

1833

P.ASPGG-06

Evaluasi Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Program Proyek Operasi Nasional Agraria Studi Kasus Pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bantul Yogyakarta

1850


xi | S N A V - 6 | E - I S S N : 2 5 7 9 - 5 0 3 1 | I S S N : 2 3 0 2 - 7 4 1 X

DAFTAR ARTIKEL PUBLIKASI JURNAL P.AKMK-06 Total Quality Management terhadap Kinerja

Manajerial dengan Sistem Pengukuran Kinerja sebagai Variabel Moderating pada Fajar Grup

Journal of Applied Managerial Accounting

Polibatam

P.AKMK-08 Analisis Pengaruh PP 46 Tahun 2013 terhadap Upaya Pemerintah dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia Melalui Sektor UMKM

Journal of Applied Accounting and

Taxation Polibatam

P.AKMK-09 Pengaruh Sistem Pengendalian Manajemen pada Perilaku Disfungsional

Journal of Applied and Taxation Polibatam

P.AKPM-06 Pengaruh Perataan Laba Melalui Manipulasi Aktivitas Riel terhadap Persistensi Laba

Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Bisnis

Polibatam

P.AKPM-07 Pengaruh ROA, CAR, NPL, LDR, BOPO terhadap Nilai Perusahaan Bank Umum


Polibatam

P.AKPM-08 Pengaruh Risiko Likuiditas dan Suku Bunga Bank Indonesia terhadap Profitabilitas Perbankan

Jurnal Informasi Akuntansi dan

Keuangan (INFAK) Poltek Ujung Pandang

P.AKPM-11 Pengaruh Kebijakan Dividen dan Pertumbuhan Pendapatan terhadap Pertumbuhan Laba pada Perusahaan Manufaktur


Keuangan (INFAK) Poltek Ujung Pandang

P.AKPM-17 Pengaruh Perputaran Modal Kerja, Perputaran Aset dan Efektivitas Penggunaan Dana terhadap Laba Bersih


Taxation Polibatam

P.AKSR-01 Dampak Perubahan Suku Bunga Kebijakan dan Inflasi terhadap Portofolio Pembiayaan Perbankan Syariah

Jurnal Riset Akuntansi

Terapan Polsri

P.GCFA-03 Pengaruh Manajemen Laba, Corporate Governance, dan Corporate Social Responsibility terhadap Tax Avoidance


Polibatam

P.GCFA-05 Deteksi Kecurangan (Fraud) di Sektor Pemerintah (Studi Empiris pada SKPD di Kabupaten Jember


Polibatam

P.PAK-04 Perilaku Berbagi Pengetahuan Akuntansi pada Dosen Akuntansi Kota Bengkulu: Pendekatan Theory of Planned Behavior (TPB)


Polibatam

P.PAK-05 Model Aliansi untuk Peningkatan Kualitas Journal of Applied


xii | S N A V - 6 | E - I S S N : 2 5 7 9 - 5 0 3 1 | I S S N : 2 3 0 2 - 7 4 1 X

Pembelajaran dan Penyerapan Kerja Alumni Business Administration Polibatam

P.PAK-07 Evaluasi Proses Belajar Mahasiswa dalam Akuntansi Biaya dengan Strategi Peninjauan Kembali Holly-Wood Squares


Polibatam

P.PAK-08 Perbandingan Nilai Akuntansi Aasa Dagang dan Pengantar Akuntansi 1 pada Dua Kurikulum Berbeda. Studi Kasus: Program Studi Akuntansi Vokasi UI


Taxation Polibatam

P.PPJK-11 Pengaruh Financial Distress, Real Earnings Management dan Corporate Governance terhadap Tax Aggressiveness

Journal of Applied Business Administration

Polibatam

P.PPJK-12 Analisis Pengaruh Tax Planning terhadap Ekuitas Perusahaan


Taxation Polibatam

P.PPJK-18 Pengaruh Tax Avoidance dan Board Diversity terhadap Kinerja Perusahaan dalam Perspektif Corporate Governance


Taxation Polibatam

P.SIPE-01 Pengaruh Opini Audit Tahun Sebelumnya dan Kondisi Keuangan Perusahaan terhadap Penerimaan Opini Audit Going Concern


Taxation Polibatam

P.SIPE-03 Pengaruh Jenis, Spesialisasi Industri Auditor, Audittenure, Ukuran Perusahaan terhadap Going Concern Reporting


Taxation Polibatam

P.SIPE-06 Pemaknaan Proses Menuju Opini WTP : Sebuah Etnometodologi di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan


Taxation Polibatam

P.SIPE-14 Analisis Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal pada Prosedur Penerimaan dan Pengeluaran Barang di PT. UNISEM Batam

Journal of Applied Business Administration

Polibatam

P.SIPE-16 Konsekuensi Penerimaan Opini Going Concern dan Kualitas Auditor terhadap Biaya Utang (Cost Of Debt)

Jurnal Akuntansi, Ekonomi, dan Bisnis

Polibatam

P.ASPAK-02

Fenomena Kualitas Informasi Laporan Keuangan dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderasi


Keuangan (INFAK Poltek Ujung Pandang)

P.ASPAK-06 Literasi Keuangan Pelaku UMKM Kota Semarang Jurnal Informasi Akuntansi dan



xiii | S N A V - 6 | E - I S S N : 2 5 7 9 - 5 0 3 1 | I S S N : 2 3 0 2 - 7 4 1 X

P.ASPAK-07 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi terhadap penerapan Akuntansi berbasis akrual pada pengelolaan barang milik negara


Polibatam

P.ASPAK-08 Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Inflasi, dan CAR terhadap Penyaluran Kredit UMKM pada Bank Umum di Indonesia Tahun 2007 - 2013



P.ASPAK-09 Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah


Taxation Polibatam

P.ASPAK-10 Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Belanja Modal pada Tingkat Kemiskinan

Jurnal Riset dan Aplikasi Akuntansi

Manajemen (JRAAM) Polinema

P.ASPSIA-02

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Variabel Intervening Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

Jurnal Riset dan Aplikasi Akuntansi

Manajemen (JRAAM) Polinema

P.ASPSIA-10

Analisis Skeptivitas Gubernur DKI Jakarta terhadap Kesahihan Laporan Audit BPK RI Ditinjau dari Standar Pemeriksaan Akuntan


Taxation Polibatam


1029 | S N A V - 6 | E - I S S N : 2 5 7 9 - 5 0 3 1 | I S S N : 2 3 0 2 - 7 4 1 X

P.PPJK-08: ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PAJAK DAERAH DI KOTA BANJARMASIN

Rini Rahmawati1), Ali Wardhana2), dan M. Effendi3) 1,2,3)Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat

1)[email protected] 2)[email protected] / [email protected]

Abstract

This study aims to determine the effect of the GDP, population, inflation on local tax revenue in Banjarmasin type of research is quantitative by using data analysis techniques based linear regression ordinary least squares (OLS). The data used are secondary data from 2000 s.d. 2015, obtained from the Central Statistics Agency Banjarmasin City and Regional Finance Director General of Fiscal Affairs. The results showed the GDP variables simultaneously, Population and inflation significantly influence the Local Tax Revenue variable Banjarmasin. While partially GDP is the only variable significantly affect Local Tax Revenue variable Banjarmasin. It is expected that local governments can provide positive stimulation to both the fields of business are a major contribution to the tax revenue. Also through employment agencies, should provide soft skill programs that can improve the ability of job seekers to be independent in employment opportunities, and can increase the chances of local tax contributor. The local government can make efforts to curb inflation, as evidenced by this study an increase in inflation can reduce the value of local tax revenue. Keywords: Tax Revenue of City of Banjarmasin, the GDP, Population, Inflation

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh PDRB, jumlah penduduk, inflasi terhadap penerimaan pajak daerah di kota Banjarmasin Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan teknik analisis data regresi linier berganda yang berbasis Ordinary Least Square (OLS). Data yang digunakan adalah data sekunder dari tahun 2000 s.d. 2015, yang diperoleh dari Badan PusatStatistik Kota Banjarmasin dan Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah RI. Hasil penelitianmenunjukkan secara simultan variabel PDRB, Jumlah Penduduk dan Inflasi berpengaruh signifikan terhadap variabel Penerimaan Pajak Daerah Kota Banjarmasin. Sedangkan secara parsial hanya variabel PDRB yang secara signifikan berpengaruh terhadap variabel Penerimaan Pajak Daerah Kota Banjarmasin.Diharapkan pemerintah daerah dapat memberikan stimulasi positif baik kepada lapangan-lapangan usaha yang memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak.Juga melalui instansi ketenagakerjaan, perlu memberikan program-program soft skill yang dapat meningkatkan kemampuan para pencari kerja untuk mandiri dalam membuka peluang kerja,serta dapat meningkatkan peluang penyumbang pajak daerah. Pemerintah daerah dapat melakukan usaha-usaha untuk menekan laju inflasi, karena terbukti melalui penelitian ini peningkatan inflasi dapat menurunkan nilai penerimaan pajak daerah. Kata Kunci: Penerimaan Pajak Daerah, Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk, Inflasi

mailto:)[email protected]

mailto:)[email protected]

mailto:[email protected]

P r o c e e d i n g S i m p o s i u m N a s i o n a l A k u n t a n s i V o k a s i k e - 6 Pendahuluan

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola sendiri kegiatan keuangannya yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Kemandirian daerah merupakan salah tujuan dari era otonomi daerah, dimana daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah untuk membiayai pembangunan di daerah

Pajak daerah merupakan salah satu sumber dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).Apabila dilihat dari APBD jenis pendapatan di setiap daerah dapat dibedakan menjadi tiga yaitu pendapatan bersumber dari Pendapatan Asli derah (PAD).bagian dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Adapun pendapatan asli daerah dapat bersumber dari pajakdaerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah (Halim; 2008).

Pajak daerah yang merupakan salah satu komponen penting penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) disamping retribusi daerah dan pengelolaan kekayaan daerah diharapkan mampu memberikan kontribusi yang nyata bagi daerah itu sendiri, sehingga pembiayaan pembangunan daerah dapat ditutupi dan pada akhirnya kemandirian daerah dapat dicapai. Menurut UU No.28 Tahun 2009, pajak daerah, yang selanjutnya disebut kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkanwilayahpemungutannya pajak daerah dibagi menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.Pajak provinsi adalah pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat provinsi.Sedangkan pajak kabupaten/kota adalah pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota.

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah.Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.Permasalahan yang dihadapi oleh daerah pada umumnya dalam kaitan penggalian sumber-sumber pajak daerah dan retribusi daerah, yang merupakan salah satu komponen dari PAD, adalah belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan (Sidik, 2002).

Pajak daerah merupakan komponen dominan dalam PAD yaitu sebesar 62,1 persen atau 62,10 persen, tetapi kontribusinya pada total penerimaan daerah di APBD sangat kecil hanya 9,3 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini.

Tabel 1

Realisasi Penerimaan Pemerintah Kota Banjarmasin 2014

NO URAIAN JUMLAH (RP)

1 Pendapatan Asli Daerah

216 427 691 789,61

1 Pajak Daerah 134 413 962 588,00

2 Retribusi Daerah

34 212 007 253,00

3 Pengelolaan Kekayaan Daerah

12 956 529 129,24


1031 | S N A V - 6 | E - I S S N : 2 5 7 9 - 5 0 3 1 | I S S N : 2 3 0 2 - 7 4 1 X


yang Dipisahkan 4 Lain lain PAD

yang sah 34 845 192 819,37

2 Dana

Perimbangan 842 336 752 332,00

1 Dana Bagi Hasil Pajak

45 536 083 995,00

2 Dana Bagi Bukan Pajak

98 657 719 337,00

2 Dana Alokasi Umum (DAU)

678 176 089 000,00

3 Dana Alokasi Khusus (DAK)

19 966 860 000,00

3 Lain-lain

Pendapatan Daerah Yang Sah

373 824 764 582,00

1 Pendapatan Hibah

4 922 000 000,00

2 Dana Darurat - 3 Dana Bagi

Hasil Pajak dari Propinsi

162 259 872 582,00

4 Dana Otonomi Khusus

-

5 Dana Penyesuaian

186 642 892 000,00

6 Pendapatan Bagi Hasil Pajak

-

7 Pendapatan Bagi Hasil

-

8 Bantuan Keuangan dari Provinsi

20 000 000 000,00

Total Pendapatan 1 432 589

208 703,61 Kontribusi Pajak

Daerah pada PAD 62,1 %

Rasio Pajak Daerah dengan DAU

0,198

Rasio Pajak 0,159


Daerah dengan Dana Perimbangan

Kontribusi Pajak Daerah pada Total Pendapatan

9,3 %

Sumber : Data diolah, 2016

Masih kecilnya jumlah pajak daerah bahkan PAD dibandingkan dengan pos penerimaan lain seperti dana perimbangan menimbulkan permasalahan karena diketahui bahwa pos dana perimbangan merupakan penerimaan yang datang dari pemerintah pusat. Artinya perlu peningkatan dalam menggali potensi pendapatan asli daerah yang dalam hal ini adalah pajak daerah, guna mencapai tujuan luhur dari otonomi daerah yaitu kemandirian.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh PDRB, jumlah penduduk dan inflasi terhadap penerimaan pajak daerah di kota Banjarmasin. Kajian Literatur

Menurut Partadireja (2002), pengertian PDB adalah hasil produksi barang-barang dan jasa-jasa dari orang-orang dan perusahaan-perusahaan asing yang ada di negara yang bersangkutan, dimana PDB atau Gross Domestik Product dinamakan Bruto (Gross). karena sama dengan GNP, memasukan penyusutan (Depreciation). Dikatakan domestik (Domestic) karena batasnya adalah wilayah suatu negara, termasuk didalamnya orang-orang/perusahaan-perusahaan asing. Dinamakan produk (Product) karena yang dihitung adalah produksi barang-barang dan jasa-jasa selisih antara GNP dan GDP adalah


1032 | S N A V - 6 | E - I S S N : 2 5 7 9 - 5 0 3 1 | I S S N : 2 3 0 2 - 7 4 1 X

pembayaran luar negeri (Net Factor Income To Abroad).

GDP dikurangi Net Factor Income To Abroad adalah sama dengan Gross Natonal Product. Jika PDB suatu negara lebih besar dari PNB (GNP), maka penanaman modal luar negeri lebih besar dari pada penanaman modal negara itu di luar negeri. Dugaan sementara bahwa negara itu belum maju, belum melebarkan sayap usahanya keluar negeri dan masih menerima banjir modal dari luar negeri. jika PDB lebih kecil dari PNB maka keadaannya adalah sebaliknya, negara itu sudah maju (Partadireja , 2002).

Menurut Sukirno (1999) bahwa PDB adalah produk nasional yang diwujudkan oleh penduduk dalam suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa dalam satu tahun tertentu. Produk Domestik Bruto (PDB) atau Gros Domestik Produk (GDP) ialah merupakan nilai barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksikan dalam negara dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh penduduk negara tersebut dan penduduk negara lain. PDB ini hanya mencakup barang dan jasa akhir yaitu barang dan jasa yang dijual kepada pengguna yang terakhir. Dalam perhitungan PDB mengabaikan nilai suatu komoditas karena telah dihitung dalam GDP pada saat diproduksi artinya peningkatan PDB mencerminkan peningkatan balas jasa kepada faktor produksi yang digunakan dalam aktivitas suatu produksi (Mceachern : 2000).

Selain istilah PDB sering juga di lapangan dikenal istilah PDRB. Perbedaan dua istilah ini terletak pada cakupan wilayah perhitungannya. Istilah produk domestik bruto memiliki cakupan wilayah perhitungan yang lebih luas seperti negara sedangkan produk domestik regional bruto memiliki cakupan wilayah perhitungan

yang lebih sempit seperti provinsi ataupun kabupaten/kota.Dalam prakteknya data dari PDB merupakan kumpulan dari data PDRB dalam suatu negara.

Hipotesis penelitian ini adalah bahwa variabel X1 (PDRB), X2 (Jumlah Penduduk, X3 ( Inflasi) secara bersama-sama dan secara parsial berpengaruh terhadap Y (Penerimaan Pajak derah Kota Banjarmasin).

Metode Penelitian

Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda yang berbasis Ordinary Least Square (OLS). Tujuannya adalah untuk menganalisa besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Variabel terikat berupa penerimaan pajak daerah kota Banjarmasin. Sedangkan Variabel bebas adalah PDRB, jumlah penduduk, inflasi di Kota Banjarmaasin selam 16 tahun (2000-2016).

Adapun formulasi model yang digunakan adalah menggunakan model regresi linier berganda, yaitu: Y = bo + b1X1 + b2X2 +b3X3 + ei Penjelasan simbol: Y = Penerimaan pajak daerah. Kota

Banjarmasin bo= Konstanta (intercep) b1 = Koefisien regresi variabel PDRB

kota Banjarmasin X1 = PDRB kota Banjarmasin b2 = Koefisien regresi variabel jumlah

penduduk kota Banjarmasin X2 = Jumlah penduduk kota Banjarmasin b3 = Koefisien regresi inflasi kota

Banjarmasin X3 = Inflasi kota Banjarmasin ei = Variabel pengganggu (residual error)


1033 | S N A V - 6 | E - I S S N : 2 5 7 9 - 5 0 3 1 | I S S N : 2 3 0 2 - 7 4 1 X

Setelah koefisien regresi linier berganda pada model penelitian didapatkan maka model tersebut akan diuji denganuji asumsi klasik yakni Uji Normalitas, Uji Linearitas, Uji Multikolinieritas, Uji Heterokedatisitas dan Uji Autokorelasi.

Hasil dan Pembahasan

Pajak daerah yang dipungut oleh

pemerintah kota Banjarmasin meliputi: 1. Pajak Hotel 2. Pajak Restoran 3. Pajak Hiburan 4. Pajak Reklame 5. Pajak Penerangan Jalan 6. Pajak Pengambilan dan Penggalian C dan terakhir 7.Pajak Parkir. Berikut ini pada tabel 2 disajikan perkembangan penerimaan pajak daerah kota Banjarmasin.

Tabel 2

PerkembanganPenerimaanPajak Daerah Kota Banjarmasin

Tahun 2000 s.d. 2015

Tahun Penerimaan Pajak Daerah (Juta/Rp)

2000 5.125.000 2001 10.946,880 2002 13.636,790 2003 16.816,740 2004 20.307,130 2005 21.958,280 2006 24.302,370 2007 32.907,282 2008 37.150,862 2009 39.254,333 2010 42.962,621 2011 73.061,359 2012 89.610,952 2013 111.508,976 2014 134.413,963 2015 133.834,119

Sumber:Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah RI, 2016

Produk Domestik Regional Bruto

(PDRB) kota Banjarmasin adalah nilai

total barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh perekonomian kota Banjarmasin dalam satu tahun dan dinyatakan dalam harga pasar. Untuk mengetahui perkembangan Nilai PDRB kota Banjarmasin dalam periode penelitian dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini:

Tabel 3 Perkembangan Produk Domestik Bruto (PDRB) Kota BanjarmasinTahun 2000

s.d. 2015 Tahun PDRB(Rp/Milyar) 2000 3.047,360 2001 3.367.597 2002 3.672.914 2003 4.099.417 2004 4.523.347 2005 5.217.672 2006 5.773.000 2007 6.703.546 2008 7.509.921 2009 8.769.218 2010 9.748.272 2011 11.258.240 2012 12.702.383 2013 14.409.454 2014 16.288.082 2015 17.562.000

Sumber : BPS Kota Banjarmasin, 2016

Inflasi adalah kenaikan harga secara umum dan sifatnya kontinyu atau terus-menerus. Inflasi merupakan salah satu masalah pokok dari ekonomi makro dalam jangka pendek, yang selalu menjadi perhatian dari setiap pemegang kebijakan baik di tingkat pusat maupun daerah karena efek negatifnya bagi daya beli masyarakat.

Berikut ini pada tabel 4 merupakan data perkembangan inflasi kota Banjarmasin pada periode penelitian (2000 s.d. 2015).


1034 | S N A V - 6 | E - I S S N : 2 5 7 9 - 5 0 3 1 | I S S N : 2 3 0 2 - 7 4 1 X

Tabel 4 PerkembanganInflasi Kota

BanjarmasinTahun 2000 s.d. 2015 Tahun Inflasi(%) 2000 7,57 2001 8,36 2002 9,18 2003 6,77 2004 7,52 2005 12,94 2006 11,03 2007 7,78 2008 11,62 2009 3,86 2010 9,06 2011 3,98 2012 5,96 2013 6,98 2014 7,16 2015 5,03

Sumber : BPS Kota Banjarmasin, 2016

Hasil analisis regresi dengan menggunakan program SPSS menunjukkan fungsi regresi linier berganda sebagai berikut Y = -37371,595 + 3,934X1 + 0,047X2 - 416,006X3

Konstanta sebesar -37301,595 menyatakan bahwa jika seluruh variabel independen sama dengan 0 (nol) maka penerimaan pajak daerah kota Banjarmasin akan berkurang sebesar 37301,595 juta rupiah.

PDRB (X1) mempunyai nilai koefisien positif sebesar 3,934 Hal ini menunjukkan bahwa jika PDRB meningkat sebesar 1 milyar rupiah maka nilai penerimaan pajak daerah kota Banjarmasin naik sebesar 3,934 juta rupiah

Jumlah Penduduk (X2) menunjukan nilai koefisien

positif sebesar 0,047. Hal itu berarti bila jumlah penduduk meningkat sebesar 1 jiwa maka akan meningkatkanpenerimaan pajak daerah kota Banjarmasin sebesar 0,047 juta rupiah

Inflasi kota Banjarmasin (X3) menunjukkan nilai koefisien negatif sebesar –416,006 artinya jika terjadi peningkatan Inflasi kota Banjarmasin sebesar 1 persen maka akan menurunkan penerimaan pajak daerah kota Banjarmasin sebesar 416,006 juta rupiah.

Nilai Adjusted R square adalah sebesar

0,964 atau 96,4 persen. Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel indipenden (PDRB, Jumlah Penduduk, Inflasi) terhadap variabel dependen (Penerimaan Pajak Daerah Kota Banjarmasin) sebesar 96,4 persen. Sedangkan sisanya 3,6 persen dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Pengujian hipotesis secara parsial (uji t) didapatkan hasil sebagai berikut: - Variabel PDRB (X1) berpengaruh

secara parsial terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Banjarmasin (Y). H0 ditolak dan H1 diterima karena nilai sig lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05).

- Variabel Jumlah Penduduk (X2) tidak berpengaruh secara parsial terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Banjarmasin (Y). H0 diterima karena nilai sig lebih besar dari 0,05 (0,658 > 0,05)

- Variabel Inflasi (X3) tidak berpengaruh secara parsialterhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Banjarmasin (Y). H0 diterimakarena nilai sig lebih besar dari 0,05 (0,697 > 0,05). Pengujian hipotesis secara simultan

(uji F) didapatkan hasil sebagai berikut


1035 | S N A V - 6 | E - I S S N : 2 5 7 9 - 5 0 3 1 | I S S N : 2 3 0 2 - 7 4 1 X

bahwa variabel PDRB (X1), Jumlah Penduduk (X2), Inflasi (X3) secara bersama-sama mempengaruhi Penerimaan Pajak derah Kota Banjarmasin (Y). H1 diterima karena nilai sig lebih kecil dari 0,05. (0,00 < 0,05).

Nilai koefisien PDRB yang positif bersesuaian dengan teori yang dikemukakan oleh Nurcholis, 2005 yang menyatakan, Jika PDRB suatu daerah meningkat maka kemampuan daerah dalam membayar pajak (ability to pay) juga akan meningkat. Hal ini meningkatkan daya pajaknya agar penerimaan pajak meningkat (Nurcholis, 2005).

Menurut Sofian, 1997 (dalam Lintan, 2013), Banyaknya jumlah penduduk akan memacu kegiatan produksi, konsumsi dari penduduk inilah yang akan menimbulkan permintaan agregat. Pada gilirannya, peningkatan konsumsi agregat memungkinkan usaha-usaha produktif berkembang, begitu pula perekonomian secara keseluruhan. Dengan adanya penduduk yang padat, maka kegiatan ekonomi akan berlangsung secara baik, jika kebijakan terhadap penduduk sejalan dengan kebijakan di dalam suatu daerah/wilayah

Jadi efeknya adalah tidak langsung, karena pertambahan penduduk memicu peningkatan konsumsi agregat yang memungkinkan usaha-usaha produktif berkembang. Perkembangan usaha-usaha produktif seperti restoran, rumah makan, hotel, sarang burung walet dan lain-lain yang menyumbangkan penerimaan pajak bagi daerah.

Secara parsial tidak signifikannya pengaruh jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak daerah kota Banjarmasin dapat diakibatkan masih rendahnya kualitas dan kuantititas konsumsi agregat dan usaha produktif penduduk dalam perekonomian.

Sehingga menyebabkan pengaruhnya pada penerimaan pajak daerah tidak signifikan. Ini bersesuaian dengan beberapa teori klasik tentang kependudukan. Bahwa rendahnya kualitas penduduk dapat menghambat perkembangan perekonomian.

Nilai koefisien inflasi yang negatif mengartikan bahwa hubungan inflasi kota Banjarmasin dengan pajak daerah kota Banjarmasin adalah trade off, yang artinya peningkatan inflasi akan menurunkan penerimaan pajak daerah. Hal ini bersesuaian dengan dampak inflasi yang dikemukakan oleh Bambang dan Aristanti, 2007 bahwa hubungan antara inflasi dengan penerimaan pajak daerah terlihat trade off, yaitu kenaikan inflasi akan berdampak buruk bagi penerimaan pajak daerah karena pada akhirnya inflasi yang tinggi menyebabkan banyak produsen akan bangkrut. Sementara produsen adalah salah satu wajib pajak potensial bagi penerimaan pajak daerah. Walaupun secara parsial inflasi kota Banjarmasin tidak signifikan mempengaruhi penerimaan pajak daerah kota Banjarmasin tetapi secara bersama-sama dengan variabel PDRB kota Banjarmasin dan Jumlah Penduduk kota Banjarmasin pengaruhnya sangat signifikans Menurut Sofian, 1997 (dalam Lintan, 2013), Banyaknya jumlah penduduk akan memacu kegiatan produksi, konsumsi dari penduduk inilah yang akan menimbulkan permintaan agregat. Pada gilirannya, peningkatan konsumsi agregat memungkinkan usaha-usaha produktif berkembang, begitu pula perekonomian secara keseluruhan. Dengan adanya penduduk yang padat, maka kegiatan ekonomi akan berlangsung secara baik, jika kebijakan terhadap penduduk sejalan dengan kebijakan di dalam suatu daerah/wilayah


1036 | S N A V - 6 | E - I S S N : 2 5 7 9 - 5 0 3 1 | I S S N : 2 3 0 2 - 7 4 1 X

Jadi efeknya adalah tidak langsung, karena pertambahan penduduk memicu peningkatan konsumsi agregat yang memungkinkan usaha-usaha produktif berkembang. Perkembangan usaha-usaha produktif seperti restoran, rumah makan, hotel, sarang burung walet dan lain-lain yang menyumbangkan penerimaan pajak bagi daerah.

Secara parsial tidak signifikannya pengaruh jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak daerah kota Banjarmasin dapat diakibatkan masih rendahnya kualitas dan kuantititas konsumsi agregat dan usaha produktif penduduk dalam perekonomian. Sehingga menyebabkan pengaruhnya pada penerimaan pajak daerah tidak signifikan.. Ini bersesuaian dengan beberapa teori klasik tentang kependudukan. Bahwa rendahnya kualitas penduduk dapat menghambat perkembangan perekonomian.

Nilai koefisien inflasi yang negatif mengartikan bahwa hubungan inflasi kota Banjarmasin dengan pajak daerah kota Banjarmasin adalah trade off, yang artinya peningkatan inflasi akan menurunkan penerimaan pajak daerah. Hal ini bersesuaian dengan dampak inflasi yang dikemukakan oleh Bambang dan Aristanti, 2007 bahwa hubungan antara inflasi dengan penerimaan pajak daerah terlihat trade off, yaitu kenaikan inflasi akan berdampak buruk bagi penerimaan pajak daerah karena pada akhirnya inflasi yang tinggi menyebabkan banyak produsen akan bangkrut. Sementara produsen adalah salah satu wajib pajak potensial bagi penerimaan pajak daerah. Walaupun secara parsial inflasi kota Banjarmasin tidak signifikan mempengaruhi penerimaan pajak daerah kota Banjarmasin tetapi secara bersama-sama dengan variabel PDRB kota Banjarmasin dan Jumlah Penduduk kota Banjarmasin pengaruhnya sangat signifikan.

SimpulandanSaran Simpulan

Hasil penelitian menunjukkan secara simultan variabel PDRB, Jumlah Penduduk dan Inflasi berpengaruh signifikan terhadap variabel Penerimaan Pajak Daerah Kota Banjarmasin. Sedangkan secara parsial hanya variabel PDRB yang secara signifikan berpengaruh terhadap variabel Penerimaan Pajak Daerah Kota Banjarmasin. PDRB (X1) mempunyai nilai koefisien positif sebesar 3,934 Hal ini menunjukkan bahwa jika PDRB meningkat sebesar 1 milyar rupiah maka nilai penerimaan pajak daerah kota Banjarmasin naik sebesar 3,934 juta rupiah Saran 1. Pemerintah daerah perlu

memberikan stimulasi positif berupa kemudahan birokasi perizinan atau berupa pembinaaan kepada lapangan-lapangan usaha yang memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak daerah seperti penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum

2. Melalui instansi ketenagakerjaan, pemerintah daerah dapat memberikan program-program soft skil yang dapat meningkatkan kemampuan para pencari kerja untuk mandiri dalam membuka peluang kerja. Hingga dapat membuka peluang penyumbang pajak daerah

3. Pemerintah daerah diharapkan meningkatkan kerjasama dengan instansi lain seperti bulog guna elakukan usaha-usaha untuk menekan laju inflasi, karena terbukti melalui penelitian ini peningkatan inflasi dapat menurunkan nilai penerimaan pajak daerah


1037 | S N A V - 6 | E - I S S N : 2 5 7 9 - 5 0 3 1 | I S S N : 2 3 0 2 - 7 4 1 X

DaftarRujukan

Abdulah Halim. (2004). Akuntansi

Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat

Ace Partadiredja. (2002). Pengantar

Ekonomika. Yogyakarta : BPFE Bambang Wijayanta dan Aristanti

Vidyaningsih. (2007). Mengasah Kemampuan Ekonomi. Edisi 1. Bandung : Citra Praya

Boediono. (1999). Ekonomi Mikro.

Edisi 2. BPFE Yogyakarta : Yogyakarta

Badan Pusat Statistik. (2016). Kota

Banjarmasin dalam Angka, Banjarmasin Muncipality in Pigures 2016. Banjarmasin

Dinas Pendapatan Daerah Kota

Banjarmasin. (2015). Daftar Pengusaha Hotel, Restoran dan Hiburan di Kota Banjarmasin. Banjarmasin

Dinas Pendapatan Daerah Kota

Banjarmasin. (2011-2015). Target dan Realisasi Pajak Daerah yang Dikelola Kota Banjarmasin. Banjarmasin

Duwi Priyatno. (2010). Paham Analisa

Statistik Data dengan SPSS. MediaKom : Yogyakarta

Fuad Rahmany. 2014. Inflasi Melambat,

Penerimaan Pajak Diyakini Lebih Baik. Jakarta

URL:

http://www.tribunnews.com/bisnis/2014/03/24/inflasi-melambat-

penerimaan-pajak-diyakini-lebih-baik-dari-2013. Diakses 14/09/2016

Hanif Nurcholis. (2005). Teori dan

Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Grasindo : Jakarta

Imamul Arifin. (2007). Membuka

Cakrawala Ekonomi. Grafindo : Bandung

Jati, Ahmad Waluya. (2003). Peranan

Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Jawa Timur. Universitas Muhammadiyah Malang : Malang.

Lintan Gupita. (2013). Analisis

Penerimaan Pajak Reklame Di Kota Semarang Tahun 1990-2011, Tesis. Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro

Sadono Sukirno. (1999). Pengantar

Teori Makroekonomi. PT. RajaGrafindo Persada : Jakarta

Sidik, Machfud. (2002). Optimalisasi

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah. Makalah Seminar Wisuda XXI STIA LAN. Bandung.

Singgih Santoso. (2001). SPSS 10:

Mengolah Data Statistik Secara Profesional. PT ElekMedia Komputindo : Jakarta

Suherman Rosyidi. 2004. Pengantar

Teori Ekonomi, Pendekatan kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro. PT Rajagrafindo : Jakarta

http://www.tribunnews.com/bisnis/


1038 | S N A V - 6 | E - I S S N : 2 5 7 9 - 5 0 3 1 | I S S N : 2 3 0 2 - 7 4 1 X

Undang Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Willian Mc Eachern. (2000), Ekonomi Makro Pendekatan Kontemporer. Salemba Empat : Jakarta

https://banjarmasinkota.bps.go.id/.

diakses pada tanggal 12-17September 2016

http://www.djpk.kemenkeu.go.id/.

diakses pada tanggal 10-112 September 2016

https://banjarmasinkota.bps.go.id/.

http://www.djpk.kemenkeu.go.id/.

proceeding - eprints.ulm.ac.ideprints.ulm.ac.id/3938/1/rini ali effendi.pdfsimposium nasional...

Documents