Privacy dan Kebebasan InformasiOleh : Khoirunnisa (091112271) Shelvy Theresia Br Ginting (091112468) Wilson (102110023) Jefry Lastson Ginting (102114629)

Privacy dan Kebebasan InformasiPengertian Privacy Pengertian Privacy menurut UU Teknologi Informasi Hukuman dan pidana tentang Privacy Pengertian Kebebasan Informasi Ciri-ciri kebebasan Informasi Undang-undang yang berkaitan dengan Privacy dan Kebebasan Informasi di Indonesia Undang-Undang tentang keterbukaan informasi publik Bentuk Privacy negara maju Contoh Pelanggaran Privacy dan Kebebasan Informasi

Pengertian Privacy Kemampuan satu atau sekelompok individu untuk mempertahankan kehidupan dan urusan personalnya dari publik, atau untuk mengontrol arus informasi mengenai diri mereka.

Pengertian Privacy menurut UU Teknologi Informasi Berdasarkan undang-undang teknologi informasi ayat 19 bahwa Privacy adalah hak individu untuk mengendalikan penggunaan informasi tentang identitas pribadi baik oleh dirinya sendiri atau oleh pihak lainnya.

Hukuman dan Pidana tentang PrivacyPasal 29 Pelanggaran Hak Privasi Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memanfaatkan Teknologi Informasi untuk mengganggu hak Privacy individu dengan cara menyebarkan data pribadi tanpa seijin yang bersangkutan, dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.

Pengertian Kebebasan Informasi Bebas adalah hak asasi manusia yang paling dasar dimana masih adanya keterikatan terhadap aturan aturan atau norma norma yang berlaku dimana tempat itu berada. Informasi Informasi adalah suatu kenyataan, data, item yang menambah pengetahuan bagi pengguna dan menunjukkan hasil pengolahan data yang berguna kepada yang menerimanya.

Kebebasan Informasi? merupakan hak asasi manusia yang diakui oleh hukum internasional dalam mendapatkan informasi dengan bebas, yang mencakup bukan hanya dalam teks dan gambar saja tetapi juga pada sarana berekspresi itu sendiri terutama dalam pemanfaatan teknologi informasi

Ciri-ciri Kebebasan Informasi Keterbukaan Maksimum Kewajiban untuk mengumumkan informasi Memajukan pemerintahan yang terbuka Proses-proses untuk mempermudah pemerolehan informasi Perlindungan untuk pengungkap Keterbukaan informasi adalah prioritas Rapat yang terbuka Biaya (untuk memperoleh informasi)

Undang-undang yang berkaitan dengan Privacy dan Kebebasan Informasi di Indonesia Menurut hukum Indonesia, Pasal 14 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan bahwa: 1. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang mereka butuhkan untuk mengembangkan diri sebagai individu dan untuk mengembangkan lingkungan sosialnya.

2. Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan semua fasilitas yang tersedia. Pasal 21 UU No 39/1999 menyatakan bahwa: 1. Setiap orang berhak atas keutuhan pribadi, baik rohani maupun jasmani, dan karena itu tidak boleh dijadikan objek penelitian apapun.

Keberadaan UU Kebebasan informasi, sebagai salah satu pendorong demokrasi, dengan demikian memerlukan penjabaran yang sangat teliti, rinci dan jelas, agar tidak justru menjadikan kekacauan dalam negara karena tidak adanya rahasia maka hal pertama yang harus dipahami bersam adalah bahwa : 1. Tidak semua informasi merupakan bahan yang bebas dipublikasikan 2. Penjabaran mengenai informasi merupakan bahan yang bebas harus dirumuskan dengan jelas

lanjutan3. Pembatasan menyangkut :a. b.

atas

kebebasan

informasi

Kepentingan nasional/keamanan negara (militer, ekonomi, keuangan) Kerahasiaan pribadi warga masyarakat

4.

Pelanggaran atas pengecualian atas hak kebebasan infi=ormasi yang diberi sanksi pidana harus dirumuskan dengan teliti dan tegas

Dengan demikian sedikitnya terdapat dua masalah yang harus diperhatikan dalam menyusun UU kebebasan informasi, yakni : 1. Hak warga untuk memperoleh informasi dari lembaga publik, dan 2. Hak warga dan lembaga tertentu untuk melindungi pribadinya (right to privacy) dan pengecualian-pengecualian atas hak kebebasan informasi.

UU Privacy terdapat dalam UU tentang

pemanfaatan Teknologi dan InformasiBab X

PERLINDUNGAN TERHADAP HAK-HAK PRIVASIPasal 22 (1) Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi yang benar melalui media

elektronik.(2) Penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data tentang hak-hak pribadi seseorang harus dilakukan atas sepengetahuan dan persetujuan pemilik data tersebut. (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah penggunaan informasi melalui media elektronik yang bersifat umum dan tidak bersifat rahasia.

PASAL 28F SETIAP ORANG BERHAK UTK. BERKOMUNIKASI DAN MEMPEROLEH INFORMASI UTK MENGEMBANGKAN PRIBADI DAN LINGKUNGAN SOSIALNYA, SERTA BERHAK UTK MENCARI, MEMPEROLEH, MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGOLAH, DAN MENYAMPAIKAN INFORMASI DGN MENGGUNAKAN SEGALA JENIS SALURAN YG TERSEDIA Pasal 42 (2) Penyidikan di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, integritas data atau keutuhan data, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi PublikTERDIRI DARI 14 BAB DAN 64 PASAL : BAB I : KETENTUAN UMUM BAB 2 : ASAS DAN TUJUAN BAB 3 : HHAK DAN KEWAJIBAN PENGGUNA IP DAN HAK DAN KEWAJIBAN BADAN PUBLIK BAB 4 : INFORMASI YG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN BAB 5 : INFORMASI YG DIKECUALIKAN BAB 6 : MEKANISME MEMPEROLEH INFORMASI BAB 7 : KOMISI INFORMASI BAB 8 : KEBERATAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI KOMISI INFORMASI BAB 9 : HUKUM ACARA KOMISI BAB 10 : GUGATAN KE PENGADILAN DAN KASASI BAB 11 : KETENTUAN PIDANA BAB 12 : KETENTUAN LAIN-LAIN BAB 13 : KETENTUAN PERALIHAN BAB 14 : KETENTUAN PENUTUP

Tujuan UU KIP(Keterbukaan Informasi Publik) MENJAMIN HAK WARGA NEGARA UTK MENGETAHUI RENCANA PEMBUATAN KEBIJAKAN PUBLIK, PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN PUBLIK, SERTA ALASANNYA. MENDORONG PARTISIPASI MASYARAKAT MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BAIK MENGEMBANGKAN ILMU PENGETAHUAN DAN MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA MENINGKATKAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN BADAN PUBLIK

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan informasi publik secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1(satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak RP 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) Badan publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan informasi publik berupa informasi publik secara berkala, informasi publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, informasi publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau informasi publik yang harus diberikan atas dasar pemintaan sesuai dengan undang-undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1(satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak RP 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak dan/atau menghilangkan dokumen informasi publik dalam bentuk media apapun yang dilindungi negara dan/atau yang berkaitan dengan kepentingan umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 2(dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak RP 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah)

Ketentuan Pidana KIP

SETIAP ORANG YANG DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK MENGAKSES DAN/ATAU MEMPEROLEH DAN/ATAU MEMBERIKAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 17 HURUF A, B, D, F, G, H, DAN HURUF I, DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA 2 (DUA) TAHUN DAN PIDANA DENDA PALING BANYAK RP10.000.000,00 (SEPULUH JUTA RUPIAH). SETIAP ORANG YANG DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK MENGAKSES DAN/ATAU MEMPEROLEH DAN/ATAU MEMBERIKAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 17 HURUF C DAN HURUF E, DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA 3 (TIGA) TAHUN DAN PIDANA DENDA PALING BANYAK RP20.000.000,00 (DUA PULUH JUTA RUPIAH). SETIAP ORANG YANG DENGAN SENGAJA MEMBUAT INFORMASI PUBLIK YANG TIDAK BENAR ATAU MENYESATKAN DAN MENGAKIBATKAN KERUGIAN BAGI ORANG LAIN DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA 1 (SATU) TAHUN DAN/ATAU DENDA PALING BANYAK RP5.000.000,00 (LIMA JUTA RUPIAH).

Kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP) yang mengatur Privacy dan Kebebasan Informasi" Pasal 112 mengenai surat, kabar atau keterangan yang harus dirahasiakan karena kepentingan negara (pidana penjara selama-lamanya 20 tahun, " Pasal 124 mengenai rahasia militer (pidana penjara 15 tahun), " Pasal 322 mengenai rahasia jabatan (pidana penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.9.000,00), " Pasal 323 tentang rahasia perusahaan, " Pasal 369 mengenai rahasia pribadi yang dibuka untuk memeras seseorang (sanksi pidana penjara selama-lamanya 4 tahun), " Pasal 430-434 mengenai kerahasian surat menyurat melalui kantor pos atau kerahasiaan hubungan melalui telepon umum (pidana penjara selamalamanya 2 tahun 8 bulan),

Privacy dan Kebebasan Informasi di negara AmerikaDalam kaitannya dengan kebebasan informasi ini, memilik ketentuan yang ada di beberapa negara, sejumlah informasi yang dikecualikan dari akses publik dan digolongkan kedalam sembilan exemption di Amerika Serikat adalah yang menyangkut: 1) keamanan nasional (National Security) dan politik luar negeri a) rencana militer, b) persenjataan, c) data iptek yang menyangkut keamanan nasional, dan data CIA, 2) ketentuan internal lembaga, 3) informasi yang secara tegas dikecualikan oleh UU untuk dapat diakses publik, 4) informasi bisnis yang bersifat rahasia, 5) memo internal pemerintah, 6) informasi pribadi (Personal Privacy), 7) data yang berkenaan dengan penyidikan, 8) informasi lembaga keuangan, dan 9) informasi dan data geologis dan geofisik mengenai sumbernya.

Privacy dan Kebebasan Informasi di negara ThailandThailand, yang memberlakukan Official Information Act pada tahun 1997. pengecualian atas informasi yang dapat di akses publik dalam negara ini, mirip dengan ketentuan yang diatur dalam Freedom of Information Act Amerika Serikat, yakni informasi yang : a) dapat membahayakan istana, b) yang dapat membahayakan keamanan nasional, hubungan international atau keuangan nasional, c) menghambat penegakaan hukum, d) merupakan informasi atau nasihat dari lembaga negara yang bersifat internal, e) yang dapat membahayakan keselamatan atau nyawa seseorang, f) informasi pribadi atau rekam medik yang publikasinya akan mengancam the right of privacy, dan g) informasi resmi yang dilindungi perundang-undangan atau yang diberikan oleh seseorang dan harus dijaga kerahasiannya (pasal 14 s/d 15 ayat 6 (Official Information Act).

Contoh Pelanggaran Privacy Di Australia(1994) Bapak Toonen mengeluh bahwa di Kota nya Tasmania hukum melarang orang untuk berhubungan suka sesama jenis ini merupakan pelanggaran terhadap hak untuk privasi; UNHRC ini menemukan bahwa hukum Tasmania tidak wajar dalam keadaan dan sebesar interferensi sewenang-wenang dengan hak Bapak Toonen untuk privasi di bawah pasal 17 (1) ICCPR. Komite merekomendasikan bahwa hukum dicabut. Menanggapi ini Parlemen Tasmania di suruh untuk mencabut undang-undang menyinggung tentang privasi orang , maka pemerintah Federal yang melarang pembuatan hukum yang sewenang-wenang mengganggu perilaku orang dewasa secara pribadi. Pada tahun 1997 dalam kasus ini , Pengadilan Tinggi Australia memukul hukum kota Tasmania dengan alasan bahwa mereka tidak konsisten dengan HAM Federal UndangUndang. Sehingga akhirnya di k ota tersebut diberlakukan untuk hal seperti itu

Contoh Pelanggaran Privacy Republik Lithuania Pada tanggal 27 Oktober 1995, Jurgis Jurgialis Melaporkan bahwa Telefon nya disadap karena alasan Politik.Oleh Karena itu Pemerintah langsung menyikapi dengan tegas dan menyatakan bahwa Ada perlindungan privasi khusus dalam undang-undang yang berkaitan dengan telekomunikasi, ] radio komunikasi, statistik, register penduduk, dan informasi kesehatan Hukum Pidana Republik Lithuania menyediakan tanggung jawab pidana atas pelanggaran atau perlindungan privasi seperti percakapan telepon, penganiayaan untuk kritik, kerahasiaan adopsi, fitnah dan berdampak pada informasi komputer. Hukum perdata memberikan kompensasi atas kerusakan moral karena penyebaran informasi yang melanggar hukum atau palsu merendahkan kehormatan dan martabat seseorang di media massa.

Contoh Pelanggaran Privacy Di Indonesia Niat pemerintah mengatur teknologi komunikasi dan informasi justru malah membuat Indonesia berjalan mundur. pengaturan teknologi komunikasi dan informasi yang ada di Indonesia berbeda jauh dengan Malaysia. Pemerintah Malaysia secara terbuka dan tegas menyatakan internet bebas sensor, bandingkan dengan Indonesia yang penuh dengan aturan ketat di sana-sini. Dampak dari ketatnya pengaturan tentu saja membuat Indonesia kian konservatif. Indonesia juga tertinggal dari Malaysia dari segi modernisasi. Sudah 10 tahun internet bebas sensor di Malaysia, tapi masyarakatnya tidak menjadi bejat. Bahkan, dalam Human Development Index yang dirilis PBB, masyarakat Malaysia semakin tahun semakin lebih baik dari Indonesia

Perlindungan Privacy Dalam Dunia Medis : Seseorang dapat melaporkan secara terbuka semua keluhan, baik fisik dan rohani, percaya diri bahwa hak ini dilaksanakan untuk kepentingan nya atau perawatannya. Dia tidak perlu khawatir bahwa apapun yang ia katakan akan di ungkapkan kepada orang lain. Dalam hal ini, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963 mensyaratkan bahwa semua pekerja medis menyimpan catatan medis pasien mereka rahasia, kecuali atas izin dari hakim agung dari pengadilan negeri untuk tujuan investigasi kriminal.

Dalam Dunia Pemerintahan :

Keterbukaan menyangkut transparansi anggaran, kinerja dan profil lembaga.

Dalam Dunia Internet :

Informasi yang dilindungi meliputi Informasi nama, alamat email, riwayat situs yang dikunjungi, alamat IP, percakapan, chatting, dan lain sebagainya sesuai dengan dimana kita menggunakan internet itu sendiri.

Kesimpulan Pertanyaan yang selalu dikedepankan dalam mengawali setiap bahasan mengenai privasi adalah menentukan batasan pengetian privasi. Privasi berarti bebas, kebebasan atau keleluasaan. Kebebasan termasuk suatu yang bersifat asasi, yang umumnya para ahli memiliki konsepsi yang sama bahwa kebebasan ada pada setiap insan. Secara dekripsi, kebebasan senantiasa ada batasan baik kelemahan yang bersifat internal maupun eksternal. Pada dasarnya kebebasan bukan berarti berbuat sekehendak hati melainkan ada batasnya untuk mengakui dan menghormati hak dan kewajiban setiap manusia pada umumnya.

THANK YOU ...!!! ^_^