PRAKTEK POLIGAMI DI MALAYSIA

(Studi Undang-Undang Poligami Di Malaysia)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas

Dan Memenuhi Syarat-syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh

TENGKU MUHAMAD ROSFAI ATINOR

NPM 1321010076

Program Studi Akhwal al Syakhsiyyah

Pembimbing I : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.

Pembimbing II : Gandhi Liyorba Indra,S.Ag, M.Ag.

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN INTAN LAMPUNG

1439 H / 2017 M

PRAKTEK POLIGAMI DI MALAYSIA

(Studi Undang-Undang Poligami Di Malaysia)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas Dan Memenuhi Syarat-syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh

TENGKU MUHAMAD ROSFAI ATINOR

NPM 1321010076

Program Studi Akhwal Al Syakhsiyyah

Pembimbing I : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.

Pembimbing II : Gandhi Liyorba Indra, S.Ag.,M.Ag

ABSTRAK

Poligami adalah menikah lebih dari seorang wanita yaitu lawan dari

monogami yang membawa arti menikah dengan seorang wanita saja. Ia juga

ii

berlawanan dari poliandri yaitu bersuami lebih dari seorang dalam satu masa. Hal

ini sering diperdebatkan di kalangan khalayak. Ada yang menerimanya secara

positif, tetapi tidak kurang juga yang menentang habis-habisan akan syariat Allah

s.w.t. tersebut. Tentunya kelompok ini mempunyai alasan masing-masing untuk

mempertahankannya. Oleh sebab itu, isu poligami ini amat perlu untuk

diperjelaskan agar tidak ada pihak yang keliru, tertindas ataupun ingin mengambil

kesempatan dengan menanam niat yang lain. Di Malaysia poligami cukup banyak

terjadi karena disebabkan banyak wanita miskin, janda, dan juga disebabkan

undang-undang yang longgar sehingga menyebabkan banyak yang poligami.

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) Bagaimana praktek

poligami pada masyarakat Malaysia? (2) Bagaimana undang-undang perkawinan

poligami di Malaysia? (3) Apa faktor penyebab terjadinya poligami di Malaysia?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui praktek poligami

di Malaysia. (2) Untuk mengetahui undang-undang poligami di Malaysia, (3) Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya poligami di Malaysia?

Dilihat dari jenisnya penelitian ini tergolong penelitian kepustakaan

(library research), yang bersifat teoritis dan filosofis. Metode penelitiannya

mencakup sumber data, pengumpulan data, dan analisis data. Metode

pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Metode analisis data

menggunakan metode berfikir deduktif yaitu mengambil kesimpulan dari suatu

masalah berdasarkan pada hal-hal atau kejadian-kejadian yang umum kepada

suatu kesimpulan yang khusus.

Hasil dari penelitian ini adalah, penulis menemukan pada umumnya

praktek yang didaftarkan dimahkamah syariah tidak tinggi, namun poligami di

luar kebenaran mahkamah adalah tinggi. Ini karena sikap masyarakat yang sukar

bertolak ansur dengan kasus kemudaratan dalam poligami.

Dalam undang-undang poligami di Malaysia bahwa di Kelantan,

Terengganu dan Perak hanyalah perlu mendapat kebenaran bertulis daripada Qadi

atau Hakim Syar‟ie, lebih longgar dan mudah bagi rakyat untuk mengambil

kesempatan dalam berpoligami. Pada negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang,

Selangor, Wilayah Persekutuan, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Pahang, Sabah

dan Sarawak, mempunyai peruntukan yang begitu terperinci yang memerlukan

kebenaran, pengesahan, bagaimana permohonan diproses, cara keputusan dicapai,

ruang untuk membuat rayuan dan penalti.

Secara garis besar, faktor dan penyebab terjadi poligami seperti istri

mandul, kerja berjauhan, menolong wanita miskin atau janda, desakan ibu,

perbanyak keturunan, rujuk isteri lama, telah terlanjur, jiwa tertekan dan isteri

sakit dalam tempoh yang lama sehingga terjadi poligami, dengan ini tidak semua

wanita yang dapat menerima poligami sehingga terjadinya cerai gugat yang

alasannya tidak kesefahaman dan tidak berlaku adil.

iii

iv

v

MOTTO

وإن خفتم ألا ت قسطوا ف اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مث ن وثلث

ل أ انكم ت عدلواف واحدةأوماملكتلأ خفتم فإن ورباع ت عولوانىأ ألا

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak)

perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-

wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut

tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak

yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat

aniaya.”1

1 Surat An-Nisa': 4: 3.

vi

PERSEMBAHAN

Sembah sujudku kepada Allah SWT, dan Shalawat serta salam tercurahkan

kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafa‟atnya. Ucapan

terima kasihku kepada semua pihak yang sudah memberikan semangat dan

kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.

Karya tulis ini dipersembahkan pada orang-orang yang selalu mendukung

penulis dalam menyelesaikan karya ini, di antaranya:

1. Kepada kedua orang tuaku tercinta, Bapak Tuan Mohd Faisool dan Ibu

Tengku Roslizam yang selalu memberikan motivasi yang sangat besar untuk

menggapai keberhasilanku dan dengan sabar melimpahi aku dengan do‟a dan

kasih sayang.

2. Kakak-kakakku tersayang Tengku Rosdin, Tengku Fairos Syakila,dan

Tengku Muhamad Rosfaizal yang selalu menantikan keberhasilanku.

3. Keluarga besarku yang senantiasa memberikan do‟a dan dukungan untukku.

4. Teruntuk teman-temanku AS angkatan 2013, yang selalu memberikan

keceriaan dan semangat untuk meraih kesuksesan.

5. Yang kubanggakan almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung.

vii

RIWAYAT HIDUP

Tengku Muhamad Rosfai Atinor dilahirkan di Kelantan Malaysia, pada

tanggal 27 April 1995, anak bongsu dari empat saudara, dari pasangan Bapak

Tuan Mohd Faisool dan Ibu Tengku Roslizam. Adapun riwayat pendidikan

penulis, sebagai berikut:

1. TK Kem Sungai Ara Pulau Pinang Malaysia lulus pada tahun 2002.

2. Sekolah Dasar Negeri Kelantan Pasir Mas Mekasar (SKM), Malaysia lulus

pada tahun 2006.

3. Sekolah Menengah Ugama Arab (SMU(A)) Rahmaniah Paloh Tanah

Merah Kelantan Malaysia lulus pada tahun 2012.

Kemudian penulis melanjutkan studi ke Universitas Islam Negeri Raden

Intan Lampung di Fakultas Syari‟ah jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah dari tahun

2013 hingga saat ini.

viii

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadrat Allah SWT yang telah

melimpahkan karunia berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk,

sehingga skripsi yang berjudul “Praktek Poligami Di Malaysia”, dapat

diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi

Muhammad SAW., para sahabat, dan pengikutnya yang setia.

Skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan studi

program strata satu (S-1), pada Fakultas Syari‟ah UIN Raden Intan Lampung,

guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang ilmu Syari‟ah. Atas

bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini tak lupa dihaturkan

terima kasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung;

2. Prof. Dr. Alamsyah, S.Ag., M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari‟ah serta para

Wakil Dekan di lingkungan Fakultas Syari‟ah UIN Raden Intan Lampung;

3. Marwin, S.H., M.H., selaku ketua Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas

Syari‟ah UIN Raden Intan Lampung;

4. Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag., selaku pembimbing I, dan Gandhi Liyorba Indra,

S.Ag.,M.Ag, selaku pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan

pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi tersusunnya skripsi ini;

5. Bapak dan Ibu Dosen serta para staf / karyawan Fakultas Syari‟ah UIN Raden

Intan Lampung yang telah membimbing dan membantu penulis selama mengikuti

perkuliahan;

ix

6. Bapak, Ibu, Kakak serta teman-teman dekat, yang senantiasa mendo‟akan,

membantu, serta memberikan dukungan dalam upaya menyelesaikan skripsi ini;

7. Sahabat-sahabat mahasiswa Fakultas Syari‟ah Angkatan 2013 khususnya

keluarga besar HIMPAS (Himpunan Mahasiswa Prodi Ahwal Al-

Syakhsiyah).

Penulis menyedari bahwa hasil penelitian dan tulisan ini masih jauh dari

kesempurnaan. Hal itu, tidak lain disebabkan karena keterbatasan kemampuan

yang dimiliki. Untuk itu kepada para pembaca kiranya dapat memberikan

masukan dan saran-saran, guna memperbaiki tulisan ini.

Akhirnya, diharapkan betapa pun kecilnya karya tulis (hasil penelitian) ini

dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan ilmu

pengetahuan.

Bandar Lampung, 05 November 2017

Penulis,

Tengku Mohamad Rosfai Atinor

NPM 1321010076

x

DAFTAR ISI

Halaman

JUDUL ................................................................................................................ i

ABSTRAK .......................................................................................................... ii

PERSETUJUAN ................................................................................................. iii

PENGESAHAN .................................................................................................. iv

MOTTO .............................................................................................................. v

PERSEMBAHAN ............................................................................................... vi

RIWAYAT HIDUP ............................................................................................ vii

KATA PENGANTAR ........................................................................................ viii

DAFTAR ISI ....................................................................................................... x

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judu1 ..................................................................................... 1

B. Alasan Memilih Judul ............................................................................. 2

C. Latar Belakang Masalah ......................................................................... 2

D. Rumusan Masalah ................................................................................... 6

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ............................................................ 6

F. Metode Penelitian ................................................................................... 6

BAB II POLIGAMI MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian Poligami dalam Islam .......................................................... 10

B. Sejarah Permulaan Poligami .................................................................. 11

C. Permulaan Diperbolehkannya Poligami Dalam Islam ........................... 13

D. Hikmah Poligami ................................................................................... 19

E. Sebab-Sebab Berlakunya Poligami........................................................ 23

F. Syarat-Syarat Poligami .......................................................................... 26

BAB III PRAKTEK DAN UNDANG-UNDANG POLIGAMI DI

MALAYSIA

A. Praktek Poligami Di Malaysia ................................................................ 33

B. Undang-Undang Poligami Di Malaysia .................................................. 44

1. Kelantan - Enakmen 6 Tahun 2002 .................................................. 44

2. Terengganu - Enakmen 12 Tahun 1985 ........................................... 47

3. Perak - Enakmen 6 Tahun 2004 ....................................................... 48

4. Kuala Lumpur - Akta 303 (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984

[Cetakan Semula 2005 ..................................................................... 51

xi

5. Selangor - Enakmen 2 Tahun 2003 .................................................. 54

6. Sarawak - Ordinan 43 Tahun 2001 ................................................... 57

7. Sabah - Enakmen 8 Tahun 2004 ....................................................... 60

C. Faktor Penyebab Terjadinya Poligami Di Malaysia ............................... 66

BAB IV ANALISIS DATA

A. Praktek Poligami Tanpa Kebenaran Mahkamah .................................... 70

B. Undang-Undang Poligami di Malaysia ................................................... 72

C. Faktor Penyebab Terjadinya Poligami Di Malaysia............................. .. 78

1. Faktor Poligami Tanpa Kebenaran Mahkamah .............................. 79

2. Kesan Poligami Tanpa Kebenaran Mahkamah .............................. 84

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .......................................................................................... 90

B. Saran ..................................................................................................... 91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalahfahaman dalam memahami judul skripsi ini, maka

perlu dijelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul tersebut. Judul skripsi

ini adalah: “PRAKTEK POLIGAMI DI MALAYSIA” (Studi Undang-Undang

Poligami Di Malaysia). Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah

sebagai berikut:

1. Poligami ialah perkawinan di mana seorang lelaki itu berkawin dengan

beberapa orang perempuan sekaligus. Biasanya suami yang mempunyai

lebih daripada seorang isteri. Ia merupakan lawan monogami.2

2. Undang-undang merupakan satu sistem peraturan atau norma yang cuba

diikuti oleh ahli-ahli masyarakat. Biasanya ini adalah peraturan sesuatu

negara. Jika peraturan-peraturan ini dilanggar, orang yang melanggar

peraturan tersebut mungkin dihukum atau didenda oleh mahkamah.

Peraturan ini biasanya dibuat oleh pemerintah negara tersebut supaya

rakyatnya boleh hidup, bekerja dan bersosial antara satu sama lain.

Undang-undang yang akan dihuraikan adalah Undang-Undang Keluarga

Islam Bahagian Poligami di Malaysia.3

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan, bahwa berkenaan prosedur

poligami di Malaysia ini adalah bagaimana prosedur dan undang-undang poligami

yang terdapat di Malaysia.

2 Dr. H. IbnuMas‟ud& Dr. H. Zainal Abidin. 2000, Fiqih Mazhab Syafi‟i, Penerbit Pustaka

Setia: Bandung. 3 David, René, and John E. C. Brierley. Major Legal Systems in the World Today: An

Introduction to the Comparative Study of Law. 3d ed. London: Stevens, 1985.

2

B. Alasan Memilih Judul.

Adapun yang menjadi alasan untuk memilih judul tersebut ialah:

1. Secara obyektif

Tingkat poligami di Malaysia lebih tinggi dibanding Indonesia. Ini ada

kaitannya dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku di negara

Malaysia, namun untuk praktek dan peraturan di Malaysia menjadi satu

persoalan yang penting untuk mengetahui lebih jelas tentang praktek dan

peraturan mahkamah atau pengadilan tersebut.

2. Secara subyektif

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini sesuai dengan disiplin ilmu

yang penulis tekuni di Fakultas Syariah jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah, dan

tersedianya literatur yang ada untuk membahas penelitian dalam hal

tersebut.

C. Latar Belakang

Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci, kuat, kokoh untuk hidup

bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk

menbentuk rumah tangga yang kekal, santun menyantuni dan kasih mengasihi.4

Seperti yang dikatakan oleh M Zaki Saleh dalam karyanya, istilah poligami

berasal dari bahasa Latin polygamia (poly dan gamia) atau gabungan kata bahasa

Yunani poly dan gamy dari akar kata polus (banyak) dan gamos (kawin). Jadi

secara harfiyah poligami artinya kawin dalam jumlah banyak. Sedangkan secara

terminologi poligami adalah suatu praktek atau keadaan (perkawinan) lebih

daripada satu isteri, suami, pasangan, yang dilakukan pada satu waktu

4Sayuti Thalib, 1986, Hukum Kekeluargaan Indonesia, UI Press, Jakarta, hlm. 47

3

(bersamaan).5 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, poligami didefinisikan

sebagai sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini

beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang sama.

Dalam Hukum Islam poligami merupakan institusi problematik dalam Islam,

poligami diertikan sebagai perkawinan yang lebih dari satu, tetapi disertai dengan

sebuah batasan, yaitu diperbolehkan hanya sehingga empat orang wanita kerana

ada indikasi nash. Argumentasi yang sering dijadikan dasar kebolehan poligami

dalam Islam adalah firman Allah SWT:

وإن خفتم ألا ت قسطوا ف اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مث ن وثلث

ل أ انكم ت عدلواف واحدةأوماملكتلأ خفتم فإن ورباع ت عولوانىأ ألاArtinya:“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak)

perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-

wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut

tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak

yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat

aniaya.”6AL-Nisa‟: 4: 3

Ketika Islam datang, kaum pria memiliki istri sampai sepuluh atau lebih,

tanpa batasan. Islam lalu memberitahu mereka, bahwa ada batasan yang tidak

boleh dilanggar, yakni empat. Karena poligami hanya boleh dilakukan sebagai

solusi dalam keadaan darurat. Poligami dalam islam sama sekali bukan sarana

untuk mengumbar hawa nafsu tanpa batas. Jika melihat kepada poligami yang

dilakukan Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya perlu disedari, bahwasanya

5Saleh, Muhammad Zaki, Trend Kriminalisasi dalam Hukum Keluarga di Negara-negara

Muslim (2006). 6 Surat An-Nisa': 4: 3. H. M. OemarBakry, 1988, Tafsir Rahmat, Kuala Lumpur: Victory

Agencie, hlm. 70.

4

beliau baru berpoligami setelah pernikahan pertamanya berlalu sekian lama,

setelah wafatnya istri beliau Khadijah r.a. Pada saat itu Nabi SAW telah

bermonogami selama 25 tahun. Lalu tiga atau empat tahun setelah kematian

Khadijah r.a. barulah beliau menikah Aisyah r.a. Disusul setelah itu pernikahan

poligami beliau dengan Saudah Binti Zam‟ah janda tua yang suaminya meninggal

di perantauan, Hindun atau Ummu Salamah janda yang suami gugur di

peperangan, Ramlah janda yang dicerai suaminya karena suaminya murtad,

Huriyah binti Al haris yang seorang tawanan perang pasukan Islam, Hafsah

seorang janda putri dari Umar bin Khathab, Shafiyah binti Huyay salah seorang

tawanan perang yang dimerdekakan Rasul, Zainab binti Jahesy seorang janda

yang dulunya dinikahkan dengan seorang budak, dan yang terakhir Zainab binti

Khuzaimah yang suaminya gugur dalam peperangan uhud.

Istri-istri yang disebut di atas inilah yang sering kali di soroti oleh mereka

yang tidak mau tahu atau enggan memahami latar belakang pernikahan. Oleh

karena itu, tidak dapat dibenarkan bahwa poligami adalah sebuah anjuran, dengan

alasan bahwa perintah dalam Al-Qur‟an dimulai dengan bilangan dua, tiga, atau

empat, baru kemudian perintah monogami dilakukan kalau khawatir tidak dapat

berlaku adil.

Poligami bukanlah amalan yang dimulakan oleh syariat Islam yang dibawa

oleh Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya ia telah bermula sebelum kedatangan

Muhammad SAW lagi tetapi Islam datang dengan mengatur cara poligami dengan

cara yang terbaik supaya ia tidak disalahguna dan tidak berlaku penganiyaan

terhadap wanita dan anak-anak, bahkan ketika Islam datang membawa hukum-

5

hukum tentang poligami masyarakat pada ketika itu telah biasa dan lumrah dalam

mengamalkan poligami tetapi tanpa batasan dan peraturan.

Berdasarkan undang-undang perkawinan di Malaysia tentang boleh atau

tidaknya seorang laki-laki melakukan poligami, ada tiga hal yang perlu di

bicarakan, yakni: syarat-syarat, alasan-alasan pertimbangan boleh tidaknya

poligami, dan prosedur. Dalam perundang-undangan Malaysia tidak ada

penegasan tentang prinsip perkawinan. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi;

pertama, poligami tanpa ijin dahulu dari pengadilan tidak boleh didaftar; kedua,

poligami tanpa ijin boleh didaftar dengan syarat lebih dahulu membayar denda

atau menjalani hukuman yang telah di tentukan.7

Di indonesia poligami dipandang sinis dan negatif oleh banyak kalangan.

Bahkan dari kalangan tertentu seperti pegawai (PNS) diatur secara ketat atas

undang-undangnya. Dengan adanya Pasal 3 ayat (2) ini maka undang-undang

Nomor 1 Tahun 1974 manganut asas monogami terbuka, Dalam undang-undang

ini tidak tertutup kemungkinan dalam keadaan terpaksa suami melakukan

poligami yang sifatnya tertutup atau poligami yang tidak begitu saja dpat di buka

tanpa pengawasan hakim.8 Di Malaysia, yaitu negeri Kelantan berpoligami malah

dapat insenif dari pemerintah. Pemerintah disana menyarankan agar suami

berpoligami dengan janda karena di kelantan sekarang terdapat 25000 janda di

bawah umur 60 tahun.

7Khoirudin Nasution, Status Wanita di Asia Tenggara, Lieden –Jakarta, INIS, 2002, hlm

111-112. 8Hilman Hadikusuma, 2007, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum

Adat, Hukum Agama, Mandar Maju, Bandung, hlm.32

6

Oleh itu, dalam penelitian saya ini, saya akan mengkaji prosedur yang timbul

dalam undang-undang khususnya undang-undang perkawinan poligami di

wilayah-wilayah negara Malaysia.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diambil suatu rumusan

masalah yaitu:

1) Bagaimana praktek poligami di Malaysia ?

2) Bagaimana undang-undang poligami di Malaysia ?

3) Apa faktor penyebab terjadinya poligami di Malaysia ?

E. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan

1. Tujuan

a) Untuk mengetahui praktek poligami di Malaysia.

b) Untuk mengetahui Undang-undang poligami di Malaysia.

c) Untuk mengetahui faktor penyebab poligami di Malaysia.

2. Kegunaan

a) Secara teoritis penelitian ini berguna untuk mengembangkan kajian

tentang perkawinan poligami dan undang-undang yang mengaturnya di

negara Malaysia.

b) Secara praktis, penelitian ini untuk memenuhi salah satu syarat

akademik guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a) Jenis Penelitian

7

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) yaitu

penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data dan

informasi dengan bantuan berbagai buku yang berkaitan dengan masalah

yang akan dibahas dalam penelitian ini.

b) Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat normatif- analitis, yaitu penelitian yang dilakukan

terhadap hukum normatif. Hukum normatif yang dimaksudkan adalah

hukum positif tertulis yang bersumber dari kodifikasi atau undang-

undang.9

2. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder

adalah sumber data yang mendukung sumber data primer yaitu diperoleh

dan bersumber dari Al-Qur‟an, hadits, kitab-kitab fiqh, buku-buku dan

literatur yang ada hubungannya dengan pokok pembahasan.

3. Metode Pengumpulan Data

Dengan cara mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penelitian dan

mengambil dengan cermat. Data-data yang dibaca dan ditulis yang berkaitan

dengan perundang-undangan. al-Quran, hadis, dan buku-buku referensi yang

ada hubungan dengan pokok pembahasan oleh penulis. Suatu cara untuk

mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku,

agenda, surat kabar dan sebagainya.10

9Abdulkadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung,

2004, Hlm. 131. 10

Sutrisno Hadi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, edisi II, Rineka Cipta,

Jakarta, 1991, hlm. 202

8

4. Metode Pengolahan Data

a) Pemeriksaan Data (Editing)

Yaitu mengoreksi data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah

benar, dan sesuai atau relevan dengan masalah yang dikaji. Tujuan

daripada editing adalah untuk mengurangi kesalahan atau kekurangan

yang ada di dalam daftar pertanyaan yang sudah diselasaikan sampai

sejauh mugkin.11

b) Penandaan Data (Coding)

Yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber

data (Buku-buku literatur, fiqh Islam, dan data lain yang berkenaan

dengan pembahasan).

c) Rekontruksi Data (Recontructing)

Yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga

mudah dipahami dan diinterpretasikan.

d) Sistematisasi Data (Sistematizing)

Yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan

berdasarkan urutan masalah.12

5. Metode Analisa Data

Pengolahan analisis data ini akan digunakan metode analisis sebagai berikut:

a) Metode berfikir deduktif yaitu mengambil kesimpulan dari suatu

masalah berdasarkan pada hal-hal atau kejadian-kejadian yang umum

11

Cholid Narbuko, Abu Achmadi, Metodelogi Penelitian, Cetakan Ketiga Belas, Bumi

Aksara, Jakarta, 2013. hlm. 153. 12

Abdulkadir Muhammad, loc.cit, hlm. 126.

9

kepada suatu kesimpulan yang khusus.13

Metode ini digunakan untuk

mengungkap data yang diperoleh dari jalan pemikiran yang umum

kepada pemikiran yang khusus, yang kemudian dapat memberikan jalan

pembuktian menuju suatu kebenaran yang ilmiah. Contohnya

mengambil kesimpulan dari suatu masalah seperti isu-isu perkawinan

poligami di kalangan masyarakat Malaysia dan menjadikan kepada suatu

kesimpulan yang khusus.

b) Metode Induktif yaitu berfikir dari fakta-fakta yang khusus dan peristiwa

yang kongkrit, kemudian ditarik generalisasi yang mempunyi sifat

umum. Metode ini merupakan kebalikan dari metode deduktif.

13

Ibid.hlm. 80.

BAB II

POLIGAMI MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian Poligami dalam Islam

Poligami dari sudut bahasa adalah mempunyai isteri lebih dari seorang

dalam satu masa. Menurut Kamus Bahasa, poligami berarti amalan beristeri

lebih daripada seorang pada masa yang sama. Dalam bahasa Arab, poligami

disebut Ta‟addad al-Zawjat ( تعدد الزوجات) . Asal perkataan Ta‟addad (تعدد)

berarti bilangan, manakala perkataan al-Zawjat (الزوجات) diambil dari

perkataan al-Zawjat (الزوجة) yang berarti istri. Dua perkataan tersebut apabila

digabungkan membawa arti istri yang banyak atau berbilang-bilang.14

Terdapat tiga bentuk poligami, yaitu poligini15

, poliandri16

, dan

pernikahan kelompo17

. Walaupun diperbolehkan dalam beberapa kebudayaan,

poligami ditentang oleh sebagian kalangan. Terutama kaum feminis

menentang poligini, karena mereka menganggap poligini sebagai bentuk

penindasan kepada kaum wanita. Agaknya poligami marak pada masa lalu

karena “nurani” dan rasa keadilan laki-laki maupun perempuan tidak terusik

olehnya. Kini “rasa keadilan” berkembang sedemikian rupa akibat maraknya

seruan HAM dan persamaan gender, sehingga mengantar kepada perubahan

pandangan terhadap banyak hal, termasuk poligami. Apalagi, ketergantungan

14

Abdullah Nasih Ilwan: PT Remaja Rosdakarya, 1984, Bandung. hlm. 11. 15

Sistem perkawinan yg membolehkan seorang pria memiliki beberapa wanita sbg istrinya

dl waktu yg bersamaan. 16

Sistem perkawinan yg membolehkan seorang wanita mempunyai suami lebih dari satu

orang dl waktu yg bersamaan. 17

Kombinasi poligini dan poliandri.

11

perempuam kepada laki-laki tidak lagi serupa dengan masa lalu akibat

pencerahan dan kemajuan yang diraih perempuan dalam berbagai bidang.

Maka poligami bolehlah dimaksudkan sebagai berkawin lebih daripada

seorang yaitu lawan kepada perkataan monogami yang membawa arti

berkawin dengan seorang wanita saja. Ia juga berlawanan dengan perkataan

poliandri yaitu bersuami lebih dari seorang dalam satu masa.18

B. Sejarah Permulaan Poligami

Wujud poligami sebelum Islam datang. Berkawin secara poligami ini

sebenarnya sudah meluas berlaku pada banyak bangsa sebelum Islam sendiri

datang. Diantara bangsa-bangsa yang menjalankan poligami, yaitu: Ibrani,

Arab Jahiliyah dan Cisilia, yang kemudian melahirkan sebagian besar

penduduk yang menghuni negara-negara: Rusia, Lithuania, Polandia,

Cekoslowakia dan Yugoslavia, sebagian orang-orang Jerman dan Saxon yang

melahirkan sebagian penduduk yang menghuni negara-negara : Jerman, Swiss,

Belgia, Belanda, Denmark, Swedia, Norwegia dan Inggris.19

Poligami bukan berasal dari Islam. Tidak benar, jika dikatakan bahwa

Islamlah yang mula-mula membawa sistem poligami. Sebenarnya sistem

poligami ini hingga dewasa ini masih tetap tersebar pada beberapa bangsa

yang tidak beragama Islam, seperti : Penduduk asli Afrika, Hindu, India, Cina

dan Jepang.

18

Zaini Nasohah, Poligami: Hak Keistimewaan Menurut Syariat Islam, Utusan Publications

& Distributors Sdn. Bhd.: Kuala Lumpur, 2000. hlm. 1 19

Azizah al-Hibri. 1992. A Study of Islamic History. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti.

12

Poligini dan poliandri dilakukan oleh sekalangan masyarakat Hindu

pada zaman dulu. Namun, pada prakteknya dalam sejarah, hanya raja dan

kasta tertentu yang melakukan poligami. Poligami mungkin juga terjadi

karena terpaksa yang dilakukan karena berbagai alasan, misalnya karena tidak

mempunyai keturunan atau tujuan politik Raja-Raja Hindu.20

Dalam Agama Buddha pandangan terhadap Poligami adalah suatu

bentuk keserakahan (Lobha). Buddha Sidharta Gautama tidak menetapkan

hukum religius apapun berkaitan dengan kehidupan rumah tangga, melainkan

memberikan nasihat tentang bagaimana menjalani kehidupan rumah tangga

yang terpuji. Walaupun Buddha tidak menyebutkan apapun tentang jumlah

istri yang dapat dimiliki seorang pria, ia dengan tegas menyatakan bahwa

seorang pria yang telah menikah kemudian pergi ke wanita lainnya yang tidak

dalam ikatan perkawinan, hal tersebut dapat menjadi sebab keruntuhannya

sendiri. Ia akan menghadapi berbagai masalah dan rintangan lainnya.21

Walaupun kitab-kitab kuno agama Yahudi menandakan bahwa

poligami diijinkan, berbagai kalangan Yahudi kini melarang poligami. Gereja-

gereja Kristiani umum, seperti Kristen Protestan, Katolik, dan Ortodoks,

menentang praktek poligami. Namun, beberapa aliran Kristen

memperbolehkan poligami dengan merujuk pada kitab-kitab kuno Yahudi.

Gereja Katolik merevisi pandangannya sejak masa Paus Leo XIII pada tahun

1866 yakni dengan melarang poligami yang berlaku hingga sekarang. Rujukan

20

Afzalur Rahman. 1993. Ensiklopedia Sirah. Norhayati Mohd. Nor (terj.). Kuala Lumpur:

Dewan Bahasa dan Pustaka, hal. 56. 21

Ibid, hal. 57.

13

yang digunakan umat Kristiani mengenai poligami adalah Kitab Injil Markus

10:1-12.22

Penganut Mormonisme pimpinan Joseph Smith di Amerika Serikat

sejak tahun 1840-an hingga sekarang mempraktekkan, bahkan hampir

mewajibkan poligami. Tahun 1882 penganut Mormon memprotes keras

undang-undang anti-poligami yang dibuat pemerintah Amerika Serikat.

Namun praktek ini resmi dihapuskan ketika Utah memilih untuk bergabung

dengan Amerika Serikat. Sejumlah gerakan sempalan Mormon sampai kini

masih mempraktekkan poligami.23

C. Permulaan Diperbolehkannya Poligami Dalam Islam

Dasar hukum yang membolehkan berpoligami telah dijelaskan melalui ayat

Al-Quran. Bermula dari perintah Allah perihal "Memperlakukan anak yatim

dengan adil" seperti menjaga harta anak yatim:24

لوا البيث بالطايب ول تأكلوا أموالم إل أموالكم إناو كان وآتوا اليتامى أموالم ول ت تبدا

حوبا كبرياArtinya: “Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta

mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu

makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan

(menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar.”25

22

Dusuki bin Haji Ahmad. 1978. Poligami dalam Islam. Kuala Lumpur: Yayasan Dakwah

Islamiah Malaysia. 23

https://id.wikipedia.org/wiki/Poligami+&cd=1&hl=en&ct=clnk 24

Daradjat dan Zakiah. 1995. Ilmu Fiqh. Jilid 2. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf. 25

Al-Quran, An-Nisa‟ 4: 2.

14

Disusul ayat berikutnya mengenai "Larangan menikahi anak yatim dengan

mahar yang rendah.26

Firman Allah s.w.t.:

وإن خفتم ألا ت قسطوا ف اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مث ن وثلث

ل أ انكم ت عدلواف واحدةأوماملكتلأ خفتم فإن ورباع ت عولوانىأ ألاArtinya:“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak)

perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita

(lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak

akan dapat berlaku adil , maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang

kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat

aniaya.”27

Imam Bukhari meriwayatkan dari 'Aisyah r.a. bahwasanya ada seorang laki-

laki yang memiliki tanggungan wanita yatim, lalu dinikahinya, sedangkan wanita

itu memiliki sebuah pohon kurma yang berbuah. Laki-laki ini menahannya (tidak

mau menceraikanya, dan tidak senang jika dinikahi orang lain), sedangkan wanita

itu tidak mendapatkan sesuatupun dari laki-laki itu. Maka turunlah ayat ini (An-

Nisa‟:3).

Berpandukan ayat di atas, Islam tidak mewajibkan berpoligami, tetapi

menjadikannya sebagai membolehkan. Namun membolehkan ini bukanlah secara

mutlak sebaliknya dikenakan syarat-syarat yang tertentu.

Imam Bukhari juga meriwayatkan dari 'Urwah bin az-Zubair bahwa ia

bertanya kepada 'Aisyah r.a. tentang firman Allah pada An-Nisa ayat 4 ini.

'Aisyah menjawab: "Wahai anak saudariku, anak yatim perempuan yang

26

Mohd. Saifulloh Al Aziz S. 2002. Fiqih Islam Lengkap pedoman hukum ibadah umat

islam dengan berbagai permasalahannya. Surabaya: Terbit Terang. 27

Al-Quran, An-Nisa‟ 4: 3.

15

dimaksud adalah wanita yatim yang berada pada pemeliharaan kafilnya (orang

yang ditunjuk mengurus dan merawatnya) yang bergabung atau menjadi sekutu

dalam hartanya, sedangkan si kafil menyukai harta dan kecantikannya, lalu ia

ingin mengawininya tanpa berbuat adil dalam maharnya, hingga memberikan

mahar yang sama dengan mahar yang diberikan oleh orang lain kepadanya (jika

orang lain itu menikahinya). Maka jika demikian, mereka dilarang untuk

menikahinya, kecuali mereka dapat berbuat adil kepada wanita-wanita tersebut

dan memberikan mahar yang terbaik untuk mereka. (Sebagai gantinya) mereka

diperintahkan untuk menikahi wanita-wanita lain yang mereka sukai (selain anak

yatim yang dalam pemeliharaannya itu)."28

Ayat tersebut diwahyukan pada akhir tahun kedelapan Hijrah untuk

menghapuskan peradaban lama yang masyhor di kalangan orang Jahiliyyah pada

masa itu. Pada masa tersebut, apabila terdapat perempuan yatim, wali yang

menjaga perempuan yatim tersebut tidak mahu mengawinkan perempuan tersebut

bagi mengelakkan kuasa menjaga harta perempuan yatim tadi terlepas ke tangan

orang lain. Sebaliknya mereka sendiri yang berkawin dengan perempuan yatim itu

untuk menjadikan hartanya sebagai milik mutlak mereka, sedangkan

kewajibannya sebagai seorang suami yang bertanggungjawab tidak dipenuhi dan

dilaksanakan.29

Maka dengan turunnya ayat ini, telah menghapuskan amalan tersebut dengan

mengharuskan seseorang laki-laki itu mengawini perempuan-perempuan yatim

dan menjalankan tanggungjawab mereka secara adil seperti yang dikehendaki oleh

28

Mustofa al-Khin, Mustofa al-Bugho & Ali as-Syarbaji. 2005. Kitab Fikah Mazhab

Syafie. Kuala Lumpur: Prospecta Printers SDN. BHD, hal. 130. 29

Ibid, hal. 132.

16

Islam. Ayat tersebut juga menjelaskan supaya seseorang yang berkawin lebih dari

satu hendaklah berlaku adil terhadap isteri-isterinya dengan melaksanakan

tanggungjawab yang diamanahkan sepenuhnya. Sebaliknya jika mereka tidak

mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri tadi maka hendaklah mereka berkawin

satu saja.

Dalam pensyariatan poligami, Sunnah juga mengatakan tentang

pengharusannya. Antaranya ialah diceritakan dalam suatu riwayat, Ali bin Abu

Thalib bermaksud hendak memadu Fatimah, putri Rasulullah saw. Tetapi Fatimah

menolak keras dan mengancam akan minta cerai. Kemudian Ali menemui

Rasulullah saw. (mertuanya) hendak meminta ijin untuk menikah lagi tersebut.

Abdullah bin Abi Mulaikah meriwayatkan bahwa Musawwir bin Mahramah

bercerita kepadanya yang ia pernah mendengar Rasulullah saw. berkhotbah di atas

mimbar: "Sesungguhnya Bani Hisyam bin Mughirah meminta izin kepadaku

untuk mengawinkan anak perempuannya dengan Ali bin Abi Thalib, tetapi aku

tidak mau mengizinkan. Kemudian aku tidak mau mengizinkan dan tidak akan

mengizinkan, kecuali kalau Ali bin Abi Thalib lebih dulu menceraikan anak

perempuanku, lalu kawin dengan anak perempuan mereka. Sebab anak

perempuanku adalah darah dagingku. Kalau ia dibuat tidak senang berarti aku pun

dibuat tidak senang, dan kalau ia disakiti berarti menyakiti aku."30

Dalam riwayat lain dikatakan: "Sesungguhnya Fatimah adalah darah

dagingku, dan aku menghawatirkan dia akan terganggu agamanya." Kemudian

beliau menyebutkan salah seorang menantunya dari bani Abdi Syams, dengan

memuji perkawinannya dengan anaknya dan dinilainya baik, lalu sabdanya:

30

Mahmud Syaltut. 1985. Al-Islam, Aqidah wa Syariah. Beirut: Dar al-Syuruq.

17

"Menantu saya kalau omong dengan saya jujur, kalau janji dengan saya dipenuhi.

Dan sesungguhnya saya tidaklah mengharamkan yang halal atau menghalalkan

yang haram. Tetapi, demi Allah, puteri Rasulullah tidaklah boleh berkumpul sama

sekali dengan puteri musuh Allah pada satu tempat."31

Kesimpulan dari hadits di atas. Jika poligami itu dasar hukumnya wajib atau

sunnah, sudah tentu Rasul akan mengijinkan Ali menikah lagi, bukankah

Rasulullah pelaku dan penganjur sunnah? Perkataan Rasulullah "Fatimah adalah

darah dagingku" bukan berarti khusus untuk kasus Ali-Fatimah saja, tetapi

Rasulullah mewakili perasaan semua orang tua yang akan merasakan sakit hati

jika anaknya disakiti suaminya.

Ada yang berpendapat bahwa sebelum pernikahan telah terjadi suatu

perjanjian bahwa Ali tidak akan menyakiti dan membuat Fatimah tidak senang.

Atas dasar itu, sebagian ulama berpendapat bahwa hukum dasar poligami adalah

mubah (boleh), dan bisa menjadi wajib, sunnah, makruh bahkan haram tergantung

dari situasi dan kondisi.32

Manakala peristiwa lainnya pula mengenai seorang sahabat bernama Ghailan

al-Damsyiqi yang mempunyai sepuluh orang isteri ketika beliau memeluk agama

Islam. Rasulullah s.a.w. telah mengarahkannya agar memilih empat orang saja

31

Ibn Rushd. 1983. Bidayat al- Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid. Jakarta: Dar Kutub

Islamiyyah. 32

Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah (terjemahan: Mahyuddin Syaf),Cetakan Kedua, P.T. Al-

Ma‟arif: Bandung, 1993.

18

dari isteri-isterinya dan menceraikan yang lain-lain apabila beliau memeluk agama

Islam. Sabda Rasulullah s.a.w.:33

خذ من هنا (ص)أسلم غيلن بن سل ة وتتو وش ة ف قا لو الناب : وون ابن و ا

(رواه ابن ماجو).أرب عا

Artinya: “Dari Ibnu Umar telah berkata: Telah masuk Islam, Ghailan bin

Damsyiqi dan di sampingnya ada sepuluh orang isteri, maka Rasulullah s.a.w.

bersabda kepadanya: Ambillah dari kalangan mereka itu empat orang saja.”

Begitu juga dengan peristiwa Qais bin al-Harith, sebelum beliau memeluk

agama Islam, beliau telah mempunyai delapan orang isteri. Kemudiannya apabila

beliau memeluk agama Islam, Rasulullah s.a.w. telah memerintahkan Qais agar

memilih empat orang saja dari isteri-isterinya dan menceraikan yang lainnya.

Rasulullah s.a.w. bersabda:34

فذك ت لو (ص)أسل ت ووندى ثان نسوة فأت يت الناب : ون ي بن ا ارث ا

(أبو او ) ل ف قا اخت من هنا أرب عا

Artinya: “Daripada Qais bin al-Harith beliau berkata: Ketika aku masuk Islam,

aku mempunyai delapan orang isteri kemudian datang Rasulullah s.a.w.

menyuruh aku memilih dari kalangan mereka empat orang.”

33

Imam Ibnu Hajar al-Asqalany. 2008. Bulughul Maram. Jakarta: Pustaka Al-Hidayah.

Hadits riwayat Ibnu Majah, no. 1953, kitab an-Nikaah. 34

Ibid, Hadits riwayat Abu Dawud, no. 1914, kitab at-Thalaaq.

19

Baginda Rasulullah s.a.w. sendiri telah mengamalkan poligami dan

kemudiannya diikuti oleh para sahabat dan tabi‟in. mereka memandang amalan

poligami itu sebagai suatu yang baik dan tidak pernah ditentangi oleh seorang

Islam yang taat. Sementara itu, imam-imam Mujtahid di seluruh negara Islam

turut memperakui pensyariatannya. Tidak ada yang pernah membantah syariat

tersebut hingga ke hari ini.35

D. Hikmah Poligami

Setiap pensyariatan hukum Allah s.w.t. pastinya mempunyai hikmah-

hikmahnya yang tertentu sama ada yang boleh dilihat dengan mata kasar mahupun

hikmah yang bersifat tersembunyi. Begitu juga dengan poligami, ia membawa

hikmah tersendiri. Antaranya ialah:36

a) Karunia Allah s.w.t. kepada manusia.

b) Menperbanyakkan penduduk Islam.

c) Menjaga kebajikan golongan wanita belum bersuami yang ramai di

sesetengah kawasan / bilangan wanita yang melebihi kaum laki-laki.

d) Mengelakkan suami daripada memeilih jalan yang menuju ke lembah

kehinaan.

e) Memperbanyakkan keturunan.

35

Musfir al-Jahrani. 1999. Mengapa Rasulullah SAW Beristeri Ramai. Kuala Lumpur:

Penerbitan Darul Iman. 36

Zaini Nasohah, 2000. Poligami Hak Keistimewaan Menurut Syariat Islam,Kuala Lumpur.

hlm. 9.

20

a) Karunia Allah s.w.t. Kepada Manusia

Pengharusan poligami dengan pembatasan bilangan yang tidak melebihi dari

empat dalam satu-satu masa merupakan rahmat dan karunia Allah s.w.t. kepada

manusia khususnya umat Islam.37

Bagi kaum laki-laki, mereka boleh berkawin

lebih dari satu dengan syarat mereka sanggup berlaku adil terhadap isteri-isterinya

dalam semua perkara sama ada melibatkan material ataupun lainnya. Namun jika

mereka bimbang sekiranya dengan poligami itu mereka gagal menjalankan

tanggungjawabnya dengan sempurna dan adil, maka pada waktu itu adalah haram

bagi mereka untuk berpoligami. Oleh itu, di sini tidak ada paksaan mahupun

larangan sama sekali. Semuanya adalah bergantung kepada kemampuan dan

beberapa faktor lain yang mesti diambil kira.38

b) Memperbanyakkan Penduduk Islam

Islam adalah agama kemanusiaan yang sentiasa menggesa umatnya

melaksanakan pembangunan dan menyampaikannya kepada seluruh manusia.

Tugas pembangunan tersebut sudah tentu perlu kepada sebuah negara yang kuat

dan lengkap dalam serba-serbi meliputi bidang teknikal, ketenteraan, pertanian

dan lain-lain. Hanya dengan unsur-unsur tersebut negara boleh maju dan

dihormati oleh kawan dan lawan.

Ciri-ciri yang disebutkan tadi tidak akan tercapai tanpa rakyat yang ramai

dan kuat bekerja. Pengaruh jumlah rakyat yang ramai amat besar kepada

pembangunan negara. Oleh yang demikian, poligami merupakan salah satu jalan

37

Mustafa haji Daud. 1992. Institusi Kekeluargaan Islam.Cet. Kedua. Kuala Lumpur:

Dewan Bahasa dan Pustaka. 38

Zaini Nasohah, 2000, Poligami Hak Keistimewaan Menurut Syariat Islam,Kuala

Lumpur. hlm. 9.

21

penyelesaian terbaik bagi meramaikan penduduk melalui anak-anak yang

dilahirkan dari perkawinan-perkawinan tersebut.

c) Menjaga kebajikan golongan wanita belum bersuami yang ramai di

sesetengah kawasan / bilangan wanita yang melebihi kaum laki-laki.

Pada masa ini, banyak bancian yang dibuat menunjukkan jumlah wanita

semakin ramai dari laki-laki. Keadaan ini berlaku sama ada memang telah

semulajadi ramai ataupun disebabkan ramai laki-laki terkorban syahid dalam

mempertahankan agama dan negara seperti yang berlaku di negara-negara Balkan

sekarang seperti Bosnia, Kosovo dan lain-lain.39

Bagi mengatasi masalah lebih ramai wanita, dengan matlamat memberi

perlindungan dan kebajikan mereka, maka poligami merupakan suatu jalan

penyelesaiannya.

Bagi negara-negara yang dilanda peperangan, poligami akan dapat

memberi jaminan kehidupan baru kepada balu-balu syuhada. Selain dari itu,

dengan cara ini jugalah keturunan dapat dibiakkan bagi menggantikan jiwa-jiwa

yang telah terkorban akibat peperangan tersebut.

d) Mengelakkan suami daripada memilih jalan yang menuju ke lembah

kehinaan.

Adakalanya terdapat suami yang tidak cukup dengan seorang isteri

disebabkan perkara-perkara berikut:

1) Keuzuran semulajadi wanita.

39

Mustaffa Suhaimi. 1992. Hikmah Poligami. Selangor: Progressive Products Supply.

22

2) Kehendak nafsu yang tidak terbatas dan isteri yang tidak mampu.

3) Nafsu laki-laki yang lebih berterusan walaupun usia semakin meningkat.

Sebagai jalan alternatif bagi mengelakkan sebarang kemungkinan terjebak

ke lembah maksiat, maka Islam membenarkan suami berpoligami. Namun

demikian perlu ditegaskan bahwa ia bukanlah satu-satunya jalan keluar yang ada.

Bagi yang lebih kukuh imannya mungkin mereka boleh memperbanyakkan ibadat

puasa sunat untuk menundukkan kehendak syahwat.

e) Memperbanyakkan keturunan

Antara tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk membiakkan

keturunan dan zuriat.40

Bagi pasangan yang gagal mendapat anak walaupun telah

mendirikan rumah tangga dalam tempoh yang lama, adalah suatu yang amat

mengecewakan. Rentetan daripada itu, tidak mustahil rumah tangga tidak ceria

lagi. Sekiranya telah dapat disahkan bahwa punca kegagalan mendapat anak

adalah daripada pihak isteri disebabkan pelbagai masalah, sudah tentu pihak yang

satu lagi, yaitu suami akan terhalang kemahuannya untuk mendapatkan zuriat

sendiri. Islam sendiri telah menjelaskan bahwa dalam memilih calon isteri

hendaklah diutamakan yang boleh melahirkan ramai anak, berbanding keturunan

yang mandul meskipun yang mandul itu mempunyai ciri-ciri fizikal yang lebih

menarik, lebih cantik dan sebagainya.41

40

Pahrol Mohamad Juoi. 2012. Misteri Poligami Antara Keadilan dan Keseronokan.

Majalah Solusi. Mei:16-20. 41

Pahrol Mohamad Juoi. 2012. Masih Adakah Yang Sudi. Majalah Solusi. Mei: 11-23.

23

Walaubagaimanapun, tidak dinafikan bahwa pihak suami juga kadang-

kadang menjadi punca kesukaran mendapat zuriat. Oleh itu, suami hendaklah

saling faham-memahami dan sama-sama mendapatkan rawatan untuk memastikan

di mana silapnya. Pada masa kini terdapat banyak kaedah perubatan untuk

mengesan masalah kemandulan ini. Doktor boleh memeriksa pasangan suami

isteri yang bermasalah dan memastikan siapa sebenarnya mandul.

Di samping itu juga, Rasulullah s.a.w. menggesa umatnya supaya berusaha

membanyakkan keturuanan karena dengan banyaknya keturunan umat Islam, akan

menjadi satu kebanggaan kepada baginda sendiri pada hari akhirat kelak. Sabda

Rasulullah s.a.w.:

ج وا الو و الول و فاا مك اث بك م اام م و القي امة )أبو او (ت ـوا

Artinya: “Berkawinlah dengan wanita yang penyayang dan dari keturunan

yang banyak anak, karena aku suka dengan jumlah umatku yang banyak

pada hari kiamat.”42

E. Sebab-sebab berlakunya poligami

Setiap ayat di dalam Al-Quran yang menetapkan sesuatu hukum tidak hanya

terikat dengan sesuatu hukum atau peristiwa saja. Sebaliknya ia mempunyai

linkungan yang lebih luas dan mengandungi pelbagai hikmah dan rahasia-rahasia

yang boleh diketahui kemudiannya melalui penjelasan Sunnah Rasulullah s.a.w.

Begitu juga dengan keharusan berpoligami. Terdapat beberapa faktor yang

42

Imam Ibnu Hajar al-Asqalany. 2008. Bulughul Maram. Jakarta: Pustaka Al-Hidayah.

Riwayat al-Nasa‟i, no. 995, kitab Nikah

24

membolehkan keadaan ini berlaku. Berdasarkan keterangan daripada hadis, ahli-

ahli tafsir telah merumuskan secara terperinci tentang sebab-sebab yang

membolehkan berlakunya poligami.43

a) Tidak mempunyai anak.

Apabila seseorang isteri yang didapati mandul dan telah menjalani pelbagai

usaha untuk mendapatkan zuriat namun tidak berjaya, tentulah suaminya

akan merasa putus harapan untuk mendapatkan keturunan. Dalam keadaan

ini Islam membolehkan suami untuk melaksanakan poligami karena dengan

jalan inilah suami terbabit boleh mendapatkan zuriat dari isteri lain yang

dikawininya secara sah.44

b) Isteri sedia ada menderita sakit yang berpanjangan.

Bukanlah suatu yang mustahil jika terdapat isteri atau seseorang individu

menghidap suatu penyakit yang berpanjangan dan sukar untuk diubati

sekalipun telah menjalani pelbagai bentuk usaha untuk memulihkannya.45

Apabila ini berlaku pastinya istri tersebut tidak dapat menjalani kehidupan

dan hubungan suami isteri seperti biasa. Malah isteri yang dalam keadaan

ini juga tidak mampu untuk melaksanakan tanggungjawabnya sebagai

seorang ibu dalam mendidik dan mengasuh anak-anak serta menguruskan

rumah tangga.46

43

Zaini Nasohah, 2000, Poligami Hak Keistimewaan Menurut Syariat Islam,Kuala

Lumpur. hlm. 14. 44

Said Abdul Aziz al-Jandul. 1994. Wanita Di Bawah Naungan Islam. Selangor: Thinker‟s

Library Sdn. Bhd. 45

Zaini Nasohah, 2000, Poligami Hak Keistimewaan Menurut Syariat Islam,Kuala Lumpur.

hlm. 16. 46

Pahrol Mohamad Juoi, 2012,Majalah Solusi, hlm. 34.

25

c) Tabiat kemanusiaan suami memerlukan istri lebih daripada seorang.

Sudah menjadi tabiat bagi seorang laki-laki memerlukan isteri lebih dari

seorang.47

Jika cara poligami ini tidak wujud, kemungkinan besar para laki-

laki yang tidak dapat mengawal diri dan nafsunya tadi mencari jalan yang

tidak sah untuk memenuhi tabiat kemanusiaannya itu. Jalan yang tidak sah

ini adalah zina dan bukan sahaja mengakibatkan laki-laki tadi berdosa dan

rusak akhlaknya, bahkan dia turut sama merusakkan orang lain dan

masyarakat.48

d) Jumlah kaum wanita lebih ramai dari kaum laki-laki.

Akibat dari perkembangan penduduk dari hari ke hari dan peperangan yang

sering berlaku telah melahirkan ramai janda dan anak gadis yang kehilangan

tunang atau sebagainya. Jika dilihat dari sudut kemanusiaan, nasib wanita-

wanita janda ini adalah suatu keadaan sosial yang perlu dibela dan

diperhatikan. Salah satu cara pembelaan yang paling mententeramkan hati

ialah apabila janda-janda itu merasa ada tempat untuk mereka berlindung.

Dengan adanya peraturan poligami maka laki-laki yang mempunyai

kemampuan dan kesanggupan bolehlah mengawini wanita-wanita janda atau

gadis-gadis lain disebabkan kurangnya jumlah laki-laki setelah gugur di

medan perang.

e) Isteri sukar dididik.

Terdapat juga wanita yang sukar dibentuk dan dididik sikapnya supaya

menjadi lebih baik dan positif. Sikapnya yang sering menimbulkan

47

Anne sofie Roald. 2001. Women in Islam. London: Routledge. 48

Azizah Kassim. 1985.Wanita dan masyarakat. Utusan Publications & Distributors.

26

kemarahan suami dan sukar untuk dibentuk tidak mampu diubah walaupun

pelbagai usaha telah dijalankan. Talak pertama dan kedua pula gagal

menginsafkannya.49

Jika keadaan ini berlaku, seseorang suami itu boleh

memilih sama ada untuk menceraikan saja isterinya itu dan berkawin

dengan wanita lain atau meneruskan hubungan suami istri antara mereka

dan pada masa yang sama mengawini wanita lain untuk menenteramkan

hatinya dan mendapatkan layanan yang lebih baik.

f) Suami selalu bermusafir.

Terdapat juga seorang laki-laki yang tugasnya memerlukan dia sering

bermusafir dalam tempoh yang lama. Tetapi dia tidak sanggup untuk

membawa anak isterinya berpindah-randah ke sana-sini karena ia akan

menyusahkan lagi kehidupan mereka sekeluarga terutamanya terhadap

anak-anak. Sedangkan pada masa yang sama laki-laki tadi tidak mampu lagi

untuk menjalani kehidupannya secara bersendirian. Maka dalam hal ini laki-

laki tadi dibenarkan berpoligami bagi mengelakkan pelbagai perbuatan

buruk yang lain daripada berlaku.50

F. Syarat-Syarat Poligami

Penetapan berlakunya poligami oleh Islam berserta dengan batasan-batasan

tertentu dengan cara menetapkan poligami itu dengan syarat-syaratnya sendiri,

sebenarnya mempunyai tujuan jangka panjang yaitu untuk meratakan

kesejahteraan keluarga dan untuk menjaga ketinggian nilai di kalangan

49

Ahilemah Joned. 1988. Keupayaan dan hak Wanita Islam untuk berkahwin. Kuala

Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 50

Anon. 2007. As-Sunnah Poligami. Kuala Lumpur: Yayasan Lajnah Istiqomah.

27

masyarakat Islam seterusnya meningkatkan budi pekerti kaum muslimim. Berikut

adalah syarat-syarat berpoligami yang telah digariskan oleh syarak, yaitu:51

a) Pembatasan jumlah isteri.

Allah s.w.t. telah membataskan jumlah maksimum untuk berpoligami

adalah empat orang saja. Tidak kira sama ada seseorang itu memilih untuk

berpoligami seramai dua, tiga atau empat. Penambahan jumlah yang

melebihi dari empat adalah dilarang sama sekali oleh Islam. Hal ini telah

diperjelaskan di dalam al-Quran al-Karim melalui perkataan-perkataan

mathna yang berarti dua, perkataan thulatha yang bererti tiga dan perkataan

ruba‟yaitu empat. Firman Allah s.w.t.:

ا د للاو فاط السا اوات واارض جاول ال لئكة رسل أول أجنحة مث ن

وثلث ورباع

Artinya: “Segala puji tertentu bagi Allah s.w.t. yang menciptakan langit

dan bumi, yang menjadikan malaikat utusan-utusan yang bersayap; dua,

tiga dan empat...”52

Secara logiknya, akal yang waras sendiri menerima penentuan

bilangan maksimum untuk berpoligami yang wajar adalah empat. Ini karena

akal itu sendiri boleh menghukumkan bahwa bilangan empat adalah

bilangan yang paling banyak dan termampu oleh seseorang laki-laki untuk

memberi keadilan dari pelbagai segi. Mustahil bagi seseorang laki-laki

51

Ibid, hlm. 16. 52

Al-Quran, Al-Faathir: 35: 1.

28

untuk berlaku adil jika mereka mengumpulkan isteri yang bilangannya

melebihi dari jumlah itu dalam satu-satu masa.53

b) Wanita yang dikumpulkan dalam satu masa itu bukan bersaudara.

Islam telah menetapkan bahwa poligami itu adalah untuk memelihara

keluarga muslim dan memelihara kaum wanita. Oleh itu, Islam melarang

sama sekali untuk seseorang laki-laki yang berpoligami itu mengumpulkan

kakak dengan adik, ibu dengan anak perempuannya atau seorang wanita

dengan saudara ayahnya atau saudara ibunya dalam satu-satu masa.54

Firman Allah s.w.t.:

إناو كان فاحشة ومقتا ول ت نكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما د سلف

وساء سبيل Artinya: “Dan janganlah kamu berkawin (dengan perempuan-perempuan)

Yang telah diperisterikan oleh bapa kamu kecuali apa Yang telah berlaku

pada masa Yang lalu. Sesungguhnya perbuatan itu adalah satu perkara

Yang keji, dan dibenci (oleh Allah), serta menjadi seburuk-buruk jalan

(yang dilalui Dalam perkawinan).”55

Sabda Rasulullah s.a.w.:

.ل ج ع ب ي امل أة وو ات ها ول ب ي امل أة وخ ال ت ها

53

Abd. Latif Muda & Rosmawati Ali @ Mat Zin. 1997. Pengantar Fiqh. Kuala Lumpur:

Pustaka Salam SDN. BHD. 54

Abidin, Slamet, dan Aminuddin. 1999.Fiqih Munakahat 1. Bandung: Pustaka Setia, hlm.

158. 55

Al-Quran, An-Nisa‟ 4: 22.

29

Artinya: “Tidak boleh dikumpul antara wanita dengan saudara dari

ayahnya dan tidak boleh dikumpul antara wanita dengan saudara dari

ibunya.”56

Larangan ini adalah bertujuan untuk memelihara ikatan dan jalinan

kasih sayang dalam keluarga yang sedia ada dengan mengelakkan timbulnya

perasaan cemburu, ingin berlumba-lumba dan iri hati sesama sendiri. Ini

karena perasaan tersebut boleh menjadi alat memutuskan silaturrahim antara

sesama anggota keluarga yang dekat mahupun yang agak jauh.57

c) Bersikap adil.

Adil merupakan syarat utama yang membolehkan seseorang laki-laki

itu mengamalkan poligami. Syarak amat menitikberatkan keadilan dalam

amalan tersebut. Adil yang dimaksudkan ini merangkumi pelbagai segi

lahiriah, yaitu dari segi pembahagian nafkah, makan minum, pakaian,

tempat tinggal dan pembahagian waktu untuk bersama setiap isteri serta

perkara-perkara lain yang berbentuk kebendaan.58

Manakala keadilan dalam bentuk cinta dan kasih sayang pula tidaklah

menjadi satu syarat utama karena ia termasuk dalam kekuasaan Allah s.w.t.

sekalipun manusia sendiri merupakan faktor utama dalam mewujudkan

kasih sayang tersebut. Seandainya keadilan dari segi cinta dan kasih sayang

merupakan satu syarat yang wajib, maka mustahil bagi seorang hamba dapat

56

Imam Ibnu Hajar al-Asqalany. 2008. Bulughul Maram. Jakarta: Pustaka Al-Hidayah.

Hadis An-Nasa‟i, no. 1018, kitab Nikah. 57

Abidin, Slamet, dan Aminuddin. 1999, Fiqih Munakahat, hlm. 158. 58

Abd. Jalil bin Mohd Hassan. 1993. Perkahwinan Dalam Islam Berdasarkan Kepada

Dalil, Hukum, Hikmat dan Panduan Kebahagian. Kuala Lumpur: A.S. Nordeen.

30

berbuat demikian. Ini jelas melalui sejarah yang berlaku ke atas Rasulullah

s.a.w. sendiri.

Rasulullah s.a.w. sendiri gagal mengasihi kesemua isteri baginda

dalam tahap yang sama. Sebaliknya baginda lebih mengasihi Saidatina

Aisyah berbanding isteri-isteri yang lain. Ketetapan ini menunjukkan bahwa

Islam tidak membebankan umatnya dengan sesuatu yang diluar kemampuan

manusia. Namun begitu, perasaan lebih mengasihi seseorang isteri melebihi

isteri-isteri yang lain ini tidak boleh ditunjukkan kepada isteri-isteri yang

ada karena dikhuatiri ia akan menimbulkan fitnah. Keadaan ini terpulang

kepada suami untuk mengawalnya.59

d) Giliran.

Seseorang suami yang mengamalkan poligami wajib untuk

menyediakan giliran yang sama dan adil terhadap isteri-isterinya. Sekiranya

suami mempunyai dua orang isteri dan salah seorang isterinya itu adalah

merdeka dan seorang lagi hamba, maka giliran bagi isteri yang merdeka itu

adalah dua malam dan bagi yang hamba pula ialah satu malam.

Apabila suami berkawin lagi dan isteri barunya itu masih seorang

gadis, maka gadis tersebut berhak mendapat giliran selama tujuh malam

berturut-turut bermula dari hari perkawinan mereka. Sekiranya wanita yang

baru dikawini itu merupakan seorang janda, maka dia berhak untuk

mendapat giliran selama tiga malam berturut-turut dari tarikh perkawinan.60

59

Ahmad Muhammad al-Hufi. 1984. Kenapa Nabi Muhammad SAW Berpoligami. Ibrahim

Awang (terj.). Kuala Lumpur: Pustaka Ilmu Raya Sdn. Bhd, hlm. 135. 60

Ibid, hlm. 136.

31

Namun begitu giliran mereka akan kembali seperti biasa dan sama

dengan isteri-isteri yang lain selepas dari tempoh tujuh dan tiga hari tersebut

karena tempoh yang diberi tadi adalah sebagai satu cara meraikan

perkawinan mereka yang baru berlangsung. Ketetapan ini bersesuaian

dengan hadis Rasulullah s.a.w.:

)رواه ابن ماجه. (للب ك س بع وللث يب ث لث

Artinya: “Tujuh malam bagi dara dan tiga malam bagi janda.”61

Pembahagian giliran di antara para isteri ini adalah bergantung

keadaan suami itu sendiri. Jika suami bekerja pada siang hari, dia mestilah

membuat giliran untuk sebelah malam dan begitu juga sebaliknya kecuali

para isteri mengijinkan suaminya untuk mengubah giliran pada masa-masa

tertentu.62

e) Berkuasa menanggung nafkah.

Apa yang dimaksudkan dengan nafkah di sini ialah nafkah zahir. Para

ulama bersetuju dan sependapat bahwa apa yang dikatakan berkuasa

menanggung nafkah ialah sanggup menyediakan makanan, tempat tinggal,

pakaian dan perkara-perkara lain yang berbentuk kebendaan dan

diperlukan oleh isteri.

Ringkasnya nafkah zahir yang dimaksudkan itu ialah segala keperluan

berbentuk kebendaan yang menjadi keperluan asasi setiap orang. Cuma

nilainya saja yang berbeda-beda berdasarkan nilaian semasa dan

61

Imam Ibnu Hajar al-Asqalany. 2008. Bulughul Maram. Jakarta: Pustaka Al-Hidayah.

Hadits Riwayat Bukhari, no. 1086, kitab Nikah. 62

Amran bin Kasimin. 1990. Salah Guna Poligami: Wanita Menjadi Mangsa. Kuala

Lumpur: Pustaka al-Mizan.

32

kemampuan suami.63

Jika suami merupakan seorang yang agak susah maka

tingkat nafkah yang perlu diberikan kepada para isterinya adalah mengikut

tingkat nafkah yang biasa diberikan oleh orang yang susah kepada isteri

mereka walaupun isteri tadi berasal dari golongan berada.

Sekiranya suami itu adalah dari golongan kaya dan mewah, maka

nafkah yang perlu diberikan kepada setiap isterinya adalah seperti nafkah

yang diberikan mengikut kebiasaan orang kaya tidak kira sama ada isterinya

itu dari golongan kaya atau miskin.64

63

Abdul Nasir Taufiq Al-„Athar. 1976. Poligami Di Tinjau Dari Segi Agama, Sosial dan

Perundang Undangan. Chadidjah Nasution (terj.) Jakarta: Bulan Bintang, hlm. 76. 64

Ibid, hlm. 76.

BAB III

PRAKTEK DAN UNDANG-UNDANG POLIGAMI DI MALAYSIA

A. Praktek Poligami Di Malaysia

Poligami adalah bentuk perkawinan yang tersebar luas dalam masyarakat

pra-industri. Dalam masyarakat ini, poligami dilakukan dengan meluasnya bagi

memenuhi fungsi-fungsi ekonomi, politik dan sosio-budaya. Ini dapat dilihat

apabila perkawinan poligami dapat mempertingkatkan kedudukan ekonomi

sesebuah keluarga apabila isteri-isteri dalam perkawinan poligami digunakan

sebagai sumber tenaga kerja. Ini bermakna semakin ramai pekerja maka semakin

kayalah keluarga tersebut. Masyarakat seperti ini berkawin tidak berasaskan

kepada perasaan dan cinta. Oleh itu antara suami dan isteri tidak terikat secara

emosi dan dengan itu perasaan cemburu tidak timbul. Bukan setakat itu saja

perkawinan poligami berkait rapat dengan soal taraf kedudukan terutamanya

apabila perkawinan itu berlaku dikalangan pernimpin-pemimpin puak.

Penambahan bilangan isteri adalah lambang kekayaan seseorang laki-laki.65

Bagaimanapun poligami masih lagi disahkan dalam masyarakat industri

terutamanya ia masih diamalkan secara berterusan dikalangan masyarakat Islam.

Bagi Masyarakat Melayu Islam di Malaysia, poligami bukanlah lagi suatu

perkataan yang asing. Ini adalah karena poligami juga adalah salah satu dari

bentuk dan corak perkawinan dan kekeluargaan masyarakat Melayu yang berAdat

Perpatih dan juga yang berAdat Temenggung.66

Pengiktirafan masyarakat Melayu

65

Azizah Kassim, Wanita dan Masyarakat, UP & D: K.L, 1985, m.s.187-189. 66

Yaacob Harun, 'Keluarga Melayu: Bentuk, Organisasi dan Fungsi' dalam Mohd

Taib Osman (peny), Masyarakat Meiayu, Struktur, Organisasi dan Manifestasi, DBP: K. L.

1989, m.s.7 & 11.

34

terhadap amalan poligami ini adalah selaras dengan bentuk perkawinan di dalam

kekeluargaan Islam. Karena itu sekiranya terdapat pertentangan terhadap praktek

poligami, maka mereka ini akan dituduh sebagai cuba untuk menentang undang-

undang yang diturunkan Allah S.W.T. Ada yang beranggapan bahwa penolakan

Mahkamah Syariah terhadap permohonannya untuk berpoligami adalah tidak

wajar karena poligami itu dibenarkan oleh Islam. Bukan setakat itu, kajian yang

dibuat oleh Shu Le Cho keatas beberapa orang responden di Kelantan mendapati

bahwa poligami itu adalah hak seorang laki-laki. Sebarang usaha untuk campur

tangan dalam urusan poligami akan dianggap sebagai mencabuli hak yang telah

ditetapkan oleh Islam.67

Walaupun poligami dibenarkan oleh Islam dan diiktiraf amalannya

dalam masyarakat namun poligami bukanlah suatu bentuk perkawinan yang lazim

jika dibandingkan dengan monogami. Ini disebabkan antaranya ialah faktor

ekonomi yang terhad untuk menanggung isteri kedua dan anak-anaknya serta

menyediakan kemudahan-kemudahan secara saksama yang mana tidak semua

orang mampu untuk berbuat demikian. Di samping itu juga, keengganan dan

keberatan isteri untuk menerima poligami, kehidupan keluarga yang sering

begaduh, salah faham, cemburu membuat suami mengekalkan perkawinan yang

lazim tersebut.68

Bukan setakat itu saja cemuhan dan kritikan akan dilemparkan

oleh orang sekeliling terhadap suami yang berhasrat untuk berpoligami.

Umpamanya ungkapan-ungkapan seperti „dia tak sedar umur‟, „nak cuba pakai

yang muda pula‟, „yang lama jadi barang kondem dah‟, „mempunyai nafsu

67

Shu Le Cho, Poligami di kalangan Orang-orang Melayu di Kelantan, Latihan

Ilmiah, Jabatan Antropologi dan Sosiologi, Urn, 1990/91. 68

G.W. Jones, Marriage and Divorce in Islamic SouthEast Asia, Oxford University Press:

New York, 1994, m.s.268.

35

anjing‟, „hilang tabiat‟ dan „perempuan jahat‟ akan dilemparkan kepada suami dan

isteri kedua. Bagaimanapun perangkaan menunjukkan bahwa poligami disekitar

tahun-tahun 60an dan 70an mendapati bahwa perkawinan poligami adalah

disekitar 3% - 11%. Tingkat poligami ini dianggap tinggi jika dibandingkan

dengan tingkat poligami untuk pertengahan tahun 80an sehingga tahun 9Oan.

Penurunan tingkat ini berkait rapat dengan tahap pendidikan dan kefahaman

wanita dan laki-laki mengenai konsep poligami dan keadilan antara isteri-isteri

semakin meningkat, tanggapan dahulu bahwa mana-mana suami yang berpoligami

sebagai seorang yang kaya telah meleset dan juga karena penggubalan Undang-

undang Keluarga Islam di sekitar tahun-tahun 1980an.69

Tabel I menunjukkan

tingkat peratusan poligami dalam masyarakat Melayu pada pertengahan tahun

1980an sehingga awal tahun 90.

Tabel : I

Tabel I: Semenanjung Malaysia: Perkawinan Poligami berdasarkan Tingkat

Perkawinan 1984-1991

Negeri

Tahun

Peratusan

Johor 1984-90 1.9

Kedah 1987-90 1.3

Kelantan 1984-91 3.9

Melaka 1985-90 1.4

Negeri Sembilan 1989-90 0.6

Penang 1984-90 1.1

Perak 1989-91 0.9

Perlis 1989-91 2.1

Selangor 1984-90 1.6

Terengganu 1987-90 1.5

Wilayah Persekutuan 1987-90 1.5

Jumlah Purata

1984-91

2.8

Sumber: Jones, m.s.27.

69

Ibid, hlm. 274-280.

36

Kalau mengikut perangkaan tersebut ternyata bahwa tingkat poligami

sudah menurun. Manakala bagi tahun 1996 (Jan-Sept), hanya 20 kasus poligami

dari jumlah keseluruhan perkawinan sebanyak 2544 yaitu 0.7% saja yang

dilaporkan membuat permohonan poligami di Mahkamah Syariah Wilayah

Persekutuan. Daripada 0.7% ini, tidak semua permohonan poligami diluluskan

oleh Mahkamah Syariah. Tabel II menunjukkan bilangan kasus poligami yang

ditolak oleh Mahkamah Syariah untuk Tahun 1996.

Tabel: II

Tabel II: Bilangan kasus poligami yang ditolak oleh Mahkamah

Syariah Wilayah Persekutuan

Tahun / Jenis Kes 1996 (Sept)

Diluluskan 7

Ditolak 2

Dibatalkan 2

Pemohon tarik balik 1

Tiada Keputusan 8

Jumlah Pendaftaran 20

Sumber: Wan Makalsum Wan Dollah.

Walaupun terdapat permohonan yang gagal, namun peratusannya adalah

rendah jika dibandingkan dengan tingkat permohonan yang diluluskan. Ini

bermakna peluang permohonan poligami ditolak adalah tipis jika dapat memenuhi

syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-undang Keluarga Islam.

Mahkamah biasanya menerima satu-satu permohonan poligami apabila

Mahkamah berpuas hati dari sudut kemampuan suami untuk menanggung

37

keluarga yang sedia ada dan juga keluarga yang akan dibentuknya.70

Kemampuan

yang dimaksudkan di sini ialah kemampuan dari sudut latar belakang pendapatan

suami. Bagaimanapun kalau dilihat dari trend pendapatan suami sebagaimana

yang dilaporkan oleh Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan, tidak semua

permohonan poligami dan yang diluluskan datang dari pendapatan yang tinggi. Ini

adalah karena ada permohonan yang dibuat oleh seorang pemandu teksi, askar,

kerani, penyelia kilang, ketua keselamatan, peniaga persendirian, pengurus

syarikat.

Melihat kepada latar belakang pemohon poligami menunjukkan bahwa

mereka yang berpendapatan kurang dari RM1000 sebulan adalah lebih ramai yang

memohon untuk berpoligami. Ini bermakna terdapat juga pemohon yang membuat

permohonan poligami bukan atas dasar berkemampuan tetapi atas sebab-sebab

yang lain. Kajian yang dibuat oleh Amran Kasimin bahwa sebab-sebab

berpoligami boleh disenaraikan seperti berikut yaitu isteri uzur, isteri mandul,

mahu menambah anak, menolong isteri baru (dari agama lain dan miskin), suami

lebih bertenaga, tanpa sebab yang munasabah, telah mengandung (zina),

berjauhan (bekerja), rujuk isteri lama dan lain-lain sebab (desakan ibu).71

Daripada fail-fail kasus yang dikaji pada tahun 1995, sebab-sebab pemohon

membuat permohonan poligami sebagaimana yang dinyatakan di dalam borang

permohonan poligami adalah seperti berikut yaitu ingin menikah satu lagi (cinta,

berkenalan lama, jiwa tertekan dan kosong, berjanji dengan bakal isteri,isteri

suruh), menambah zuriat (laki-laki dan perempuan), berpendapatan lebih, nafsu

70

Mohd Syarifuddin Sajimon. 2006. Poligami Menurut Perundangan. Majalah MAIS

keluaran bulan Februari. Shah Alam: MAIS. 71

Amran Kasimin, Konflik Poligami di Malaysia, Karya Publishing House: Petaling laya,

1978, m.s. 119.

38

terlalu kuat, mengelak dari melakukan perkara-perkara mungkar, kasihan,

khalwat, alasan agama yaitu Islam membenarkan, isteri mandul dan keuzuran

jasmani serta untuk memantapkan rumahtangga. Walau apa pun alasan pemohon,

Mahkamah tidak akan meluluskan permohonan tersebut semata-mata berdasarkan

kepada alasan pemohon.

Daripada fail-fail kasus yang dikaji, kesemuanya memohon poligami

untuk isteri kedua. Ini diakui sendiri oleh beberapa orang pegawai mahkamah

bahwa masyarakat di Wilayah Persekutuan ini berkawin hanya dua orang isteri

tidak tiga dan tidak empat. Dari segi hubungan antara poligami dan perceraian

maka tidak ada satu statistik yang tepat untuk dikemukakan. Bagaimanapun

maklumat yang diperoehi daripada Unit Perundingan Keluarga Jabatan Agama

Islam, Wilayah Persekutuan, mendapati bahwa kebanyakan aduan yang dibuat

oleh isteri untuk bercerai adalah disebabkan oleh suami tidak membayar nafkah,

tidak memberi nafkah batin untuk suatu tempoh yang lama serta tidak ada rasa

persefahaman dalam rumahtangga. Apabila disiasat banyak kasus-kasus aduan ini

adalah akibat dari suami yang berpoligami. Inilah seperti kata Amran Kasimin,

wanita dan anak-anak akan menjadi mangsa akibat dari poligami yang

disalahgunakan.72

Bahkan melalui fail-fail kaunselor tersebut ternyata kebanyakan poligami

adalah diluar kebenaran Mahkamah. Ini dapat diketahui apabila aduan tersebut

dibuat oleh isteri sedangkan isteri tidak mengetahui bahwa suaminya telah

berpoligami. Mengikut Undang-undang poligami di Wilayah Persekutuan S.23(4)

yang memperuntukkan "Mahkamah hendaklah memanggil pemohon dan isteri

72

Ibid, hlm. 4.

39

atau isteri-isterinya yang sedia ada supaya hadir apabila permohonan itu

didengar... ". Peruntukkan jelas menunjukkan bahwa seorang isteri akan

mengetahui keinginan suaminya untuk berkawin apabila permohonan itu dibuat

melalui mahkamah. Mahkamah akan mengeluarkan surat saman kepada isteri

untuk hadir di mahkamah mendengar perbicaraan tentang permohonan poligarni

suaminya. karena itulah sekiranya aduan terima daripada pihak isteri bahwa

suarninya berpoligami, maka aduan tersebut akan disiasat dan jika sabit suaminya

telah melanggar Seksyen 123 Akta 1984 yaitu berpoligami di luar kebenaran

mahkamah, maka suaminya akan dikenakan denda sebagaimana yang

diperuntukkan. Penalti yang ditetapkan oleh Mahkamah atas kesalahan melanggar

S.123 Akta 1984 ini adalah tertakluk kepada latar belakang suami tersebut.

Umpamanya dalam kasus bil. 421/96, seorang suami pemandu teksi telah

berpoligami di Thailand dikenakan penalti sebanyak RM200. Manakala dalam

kasus bil. 402/96, seorang pengurus perkhidmatan di salah sebuah syarikat di ibu

kota yang berpendapatan RM2,500, berkawin juga di Thailand telah dikenakan

denda sebanyak RM700. Bagaimanapun mereka ini setelah membayar denda yang

telah ditetapkan oleh undang-undang boleh mendaftar perkawinan poligaminya.73

Di sini menampakkan kepada kita bahwa mereka yang inginkan poligami

tetapi tidak mahu memberitahu kepada isterinya atau merasakan bahwa

mahkamah boleh menolak permohonannya akan perkawinan di tempat yang lain.

Seperti kata Jones, ' ... to shop around and find another state where his

application will succeed'.74

Bagaimanapun untuk jalan lebih mudah mereka ini

73

Noor Aziah Mohd Awal. 2008. Pengenalan kepada sistem perundangan di Malaysia.

Selangor Darul Ehsan: International Law Book Services. 74

Op. Cit. Jones, m.s.280-281.

40

akan berkawin poligami di Thailand. Yang pastinya sama ada mereka berkawin di

mana-mana negeri atau di Thailand sekalipun, maka sekiranya perkawinan itu sah

di sisi Hukum Syarak maka mereka boleh mendaftarkan perkawinan poligami

itu.75

Bagaimanapun persoalan pendaftaran bagi perkawinan diluar mahkamah ini

adalah tidak seragam antara beberapa negeri. Wilayah Persekutuan umpamanya

meminda Seksyen 23 tersebut setelah melihat bahwa peruntukan lama yang tidak

membenarkan sebarang bentuk pendaftaran bagi mereka yang melanggar Seksyen

123 Akta 1984 memberi masalah kepada isteri kedua dan anak-anaknya. Terutama

apabila berlaku kematian dan perceraian sedangkan mereka tidak membuat

pendaftaran perkawinan.76

Sementara itu, Undang-undang Kekeluargaan Islam juga memberi hak

kepada seorang isteri untuk menuntut fasakh perkawinannya sekiranya terbukti

suaminya tidak memberi keadilan antara isteri-isterinya.77

Bukan hanya sekadar

itu, ketidakadilan antara isteri-isteri adalah suatu kesalahan di bawah Undang-

undang Keluarga Islam.78

Suami boleh dikenakan penalti mengikut sebagaimana

yang diperuntukkan. Tetapi mengikut maklumat dari Mahkamah Syariah Wilayah

Persekutuan, tidak ada kasus langsung di bawah Seksyen ini. Pihak Mahkamah

berpendapat bahwa ada kemungkinan isteri tidak mahu mengadu karena tidak

mahu berlaku perceraian manakala yang lainnya ada kemungkinan tidak tahu akan

Seksyen ini.79

75

Lihat Seksyen 23(1) Akta 1984. 76

Mohd. Sanusi bin Haji Mahmood. 1980. Undang-Undang Keluarga Dalam Islam. Kota

Bharu: Syarikat Dian Sdn. Bhd. 77

Seksyen 53(h)(vi), Akta 1984. 78

Seksyen 128, Akta 1984. 79

Ibn Hasyim. 1992. Personaliti Perkahwinan. Kuala Lumpur: G.G. Edar.

41

Oleh sebab itu, sekiranya isteri dalam rumahtangga poligami sama ada

isteri pertama atau yang berikutnya, merasakan perlu untuk keluar dari

perkawinan tersebut, maka mereka perlu untuk membuktikan ketidakadilan suami

terhadapnya. Bagaimanapun pembubaran perkawinan melalui fasakh adalah agak

rumit prosesnya karena istri perlu membuktikan dakwaannya.80

Dari statistik yang

diperolehi pembubaran perkawinan rnelalui taalik adalah lebih mudah dan banyak

dipohon oleh istri. Bagi tahun 1996, sebanyak 804 permohonan cerai taalik di

Mahkarnah Syariah Wilayah Persekutuan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 147

kasus telah selesai manakala 657 lagi belum diselesaikan. Manakala dalam kasus

fasakh pula untuk tahun yang sama sebanyak 195 kasus dipohon dan 26 kasus

selesai sementara 169 lagi belum diselesaikan. Begitu juga bagi tahun 1995, 248

permohonan taalik, 35 kasus selesai dan 213 belurn selesai. Manakala fasakh pula

dari 49 kasus yang dipohon 9 kasus selesai dan 40 kasus belum. Ini menarnpakkan

bahwa pembubaran melalui perceraian taalik adalah lebih mudah sekiranya sabit

kesalahan tersebut. Oleh itu cadangan yang cuba dikemukakan dalam

Memorendurn Reformasi Undang-undang Keluarga Islam 1996 tentang poligami

supaya memasukkan dalam lafaz taalik hak istri untuk menceraikan suaminya

sekiranya suami berpoligami. Mereka cuba untuk mengambil peruntukan ini

sebagaimana yang terdapat di Undang-undang Keluarga Islam Negeri Moroko.81

Bagaimanapun lafaz taalik seperti ini adalah tidak wajar. Harus diingat

bahwa poligami itu bukan sesuatu yang mudarat tetapi berlaku ketidakadilan

dalam poligami merupakan perkara yang mendatangkan kemudaratan. Kalau

80

Fatimah Syarha Mohd Noordin. 2011. Sebarkan Cinta-Mu. Kuala Lumpur: PTS Millenia

Sdn Bhd. 81

Abdul Aziz. 1992. Kursus dan Bimbingan Perkahwinan. Kuala Lumpur: Darul Nu‟man.

42

dilihat dalam lafaz taaliq yang telah diselaraskan untuk semua negeri di Malaysia

bahwa terdapat dua perkara yaitu suami tidak membayar nafkah untuk tempoh

selama 4 bulan berturut-turut dan juga suami melakukan darar syarie ke terhadap

isterinya dan jika isteri tersebut membuat aduan dan sabit kesalahan, maka

tertalaqlah ia, maka kedua-dua perkara ini adalah sesuatu yang tidak dibenarkan

oleh al-Quran. Oleh itu lafaz taalik berhubung dengan poligami perlulah dibuat

dalam bentuk „sekiranya suami berlaku tidak adil dalam berpoligami.‟.82

Ketidakadilan suami dalam berpoligami bukanlah tuntutan Islam

sebagaimana penderaan dan juga tidak membayar nafkah. Bahkan ketiga-tiga

perkara tadi juga ada dinyatakan di dalam peruntukan fasakh, yaitu hak isteri

untuk fasakh atas alasan tidak membayar nafkah, penganiyaan dan juga tidak adil

antara isteri-isteri. Dengan adanya lafaz sedemikian maka suami tetap dibenarkan

berpoligami dan isteri pula diberi hak untuk membubarkan perkawinannya

sekiranya sabit kesalahan tersebut.83

Tidak dinafikan bahwa poligami di kalangan masyarakat Melayu Islam

banyak yang stabil. Paparan realiti dalam kertas ini bukan bertujuan untuk

memburukkan poligami tetapi untuk mencari puncak berlaku konflik dalam

poligami. Masih ramai di kalangan masyarakat yang belum benar-benar

memahami konsep poligami dan keadilannya. Ini adalah karena Al-Quran hanya

menyebut 2 ayat yang menpunyai hubungkait rapat dengan isu poligami yaitu

Surah al-Nisa ayat 3 dan 129. Tuntutan supaya berlaku adil di antara isteri-isteri

tidak difahami dengan baiknya atau masyarakat tidak merasa itu suatu tuntutan

82

Asiah Ali. 1993. Muslimat Pencorak Masyarakat. Kuala Lumpur: Dewan Pustaka Fajar. 83

Mohd Rushdi Yusof. 1993. Perkahwinan dan Kekeluargaan Menurut Perspektif Islam.

Sumatera: Penerbitan Insan Digjaya.

43

dari Allah S.W.T. lni adalah karena arahan itu hanyalah berbentuk moral yaitu

aspek dosa dan pahala saja yang mengawal tingkah laku sosial mereka. Pahala dan

dosa ini tidak ditakuti oleh masyarakat sebagaimana sekiranya amaran dari

Rasulullah s.a.w. bahwa mereka yang tidak berlaku adil antara isteri-isteri akan

tempang sebelah kakinya diakhirat benar-benar terjadi di dunia ini.84

Melihat kepada latar belakang masyarakat yang berpoligami ini, undang-

undang juga perlu untuk mengawal supaya orang yang poligami tidak menyalah

gunakan dan mengambil kesempatan atas keharusan Islam. Undang-undang yang

ada bukan bertujuan untuk menidakkan keperluan pihak-pihak tertentu dan tidak

pula tidak memperdulikan kepentingan yang satu lagi. Sebaliknya seperti kata A.

Fyzee "Legislation is not a bida'ah (sinful) but righteousaction to give justice

where it is due. For cogent reason reform by legislation seems tobe the best

remedy ...”.85

Di samping itu, Kursus Pra Perkawinan perlu untuk menjelaskan dengan

lebih detail tentang konsep poligami serta bagaimana undang-undang dan

prosedur sebenarnya tentang poligami. Ini adalah karena dalam sukatan Kursus

Perkawinan di Wilayah Persekutuan terdapat sedikit saja yang disentuh tentang

poligami sebaliknya apa yang dibincangkan adalah mengenai keharusan Islam

dalam berpoligami. Penulis percaya bahwa poligami di Malaysia tidak akan

diharamkan. Penekanan perlu diberikan terhadap keadilan antara ister-isteri.

Nampaknya dalam modul terbaru Kursus Perkawinan yang cuba diselaraskan

untuk semua negeri juga tidak memasukkan sukatan tentang poligami. Oleh itu

84

Muhamad al-Mansur. 1998. Hukum Hakam Perkahwinan. Johor Bharu: Perniagaan

Jahabersa. 85

Arora K.K., 'Polygamy - A negation of Quran' dalam Social Policy, law and Protection

of Weaker Sections in Society, Lucknow, 1986, m.s.386.

44

selagi poligami banyak menirnbulkan rnasalah kepada masyarakat karena mereka

yang berpoligami diluar kebenaran Mahkamah adalah tinggi, maka selagi itulah

isu poligami belum selesai. Ini adalah karena terdapat mereka yang berpendapat

bahwa isu poligarni di Malaysia adalah isu remeh-temeh dan tidak penting.86

Apakah sekiranya masih berlaku penyelewengan dan kezaliman dalam Institusi

Kekeluargaan masih dianggap sebagai isu remeh-temeh? Yang pastinya persoalan

yang selesai adalah konsep poligami dalarn Islam tetapi yang belum selesai ialah

penghayatan amalan tersebut. Sistem poligami dalam Islam bagi meratai keadilan

dalam masyarakat. Ketidakadilan bukan disebabkan oleh sistem tersebut tetapi

masyarakat yang gagal untuk memahami sistem tersebut dengan sebaiknya.

B. Undang-Undang Poligami di Malaysia

1. KELANTAN - ENAKMEN 6 TAHUN 2002

Seksyen 23. Poligami.

1. Tiada seorang pun laki-laki semasa wujudnya suatu perkawinan boleh, kecuali

dengan mendapat kebenaran terlebih dahulu secara bertulis daripada

Mahkamah, membuat akad nikah perkawinan yang lain dengan perempuan

lain.

2. Tiada perkawinan yang diakadnikahkan tanpa kebenaran di bawah subseksyen

(1) boleh didaftarkan di bawah Enakmen ini melainkan jika mahkamah

berpuas hati bahwa perkawinan sedemikian adalah sah mengikut Hukum

Syarak dan Mahkamah telah memerintah supaya perkawinan itu didaftarkan

tertakluk kepada seksyen 124.

86

Pahrol Mohamad Juoi. 2012. Masih Adakah Yang Sudi. Majalah Solusi. Mei: 11-23.

45

3. Subseksyen (1) terpakai bagi perkawinan dalam negeri ini seseorang laki-laki

yang bermastautin dalam atau di luar negeri ini dan perkawinan di luar negeri

ini seseorang laki-laki yang bermastautin dalam negeri ini.

4. Permohonan untuk kebenaran hendaklah dikemukakan kepada mahkamah

mengikut cara yang ditetapkan dan hendaklah disertai dengan suatu iqrar

menyatakan alasan-alasan mengapa perkawinan yang dicadangkan itu

dikatakan patut atau perlu, pendapatan pemohon pada masa itu, butir-butir

komitmennya dan kewajipan tanggungan kewangannya yang patut ditentukan,

hitungan orang tanggungannya, termasuk orang yang akan menjadi orang

tanggungannya berikutan dengan perkawinan yang dicadangkan itu, dan sama

ada ijin atau pandangan isteri atau isteri-isterinya yang sedia ada telah

diperolehi atau tidak terhadap perkawinannya yang dicadangkan itu.

5. Apabila menerima permohonan itu, mahkamah hendaklah memanggil

pemohon, isteri atau isteri-isterinya yang sedia ada, bakal isteri, wali kepada

bakal isteri, dan mana-mana orang lain yang difikirkan oleh mahkamah boleh

memberi keterangan mengenai perkawinan yang dicadangkan itu supaya hadir

apabila permohonan itu didengar, yang hendaklah dilakukan dalam mahkamah

tertutup, dan mahkamah boleh memberi kebenaran yang dipohon itu jika

berpuas hati.

a) Bahwa perkawinan yang dicadangkan itu adalah patut atau perlu,

memandang kepada, antara lain, hal-hal keadaan yang berikut, yaitu,

kemandulan, keuzuran jasmani, tidak layak dari segi jasmani untuk

persetubuhan, sengaja ingkar mematuhi perintah untuk pemulihan hak-

46

hak persetubuhan, atau gila di pihak isteri atau isteri-isteri yang sedia

ada;

b) Bahwa pemohon mempunyai kemampuan yang membolehkan dia

menanggung, sebagaimana dikehendaki oleh Hukum Syarak, semua isteri

dan orang tanggungannya, termasuk orang yang akan menjadi orang-

orang tanggungannya berikutan dengan perkawinan yang dicadangkan

itu;

c) Bahwa pemohon akan berupaya memberi layanan adil kepada semua

isterinya mengikut kehendak Hukum Syarak;

d) Bahwa perkawinan yang dicadangkan tidak akan menyebabkan darar

syarie kepada isteri atau isteri-isteri yang sedia ada.

6. Satu salinan permohonan di bawah subseksyen (4) dan iqrar yang dikehendaki

oleh subseksyen itu hendaklah disampaikan bersama dengan surat panggilan

ke atas setiap isteri yang sedia ada.

7. Mana-mana pihak yang terkilan atau tidak puas hati dengan apa-apa keputusan

Mahkamah boleh merayu terhadap keputusan itu mengikut cara yang

diperuntukkan di bawah Enakmen Tata cara Mal 2002.

8. Mana-mana orang yang membuat akad nikah bersalahan dengan subsekyen (1)

hendaklah membayar dengan serta merta semua jumlah mas kawin dan

pemberian yang kena dibayar kepada isteri atau isteri-isteri yang sedia ada,

dan jika jumlah itu tidak dibayar sedemikian, boleh dituntut sebagai hutang.

9. Acara bagi akad nikah dan pendaftaran sesuatu perkawinan di bawah seksyen

ini adalah serupa dalam serba perkara dengan yang dipakai bagi perkawinan-

47

perkawinan lain yang diakadnikahkan dan didaftarkan dalam Negeri ini di

bawah Enakmen ini.

10. Setiap Mahkamah yang memberi kebenaran atau memerintahkan supaya

perkawinan itu didaftarkan di bawah seksyen ini, hendaklah mempunyai kuasa

atas permohonan mana-mana pihak kepada perkawinan.

a) untuk menghendaki seseorang untuk membuat pembayaran nafkah kepada

isteri atau isteri-isteri yang sedia ada;

b) untuk memerintahkan supaya apa-apa aset yang telah diperolehi oleh

pihak-pihak itu dalam masa perkawinan dengan usaha bersama mereka

dibahagi antara mereka atau supaya mana-mana aset itu dijual dan hasil

jualan itu dibahagikan.

BAHAGIAN IX - PENALTI

Seksyen 124. Poligami tanpa kebenaran Mahkamah.

Jika seseorang laki-laki berkawin lagi di mana-mana jua pun dalam masa

perkawinannya yang sedia ada masih berterusan tanpa mendapat kebenaran secara

bertulis terlebih dahulu daripada mahkamah maka dia adalah melakukan suatu

kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau

penjara tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya denda dan penjara itu.

11. TERENGGANU - ENAKMEN 12 TAHUN 1985

Seksyen 21. Poligami.

“Tiada seseorang laki-laki boleh berkawin dengan seseorang perempuan lain di

mana-mana tempat dalam masa dia masih beristerikan isterinya yang sedia ada

48

kecuali dengan terlebih dahulu mendapat kebenaran secara bertulis dari Hakim

Syar'i.”

Seksyen 120. Poligami tanpa kebenaran Hakim Syar'i.

“Jika seseorang laki-laki berkawin dengan seorang perempuan lain di mana-mana

tempat dalam masa dia masih beristerikan isterinya yang sedia ada tanpa

mendapat kebenaran secara bertulis terlebih dahulu dari Hakim Syar'i, maka dia

adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi

satu ribu ringgit atau penjara tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya.”

3. PERAK - ENAKMEN 6 TAHUN 2004

Seksyen 23. Poligami

1. Tiada seorang laki-laki pun semasa berterusannya suatu perkawinan boleh,

kecuali dengan mendapat kebenaran terlebih dahulu secara bertulis daripada

mahkamah, membuat akad nikah perkahwinan yang lain dengan perempuan

lain.

2. Tiada perkawinan yang diakadnikahkan tanpa kebenaran di bawah subseksyen

(1) boleh didaftarkan di bawah Enakmen ini melainkan jika mahkamah

berpuas hati bahwa perkawinan sedemikian adalah sah mengikut Hukum

Syarak dan Mahkamah telah memerintahkan supaya perkawinan itu

didaftarkan tertakluk kepada seksyen 124.(3) Subseksyen (1) terpakai bagi

perkawinan dalam Negeri Perak Darul Ridzuan seseorang laki-laki yang

bermastautin dalam atau di luar Negeri Perak Darul Ridzuan dan perkawinan

49

di luar Negeri Perak Darul Ridzuan seseorang laki-laki yang bermastautin

dalam Negeri Perak Darul Ridzuan.

3. Permohonan untuk kebenaran hendaklah dikemukakan kepada mahkamah

mengikut cara yang ditetapkan dan hendaklah disertai dengan suatu iqrar

menyatakan alasan-alasan mengapa perkawinan yang dicadangkan itu

dikatakan patut atau perlu, pendapatan pemohon pada masa itu, butir-butir

komitmennnya dan kewajiban dan tanggungan kewangannya yang patut

ditentukan, bilangan orang tanggungannya, termasuk orang yang akan menjadi

orang tanggungannya berikutan dengan perkawinan yang dicadangkan itu, dan

sama ada ijin atau pandangan isteri atau isteri-isterinya yang sedia ada telah

diperoleh atau tidak terhadap perkawinannya yang dicadangkan itu.

4. Apabila menerima permohonan itu, mahkamah hendaklah memanggil

pemohon, isteri atau isteri-isterinya yang sedia ada, bakal isteri, wali kepada

bakal isteri, jika ada, dan mana-mana orang lain yang difikirkan oleh

mahkamah boleh memberi keterangan mengenai perkawinan yang

dicadangkan itu supaya hadir apabila permohonan itu didengar, yang

hendaklah dilakukan dalam mahkamah tertutup, dan mahkamah boleh

memberi kebenaran yang dipohon itu jika berpuas hati:-

a) Bahwa perkawinan yang dicadangkan itu adalah patut atau perlu,

memandang kepada, antara lain, hal-hal keadaan yang berikut, yaitu,

kemandulan, keuzuran jasmani, tidak layak dari segi jasmani untuk

persetubuhan, sengaja ingkar mematuhi perintah untuk pemulihan hak-hak

persetubuhan, atau gila di pihak isteri atau isteri-isteri yang sedia ada;

50

b) Bahwa pemohon mempunyai kemampuan yang membolehkan dia

menanggung, sebagaimana yang dikehendaki oleh Hukum Syarak, semua

isteri dan orang tanggungannya, termasuk orang yang akan menjadi

tanggungannya berikutan dengan perkawinan yang dicadangkan itu;

c) Bahwa pemohon akan berupaya memberi layanan adil kepada semua

isterinya mengikut kehendak Hukum Syarak;

d) Bahwa perkawinan yang dicadangkan tidak akan menyebabkan darar

syari'e kepada isteri atau isteri-isteri yang sedia ada.

6. Suatu salinan permohonan di bawah subseksyen (4) dan iqrar yang dikehendaki

oleh subseksyen itu hendaklah disampaikan bersama dengan surat panggilan

ke atas setiap isteri yang sedia ada.

7. Mana-mana pihak yang terkilan atau tidak berpuas hati dengan apa-apa

keputusan mahkamah boleh merayu terhadap keputusan itu mengikut cara

yang diperuntukkan di bawah Enakmen Tatacara Mal (Perak) 2004 [Enakmen

Bil. 7 Tahun 2004].

8. Mana-mana orang yang membuat akad nikah berlawanan dengan subseksyen

(1) hendaklah membayar dengan serta-merta semua jumlah mas kawin dan

pemberian yang kena dibayar kepada isteri atau isteri-isteri yang sedia ada,

dan jika jumlah itu tidak dibayar sedemikian, hendaklah dituntut sebagai

hutang.

9. Tatacara bagi akad nikah dan pendaftaran sesuatu perkawinan di bawah

seksyen ini hendaklah serupa dalam segala perkara dengan yang terpakai bagi

51

perkawinan-perkawinan lain yang diakadnikahkan dan didaftarkan dalam

Negeri Perak Darul Ridzuan di bawah Enakmen ini.

10. Tiap-tiap Mahkamah yang memberi kebenaran atau memerintahkan supaya

perkawinan itu didaftarkan di bawah seksyen ini hendaklah mempunyai kuasa

atas permohonan mana-mana pihak kepada perkawinan itu:-

a) untuk menghendaki seseorang untuk membuat pembayaran nafkah kepada

isteri atau isteri-isterinya yang sedia ada;

b) untuk memerintahkan supaya apa-apa aset yang telah diperoleh oleh

mereka dalam waktu perkawinan dengan usaha bersama mereka dibahagi

antara mereka atau supaya mana-mana aset itu dijual dan hasil jualan itu

dibahagikan.

4. KUALA LUMPUR - AKTA 303 (WILAYAH-WILAYAH

PERSEKUTUAN) 1984 [CETAKAN SEMULA 2005]

Seksyen 23. Poligami

1. Tiada seorang pun laki-laki, semasa wujudnya sesuatu perkawinan, boleh,

kecuali dengan mendapat kebenaran terlebih dahulu secara bertulis daripada

mahkamah, membuat kontrak perkawinan yang lain dengan perempuan lain

atau perkawinan yang dikontrakkan tanpa kebenaran sedemikian boleh

didaftarkan di bawah Akta ini:

Dengan syarat Mahkamah boleh jika ia ditunjukkan bahwa perkawinan

sedemikian adalah sah mengikut Hukum Syarak, memerintahkan perkawinan

itu didaftarkan tertakluk kepada seksyen 123. ..................................................

[Gan. Akta A902:s.9]

52

2. Subseksyen (1) terpakai bagi perkawinan dalam Wilayah Persekutuan

seseorang laki-laki yang bermastautin dalam atau di luar Wilayah Persekutuan

dan perkawinan di luar Wilayah Persekutuan seseorang laki-laki yang

bermastautin dalam Wilayah Persekutuan.

3. Permohonan untuk kebenaran hendaklah dikemukakan kepada Mahkamah

mengikut cara yang ditetapkan dan hendaklah disertai dengan suatu akuan

menyatakan alasan mengapa perkawinan yang dicadangkan itu dikatakan patut

dan perlu, pendapatan pemohon pada masa itu, butir-butir komitmennya dan

kewajipan dan tanggungan kewangannya yang patut ditentukan, bilangan

orang tanggungannya, termasuk orang yang akan menjadi orang

tanggungannya berikutan dengan perkawinan yang dicadangkan itu, dan sama

ada keizinan atau pandangan isteri atau isteri-isterinya yang sedia ada telah

diperolehi atau tidak terhadap perkawinan yang dicadangkan itu.

[Pin. Akta A902:s.9]

4. Apabila menerima permohonan itu, Mahkamah hendaklah memanggil

pemohon dan isteri atau isteri-isterinya yang sedia ada supaya hadir apabila

permohonan itu didengar, yang hendaklah dilakukan dalam mahkamah

tertutup, dan Mahkamah boleh memberi kebenaran yang dipohon itu jika

berpuas hati:-

a) Bahwa perkawinan yang dicadangkan itu adalah patut dan perlu,

memandang kepada, antara lain, hal keadaan yang berikut, yaitu,

kemandulan, keuzuran jasmani, tidak layak dari segi jasmani untuk

persetubuhan, sengaja ingkar mematuhi perintah untuk pemulihan hak

persetubuhan, atau gila di pihak isteri atau isteri-isteri yang sedia ada;

53

b) Bahwa pemohon mempunyai kemampuan yang membolehkan dia

menanggung, sebagaimana dikehendaki oleh Hukum Syarak, semua isteri

dan orang tanggungannya, termasuk orang yang akan menjadi orang

tanggungannya berikutan dengan perkawinan yang dicadangkan itu;

c) Bahwa pemohon akan berupaya memberi layanan sama rata kepada semua

isterinya mengikut kehendak Hukum Syarak;

[Pin. Akta A902:s.9]

d) Bahwa perkawinan yang dicadangkan itu tidak akan menyebabkan darar

syarie kepada isteri atau isteri-isteri yang sedia ada;

[Pin. Akta A902:s.9]

e) [Dipotong oleh Akta A902:s.9].

5. Suatu salinan permohonan di bawah subseksyen (3) dan akuan yang

dikehendaki oleh subseksyen itu hendaklah disampaikan bersama-sama

dengan surat panggilan ke atas tiap-tiap istri yang sedia ada.

6. Mana-mana pihak yang terkilan atau tidak puas hati dengan apa-apa keputusan

mahkamah boleh merayu terhadap keputusan itu mengikut cara yang

diperuntukkan dalam Enakmen Pentadbiran bagi rayuan dalam perkara sivil.

7. Mana-mana orang yang berkawin melanggar subseksyen (1) hendaklah

membayar dengan serta-merta semua jumlah mas kawin dan pemberian yang

kena dibayar kepada isteri atau isteri-isteri yang sedia ada, dan jumlah itu, jika

tidak dibayar sedemikian, boleh dituntut sebagai hutang.

54

8. Tatacara bagi akad nikah dan pendaftaran sesuatu perkawinan di bawah

seksyen ini adalah serupa dalam semua hal yang berkenaan dipakai bagi

perkawinan lain yang diakadnikahkan dan didaftarkan dalam Wilayah

Persekutuan di bawah Akta ini.

5. SELANGOR - ENAKMEN 2 TAHUN 2003

Seksyen 23. Poligami

1. Tiada seorang pun laki-laki semasa wujudnya suatu perkawinan boleh, kecuali

dengan mendapat kebenaran terlebih dahulu secara bertulis daripada

mahkamah, membuat akad nikah perkawinan yang lain dengan perempuan

lain.

2. Tiada perkawinan yang diakadnikahkan tanpa kebenaran di bawah subseksyen

(1) boleh didaftarkan di bawah Enakmen ini melainkan jika mahkamah

berpuas hati bahwa perkawinan sedemikian adalah sah mengikut Hukum

Syarak dan Mahkamah telah memerintah supaya perkawinan itu didaftarkan

tertakluk kepada seksyen 124.

3. Subseksyen (1) terpakai bagi perkawinan dalam Negeri Selangor seseorang

laki-laki yang bermastautin dalam atau di luar Negeri Selangor dan

perkawinan di luar Negeri Selangor seseorang laki-laki yang bermastautin

dalam Negeri Selangor.

4. Permohonan untuk kebenaran hendaklah dikemukakan kepada mahkamah

mengikut cara yang ditetapkan dan hendaklah disertai dengan suatu iqrar

menyatakan alasan-alasan mengapa perkawinan yang dicadangkan itu

dikatakan patut atau perlu, pendapatan pemohon pada masa itu, butir-butir

55

komitmennya dan kewajiban tanggungan kewangannya yang patut ditentukan,

hitungan orang tanggungannya, termasuk orang yang akan menjadi orang

tanggungannya berikutan dengan perkawinan yang dicadangkan itu, dan sama

ada ijin atau pandangan isteri atau isteri-isterinya yang sedia ada telah

diperolehi atau tidak terhadap perkawinannya yang dicadangkan itu.

5. Apabila menerima permohonan itu, Mahkamah hendaklah memanggil

pemohon, isteri atau isteri-isterinya yang sedia ada, bakal isteri, wali kepada

bakal isteri, dan mana-mana orang lain yang difikirkan oleh mahkamah boleh

memberi keterangan mengenai perkawinan yang dicadangkan itu supaya hadir

apabila permohonan itu didengar, yang hendaklah dilakukan dalam

Mahkamah tertutup, dan Mahkamah boleh memberi kebenaran yang dipohon

itu jika berpuas hati:-

a) Bahwa perkawinan yang dicadangkan itu adalah patut atau perlu,

memandang kepada, antara lain, hal-hal keadaan yang berikut, yaitu,

kemandulan, keuzuran jasmani, tidak layak dari segi jasmani untuk

persetubuhan, sengaja ingkar mematuhi perintah untuk pemulihan hak-hak

persetubuhan, atau gila di pihak isteri atau isteri-isteri yang sedia ada;

b) Bahwa pemohon mempunyai kemampuan yang membolehkan dia

menanggung, sebagaimana dikehendaki oleh Hukum Syarak, semua isteri

dan orang tanggungannya, termasuk orang yang akan menjadi orang-orang

tanggungannya berikutan dengan perkawinan yang dicadangkan itu;

c) Bahwa pemohon akan berupaya memberi layanan adil kepada semua

isterinya mengikut kehendak Hukum Syarak;

56

d) Bahwa perkawinan yang dicadangkan tidak akan menyebabkan darar

syari‟e kepada isteri atau isteri-isteri yang sedia ada.

6. Satu salinan permohonan di bawah subseksyen (4) dan iqrar yang dikehendaki

oleh subseksyen itu hendaklah disampaikan bersama dengan surat panggilan ke

atas setiap isteri yang sedia ada.

7. Mana-mana pihak yang terkilan atau tidak puas hati dengan apa-apa keputusan

Mahkamah boleh merayu terhadap keputusan itu mengikut cara yang

diperuntukkan di bawah Enakmen Tata cara Mal (Negeri Selangor) [Enakmen

4/2003] 2003.

8. Mana-mana orang yang membuat akad nikah bersalahan dengan subsekyen (1)

hendaklah membayar dengan serta merta semua jumlah mas kawin dan

pemberian yang kena dibayar kepada istri atau isteri-isteri yang sedia ada, dan

jika jumlah itu tidak dibayar sedemikian, boleh dituntut sebagai hutang.

9. Acara bagi akad nikah dan pendaftaran sesuatu perkawinan di bawah seksyen

ini adalah serupa dalam serba perkara dengan yang dipakai bagi perkawinan-

perkawinan lain yang diakadnikahkan dan didaftarkan dalam Negeri Selangor

di bawah Enakmen ini.

10. Tiap-tiap Mahkamah yang memberi kebenaran atau memerintahkan supaya

perkawinan itu didaftarkan di bawah seksyen ini, hendaklah mempunyai kuasa

atas permohonan mana-mana pihak kepada perkawinan:-

a) untuk menghendaki seseorang untuk membuat pembayaran nafkah kepada

isteri atau isteri-isteri yang sedia ada;

57

b) untuk memerintahkan supaya apa-apa aset yang telah diperolehi oleh pihak-

pihak itu dalam masa perkawinan dengan usaha bersama mereka dibahagi

antara mereka atau supaya mana-mana aset itu dijual dan hasil jualan itu

dibahagikan.

6. SARAWAK - ORDINAN 43 TAHUN 2001

Seksyen 21. Poligami.

1. Tiada laki-laki semasa kewujudan sesuatu perkawinan boleh, kecuali dengan

mendapat kebenaran terlebih dahulu secara bertulis daripada Mahkamah,

membuat akadnikah perkawinan yang lain dengan perempuan lain.

2. Tiada perkawinan yang diakadnikahkan tanpa kebenaran di bawah subseksyen

(1) boleh didaftarkan di bawah Ordinan ini melainkan jika mahkamah berpuas

hati bahwa perkawinan sedemikian adalah sah mengikut Undang-Undang Islam

dan Mahkamah telah memerintahkan supaya perkawinan itu didaftarkan

tertakluk kepada seksyen 127.

3. Subseksyen (1) terpakai bagi perkawinan dalam Negeri akan seseorang laki-

laki yang bermastautin dalam atau di luar Negeri dan perkawinan di luar Negeri

akan seseorang laki-laki yang bermastautin dalam Negeri.

4. Permohonan untuk kebenaran hendaklah dikemukakan kepada Mahkamah

mengikut cara yang ditetapkan dan hendaklah disertai dengan suatu 'iqrar

menyatakan alasan-alasan mengapa perkawinan yang dicadangkan itu

dikatakan patut atau perIu, pendapatan pemohon pada masa ini, butir-butir

komitmennya dan kewajiban dan tanggungan kewangannya yang patut

ditentukan, bilangan orang tanggungannya, termasuk orang-orang yang akan

58

menjadi orang tanggungannya berikutan dengan perkawinan yang dicadangkan

itu, dan sama ada ijin atau pandangan isteri atau isteri-isterinya yang sedia ada

telah diperolehi atau tidak terhadap perkawinannya yang dicadangkan itu.

5. Apabila menerima permohonan itu, Mahkamah hendaklah memanggil

pemohon, isteri atau isteri-isterinya yang sedia ada, bakal isteri, wali kepada

bakal isteri, jika ada, dan mana-mana orang lain yang pada pendapat

Mahkamah boleh memberi maklumat berhubungan dengan perkawinan yang

dicadangkan itu supaya hadir apabila permohonan itu didengar, yang hendaklah

dilakukan dalam Mahkamah tertutup, dan Mahkamah boleh memberi

kebenaran yang dipohon itu jika berpuas hati-

a) Bahwa perkawinan yang dicadangkan itu adalah patut atau perlu,

memandang kepada, antara lain, hal-hal keadaan yang berikut, yaitu,

kemandulan, keuzuran jasmani, tidak layak dari segi jasmani untuk

persetubuhan, sengaja ingkar mematuhi perintah untuk pemulihan hak-hak

persetubuhan, atau gila di pihak isteri atau isteri-isteri yang sedia ada;

b) Bahwa pemohon mempunyai kemampuan yang membolehkan dia

menanggung, sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Islam,

semua isteri dan orang tanggungannya, termasuk orang-orang yang akan

menjadi orang tanggungannya berikutan dengan perkawinan yang

dicadangkan itu;

c) Bahwa pemohon akan berupaya memberikan layanan sama rata kepada

semua isterinya sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang

Islam;

59

d) Bahwa perkawinan yang dicadangkan itu tidak akan menyebabkan darar

syarie kepada isteri atau isteri-isteri yang sedia ada.

6. Satu salinan permohonan di bawah subseksyen (4) dan 'iqrar yang dikehendaki

oleh subseksyen itu hendaklah disampaikan bersama dengan surat panggilan ke

atas setiap isteri yang sedia ada dan bakal isteri.

7. Mana-mana pihak yang terkilan atau tidak berpuas hati dengan apa-apa

keputusan Mahkamah boleh merayu terhadap keputusan itu mengikut cara

yang diperuntukkan dalam Ordinan Tatacara Mal Syariah, 2001 [Bab 44];

8. Mana-mana orang yang membuat akad nikah perkawinan bersalahan dengan

subseksyen (1) dan (2) hendaklah membayar dengan serta-merta semua jumlah

mas kawin dan pemberian yang kena dibayar kepada isteri atau isteri-isteri

yang sedia ada, dan jumlah itu, jika tidak dibayar sedemikian, boleh dituntut

sebagai hutang.

9. Tatacara bagi akadnikah dan pendaftaran sesuatu perkawinan di bawah seksyen

ini adalah serupa dalam serba perkara dengan yang dipakai bagi perkawinan-

perkawinan lain yang diakadnikahkan dan didaftarkan di dalam Negeri di

bawah Ordinan ini.

10. Setiap mahkamah yang memberi kebenaran atau memerintahkan supaya

perkawinan itu didaftarkan di bawah seksyen ini boleh, atas kehendaknya

sendiri atau atas permohonan oleh mana-mana pihak kepada perkawinan,

menghendaki orang laki-laki supaya membayar nafkah kepada isteri atau isteri-

isteri dan orang tanggungannya yang sedia ada.

60

7. SABAH - ENAKMEN 8 TAHUN 2004

Seksyen 23. Poligami

1. Tiada seorang pun laki-laki semasa wujudnya suatu perkawinan boleh, kecuali

dengan mendapat kebenaran terlebih dahulu secara bertulis daripada

Mahkamah, membuat akad nikah perkawinan yang lain dengan perempuan

lain.

2. Tiada perkawinan yang diakadnikahkan tanpa kebenaran bawah subseksyen

(1) boleh didaftarkan di bawah Enakmen ini melainkan jika Mahkamah

berpuas hati bahwa perkawinan sedemikian adalah sah mengikut Hukum

Syarak dan Mahkamah telah memerintah supaya perkawinan itu didaftarkan

tertakluk kepada seksyen 124.

3. Subseksyen (1) terpakai bagi perkawinan dalam Negeri Sabah seseorang laki-

laki yang bermastautin dalam atau di luar Negeri Sabah dan perkawinan di

luar Negeri Sabah seseorang laki-laki yang bermastautin dalam Negeri Sabah.

4. Permohonan untuk kebenaran hendaklah dikemukakan kepada Mahkamah

mengikut cara yang ditetapkan dan hendaklah disertai dengan suatu iqrar

menyatakan alasan-alasan mengapa perkawinan yang dicadangkan itu

dikatakan patut atau perlu, pendapatan pemohon pada masa itu, butir-butir

komitmennya dan kewajiban tanggungan kewangannya yang patut ditentukan,

bilangan orang tanggungannya, termasuk orang yang akan menjadi orang

tanggungannya berikutan dengan perkawinan yang dicadangkan itu, dan sama

ada ijin atau pandangan isteri atau isteri-isterinya yang sedia ada telah

diperolehi atau tidak terhadap perkawinannya yang dicadangkan itu.

61

5. Apabila menerima permohonan itu, Mahkamah hendaklah memanggil

pemohon, isteri atau isteri-isterinya yang sedia ada, bakal isteri, wali kepada

bakal isteri, dan mana-mana orang lain yang difikirkan oleh Mahkamah boleh

memberi keterangan mengenai perkawinan yang dicadangkan itu supaya hadir

apabila permohonan itu didengar, yang hendaklah dilakukan dalam

Mahkamah tertutup, dan Mahkamah boleh memberi kebenaran yang dipohon

itu jika berpuas hati-

a) Bahwa perkawinan yang dicadangkan itu adalah patut atau perlu,

memandang kepada, antara lain, hal-hal keadaan yang berikut, yaitu,

kemandulan, keuzuran jasmani, tidak layak dari segi jasmani untuk

persetubuhan, sengaja ingkar mematuhi perintah untuk pemulihan hak-hak

persetubuhan, atau gila di pihak isteri atau isteri-isteri yang sedia ada;

b) Bahwa pemohon mempunyai kemampuan yang membolehkan dia

menanggung, sebagaimana dikehendaki oleh Hukum Syarak, semua isteri

dan orang tanggungannya, termasuk orang yang akan menjadi orang-orang

tanggungannya berikutan dengan perkawinan yang dicadangkan itu;

c) Bahwa pemohon akan berupaya memberi layanan adil kepada semua

isterinya mengikut kehendak Hukum Syarak;

d) Bahwa perkawinan yang dicadangkan tidak akan menyebabkan darar

syar'ie kepada isteri atau isteri-isteri yang sedia ada.

6. Satu salinan permohonan di bawah subseksyen (4) dan iqrar yang dikehendaki

oleh subseksyen itu hendaklah disampaikan bersama dengan surat panggilan

ke atas setiap isteri yang sedia ada.

62

7. Mana-mana pihak yang terkilan atau tidak puas hati dengan apa-apa keputusan

Mahkamah boleh merayu terhadap keputusan itu mengikut cara yang

diperuntukkan di bawah Enakmen Tatacara Mal 2004.

8. Mana-mana orang yang membuat akad nikah bersalahan dengan subseksyen

(1) hendaklah membayar dengan serta-merta semua jumlah mas kawin dan

pemberian yang kena dibayar kepada isteri atau isteri-isteri yang sedia ada,

dan jika jumlah itu tidak dibayar sedemikian, boleh dituntut sebagai hutang.

9. Acara bagi akad nikah dan pendaftaran sesuatu perkawinan di bawah seksyen

ini adalah serupa dalam serba perkara dengan yang dipakai bagi perkawinan-

perkawinan lain yang diakadnikahkan dan didaftarkan dalam Negeri Sabah di

bawah Enakmen ini.

10. Tiap-tiap Mahkamah yang memberi kebenaran atau memerintahkan supaya

perkawinan itu didaftarkan di bawah seksyen ini, hendaklah mempunyai kuasa

atas permohonan mana-mana pihak kepada perkawinan-

a) untuk menghendaki seseorang untuk membuat pembayaran nafkah kepada

isteri atau isteri-isteri yang sedia ada;

b) untuk memerintahkan supaya apa-apa aset yang telah diperolehi oleh pihak-

pihak itu dalam masa perkawinan dengan usaha bersama mereka dibahagi

antara mereka atau supaya mana-mana aset itu dijual dan hasil jualan itu

dibahagikan.

1. Prosedur Poligami Di Mahkamah Syariah

Apabila Mahkamah Syariah menerima permohonan dari seseorang untuk

berpoligami, maka Mahkamah akan mengeluarkan surat saman kepada isteri

63

untuk hadir ke Mahkamah mendengar permohonan tersebut.87

Ini diperuntukkan

dalam Seksyen 23(4) Akta 1984:

“Apabila menerima permohonan itu, Mahkamah hendaklah, memanggil

pemohon dan isteri atau isteri-isterinya yang sedia ada supaya hadir

apabila permohonan itu didengar, yang hendaklah dilakukan dalam

Mahkamah tertutup....”

Ini bermakna sesiapa saja yang membuat permohonan poligami melalui

mahkamah dinegeri-negeri tersebut, dengan sendirinya isteri atau isteri-isteri yang

sedia ada akan mengetahuinya apabila mahkamah mengeluarkan surat saman

tersebut sekalipun tidak diberitahu hasrat suami itu terlebih dahulu. Surat saman

ini dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah kepada isteri sebagai langkah untuk

memaklumkan bahwa suaminya ingin berpoligami. Soal untuk mendapat

tandatangan isteri untuk berpoligami tidak disebut di dalam borang permohonan

poligami dan juga tidak diperuntukkan di dalam Undang-undang Keluarga Islam.

Sebaliknya apa yang perlu ialah pengakuan dari suami dibuat dengan menyatakan

sama ada isterinya bersetuju ataupun tidak dengan permohonan tersebut. Apabila

segala-galanya telah lengkap dan isteri telah datang pada hari perbicaraan di

dalam Mahkamah tertutup, maka mahkamah akan meluluskan permohonan

sekiranya pemohon dapat memenuhi syarat sebagaimana yang terdapat dalam

Akta 303 Tahun 1948 (Kuala Lumpur), Sekyen 23 (4) (a) (b) (c) (d) (e).88

Oleh karena itu sekiranya mahkamah berpuas hati bahwa seseorang

pemohon itu telah memenuhi syarat-syarat di dalam Seksyen 23 (4), maka

87

Mohd. Sanusi bin Haji Mahmood. 1980. Undang-Undang Keluarga Dalam Islam. Kota

Bharu: Syarikat Dian Sdn. Bhd. 88

Mahmood Zuhdi Haji Abdul Majid dan Raihanah Haji Azahari. 1993. Kursus

Perkahwinan dan Undang-Undang Keluarga Islam. Kuala Lumpur: Dasar Padu (M) Sdn. Bhd.

64

mahkamah akan meluluskan permohonannya sekalipun isterinya tidak bersetuju

permohonan poligami suaminya itu. Sebaliknya mahkamah juga akan tetap

menolak permohonan poligami sekiranya syarat-syarat dalam Seksyen 23 (4)

tidak dapat dipenuhi sekalipun isterinya bersetuju dengan rela hati. lni

menunjukkan bahwa kebenaran dan keengganan isteri untuk membenarkan

poligami suaminya adalah tidak mengikat Mahkamah Syariah. Sebaliknya

maklumat yang diberi oleh isteri adalah sebagai keterangan yang boleh digunakan

oleh mahkamah untuk membantu mahkamah membuat keputusan meluluskan atau

menolak satu-satu permohonan poligami. Dalam kasus Aishah bt Abdul Rauf lwn

Wan Mohd Yusof bin Wan Othman, Jawatan kuasa Rayuan, Mahkamah Syariah,

Selangor, telah membenarkan rayuan pemohon dan membatalkan perintah

memberi kebenaran poligami oleh YAHakim, Mahkamah Rendah Syariah.

Jawatan kuasa Rayuan telah memutuskan bahwa, keempat-empat syarat yang

diperuntukkan dalam Seksyen 23 (4), Enakmen Undang-undang Keluarga Islam

Selangor No.4/84), itu adalah sama pentingnya dan mestilah dibuktikan secara

berasingan. Ini adalah karena YAHakim hanya rnengambil perhatian terhadap

syarat (b) tetapi mengabaikan syarat-syarat (a), (c) dan (d). Bagi Jawatan Kuasa

Rayuan, pemohon telah gagal untuk rnembuktikan apakah perkawinan

poligaminya itu sesuatu yang patut dan perlu sebagaimana dalam syarat (a).

Pengakuan juga dibuat oleh pemohon dengan mengatakan bahwa isterinya yang

sedia ada rnernpunyai sebarang kecacatan fizikal yang boleh menghalang dari

perhubungan kelamin serta tidak pemah ingkar terhadap keperluan batin suami

isteri.89

Karena itu pemohon tidak mempunyai suatu alasan yang munasabah

89

Nik Noraini Nik Badli Shah, 1998, Perkahwinan Dan Perceraian Di Bawah Undang-

65

mengapa harus berpoligami. Bukan setakat itu saja, Jawatan kuasa Rayuan tidak

berpuas hati dengan hanya pengakuan yang dibuat oleh pemohon terhadap syarat-

syarat (c) dan (d). Pembuktian terhadap syarat-syarat (c) dan (d) perlu kepada

saksi-saksi yang akan memberi keterangan terhadap ketakwaan pemohon kepada

Allah dan sesama manusia. Syarat-syarat yang diperuntukkan dalam Seksyen 23

(4) ini pada pendapat Jawatan kuasa Rayuan adalah bertujuan untuk memastikan

keadilan di antara isteri-isteri yang dituntut sebagai wajib oleh Al-Quran. Tambah

Jawatan Kuasa tersebut, Seksyen 23 (4) bukanlah bertujuan untuk menghapuskan

poligarni tetapi mernperuntukkan syarat-syarat yang membina dengan harapan

keadilan bagi keluarga Islam dapat tercapai dengan lebih berkesan lagi.90

Bagaimanapun terdapat beberapa buah negeri yaitu Wilayah Persekutuan,

Selangor dan Pulau Pinang yang telah membatalkan Sekyen 23 (4) (e), karena

dirasakan Seksyen 23 (4) (e) ini didapati bertentangan dengan Syarak. Manakala

bagi negeri-negeri yang lain syarat (e) ini masih tetap dikekalkan. Di samping itu,

bagi negeri-negeri seperti Kelantan, Terengganu dan Perak peraturan poligaminya

adalah berbeda dengan negeri-negeri yang lain. Urnpamanya Kelantan dan

Terengganu langsung tidak memperuntukkan sebarang syarat-syarat yang perlu

dipenuhi oleh seseorang pemohon poligami. Manakala bagi negeri Perak pula

pemohon hanya perlu membuat pengakuan saja bahwa mereka akan berlaku adil

terhadap isteri-isterinya. Ini bermakna kelulusan dan penolakan mahkamah

terhadap permohonan poligami adalah terletak kepada budi bicara mahkamah.

Undang Islam, Kuala Lumpur: International Law Book Services, hlm. 45

90Ibid, hlm. 46.

66

Bahkan mahkamah tidak mempunyai panduan secara statut untuk meluluskan

sebarang permohonan poligami.91

C. Faktor Penyebab Terjadinya Poligami Di Malaysia

Daripada fail kasus yang dikaji bagi tahun 2011 hingga 2016, sebab-sebab

pemohon membuat permohonan poligami sebagaimana yang dinyatakan di dalam

borang permohonan poligami adalah seperti berikut yaitu isteri uzur, isteri

mandul, mahu menambah anak, menolong isteri baru (dari agama lain dan

miskin), suami lebih bertenaga, tanpa sebab yang munasabah, telah mengandung

(zina), berjauhan (bekerja), rujuk isterilama, desakan ibu, ingin menikah satu lagi

(cinta, berkenalan lama, jiwa tertekan dan kosong, berjanji dengan bakal isteri,

isteri suruh), menambah zuriat (laki-laki dan perempuan), berpendapatan lebih,

nafsu terlalu kuat, mengelak dari melakukan perkara-perkara mungkar, kasihan,

khalwat dan alasan agama yaitu Islam membenarkan serta untuk memantapkan

rumahtangga.92

Walau apa pun alasan pemohon, mahkamah tidak akan meluluskan

permohonan tersebut semata-mata berdasarkan kepada alasan pemohon.

Berdasarkan fail kasus yang dikaji, kesemuanya memohon poligami untuk isteri

kedua. Ini diakui sendiri oleh beberapa orang pegawai mahkamah bahwa

masyarakat di Negeri Kelantan ini berkawin hanya dua orang isteri tidak tiga dan

tidak empat.

91

Mohd Rushdi Yusof. 1993. Perkahwinan dan Kekeluargaan Menurut Perspektif Islam.

Sumatera: Penerbitan Insan Digjaya. 92

Amran Kasimin, Konflik Poligami di Malaysia, Karya Publishing House: Petaling laya,

1978, hlm. 59.

67

Dari segi hubungan antara poligami dan perceraian maka tidak ada satu

statistik yang tepat untuk dikemukakan. Bagaimanapun maklumat yang diperoehi

daripada Unit Perundingan Keluarga Jabatan Agama Islam, Negeri Kelantan,

mendapati bahwa kebanyakan aduan yang dibuat oleh isteri untuk bercerai adalah

disebabkan oleh suami tidak membayar nafkah, tidak memberi nafkah batin untuk

suatu tempoh yang lama serta tidak ada rasa persefahaman dalam rumahtangga.

Apabila disiasat banyak kasus-kasus aduan ini adalah akibat dari suami yang

berpoligami. Inilah seperti kata Amran Kasimin, wanita dan anak-anak akan

menjadi mangsa akibat dari poligami yang disalahgunakan.93

Bahkan melalui fail-fail kaunselor tersebut ternyata kebanyakan poligami

adalah diluar kebenaran mahkamah. Ini dapat diketahui apabila aduan tersebut

dibuat oleh isteri sedangkan isteri tidak mengetahui bahwa suaminya telah

berpoligami. Mengikut Undang-undang poligami di Negeri Kelantan S.23(5) yang

memperuntukkan “Mahkamah hendaklah memanggil pemohon, isteri atau isteri-

isterinya yang sedia ada, bakal isteri, wali kepada bakal isteri, dan mana-mana

orang lain yang difikirkan oleh mahkamah boleh memberi keterangan mengenai

perkawinan yang dicadangkan itu supaya hadir apabila permohonan itu

didengar...” Peruntukkan jelas menunjukkan bahwa seorang isteri akan

mengetahui keinginan suaminya untuk berkawin apabila permohonan itu dibuat

melalui mahkamah.

Mahkamah akan mengeluarkan surat saman kepada isteri untuk hadir di

mahkamah mendengar perbicaraan tentang permohonan poligami suaminya.

Karena itulah sekiranya aduan terima daripada pihak isteri bahwa suarninya

93

Ibid, hlm. 62.

68

berpoligami, maka aduan tersebutakan disiasat dan jika sabit suaminya telah

melanggar Seksyen 124 Akta 2002 yaitu berpoligami di luar kebenaran

Mahkamah, maka suaminya akan dikenakan denda sebagaimana yang

diperuntukkan. Penalti yang ditetapkan oleh mahkamah atas kesalahan melanggar

S.124 Akta 2002 ini adalah tertakluk kepada latar belakang suami tersebut.94

Umpamanya dalam kasus bil. 421/96, seorang suami pemandu teksi telah

berpoligami di Thailand dikenakan penalti sebanyak RM200. Manakala dalam

kasus bil. 402/96, seorang pengurus perkhidmatan di salah sebuah syarikat di ibu

kota yang berpendapatan RM2,500,berkawin juga di Thailand telah dikenakan

denda sebanyak RM700. Bagaimanapun mereka ini setelah membayar denda yang

telah ditetapkan oleh Undang-undang boleh mendaftar perkawinan poligaminya.

Di sini menampakkan kepada kita bahwa mereka yang inginkan poligami tetapi

tidak mahu memberitahu kepada isterinya atau merasakan bahwa Mahkamah

boleh menolak permohonannya akan berkawinan di tempat yang lain.

94

Saleh, Muhammad Zaki, Trend Kriminalisasi dalam Hukum Keluarga di Negara-negara

Muslim (2006), hlm. 87.

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Praktek Poligami Dan Tanpa Kebenaran Mahkamah

Praktek poligami dalam masyarakat Malaysia dianggap

mempertingkatkan kedudukan ekonomi, apabila isteri-isteri dijadikan sebagai

tenaga kerja. Ini bermakna semakin ramai pekerja semakin kayalah keluarga

tersebut. Taraf kedudukan juga dijadikan praktek dalam masyarakat karena

seseorang yang berpoligami akan di anggap berpendapatan tinggi atau seseorang

yang kaya dan mampu menanggung istri kedua atau ketiga dan keempat. Selain

itu, adat keturunan dijadikan sebagai alasan poligami yang mengatakan dari turun

temurun kakek mereka, sekiranya tidak poligami dianggap melanggar adat.

Walaubagaimanapun, praktek yang berlaku tidak kesemua alasannya

yang pantas untuk berpoligami seperti menjadikan istri sebagai budak untuk

tenaga kerja, adat keturunan juga sering dijadikan alasan poligami. Disini jelas

bahwa suami mengambil kesempatan pada istri-istrinya agar bisa poligami. Secara

garis besar, undang-undang haruslah menitik beratkan tentang keberlakuan suami

terhadap istri-istri mereka.

Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam bagi setiap negeri di

Malaysia telah memperuntukan peraturan yang mesti dipatuhi bagi setiap suami

yang ingin berpoligami. Peruntukan ini diwujudkan bagi menghindari agar

kemudahan berpoligami yang diharuskan oleh Islam tidak disalahgunakan dan

agar tujuan, syarat dan tanggungjawab poligami dipenuhi.

Walaupun begitu, masih terdapat kaum laki-laki Islam di Malaysia ini

melanggar peruntukan yang sedia ada walaupun sedia maklum akan peruntukan

70

yang ada ini dengan berpoligami tanpa mendapatkan kebenaran mahkamah.

Poligami tanpa kebenaran mahkamah ini bermaksud adalah seorang laki-laki yang

telah mempunyai isteri telah berkawin dengan perempuan lain tanpa mendapatkan

keijinan secara bertulis dari mahkamah bagi membenarkan dia berkawin seorang

lagi.95

Berdasarkan Sekyen 23 (2) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam

Selangor telah menyatakan bahwa poligami yang dilakukan tanpa kebenaran

mahkamah tidak boleh didaftarkan melainkan mahkamah berpuas hati bahwa

perkawinan sedemikian sah mengikut Hukum Syarak dan pendaftaran perkawinan

tertakluk di bawah Seksyen 124. Seksyen 124 Enakmen Undang-Undang

Keluarga Islam Selangor telah menyatakan bahwa:

“Jika seseorang laki-laki berkawin lagi di mana-mana jua pun dalam masa

perkawinannya yang sedia ada masih berterusan tanpa kebenaran secara bertulis

terlebih dahulu daripada Mahkamah maka dia adalah melakukan suatu

kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau

penjara tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya denda dan penjara itu.”

Berdasarkan peruntukan di atas menunjukkan poligami tanpa kebenaran

mahkamah adalah merupakan satu kesalahan dan mematuhi peraturan-peraturan

untuk permohonan kebenaran poligami adalah satu perkara yang penting bagi

menjamin keadilan dapat dilaksanakan serta kebajikan semua isteri akan

terpelihara.96

95

Siti Zulaikha Mohd Nor. 1992. Kaunseling Perkahwinan Menurut Perspektif Islam.

Kuala Lumpur: ABIM & Budaya Ilmu Sdn.Bhd, hlm. 77. 96

Nik Noraini Nik Badli Shah. 1998.Perkawinan Dan Penceraian Dibawah Undang-

Undang Islam. Hlm. 74.

71

B. Undang-Undang Poligami di Malaysia

Negeri-negeri di Malaysia mempunyai peruntukan khusus tentang amalan

poligami dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam masing-masing.

Sebelum penyeragaman Akta dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam

negeri-negeri dilaksanakan, prosedur permohonan poligami di beberapa buah

negeri didapati tidak seragam.97

Ketidakseragaman Akta atau Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam

mengenai poligami di negeri-negeri telah disalahgunakan oleh golongan-golongan

tertentu. Peruntukan mengenai ijin atau tidak daripada isteri ada terkandung dalam

Seksyen 23 Akta 303, Pulau Pinang 1985, Johor 1990, Negeri Sembilan 1984,

Seksyen 17 dalam Undang-Undang Keluarga Islam Kedah 1979, Pahang,

Selangor dan Melaka. Namun begitu, bagi Enakmen Keluarga Islam Negeri

Kelantan, Terengganu dan Perak tidak memperuntukan bahwa pandangan isteri

diperlukan untuk menentukan layak atau tidak seseorang suami itu berpoligami.98

Syarat utama untuk berpoligami di dalam Enakmen Undang-Undang

Keluarga di negeri Kelantan, Terengganu dan Perak hanyalah perlu mendapat

kebenaran bertulis daripada Qadi atau Hakim Syar‟ie dan keputusan terletak pada

kebijaksanaan Hakim sepenuhnya. Manakala syarat-syarat lain seperti

kemampuan suami dari segi kewangan, keijinan atau pandangan isteri pertama

sama ada patut atau perlu tentang perkawinan yang dicadangkan dan suami boleh

97

Muhamad al-Mansur. 1998. Hukum Hakam Perkahwinan. Johor Bharu: Perniagaan

Jahabersa. 98

Mahmood Zuhdi Haji Abdul Majid dan Raihanah Haji Azahari. 1993. Kursus

Perkahwinan dan Undang-Undang Keluarga Islam. Kuala Lumpur: Dasar Padu (M) Sdn. Bhd.

Hlm. 67.

72

berlaku adil terhadap semua isteri adalah tidak diperuntukan dalam prosedur

poligami di tiga buah negeri ini.99

Penyeragaman Akta dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam

negeri-negeri berdasarkan Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah

Persekutuan yang dipersetujui oleh Majlis Raja-Raja pada bulan Mac 2001 telah

membawa kepada beberapa pindaan penting dalam peruntukan undang-undang

tentang poligami di kebanyakkan negeri di negara ini. Secara keseluruhannya,

pindaan yang dibuat tertumpu pada penambahbaikan dari sudut prosedur

permohonan poligami dan memberikan lebih perlindungan kepada isteri-isteri

yang sedia ada. Pindaan ini dilihat sebagai usaha memperkemas undang-undang

poligami sedia ada dan menjaga kebajikan semua pihak terutama kepada isteri-

isteri dan anak-anak dari teraniaya.

Seterusnya bagi mengelakkan penganiayaan terhadap wanita, AUKI 1984

juga memperuntukkan penalti bagi laki-laki yang tidak memperolehi kebenaran

mahkamah tetapi tetap juga berkawin lagi secara poligami. Seksyen 123 menyebut

bahwa laki-laki yang berpoligami tanpa mendapat kebenaran bertulis terlebih

dahulu dari mahkamah adalah melakukan kesalahan dan hendaklah dihukum

denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau penjara tidak melebihi enam bulan atau

kedua-duanya sekali.100

Bagi menjaga dan memelihara hak isteri daripada menjadi mangsa

ketidakadilan oleh suami, undang-undang juga menerusi Seksyen 128 AUKI 1984

memperuntukkan bahwa seorang suami yang tidak memberi keadilan yang

99

Mohd. Sanusi bin Haji Mahmood. 1980. Undang-Undang Keluarga Dalam Islam. Kota

Bharu: Syarikat Dian Sdn. Bhd. 100

Mahmood Zuhdi Haji Abdul Majid dan Raihanah Haji Azahari.Undang-undang

Keluarga Islam,1993. hlm. 68.

73

sewajamya kepada isteri telah melakukan satu kesalahan dan boleh didenda tidak

lebih daripada satu ribu ringgit atau penjara tidak lebih daripada 6 bulan atau

kedua-duanya sekali. Peruntukan ini selaras dengan ajaran Islam yang

menekankan pentingnya kaum wanita itu dilindungi dari penyalahgunaan

poligami yang sememangnya dihalalkan ini. Penekanan juga perlu dibuat supaya

suami yang berpoligami memberikan keadilan yang sempurna dan secukupnya

kepada para isteri.101

Walaupun terdapat perbedaan bagi peruntukan berpoligami di setiap

negeri-negeri Malaysia tetapi pada umumnya peruntukan tersebut sebenarnya

mempunyai persamaan bagi sesetengah negeri. Bagi negeri Perlis, Kedah, Pulau

Pinang, Selangor, Wilayah Persekutuan, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Pahang,

Sabah dan Sarawak, mempunyai peruntukan yang begitu terperinci yang

memerlukan kebenaran, akuan, bagaimana permohonan diproses, cara keputusan

dicapai, ruang untuk membuat rayuan dan penalti.

Bagi negeri Kelantan dan Terengganu pula, peruntukan poligaminya tidak

begitu terperinci. Peruntukan yang ada hanyalah menyentuh tentang perlunya

kebenaran dan penalti yang dikenakan sekiranya poligami dilakukan tanpa

kebenaran. Enakmen Undang-undang di kedua-dua negeri ini tidak menyebut

tentang perlunya akuan, cara diproses, bagaimana keputusan dicapai mahupun

tentang ruang untuk merayu. Namun demikian, kebenaran bertulis masih lagi

diperlukan oleh mahkamah atau Kadi atau Hakim Syarie untuk berpoligami.102

101

Said Abdul Aziz al-Jandul. 1994. Wanita Di Bawah Naungan Islam. Selangor: Thinker‟s

Library Sdn. Bhd. 102

Ruzman Md. Noor. 2007. Kesaksian Dalam Konteks Undang-Undang Keterangan

Mahkamah Syariah Di Malaysia: Analisis Dari Perspektif Mazhab Syafi„e. Kertas kerja Seminar

Jabatan Fiqh. Anjuran Universiti Malaya. Kuala Lumpur. 22-23 Ogos.

74

Satu-satunya negeri yang mempunyai peruntukan poligami lain dari yang

lain ialah negeri Perak. Peruntukan poligami negeri ini hanya menyentuh tentang

perlunya pemohon mendapatkan pengesahan dari Kadi dan penalti akan

dikenakan jika ia gagal berbuat demikian. Pemohon mestilah mendapatkan

pengesahan secara bertulis dari Kadi bahwa dia telah membuat pengesahan di

hadapan Kadi yang dia akan berlaku adil terhadap isteri-isterinya.103

Masyarakat Islam di Malaysia masih gemar perkawinan poligami

dijalankan tanpa mendapat kebenaran mahkamah. Oleh sebab yang demikian

peruntukan penalti telah disediakan dalam setiap Enakmen Undang-Undang

Keluarga Islam di setiap negeri bagi menjamin hak isteri.

Berikut disenaraikan hukuman atau penalti bagi kesalahan poligami tanpa

ijin mahkamah yang diperuntukkan oleh akta dan Enakmen Undang-undang

Keluarga Islam bagi beberapa buah negeri di Malaysia.

Di Selangor, seseorang laki-laki yang berpoligami tanpa mendapat

kebenaran bertulis daripada mahkamah boleh dihukum denda tidak lebih dari

RM1000 atau hukuman penjara tidak melebihi tempoh 6 bulan atau kedua-duanya

sekali. Selain itu, perkawinan tersebut tidak boleh didaftarkan. Laki-laki itu juga

akan dikehendaki membayar dengan serta-merta jumlah mas kawin dan

pemberian yang kena dibayar kepada isteri atau isteri-isterinya.104

Di Johor pula poligami tanpa kebenaran bertulis dari mahkamah adalah

suatu kesalahan dan jika disabitkan, boleh dihukum denda tidak melebihi

RM1000 atau hukuman penjara tidak lebih 6 bulan atau kedua-duanya sekali.

103

Raihanah Abdullah. 1997. Poligami di Malaysia (Polygamy in Malaysia). Shariah

Journal 5(2): 167- 186. Kuala Lumpur: Academy of Islamic Studies, University of Malaya. Hlm.

86. 104

Amran Kasimin, Konflik Poligami di Malaysia, Karya Publishing House: Petaling laya,

1978, hlm. 80.

75

Seseorang laki-laki yang berkawin lebih dari seorang tanpa kebenaran bertulis

dari mahkamah juga tidak boleh didatarkan dan laki-laki ilu dikehendaki

membayar dengan serta-merta semua jumlah mas kawin dan pemberian yang kena

dibayar kepada isteri atau isteri-isterinya yang sedia ada. Sekiranya tidak dibayar,

ia boleh dituntut sebagai hutang.105

Manakala di Negeri Sembilan poligami yang dilakukan tanpa kebenaran

daripada Mahkamah Syariah jika disabitkan boleh dikenakan hukuman denda

dengan jumlah tidak melebihi RM1000 atau 6 bulan penjara atau kedua-duanya

sekali.

Di Perak enakmen undang-undangnya menyatakan bahwa seseorang laki-

laki yang berpoligami tanpa izin daripada Mahkamah Syariah boleh dikenakan

denda tidak melebihi RM1000 ataupun penjara tidak melebihi 6 bulan atau kedua-

duanya.106

Di Wilayah Persekutuan seseorang laki-laki yang berpoligami dengan

tidak menerima kebenaran bertulis daripada mahkamah terlebih dahulu boleh

dikenakan hukuman denda tidak lebih RM1000 atau penjara tidak melebihi 6

bulan atau kedua-duanya.

Di Terengganu jika seseorang laki-laki berkawin dengan seorang

perempuan lain di mana-mana tempat dalam masa dia masih beristerikan isterinya

yang sedia ada tanpa kebenaran bertulis daripada Hakim Syarie, boleh dihukum

denda tidak melebihi RM1000 atau penjara tidak melebihi tempoh 6 bulan.

105

Ibid, hlm. 80. 106

Zaleha Kamaruddin. 1977. Isu-Isu Kekeluargaan Dan Undang-Undang. Kuala Lumpur:

Angkatan Belia Islam Malaysia. Hlm. 49.

76

Di Kelantan seseorang laki-laki yang berpoligami tanpa terlebih dahulu

mendapatkan kebenaran bertulis daripada Mahkamah Kadi, perkawinan itu boleh

didaftarkan tertakluk kepada denda tidak melebihi RM300 atau penjara tidak lebih

dari 1 bulan atau kedua-duanya.107

Di Kedah poligami yang dibuat tanpa ijin mahkamah boleh dihukum

denda tidak melebihi RM500. Mahkamah juga boleh memerintahkan agar pesalah

membayar pampasan atau apa-apa bayaran yang masih terhutang oleh pesalah

kepada isteri atau isteri-isterinya.

Di Perlis seseorang laki-laki yang melakukan poligami tanpa kebenaran

bertulis daripada mahkamah boleh dihukum dengan hukuman denda tidak

melebihi RM1000 atau penjara tidak lebih 3 tahun atau kedua-duanya sekali.

Di Pulau Pinang pula seseorang laki-laki yang didapati melakukan

poligami dengan tidak mendapat keijinan terlebih dahulu daripada mahkamah

boleh dihukum dengan hukuman denda sejumlah tidak melebihi RM1000 atau

penjara tidak melebihi tempoh 6 bulan atau kedua-duanya sekali.

Di Sarawak poligami yang dilakukan tanpa kebenaran Hakim Syarie, tidak

boleh didaftarkan. Pihak suami boleh dihukum denda tidak lebih RM500 atau

hukuman penjara tidak lebih 3 bulan. Suami juga mesti membayar dengan serta-

merta semua jumlah mas kawin dan pemberian yang kena dibayar kepada isteri

atau isteri-isterinya yang sedia ada. Sekiranya tidak dibayar maka ia boleh dituntut

sebagai hutang.

107

Shu Le Cho, Poligami di kalangan Orang-orang Melayu di Kelantan, LatihanIlmiah,

Jabatan Antropologi dan Sosiologi, Urn, 1990/91.

77

Akhir sekali bagi negeri Pahang dan Melaka tiada peruntukan penalti

untuk poligami tanpa kebenaran mahkamah.108

Jika diteliti, kesemua negeri-negeri

yang telah dinyatakan menetapkan hukuman denda atau penjara yang tidak

seragam. Namun demikian terdapat juga beberapa buah negeri yang mempunyai

peruntukan penalti yang sama seperti negeri Selangor, Terengganu dan Negeri

Sembilan. Secara keseluruhannya, setiap negeri mempunyai peruntukan penalti

poligami tanpa kebenaran mahkamah sama ada hukumannya lebih berat atau

ringan tetapi terdapat juga negeri yang masih tidak mempunyai peruntukan

tersebut.109

C. Faktor Penyebab Terjadinya Poligami Di Malaysia

Terjadinya poligami di dalam masyarakat Malaysia disebabkan faktor istri

mandul yaitu tidak boleh menghasilkan zuriat, bila mana mereka menginginkan

anak. Istri sakit pada tempoh yang lama sehingga suami tidak mendapat hak batin,

namun suami tidak sanggup untuk menceraikan istrinya lalu terjadilah poligami

antara mereka. Kerja yang berjauhan yang menyebabkan jarang bertemu dan

sehingga suami berpoligami serta berpendapatan lebih yang membuatkan

seseorang suami ingin menanggung istri baru atau poligami.

Selain itu, ingin menolong perempuan yang susah atau miskin dan

perempuan janda yang memerlukan suami yang sanggup berpoligami. Dalam kata

lain, faktor penyebab lainnya adalah rujuk istri lama, stres dengan istri, desakan

ibu, perbanyak keturunan, telah terlanjur, suami masih bertenaga, menolong istri

108

Ibid. hlm. 50. 109

Saleh, Muhammad Zaki, Trend Kriminalisasi dalam Hukum Keluarga di Negara-negara

Muslim (2006).

78

baru, kasihan, nafsu terlalu kuat, istri uzur dan alasan agama yaitu islam

membenarkan serta memantapkan rumah tangga.

Walaupun dengan alasan-alasan yang diberikan mahkamah masih tetap

tidak menluluskan hanya dengan alasan yang dikemukakan. Namun begitu, syarat

peraturan untuk poligami berbeda-beda mengikut negeri-negeri tertentu. Di

Kelantan, Perak dan Terenganu munkin hanya ingin syarat bertulis daripada Qadi

atau Hakim Syarie tetapi di kelantan hanya menikah dua orang istri saja,

sedangkan di negeri inilah paling tinggi tingkat poligami. Ini juga karena tingkat

janda amat tinggi pada negeri tersebut menyebabkan banyaknya janda yang tidak

mendapat nafkah untuk menjaga anak-anak mereka hingga jatuh miskin. .

Ditinjau dari faktor-faktor yang dikemukakan, pasti kesemua penyebab

untuk poligami mempunyai alasan yang tinggi dan bukan hanya untuk mengambil

kesempatan terhadap wanita saja, seperti mereka poligami karena ingin menolong

perempuan yang susah dan hal ini pantas diberi tunjangan oleh setiap kerajaan

negeri-negeri tertentu.

Dengan adanya alasan seperti ini munkin boleh menurunkan tingkat janda

atau wanita miskin pada sesebuah negeri. Selain itu, dapat mengelakkan

berlakunya zina disebabkan istri enggan untuk bergaul maka mereka disarankan

untuk berpoligami. Hal ini haruslah di titik beratkan oleh mahkamah syariah agar

tidak memberi putusan dengan sewenangnya dan harus menselidiki alasan-alasan

poligami yang sebenarnya.

1. Faktor Poligami Tanpa Kebenaran Mahkamah

Peruntukan-peruntukan yang terdapat dalam Enakmen Undang-Undang

Keluarga Islam negeri-negeri berkaitan dengan permohonan poligami adalah

79

merupakan prosedur yang perlu diikuti oleh sesiapa saja yang ingin berkawin

lebih dari satu.110

Peruntukan ini bertujuan untuk memastikan bahwa poligami

tidak dilakukan dengan sewenang-wenangnya, namun peruntukan ini belum

berjaya mencapai matlamat sepenuhnya karena masih ada golongan suami yang

melanggar peruntukan yang ada ini dengan berpoligami tanpa ijin mahkamah.

Antara faktor berlakunya perkawinan poligami tanpa kebenaran ialah:

a) Prosedur permohonan poligami yang ketat

Peraturan yang terdapat dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam

negeri-negeri sering kali dilihat sebagai sesuatu yang rumit dan membebankan

bagi sesetengah suami. Ini kerana, mereka menganggap proses poligami akan

memakan masa dan amat merumitkan. Dengan sebab ini, mereka mengambil jalan

mudah dengan bernikah di negara lain tanpa kebenaran Mahkamah Syariah.111

Sesungguhnya undang-undang yang ada ini bukanlah untuk menyusahkan

mana-mana pihak tetapi undang-undang yang ada ini adalah merupakan undang-

undang pentadbiran yang bertujuan untuk mentadbir proses poligami agar teratur,

licin dan menepati tujuan dan syarat berpoligami. Orang yang diberikan amanah

untuk memberi kata putus di dalam perkara ini adalah Hakim yang memang

merupakan orang yang berwibawa di dalam perkara ini. Bagi pihak yang tidak

110

Ruzman Md. Noor. 2007. Kesaksian Dalam Konteks Undang-Undang Keterangan

Mahkamah Syariah Di Malaysia: Analisis Dari Perspektif Mazhab Syafi„e. Kertas kerja Seminar

Jabatan Fiqh. Anjuran Universiti Malaya. Kuala Lumpur. 22-23 Ogos. 111

Zaleha Kamaruddin. 1977. Isu-Isu Kekeluargaan Dan Undang-Undang. Kuala Lumpur:

Angkatan Belia Islam Malaysia, hlm. 170.

80

berpuas hati terhadap keputusan Hakim masih berpeluang membuat rayuan ke

mahkamah yang lebih tinggi.112

Proses ini sebenarnya bertujuan memastikan yang keputusan mahkamah

walaupun di dalam perkara poligami ini adalah merupakan keputusan yang adil

dan matang serta jauh dari dorongan perasaan atau keinginan nafsu karena adanya

sistem rayuan terhadap keputusan mahkamah.

b) Dakwaan bahwa peruntukan yang ada bertentangan dengan Hukum

Syarak

Terdapat juga sesetengah pihak berpendapat bahwa peruntukan yang ada

ini bertentangan dengan Hukum Syarak yang menghalalkan poligami. Undang-

undang yang ada menyekat suami dari berkawin lebih dari satu sedangkan ia telah

dihalalkan oleh Islam. Ini menyebabkan pihak suami menganggap bahwa mereka

boleh melakukan poligami tanpa keijinan dari pihak mahkamah.

Pendapat ini kurang tepat kerana tujuan undang-undang tadi diwujudkan

adalah bukan untuk menyekat dan mengharamkan poligami, tetapi ianya bertujuan

untuk memastikan yang ianya tidak disalahgunakan yang akhirnya mendatangkan

kezaliman kepada isteri-isteri dan anak-anak, memudaratkan hidup mereka dan

merosakkan pendidikan dan psikologi anak-anak mereka.113

Peruntukan yang ada ini juga adalah bagi memastikan keadilan kepada

isteri sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Surah al-Nisa‟ ayat 3 yang

menyatakan dengan jelas jika suami tidak dapat berlaku adil dan memudaratkan

isteri maka mereka diarahkan beristeri hanya seorang saja. Maka peruntukan yang

112

Ibid, hlm. 173. 113

Amran Kasimin, Konflik Poligami di Malaysia, Karya Publishing House: Petaling laya,

1978.

81

terdapat dalam enakmen negeri-negeri ini tidak bertentangan dengan Hukum

Syarak karena peruntukan yang ada ini adalah bagi memastikan keadilan bagi

pihak isteri.114

c) Tidak mendapat kebenaran isteri

Antara faktor yang menyebabkan pihak suami berpoligami tanpa izin

mahkamah adalah karena tidak mendapat keijinan isteri atau isteri-isteri sedia

ada.115

Berdasarkan Seksyen 24 (4) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam

Selangor ada menyatakan mengenai keijinan dan pandangan daripada isteri-isteri

yang sedia ada terhadap perkawinan yang dicadangkan itu.116

Persoalan keijinan isteri pertama ini telah menjadi isu hangat pada suatu

ketika dahulu terutamanya apabila negeri Perlis melonggarkan syarat berpoligami

di negeri itu termasuklah membenarkan poligami tanpa perlu merujuk kepada

pandangan isteri pertama. Kelonggaran ini telah mendapat bantahan pihak NGO

wanita karena langkah itu menghina kaum wanita. Menurut Mufti Perlis, tujuan

utama kelonggaran syarat berpoligami itu adalah untuk menghentikan amalan

rakyat Malaysia lari berkawin di negeri lain terutamanya di Selatan Thailand.117

Menurut Hukum Syarak, syarat yang memerlukan ijin isteri yang pertama

untuk berpoligami adalah tidak mutlak. Walaupun begitu, masalah ini telah

diselesaikan dengan adanya peruntukan lain dalam Akta dan Enakmen Undang-

undang Keluarga negeri-negeri yang menghendaki mahkamah memanggil

pemohon dan isteri atau isteri-isteri sedia ada hadir ke mahkamah untuk

114

Azizah Kassim. 1985.Wanita dan masyarakat. Utusan Publications & Distributors. 115

Anne sofie Roald. 2001. Women in Islam. London: Routledge. 116

Ahilemah Joned. 1988. Keupayaan dan hak Wanita Islam untuk berkahwin. Kuala

Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 117

Mohd Riduwan Wan. 2010. Poligami Dalam Undang-Undang Keluarga Islam Di

Malaysia. Tarikh: 9 Jun 2010. Majalah Keluarga.

82

memberikan keterangan secara tertutup tentang perkawinan yang dicadangkan

apabila permohonan berpoligami diterima oleh mahkamah. secara tidak langsung,

permohonan pihak suami masih tertakluk pada pandangan isteri dalam

menentukan sama ada pemohon layak berpoligami atau sebaliknya. Di sini

menunjukkan kepentingan dan keperluan pihak isteri untuk hadir ke mahkamah

dalam menentukan suami benar-benar layak atau tidak untuk berpoligami.118

Walaupun suami mendapat keijinan isteri yang sedia ada untuk

berpoligami namun mahkamah tetap mengambil kira faktor kelayakan suami

untuk berkawin lagi. Ini kerana terdapat kasus yang mana mahkamah menolak

permohonan poligami walaupun telah mendapat keijinan isteri pertama karena

suami gagal membuktikan bahwa dia berkemampuan untuk beristeri lebih dari

seorang. Sesungguhnya keijinan dari pihak isteri bukanlah terus membolehkan

pihak suami berpoligami tetapi ianya sebagai syarat untuk mendapatkan

keterangan isteri dan membantu mahkamah dalam memutuskan pihak suami layak

atau tidak berpoligami.

d. Permohonan poligami ditolak

Faktor berlakunya poligami tanpa ijin mahkamah juga ialah disebabkan

permohonan untuk mendapatkan kebenaran bertulis dari mahkamah untuk

berpoligami telah ditolak karena mahkamah dapati bahwa pemohon tidak layak

dan tidak mampu untuk beristeri seorang lagi. Ini menyebabkan mereka

118

Rozi Bainon. 1999. Wanita: Penghapusan Diskriminasi Dari Perspektif Islam dan

Undang-Undang Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Hlm. 84.

83

mengambil jalan mudah dengan berkawin di negara lain tanpa kebenaran

Mahkamah Syariah.119

2. Akibat Poligami Tanpa Kebenaran Mahkamah

Poligami tanpa kebenaran mahkamah akan mengakibatkan beberapa bekas

antaranya ialah:120

a. Akibat dari sudut undang-undang

Mengikut peruntukan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Selangor

di bawah Seksyen 124 menyatakan dengan jelas bahwa suami yang berpoligami

tanpa mendapat kebenaran bertulis dari mahkamah maka dianggap telah

melakukan kesalahan dan boleh dikenakan penalti yaitu denda tidak melebihi satu

ribu ringgit atau penjara tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya denda dan

penjara.121

Suami yang berpoligami tanpa kebenaran mahkamah juga mestilah

memulangkan dengan serta-merta semua jumlah mas kawin dan pemberian

kepada isteri yang sedia ada sekiranya masih belum dijelaskan semasa akad nikah

dan jika suami gagal berbuat demikian, jumlah tersebut boleh dituntut sebagai

hutang oleh isteri sedia ada. Mungkin pada masa ini jarang berlaku mas kawin dan

pemberian yang tidak dijelaskan semasa majlis akad nikah. Walau bagaimanapun,

sekiranya berlaku ia tetap dianggap hutang terutama mas kawin karena mengikut

Hukum Syarak, wajib bagi seorang suami untuk membayarnya dan merupakan

hak eksklusif seorang isteri yang tidak boleh diambil oleh suami.

119

Ibid, hlm. 86. 120

Shu Le Cho, Poligami di kalangan Orang-orang Melayu di Kelantan, LatihanIlmiah,

Jabatan Antropologi dan Sosiologi, Urn, 1990/91. Hlm. 42. 121

Nik Noraini Nik Badli Shah. 1998. Perkahwinan Dan Perceraian Di Bawah Undang-

Undang Islam. Kuala Lumpur: International Law Book Services.

84

b. Akibat kepada institusi keluarga

Poligami tanpa kebenaran mahkamah ini biasanya dilakukan tanpa

pengetahuan isteri sedia ada atau anak-anak. Oleh itu, tanggungjawab dan hak

yang sepatutnya dilaksanakan tidak dapat disempurnakan sebaik mungkin karena

suami dan isteri kedua terpaksa hidup dalam buruan. Pasangan ini tidak dapat

untuk memupuk kasih sayang dalam keadaan biasa kerana takut perkawinan

mereka diketahui oleh isteri pertama

Akibat berpoligami secara rahsia ini juga boleh menyumbang kepada

tingkat perceraian karena isteri rasa ditipu dan dikhianati oleh suami sendiri. Ini

mungkin juga disebabkan oleh sikap suami yang mula mengabaikan

tanggungjawabnya selepas beristeri baru.122

c. Akibat kepada pasangan

Poligami yang dilakukan tanpa kebenaran mahkamah biasanya akan

mendatangkan bekas yang rumit terutamanya jika berlakunya perceraian karena

perkawinan ini tidak memenuhi peruntukan Akta dan Enakmen Undang-Undang

Keluarga Islam negeri-negeri.

Perkawinan tanpa kebenaran ini tidak semestinya tidak sah karena ia

mungkin telah memenuhi kehendak rukun dan syarat-syarat Hukum Syarak.

Walau bagaimanapun sekiranya perkawinan itu didapati tidak sah, maka pasangan

akan difaraqkan (dipisahkan) dan akan dikenakan penalti. Selain itu, isteri juga

tidak dapat menuntut sebarang hak dalam perkawinan seperti tuntutan nafkah

isteri dan anak-anak, hak penjagaan, tuntutan harta pusaka sekiranya suami

meninggal dunia dan sebagainya. Pihak perempuan juga tidak boleh memohon

122

Pahrol Mohamad Juoi. 2012. Misteri Poligami Antara Keadilan dan Keseronokan.

Majalah Solusi. Mei:16-20, hlm. 73.

85

pembubaran perkawinan karena perkawinan memang tidak wujud dari awal

lagi.123

d. Bekas kepada anak-anak

Sah atau tidak perkawinan poligami tanpa kebenaran mahkamah perlu

ditentukan terlebih dahulu sebelum perkawinan itu boleh didaftarkan di bawah

Akta atau Enakmen yang berkuatkuasa. Penentuan kesahan perkawinan ini akan

menimbulkan isu berkenaan kedudukan anak-anak yang lahir hasil daripada

perhubungan itu. Jika perkawinan poligami tanpa kebenaran ini diputuskan oleh

mahkamah sebagai tidak sah, anak-anak yang dilahirkan adalah dianggap anak

luar nikah yang mana status hubungannya dengan “bapa” tidak wujud sama

sekali. Akibatnya, anak-anak ini akan menghadapi pelbagai masalah di masa

hadapan.124

3. Contoh Kasus Poligami Tanpa Kebenaran Mahkamah Di Mahkamah

Tinggi Syariah 125

Kasus Pertama: Satari bin Amat dan Khatijah binti Jumari lwn Rohana binti

Bohari

Fakta Kasus: Pemohon 1 dan 2 telah memohon kepada Mahkamah Tinggi

Syariah Shah Alam untuk mendapatkan perintah pengesahan daftar nikah

poligami. Mereka telah bernikah pada 14 Januari 2002 di Gopeng Perak Darul

Ridzuan. Hasil perkawinan itu mereka telah dikaruniakan dua orang anak

perempuan yaitu Nur Aleya Natasha dan Nur Aleya Syawalina.

123

Ibid, hlm. 74. 124

Ibid, hlm. 74. 125

Mohd Riduwan Wan. 2010. Poligami Dalam Undang-Undang Keluarga Islam Di

Malaysia. Tarikh: 9 Jun 2010. Majalah Keluarga. Hlm. 35.

86

Pada 19 November 2007, Pemohon 1 telah membuat laporan berkaitan

pernikahan tersebut di Pejabat Agama Islam, Klang Selangor dan hasil siasatan

mendapati pernikahan tersebut sah mengikut Hukum Syara. Satu salinan laporan

dari Pejabat Agama Islam Selangor Daerah Klang dilampirkan sebagai ekshibit

dalam permohonan.

Isu yang dipertikaikan dalam kasus ini ialah adakah status pernikahan

Pemohon 1 dan 2 di Gopeng adalah sah mengikut Hukum Syarak? Sighah Ijab

dan Qabul adalah sebagaimana yang dinyatakan oleh Pemohon 1 dan 2 dengan

mas kawin RM 5000.00 serta dua orang saksi laki-laki yang tidak dikenali.

Namun wujud masalah berkaitan wali, ini karena di dalam afidavit Pemohon 2

menyatakan wali adalah bapanya tetapi ketika memberi keterangan wali adalah

abangnya yaitu Razali bin Jumari. Pemohon 2 menyatakan bahwa semasa

pernikahan bapanya tidak hadir dan mewakilkan kepada abangnya. Tetapi semasa

pernikahan abangnya juga tidak hadir dan jurunikah yaitu Tuan Haji Mustapha bin

Jaafar bercakap dengan abangnya melalui telefon. Jurunikah telah menikahkan

Pemohon 1 dan 2 melalui kuasa wakil atau ijin yang diberi oleh bapa Pemohon 2

kepada abang kandung pemohon 2. Di sini wujud juga isu di mana jurunikah telah

tamat tempoh Qadi dan tiada bidangkuasa.126

Keputusan: Kasus dibicara dan diputuskan bahwa pernikahan antara

Pemohon 1 dan Pemohon 2 di Gopeng adalah tidak sah dan batal kerana Wali

Hakim menikahkan tidak ada tauliah sebagai Jurunikah dan tidak mendapat kuasa

untuk menikahkan daripada wali bapa Pemohon 2.

Kasus kedua: Mohd Johar bin Rashid dan Sutih binti Hasanuddin lwn Subiah binti

Mat Noor

126

Ibid

87

Fakta kasus: Pemohon 1 dan 2 telah berkawin pada 12 Julai 2007 di rumah Imam

Jurunikah di Kecamatan Medan Selayang, Kabupaten Medan, Sumatera Utara,

Indonesia. Pernikahan tersebut telah diwalikan oleh wali nasab yaitu bapa

kandung Pemohon 2 yaitu Hasanuddin dan disaksikan oleh Zulfakar dan Yandi

Zulkal.127

Pemohon 2 adalah warganegara Indonesia dan mengakui bahwa dia

seorang janda yang telah bercerai dengan suami terdahulu yaitu Mohd Nur bin

Abdul Talib pada 27 September 2005. Satu salinan surat Pengesahan Cerai telah

dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kisaran, Indonesia. Pemohon 2 telah

mendapatkan kesahihan surat pengesahan dari Department Agama Kantor Urusan

Agama Kecamatan Medan Selayang Indonesia yaitu tempat di mana urusan

pernikahan beliau dengan Pemohon 1 dijalankan.

Pada 24 Julai 2007 Pemohon 1 telah membuat laporan pernikahan di PAIS

Klang dan hasil siasatan pernikahan tersebut adalah sah mengikut Hukum Syarak.

Pemohon 1 telah disabitkan kesalahan di bawah Seksyen 124 karena semasa

perkawinan kedua itu dilangsungkan Pemohon 1 adalah suami kepada Responden

yaitu Subiah binti Mat Noor. Hasil perkawinan Pemohon 1 dan Responden

dikaruniakan 4 orang anak manakala hasil perkawinan Pemohon 1 dan 2

dikaruniakan seorang anak.

Keputusan: Mahkamah memutuskan bahwa pernikahan yang

dilangsungkan oleh Pemohon 1 dan Pemohon 2 pada 12 Julai 2007 adalah sah dan

menepati Hukum Syarak. Mahkamah memerintahkan bahwa pernikahan tersebut

didaftarkan di Pejabat Agama Islam Selangor di Shah Alam.

127

Nik Noraini Nik Badli Shah. 1998. Perkahwinan Dan Perceraian Di Bawah Undang-

Undang Islam. Kuala Lumpur: International Law Book Services.

88

Berdasarkan kedua-dua kasus yang dinyatakan ini dapat disimpulkan

bahwa perkawinan poligami tanpa kebenaran ini akan melalui proses penyiasatan

yang terperinci di Mahkamah Syariah bagi memastikan bahwa perkawinan yang

berlaku itu sah mengikut Hukum Syarak seterusnya barulah perkawinan itu boleh

didaftarkan di pejabat agama. Kasus pertama menunjukkan implikasi yang amat

besar sehingga perkawinan yang telah berlangsung dalam tempoh lima tahun itu

terpaksa difaraqkan kerana mahkamah memutuskan perkawinan itu tidak sah dan

terbatal. Ini menunjukkan bertapa pentingnya untuk mendapatkan kebenaran dari

mahkamah untuk berpoligami karena untuk menghindari dari berlakunya

perkawinan yang tidak sah. Akibat yang paling besar apabila perkawinan itu

difaraqkan adalah kepada status anak yang dilahirkan dari perkawinan itu yang

boleh dipersoalkan.128

128

Raihanah Abdullah. 1997. Poligami di Malaysia (Polygamy in Malaysia). Shariah

Journal 5(2): 167- 186. Kuala Lumpur: Academy of Islamic Studies, University of Malaya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktek Poligami di Malaysia

Dalam masyarakat ini, poligami dilakukan dengan meluasnya bagi

memenuhi fungsi-fungsi ekonomi, politik dan sosio-budaya. Mereka berkawin

tidak berasaskan kepada perasaan dan cinta. Apabila perkawinan itu berlaku

dikalangan pernimpin-pemimpin puak, penambahan hitungan isteri adalah

lambang kekayaan seseorang laki-laki. Terdapat juga masyarakat yang

bertentangan terhadap amalan poligami itu sendiri. Ada juga yang mengatakan

bahwa poligami itu adalah hak seorang laki-laki. Ada juga yang merasa kurang

puas dengan pasangannya. Baik kurang puas secara mental, maupun kurang

puas secara seksual. Serta ada istri yang terlalu taat pada suami dan pada

agama. Istri yang terlalu taat pada suami biasanya rela berkorban apapun asal

tidak kehilangan suaminya.

2. Undang-Undang Poligami di Malaysia

Mengikut data mahkamah, permohonan poligami banyak yang dari

kalangan yang berpendapatan tidak tinggi. Ini menunjukkan bahawa undang-

undang di Malaysia begitu longgar dan mudah untuk masyarakat mengambil

kesempatan. Dalam Enakmen Undang-Undang Poligami di negeri Kelantan,

Terengganu dan Perak hanyalah perlu mendapat kebenaran bertulis daripada

Qadi atau Hakim Syar‟ie dan keputusan terletak pada kebijaksanaan Hakim

sepenuhnya. Bagi negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Selangor, Wilayah

90

Persekutuan, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Pahang, Sabah dan Sarawak,

mempunyai peruntukan yang begitu terperinci yang memerlukan kebenaran,

pengesahan, bagaimana permohonan diproses, cara keputusan dicapai, ruang

untuk membuat rayuan dan penalti.

Mengenai penalti atau denda pula, di Selangor, Johor, Negeri Sembilan,

Perak, Kuala Lumpur, Pulau Pinang dan Terengganu mengenakan denda tidak

melebihi RM1000 atau penjara tidak lebih 6 bulan. Tetapi di Perlis, sama saja

nilai dendanya, cuma tempoh penjara yang berbeda yaitu tidak lebih 3 tahun.

Manakala di Kelantan, denda tidak lebih dari RM300 atau penjara tidak lebih

dari 1 bulan. Di Kedah dan Sarawak pula kenakan denda tidak lebih RM500,

tetapi hanya Kedah tidak ada penjara, Sarawak dikenakan penjara tidak lebih 3

bulan. Ada juga negeri yang tidak ada denda yaitu negeri Pahang dan Melaka.

3. Faktor Poligami di Malaysia

Faktor berlakunya Poligami di Malaysia ialah karena alasannya isteri

uzur, isteri mandul, mahu menambah anak, menolong isteri baru (dari agama

lain dan miskin), suami lebih bertenaga, tanpa sebab yang munasabah, telah

mengandung (zina), berjauhan (bekerja), rujuk isteri lama, desakan ibu, ingin

menikah satu lagi (cinta, berkenalan lama, jiwa tertekan dan kosong, berjanji

dengan bakal isteri, isteri suruh), menambah zuriat (laki-laki dan perempuan),

berpendapatan lebih, nafsu terlalu kuat, mengelak dari melakukan perkara-

perkara mungkar, kasihan, khalwat dan alasan agama yaitu Islam

membenarkan serta untuk memantapkan rumahtangga. Kadang-kadang, isteri

pertama hanya menjadi mangsa dan ada yang diugut serta dipaksa untuk

menerima poligami.

91

Walaupun keijinan isteri adalah faktor yang perlu dipertimbangkan oleh

Mahkamah Syariah dalam memberi kebenaran berpoligami, ia sebenarnya

bukan keperluan wajib. Dalam realiti, isteri hanya diminta menandatangani

borang permohonan saja.

B. Saran

Walaupun peratusan poligami sebagaimana yang didaftarkan di

Mahkamah-mahkamah Syariah, adalah tidak tinggi, namun pengamal poligarni di

luar kebenaran mahkamah adalah tinggi. Sikap rnasyarakat yang agak sukar untuk

bertolak ansur denganisu poligarni adalah karena terlalu banyak kemudaratan

yang di bawa akibat dari poligarni.129

Sekalipun poligami bukanlah punca

keretakan rumahtangga, tetapi ramai yang bercerai kerana berpoligami.

Walau apa pun bentuk perkawinan monogami mahupun poligami, maka

seseorang yang bergelar ketua keluarga mestilah memastikan agar

rumahtangganya dipenuhi dengan unsur-unsur yang dianjurkan oleh al-Quran

dalam Surah al-Rum ayat 3, al-Nisa ayat 19, al-Baqarah ayat 237 dan juga al-Nur

ayat 32. Nescaya perkawinan monogami mahupun poligami tidak akan berlaku

kezaliman dan ketidakadilan.

129

Said Abdul Aziz al-Jandul. 1994. Wanita Di Bawah Naungan Islam. Selangor: Thinker‟s

Library Sdn. Bhd.

91

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Al-Karim

Abidin, Slamet, dan Aminuddin. 1999. Fiqih Munakahat 1. Bandung: Pustaka

Setia.

Abdulkadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum, Pt. Citra Aditya Bakti,

Bandung, 2004.

Abdullah Nasih Ilwan, 1984, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Abd. Latif Muda & Rosmawati Ali @ Mat Zin. 1997. Pengantar Fiqh. Kuala Lumpur: Pustaka Salam SDN. BHD.

Amran Kasimin, Konflik Poligami di Malaysia, Karya Publishing House: Petaling

laya, 1978.

Anon. 2007. As-Sunnah Poligami. Kuala Lumpur: Yayasan Lajnah Istiqomah.

Anne sofie Roald. 2001. Women in Islam. London: Routledge.

Arora K.K., 'Polygamy - A negation of Quran' dalam Social Policy, law and

Protection of Weaker Sections in Society, Lucknow, 1986.

Azizah al-Hibri. 1992. A Study of Islamic History. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar

Bakti.

Azizah Kassim. 1985.Wanita dan masyarakat. Utusan Publications &

Distributors.

Ahilemah Joned. 1988. Keupayaan dan hak Wanita Islam untuk berkahwin. Kuala

Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Azizah Kassim, Wanita dan Masyarakat, UP & D: K.L, 1985.

Abd. Jalil bin Mohd Hassan. 1993. Perkahwinan Dalam Islam Berdasarkan

Kepada Dalil, Hukum, Hikmat dan Panduan Kebahagian. Kuala Lumpur:

A.S. Nordeen.

Abdul Aziz. 1992. Kursus dan Bimbingan Perkahwinan. Kuala Lumpur: Darul

Nu‟man.

92

Abdul Nasir Taufiq Al-„Athar. 1976. Poligami Di Tinjau Dari Segi Agama, Sosial

dan Perundang Undangan. Chadidjah Nasution (terj.) Jakarta: Bulan

Bintang.

Afzalur Rahman. 1993. Ensiklopedia Sirah. Norhayati Mohd. Nor (terj.). Kuala

Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Ahmad Muhammad al-Hufi. 1984. Kenapa Nabi Muhammad SAW Berpoligami.

Ibrahim Awang (terj.). Kuala Lumpur: Pustaka Ilmu Raya Sdn. Bhd.

Amran bin Kasimin. 1990. Salah Guna Poligami: Wanita Menjadi Mangsa. Kuala

Lumpur: Pustaka al-Mizan.

Asiah Ali. 1993. Muslimat Pencorak Masyarakat. Kuala Lumpur: Dewan Pustaka Fajar.

Cholid Narbuko, Abu Achmadi, Metodelogi Penelitian, Cetakan Ketiga Belas,

Bumi Aksara, Jakarta, 2013.

David, René, and John E. C. Brierley. Major Legal Systems in the World Today:

An Introduction to the Comparative Study of Law. 3d ed. London:

Stevens, 1985.

Dr. H. Ibnu Mas‟ud & Dr. H. Zainal Abidin. 2000. Fiqih Mazhab Syafi‟i. Penerbit

Pustaka Setia: Bandung.

Dusuki bin Haji Ahmad. 1978. Poligami dalam Islam. Kuala Lumpur: Yayasan

Dakwah Islamiah Malaysia.

Daradjat dan Zakiah. 1995. Ilmu Fiqh. Jilid 2.Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.

Fatimah Syarha Mohd Noordin. 2011. Sebarkan Cinta-Mu. Kuala Lumpur: PTS

Millenia Sdn Bhd.

G.W. Jones, Marriage and Divorce in Islamic South East Asia, Oxford University

Press: New York, 1994.

Ibn Rushd. 1983. Bidayat al- Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid. Jakarta: Dar

Kutub Islamiyyah.

Ibn Hasyim. 1992. Personaliti Perkahwinan. Kuala Lumpur: G.G. Edar.

Imam Ibnu Hajar al-Asqalany. 2008. Bulughul Maram. Jakarta: Pustaka Al-

Hidayah.

Kamus Dewan. 1993. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

93

Mohd Syarifuddin Sajimon. 2006. Poligami Menurut Perundangan. Majalah

MAIS keluaran bulan Februari. Shah Alam: MAIS.

Mohd. Saifulloh Al Aziz S. 2002. Fiqih Islam Lengkap pedoman hukum ibadah

umat islam dengan berbagai permasalahannya. Surabaya: Terbit Terang.

Mustofa al-Khin, Mustofa al-Bugho & Ali as-Syarbaji. 2005. Kitab Fikah Mazhab

Syafie. Kuala Lumpur: Prospecta Printers SDN. BHD.

Mahmud Syaltut. 1985. Al-Islam, Aqidah wa Syariah. Beirut: Dar al-Syuruq.

Mahmood Zuhdi Haji Abdul Majid dan Raihanah Haji Azahari. 1993. Kursus

Perkahwinan dan Undang-Undang Keluarga Islam. Kuala Lumpur: Dasar Padu (M) Sdn. Bhd.

Mohd Rushdi Yusof. 1993. Perkahwinan dan Kekeluargaan Menurut Perspektif

Islam. Sumatera: Penerbitan Insan Digjaya.

Mohd. Sanusi bin Haji Mahmood. 1980. Undang-Undang Keluarga Dalam Islam.

Kota Bharu: Syarikat Dian Sdn. Bhd.

Muhamad al-Mansur. 1998. Hukum Hakam Perkahwinan. Johor Bharu:

Perniagaan Jahabersa.

Musfir al-Jahrani. 1999. Mengapa Rasulullah SAW Beristeri Ramai. Kuala

Lumpur: Penerbitan Darul Iman.

Mustafa haji Daud. 1992. Institusi Kekeluargaan Islam.Cet. Kedua. Kuala

Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mustaffa Suhaimi. 1992. Hikmah Poligami. Selangor: Progressive Products

Supply.

Mohd Riduwan Wan. 2010. Poligami Dalam Undang-Undang Keluarga Islam Di

Malaysia. Tarikh: 9 Jun 2010. Majalah Keluarga.

Nik Noraini Nik Badli Shah. 1998. Perkahwinan Dan Perceraian Di Bawah

Undang-Undang Islam. Kuala Lumpur: International Law Book Services.

Noor Aziah Mohd Awal. 2008. Pengenalan kepada sistem perundangan di

Malaysia. Selangor Darul Ehsan: International Law Book Services.

Pahrol Mohamad Juoi. 2012. Misteri Poligami Antara Keadilan dan Keseronokan.

Majalah Solusi. Mei:16-20.

Pahrol Mohamad Juoi. 2012. Masih Adakah Yang Sudi. Majalah Solusi. Mei: 11-

23.

94

Raihanah Abdullah. 1997. Poligami di Malaysia (Polygamy in Malaysia). Shariah

Journal 5(2): 167- 186. Kuala Lumpur: Academy of Islamic Studies,

University of Malaya.

Rozi Bainon. 1999. Wanita:Penghapusan Diskriminasi Dari Perspektif Islam dan

Undang-Undang Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Ruzman Md. Noor. 2007. Kesaksian Dalam Konteks Undang-Undang

Keterangan Mahkamah Syariah Di Malaysia: Analisis Dari Perspektif

Mazhab Syafi„I. Kertas kerja Seminar Jabatan Fiqh. Anjuran Universiti

Malaya. Kuala Lumpur. 22-23 Ogos.

Said Abdul Aziz al-Jandul. 1994. Wanita Di Bawah Naungan Islam. Selangor: Thinker‟s Library Sdn. Bhd.

Saleh, Muhammad Zaki, Trend Kriminalisasi dalam Hukum Keluarga di Negara-

negara Muslim (2006).

Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah (terjemahan: Mahyuddin Syaf),Cetakan Kedua, P.T.

Al-Ma‟arif: Bandung, 1993.

Siti Zulaikha Mohd Nor. 1992. Kaunseling Perkahwinan Menurut Perspektif

Islam. Kuala Lumpur: ABIM & Budaya Ilmu Sdn.Bhd.

Shu Le Cho, Poligami di kalangan Orang-orang Melayu di Kelantan,

LatihanIlmiah, Jabatan Antropologi dan Sosiologi, Urn, 1990/91.

Sutrisno Hadi, Prosidur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, edisi II, Rineka

Cipta, Jakarta, 1991.

Sudirman Tebba, Sosiologi Hukum Islam, UII Press, Yogyakarta, 2003.

Yaacob Harun, 'Keluarga Melayu: Bentuk, Organisasi dan Fungsi' dalam Mohd

Taib Osman (peny), Masyarakat Meiayu, Struktur, Organisasi dan

Manifestasi, DBP: K. L. 1989.

Zaini Nasohah, Poligami: Hak Keistimewaan Menurut Syariat Islam, Utusan

Publications & Distributors Sdn. Bhd.: Kuala Lumpur, 2000.

Zaleha Kamaruddin. 1977. Isu-Isu Kekeluargaan Dan Undang-Undang. Kuala

Lumpur: Angkatan Belia Islam Malaysia.

Zaleha Muhamat. 2002. Analisis Poligami Menurut Perspektif Islam. Kuala

Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.

http://www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen/undang.nsf/listssbh

http://id.wikipedia.org/wiki/Poligami+&cd=1&hl=en&ct=clnk

95

http://www.jais.gov.my/index.php?option=com_content&task=view&id=167

https://kbbi.web.id/praktik

http://www.wikiwand.com/ms/Hubungan_Malaysia_-_Indonesia

96

LAMPIRAN