nikah paksa menurut enakmen undang-undang …repository.uinjambi.ac.id/710/1/muhd...

79
NIKAH PAKSA MENURUT ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM NO 2 TAHUN 2003 MAKHAMAH TINGGI SYARIAH NEGERI SELANGOR (DITINJAU DARI HUKUM ISLAM) LaporanPenelitian DOSEN DAN MAHASISWA Oleh: Dosen pembimbing 1 : DRS. H. IBNU KASIR, M.HI Dosen Pembimbing 2 : SITI MARLINA, S.Ag. MHI MUHAMMAD ZULFADHLI BIN MAHADI NIM : SHK160010 JURUSAN HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN J A M B I 2018M/1439H

Upload: others

Post on 07-Dec-2020

8 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: NIKAH PAKSA MENURUT ENAKMEN UNDANG-UNDANG …repository.uinjambi.ac.id/710/1/MUHD ZULFADHLI...Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan

NIKAH PAKSA MENURUT ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA

ISLAM NO 2 TAHUN 2003 MAKHAMAH TINGGI SYARIAH NEGERI

SELANGOR (DITINJAU DARI HUKUM ISLAM)

LaporanPenelitian

DOSEN DAN MAHASISWA

Oleh:

Dosen pembimbing 1 : DRS. H. IBNU KASIR, M.HI

Dosen Pembimbing 2 : SITI MARLINA, S.Ag. MHI

MUHAMMAD ZULFADHLI BIN MAHADI

NIM : SHK160010

JURUSAN HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTHAN THAHA SAIFUDDIN

J A M B I

2018M/1439H

Page 2: NIKAH PAKSA MENURUT ENAKMEN UNDANG-UNDANG …repository.uinjambi.ac.id/710/1/MUHD ZULFADHLI...Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan
Page 3: NIKAH PAKSA MENURUT ENAKMEN UNDANG-UNDANG …repository.uinjambi.ac.id/710/1/MUHD ZULFADHLI...Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan
Page 4: NIKAH PAKSA MENURUT ENAKMEN UNDANG-UNDANG …repository.uinjambi.ac.id/710/1/MUHD ZULFADHLI...Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan
Page 5: NIKAH PAKSA MENURUT ENAKMEN UNDANG-UNDANG …repository.uinjambi.ac.id/710/1/MUHD ZULFADHLI...Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan
Page 6: NIKAH PAKSA MENURUT ENAKMEN UNDANG-UNDANG …repository.uinjambi.ac.id/710/1/MUHD ZULFADHLI...Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan

vi

vi

MOTTO

,,,

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai

wanita dengan jalan paksa”.1 An-Nisa (04) :19

1 Abdullah Bin Muhammad, Tafsir Ibnu Katsur Jilid 2, ( Mu-assasah Daar al-Hilaal Kairo

2008), hlm.327

Page 7: NIKAH PAKSA MENURUT ENAKMEN UNDANG-UNDANG …repository.uinjambi.ac.id/710/1/MUHD ZULFADHLI...Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan

vii

vii

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Nikah Paksa Menurut Enakmen Undang-Undang

Keluarga Islam No 2 Tahun 2003 Makhamah Tinggi Syariah Negeri Selangor

(Ditinjau Dari Hukum Islam). Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui praktik nikah

paksa di Mahkamah Tinggi Syariah Selangor. Penulis menjalankan kajian di

Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor, Pendekatan penelitian yang digunakan

dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan metode

deskriptif. Instrumen pengumpulan data adalah melalui dokumentasi observasi dan

wawancara, seperti di dalam penelitian oleh penulis mendapati wali yang

mempunyai hak paksa nikah yang dirujuk Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam

No 2 Tahun 2003 dan keabsahan nikah paksa menurut Mahkamah Tinggi Syariah

Negeri Selamgor.Hasil penelitian, nikah adalah secara teoritas pada awalnya

merupakan hak dan kewajiban orang tua, wali yang mempunyai hak nikah paksa

adalah wali mujbir,wali nasab(terkecuali),wali hakim(terkecuali) dan pernikahan ini

memiliki tujuan untuk medapatkan ketenangan hidup dan memelihara keturunan yang

baik.

Page 8: NIKAH PAKSA MENURUT ENAKMEN UNDANG-UNDANG …repository.uinjambi.ac.id/710/1/MUHD ZULFADHLI...Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan

viii

viii

PERSEMBAHAN

حمن حين بسن الل الر الر

Kupersembahkan skripsi ini kepada……

Ibunda dan Ayahanda Tercinta

Sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga

Kupersembahkan skripsi ini kepada ayahanda Mahadi Bin Rahim

Al marhumah Ibunda Safiah Binti Hassim yang telah berjuang dengan penuh

Keikhlasan, yang telah menorehkan segala kasih sayangnya dengan

Penuh rasa ketulusan yang tidak mengenal lelah dan batas waktu

Serta telah mendidik dan mengasuh dari kecil hingga dewasa.

Kekanda Di Sayangi

Untuk Abang (Muhammad Khir Bin Mahadi) yang banyak memberi motivasi

Kakak (Siti Safura Binti Mahadi) yang memberi sokongan serta

Tiada yang paling mengharukan saat kumpul sama kalian,

Terima kasih di atas segalanya.

Page 9: NIKAH PAKSA MENURUT ENAKMEN UNDANG-UNDANG …repository.uinjambi.ac.id/710/1/MUHD ZULFADHLI...Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan

ix

ix

KATA PENGANTAR

حين حمن الر بسن الل الر

السلام عليكن ورحمة الله وبركاته

Puji dan syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadrat Allah

SWT atas segala rahmat dan kurnia-Nya. Shalawat dan Salam turut dilimpahkan

kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang sangat dicintai. Alhamdulillah

dalam usaha menyelesaikan skripsi ini penulis sentiasa diberi nikmat kesehatan dan

kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Nikah Paksa

Menurut Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam No 2 Tahun 2003

Makhamah Tinggi Syariah Negeri Selangor (Ditinjau Dari Hukum Islam ”.

Skripsi ini disusun sebagai sumbangan pemikiran terhadap pengembangan

ilmu syariah dalam bahagian perbandingan mazhab dan juga memenuhi sebagian

persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Jurusan Hukum

Keluarga pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin

Jambi, Indonesia.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis akui tidak terlepas dari menerima

hambatan dan halangan baik dalam masa pemgumpulan data maupun

penyusunannya. Situasi yang mencabar dari awal hingga keakhir menambahkan lagi

daya usaha untuk menyelesaikan skripsi ini agar selari dengan penjadualan. Dan

berkat kesabaran dan sokongan dari berbagai pihak, maka skripsi ini dapat juga

diselesaikan dengan baik seperti yang diharapkan.

Page 10: NIKAH PAKSA MENURUT ENAKMEN UNDANG-UNDANG …repository.uinjambi.ac.id/710/1/MUHD ZULFADHLI...Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan

x

Oleh karena itu, hal yang pantas penulis ucapkan adalah jutaan terima kasih

kepada semua pihak yang turut membantu sama ada secara langsung maupun secara

tidak langsung menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada:

1). Bapak Dr. H. Hadri Hasan, MA Rektor UIN STS Jambi, Indonesia.

2). Bapak Dr. AA. Miftah, M.Ag, Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi,

Indonesia.

3). Bapak H. Hermanto Harun, Lc, Ph.D selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Ibu

Dr Rahmi Hidayati, S.Ag, M.HI,Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum,

Perancanaan dan Keuangan dan Ibu Dr. Yulianti, S.Ag. MHI, Wakil Dekan

Kemahasiswaan dan Kerjasama di lingkungan Fakultas Syariah UIN STS Jambi,

Indonesia.

4). Ibu Siti Marlina, S.Ag.,M.Hi, Ketua Jurusan Hukum Keluarga dan Ibu Dian

Mustika, SHI, MA Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah UIN

STS Jambi, Indonesia.

5). Bapak Dr. H. Ibnu Kasir, MHI, Pembimbing I dan Ibu Siti Marlina S.Ag, M.hi,

Pembimbing II skripsi ini yang telah banyak memberi masukan, tunjuk ajar dan

bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

6). Bapak dan ibu dosen yang telah mengajar sepanjang perkuliahan, asisten dosen

serta seluruh karyawan dan karyawati yang telah banyak membantu dalam

memudahkan proses menyusun skripsi di Fakultas Syariah UIN STS Jambi,

Indonesia.

Page 11: NIKAH PAKSA MENURUT ENAKMEN UNDANG-UNDANG …repository.uinjambi.ac.id/710/1/MUHD ZULFADHLI...Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan

xi

xi

Page 12: NIKAH PAKSA MENURUT ENAKMEN UNDANG-UNDANG …repository.uinjambi.ac.id/710/1/MUHD ZULFADHLI...Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan

xii

xii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ……………………………………………………….. i

PERNYATAAN KEASLIAN …………………………………………….. ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING ………………………………………… iii

PENGESAHAN PANITIA UJIAN ……………………………………….. iv

MOTTO ……………………………………………………………….. vi

ABSTRAK …………………………………………………………….. vii

PERSEMBAHAN …………………………………………………….. viii

KATA PENGANTAR ………………………………………………………. ix

DAFTAR ISI ………………………………………………………………. xii

DAFTAR SINGKATAN …………………………………………………… xiv

DAFTAR TABEL …………………………………………………… xvi

BAB 1: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ..................................................... 1

B. Rumusan Masalah .............................................................. 8

C. Batasan Masalah ................................................................. 8

D. Tujuan dan Kegunaan penelitian ........................................ 9

E. Kerangka Teori ................................................................... 10

F. Tinjauan Pustaka ................................................................. 17

BAB II: METODE PENELITIAN

A. Lokasi Dan Waktu Penelitian ............................................ 20

B. Pendekatan Penelitian ....................................................... 20

C. Jenis Penelitian .................................................................. 20

D. Jenis Data Dan Sumber Data ............................................ 21

Page 13: NIKAH PAKSA MENURUT ENAKMEN UNDANG-UNDANG …repository.uinjambi.ac.id/710/1/MUHD ZULFADHLI...Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan

xiii

xiii

E. Instrumen Pengumpulan Data ........................................... 22

F. Teknik Analisis Data .......................................................... 22

G. Sistematika Penulisan ........................................................ 23

H. Jadwal Penelitian ................................................................ 24

BAB III: GAMBARAN UMUM MAHKAMAH TINGGI SYARIAH

SELANGOR

A. Sejarah Geografis .............................................................. 26

B. Dasar, Visi, Misi Dan Obyektif ......................................... 30

C. Fungsi Dan Peran .............................................................. 31

D. Gambaran Organisasi ........................................................ 32

E. Struktur Organisasi ........................................................... 33

F. Piagam Pelanggan ............................................................. 34

BAB IV: PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Praktik Nikah Paksa Menurut Enakmen Undang-Undang

Keluarga Islam 2003 Di Mahkamah Tinggi Syariah Selangor

. ........................................................................................... 35

B. Wali yang Berhak Paksa Nikah Menurut Enakmen Undang-

Undang Keluarga Islam 2003 Di Mahkamah Tinggi Syariah

Selangor . ........................................................................... 39

C. Keabsahan Nikah Paksa Di Mahkamah Tinggi Syariah

Selangor Di Tinjau Dari Hukum Islam .............................. 44

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan ....................................................................... 51

B. Saran-Saran ....................................................................... 52

C. Kata Penutup ..................................................................... 53

Page 14: NIKAH PAKSA MENURUT ENAKMEN UNDANG-UNDANG …repository.uinjambi.ac.id/710/1/MUHD ZULFADHLI...Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan

xiv

xiv

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CURICULUM VITAE

TRANSLITERASI

n ن gh غ sy ش kh خ a ا

w و f ف sh ص d د b ب

تt hهqقdhض dzذ

طr رtsث th كk ء ’

ي lلzhظ zزjج y

حhس sم ’ ع m

au =او ay = اى

Page 15: NIKAH PAKSA MENURUT ENAKMEN UNDANG-UNDANG …repository.uinjambi.ac.id/710/1/MUHD ZULFADHLI...Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan

15

15

DAFTAR SINGKATAN

UIN STS : Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin.

JAKIM : Jabatan Kemajuan Islam Malaysia.

SWT : Subhanahuwata ‘ala.

SAW : Sallallahu ‘alaihiwasallam.

ra. : Radiallahu ‘an.

No. : Nomor.

Q.S : Al-Quran Dan Sunnah.

cet. : Cetakan.

hlm : Halaman.

KTBT : Kesalahan Tak Boleh Tangkap.

OYDS : Orang Yang Disyaki.

PPA : Pegawai Penyiasat Agama.

KBT : Kesalahan Boleh Tangkap.

PDRM : Polis DiRaja Malaysia.

KPS : Ketua Pegawai Siasatan.

KPPA : Ketua Pegawai Penyiasat Agama.

KPD : Ketua Polis Daerah.

KPB : Ketua Polis Balai.

KUS : Ketua Unit Siasatan.

Page 16: NIKAH PAKSA MENURUT ENAKMEN UNDANG-UNDANG …repository.uinjambi.ac.id/710/1/MUHD ZULFADHLI...Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan

16

16

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Struktur Organisasi Makahamah Tinggi Negeri Selangor

Page 17: NIKAH PAKSA MENURUT ENAKMEN UNDANG-UNDANG …repository.uinjambi.ac.id/710/1/MUHD ZULFADHLI...Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan

1

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Awal dari kehidupan berkeluarga adalah dengan melaksanakan perkahwinan

sesuai dengan ketentuan Agama dan Peraturan Perundangan yang berlaku. Pernikahan

itu bukan saja merupakan jalan yang harus di tempuh yang bertujuan untuk mengatur

tatanan rumah tangga dan keturunan. Tetapi juga dapat di pandang sebagai pembuka

ikatan silaturrahim atau perkenalan antara satu kaum dengan kaum lain, dan

perkenalan tersebut akan menjadi saranan untuk menyampaikan pertolongan antara

satu dengan lainnya .

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua

makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan

adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah swt. sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk

berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Pernikahan akan berperan setelah

masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan

tujuan pernikahan itu sendiri. Tujuan pernikahan tersebut terwujud.1

Sebenarnya, pertalian Nikah adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam

hidup dan kehidupan manusia, sesuai dengan esensi yang terkandung dalam syari‟at

perkahwinan yaitu menciptakan suatu kehidupan rumah tangga yang mendatangkan

kemashalatan, baik bagi pelaku perkahwinan itu sendiri, anak turunan, kerabat

1 Muhammad Thalib,Manejemen Keluarga, (Yogyakarta : Pro-u Jl. Jogokaryan, 2008),

hlm.29

Page 18: NIKAH PAKSA MENURUT ENAKMEN UNDANG-UNDANG …repository.uinjambi.ac.id/710/1/MUHD ZULFADHLI...Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan

2

maupun masyarakat. Betapa tidak dari baiknya pergaulan antara suami isteri, saling

mengasihi, akan berpindahlah kebaikan itu kepada semua keluarga dari kedua belah

pihak, sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan saling tolong menolong

sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Oleh kerana

itu, perkahwinan tidak bersifat kebutuhan internal yang bersangkutan, tetapi

mempunyai eksternal yang melibatkan banyak pihak.

Dalam pada itu, faedah yang terbesar dalam pernikahan itu ialah untuk menjaga

dan memelihara perempuan yang bersifat lemah itu dari kebinasaan, sebab seorang

wanita apabila sudah menikah, maka nafkahnya dan biaya hidupnya wajib di tanggung

oleh suaminya. Pernikahan juga berguna untuk memelihara kerukunan anak cucu atau

keturunan nasab sebab apabila tidak dengan nikah, tentu kehidupan anak tidak tahu

siapa yang mengurusnya dan melindunginya serta yang bertanggungjawab penuh

atasnya. Nikah jugak di pandang sebagai kemashalatan umum, sebab apabila tidak ada

pernikahan, tentu manusia akan menurutkan sifat kebinatangan (hawa nafsunya) dan

dengan sifat tersebut akan timbul perselisihan, bencana, dan permusuhan antara

sesamanya atau kelompok bahkan bisa juga menimbulkan pembunuhan yang dasyat.2

Pada hakikatnya perkawinan bertujuan untuk memelihara dan melanjutkan

keturunan manusia di bumi ini serta diharapkan mampu menghasilkan generasi yang

akan menggantikan generasi sebelumnya untuk memakmurkan bumi ini dimana dalam

2 Baharuddin Ahmad, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, (Jakarta : Lamping publishing,

2015), hlm.102

Page 19: NIKAH PAKSA MENURUT ENAKMEN UNDANG-UNDANG …repository.uinjambi.ac.id/710/1/MUHD ZULFADHLI...Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan

3

ikatan perkawinan diharapkan terwujud ikatan lahir batin sehingga tercipta keluarga

yang bahagia dan kekal, mawaddah warahma.

Perkawinan bagi manusia tidak sebatas hanya menyangkut pria dan wanita bakal

mempelai saja, tetapi lebih kepada menyangkut kedua belah pihak dari orang tua,

saudaranya bahkan kerabat mereka masing-masing. Sebelum kejenjang perkawinan

baik pria maupun wanita sebaiknya memikirkan secara matang pembinaan keluarga

dalam rumah tangga sehingga hal-hal yang menjadi unsur keretakan dalam rumah

tangga dapat terselesaikan dengan baik. Sebab, di dalam pernikahan bukan hanya

sebuah materi saja yang menjadi acuan untuk berlangsungnya pernikahan melainkan

sebuah keinginan untuk membangun rumah tangga mesti dilandasi atas dasar suka

sama suka atau biasa sering kita dengan istilah pendekatan terlebih dahulu.

Perkawinan menurut Hukum Positif adalah ikatan lahir batin antara seorang pria

dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.3 Sebenarnya pertalian

nikah adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia,

bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga.

Pergaulan antara si istri dengan suaminya adalah kasih-mengasihi dan saling tolong

menolong. Dengan demikian, akan berpindahlah kebaikan itu kepada semua keluarga

dari kedua belah pihak, sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan bertolong

tolongan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan.

3 Mahmud Mahdi Al-Istanbuli, Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah, (Jakarta : Sahara,

2011), Hlm.35

Page 20: NIKAH PAKSA MENURUT ENAKMEN UNDANG-UNDANG …repository.uinjambi.ac.id/710/1/MUHD ZULFADHLI...Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan

4

Selain itu, dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa

nafsunya.

Oleh sebab itu syari‟at Islam memberikan beberapa peraturan untuk menjaga

keselamatan pernikahan ini dan demi tercapainya ikatan keluarga yang sakinah

mawaddah warahmah. Seperti yang disampaikan oleh Allah SWT :

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah ada Dia menciptakan

pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung

dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa

kasih dan saying. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat

tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”.4

Untuk mewujudkan keluarga yang bahagia maka Islam mensyaratkan agar

melalakukan langkah-langkah sebelum pernikahan yang salah satu diantaranya adalah

persetujuan yang bulat dari si calon mempelai, baik wanita, maupun laki-laki dan hal

ini merupakan syarat sahnya akad Nikah. Perkahwinan dikatakan sah apabila,

dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974

tentang syarat-syarat perkahwinan, disana dikatakan: “ Perkahwinan harus didasarkan

atas persetujuan kedua calon mempelai.5

4 Ar-Rum (30) : 21

5 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hlm 210

Page 21: NIKAH PAKSA MENURUT ENAKMEN UNDANG-UNDANG …repository.uinjambi.ac.id/710/1/MUHD ZULFADHLI...Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan

5

Dalam Hukum Islam, perkawinan secara paksa terjadi perbedaan pendapat,

pendapat ini dilihat dari status perempuannya itu sendiri. Perkawinan secara paksa

terhadap perempuan janda semua ulama‟ sepakat bahwa perkawinan tersebut adalah

batal, sedangkan perkawinan secara paksa terhadap perempuan perawan dewasa dan

perawan yang masih belia dikalangan ulama terjadi perbedaan mengenai hukumnya.6

Dalam Hukum Islam perkawinan yang dilandai paksaan tidak diperbolekan

dalam bentuk apapun, termasuk dalam hal pernikahan kecuali dalam kasus khusus dan

itupun dilakukan oleh wali mujbir (ayah). Karena, hubungan dua insan yang dilandasi

keterpaksaan akan berakibat kurang baik secara psikologis bagi kedua pihak suami

istri.

Dalam realitas masyarakat kita terkadang hak otoritas ada pada orang tua/kakek

yang mempunyai hak paksa/ hak ijbar atau yang disebut dengan wali mujbir (menurut

Imam Syafi‟i). Dengan kesepakatan mengawinkan putri/ anak gadisnya tanpa di

adakan persetujuan terlebih dahulu kepada sang calon mempelai wanita . Sehingga

tidak ada pilihan lain kecuali mengikuti otoritas kemauan orang tua atau keluarganya.

Hal yang demikian ini bukan berarti hanya mempelai wanita tidak ridha. Akan tetapi

juga dapat merusak pernikahan tersebut, di sebabkan oleh paksaan dan kepura-puraan.

Atau lebih jauh lagi dapat berimplisikasi terhadap sah atau tidaknya pernikahan

tersebut. Sebagaimana sabda Nabi yang berbunyi:

6 Shaikh Kamil Muhammad Uwaidah, Fikih Wanita, (Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 1998).

hlm.424

Page 22: NIKAH PAKSA MENURUT ENAKMEN UNDANG-UNDANG …repository.uinjambi.ac.id/710/1/MUHD ZULFADHLI...Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan

6

رسىل أن عنه الله رضي هريرة أبي وعن اليم تنكح ل : ) قال وسلم عليه الله صلى الل

رسىل يا: قالىا تسـتأذن حت ى تنكحالبكر ول , تستأمر حت ى ( تسكت أن : قال ? إذنها وكيف , الل

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda Janda tidak

boleh dinikahkan kecuali dimintai izin terlebih dahulu. Sahabat-sahabat

bertanya. Wahai Rasulullah, bagaimana caranya dia mengijini ? Beliau

menjawab Dia diam (berarti memberi ijin).”7

Hadith diatas menjelaskan bagaimana cara memahami/mengetahui seorang

gadis memberi izin antara mau dan tidaknya apabila gadis tersebut malu dan tetap

diam serta menampakkan wajah bahagia, itu adalah salah satu tanda bahwa gadis

tersebut telah memberi izin. Akan tetapi, sebaliknya apabila gadis tersebut ditanya

diam, terus menangis dan menutup diri/merasa sedih berarti gadis tersebut tidak

memberi izin. Dan lebih jauh lagi apabila dia menangis dan air mata jatuh tersebut

ditampung ditangan terasa hangat berarti ia telah memberi izin. Akan tetapi, apabila

air mata yang jatuh tersebut terasa dingin atau biasa biasa saja berarti ia tidak memberi

izin.

Melihat kepada hadith dan ayat al-Quran di atas, adalah jelas bahwa Islam

sebenarnya memberikan hak kepada perempuan untuk memilih calon suaminya.

Kahwin paksa dalam keadaan masyarakat yang moden sekarang sudah tidak relevan

dan sesungguhnya lari daripada syariat Islam itu sendiri.

Persetujuan seorang perempuan merupakan satu keperluan dalam perkahwinan.

Ini bukan sahaja dituntut oleh syarak tetapi bertujuan untuk menjamin kesejahteraan

satu perkahwinan. Namun di Malaysia, tidak semua perundangan berkaitan dengan

7 Ibn Hajar Al-Asqalani, Bulugh Al-Maram, (Dar Al-Fikr: Beirut, 1998) hlm 404

Page 23: NIKAH PAKSA MENURUT ENAKMEN UNDANG-UNDANG …repository.uinjambi.ac.id/710/1/MUHD ZULFADHLI...Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan

7

keluarga Islam mewajibkan persetujuan seorang perempuan dalam perkahwinannya.

Di Selangor misalnya, dalam Enakmen Keluarga Islam Selangor 2003, Jadual

Keempat menyatakan bahwa keizinan daripada seorang anak dara tidak diperlukan

sekiranya walinya ialah mujbir.8

Dari segi perundangan syariah, di negeri Selangor, rujukan harus dilakukan

terhadap seksyen 13 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Selangor) 2003 di

Mahkamah Tinggi Negeri Selangor :-

Ia menyatakan bahawa sesuatu perkahwinan adalah tidak diakui dan tidak boleh

didaftarkan di bawah enakmen tersebut, melainkan kedua-dua belah pihak

kepada perkawinan tersebut bersetuju dan sama ada wali pihak perempuan

bersetuju terhadap perkahwinan itu mengikut hukum syarak atau hakim syarie

yang mempunyai bidang kuasa di tempat di mana pihak perempuan

bermastautin atau seorang yang diberi kuasa secara am atau khas bagi maksud

itu oleh Hakim Syarie telah memberi persetujuan terhadap perkahwinan itu

melalui wali raja mengikut hukum syarak, berasaskan kepada sebab-sebab

tertentu yang dibolehkan.9

Berdasarkan latar belakang diatas , maka penulis tertarik melakukan penelitian

terhadap pernikahan yang dipaksakan terdapat pada seksyen 13 Enakmen Undang-

Undang Keluarga Islam (Selangor) 2003 lebih mendorong untuk mengetahui lebih

lanjut praktik Pernikahan yang dipaksa di Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor

dan penulis juga melakukan penelitian melalui karya ilmiah, karena persoalan ini

banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat Islam serta terkait dengan kehidupan

masyarakat secara luas yang penulis akan kemukakan dalam bentuk skripsi dengan

judul: “NIKAH PAKSA MENURUT ENAKMEN UNDANG-UNDANG

8 http://www2.esyariah.gov.my. Diakses tanggal 30 Maret 2017.

9 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam, No 2, Tahun 2003.

Page 24: NIKAH PAKSA MENURUT ENAKMEN UNDANG-UNDANG …repository.uinjambi.ac.id/710/1/MUHD ZULFADHLI...Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan

8

KELUARGA ISLAM NO 2 TAHUN 2003 MAHKAMAH TINGGI SYARIAH

NEGERI SELANGOR (DITINJAU DARI HUKUM ISLAM)”.

B. Rumusan Masalah

Sesuai bertitik tolak dari latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi

rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Nikah Paksa di Mahkamah Tinggi Syariah Selangor.

2. Siapakah wali yang punya hak paksa nikah menurut Enakmen Undang-Undang

Keluarga Islam di Mahkamah Tinggi Syariah Selangor.

3. Bagaimana keabsahan Nikah Paksa di Mahkamah Tinggi Syariah Selangor di

tinjau dari hukum Islam.

C. Batasan Masalah

Mengingatkan luasnya permasalahan yang penulis bahas, maka focus penelitian

penulis membataskan permasalahan ini. Oleh sebab itu, penulis hanya membahaskan

tentang maksud Nikah Paksa di Mahkamah Tinggi Syariah Selangor serta wali yang

punya hak paksa nikah menurut Mahkamah Tinggi Syariah Selangor dan keabssahan

Nikah Paksa di Mahkamah Tinggi Syariah Syariah Selangor yang di tinjau dari hukum

Islam.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Page 25: NIKAH PAKSA MENURUT ENAKMEN UNDANG-UNDANG …repository.uinjambi.ac.id/710/1/MUHD ZULFADHLI...Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan

9

1. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari latar belakang masalah dan pokok permasalahan yang

menjadi pokok pembahasan, maka tujuan dan kegunaan penelitian yang hendak

dicapai dalam penelitian karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

a. Ingin mengetahui maksud Nikah Paksa di Mahkamah Tinggi Syariah Selangor.

b. Ingin mengetahui Wali Nikah yang punya hak Paksa Nikah menurut Enakmen

Undang-Undang Keluarga Islam di Mahkamah Tinggi Syariah Selangor.

c. Ingin mengetahui bagaimana keabsahan Nikah Paksa di Mahkamah Tinggi

Syariah Selangor di tinjau dari Hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi

pengembangan teori-teori, atau konsep-konsep yang dilaksanakan oleh penegak

hukum

2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk mengembangkan

penelitian ini lebih lanjut guna kepentingan ilmu pengetahuan khususnya studi

hukum pidana Islam.

b. Kegunaan Praktis

Page 26: NIKAH PAKSA MENURUT ENAKMEN UNDANG-UNDANG …repository.uinjambi.ac.id/710/1/MUHD ZULFADHLI...Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan

10

1) Sebagai teoritis dan praktis menambah pengetahuan penulis tentang bagaimana

nikah paksa di Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor.

2) Sebagai bahan bacaan dan rujukan bagi mahasiswa, penelitian dan masyarakat

seluruhnya melalui pembuatan dan penyusunan karya ilmiah secara baik.

3) Sebagai melengkapi pensyaratan dalam menyelesaikan studi dan untuk

memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Syari‟ah dalam

Jurusan Hukum Keluarga.

E. Kerangka Teori

1. Akad

Akad merupakan perjanjian yang dilakukan antara dua pihak yang akan

melaksanakan perkawinan yang diwujudkan dalam bentuk ijab dan qabul. Ijab yaitu

pernyataan dari pihak perempuan yang diwakili oleh wali, sedangkan qabul yaitu

pernyataan menerima keinginan dari pihak pertama untuk menerima maksud tersebut

dan menghalalkan hubungan sepasang mempelai umtuk hidup membina keluarga

bersama.10

2. Nikah

Nikah dari segi bahasa berarti bergandingan, bercampur dan bergaul. Nikah dari

istilah syarak‟ berarti akad yang mengharuskan suami-istri melakukan istimta‟

10

http://asashukumperkawinanislam.blogspot.co.id/2012/03/dispensasi-perkawinan.html/

diakses 30 maret 2017

Page 27: NIKAH PAKSA MENURUT ENAKMEN UNDANG-UNDANG …repository.uinjambi.ac.id/710/1/MUHD ZULFADHLI...Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan

11

(berseronok dan bersetubuh) dengan cara yang syarie. Nikah terbagi kepada dua jenis

yaitu nikah yang sah dan nikah yang batil. Nikah yang sah adalah nikah yang cukup

rukun dan syarat sah nikah manakala nikah yang batil adalah nikah yang tidak cukup

rukun atau syarat sah nikah.11

Rukun nikah menurut mazhab syafi‟iyah ada lima yaitu sighah, suami, istri,

wali dan dua orang saksi. Ini berbeda dengan mazhab yang lain seperti mazhab

Hnafiyah hanya menetapkan satu rukun saja yaitu sighah dan mazhab Malikiyah

menetapkan tiga rukun yaitu wali nikah, mahallunnikah yaitu pasangan suami istri dan

sighah. Manakala menurut mazhab Hanabilah pula, menetapkan tiga rukun yaitu

pasangan suami istri, ijab dan Kabul.12

Akan tetapi di Malaysia lebih cenderung dan

berpegang keapada mazhab Asy-Syafi‟iyah dalam fiqih perkawinan.

4. Nikah Paksa

Perkataan Nikah merupakan perkataan umum bagi umat Islam. Nikah adalah

perjodohan laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami istri.Sedangkan kata paksa

dapat diartikan sebagai perbuatan (seperti tekanan, desakan dan sebaginya) yang

mengharuskan. misalnya sesungguhnya bukan karena cinta melainkan karena

menjalankan, melakukan tekanan (desakan) keras.13

Setelah diuraikan secara umum tentang pengertian nikah (pernikahan) dan

pengertian paksa, maka penulis dapat menarik kesimpulan dari dua arti tersebut untuk

11

Ridzuan Hashim, Kitab Fikah Mazhab Shafie, (Kuala Lumpur: Pustaka Salam,2009) hlm

769 12

Ahmad Sarwat, Seri Fiqih Kehidupan-Pernikahan, (Jakarta: DU Publishing,2011) hlm 105 13

http://www.jawi.gov.my. diakses tanggal 14 April 2018.

Page 28: NIKAH PAKSA MENURUT ENAKMEN UNDANG-UNDANG …repository.uinjambi.ac.id/710/1/MUHD ZULFADHLI...Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan

12

menjadi sebuah pengertian yaitu bahwa nikah paksa ialah perjanjian (ikatan) antara

dua pihak calon mempelai suami dan istri karena ada faktor yang mendesak,

menuntut, dan mengharuskan adanya perbuatan (dalam melaksanakan pernikahan)

tersebut serta tidak ada kemauan murni dari kedua calon mempelai itu di mana tidak

ada kekuatan untuk menolaknya.

Sebelum menuju pada dasar hukum nikah paksa, maka terlebih dahulu akan

menguraikan dasar hukum dari beberapa ketentuan hukum pernikahan tersebut di atas.

a. Hukum asal pernikahan adalah mubah, berdasarkan firman Allah :

14

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-

orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan

hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan

memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas

(pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.

b. Dasar hukum wajib, seperti dalam hadith Nabi SAW. :

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ي معشر الشهباب الباءة ! من استطاع منكم ( نهو لو وجاء ف لي ت زوهج , فإنهو أغض للبصر , وأحصن للفرج , ومن ل يستطع ف عليو بلصهوم ; فإ

Artinya: “Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah

Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi

14

An-Nur (24): 32

Page 29: NIKAH PAKSA MENURUT ENAKMEN UNDANG-UNDANG …repository.uinjambi.ac.id/710/1/MUHD ZULFADHLI...Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan

13

muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya

ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara

kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia

dapat mengendalikanmu”.15

c. Dasar hukum sunat. Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Ibnu Hibban.

هى عن الت هب تل ن هيا شديدا , وي قول : ت زوهجوا الودود الولود ) كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر بلباءة , وي ن رواه أحد , وصحهحو ابن حبهان مكاثر بكم النبياء ي وم القيامة (إن

Artinya: “ Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam memerintahkan kami

berkeluarga dan sangat melarang kami membujang. Beliau bersabda:

"Nikahilah perempuan yang subur dan penyayang, sebab dengan

jumlahmu yang banyak aku akan berbangga di hadapan para Nabi pada

hari kiamat.".16

d. Dasar hukum makruh, firman Allah swt. Dalam QS. An Nur : 33

Artinya: “Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian

(diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan

budak-budak yang kamu miliki yang memginginkan perjanjian, hendaklah

kamu buat Perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan

pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah

yang dikaruniakan-Nya kepadamu. dan janganlah kamu paksa budak-budak

15

Anshori Umar, Fiqih Wanita, (Cv.Asy Syifa, Semerang, 1986). hlm 359. 16

Ibn Hajar Al-Asqalani, Bulugh Al-Maram, (Dar Al-Fikr: Beirut, 1998) hlm 399.

Page 30: NIKAH PAKSA MENURUT ENAKMEN UNDANG-UNDANG …repository.uinjambi.ac.id/710/1/MUHD ZULFADHLI...Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan

14

wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini

kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. dan

Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah

Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka

dipaksa itu”. (An Nur 33)17

5. Konsep Wali Mujbir Kaitannya Dengan Nikah Paksa.

Sistem nikah paksa yang masih berlaku di sebagian dunia Islam membawa

dampak yang cukup jelas dengan konsep wali mujbir yang berkembang dalam

wacana hukum Islam, praktek ini sepintas mendapatkan pembenaran dan legitimasi

agama.

Wali mujbir adalah wali seorang anak yang mempunyai keturunan kenasaban

dari garis ayah keatas dan wali mujbir tersebut yang punya kuasa / otoritas

menikahkan anak gadisnya meskipun anak gadisnya menolak18

. Meskipun demikian,

wali mujbir ini dibatasi dengan beberapa syarat:

a. Mempelai laki-laki itu harus sekufu (setingkat) dengan mempelai perempuan.

b. Mempelai laki-laki harus membayar maskawin dengan tunai.

c. Tidak ada permusuhan yang nyata antara perempuan yang dinikahkan dengan wali

yang menikahkan.

d. Tidak ada permusuhan antara mempelai laki-laki dan perempuan

17

An-Nur (24): 33 18

Syaikh Al-„Allahamah Muhammad Bin A‟Abdurrahaman Ad-Domasyqi, Fikih Empat

Mazhab, (Hashimi Jl.Bojong, Bandung, 2013). hlm 321.

Page 31: NIKAH PAKSA MENURUT ENAKMEN UNDANG-UNDANG …repository.uinjambi.ac.id/710/1/MUHD ZULFADHLI...Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan

15

6. Hukum Islam/Sya’riat Islam

Kata syara' secara etimologi berarti jalan-jalan yang bisa di tempuh air,

maksudnya adalah jalan yang di lalui manusia untuk menuju Allah. Syariat

Islamiyyah adalah hukum atau peraturan Islam yang mengatur seluruh sendi

kehidupan umat Islam. Selain berisi hukum, aturan dan panduan peri kehidupan,

syariat Islam juga berisi kunci penyelesaian seluruh masalah kehidupan manusia baik

di dunia maupun di akhirat. Di dalam hukum Islam, terdapat dasar atau sumber

hukum yaitu Al‟quran, hadith, dan ijtihad.

Syariat islam berarti segala peraturan agama yang di tetapkan Allah untuk

ummat islam, baik dari Al-Qur‟an maupun dari sunnah Rasulullah saw. yang berupa

perkataan,perbuatan ataupun takrir (penetapan atau pengakuan).19

Menurut pengertian-pengertian tersebut, syari‟at itu meliputi hukum-hukum

Allah bagi seluruh perbuatan manusia, tentang halal,haram makruh,sunnah dan

mubah pengertian inilah yang kita kenal ilmu fiqih, yang sinonim dengan

istilah “undang-undang”. Dari uraian tersebut di atas dapatlah ditandai ciri-ciri

(utama) hukum islam, yakni :

a. Merupakan bagian dan bersumber dari agama islam.

b. Mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dari iman atau akidah

dan kesusilaan atau akhlak islam

c. Mempunyai dua istilah kunci yakni :

19

http://chintyatentanghukum.blogspot.com diakses tanggal 14 April 2018.

Page 32: NIKAH PAKSA MENURUT ENAKMEN UNDANG-UNDANG …repository.uinjambi.ac.id/710/1/MUHD ZULFADHLI...Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan

16

a) Syari‟at

Syari‟at terdiri dari wahyu allah dan sunnah Nabi Muhammad

b) Fikih

Fikih adalah pemahaman dan hasil pemahaman manusia tentang

syari‟at.

d. Strukturnya berlapis terdiri dari :

a) Nas atau teks al-Qur‟an.

b) Sunnah nabi muhamad (untuk syari‟at).

c) Hasil ijtihad manusia yang memenuhi syarat tentang wahyu dan sunnah..

d) Pelaksanaanya dalam praktik baik yaitu keputusan hakim maupun

berupa amalan-amalan ummat islam dalam masyrakat (untuk fikih).

Ini lah ciri-ciri khas hukum Islam. Yang relevan untuk tentang hukum islam.

Berwatak universal berlaku abadi untuk ummat Islam dimanapun mereka berada

tidak terbatas pada ummat Islam di suatu tempat atau Negara pada suatu masa saja.

Menghormati martabat manusia sebagai kesatuan jiwa dan raga, rohani dan jasmani

serta memelihara kemuliaan manusia dan kemanusiaan secara keseluruhan.

Pelaksana annya dalam praktik digerakkan oleh iman(akidah) dan akhlak ummat

manusia.20

20

http://chintyatentanghukum.blogspot.com diakses tanggal 14 April 2018.

Page 33: NIKAH PAKSA MENURUT ENAKMEN UNDANG-UNDANG …repository.uinjambi.ac.id/710/1/MUHD ZULFADHLI...Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan

17

F. Tinjauan Pustaka

Pembahasan mengenai masalah ini telah disinggungkan dalam Al-Quran dan

Hadith, bahkan dalam perkembangannya telah banyak diteliti oleh beberapa pemikir

dan tokoh-tokoh Islam serta ahli-ahli hokum Islam. Sejauh informasi yang penulis

peroleh, ada diantara beberapa tulisan, karya ilmiah yang menceritakan secara umum

berkaitan tentang hubungan sesama sejenis antaranya:

Skripsi ditulis oleh Sry Irnawati yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap

Pernikahan Atas Paksaan Orangtua”, Jurusan Peradilan Agama, Fakultas Syariah

Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Judul tersebut di angkat

karena ada sedikit perkaitan tentang nikah paksa. Selain itu, perbedaan dengan skripsi

yang ditulis oleh Sry Irnawati ialah review skripsi ini. Penulis skripsi ini sama-sama

membahaskan pernikahan yang dipaksakan, akan tetapi penulis ini lebih

membahaskan tetang hukum perkawinan Islam di Indonesia dan perbandingan

mazhab.21

Selanjutnya jurnal Hukum yang ditulis oleh Illusion Network yang berjudul

“Wanita Dalam Islam Kemusykilan Dan Panduan”, dan dibahaskan oleh Jabatan

Agama Islam Wilayah Persekutuan, Malaysia, menyatakan bahwa pendapat yang kuat

dalam kalangan ulama, yang mengatakan bahwa seorang bapa boleh memaksa

anaknya yang masih dara untuk berkawin dengan laki yang menjadi

pilihannya walaupun tidak disukai dan dipersetujui oleh anaknya. Hal ini dengan

21

Sry Irnawati, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Atas Paksaan Orangtua, Jurusan

Peradilan Agama, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2015.

Page 34: NIKAH PAKSA MENURUT ENAKMEN UNDANG-UNDANG …repository.uinjambi.ac.id/710/1/MUHD ZULFADHLI...Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan

18

syarat bahwa laki-laki pilihan untuk anaknya itu mestilah sekufu dengan anaknya dan

mempunyai pegangan agama yang baik dan boleh menjadi pemimpin keluarga yang

baik untuk anaknya.22

Selanjutnya skripsi ditulis oleh Is Addurofiq yang berjudul “Praktek Kawin Paksa

Dan Faktor Penyebabnya”, Jurusan Al-Ahwal Sahsiah, Universitas Islam Negeri

Maulana Malik Ibrahim, Malang. Judul tersebut diangkat karena penelitian berkait

tentang nikah paksa dan perbedaannya penulis ini lebih membahaskan tentang faktor

penyebab kawin paksa,23

Selain itu, skripsi ditulis oleh Nuraida yang berjudul “Kawin Paksa Sebagai

Alasan Terjadinya Penceraian”, Jurusan AL-ahwal Sahsiah , Universitas Islam

Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Skripsi ini lebih membahaskan mengapa

terjadinya kasus penceraian disebabkan pernikahan yang dipaksa.24

Pembahasan penelitian-penelitian ilmiah diatas mempunyai perbedaan dan lebih

menfokuskan tentang faktor atau kesan tentang pernikahan paksa yang terjadi dalam

keluarga maupun adat setempat mengikut perspektif hukum Islam yang bersifat

umum. Sedangkan penelitian yang akan dibahaskan oleh penulis akan menfokuskan

tentang nikah paksa di Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor dan ditinjau dari

hukum Islam.

22

Illusion Network,Wanita Dalam Islam Kemusykilan Dan Panduan, Jabatan Agama Islam

Wilayah Persekutuan, Malaysia 23

Is Addurofiq, Praktek Kawin Paksa Dan Faktor Penyebabnya, Jurusan Al-Ahwal Sahsiah,

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2010. 24

Nuraida, Kawin Paksa Sebagai Alasan Terjadinya Penceraian, Jurusan AL-ahwal Sahsiah ,

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. 2010.

Page 35: NIKAH PAKSA MENURUT ENAKMEN UNDANG-UNDANG …repository.uinjambi.ac.id/710/1/MUHD ZULFADHLI...Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan
Page 36: NIKAH PAKSA MENURUT ENAKMEN UNDANG-UNDANG …repository.uinjambi.ac.id/710/1/MUHD ZULFADHLI...Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu

Tempa t penelitian yang dipilih adalah bertempat di Mahkamah Tinggi Syariah Negeri

Selangor, Malaysia. Termasuk pihak-pihak yang terkait secara langsung maupun tidak

langsung dalam penelitian ini pada 2017 hingga 2018.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan

penelitian hukum normatif yaitu mengkaji hukum yang di konsepkan sebagai norma atau

kaidah yang berlaku dalam masyarakat seperti “Nikah Paksa penelitian di Mahkamah

Tinggi Negeri Selangor Ditinjau Dari Hukum Islam” yang menjadi sumber untuk

memperoleh informasi.1

C. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara

kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Analisis deskriptif kualitatif ditujukan

untuk mendapatkan informasi tentang beberapa kondisi untuk menjelaskan serta

menggambarkan hasil penelitian yang dilakukan di lingkungan penelitian . Lingkungan

penelitian yaitu di Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor itu sendiri yang menjadi

sumber untuk memperoleh informasi.

1 Ishaq, Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Tesis, Disertasi, (Bandung: 2017), hlm 66.

Page 37: NIKAH PAKSA MENURUT ENAKMEN UNDANG-UNDANG …repository.uinjambi.ac.id/710/1/MUHD ZULFADHLI...Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan

D. Jenis Data

1. Jenis Data

a) Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari pegawai-pegawai seperti Hakim bersama

Tuan Mohammad Adib Bin Husain, Pembantu Hakim Unit Penguatkuasaan & Penyelidikan,

Puan Rosmawati Binti Samsuri, Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam Unit Penguatkuasaan

& Penyelidikan, Puan Muhammad Isham Bin Ismail, Pembantu hakim 2 Unit

Penguatkuasaan & Penyelidikan, Norizan Binti Fahruddin.

b) Data Sekunder

Data sekunder, data yang bersifat peribadi seperti dokumen-dokumen pribadi, data

pribadi yang tersimpan di lembaga-lembaga atau instansi, dimana ia bekerja atau pernah

bekerja, pada umumnya berupakan file-file. Adapun data sekunder yang bersifat praktek

seperti data arsip, data resmi pada instansi pemerintah, dan data yang dipublikasi misalnya

keputusan pengadilan (yurisprudensi).

E. Sumber Data

Penulisan memanfaatkan sumber data uatama melalui wawancara dan observasi dengan

pihak-pihak tertentu yang terlibat secara langsung dengan penelitian tentang Nikah Paksa

menurut Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2003 di Mahkamah Tinggi Syariah

Negeri Selangor itu sendiri. Penulis juga menggunakan data pelengkap yang diambil dari

Page 38: NIKAH PAKSA MENURUT ENAKMEN UNDANG-UNDANG …repository.uinjambi.ac.id/710/1/MUHD ZULFADHLI...Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan

sumber tertulis dalam bentuk buku-buku, artikel-artikel dan dokumen-dokumen yang

berkenaan dengan masalah yang diteliti.

F. Instrumen Pengumpulan Data

Untuk memudahkan dalam menghimpun data-data dan fakta di lapangan, maka penulis

menggunakan beberapa teknis pengumpulan data antara lain:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatan secara sistematis tentang fenomena yang

diselidiki. Maka penulis akan mengamati secara langsung ke Mahkamah Tinggi Syariah

Negeri Selangor.

2. Wawancara

Wawancara adalahcara yang digunakan untuk memperolehi keterangan secara lisan guna

mencapai satu tujuan. Teknis yang paling esensial adalah dengan mewawancara pihak-pihak

yang terkait dan juga dengan Pegawai Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor.2

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sesuatu yang tertulis atau tercatat yang dapat dipakai sebagai bukti

atau keterangan. Penulis mengumpulkan bahan-bahan melalui dokumen tertulis yang

berhubungan dengan penulisan ini dari pegawai-pegawai yang bersangkutan serta

mengambil informasi dari alamat web internet. Metode ini digunakan bertujuan untuk

memperkuatkan data-data yang sudah ada.

G. Teknik Analisis Data

2 Ibid, hlm 115.

Page 39: NIKAH PAKSA MENURUT ENAKMEN UNDANG-UNDANG …repository.uinjambi.ac.id/710/1/MUHD ZULFADHLI...Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan

Setelah data terkumpul sesuai dengan permasalahan yang ditelitikan dan kemudian

dipelajari serta dipahami, maka penulisan menggunakan metode seperti berikut:

1. Reduksi Data

Analisi data dalam penelitian ini di laksanakan dengan tiga teknik yaitu mereduksi data

yang diperoleh dari hasil wawancara. Data-data wawancara yang telah direkam kemudian

ditranskripkan dengan tujuan memudahkan peneliti memilih data-data yang sesuai untuk

dianalisis.3

2. Penyajian Data

Data-data yang telah ditranskripkan ini, kemudian disajikan dengan cara dipisahkan dan

dipetakan data-data yang serupa ke dalam bagian-bagian tertentu yang telah diberikan

tanda.4

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah selanjutnya adalah membuat kesimpulan sementara dari data-data yang

terkumpul, sehingga dapat diambil langkah-langkah awal untuk penelitian lanjutan dan

mengecek kembali data-data asli yang telah diperoleh.5

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terbagi kepada lima bab yang mana setiap bab terdiri dari sub-

sub bab. Setiap bahagian bab membahas permasalahan-permasalahan tertentu tetapi saling

3 Sugiyono, Metode Penelitian kualitatif, kuantitatif dan R&D, (Bandung : Alfabeta,2012), hlm 247

4 Ibid,

5 Ibid. hlm 252

Page 40: NIKAH PAKSA MENURUT ENAKMEN UNDANG-UNDANG …repository.uinjambi.ac.id/710/1/MUHD ZULFADHLI...Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan

terkait antara satu sub dengan sub bab yang lainnya. Adapun sistematika pembahasannya

seperti berikut:

Bab pertama membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan

masalah, kerangka teori dan tinjauan pustaka.Bab kedua membahas mengenai metodologi

penelitian.

Bab ketiga pula membahas mengenai gambaran umum lokasi penelitian yang

mengandungi sub-sub bab seperti sejarah dan perkembangan Mahkamah Tinggi Syariah

Negeri Selangor, struktur organisasi Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor, visi, misi

dan motto Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor, objektif, fungsi dan bidang kuasa

Mahkamah Timggi Negeri Selangor.

Bab keempat pula membuat pembahasan dan hasil penelitian yang mengandungi sub-

sub bab seperti nikah paksa di mahkamah tinggi syariah negeri Selangor, wali yang

mempunyai hak paksa nikah dan bagaiamana keabasahan nikah paksa di mahkamah tinggi

syariah negeri Selangor menurut dari hukum Islam. Bab terakhir bab lima adalah tentang

penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.

I. Jadwal Penelitian

Penulis membuat jadwal agar penelitian dan penulisan skripsi terencana dengan waktu

yang efektif dan efisien sehingga dapat selesai tepat pada waktunya, maka penulis membagi

langkah-langkah penelitian yang dilakukan dalam bentuk jadwal untuk menjadi pedoman.

Jadwal penelitian itu tentu saja tidak sekadar pelengkap yang menghiasi sebuah rancangan

Page 41: NIKAH PAKSA MENURUT ENAKMEN UNDANG-UNDANG …repository.uinjambi.ac.id/710/1/MUHD ZULFADHLI...Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan

proposal skripsi penulis, tapi jauh lebih urgen adalah konsisten mengikut jadwal yang sudah

dibuat.

Page 42: NIKAH PAKSA MENURUT ENAKMEN UNDANG-UNDANG …repository.uinjambi.ac.id/710/1/MUHD ZULFADHLI...Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan

Jadwal Penelitian

No

Kegiatan

Tahun 2017

Mei Agustus Oktober November Disember

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Pengajuan

Judul x

2 Pembuatan

Proposal x

3 Pembaikan

proposal x x

4 Seminar

Proposal x

5 Pembaikan

Proposal x x x x x

6 Pengesahan

Judul x

7 Surat Izin

Riset x

No

Kegiatan

Tahun 2018

Januari Mei Juni Juli Agustus

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

8 Pengumpulan

Data x x x

9 Pengolahan

dan Analisis

Data

x x x x x

10 Bimbingan

Dan

Pembaikan

x x x x x x x

11 Agenda

dan Ujian

Skripsi

x x

12 Pembaikan

dan

Penjilidan

x x

Page 43: NIKAH PAKSA MENURUT ENAKMEN UNDANG-UNDANG …repository.uinjambi.ac.id/710/1/MUHD ZULFADHLI...Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Geografis Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor

Agama Islam di Negeri Selangor telah wujud seawal kurun 15 yang telah datang

melalui Melaka. Ini karena pada waktu itu Selangor berada di bawah takluk jajahan

Melaka. Pada zaman pemerintahan Melaka, telah wujud jawatan kadi. Sejarah wujudnya

mahkamah syariah di negeri Selangor pula telah muncul pada kurun ke - 17.

Pada tahun 1884, Majlis Mesyuarat Negeri Selangor telah mengiktiraf jawatan kadi dan

imam, seterusnya mengambil keputusan untuk melantik seorang kadi untuk menyelesaikan

segala masalah hukum-hukum agama Islam dan juga adat istiadat Melayu. Pada waktu itu

juga DYMM Sultan Selangor telah melantik seorang kadi disebut sebagai “Kadi Selangor”

dengan memberi gaji sebanyak RM 900.00 per tahun dan period ini hanya berlaku sehingga

tahun 1892 dan kemudiannya jawatan tersebut diganti namanya kepada “Chief Kadi”.1

Undang-undang Mencegah Berzina Tahun 1894 (Prevenatation of Adultry Regulation

1894) adalah undang-undang pertama yang dikanunkan di negeri Selangor. Diluluskan oleh

Majlis Mesyuarat Negeri Selangor pada 26 September 1894 dan undang-undang ini hanya

berkuatkuasa untuk orang Islam sahaja. Menurut undang-undang ini, seorang laki-laki yang

melakukan hubungan kelamin dengan seorang perempuan yang telah bersuami adalah

bersalah dan boleh dihukum 2 tahun penjara bagi laki-laki dan 1 tahun penjara bagi

1 Dokumentasi Sejarah Geografis Mahkamah Tinggi Syariah Selangor, Mahkamah Tinggi Syariah,

Selangor, 2003.

Page 44: NIKAH PAKSA MENURUT ENAKMEN UNDANG-UNDANG …repository.uinjambi.ac.id/710/1/MUHD ZULFADHLI...Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan

perempuan dan mungkin kedua-duanya di kenakan denda. Dalam masalah ini mahkamah

akan bertindak ke atas laporan yang dibuat oleh suami perempuan itu atau orang lain yang

bertanggungjawab atas perempuan itu di mana sekiranya suaminya tiada.

Pada tahun 1900 pula, Majelis Mesyuarat Negeri telah meluluskan Undang-undang

Pendaftaran Nikah Kahwin dan Cerai Orang-Orang Islam 1900 (Muhammadan Marriage

and Divorce Registration Enactment 1900) yaitu undang-undang berhubung dengan nikah

kawin dan cerai orang-orang Islam di negeri Selangor. Undang- undang ini

memperuntukkan suami atau wali hendaklah melaporkan perkawinan kepada kadi atau

wakil kadi daerah dalam waktu 7 hari selepas akad nikah dan kadi atau wakilnya hendaklah

mendaftarkannya dan mengeluarkan surat perkawinan. Begitu juga dengan perceraian,

hendaklah dilaporkan kepada kadi dalam waktu 7 hari sesudah bercerai dan surat cerai akan

dikeluarkan kepada mereka yang berkenaan. Sekiranya ini tidak dipatuhi, tindakan boleh

diambil dengan dikenakan sanksi tidak melebihi daripada RM 25.00. Dengan adanya

undang-undang tersebut dan untuk membicarakan hal nikah kawin dan cerai, maka diadakan

mahkamah kadi.2

Pada tahun 1900 juga, jawatan kadi mula diperluaskan ke daerah- daerah dalam negeri

Selangor dan pada tahun 1922 tiap-tiap daerah ada kadinya masing-masing, yaitu daerah

2 Dokumentasi Sejarah Geografis Mahkamah Tinggi Syariah Selangor, Mahkamah Tinggi Syariah,

Selangor, 2003.

Page 45: NIKAH PAKSA MENURUT ENAKMEN UNDANG-UNDANG …repository.uinjambi.ac.id/710/1/MUHD ZULFADHLI...Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan

Klang, Kuala Lumpur, Kuala Langat, Ulu Langat, Kuala Selangor, Sabak Bernam, Kuala

Kubu dan Rawang.3

Pada tahun 1948 Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) telah ditubuhkan, dengan itu

usaha menggubal undang-undang telah dilakukan dan menghasilkan Undang-undang

Pentadbiran Agama Islam Selangor No. 3 tahun 1952 dengan nama Enakmen Undang-

undang Pentadbiran Agama Islam SelangorNo. 3 tahun 1952 dan mula dikuatkuasakan pada

5 Desember,1952. Dengan adanya undang-undang ini maka termansukhlah undang-undang

terdahulu daripadanya. Sehingga ke hari ini undang-undang ini telah mengalami pindaan

sebanyak 7 kali yaitu pada tahun 1969, 1960, 1961, 1962, 1966, 1972 dan pada 1979.

Pindaan ini dibuat berkaitan dengan urusan mengemas kinikan pentadbiran hal ehwal Islam

di negeri Selangor.

Pada tahun 1984 Undang-undang Keluarga Islam Selangor No. 4 tahun 1984 telah

diluluskan dan dikuatkuasakan pada 23 Januari, 1989 di seluruh negeri Selangor.

Perlaksanaan Undang-undang ini telah memansukhkan bahagian ke 6, 7seksyen 155,

156,158, 160 dan 178 perenggan (n) Undang-undang Pentadbiran Agama Islam Selangor

No. 3 tahun 1952.

Pada tahun 1989 Enakmen Perundangan Islam Selangor No. 2 tahun 1989 telah

diluluskan. Berdasarkan enakmen inilah Mahkamah Syariah Selangor ditubuhkan secara

rasmi dan berasingan dari Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS). Pada tahun 1991,

3 Dokumentasi Sejarah Geografis Mahkamah Tinggi Syariah Selangor, Mahkamah Tinggi Syariah,

Selangor, 2003.

Page 46: NIKAH PAKSA MENURUT ENAKMEN UNDANG-UNDANG …repository.uinjambi.ac.id/710/1/MUHD ZULFADHLI...Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan

Enakmen Kanun Prosedur Jenayah Syariah Selangor No. 6 tahun 1991 dan Enakmen Kanun

Prosedur Mal Syariah Selangor No. 7 tahun 1991 telah diluluskan dan mula dikuatkuasakan

pada 1hb.September,1991. Mulai dari tanggal itu, Mahkamah Syariah Selangor telah

diasingkan secara rasminya dari JAIS. Pada tahun 2003 nama Mahkamah Syariah Selangor

telah ditukar kepada Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Selangor selaras dengan

perkembangan dan peningkatan kualitas perkhidmatannya kepada pelanggan.

Mahkamah Syariah Negeri Selangor ditubuhkan berdasarkan kepada Seksyen 44(1) dan

44(2) UndangUndang Pentadbiran Agama Islam Selangor (1952).Sejak ditubuhkan hingga

September, 1991, Mahkamah Syariah Negeri Selangor ditadbirkan bersama Jabatan Agama

Islam Selangor (JAIS). Mulai 01hb. September, 1991, pengurusan pentadbiran Mahkamah

Syariah telah diasingkan daripada pengurusan pentadbiran JAIS dan dikenali sebagai

Mahkamah Syariah Tinggi Negeri Selangor. Pusat pentadbiran Mahkamah Tinggi Syariah

Negeri Selangor beroperasi di Tingkat 5 & 6, Bangunan Mahkamah Sultan Salahuddin

Abdul Aziz Shah, Persiaran Pegawai, Seksyen 5, 40000 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan.

Mulai 02hb Oktober 2003, pengurusan pentadbiran Mahkamah Syariah Negeri Selangor

telah ditukar namanya dan dikenali sebagai Jabatan Kehakiman Syariah Selangor

(JAKESS). 4

Bermula 18 Julai 2011, JAKESS telah berpindah dan memulakan operasinya ke

bangunan yang baru di Bangunan Mahkamah Syariah Sultan Idris Shah, Persiaran Masjid,

4 Dokumentasi Sejarah Geografis Mahkamah Tinggi Syariah Selangor, Mahkamah Tinggi Syariah,

Selangor, 2003.

Page 47: NIKAH PAKSA MENURUT ENAKMEN UNDANG-UNDANG …repository.uinjambi.ac.id/710/1/MUHD ZULFADHLI...Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan

seksyen 5, 40000 Shah Alam, Selangor.Jabatan Kehakiman Syariah Selangor (JAKESS)

terdiri daripada Mahkamah Rayuan Syariah, Mahkamah Tinggi Syariah dan 12 Mahkamah

Rendah Syariah.

B. Dasar, Visi, Misi Dan Obyektif Jabatan Kehakiman Syariah Selangor

1. Dasar

Memastikan pengurusan perkhidmatan pengadilan kasus-kasus Syariah berjalan

lancar selari dengan visi dan misi Jabatan Kehakiman Syariah Selangor (JAKESS) secara

adil dan berkesan melalui pendekatan yang inovatif untuk memenuhi kehendak pelanggan

berasaskan Hukum Syarak dan undang-undang semasa.5

2. Visi

Menjadi Institusi Kehakiman Syariah Yang Berwibawa.

3. Misi

Melaksanakan pengadilan, pengurusan Mahkamah dan perkhidmatan sokongan

secara profesional, berkesan dan sistematik berasaskan peruntukan Undang-Undang Islam

yang seragam di Selangor untuk mencapai keredhaan Allah.

4. Obyektif Jabatan

Obyektif Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor ialah kearah melaksanakan

dasar-dasar yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor adalah menerima

5 Dokumentasi Dasar, Misi, Visi dan Obyektif Mahkamah Tinggi Syariah Selangor, Mahkamah Tinggi

Syariah, Selangor, 2003.

Page 48: NIKAH PAKSA MENURUT ENAKMEN UNDANG-UNDANG …repository.uinjambi.ac.id/710/1/MUHD ZULFADHLI...Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan

dan menyelesaikan kes-kes yang dibawa ke Mahkamah Syariah dengan adil dan saksama

mengikut peruntukan undang-undang, menguatkuasa dan melaksanakan sistem kehakiman

Islam yang teratur dan berkesan, mengurus kes-kes rayuan syariah secara teratur dan

berkesan, mengurus permohonan pembahagian harta pusaka, membangunkan sumber

manusia yang terlatih dan mencukupi, memberi perkhidmatan runding cara, pertemuan dan

perdamaian.

C. Peran Dan Fungsi

Mahkamah Rayuan Syariah ( Mahkamah Agung ) menangani kasus- kasus mal dan

jinayah ( pidana ) dari Mahkamah Tinggi Syariah. Mahkamah Tinggi Syariah menangani

pembicaraan kasus-kasus jinayah ( pidana ), mal, faraid pada tingkat banding. Mahkamah

Rendah Syariah ( Peradilan Agama ) menangani kasus pidana dengan hukuman maksimal

yang ditentukan oleh undang-undang sebesar RM 5,000.00 atau 3 tahun penjara atau

keduanya sekali. Sedangkan untuk perkara yang menyangkut harta benda, sanksinya RM

50,000.00.6

1. Memberi nasihat perundangan Syariah kepada pihak-pihak yang telah dikeluarkan

perintah Nafkah Anak oleh Mahkamah Syariah.

2. Memantau tugas Bailif dan melaksanakan perintah yang dibuat oleh Mahkamah

Syariah berkaitan nafkah supaya perintah tersebut dapat dipatuhi dan dilaksanakan

oleh semua pihak

6 Dokumentasi Peran dan Fungsi Mahkamah Tinggi Syariah Selangor, Mahkamah Tinggi Syariah,

Selangor, 2003.

Page 49: NIKAH PAKSA MENURUT ENAKMEN UNDANG-UNDANG …repository.uinjambi.ac.id/710/1/MUHD ZULFADHLI...Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan

3. Melaksanakan pengurusan pentadbiran yang berkaitan dengan perintah

penguatkuasaan serta perintah pelaksanaan penghakiman oleh Mahkamah Syariah

antara negeri-negeri dapat berjalan lancar tanpa sebarang halangan.

4. Menguruskan bantuan sokongan kewangan kepada anak yang menjadi mangsa

kegagalan pembayaran nafkah oleh suami samada dalam perkahwinan atau

perceraian berdasarkan hukum syarak.

5. Melaksanakan pengurusan bantuan sokongan yang berbentuk moral/nasihat serta

kewangan kepada pihak yang terlibat dalam terutamanya yang berkaitan pembiayaan

nafkah mengikut lunas-lunas hukum syarak.

6. Menyediakan dan melaksanakan pengadilan terhadap pelanggaran kasus pidana

berdasarkan syari’at dan undang-undang.

7. Menyediakan pelayanan pengadilan yang berkualitas bagi masyarakat.

8. menguruskan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kualitas.

D. Gambaran Organisasi Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor

1. Hakim 1 :Dato Haji Mukhyiddin Bin Ibrahim

2. Hakim 2 :Tuan Mohammad Adib Bin Husain

3. Pembantu Hakim :Puan Rosmahwati Binti Shamsuri

4. Penolong Pegawai Teknologi Maklumat :Muhammad Isham Bin Ismail

5. Ketua Pendaftar : Puan Norhuda Bt Roslan

6. Pembantu Hakim 2 ( s/u ) : Norizan Binti Fahruddin

7. Pembantu Pendaftar : Siti Noraini Bt Mohd Ali

8. Pembantu Tadbir ( 1 ) : Mohd Razali Bin Hassin

9. Pembantu Tadbir ( 2 ) : Zaipul Bin Zainal

10. Pembantu Tadbir ( 3 ) : Nasha B Tarikat

11. Penghantar Notis : Shamsuddin Bin Manan

Page 50: NIKAH PAKSA MENURUT ENAKMEN UNDANG-UNDANG …repository.uinjambi.ac.id/710/1/MUHD ZULFADHLI...Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan

E. Struktur Organisasi Mahkamah Tinggi Syariah Selangor

Table 17

Struktur Organisai

7 Dokumentasi Struktur Organisasi Induk Mahkamah Tinggi Syariah Selangor, Mahkamah Tinggi

Syariah, Selangor, 2003.

Hakim 1

Dato Haji Makhyuddin Bin

Haji Ibrahim

HAKIM 2

Tuan Muhd Adib Bin Husain

Ketua Pendaftar

Puan Nur Huda Binti Roslan

Unit Perundangan-Undangan

Pembantu Pendaftar

Noraini Binti Mohd Ali

Unit Pentadbiran

Pembantu Tadbir 1

Mohd Razali Bin Hassin

Pembantu Tadbir 2

Zaipul Bin Zainal

Penghantar Notis

Shamsuddin Bin Manan

Pembantu Am Rendah

Asnizah Binti Mokti

Penolong Pegawai Teknologi Maklumat

Mohd Isham Bin Ismail

Pembantu Hakim

Puan Rosmawarti Binti Samsuri

Pembantu Hakim 2

Norizan Binti Faharuddin

Page 51: NIKAH PAKSA MENURUT ENAKMEN UNDANG-UNDANG …repository.uinjambi.ac.id/710/1/MUHD ZULFADHLI...Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan

F. Piagam Pelanggan

Seluruh warga Mahkamah Tinggi Syariah Selangor bertekad memberi perkhidmatan

kepada pelanggan-pelanggan berasaskan ciri-ciri berikut yaitu Kecekapan Dan Ketepatan

Masa Dalam Menangani Urusan Dengan Pelanggan.

1. Memastikan 80 peratus kes-kes Mahkamah Rayuan Syariah diselesaikan dalam tempoh

6 bulan selepas didaftarkan di Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia.

2. Memastikan pembinaan Arahan Amalan dibuat dalam tempoh 6 bulan dari tarikh

persetujuan Jawatankuasa Kerja Arahan Amalan.

3. Memastikan sekurang-kurangnya 80 peratus Pegawai Syariah menghadiri 3 kursus teras

dalam tempoh 1 tahun dari tarikh pelantikan.

4. Memastikan peperiksaan perkhidmatan di bawah Skim Perkhidmatan Pegawai Syariah

untuk tujuan pengesahan jawatan dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 kali setahun.

5. Memastikan bil/tuntutan yang lengkap, dibayar dalam tempoh 14 hari dari tarikh

penerimaan oleh Unit Kewangan.

6. Memastikan wang pendahuluan dana Sokongan Keluarga dibayar dalam tempoh 7 hari

dari tarikh kelulusan Jawatankuasa Amanah Sokongan Keluarga.

7. Memastikan kajian/penyelidikan jangka pendek diselesaikan dalam tempoh 6 bulan dari

tarikh arahan dikeluarkan.8

8 Dokumentasi Piagam Pelanggan Mahkamah Tinggi Syariah Selangor, Mahkamah Tinggi Syariah,

Selangor, 2003.

Page 52: NIKAH PAKSA MENURUT ENAKMEN UNDANG-UNDANG …repository.uinjambi.ac.id/710/1/MUHD ZULFADHLI...Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Praktik Nikah Paksa Menurut Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2003 Di

Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor

Setiap perkara didunia ini yang berkait dengan undang-undang dan bersangkutan

dengan hukum Islam yang mana sesuatu hukum itu telah ditetapkan oleh orang yang

berwenang dengan hal yang demikian. Dengan adanya undang-undang dan hukum Islam,

sesuatu perkara yang hendak dilakukan atau dijalankan akan lebih berkesan dan sistematik.

Begitu juga dengan kasus-kasus nikah cerai yang terdapat di mana-mana negeri di Malaysia

khususnya di Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor. Terdapat kepelbagaian kasus

nikah cerai yang didaftarkan di Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor1 dan

semestinya kasus terhadap nikah paksa di mahkamah tinggi syariah negeri Selangor yang

ditinjau dari hukum Islam telah menarik minat penulis untuk meneliti tentang permasalahan

tersebut.

Berdasarkan wawancara bersama Tuan Mohammad Adib Bin Husain yang

memegang jabatan sebagai pegawai hakim 2 di Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor

adalah:

1 Dokumentasi Kasus Nikah Cerai Mahkamah Tinggi Syariah Selangor, Mahkamah Tinggi Syariah,

Selangor, 2003.

Page 53: NIKAH PAKSA MENURUT ENAKMEN UNDANG-UNDANG …repository.uinjambi.ac.id/710/1/MUHD ZULFADHLI...Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan

Bahwa suatu perkawinan adalah wadah penyaluran kebutuhan biologis manusia

yang wajar dan dibenarkan. Bahkan, dalam ajaran Nabi Muhammad Saw,

perkawinan ini ditradisikan sebagai sunnah baginda.Oleh karena itu, perkawinan

yang penuh nilai dan bertujuan mewujudkan kehidupan berumah tangga yang

sakinah, mawaddah dan penuh rahmah, perlu di atur dengan syarat dan rukun

tertentu agar tujuan penetapan syariat perkawinan dapat tercapai. Hal yang paling

pokok dalam perkawinan bagi kedua mempelai yang akan melangsungkan akad

pernikahan adalah persetujuan kedua calon (pria dan wanita).2

Pernyataan tentang nikah paksa secara umumnya di dalam Al-Quran tidak

disebutkan secara jelas tentang persoalan ijbar (Nikah Paksa), akan tetapi hanya

menyebutkan beberapa ayat yang menjelaskan tentang permasalahan dalam keluarga pada

masa Nabi dan itu pun merupakan respon yang terjadi pada masa itu.

Dalam Al-Quran di jelaskan:

Artinya : “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya,

Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka

dengan cara yang ma'ruf (pula).”3

Asbabul nuzul ayat ini adalah berkenaan sikap Ma’qal ibnu Yasar yang enggan atau

tidak mau menikahkan saudara perempuannya dengan laki-laki yang tidak di inginkannya.

Dengan alasan bahwa dulu laki-laki yang menikahi saudara perempuan telah

menceraikannya, sekarang ingin kembali menikahinya. Namun setelah mendengar adanya

perintah Nabi untuk tidak menolaknya, “Ma’qal ibnu Yasar, Ma’qal ibnu Yasar kemudian

2 Wawancara bersama Tuan Mohammad Adib Bin Husain, Pegawai Hakim 2, Mahkamah Tinggi

Syariah Selangor, tanggal 22 Januari 2018. 3 Al-Baqarah (02): 231

Page 54: NIKAH PAKSA MENURUT ENAKMEN UNDANG-UNDANG …repository.uinjambi.ac.id/710/1/MUHD ZULFADHLI...Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan

membuat akad nikah baru, saya mendengar dan taat kepada perintah Tuhan kemudian

mengundang calon suami lalu menikahkanya”. Dari riwayat Hr. Bukhari, Abu Daud dan

Tirmizi.4

Karena itu penafsiran terhadap ayat di atas, di antaranya:

1. Khitbah di peruntukkan kepada para wali (ayah, kakek, saudara laki-laki) untuk tidak

menolak untuk menikahkan perempuan yang ada di bawah perwaliannya.

2. Khitbah tersebut di peruntukkan kepada masyarakat umum.

3. Tindak lanjutnya bahwa enggan menikahkan atau sebaliknya memaksakan kehendak

dengan paksaan adalah tidak di perbolehkan.

4. Dari sinilah secara implisit membolehkan perempuan untuk menikah dengan pilihan

sendiri dan seorang pun tidak boleh menolaknya asal ada kebaikan di masa depannya.

Adapun pandangan asy-Syafi’i jelas mengatakan bahwa ayat di atas menunjukkan

bahwa perempuan merdeka tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Persoalan itu tentu ada

kaitannya dengan hadits yang menjelaskan tentang perempuan yang tidak dapat menikah

tanpa adanya walinya.

4 Muhammad Akhyar, Fikah Sunnah Wanita, (Selangor : Al-Hidayah Publication,2016). hlm. 420.

Page 55: NIKAH PAKSA MENURUT ENAKMEN UNDANG-UNDANG …repository.uinjambi.ac.id/710/1/MUHD ZULFADHLI...Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan

Dan selanjutnya, perlu dijelaskan terkait mengenai beberapa kata dalam Bahasa

Arab yang di terjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dengan Paksaan/memaksa,di

bebani/diwajibkan mengerjakan sesuatu. Seperti di dalam Al-Quran:

,,,

Artinya : “Tidak ada paksaan untuk agama (Islam).”5

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”. (

Al-Baqarah 286)6

Kata yang lain ijbar yang menjadi keyword dalam pembahasan ini adalah ikrah,

ikrah adalah suatu paksaan terhadap seseorang untuk melakukan sesuatu pekerjaan tertentu

dengan suatu ancaman yang membahayakan terhadap jiwa atau tubuhnya, dan dia tidak

mampu melawannya, sementara bagi orang yang dipaksa , perbuatan tersebut sebenarnya

bertentangan dengann kehendak hati nuraninya atau fikirannya.

Sedangkan taklif adalah suatu paksaan atau tuntunan Allah yang berkaitan dengan

perintah untuk berbuat atau meninggalkanj suatu perbuatan. Akan tetapi pekerjaan ini

sebenarnya merupakan konseksuensi logis belaka dari penerimaannya atas suatu hukum

atau keyakinannya. Jadi pekerjaan tersebut sebenarnya adalah suatu kewajiban bagi orang

tersebut (mukallaf) karena dia telah dengan sadar menjatuhkan pilihannya untuk mengikuti

5 Al-Baqarah (02): 256

6 Al-Baqarah (02): 286

Page 56: NIKAH PAKSA MENURUT ENAKMEN UNDANG-UNDANG …repository.uinjambi.ac.id/710/1/MUHD ZULFADHLI...Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan

atau mengakui suatu keyakinan seperti mengerjakan shalat lima waktu, puasa ramadhan

dan perbuatan wajib lainnya. Akibat hukumnya jelas memaksa orang lain untuk

mengerjakan sesuatu secara taklif, justeru merupakan pahala karena termasuk dalam

kerangka amar ma’ruf nahi munkar.7

Sedangkan Ijbar (hal memaksa) yaitu seseorang wali mujbir, seorang ayah dapat

memaksa berhak memaksa putrinya yang masih gadis (bukan janda) untuk di jodohkan

denngan laki-laki yang memenuhi syarat demi kebahagiaan lahir bathiin, dunia dan akhirat.

Namun selama ini dan merupakan pandangan umum dan masih ada dalam praktek

masyarakat bahwa ijbar adalah hak dari orang tua untuk menikahkan anak perempuannya

atau yang di kenal denga “nikah paksa”. Artinya, hak ijbar di pahami oleh banyak orang

sebagai hal memaksakan suatu perkawinan oleh orang lain yang dalam hal ini adalah

ayahnya yang di sebut “wali mujbir”. Terkait persolan ini, tidak bisa dilepaskan dengan

wali mujbir. Begitulah, sedikit permasalahan dan penjelasan penelitian tentang nikah paksa

di mahkamah tinggi syariah negeri Selangor yang ditinjau dari hukum Islam.8

B. Wali Yang Punya Hak Nikah Paksa Menurut Enakmen Undang-Undang Keluarga

2003 Di Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor

7 Burhanuddin, Fiqh Ibadah, (Bandung, : CV Pustaka Setia, 2001), hlm 268.

8 Dokumentasi Nikah Paksa di Mahkamah Tinggi Syariah Selangor, Mahkamah Tinggi Syariah,

Selangor, 2003.

Page 57: NIKAH PAKSA MENURUT ENAKMEN UNDANG-UNDANG …repository.uinjambi.ac.id/710/1/MUHD ZULFADHLI...Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan

Orang yang berhak mengawinkan seorang perempuan adalah wali yang

bersangkutan. Apabila wali yang bersangkutan sanggup bertindak sebagai wali. Wali di

tunjuk berdasarkan Skala prioritas secara tertib di mulai dari orang yang paling berhak,

yaitu mereka yang paling akrab , lebih kuat hubungan darahnya. Jumhur ulama’, seperti

imam malik, imam Syafi’i mengatakan bahwa wli ituis dan di ambil dari garis ayah, bukan

dari garis ibu.9

1. Wali Mujbir

Wali dalam perkawinan di artikan dengan keberadaan seseorang yang menjadikan

sahnya akad nikah dan tidak sah tanpanya. Di antara wali-wali itu ada yang dominan,

menurut mahkamah tinggi syariah negeri Selangor, yang mengikut atau lebih

mengutamakan mazhab As-Syafi’i yaitu ayah dan kakek dari pihak ayah. hanya ayah saja

dan seseorang yang diberi wasiat oleh ayahnya10

. Lebih jelas, Imam As-Syafi’i mengatakan

tertib wali sebagai berikut:

a. Ayah,

b. Datuk, ayah dari ayah,

Seseorang yang mempunyai hak paksa atau hak ijbar ini disebut wali mujbir. Wali

mujbir di khususkan untuk menikahkan pengantin anak-anak, dewasa tapi kurang akalnya

dan perempuan dewasa tapi masih perawan, wali bias menikahkan tanpa izin dirinya, Akan

9 Muhamnmad Bin Abdurrhaman, Fikih Empat Mazhab, (Bandung : Hasyimi, 2013), hlm 321-322.

10 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu,(Darul Fikr, Damaskus, 2007), hlm 179-180

Page 58: NIKAH PAKSA MENURUT ENAKMEN UNDANG-UNDANG …repository.uinjambi.ac.id/710/1/MUHD ZULFADHLI...Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan

tetapi Hanafiyah mengatakan wali mujbir hanya berlaku pada anak yang kurang akalnya

walaupun dewasa. Adapun perempuan baligh baik perempuan atau janda, tidak ada paksaan

di antara keduanya. Bila dia menikahkan dirinya sendiri dengan orang lain di syaratkan

adanya kesetaraan, bila tidak wali bias membatalkan nya. Sedangkan untuk perawan tidak

di syaratkan kejelasan penerimaannya tetapi cukup dengan symbol atau perantaraan akan

kemauannya seperti diamnya, senyum tertawa, atau menangis tapi menunjukkan

kesenangannya. Tapi bila sebaliknya seperti menutup diri, memukul-mukul wajahnya,

maka jangan di paksakan. Bila hal tersebut tetap di paksakan walaupun sah akadnya,

namun kelak di kemudian hari ia bisa menentukan masa depannya sendiri, menolak atau

melanjutkan perkawinannya.11

Ada pemetaan menarik tentang ikhtilaf ulama berkaitan dengan hak bagi perempuan

dalam menentukan jodoh dan kekuasaan wali, yang dapat diperinci secara garis besar

sebagai berikut:

a. Para ulama’ sudah bersepakat tentang seorang perempuan janda, maka harus ada ridha

(kerelaannya).12

b. Ulama berbeda pendapat tentang seorang perempuan perawan yang sudah baligh.

Menurut Imam Malik, Imam Syafi’i, yang berhak memaksa perempuan yang masih

11

Ibid, hlm 180 12

Ibid, hlm 183

Page 59: NIKAH PAKSA MENURUT ENAKMEN UNDANG-UNDANG …repository.uinjambi.ac.id/710/1/MUHD ZULFADHLI...Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan

perawan hanyalah ayah. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah bahwa wajib ada ridha

(persetujuan).13

Di sisi lain, eksistensi wali nikah dalam literatur fikih harus ada. Misalnya As-

Syafi’i dan Maliki melihat bahwa wali sebagai rukun, sehingga keberadaannya merupakan

keharusan, nikah tanpa wali tidak sah. Sedangkan Hambali dan Hanafi menganggap wali

nikah sebagai syarat bukan rukun. Artinya rukun yang harus ada adalah ijab dan qobul,

namun lebih lanjut Hanafi membolehkan adanya wali bila perempuan yang mau menikah

belum aqil baligh atau masih kecil. Akan tetapi pendapat Hanafi pada dasarnya sama

dengan mazhab lainnya, bila calon suami tidak setara (sekufu), maka wali bias

membatalkannya. Hal ini sebenarnya seimbang untuk hak perempuan bila dia dinikahkan

pada masa kecilnya namun setelah dewasa dia sadar dan berakibat tidak setuju dengan

pilihan orang tuanya, maka dia pun bias mengajukan kepada hakim untuk mem fasakh

nikahnya.

Selanjutnya, pemberi hak istimewa bagi wali mujbir ini bukanlah tanpa batas dan

pensyaratan tertentu agar tidak melanggar hak azasi terhadap perwaliannya. Dasar

pertimbangan wali mujbir menurut Imam As-Syafi’i adalah kemashalatan putri yang akan

di paksakan. Artinya, dia harus yakin bahwa jodoh yang di paksakan itu tidak akan

13

Ibid, hlm 183

Page 60: NIKAH PAKSA MENURUT ENAKMEN UNDANG-UNDANG …repository.uinjambi.ac.id/710/1/MUHD ZULFADHLI...Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan

menimbulkan masalah bagi putrinya, bahkan akan mendatangkan mashlahat bagi putri

kandungnya.14

Oleh karena itu, hak ijbar dari wali mujbir tadi gugur apabila ternyata:

a. Tiada kesepadanan antara mempelai laki-laki dengan gadis yang dipaksa

perkawinannya.

b. Ada pertentangan antara kedua orang yang akan di paksakan atau adanya perselisihan

antara calon mempelai.

c. Adanya perselisihan antara mempelai perempuan dengan wali mujbir yang di

nikahkan.15

Memang selayaknya bila wali yang paling dekat atau wali akrab itu mempunyai

kelebihan dengan hak ijbarnya. Hal ini karena ia lebih mengetahui banyak hal dari pada

wali yang lain, di samping dia sangat memperhatikan masa depan anaknya. Walaupun

sebagai pemaksaan, hak ijbar pada hakikatnya sebagai upaya mewujudkan kemashlahatan

si gadis itu sendiri. Walaupun demikian, secara yuridis hal ini kurang relevan dan hanya

berdasarkan pahaamaan kepatuhan terhadap titah orang tua.

2. Wali Nasab

Mahkamah tinggi syariah negeri Selangor berpendapat bahwa anak laki-laki tidak

termasuk ashabah seorang wanita. Suatu pernikahan baru dianggap sah, bila dinikahkan

14

Dokumentasi Nikah Paksa Mahkamah Tinggi Syariah Selangor, Mahkamah Tinggi Syariah,

Selangor, 2003.

15

https://ms.wikipedia.org/wiki/Wali_mujbir. diakses 25 Maret 2018.

Page 61: NIKAH PAKSA MENURUT ENAKMEN UNDANG-UNDANG …repository.uinjambi.ac.id/710/1/MUHD ZULFADHLI...Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan

oleh wali yang dekat lebih dulu. Bila tidak ada yang dekat, baru dilihat urutannya secara

tertib. Maka selanjutnya bila wali jauh pun tidak ada, maka hakimlah yang bertindak

sebagai wali.

Oleh itu, keluarga dekat lebih berhak untuk menjadi wali. Selanjutnya beliau

mengatakan anak laki-laki sampai ke bawah lebih utama, kemudian ayah sampai ke atas,

kemudian saudara laki-laki seayah seibu, kemudian saudara laki-laki seayah saja, kemudian

anak laki-laki dari saudara-saudara laki-laki seayah seibu, kemudian anak laki-laki dari

saudara-saudara lelaki seayah saja, lalu kakek dari pihak ayah, sampai ke atas.

3. Wali Hakim

Wali Hakim adalah wali nikah dari hakim atau qadhi. Orang-orang yang berhak

menjadi wali hakim adalah: kepala pemerintahan, Khalifah (pemimpin), Penguasa

atau qadhi nikah yang diberi wewenang dari kepala Negara untuk menikahkan wanita yang

berwali hakim. Apabila tidak ada orang-orang tersebut, maka wali hakim dapat diangkat

oleh orang-orang terkemuka dari daerah tersebut atau orang-orang `alim.

Bila ayah atau keluarga mewakilkan, maka Raja atau Amir atau penguasa dapat

menjadi walinya.. Pada waktu itu tidak ada Wali dari keluarganya (Ayah atau keluarga

lainnya), karena dia telah cukup dewasa untuk memahami proses dari tindakan itu.16

16

Dokumentasi Nikah Paksa Mahkamah Tinggi Syariah Selangor, Mahkamah Tinggi Syariah,

Selangor, 2003.

Page 62: NIKAH PAKSA MENURUT ENAKMEN UNDANG-UNDANG …repository.uinjambi.ac.id/710/1/MUHD ZULFADHLI...Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan

C. Keabsahan Nikah Paksa Di Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor Di Tinjau

Dari Hukum Islam

Dapat di pahami, perkawinan adalah merupakan sarana untuk membentuk rumah

tngga yang ideal, tenang dan damai, selain itu pernikahan juga merupakan sarana efektif

untuk menjaga umat dari kebobrokan moral, menjaga setiap individu dari kerusakan

masyarakat. Tiada ketentuan dalam syariat yang mengharuskan atau sebaliknya melarang

perjodohan. Islam hanya menekankan bahwa hendaknya seorang Muslim mencari calon

istri yang shalihah dan baik agamanya. Begitu pula sebaliknya.17

Pernikahan melalui perjodohan ini sudah terjadi sejak dulu. Bahkan Di zaman Nabi

Muhammad saw pun pernah terjadi. Aisyah ra yang sewaktu itu masih kanak-kanak

dijodohkan dan dinikahkan oleh ayahnya dengan Rasulullah saw. Setelah baligh, barulah

Ummul Mukminin Aisyah tinggal bersama Rasululloh saw. Dalam sebuah hadits shahih

disebutkan, seorang sahabat meminta kepada Rasul saw agar dinikahkan dengan seorang

Muslimah. Akhirnya, ia pun dinikahkan dengan dengan mahar hapalan al-Quran. Dalam

konteks ini, Rasul saw yang menikahkan pasangan sahabat ini berdasarkan permintaan dari

sahabat laki-laki. Meskipun didasarkan pada permintaan datang dari orang lain, Tentu saja

dengan persetujuan dari mempelai perempuan.

Oleh karena itu, pensyari’atan perkawinan mempunyai tujuan-tujuan tertentu,

anatara lain:

17

Mahmud Mahdi Al Instabuli, Keluarga Sakina Mawaddah Warahmah, (Indonesia : Sahara,2011),

hlm 31

Page 63: NIKAH PAKSA MENURUT ENAKMEN UNDANG-UNDANG …repository.uinjambi.ac.id/710/1/MUHD ZULFADHLI...Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan

1. Untuk mendapatkan ketengan hidup.

Secara fitrah manusia mempunyai keinginan untuk mendapatkan ketenangan

hidupnya, sebab dengan ketenangan hidup manusia akan dapat lebih mudah mengarahkan

langkahnya dari melakukan tindakan yang terbaik, baik hidupnya tidak hanya selaku

individu bahkan lebih luas dari pada itu, yaitu untuk keluarga dan masyarakat, bangsa dan

Negara. Selain itu, dapat pula memberikan cinta dan kasih sayang, Allah SWT berfirman :

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu

isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa

tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi

kaum yang berfikir.” 18

2. Untuk memelihara pandangan mata dan menjaga kehormatan diri

Dengan perkawinan, maka manusia tetaplah menjaga salah satu jalan yang

mengangkat kehormatan diri seorang anak manusia sekaligus pandangan mata mereka dari

hal-hal yang merusak yang dapat menyebabkan seseorang jatuh kelembah kenikmatan.19

Sabda Rasulullah SAW :

18

Ar-Rum (30): 21 19

Mustafa Al-Khin, Al-Fiqh Al-Manhaji Mazhab Al- Syafie, (Jabatan Kemajuan Islam Malaysia,

2011), hlm 391

Page 64: NIKAH PAKSA MENURUT ENAKMEN UNDANG-UNDANG …repository.uinjambi.ac.id/710/1/MUHD ZULFADHLI...Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan

زاوج , فاإنه أاغاض للباصار , واأاحصان ل ت ا لي ا بااب مان استاطااعا منكم االبااءاةا ف ا را االش رج .يا ماعشا لفاArtinya : “Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga

hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan

memelihara kemaluan”.

3. Selain itu, perkawinan dalam Islam adalah bertujuan untuk mendapatkan keturunan yang

sah serta sehat jasmani, rohani dan social, mempererat dan memperluas hubungan

kekeluargaan serta membangun hari depan individu , keluarga dan masyarakat yang lebih

baik.20

Melihat tujuan yang sangat luhur dari perkawinan itu maka di harapkan kedua calon

mempelai hendaknya sekufu (pantas/seimbang) demi menjaga kehidupan suami istri yang

harmonis. Isteri merupakan teman hidup suami, tempat penglipur gundah gulana

persemaian keturunan, pengasuh dan pendidik utama anak-anak serta pengurus rumah

tangga. Maka dari itu Islam sangat konsen terhadap perkawinan yang diturunkan lewat

berbagai kriteria dan syarat-syarat yang dilakukaan dalam memilih seorang istri atau suami.

Oleh karena fungsinya demikian luhur dan kompleks maka sudah semestinya kalau dalam

memilih calon istri harus di perhatikan beberapa syarat.

Sabda Rasulullah SAW :

الا رأاة لارباع : لما ح االما واعان أاب هراي راةا رضي الله عنه عان النب صلى الله عليه وسلم قاالا : ) ت نكا الاا , ا ا , واجاما باا ا , واحاباا , اكا (والديناا ين تاربات يادا ات االد ر بذا فااظفا

20

Ibid, hlm 389

Page 65: NIKAH PAKSA MENURUT ENAKMEN UNDANG-UNDANG …repository.uinjambi.ac.id/710/1/MUHD ZULFADHLI...Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan

Artinya : “Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa

Sallam bersabda: "Perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu: harta,

keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama,

engkau akan berbahagia." 21

Islam sangat menghargai dan memahami tentang eksistensi manusia yang

memerlukan teman hidup yang cocok dan sesuai dalam mengurangi dinamika kehidupan.

Oleh karena itu, seperangkat syarat dan rukun pada saat pelaksanaan akad nikah harus ada

sebagaimaana yang telah di sebutkan pada pembahasan terdahulu.

Dan persoalan yang sangat aktual yang terlihat dalam realita kehidupan manusia

dewasa ini dalam kehidupan keluarga adalah intervensi bapak/ibu dalam pernikahan

anaknya, Sehingga tidak sedikit harapan yang di inginkan dalam kehidupan rumah tangga,

bahkan tidak lagi bertujuan untuk membentuk atau membina keluarga sakinah, mawaddah

warahmah. Tapi Justeru itu, penceraianlah yang terjadi karena yang menjalani kehidupan

rumah tangga itu adalah aanak bukan orang tuanya, sementara tidak diikat dan didasari rasa

cinta. Hal yang demikian, sebenarnya sudaah di antisipasi oleh Rasullullah SAW

sebagaimanaa yang tertera dalam sebuaah hadith yang bebunyi:

رسىل أن عنه الله رضي هريرة يأب وعن حت ى اليم تنكح ل : ) قال وسلم عليه الله صلى الل

رسىل يا: قالىا تسـتأذن حت ى تنكحالبكر ول , تستأمر ( تسكت أن : قال ? إذنها وكيف , الل

Artinya: Dari Abu Hurairah ra. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda Janda tidak boleh

dinikahkan kecuali dimintai izin terlebih dahulu. Sahabat-sahabat bertanya.

21

Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu,( Damaskus : Darul Fikr,2007), hlm 23.

Page 66: NIKAH PAKSA MENURUT ENAKMEN UNDANG-UNDANG …repository.uinjambi.ac.id/710/1/MUHD ZULFADHLI...Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan

Wahai Rasulullah, bagaimana caranya dia mengijini ? Beliau menjawab Dia

diam (berarti memberi ijin).22

Mengingatkan maksud syara’iatkannya nikah adalah agar mashlahat pasangan

suami istri bias berjalan dengan teratur, baik, harmonis, mawaddah warahmah serta untuk

menghasilkan keturunan dan terdidiknya mereka oleh keduanya. Maka maksud mulia ini

tidak akan terwujud jika keduanya suami istri saling menjauhi tidak ada komunikasi di

sebabkan karena tidak senang dan tidak cinta.

Berdasarkan hal ini, jika semuanya telah mengetahui bahwa disana ada sebab yang

akan menghapus tujuan syar’i dalam sebuah akad, sebelum melangsungkannya, maka wajib

bagi keluarga terutama kedua orang tua agar tidak melangsungkan akad tersebut, karena

sebab akan bias menghapus tujuannya. Karena ketika itu ikatan pernikahan tidak akan

mendatangkan manfaat yang di inginkan sesuai dengan sebab yang mungkin terlah terjadi,

kecuali jika sebab tersebut tidak tampak setelah akad berlangsung. Inilah sebab sehigga

sebelum atau sesudah menikah yang disebut “mitsaq ghalidh, yang dapat di artikan sebagai

ikatan suci antar suami dan istri mirip dengan kesucian hubungan antara Allah dengan

pilihannya. Isi dan inisiatif dari perjanjian tersebut pada umumnya muncul dari pihak

wanita yang pada prinsipnya ridha atau bersedia setia dan taat pada laki-laki yang akan

menikahinya.23

22

Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu,( Damaskus : Darul Fikr,2007), hlm 182. 23

Mahmud Mahdi Al-Istanbuli, Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah, (Jakarta : Sahara,

2011), Hlm.35

Page 67: NIKAH PAKSA MENURUT ENAKMEN UNDANG-UNDANG …repository.uinjambi.ac.id/710/1/MUHD ZULFADHLI...Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan

Dalam hukum Islam, menyatakan bahwa kehendak sendiri merupakan syarat sahnya

akad, dalam karangan Shaikh Al-Allamah Muhammad Bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi

menjelaskan bahwa dipaksa itu rela, maka sah la akadnya, bahkan jika wali tersebut adalah

wali yang dekat dalam urutan perwalian, maka sah la akad nikahnya dan wali terdekat

mempunyai hak memaksa terhadap gadis kandungnya. Sementara itu Sayyid Abu Al-

Hassan Al-Ishfahani dalam Al-Wasilah-nya ada bab Al-Zawaj mengatakan bahwa, untuk

sahnya suatu akad di syaratkan adanya kehendak sendiri pada kedua mempelai. Kalau

keduanya atau salah seorang diantaranya dipaksa, maka akad iti tidak sah. Tetapi kalau

paksaan ia kemudian di ikuti dengan kerelaan dari orang yang dipaksa, maka menurut

pendapat yang lebih kuat, akad tersebut menjadi sah.24

24

Muhamnmad Bin Abdurrhaman, Fikih Empat Mazhab, (Bandung : Hasyimi, 2013), hlm 321-322.

Page 68: NIKAH PAKSA MENURUT ENAKMEN UNDANG-UNDANG …repository.uinjambi.ac.id/710/1/MUHD ZULFADHLI...Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari berbagai paparan dan penjelasan di atas, maka penulis dapat simpulkan hal-hal

penting, yaitu :

1. Praktik nikah paksa menurut Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2003 di

Makhmah Tinggi Syariah Negeri Selangor “Ijbar” secara teoritis pada awalnya

merupakan hak dan kewajiban orang tua dengan rasa tanggungjawab mengarahkan anak

perempuannya menuju jenjang perkawinan dengan indah dan menuju kebahagiaan.

Sama sekali tidak diartikan dengan paksaan (ikrar) yang semena-mena yang tidak

bertanggungjawab, dan sama sekali berbeda dengan paksaan yang bersifat ibadah (taklif)

yang aktifitas itu adalah merupakan kewajiban yang ditawar, Ijbar jugak tidak dapat

diartikan sebagai “nikah paksa” yang dipahami oleh banyak orang pada umumnya.

2. Wali yang punya “hak paksa atau “hak ijbar” menurut Enakmen Undang-Undang

Keluarga Islam no 2 Tahun 2003 keluarga Islam disebut wali mujbir. Wali mujbir

dikhususkan untuk menikahkan pengantin anak perempuannya. Artinya, wali harus

yakin bahwa jodoh yang dipaksakan itu tidak akan menimbulkan masalah bagi putrinya,

bahkan akan mendatangkan kebaikan bagi putrinya. Memang selayaknya wali yang

paling dekat atau wali akrab itu mempunyai kelebihan dengan hak ijbarnya, walaupun

Page 69: NIKAH PAKSA MENURUT ENAKMEN UNDANG-UNDANG …repository.uinjambi.ac.id/710/1/MUHD ZULFADHLI...Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan

paksaan pada hakikatnya sebagai upaya mewujudkan kemashlahatan si gadis itu sendiri,

walaupun demikian, ia hayanya berdasarkan pahaman kepatuhan orang tua. Selain itu,

wali yang punya hak paksa juga dikenali sebagai wali nasab. Yakni, keluarga yang

paling dekat yaitu anak laki-laki sampai ke bawah lebih utama, kemudian ayah sampai

ke atas , kemudian saudara laki-laki seayah seibu, kemudian saudara laki-laki seayah

saja, kemudia anak laki-laki dari saudara-saudara laki-laki seayah seibu, kemudian anak

laki-laki dari saudara-saudara lelaki seayah saja, lalu kakek dari pihak ayah, sampai

keatas.

3. Keabsahan nikah, memiliki tujuan tertentu diantaranya untuk mendapatkan ketenangan

hidup, untuk memelihara pandangan mata dan menjaga kehormatan diri, untuk

mendapatkan keturunan yang sah serta sehat jasmani, rohani. Serta mempererat dan

memperluas hubungan kekeluargaan individu, keluarga dan masyarakat yang lebih baik.

B. Saran-Saran

Melalui skripsi ini penulis ingin menyampaikan saran-saran dengan harapan agar

penulisan karya ilmiah mengenai permasalahan perkawina seperti nikah paksa dan hak ijbar

dan sebagainya. Penulis berharap akan ada penulis baru mengangkat judul baru ataupuin

menyempurnakan apa penulis sampaikan. Karena, masih banyak masalah-masalah yang

belum terjemah oleh penulis, masalah-masalah yang harus segera diluruskan agar

masyarakat tidak terjerumus teralalu dalam pada budaya-budaya atau tradisi adat yang

Page 70: NIKAH PAKSA MENURUT ENAKMEN UNDANG-UNDANG …repository.uinjambi.ac.id/710/1/MUHD ZULFADHLI...Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan

masih dipegang yang sebenarnya mereka tidak ketahui asal usulnya, dan masyarakat harus

segera tahu, budaya dan tradisi yang mana diperbolehkan oleh syar’at atau tradisi yang

mana ditentang oleh syar’iat.

C. Kata Penutup

Segala puji bagi Allah s.w.t Tuhan sekalian alam, karena diatas petunjuk serta

keredhaan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Nikah Paksa Di

Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor Di Tinjau Dari Hukum Islam “ dengan segenap

usaha yang semaksimal sekali, walaupun terdapat beberapa rintangan dan hambatan yang

harus penulis hadapi tetapi rintangan dan hambatan itulah yang memotivasikan diri penulis

bagi meraih kejayaan serta kecemerlangan untuk masa akan datang dan dianggap sebagai

pembakar semangat serta tangga untuk mengorak langkah bagi mencapai kemanisan dalam

berjuang di medan menuntut ilmu.

Dalam hal ini, penulis amat menyedari bahwa setiap apa yang dilakukan oleh

manusia tidak semuanya yang sempurna begitu juga dengan skripsi ini, ianya masih jauh

lagi untuk mencapai kesempurnaanya dan masih terdapat banyak lagi kekeliruan dan

kekhilafan dalam penulisan ini. Untuk itu penulis berharap kepada semua pihak dapat

memberi kritikan konstruktif bagi menyempurnakan lagi skripsi ini demi

mengeksistensikan kebenaran.

Page 71: NIKAH PAKSA MENURUT ENAKMEN UNDANG-UNDANG …repository.uinjambi.ac.id/710/1/MUHD ZULFADHLI...Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan

Demikianlah hasil riset yang dapat penulis ungkapkan dalam karya ilmiah yang

diwujudkan berbentuk skripsi ini. Di harapkan skripsi ini senantiasa dapat memberi

manfaat kepada nusa, bangsa dan agama. Mudah-mudahan dengan hidayah

Page 72: NIKAH PAKSA MENURUT ENAKMEN UNDANG-UNDANG …repository.uinjambi.ac.id/710/1/MUHD ZULFADHLI...Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan
Page 73: NIKAH PAKSA MENURUT ENAKMEN UNDANG-UNDANG …repository.uinjambi.ac.id/710/1/MUHD ZULFADHLI...Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

Al-Quran danTerjemahan, Kuala Lumpur: DarulFikir,2000

Ahmad Sarwat, Seri Fiqih Kehidupan-Pernikahan, Jakarta: DU Publishing,2011

Anshori Umar, Fiqih Wanita, Semerang :Asy Syifa,1986

Baharuddin Ahmad, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Jakarta:Lamping publishing, ,

2015.

Burhanuddin, Fiqh Ibadah, Bandung :PustakaSetia, 2001

Ibn Hajar Al-Asqalani, Bulugh Al-Maram, Beirut :Dar Al-Fikr,1998

Illusion Network,Wanita Dalam Islam Kemusykilan Dan Panduan, Jabatan Agama Islam

Wilayah Persekutuan, Malaysia.

Is Addurofiq, Praktek Kawin Paksa Dan Fakto rPenyebabnya, Jurusan Al-AhwalSahsiah,

Universitas Islam NegeriMaulana Malik Ibrahim, Skripsi, Malang, 2010.

Ishaq, Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Tesis, Disertasi, Bandung: 2017.

KitabUndang-UndangHukumPerdata

Page 74: NIKAH PAKSA MENURUT ENAKMEN UNDANG-UNDANG …repository.uinjambi.ac.id/710/1/MUHD ZULFADHLI...Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan

Kamil Muhammad Uwaidah, FikihWanita, Jakarta :Pustaka Al-Kautsar,1998

Mahmud Mahdi Al-Istanbuli, Keluarga Sakinah Mawaddah WaRahmah, Jakarta : Pt.

Sahara,2011.

Muhammad Thalib,Manejemen Keluarga, Yogyakarta: Pro-u Jl. Jogokaryan, , 2008.

Muhammad Bin Abdurrahaman, Fikih Empat Mazhab, Bandung :Hashimi Jl.Bojong,2013.

Muhammad Akhyar, Fikah Sunnah Wanita, Selangor : Al-Hidayah Publication,2016

Mustafa Al-Khin, Al-Fiqh Al-ManhajiMazhab Al- Syafie, Jabatan Kemajuan Islam

Malaysia, 2011

Nuraida, Kawin Paksa Sebagai Alasan Terjadinya Penceraian, Jurusan AL-ahwalSahsiah ,

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Skripsi, Jakarta. 2010.

Ridzuan Hashim, Kitab Fikah Mazhab Shafie, Kuala Lumpur: Pustaka Salam,2009

SryIrnawati, TinjauanHukum Islam TerhadapPernikahanAtasPaksaanOrangtua, Jurusan

Peradilan Agama, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri

Alauddin, Skripsi, Makassar, 2015.

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatifdan R&D, Bandung Alfabeta, 2012

Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam WaAdillatuhu, Damaskus:DarulFikr, 2007

Page 75: NIKAH PAKSA MENURUT ENAKMEN UNDANG-UNDANG …repository.uinjambi.ac.id/710/1/MUHD ZULFADHLI...Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan

B. Lain-Lain

Wawancara bersama Tuan Muhammad Adib Bin Husain, Pegawai Hakim, Mahkamah

Tinggi SyariahSelangor pada 22 Januari 2018.

Dokumentasi Sejarah Geografis Mahkamah Tinggi Syariah Selangor, Mahkamah Tinggi

Syariah, Selangor, 2003.

Dokumentasi Dasar, Misi, Visi dan Obyektif Mahkamah Tinggi Syariah Selangor,

Mahkamah Tinggi Syariah, Selangor, 2003.

Dokumentasi Peran dan Fungsi Mahkamah Tinggi Syariah Selangor, Mahkamah Tinggi

Syariah, Selangor, 2003.

Dokumentasi Organisasi Mahkamah Tinggi Syariah Selangor, Mahkamah Tinggi Syariah,

Selangor, 2003.

Dokumentasi Struktur Organisasi Induk Mahkamah Tinggi Syariah Selangor, Mahkamah

Tinggi Syariah, Selangor, 2003.

Dokumentasi Piagam Pelanggan Mahkamah Tinggi Syariah Selangor, Mahkamah Tinggi

Syariah, Selangor, 2003.

Dokumentasi Kasus Nikah Cerai Mahkamah Tinggi Syariah Selangor, Mahkamah Tinggi

Syariah, Selangor, 2003.

Page 76: NIKAH PAKSA MENURUT ENAKMEN UNDANG-UNDANG …repository.uinjambi.ac.id/710/1/MUHD ZULFADHLI...Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan

Dokumentasi Nikah Paksa di Mahkamah Tinggi Syariah Selangor, Mahkamah Tinggi

Syariah, Selangor, 2003.

http://www2.esyariah.gov.my. Diaksestanggal 30 Maret 2017

http://asashukumperkawinanislam.blogspot.co.id/2012/03/dispensasi-perkawinan.html/

diakses 30 maret 2017

http://chintyatentanghukum.blogspot.com diaksestanggal 14 April 2018.

http://www.jawi.gov.my. diaksestanggal 14 April 2018

https://ms.wikipedia.org/wiki/Wali_mujbir. diakses 25 Maret 2018.

Page 77: NIKAH PAKSA MENURUT ENAKMEN UNDANG-UNDANG …repository.uinjambi.ac.id/710/1/MUHD ZULFADHLI...Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan

LAMPIRAN

GambaranLokasi

Aras Tingkat Bangunan

Page 78: NIKAH PAKSA MENURUT ENAKMEN UNDANG-UNDANG …repository.uinjambi.ac.id/710/1/MUHD ZULFADHLI...Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan
Page 79: NIKAH PAKSA MENURUT ENAKMEN UNDANG-UNDANG …repository.uinjambi.ac.id/710/1/MUHD ZULFADHLI...Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan

CURRICULUM VITAE

Nama : MUHAMMAD ZULFADHLI BIN MAHADI

NIM : SHK 160010

Tempat / TanggalLahir: MELAKA, MALAYSIA / 03 FEBRUARI 1995

JenisKelamin : LELAKI

AlamatAsal : BLOF F/4/8, JALAN RENGAS, KEM PGA BATALION 4,

SEMENYIH, 43500, SELANGOR, MALAYSIA

AlamatSekarang : MESS PELAJAR MALAYSIA, NO 02, JALAN PAKIS 03,

RT 27, RW 08, KELURAHAN SIMPANG IV SIPIN,

TELANAIPURA, JAMBI, 36124 SUMATERA

INDONESIA

Pekerjaan : Mahasiswa

Pendidikan :-

N

o

JenisPendidikan Tempat TahunTama

t

1 Tadika Kemas Cheras,

Selangor

2001

2 Sekolah Kebangsaan T. Ceupacs Cheras,

Selangor

2007

3 SekolahMenengahkebangsaanPerimbu

n

Cheras,

Selangor

2012

4 KolejUniversiti Islam Melaka Kuala SgBaru,

Melaka

2013

5 UIN SulthanThahaSaifuddin Jambi,Indonesi

a

2018

Jambi, NOBEMBER 2018