Pertanyaan mengenai Cuti Kerja Tahunan by Gunjan Pandya — last modified Jan 16, 2012 06:15 AM

Apakah anda merasa membutuhkan liburan sejenak untuk melepas penat? Anda punya pertanyaan seputar hak cuti kerja tahunan? Mari kita bahas bersama!

Cuti kerja dalam satu tahun itu berapa hari?

Berdasarkan Undang-undang no. 13 tahun 2003, seorang pekerja berhak atas cuti tahunan sekurang kurangnya 12 hari kerja.

Apa karyawan yang baru masuk dapat cuti tahunan juga?

Berdasarkan Undang-undang no. 13 tahun 2003, hanya karyawan yang sudah bekerja minimal 12 bulan yang berhak mendapat cuti tahunan 12 hari. Tetapi disebutkan juga dalam Undang-undang tersebut bahwa pelaksanaan dari cuti tahunan ditentukan dari perjanjian kerja bersama; dan/atau peraturan perusahaan; dan/atau perjanjian kerja. Artinya, cuti tersebut bergantung dari kesepakatan antara karyawan dengan pengusaha. Pada situasi ini, keberadaan dan pelaksanaan cuti bergantung pada negosiasi personal masing-masing karyawan dengan pengusaha. Contoh: Mungkin saja perusahaan tersebut dapat memberikan cuti bekerja 1 hari setiap bulannya.

Bagaimana jika seorang pekerja tidak mengambil cuti tahunannya di tahun sebelumnya, apakah cuti tahunan tahun lalu tersebut dapat diakumulasikan dengan cuti tahunan pada tahun yang sedang berjalan?

Seperti yang sudah dijelaskan pada jawaban pertanyaan sebelumnya, bahwa pelaksanaan dari cuti tahunan 12 hari yang diatur oleh Undang-undang no. 13 tahun 2003 ditentukan dari perjanjian kerja antara pengusaha dan karyawan. Maka kebijakan akumulasi cuti tahun lalu dengan cuti tahun yang sedang berjalan akan bergantung pada negosiasi karyawan kepada perusahaan.

Apa maksud dari ‘cuti berbayar di mana pekerja berhak atas upah penuh?”. Apakah gaji pokok termasuk tunjangan-tunjangan atau hanya gaji pokok saja?

Pekerja yang sedang mengambil cuti, berhak atas upah penuhnya yaitu gaji pokoknya dan tidak termasuk tunjangan-tunjangan yang diperhitungkan berdasarkan kehadirannya di tempat kerja per hari.

Apabila seorang karyawan pernah meminta izin tidak masuk kerja atau sakit, apakah itu diperhitungkan ke dalam cuti tahunan?

Peraturan mengenai pelaksanaan cuti baik cuti seharusnya diatur secara jelas oleh perusahaan untuk memberikan kejelasan kepada karyawan mengenai karyawan yang

boleh mengambil cuti dengan gaji tetap dibayar. Termasuk mengenai cuti tambahan ketika karyawan tidak bisa datang bekerja karena sakit. Jadi, pada dasarnya ini kembali pada kesepakatan antara perusahaan dengan karyawan untuk memberlakukan cuti sakit ke dalam cuti tahunan atau tidak.

 

Apa saja jenis – jenis cuti?

Cuti Tahunan Cuti Sakit Cuti Bersalin/Cuti Melahirkan Cuti Besar Cuti karena alasan penting

Apa saja persyaratan untuk mengajukan Cuti Tahunan?

Pekerja telah bekerja sekurang‐kurangnya 1 (satu) tahun secara terus menerus. Lamanya cuti tahunan adalah 12 (dua belas) hari kerja Cuti tahunan tidak dapat dipecah-pecah hingga jangka waktu yang kurang dari 3 (tiga)

hari kerja Untuk mendapatkan cuti tahunan, pekerja yang bersangkutan harus mengajukan

permintaan secara tertulis kepada pejabat/perusahaan yang berwenang memberikan cuti Cuti tahunan diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti

Bagaimana ketentuannya apabila pekerja ingin mengambil cuti tahunan padahal masa kerjanya masih kurang dari 1 tahun?

Perusahaan berwenang untuk menolak permintaan cuti dari karyawan yang belum genap 1 tahun bekerja. Apabila perusahaan bersedia memberikan ijin, maka disebut sebagai “cuti di luar tanggungan” dan perusahaan dapat memotong gaji pekerja tersebut secara pro rata sesuai dengan jumlah ketidakhadirannya.

Lalu apa syarat-syarat untuk mengajukan cuti sakit?

Pekerja yang sakit selama 1 (satu) atau 2 (dua) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan, pekerja yang bersangkutan harus memberitahukan atasannya.

Pekerja yang sakit lebih dari 2 (dua) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan bahwa pekerja yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter.

Pekerja yang menderita sakit lebih dari 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan bahwa pekerja yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan. Cuti sakit dengan keterangan tersebut, diberikan waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Pekerja yang tidak sembuh dari penyakitnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada point 3, harus diuji kembali kesehatannya oleh dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan. Apabila berdasarkan hasil pengujian kesehatan, pekerja yang bersangkutan belum sembuh dari penyakitnya, maka ia akan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena sakit dan mendapat uang pesangon berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bagaimana peraturan cuti sakit apabila pekerja mengalami kecelakaan karena menjalankan kewajiban pekerjaan?

Pekerja yang mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas kewajiban pekerjaannya sehingga ia memerlukan perawatan berhak atas cuti sakit sampai sembuh dari penyakitnya, pekerja yang bersangkutan menerima akan menerima penghasilan penuh.

Bagaimana peraturan mengenai cuti bersalin/cuti melahirkan?

Informasi lebih lanjut mengenai cuti hamil, melahirkan dan masa setelah melahirkan dapat Anda baca di Hak Maternal

Apa saja persyaratan untuk mengajukan cuti besar?

Tidak semua perusahaan mengadakan cuti besar. Cuti besar hanya dilaksanakan di perusahaan – perusahaan tertentu.

Pekerja yang telah bekerja sekurang‐kurangnya 6 (enam) tahun secara terus menerus pada perusahaan yang sama berhak mendapatkan cuti besar yang lamanya 3 (tiga) bulan.

Pekerja yang menjalani cuti besar pada tahun ketujuh dan seterusnya tidak berhak lagi atas cuti tahunannya dalam tahun yang bersangkutan

Selama menjalankan hak istirahat panjang pekerja/buruh berhak atas upah penuh dan pada pelaksanaan istirahat tahun kedelapan pekerja/buruh diberikan kompensasi hak istirahat tahunan sebesar setengah bulan gaji

Untuk mendapatkan cuti besar, pekerja harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti

Apa yang dimaksud dengan cuti karena keperluan penting?

Pekerja berhalangan hadir/melakukan pekerjaannya dikarenakan suatu alasan penting. Dalam pasal 93 ayat 4 UU no.13/2003 tentang Tenaga Kerja disebutkan bahwa pekerja berhak atas cuti tidak masuk kerja karena halangan dan tetap dibayar penuh. Alasan/keperluan penting tersebut mencakup :

Pekerja menikah, dibayar untuk 3 (tiga) hari Menikahkan anaknya, dibayar untuk 2 (dua) hari Mengkhitankan anaknya, dibayar untuk 2 (dua) hari Membaptiskan anaknya, dibayar untuk 2 (dua) hari Istri melahirkan/mengalami keguguran kandungan, dibayar untuk 2 (dua) hari

Suami/istri, orang tua/mertua, anak atau menantu meninggal dunia, dibayar untuk 2 (dua) hari

Anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia, dibayar untuk 1 (satu) hari.

Apa yang dimaksud dengan kontrak kerja? by Amitesh — last modified Jan 10, 2012 03:04 PM

Setiap pekerja wajib mendapatkan Kontrak kerja saat mendapatkan pekerjaan baru, dimana didalamnya terdapat syarat dan kondisi pekerjaan.

Sangatlah penting bagi pekerja untuk memiliki kontrek kerja. Kontrak kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha secara lisan dan/atau tulisan, baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban. Setiap perusahaan wajib memberikan kontrak kerja di hari pertama anda bekerja. Dalam KONTRAK KERJA biasanya terpapar dengan jelas pekerja memiliki hak mendapat kebijakan perusahaan yang sesuai dengan Undang- undang ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. Di dalamnya juga memuat mengenai prosedur kerja dan kode disiplin yang ditetapkan perusahaan.

Dari bunyi pasal 1601a KUH Perdata dapat dikatakan bahwa yang dinamakan KONTRAK KERJA harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

Adanya pekerja dan pemberi kerja 

Antara pekerja dan pemberi kerja memiliki kedudukan yang tidak sama. Ada pihak yang kedudukannya diatas (pemberi kerja) dan ada pihak yang kedudukannya dibawah (pekerja). Karena pemberi kerja mempunyai kewenangan untuk memerintah pekerja, maka kontrak kerja diperlukan untuk menjabarkan syarat , hak dan kewajiban pekerja dan si pemberi kerja.

Pelaksanaan Kerja 

Pekerja melakukan pekerjaan sesuai dengan apa yang ditetapkan di perjanjian kerja. 

Waktu Tertentu 

Pelaksanaan kerja dilakukan dalam kurun waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh pemberi kerja.

Adanya Upah yang diterima

Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk sesuatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan, dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh, termasuk tunjangan baik untuk

buruh sendiri maupun keluarganya (Pasal 1 huruf a Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah).

Syarat sahnya kontrak kerja

Pasal 1338 ayat (1) menyatakan bahwa perjanjian yang mengikat hanyalah perjanjian yang sah. Supaya sah pembuatan perjanjian harus mempedomani Pasal 1320 KHU Perdata. Pasal 1320 KHU Perdata menentukan syarat sahnya kontrak kerja yaitu adanya :

Kesepakatan 

Yang dimaksud dengan kesepakatan di sini adalah adanya rasa ikhlas atau sukarela di antara pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut. Kesepakatan tidak ada apabila kontrak dibuat atas dasar paksaan, penipuan, atau kekhilafan.

Kewenangan 

Pihak-pihak yang membuat kontrak kerja haruslah orang-orang yang oleh hukum dinyatakan sebagai subyek hukum. Pada dasarnya semua orang menurut hukum mempunyai kewenangan untuk membuat kontrak. Yang tidak adalah anak-anak, orang dewasa yang ditempatkan di bawah pengawasan (curatele), dan orang sakit jiwa. Anak-anak adalah mereka yang belum dewasa yang menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Meskipun belum berumur 18 (delapan belas) tahun, apabila seseorang telah atau pernah kawin dianggap sudah dewasa, berarti cakap untuk membuat perjanjian.

Objek yang diatur harus jelas 

Hal ini penting untuk memberikan jaminan atau kepastian kepada pihak-pihak dan mencegah timbulnya kontrak fiktif.

Kontrak kerja harus sesuai dengan Undang - Undang.

Maksudnya isi kontrak tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan. Dan tidak boleh bersifat memaksa, ketertiban umum, dan atau kesusilaan. 

Sekarang, pengetahuan Anda sudah bertambah mengenai apa arti dari kontrak kerja dan kapan kontrak kerja dianggap sah. Tetapi ada baiknya Anda juga mempelajari bagaimana cara membuat kontrak kerja yang baik.

Pertanyaan mengenai jaminan sosial di Indonesia

by Gunjan Pandya — last modified Jan 16, 2012 06:20 AM

Perlunya pemahaman akan jaminan sosial sebagai hak kesejahteraan pekerja

Berbagai pertanyaan mengenai jaminan sosial sering diajukan oleh pekerja di Indonesia, karena kurangnya sosialisasi dari badan-badan penyelenggara jaminan sosial di Indonesia. Bahkan banyak dari pekerja yang tidak terekspos mengenai sistem jaminan sosial yang diselenggarakan di Indonesia. Untuk bisa mengetahui lebih jauh mengenai hak kesejahteraan sosial anda ssebagai pekerja, ada baiknya anda mempelajari lebIh dahulu dasar mengenai jaminan sosial.

Apakah jaminan sosial itu?

Menurut Undang-undang no. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup dan pekerjaan yang layak. Jaminan sosial dalam hal ini berhubungan dengan kompensasi dan program kesejahteraan yang diselenggarakan pemerintah untuk rakyatnya.

Bagaimana penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia?

Di Indonesia, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) telah menentukan 4 macam jaminan sosial yang terdiri dari JAMSOSTEK (Jaminan Sosial Tenaga Kerja), TASPEN (Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri), ASABRI (Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia), dan ASKES (Asuransi Kesehatan Indonesia).

Apa itu JAMSOSTEK?

JAMSOSTEK adalah salah satu badan penyelenggara jaminan sosial yang mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan funded social security, jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal. Pekerja sektor formal disini maksudnya adalah para karyawan perusahaan-perusahaan swasta dan tidak termasuk pekerja sektor informal seperti pekerja rumah tangga, buruh industri kecil, dll. Dengan kata lain, Jamsostek merupakan asuransi sosial bagi pekerja (yang mempunyai hubungan industrial) beserta keluarganya. Apa saja sih yang ditanggung oleh JAMSOSTEK? Skema Jamsostek meliputi program-program yang terkait dengan risiko, seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pemeliharaan kesehatan, dan jaminan hari tua.

• Cakupan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) meliputi: biaya pengangkutan, biaya pemeriksaan, pengobatan, perawatan, biaya rehabilitasi, serta santunan uang bagi pekerja yang tidak mampu bekerja, dan cacat. • Apabila pekerja meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja, mereka atau keluarganya berhak atas Jaminan Kematian (JK) berupa biaya pemakaman dan santunan berupa uang.

• Apabila pekerja telah mencapai usia 55 tahun atau mengalami cacat total/seumur hidup, mereka berhak untuk memperolah Jaminan Hari Tua (JHT) yang dibayar sekaligus atau secara berkala.

• Sedangkan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) bagi tenaga kerja termasuk keluarganya, meliputi: biaya rawat jalan, rawat inap, pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan, diagnostik, serta pelayanan gawat darurat.

Apa itu TASPEN?

TASPEN merupakan badan penyelenggara Program Hari Tua dan Pensiun. Sasaran program jaminan sosial hari tua/pensiun yang dilaksanakan oleh PT (Persero) Taspen adalah semua Pegawai Negeri Sipil, kecuali PNS di lingkungan Departemen Pertahanan – Keamanan. Siapa saja sih yang berhak mendapat pensiun di hari tua nanti? Yang berhak mendapat pensiun sesuai dengan peraturan perundang yang berlaku adalah peserta; atau janda/duda dari peserta, dan janda/duda dari penerima pensiun; atau yatim piatu dari peserta, dan yatim piatu dari penerima pensiun; atau orang tua dari peserta yang tewas yang tidak meninggalkan janda/duda/anak yatim piatu yang berhak menerima pensiun. Sedangkan yang berhak mendapat tabungan hari tua adalah peserta; atau istri/suami, anak atau ahli waris peserta yang sah dalam hal peserta meninggal dunia.

Sumber dana program tabungan hari tua PNS diperoleh dari iuran peserta sebesar 3,25 % dari penghasilan peserta setiap bulan. Sedangkan sumber dana untuk program dana pensiun PNS diperoleh dari iuran peserta sebesar 4,75 % dari penghasilan peserta setiap bulan. Penghasilan yang dimaksud disini adalah gaji pokok + tunjangan istri + tunjangan anak. Disamping itu, PNS juga dikenakan iuran sebesar 2 % dari penghasilan peserta setiap bulan untuk membayar iuran program kesehatan/ASKES.

Apa itu ASKES?

ASKES adalah penyelenggara jaminan pemeliharaan atau asuransi kesehatan bagi Pegawai Negri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya. Berbeda dengan pelayanan JAMSOSTEK yang mencakup semua elemen, pelayanan yang disediakan oleh ASKES hanya mencakup mengenai kesehatan seperti : konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan, pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter umum dan atau paramedis, pemeriksaan dan pengobatan gigi, dan lainnya.

Apa itu ASABRI?

ASABRI merupakan badan yang menyelenggarakan program asuransi dan pembayaran dana pensiun bagi anggota TNI dan Polri yang dipisahkan penyelenggaraannya dari program yang dilakukan TASPEN. Sesuai dengan hubungan anggota TNI dan Polri disini yang merupakan bagian dari Departemen Pertahanan dan Keamanan.

Apa saja yang menjadi tugas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)?

BPJS bertugas menyelenggarakan program jaminan sosial bagi peserta sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Hal ini meliputi :

memungut iuran program jaminan sosial; menerima bantuan iuran program jaminan sosial; mengelola dana jaminan sosial peserta jaminan sosial berdasarkan prinsip-prinsip

jaminan sosial yang menjadi tanggung jawabnya; menempatkan dana jaminan sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang

dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai;

melakukan inspeksi, kontrol, dan menghentikan pelayanan atau pemberian manfaat jaminan sosial kepada peserta dari pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Sistem Jaminan Sosial Nasional;

membuat kesepakatan dengan asosiasi pemberi pelayanan kesehatan tingkat nasional maupun daerah mengenai besarnya pembayaran kepada fasilitas kesehatan;

membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan pemberi pelayanan kesehatan; dan melaporkan pemberi kerja kepada instansi yang berwenang mengenai ketidakpatuhan

dalam pembayaran iuran dan pendaftaran pekerja lebih dari 3 (tiga) bulan

Siapa saja yang bisa menjadi peserta jaminan sosial?

Setiap Warga Negara Indonesia termasuk yang berdomisili di luar wilayah Indonesia dan orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia wajib menjadi peserta program jaminan sosial. Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 10 (sepuluh) orang atau lebih, atau membayar upah paling sedikit Rp.1.000.000,(satu juta rupiah)/bulan, wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial.

Berapa besarnya iuran yang harus dibayarkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial?

Besarnya iuran program Jamsostek adalah sebesar :a. Jaminan Kecelakaan kerja

Kelompok I: 0,24% dari upah sebulan; Kelompok II: 0,54°% dari upah sebulan; Kelompok III: 0,89% dari upah sebulan; Kelompok IV: 1,27% dari upah sebulan; Kelompok V: 1,74% dari upah sebulan;

b. Jaminan Hari Tua, sebesar 5,70% dari upah sebulan; c. Jaminan Kematian, sebesar 0,30% dari upah sebulan; d. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, sebesar 6% dari upah sebulan bagi tenaga kerja

yang sudah berkeluarga, dan 3% dari upah sebulan bagi tenaga kerja yang belum berkeluarga.

Besarnya iuran program ASKES adalah sebesar :

Besarnya premi yang harus dibayar peserta kepada PT. Askes adalah sebesar 2% dari gaji pokok

Besarnya iuran program ASABRI adalah sebesar :

Berdasarkan Kepres no.56 tahun 1974 yang diperbarui dengan Kepres no.8 tahun 1977 besarnya iuran adalah sebesar 3,25% dari penghasilan setiap bulan (gaji pokok + tunjangan isteri + tunjangan anak)

Besarnya iuran program Taspen adalah sebesar :

Program pensiun dibiayai terutama dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan sebagian dari iuran pegawai sebesar 4,75% dari gaji setiap bulan.

Siapa yang berkewajiban membayar iuran tersebut? Apakah pengusaha atau pekerja?

Untuk program Jamsostek

Iuran untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan ditanggung sepenuhnya oleh pengusaha. Iuran untuk program jaminan Hari Tua, sebesar 3,70% ditanggung oleh pengusaha dan sebesar 2% ditanggung oleh tenaga kerja.

Untuk program ASKES , ASABRI, Taspen :

Iuran – iuran tersebut akan langsung dipotong dari gaji tenaga kerja.

Upah Lembur dan Perhitungan Upah Lembur by Gunjan Pandya — last modified Jan 31, 2012 12:04 PM — filed under: Upah Lembur, uang lembur, kerja lembur

Upah/Uang Lembur saya berapa? Gajimu memaparkan perhitungan upah lembur dan waktu kerja lembur Anda, dengan rumus yang sesuai dengan Peraturan Menteri, Anda akan bisa mengetahui berapa upah dan uang lembur yang patut Anda terima dari perusahaan

Banyak diantara pekerja yang masih belum mengetahui secara detail mengenai perhitungan upah lembur. Terkadang pekerja hanya menerima saja upah lembur yang ditetapkan perusahaan atau kadang masih banyak yang tidak mendapat uang lembur. Apa itu uang lembur dan bagaimana perhitungannya?

1. Apa yang dimaksud dengan Upah Kerja Lembur?

Upah Kerja Lembur adalah upah yang diterima pekerja atas pekerjaannya sesuai dengan jumlah waktu kerja lembur yang dilakukannya.

2. Apa yang dimaksud dengan waktu kerja lembur?

Waktu kerja lembur adalah waktu kerja yang melebihi 7 jam sehari untuk 6 hari kerja dan 40 jam dalam seminggu atau 8 jam sehari untuk 8 hari kerja dan 40 jam dalam seminggu atau waktu kerja pada hari istirahat mingguan dan atau pada hari libur resmi yang ditetapkan Pemerintah (Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri no.102/MEN/VI/2004).

Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 jam/hari dan 14 jam dalam 1 minggu diluar istirahat mingguan atau hari libur resmi.

3. Adakah Undang – Undang yang mengatur tentang Upah dan waktu kerja lembur?

Ketentuan tentang waktu kerja lembur dan upah kerja lembur diatur dalam Undang –Undang no.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 78 ayat (2),(4), pasal 85 dan lebih lengkapnya diatur dalam Kepmenakertrans no.102/MEN/VI/2004 mengenai Waktu dan Upah Kerja Lembur.

4. Bagaimana dengan perhitungan upah lembur?

Perhitungan Upah Lembur didasarkan upah bulanan dengan cara menghitung upah sejam adalah 1/173 upah sebulan.

Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Kepmenakertrans No. 102/MEN/VI/2004 , Rumus perhitungan upah lembur adalah sebagai berikut:

a) Perhitungan Upah Lembur Pada Hari Kerja

PERHITUNGAN UPAH LEMBUR PADA HARI KERJAJam

LemburRumus Keterangan

Jam Pertama

1,5  X 1/173 x Upah Sebulan

Upah Sebulan adalah 100% Upah bila upah yang berlaku di perusahaan terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap.

Jam Ke-2 & 3

2   X 1/173 x Upah Sebulan

Atau 75% Upah bila Upah yang berlaku di perusahaan terdiri dari upah pokok, tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap. Dengan ketentuan Upah sebulan tidak boleh lebih rendah dari upah minimum

Contoh:

Jam kerja Manda adalah 8 jam sehari/40 jam seminggu. Ia harus melakukan kerja lembur selama 2 jam/hari selama 2 hari. Gaji yang didapat Manda adalah Rp. 2.000.000/bulan termasuk gaji pokok dan tunjangan tetap. Berapa upah lembur yang didapat Manda?

Manda hanya melakukan kerja lembur total adalah 4 jam. Take home pay Manda berupa Gaji pokok dan tunjangan tetap berarti Upah sebulan = 100% upah

Sesuai dengan rumus maka Upah Lembur Manda :

4 jam x 1/173 x Rp. 2.000.000 = Rp.46.243

b) Perhitungan Upah Lembur Pada Hari Libur/Istirahat

 

PERHITUGAN UPAH LEMBUR PADA HARI LIBUR/ISTIRAHATJAM LEMBUR KETENTUAN UPAH LEMBUR RUMUS

6 Hari Kerja per minggu (40 Jam/Minggu)7 Jam pertama 2 Kali Upah/Jam 7 jam x 2 x 1/173 x upah sebulanJam Ke 8 3 Kali Upah/jam 1 jam x 3 x 1/173 xupah sebulanJam Ke-9 s/d Jam ke-10 4 Kali Upah/Jam 1 jam X 4 x 1/173 x upah sebulanHari Libur Resmi Jatuh Pada Hari Kerja Terpendek misal Jum’at5 Jam pertama 2 X Upah/jam 5 jam x 2 x 1/173 x upah sebulanJam ke-6 3 X Upah/jam 1 jam x 3 x 1/173 xupah sebulanJam Ke-7 & 8 4 X Upah/jam 1 jam X 4 x 1/173 x upah sebulan5 Hari Kerja per minggu (40 Jam/Minggu)8 Jam pertama 2 Kali Upah/Jam 8 jam x 2 x 1/173 x upah sebulanJam ke-9 3 Kali Upah/jam 1 jam x 3 x 1/173 xupah sebulanJam ke-10 s/d Jam ke-11 4 Kali Upah/Jam 1 jam X 4 x 1/173 x upah sebulan

 

Contoh :

Andi biasa bekerja selama 8 jam kerja/hari atau 40 jam/minggu. Hari Sabtu dan Minggu adalah hari istirahat Andi. Akan tetapi perusahaan Andi memintanya untuk masuk di hari Sabtu selama 6 jam kerja. Gaji Andi sebesar Rp. 2.800.000/bulan yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap. Lalu, berapa uang lembur yang patut didapat Andi yang bekerja selama 6 jam di hari liburnya?

Andi melakukan kerja lembur di hari liburnya total 6 jam. Take home pay Andi berupa Gaji pokok, tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap berarti Upah sebulan = 75% upah sebulan = 75% x Rp. 2.800.000 = Rp. 2.100.000.

Apabila waktu kerja lembur jatuh pada hari libur/istirahat, upah lembur dihitung 2 kali upah/jam untuk 8 jam pertama kerja.

Sesuai dengan rumus maka Upah Lembur Andi :

6 jam kerja x 2 x 1/173 x Rp. 2.100.000 = Rp. 145. 665

5. Apakah perusahaan akan mendapat sanksi apabila tidak memenuhi hak upah lembur pekerjanya?

Ya, tentu saja. Barang siapa melanggar ketentuan pemberian Upah lembuh sebagaimana diatur dalam pasal 78 ayat 2 dan pasal 85 ayat 3 Undang-Undang Tenaga Kerja no.13/2003, akan dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat 1 bulan, paling lama 12 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 10.000.000 dan paling banyak Rp. 100.000.000. Tentang sanksi ini, tercantum dalam ketentuan Undang-Undang Tenaga Kerja pasal 187 ayat 1

Ketahui informasi lebih banyak mengenai peraturaturan atau hukum tenaga kerja mengenai upah kerja, jam kerja, cuti, hak maternal sesuai dengan Undang – Undang no.13 tentang Ketenagakerjaan di bagian Hukum Tenaga Kerja di situs Gajimu.com

Sumber :

Indonesia. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Indonesia. Kepmenakertrans no.102/MEN/VI/2004 mengenai Waktu dan Upah Kerja Lembur

Pertanyaan mengenai Gaji atau Upah Kerja by Khushi Mehta — last modified Jan 16, 2012 06:42 AM — filed under: Gaji,Upah Kerja

Apa itu upah minimum? Apa kita bisa complain bila gaji dibayarkan terlambat? Gaji/Upah merupakan hal krusial dalam bekerja karena merupakan penghargaan dari hasil pencapaian kerja kita. Maka dari itu, sudah sepatutnya kita belajar mengenai Gaji/Upah!

1. Apa itu Upah Minimum Propinsi (UMP)?

Upah Minimum adalah upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di satu provinsi. Pasal 89 Undang-Undang Nomor 13 menyatakan bahwa penentuan upah minimum diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan kehidupan yang layak. Upah minimum ditentukan oleh Gubernur setelah mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi yang terdiri dari pihak pengusaha, pemerintah dan serikat buruh/serikat pekerja ditambah perguruan tinggi dan pakar.

2. Apa yang dimaksud dengan pemberian upah?

Pemberian Upah merupakan suatu imbalan/balas jasa dari perusahaan kepada tenaga kerjanya atas prestasi dan jasa yang disumbangkan dalam kegiatan produksi. Upah kerja yang diberikan biasanya tergantung pada:

• Biaya keperluan hidup minimum pekerja dan keluarganya• Peraturan perundang – undangan yang mengikat tentang Upah Minimum Regional (UMR)• Kemampuan dan Produktivitas perusahaan• Jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi.

• Perbedaan jenis pekerjaan

Kebijakan komponen gaji/upah ditetapkan oleh masing-masing perusahaan. Yang jelas, gaji tidak boleh lebih rendah dari Upah Minimum Propinsi (UMP) yang ditetapkan pemerintah.

3. Upah tidak perlu dibayarkan bila pekerja tidak melakukan pekerjaan, kecuali dalam situasi tertentu. Dalam situasi apa saja pengusaha tetap wajib memberikan gaji/upah?

• Pekerja sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan• Pekerja perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnyasehingga tidak dapat melakukan pekerjaan• Pekerja tidak masuk bekerja karena menikah, menikahkan,mengkhitankan, membaptiskan anaknya, isteri melahirkan atau keguguran kandungan, suami atau isteri atau anak atau menantu atau orang tua atau mertua atau anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia • Pekerja tidak dapat melakukan pekerjaannya karena sedang menjalankan kewajiban terhadap negara• Pekerja tidak dapat melakukan pekerjaannya karena menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya• Pekerja bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha• Pekerja melaksanakan hak istirahat/cuti• Pekerja melaksanakan tugas serikat pekerja atas persetujuan pengusaha• Pekerja melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan

4. Apa yang dimaksud dengan Tunjangan?

Tunjangan adalah tambahan benefit yang ditawarkan perusahan pada pekerjanya. Ada 2 macam tunjangan, tunjangan tetap dan tidak tetap. Yang dimaksud tunjangan tetap adalah tunjangan yang diberikan secara rutin per bulan yang besarannya relatif tetap, contoh: tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, tunjangan keahlian/profesi.

Sedangkan, tunjangan tidak tetap adalah tunjangan yang penghitungannya berdasarkan kehadiran atau performa kerja, seperti tunjangan transportasi, tunjangan makan, insentif, biaya operasional

5. Apa ada Undang – Undang yang mengatur mengenai Tunjangan pekerja?

Ada Tunjangan yang diatur ada juga yang tidak. Undang – Undang tidak mengatur mengenai tunjangan tidak tetap (tunjangan makan, transportasi, dll). Kebijakan mengenai tunjangan jenis ini, tergantung perusahaan masing-masing. Untuk Tunjangan Kesejahteraan/Kesehatan, dalam UU no 13 pasal 99 mengatur adanya Jaminan Sosial untuk para pekerja.

Adapula Tunjangan Hari Raya (THR), pemberian THR Keagamaan bagi pekerja di perusahaan diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.PER.04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Bagi Pekerja di Perusahaan. Menurut peraturan tersebut, pengusaha diwajibkan untuk memberi THR Keagamaan kepada pekerja yang telah

mempunyai masa kerja 3 (tiga) bulan atau lebih secara terus-menerus. Pekerja yang bermasa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, mendapat THR minimal satu bulan gaji. Sedangkan Pekerja/buruh yang bermasa kerja tiga bulan secara terus-menerus tetapi kurang dari 12 bulan, mendapat secara proporsional, yaitu dengan menghitung masa kerja yang sedang berjalan dibagi 12 (dua belas) bulan dikali satu bulan upah.

6. Apakah kita bisa melakukan complain terhadap perusahaan yang terlambat membayar upah tiap bulannya atau bila kita tidak mendapat upah seperti yang dijanjikan?

Tentu saja bisa. Dalam pasal 95 Undang – Undang Nomor 13 ditulis bahwa penguasaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah, dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu dari upah pekerja.

Gaji/ Upah adalah hak pekerja, kita berhak menanyakan ke bagian manajemen sumber daya manusia (HRD) mengenai upah. Jika negosiasi penyelesaian masalah dengan pihak HRD tidak berhasil, kita bisa melaporkan perusahaan ke polisi/ Departemen Tenaga Kerja. Pasal 169 Undang-Undang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa pekerja bisa mengajukan permintaan resmi kepada pemerintah untuk mendapatkan penetapan terhadap berbagai perselisihan industri mengenai pemutusan hubungan kerjanya dengan pengusaha ketika pengusaha tidak membayar upahnya pada waktu yang disepakati selama tiga bulan berturut-turut atau lebih.

7. Apakah saya tetap mendapat upah apabila saya tidak masuk kerja karena melakukan pernikahan?

Ya, pekerja tetap berhak mendapatkan upah apabila tidak masuk kerja karena sakit, menikah, menikahkan, mengkhitankan, membaptiskan anaknya, istri melahirkan, atau ada anggota keluarga yang meninggal.

Untuk perhitungan upah berbayar saat sakit bisa Anda lihat di Pertanyaan mengenai Pekerja Yang Sakit [http://www.gajimu.com/main/pekerjaan-yanglayak/pekerja-yang-sakit] dan perhitungan upah berbayar saat sakit bisa Anda lihat di Seputar Cuti Tahunan [http://www.gajimu.com/main/pekerjaan-yanglayak/cuti-tahunan]

Dalam pasal 93 ayat 4 UU no.13/2003 tentang Tenaga Kerja, upah tidak masuk kerja karena halangan adalah sebagai berikut :

Pekerja menikah, dibayar untuk 3 (tiga) hari Menikahkan anaknya, dibayar untuk 2 (dua) hari Mengkhitankan anaknya, dibayar untuk 2 (dua) hari Membaptiskan anaknya, dibayar untuk 2 (dua) hari Istri melahirkan/mengalami keguguran kandungan, dibayar untuk 2 (dua) hari Suami/istri, orang tua/mertua, anak atau menantu meninggal dunia, dibayar untuk 2 (dua)

hari Anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia, dibayar untuk 1 (satu) hari.

Pengaturan pelaksanaan tentang upah tidak masuk kerja karena berhalangan ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama (PKB).

8. Apakah upah kerja selalu harus dalam bentuk uang?

Ya, upah yang diterima pekerja umumnya dalam bentuk uang.Akan tetapi, ada kalanya perusahaan membayar sebagian dari upah dalam bentuk lain, dengan ketentuan nilainya tidak boleh melebihi 25% dari nilai upah yang seharusnya diterima.

9. Bagaimana tata cara pembayaran upah?

Pembayaran upah harus dilakukan dengan alat pembayaran yang sah. Bila pembayaran upah tidak ditentukan dalam perjanjian atau peraturan perusahaan, maka pembayaran upah dilakukan di tempat kerja atau kantor perusahaan.

Jangka waktu pembayaran upah secepat-cepatnya bisa dilakukan seminggu sekali atau selambat-lambatnya sebulan sekali, kecuali dalam perjanjian kerja tertulis waktu pembayaran kurang dari satu minggu.

10. Saya bekerja di perusahaan asing. Bagaimana tata cara pembayaran upah apabila gaji yang saya terima dalam bentuk mata uang asing?

Apabila upah ditetapkan dalam mata uang asing, maka pembayaran dilakukan berdasarkan kurs resmi pada hari dan tempat pembayaran.

11. Bagaimana bila perusahaan terlambat memberi upah? Apakah perusahaan akan dikenakan sanksi?

Apabila upah terlambat dibayar, maka mulai dari hari keempat sampai hari kedelapan terhitung dari hari pembayaran upah, perusahaan wajib membayar sanksi keterlambatan yakni sebesar 5% dari gaji untuk tiap hari keterlambatan. Diatas hari kedelapan, sanksi keterlambatan menjadi 1%/hari keterlambatan.

Apabila sesudah satu bulan upah masih belum dibayar, maka disamping berkewajiban untuk membayar tambahan upah, perusahaan diwajibkan membayar bunga yang ditetapkan oleh bank untuk kredit perusahaan yang bersangkutan.

12. Apabila pekerja melanggar peraturan perusahaan yang ada, apakah juga dikenakan denda/pemotongan upah?

Dalam pasal 95 UU no 13/2003 tentang Tenaga Kerja, pemerintah mengatur pengenaan denda kepada perusahaan dan/atau pekerja dalam pembayaran upah.

Perusahaan dapat mengenakan denda kepada pekerja yang melakukan pelanggaran, sepanjang hal itu diatur dalam secara tegas dalam suatu perjanjian tertulis/peraturan perusahaan. Besarnya

denda untuk setiap pelanggaran harus ditentukan dan dinyatakan dalam perjanjian tertulis/peraturan perusahaan.

Apabila untuk satu perbuatan sudah dikenakan denda, perusahaan dilarang untuk menuntut ganti rugi terhadap pekerja yang bersangkutan. Ganti rugi dapat diminta oleh perusahaan dari pekerja, apabila terjadi kerusakan barang/kerugian lainnya baik milik perusahaan maupun milik pihak ketiga oleh pekerja karena kelalaian/kesengajaan. Ganti rugi harus diatur terlebih dahulu dalam perjanjian tertulis/peraturan perusahaan dan setiap bulannya tidak boleh lebih dari 50% dari upah

Denda yang dikenakan oleh perusahaan kepada pekerja tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan pengusaha atau orang yang berwenang untuk menjatuhkan denda tersebut.

Tanya Jawab Seputar Tunjangan Hari Raya (THR) by Gunjan Pandya — last modified Jan 31, 2012 12:03 PM — filed under: THR, Tunjangan Hari Raya

Tunjangan Hari Raya (THR): Gajimu menjawab pertanyaan mengenai Apa itu THR, perhitungan besarnya THR yang berhak Anda dapat, hukum yang mengatur mengenai THR, siapa saja yang berhak mendapat THR, bagaimana apabila perusahaan melanggar ketentuan THR

Bulan Ramadhan merupakan berkah bagi para umat Muslim. Sebentar lagi, hari kemenangan yang ditunggu – tunggu pun tiba. Sudah menjadi tradisi kultural di Indonesia apabila menjelang Hari Raya Idul Fitri, para pekerja mendapat Tunjangan Hari Raya (THR) sehingga pekerja dapat memanjakan keluarga mereka dengan pakaian baru, perlengkapan alat Sholat, hidangan lezat di Hari Raya atau sekedar melepas penat bersama keluarga.

Apa yang dimaksud dengan THR?

Tunjangan Hari Raya Keagamaan atau biasa disebut THR adalah hak pendapatan pekerja yang wajib dibayarkan oleh Pengusaha kepada pekerja menjelang Hari Raya Keagamaan yang berupa uang atau bentuk lain. Hari Raya Keagamaan disini adalah Hari Raya Idul Fitri bagi pekerja yang beragama Islam, Hari Raya Natal bagi pekerja yang beragama Kristen Katholik dan Protestan, Hari Raya Nyepi bagi pekerja bergama Hindu dan Hari Raya Waisak bagi pekerja yang beragama Buddha.

Adakah Hukum yang mengatur mengenai THR?

Ada, yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.PER.04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Bagi Pekerja di Perusahaan.

Siapa yang wajib membayar THR?

Berdasarkan PER.04/MEN/1994 ,setiap orang yang mempekerjakan orang lain dengan imbalan upah wajib membayar THR, entah itu berbentuk perusahaan, perorangan, yayasan atau perkumpulan.

Apakah semua pekerja berhak mendapat THR?

Sesuai dengan yang tertera di PER.04/MEN/1994 pasal 2, pengusaha diwajibkan untuk memberi THR Keagamaan kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja 3 (tiga) bulan atau lebih secara terus-menerus. Peraturan ini tidak membedakan status pekerja apakah telah menjadi karyawan tetap, karyawan kontrak atau karyawan paruh waktu.

Bagaimana cara menghitung THR?

Menurut PER.04/MEN/1994 pasal 3, besarnya THR adalah sebagai berikut:

Pekerja yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih sebesar 1 (satu) bulan upah.

Pekerja yang telah mempunyai masa kerja 3 bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan diberikan secara proporsional dengan masa kerja, yakni dengan perhitungan: jumlah bulan masa kerja x 1 bulan upah

Contoh kasus :

Budi telah bekerja sebagai karyawan kontrak di PT. X selama 7 bulan. Budi sendiri mendapat upah pokok sebesar Rp 2.500.000 ditambah tunjangan kesehatan Rp 200.000 dan tunjangan transportasi Rp 500.000. Berapa THR yang bisa didapat Budi?

THR yang berhak Budi dapatkan adalah :

7/12 x (Rp. 2.500.000 + Rp. 200.000 + Rp. 500.000) = Rp. 1.866.666

Apa yang dimaksud dengan upah disini? Apakah hanya gaji pokok atau take home pay?

Yang dimaksud upah disini adalah gaji pokok ditambah tunjangan-tunjangan tetap sesuai dengan PER.04/MEN/1994 pasal 3 ayat 2. Akan tetapi perlu digaris bawahi, apabila perusahaan memiliki peraturan perusahaan (PP), atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB), atau kesepakatan kerja yang memuat ketentuan jumlah THR lebih dari ketentuan PER.04/MEN/1994 tersebut, maka jumlah yang lebih tinggi yang berlaku. Sebaliknya, apabila ada ketentuan yang mengatur jumlah THR lebih kecil dari ketentuan yang diatur oleh peraturan tersebut, maka yang berlaku adalah ketentuan PER.04/MEN/1994

Perusahaan saya membayar THR berupa barang, apakah itu dibolehkan?

Menurut PER.04/MEN/1994 pasal 5, THR bisa diberikan dalam bentuk selain uang dengan syarat sebagai berikut:

1. Harus ada kesepakatan antara pekerja dan pengusaha terlebih dahulu,2. Nilai yang diberikan dalam bentuk non-tunai maksimal 25% dari seluruh nilai THR yang

berhak diterima karyawan, dan3. Barang tersebut selain minuman keras, obat-obatan, dan bahan obat, serta4. Diberikan bersamaan pembayaran THR.

Kapan Perusahaan wajib membayar THR?

THR harus diberikan paling lambat tujuh hari sebelum lebaran (H-7) hari keagamaan pekerja agar memberi keleluasaan bagi pekerja menikmatinya bersama keluarga. Namun apabila ada kesepakatan antara pengusaha dan karyawan untuk menentukan hari lain pembayaran THR, hal itu dibolehkan.

Bagaimana apabila Anda dipecat (PHK) sebelum hari Raya? Apakah tetap bisa mendapat THR?

Berdasarkan PER.04/MEN/1994 pasal 6, pekerja yang dipecat (PHK) tetap berhak mendapat THR apabila masa pemecatan maksimum 30 hari sebelum Hari Raya Keagamaan pekerja. Lain halnya untuk karyawan kontrak. Karyawan yang kontraknya berakhir paling lama 30 hari sebelum Hari Raya Keagamaan pekerja tidak berhak atas THR.

Bagaimana jika pengusaha tidak mau membayar THR?

Pengusaha yang melanggar ketentuan pembayaran THR akan diancam dengan hukuman sesuai dengan ketentuan pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja. Hukuman pidana kurungan maupun denda.

Apa yang bisa Anda lakukan apabila perusahaan melanggar ketentuan hak THR Anda?

Yang bisa Anda lakukan adalah adukan masalah ini ke Dinas Tenaga Kerja setempat. Selain itu, Anda juga bisa mengajukan gugatan perselisihan hak ke Pengadilan Hubunan Industrial di provinsi tempat Anda bekerja.

Program Jaminan Sosial Dari Jamsostek by Gunjan Pandya — last modified Sep 14, 2011 11:01 PM — filed under: Program Jaminan Sosial, Jamsostek, Jaminan

Skema Program Jaminan Sosial yang ditawarkan Jamsostek Indonesia meliputi program beresiko seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pemeliharaan kesehatan, dan jaminan hari tua. Lebih lanjut tentang manfaat dan iuran program

Bagi Anda yang bekerja di perusahaan swasta pasti mengenal nama Jamsostek. Jamsostek adalah salah satu badan penyelenggara jaminan sosial yang mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan funded social security, jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas

pada masyarakat pekerja di sektor formal. Pekerja sektor formal disini maksudnya adalah para karyawan perusahaan-perusahaan swasta dan tidak termasuk pekerja sektor informal seperti pekerja rumah tangga, buruh industri kecil, dll.

Skema Jamsostek meliputi program-program yang terkait dengan risiko, seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pemeliharaan kesehatan, dan jaminan hari tua. Mari kita bahas satu per satu program-program yang ditawarkan Jamsostek.

1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Program ini memberikan kompensasi/santunan dan pengantian biaya perawatan bagi tenaga kerja yang mengalami kematian atau cacat karena kecelakaan kerja baik fisik maupun mental, dimulai dari berangkat kerja sampai kembali ke rumah atau menderita sakit akibat hubungan kerja.

Apa manfaat dari program JKK?

Biaya Transport (Maksimum)o Darat Rp 750.000,-o Laut Rp 1.500.000,-o Udara Rp 2.000.000,-

Bagi yang tidak mampu bekerja, peserta Jamsostek akan tetap mendapat upaho Empat (4) bulan pertama, 100% upaho Empat (4) bulan kedua, 75% upaho Selanjutnya 50% upah

Biaya Pengobatan/Perawatan Rp 20.000.000,- (maksimum) Santunan Cacat

o Sebagian-tetap: % tabel x 80 bulan upaho Total-tetap

Sekaligus : 70 % x 80 bulan upah Berkala (2 tahun) Rp 200.000,- per bulan Kurang fungsi: % kurang fungsi x % tabel x 80 bulan upah

Santunan Kematiano Sekaligus 60 % x 80 bulan upaho Berkala (2 tahun) Rp. 200.000,- per bulano Biaya pemakaman Rp 2.000.000,-

Biaya Rehabilitasi: Patokan harga RS DR. Suharso, Surakarta ,ditambah 40 %o Prothese anggota badano Alat bantu (kursi roda)

Penyakit akibat kerja, tiga puluh satu jenis penyakit selama hubungan kerja dan 3 tahun setelah putus hubungan kerja.

Iuran untuk program JKK ini sepenuhnya dibayarkan oleh perusahaan. Perincian besarnya iuran berdasarkan kelompok jenis usaha sebagaimana tercantum pada iuran.

Kelompok I = Premi sebesar 0,24% x upah kerja sebulan

Kelompok II = Premi sebesar 0,54% x upah kerja sebulan

Kelompok III = Premi sebesar 0,89% x upah kerja sebulan

Kelompok IV = Premi sebesar 1,27% x upah sebulan

Kelompok V = Premi sebesar 1,74% x upah kerja sebulan

2. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK)

Pemeliharaan kesehatan adalah hak tenaga kerja, untuk itu program ini memberikan pelayanan berupa rawat jalan, rawat inap, pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan, penunjang diagnostik, pelayanan khusus dan gawat darurat bagi tenaga kerja dan keluarganya yang menderita sakit.

Setiap tenaga kerja yang mengikuti program JPK, akan mendapatkan Kartu Pemeliharaan Kesehatan (KPK) sebagai bukti diri untuk mendapat pelayanan kesehatan.

Cakupan pelayanan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan adalah :

Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama

Pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter umu atau dokter gigi di Puskesmas, klinik, balai pengobatan atau dokter praktek.

Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan

Pemeriksaan dan pengobatan yang dilakukan oleh dokter spesialis atas dasar rujukan dokter

Pelayanan Rawat Inap di Rumah Sakit

kesehatan yang diberikan kepada peserta yang memerlukan perawatan di ruang rawat inap Rumah Sakit

Pelayanan Persalinan

Pertolongan persalinan yang diberikan kepada tenaga kerja wanita berkeluarga/ istri tenaga kerja peserta program JPK maksimum sampai persalinan ketiga

Pelayanan Khusus

Pelayanan rehabilitasi atau manfaat yang diberikan untuk mengembalikan fungsi tubuh

Gawat Darurat

Pelayanan yang memberikan pertolongan segera, yang bila tidak dilakukan dapat membahayakan jiwa

Adapun iuran yang harus dibayarkan adalah sebagai berikut :

3 % dari upah tenaga kerja (maks Rp 1 juta ) untuk tenaga kerja lajang 6% dari upah tenaga kerja (maks Rp 1 juta ) untuk tenaga kerja berkeluarga Dasar perhitungan persentase iuran dari upah setinggi-tingginya Rp 1.000.000,-

3. Jaminan Hari Tua (JHT)

Program ini adalah berupa tabungan selama masa kerja yang dibayarkan kembali pada umur 55 tahun atau atau telah memenuhi persyaratan tertentu.

Iuran Program Jaminan Hari Tua:

Ditanggung Perusahaan = 3,7% Ditanggung Tenaga Kerja = 2%

Premi jaminan hari tua (JHT) yang dibayar pemberi kerja tidak dimasukkan sebagai penghasilan karyawan (tidak menambah penghasilan bruto karyawan). Pengenaan pajaknya akan dilakukan pada saat karyawan yang bersangkutan menerima Jaminan Hari Tua dari PT. Jamsostek.

Premi jaminan hari tua yang dibayar sendiri oleh karyawan merupakan pengurang penghasilan bruto bagi karyawan dalam perhitungan PPh karyawan tersebut.

Jaminan Hari Tua akan dikembalikan/dibayarkan sebesar iuran yang terkumpul ditambah dengan hasil pengembangannya, apabila tenaga kerja:

Mencapai umur 55 tahun atau meninggal dunia, atau cacat total tetap Mengalami PHK setelah menjadi peserta sekurang-kurangnya 5 tahun dengan masa

tunggu 1 bulan Pergi keluar negeri tidak kembali lagi, atau menjadi PNS/POLRI/ABRI

4. Jaminan Kematian (JK)

Program ini memberikan pembayaran tunai kepada ahli waris dari tenaga kerja yang meninggal dunia sebelum umur 55 tahun.

Manfaat Program JK

Program ini memberikan manfaat kepada keluarga tenaga kerja seperti:

Santunan Kematian: Rp 10.000.000,- Biaya Pemakaman: Rp 2.000.000,- Santunan Berkala: Rp 200.000,-/ bulan (selama 24 bulan)

Pengusaha wajib menanggung iuran Program Jaminan Kematian sebesar 0,3% dengan jaminan kematian yang diberikan adalah Rp 12 Juta terdiri dari Rp 10 juta santunan kematian dan Rp 2 juta biaya pemakaman dan santunan berkala.

Pertanyaan mengenai hak pekerja perempuan by Gunjan Pandya — last modified Jan 17, 2012 09:17 AM

Sebagai pekerja perempuan, kita sering bertanya mengenai bagaimana hak kita mengenai kehamilan, keguguran, bahkan menstruasi. Adakah larangan hamil bagi pekerja perempuan di dalam Undang-undang? atau Apakah biaya melahirkan ditanggung perusahaan?

1. Adakah larangan hamil bagi pekerja perempuan di dalam Undang-undang?

Sama sekali tidak ada, justru Undang-undang no. 13 tahun 2003 memberikan perlindungan bagi pekerja perempuan yang sedang hamil yaitu dalam pasal 82.

2. Mengapa banyak pekerja perempuan yang mengaku tidak diperbolehkan hamil oleh perusahaan tempatnya bekerja?

Biasanya hal ini terjadi pada pekerja perempuan dengan status kerja kontrak, sedangkan pekerja perempuan dengan status permanen atau tetap tidak memiliki masalah ini. Faktanya beberapa perusahaan hanya memberikan hak cuti melahirkan 1,5 bulan sebelum dan 1,5 bulan setelah melahirkan kepada pekerja tetapnya.

Maka perusahaan pun biasanya menganjurkan pekerja perempuannya yang masih berstatus kontrak untuk menunda rencana kehamilan sampai mendapat promosi menjadi pekerja tetap sehingga pekerja perempuan tersebut bisa mendapatkan hak cuti melahirkan.

3. Apa yang terjadi jika pekerja perempuan hamil, tetapi dia masih berstatus sebagai pekerja kontrak?

Semua tergantung dari isi kontrak mereka sebagai pekerja kontrak.Ada perusahaan yang langsung melakukan pemecatan jika mengetahui pekerja kontraknya hamil. Tetapi ada juga perusahaan yang membiarkan kehamilan pekerja kontraknya namun perusahaan tidak memberikan tunjangan biaya persalinan dan hak cuti 3 bulan.

Jadi, saat dimana pekerja perempuan tersebut harus istirahat dirumah menjelang dan sesudah persalinan, maka ketidakhadirannya dianggap sebagai bolos kerja. Jika jumlah bolos kerjanya melewati batasan perusahaan, maka otomatis perusahaan memiliki hak memecatnya.

 

4. Bagaimana peraturan mengenai cuti hamil/cuti melahirkan bagi pekerja tetap?

Dalam pasal 82 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa pekerja perempuan berhak memperoleh cuti selama 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan sesudah melahirkan. 

Walaupun sebenarnya pekerja perempuan dapat menentukan kapan cuti tersebut diambil, misalkan pekerja perempuan boleh memilih cuti selama 1 bulan sebelum melahirkan dan 2 bulan sesudah melahirkan sepanjang akumulasi waktunya tetap selama 3 bulan. Perusahaan - perusahaan di Indonesia memberikan kebebasan tenaga kerja untuk bebas memilih waktu cuti, asalkan ada rekomendasi dari dokter/bidan dan informasi waktu cuti kepada perusahaan.

 

5. Apakah perusahaan tetap memberikan gaji selama pekerja perempuan menjalani cuti hamil/melahirkan tersebut?

Selama 3 bulan cuti hamil/melahirkan tersebut, perusahaan tetap wajib memberikah hak upah penuh, artinya perusahaan tetap member gaji pada pekerja perempuan yang hamil meskipun mereka sedang menjalani cuti hamil/melahirkan.

 

6. Apakah biaya melahirkan ditanggung perusahaan?

Karena setiap perusahaan diwajibkan menjamin kesehatan dan keselamatan karyawannya, maka biaya melahirkan merupakan bagian dari tanggungan perusahaan saat karyawatinya melahirkan. Walaupun jumlah biaya yang ditanggung perusahaan bervariasi bergantung pada asuransi kesehatan yang diikuti perusahaan tersebut, yang biasanya meliputi biaya proses kelahiran dan biaya rawat inap. Selain itu cek di sini. 

 

7. Apakah perusahaan dapat memecat pekerja perempuan karena hamil dan melahirkan?

Tidak. Menurut UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dalam pasal 153 ayat 1 (e) menyatakan bahwa perusahaan dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja atau pemecatan dengan alasan karena pekerja perempuan hamil, melahirkan, keguguran atau menyusui bayinya. Meskipun dalam UU tertulis begitu, tapi pada kenyataannya pekerja perempuan dengan status kerja kontrak terancam bisa dipecat apabila hamil. Kenapa begitu? Karena terutama untuk jenis pekerjaan yang mengedepankan penampilan, perusahaan membuat peraturan tertulis dalam kontrak kerja mengenai larangan hamil selama karyawati masih berstatus sebagai pekerja kontrak. 

8. Bagaimana hak seorang pekerja perempuan yang mengalami keguguran kehamilan?

Pekerja perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat 1,5  bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan.

9. Apakah seorang pekerja yang istrinya melahirkan atau mengalami keguguran mendapatkan hak cuti?

Ya, pekerja yang istrinya melahirkan atau pun mengalami keguguran berhak atas cuti kerja selama 2 hari dengan upah penuh dari perusahaan tempatnya bekerja.

10. Bagaimana dengan hak membawa anak ke tempat kerja? Apa itu diperbolehkan?

Dalam Undang-undang no. 13 Tahun 2003 pasal 83 pekerja perempuan yang anaknya masih menyusu harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja. Namun, tidak ada penjelasan lebih detail dalam undang-undang mengenai hak pengasuhan anak di atas usia menyusui dengan membawa anak ke tempat kerja. Hal ini biasanya diatur lebih rinci di peraturan pemerintah atau bisa dinegosiasikan dengan pihak manajemen perusahaan.

11. Apa benar pekerja perempuan mendapatkan hak cuti menstruasi?

Percaya atau tidak, jawabannya adalah benar.  Sesuai dengan UU no. 13 tahun 2003 pasal 81 pekerja perempuan yang dalam masa menstruasi merasakan sakit dan memberitahukannya kepada manajemen perusahaan, maka dia tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua dalam masa menstruasinya. Implementasi hak ini ada yang dipersulit di beberapa perusahaan yang meminta surat keterangan dokter untuk mendapat cuti menstruasi, ketika faktanya jarang bahkan mungkin hamper tidak ada perempuan yang pergi konsultasi ke dokter karena menstruasi.

 

12. Apakah menurut Undang - Undang, perempuan diperbolehkan untuk bekerja malam?

Menurut pasal 76 UU No. 13 tahun 2003, pekerja perempuan yang berumur kurang dari 18 tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00, yang artinya pekerja perempuan diatas 18 tahun diperbolehkan bekerja shift malam (23.00 sampai 07.00). Perusahaan juga dilarang mempekerjakan pekerja perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 sampai pukul 07.00.

 

13. Apakah pekerja perempuan dapat melakukan pengaduan/tuntutan atas pelecehan seksual yang pernah dialaminya?

Dalam pasal 86 ayat 1 UU No. 13 tahun 2003 menyatakan bahwa setiap pekerja mempunyai perlindungan atas (a) keselamatan dan kesehatan (b) moral dan kesusilaan (c) perlakuan yang

sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Sayangnya masih belum ada peraturan khusus yang mengatur secara spesifik mengenai pelecehan di tempat kerja.

Dalam pasal 294 ayat (2) angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pelecehan seksual di tempat kerja terutama yang dilakukan oleh atasan, atasan yang memaksa melakukan perbuatan cabul dengan bawahannya akan diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.

Anda dapat melaporkan perbuatan pidana tersebut kepada pihak yang berwajib (Polri). Namun saat Anda melaporkan perbuatan pidana tersebut, setidaknya Anda harus menyiapkan bukti - bukti, antara lain saksi-saksi atau visum et repertum yang dapat mendukung laporan Anda untuk kemudian ditindaklanjuti oleh penyidik Polri.

Sumber/Source

Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja.Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.Indonesia. Wawancara dengan Ira Rachmawati – Koordinator Decisions for Life Campaign (KSBSI)

 

Upah Minimum Propinsi 2012 by Khushi Mehta — last modified Jan 31, 2012 11:48 AM

 

Upah Minimum Provinsi Tahun 2012

Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2012 telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota/Daerah di setiap tingkat pemerintahan (Propinsi, Kabupaten/Kotamadya) dibantu oleh rekomendasi dari Dewan Pengupahan yang sebelumnya telah melakukan proses survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL).  Secara nasional, UMP tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 3% hingga 19% dibandingkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2012

Berikut adalah rincian Upah Minimum Propinsi (UMP) di 33 provinsi di seluruh Indonesia.

NO. PROVINSI2011

(dalam Rupiah

2012 (dalam Rupiah

KHL (dalam

Rupiah)

KETERANGAN

SK.GUBERNURTanggal

SK

1Nanggroe Aceh D.

1,350,000

1,400,000

SK No.76 Tahun 201122

Desember 2011

2Sumatera Utara

1,035,500

1,200,000

1,035,028

188.44/988/KPTS/201117

November 2011

3Sumatera Barat

1,055,000

1,150,000

1,153,456

SK Gub Nomor 840 - 479 - 201126

Oktober 2011

4 Riau1,120,00

01,238,00

01,312,88

8Sk No.48 Tahun 2011

01 Novembe

r 2011

5Kepulauan Riau

975,0001,015,00

0SK No.554 Tahun 2011

12 Desembe

r 2011

6 Jambi1,028,00

01,142,50

01,143,57

65621/Kp.Gub/

DISSOSNAKERTRANS/2011

29 Novembe

r 2011

7Sumatera Selatan

1,048,440

1,195,220

1,311,000

SK No.757/KPTS/DISNAKERTRANS/201

1

24 Oktober

2011

8Bangka Belitung

1,024,000

1,110,000

1,540,330

SK No.188.44/965.a/TK.T/201121

November 2011

9 Bengkulu 815,000 930,000 884,289 S.33.a.XIV tahun 201131

Oktober 2011

10 Lampung 855,000 975,000 SK.Gub. G/757/III.05/HK/201129

Desember 2011

11 Jawa Barat 732,000 - -SK Gub.

561/KEP.1540-BANGSOS/2011 (UMK se-JABAR)

24 Novembe

r 2011

12 Dki Jakarta1,290,00

01,529,15

0SK No.117 tahun 2011

28 Novembe

r 2011

13 Banten1,000,00

01,042,00

01,108,00

0561/Kep.828-Huk/2011

28 Oktober

2011

14Jawa Tengah

675,000 - - 561.4/73/2011 (UMK Se-JATENG)18

November 2011

15 Yogyakarta 808,000 892,660 862,391 No. 289/KEP/201123

November 2011

16 Jawa Timur 705,000 - -Per.Gub. Nomor 81 Tahun 2011 (UMK

Se-JATIM)

20 Novembe

r 2011

17 Bali 890,000 967,5001,130,77

9Per Gub. No.106 Tahun 2011

21 Novembe

r 2011

18Nusa Tenggara Barat

950,0001,000,00

0SK Nomor.658 Tahun 2011

14 Desembe

r 2011

19Nusa Tenggara Timur

850,000 925,0001,164,20

4SK No.239/KEP/HK/2011

18 Novembe

r 2011

20Kalimantan Barat

802,500 900,000 SK Gub. Nomor.506 /KESSOS/ 201117

Oktober 2011

21Kalimantan Selatan

1,126,000

1,225,000

1,227,000

188.44/0548/KUM/201121

Oktober 2011

22Kalimantan Tengah

1,134,580

1,327,459

1,720,414

26 TaHUN 201110

Agustus 2011

23Kalimantan Timur

1,084,000

1,177,000

1,531,458

SK Gub. No.561/K.723/201115

November 2011

24 Maluku 900,000 975,0001,739,00

0409 Tahun 2011

24 Oktober

2011

25Maluku Utara

889,350 960,4981,903,31

1SK No.259/PKTS/MU/2011

2 Desembe

r 2011

26 Gorontalo 762,500 837,5001,099,22

2SK No. 315/12/XI/2011

14 Novembe

r 2011

27Sulawesi Utara

1,050,000

1,250,000

PerGub No.29 Tahun 201112

Desember 2011

28Sulawesi Tenggara

930,0001,032,30

01,232,82

0PerGub No.44 Tahun 2011

31 Oktober

2011

29Sulawesi Tengah

827,500 885,000 900,000561/242/DISNAKERTRANS-G.ST/

2011

1 Novembe

r 2011

30Sulawesi Selatan

1,100,000

1,200,000

1,161,395

SK Gub.No.3553/XI Tahun 20119

November 2011

31Sulawesi Barat

1,006,000

1,127,000

SK Gub No. 409 Tahun 20118

Desember 2011

32 Papua1,403,00

01,515,00

0Proses Gubernur

31 Oktober

2011

33Papua  Barat

1,410,000

1,450,000

1,800,000

561/155/X/201119

Oktober 2011

 

Keterangan :

1. Provinsi Jawa Tengah tidak menetapkan UMP 2. Provinsi Jawa Barat tidak menetapkan UMP 3. Provinsi Jawa Timur tidak menetapkan UMP