PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG HAK CIPTA

DAN UNDANG – UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

TERHADAP PENAYANGAN FILM BIOSKOP

MELALUI VIDEO LIVE STREAMING

(Skripsi)

Oleh

CINDY MOIRA DEVI SIDABALOK

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2018

ABSTRAK

PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG HAK CIPTA DAN UNDANG – UNDANG

INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP

PENAYANGAN FILM BIOSKOP MELALUI VIDEO LIVE STREAMING

Oleh:

Cindy Moira Devi Sidabalok

Salah satu objek perlindungan hak cipta yang ada di dalam Undang-Undang Hak

Cipta adalah Film. Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan

media yang dapat dipertunjukan. Awalnya film berupa gambar hitam putih dan bisu,

kemudian teknologi film sudah mampu memproduksi film berwarna dan mempunyai

efek suara seperti yang masyarakat saksikan pada layar bioskop saat ini. Besarnya

animo masyarakat terhadap film memberikan dampak negatif seperti penggunaan

mobilephone saat penayangan film bioskop melalui video live streaming. Pokok

permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perspektif Undang-Undang Hak

Cipta dan Undang-Undang ITE terhadap penayangan film bioskop melalui video live

streaming serta akibat hukum terhadap film bioskop yang ditayangkan tanpa ijin

secara live streaming.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris, untuk itu data yang digunakan

dalam penelitian ini adalah data primer yang didapat melalui penelitian dan

wawancara, serta data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang

berhubungan dengan masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data meliputi studi

terhadap lokasi penelitian, wawancara. Pengolahan data dilakukan dengan cara

pemeriksaan dan sistematisasi data. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukan bahwa perspektif Undang-Undang Hak Cipta dan

Undang-Undang ITE terhadap penayangan film di bioskop melalui video live

streaming merupakan perbuatan yang dilarang. Perspektif Hak Cipta terhadap

penayangan film bioskop melalui video live streaming memiliki hak-hak yang harus

dilindungi sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta dan Pasal 25

Undang-Undang ITE serta akibat hukum terhadap film bioskop yang ditayangkan

tanpa izin secara live streaming diatur dalam Pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta

dan Pasal 45 Undang-Undang ITE terkait pelanggaran Hak Cipta.

Kata Kunci: Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Informasi dan

Transaksi Elektronik, Video Live Streaming, Film.

PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG HAK CIPTA DAN UNDANG – UNDANG

INFORMASIDAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP PENAYANGAN

FILM BIOSKOP MELALUI VIDEO LIVE STREAMING

Oleh

CINDY MOIRA DEVI SIDABALOK

Skripsi

Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Keperdataan

Fakultas Hukum Universitas Lampung

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2018

vii

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Cindy Moira Devi Sidabalok

dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 30 September

1996 dan merupakan anak anak kedua dari empat

bersaudara dari Bapak T. Sidabalok dan Ibu B. Situngkir.

Penulis mengawali pendidikan di TK Sejahtera IV Kedaton Kota Bandar

Lampung yang diselesaikan pada tahun 2005, SDS Sejahtera IV Kedaton Kota

Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2010, Sekolah Menengah Pertama

ditempuh di SMPN 8 Kota Bandar Lampung dan diselesaikan pada tahun 2012,

dan menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Atas di SMA Imannuel Kota

Bandar Lampung pada tahun 2014.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung

melalui jalur SBMPTN pada tahun 2014 dan penulis mengikuti Kuliah Kerja

Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Gedung Harta, Kecamatan Selagai Linggai,

Kabupaten Lampung Tengah.

viii

PERSEMBAHAN

Atas anugerah-Nya, skripsi ini kupersembahkan kepada kedua orangtuaku,

kakak (Jenny Jessica) dan kedua adikku (Clara Claudia dan Bella Patricia) ,

memberiku dukungan dan semangat serta yang sabar menanti-nantikan

keberhasilanku untuk menyelesaikan studi khususnya dalam penyelesaian

penulisan skripsi ini juga bagi almamaterku tercinta.

ix

MOTO

“Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan,

dan bertekunlah dalam doa.”

(Roma 12;12)

“Think as big as galaxy!.”

(Anonym)

“Sometimes you can’t see yourself clearly

until you see yourself through the eyes of others.”

(Ellen DeGeneres)

x

SANWACANA

Puji Syukur kehadirat Tuhan atas berkat dan penyertaan-Nya sehingga penulis

dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “PERSPEKTIF UNDANG

– UNDANG HAK CIPTA DAN UNDANG – UNDANG INFORMASI DAN

TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP PENAYANGAN FILM

BIOSKOP MELALUI VIDEO LIVE STREAMING.” sebagai salah satu syarat

untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas

Lampung.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, saran

dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk

pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.

Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari

berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih

kepada:

1. Almarhum Bapak Armen Yasir S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Lampung;

2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Perdata

Universitas Lampung;

xi

3. Ibu Rohaini, S.H., M.H., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing I yang telah

meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, motivasi dan

mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;

4. Ibu Diane Eka Rusmawati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang

telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, motivasi

dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;

5. Ibu Lindati Dwiatin, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah

memberikan saran dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;

6. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah

memberikan saran dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;

7. Bapak Eko Raharjo, S.H.,M.H.,selaku Pembimbing Akademik, yang telah

membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas

Lampung;

8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh

dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala

bantuan yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi;

9. Papa dan Mama, terima kasih untuk kesabaran, doa, kasih sayang, semangat,

motivasi, dan pembelajaran hidup serta segala dukungan dan doa yang tanpa

henti diberikan kepada penulis.

10. Kakakku Jenny Jessica, dan kedua adikku Clara Claudia dan Bella Patricia,

terima kasih atas penantian selama ini, memotivasi kegembiraan, dan

semangatnya kepada penulis.

11. Irfan Parapat yang telah memberikan motivasi, saran dalam pembuatan skripsi

dan semangat bagi penulis.

xii

12. Untuk segenap pimpinan dan staff di Bioskop XXI The Premiere Bandar

Lampung, yang telah membantu dalam mendapatkan data dan arahan sehingga

penulis mendapat kemudahan dalam penelitian ini.

13. Sahabatku Selusin Milimeter , Jesicha, Hanna, Christin, Rahmat, Arthur,

Daniel, Lukas, Ivan, David, Rico, dan Alfrido, terimakasih untuk selalu

memberikan semangat, dukungan dan nasihatnya.

14. Sahabatku sejak propti Carolla Carepany, Ayu Purba, Chitra Anggraini dan

Aulia Khoironnisa, terimakasih atas candatawa, dan semangat yang diberikan.

15. Keluarga Besar FORMAHKRIS (Forum Mahasiswa Hukum Kristen)

Universitas Lampung untuk Abram, Korin, Joshua, Oren, Elsaday, Maria, Kak

Lando, Kak Ani, Bang Yosef, Bang Daus, Alvin, Jonathan, Aron, Ega,

Dhanty, Lolytha serta semua pengurus Formahkris dan NHKBP Kedaton

untuk Kak Monik, Kak Berliana, Bang Lintong, Kak Yanna, Kak Yessi, Kak

Mega, Kak Dame serta abang kakak dan adik Formahkris dan NHKBP

Kedaton yang tidak bisa disebutkan satu persatu terima kasih atas

kebersamaan, kekeluargaannya, saling menjaga, serta bertumbuh dalam iman.

16. Kawan seperjuangan di Unila dan dimana saja terimakasih yang selama ini

bekerjasama saling memberi suport dan saling mendukung satu sama lain

untuk menjadi orang yang sukses dan menjadi orang yang berguna untuk

orang banyak;

17. HIMA PERDATA dan Seluruh Angkatan 2014 Fakultas Hukum Universitas

Lampung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu terimakasih atas

kebersamaan dan bantuannya selama ini;

xiii

18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan

bantuan, dukungan, dan doanya. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Tuhan

Yang Maha Esa;

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan

karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman, oleh karena itu kritik dan saran

sangat diharapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai

tambahan informasi dan wacana bagi semua pihak yang membutuhkan.

Bandar Lampung, 9 Agustus 2018

Penulis

Cindy Moira Devi Sidabalok

xiv

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK ...................................................................................................... i

JUDUL DALAM ............................................................................................ iii

HALAMAN PERSETUJUAN ...................................................................... iv

HALAMAN PENGESAHAN ........................................................................ v

PERNYATAAN .............................................................................................. vi

RIWAYAT HIDUP ........................................................................................ vii

PERSEMBAHAN ........................................................................................... viii

MOTO ............................................................................................................. ix

SANWACANA .............................................................................................. x

DAFTAR ISI

A. Latar Belakang ............................................................................................ 2

B. Rumusan Masalah ...................................................................................... 7

C. Tujuan Penelitian ........................................................................................ 7

D. Kegunaan Penelitian ................................................................................ ... 8

1. Kegunaan Teoritis ................................................................................... 8

2. Kegunaan Praktis ..................................................................................... 8

................................................................................... 33

B. Sumber Dan Jenis Data .............................................................................. 33

1

................................................................................................... xiv

I. PENDAHULUAN .....................................................................................

II. TINJAUAN PUSTAKA ........................................................................... 9

A. Tinjauan Umum Hak Cipta ........................................................................ 9

1. Pengertian Hak Cipta ............................................................................. 12

2. Pengertian Pencipta ................................................................................ 13

3. Pengertian Pemegang Hak Cipta ............................................................ 14

4. Hak Moral Dan Hak Ekonomi Pencipta Dan Pemegang Hak Cipta

...... 16

B. Tinjauan Umum Informasi Dan Transaksi Elektronik ............................... 23

C. Pengertian Film .......................................................................................... 24

D. Tinjauan Umum Media Sosial ................................................................... 26

E. Teori Perlindungan Hukum ........................................................................ 28

F. Kerangka Pikir ............................................................................................ 31

III. METODE PENELITIAN ...................................................................... 33

A. Pendekatan Masalah

xiv

C. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data ................................... 34

1. Prosedur Pengumpulan Data ................................................................... 34

2. Pengelolaan Data ..................................................................................... 34

D. Analisis Data ...............................................................................................

35

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN ................................................................ 36

A. Perspektif Undang-Undang Hak Cipta Dan Undang-Undang ITE

Terhadap Penayangan Film Bioskop Melalui Video Live Streaming ........ 36

B. Akibat Hukum Terhadap Film Bioskop Yang Ditayangkan Tanpa

Ijin Secara Live Streaming .......................................................................... 54

V. PENUTUP.................................................................................................. 64

A. Kesimpulan.................................................................................................. 64

B. Saran ........................................................................................................... 65

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................... 67

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang

bersumber dari hasil kerja otak1, hasil kerja rasio. Menurut ahli biologi otak

kanan berperan sebagai menghayati kesenian, berhayal, menghayati

kerohanian, termasuk juga kemampuan untuk sosialisasi dan mengandalkan

emosi. Fungsi ini disebut fungsi metaforik, imajinatif dan emosional. 2

Tidak semua orang dapat mempekerjakan otak secara maksimal. Oleh karena

itu tidak semua orang dapat menghasilkan intellectual property right. Hanya

orang yang mampu mempekerjakan otaknya yang dapat menghasilkan hak

kebendaan yang disebut sebagai intellectual property rights. Oleh sebab itu

hasil kerja otak yang menghasilkan Hak Kekayaan Intelektual itu bersifat

eksklusif.

Sebaliknya bagi orang yang menciptakan (pencipta) mempunyai hak yang

timbul atas ciptaan dan mengawasi terhadap karya cipta yang menggunakan

ciptaannya beredar di masyarakat. Pencipta berhak melarang orang lain yang

menggunakan ciptaannya tanpa izin dengannya, dan berhak pula menuntut

1 Otak yang dimaksudkan adalah otak yang berperan sebagai pusat pengaturan segala

kegiatan fisik dan psikologis, yang terbagi menjadi dua belahan; kiri dan kanan. 2

Saidin, Aspek Hukum Kekayaan Intelektual, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta,

2013,hlm.10.

2

orang yang bersangkutan secara hukum. Hal ini menunjukan bahwa

keberadaan pencipta diperlukan sebuah pengakuan baik oleh masyarakat

maupun hukum.

Menciptakan sebuah karya cipta bukan suatu hal yang mudah dilakukan

seseorang. Oleh karena itu, orang lain diwajibkan menghormatinya dan hal ini

merupakan sebuah kebutuhan yang tidak boleh diabaikan begitu saja. Orang

lain sudah pasti mengetahui sebuah karya cipta pasti ada penciptanya

sehingga tidak dapat mengatakan bahwa itu adalah karyanya. Apabila hendak

memperbanyak lebih baik meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya.3

Salah satu objek perlindungan hak cipta yang ada di dalam Undang-Undang

Hak Cipta adalah Film. Film adalah karya seni budaya yang merupakan

pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah

sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukan.4Film juga

dikenal sebagai media penyimpanan dari karya sinematografi tersebut. Film

dihasilkan dengan rekaman dari orang dan benda dengan kamera, dan/atau

dengan animasi.

Film mempunyai satu unsur penting dalam tampilannya yaitu gambar.

Teknologi kamera pada awalnya hanya mampu menangkap gambar dan

berkembang terus menerus dengan kualitas dan inovasi yang berbeda. Pada

tahun 1888, Thomas Edison, mengembangkan teknologi kamera dengan

fungsi menangkap dan merekam gambar yang bergerak, bukan hanya

3Gatot Supramono, Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya, PT Rineka Cipta: Jakarta,

2012, hlm.2. 4Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman, Pasal 1 (1)

3

memotret objek diam. Setelah itu munculah inovasi baru dari Lumiere untuk

menampilkan film pada layar. Pada era ini, film masih ditampilkan hitam

putih tanpa adanya audio yang dilakukan untuk mendukung audio dalam

pemutaran film kala itu adalah dengan adanya pemain musik yang langsung

mengiringi sepanjang pertunjukan film.

Selanjutnya, teknologi digital berproses dalam produksi, distribusi dan

pameran film.Penayangan film lebih beragam dan dapat dinikmati dimana

saja dan menjadi sebuah kebutuhan masyarakat. Besarnya animo masyarakat

terhadap film memberikan dampak negatif seperti penggunaan mobile phone

saat penayangan film bioskop berlangsung.

Kecanggihan teknologi seluler saat ini bukan hanya untuk berkomunikasi satu

sama lain, namun kita bisa membagikan foto, dan berbagi cerita di dunia

maya melalui media sosial. Media sosial adalah sebuah media online, dengan

para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan

menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual.

Media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial

menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi

dialog interaktif. Teknologi internet dan mobile phone yang semakin

meningkat pun ikut tumbuh dengan pesat. Kini kita dapat mengakses

Facebook, Instagram, Path, Youtube dan media sosial lainnya dimana saja

dan kapan saja hanya dengan menggunakan mobile phone.

4

Dengan semakin cepatnya akses informasi melalui media sosial

mengakibatkan terjadinya fenomena besar terhadap arus informasi. Karena

kecepatannya media sosial juga mulai memberikan dampak buruk dari

penggunaan media sosial di bidang Hak Kekayaan Intelektual, terutama Hak

Cipta pada pembajakan film.

Saat ini perekaman film melalui video live streaming banyak digunakan.

Dengan berbagai aplikasi live streaming masyarakat dapat berkomunikasi

jarak jauh dengan bertatap muka serta berbagi cerita. Pihak Instagram,

Facebook, Bigo Live saat ini mengeluarkan fitur baru berupa video live

streaming.

Facebook punya Facebook Live, Instagram punya Instagram Stories dan Bigo

Live juga bisa akses untuk Live Streaming. Dengan gadget yang dilengkapi

kamera beresolusi tinggi, bisa dengan mudah membuat rekaman film

audiovisual, memang menyenangkan untuk digunakan. Tetapi salah merekam

bisa berakibat fatal, walaupun tindakan itu hanya perbuatan yang tidak

disengaja. Film yang telah disebar melalui media sosial akan berpengaruh

pada nilai film itu sendiri, sehingga para penonton akan kehilangan niat untuk

menonton film di bioskop.

Pandangan masyarakat pada umumnya berbeda dengan pandangan Undang-

Undang Hak Cipta, masyarakat masih memandang hak cipta sebagai milik

bersama, sedangkan undang-undang memandang hak cipta sebagai milik

5

perseorangan. Perbedaan pandangan ini yang merupakan salah satu penyebab

pelanggaran hak cipta di masyarakat.5

Dalam hal pemutaran film, sudah banyak yang melakukan perekaman film

melalui video live streaming di bioskop. Beauty And The Beast, Warkop DKI

Reborn, No Game No Life Zero6 merupakan contoh dari perekaman film di

bioskop melalui video live streaming. Warkop DKI Reborn mengalami

kerugian yang cukup banyak dikarenakan akun Bigo Live yang menayangkan

film tersebut sudah di tonton oleh 300 ribu penonton. Begitu juga dengan film

No Game No Life Zero mengalami kekecewaan dan kerugian dengan adanya

penonton dari film No Game No Life Zero yang melakukan perekaman via

sosial media berupa instagram stories

Odex Private Limited yang berkedudukan di Singapura sebagai distributor

film No Game No Life Zero telah angkat suara dan mengumumkan sikapnya

mengenai kejadian ini dan mengumumkan judul film anime tahun 2018 yang

mungkin tidak akan tayang kembali di Indonesia. Karya-karya intelektual

berupa objek-objek hak cipta yang ada di media internet dengan sangat mudah

dilanggar, dimodifikasi dan digandakan. 7

Berbagai aktivitas yang dapat dilakukan melalui internet baik untuk keperluan

pendidikan, kesehatan, transaksi bisnis, perdagangan hukum dan hiburan. Hal

5Gatot Supramono, Op. Cit., hlm. 150.

6CNN Indonesia, “Sebar Cuplikan Film di Medsos Termasuk Pembajakan”, dikutip dari

https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20170321034054-220-201581/sebar-cuplikan-film-di-

medsos-termasuk-pembajakan/, pada tanggal 15 November 2017 pukul 11.17 7Ahmad M Ramli, Cyber Law & HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia, PT Refika

Aditama: Bandung, 2010, hlm.6.

6

ini karena karakteristik internet yang saling terhubung sehingga sanggup

menjangkau seluruh bagian dunia dalam waktu yang sangat singkat.

Kecenderungan terus berkembangnya teknologi tentunya membawa berbagai

implikasi yang harus segera diantisipasi dan juga diwaspadai. Upaya itu

sekarang telah melahirkan suatu produk hukum dalam bentuk Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

(Undang-Undang ITE). Namun dengan lahirnya Undang-UndangInformasi

dan Transaksi Elektronik belum semua permasalahan yang menyangkut

masalah dalam Transaksi Elektronik dapat terselesaikan.

Di dalam hak cipta dikenal asas perlindungan otomatis (automatical

protection), artinya bahwa sebuah karya cipta diwujudkan oleh penciptanya,

maka sejak saat itu secara otomatis karya cipta tersebut memiliki hak cipta

dan mendapat perlindungan secara hukum. 8

Persoalan tersebut antara lain dikarenakan, pertama; berbagai bentuk

perkembangan teknologi yang menimbulkan penyelenggaraan dan jasa baru

harus diidentifikasikan dalam rangka antisipasi terhadap pemecahan berbagai

persoalan teknis. Kedua; pengayaan akan bidang-bidang hukum yang sifatnya

sektoral (rejim hukum baru).9

Tingkat kesadaran masyarakat yang rendah mengenai hak cipta,

mengakibatkan banyaknya yang melakukan penyebaran cuplikan untuk

8Muhammad Djumhana, Hak Milik Intelektual : Sejarah, Teori dan Prakteknya di

Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2007, hlm.12. 9Ahmad M Ramli, “Dinamika Konvergensi Hukum Telematika dalam Sistem Hukum

Nasional”http://www.djp.depkumham.go.id/hukum-telematika-dalam-sistem-hukum-

nasional.html; diakses pada tanggal 16 November 2017.

7

mengambil keuntungan pribadi. Padahal peringatan di bioskop sudah jelas di

layar bioskop sebelum film di mulai, “Pembajakan Film Adalah Kejahatan,

Perekaman film didalam bioskop akan dikenakan sanksi Undang-Undang

Informasi dan Transaksi Elektronik& Undang-Undang Hak Cipta.”. Oleh

sebab itu, maka penulis berkeinginan menulis skripsi dengan judul

“Perspektif Undang-Undang Hak Cipta Dan Undang-Undang ITE

Terhadap Penayangan Film Bioskop Melalui Video Live Streaming.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka yang menjadi permasalahan yang dibahas

dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah perspektif Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang

ITE terhadap penayangan film bioskop melalui video live streaming?

2. Bagaimanakah akibat hukum terhadap film bioskop yang ditayangkan

tanpa ijin secara live streaming?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis perspektif Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang

Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap penayangan film bioskop

melalui video live streaming.

2. Mengetahui akibat hukum terhadap film bioskop yang ditayangkan secara

live streaming.

8

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan memberi sumbangan pemikiran dalam ilmu pengetahuan

hukum, khususnya hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam kaitannya

dengan penayangan Film Bioskop di Media Sosial. Diharapkan hasil

penulisan ini dapat memberikan kontribusi akademis mengenai gambaran

perspektif Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Informasi dan

Transaksi Elektronik terhadap Film Bioskop Melalui Video Live

Streaming.

2. Kegunaan Praktis

a. Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum

bagi Penulis khususnya mengenai Perlindungan Hak Cipta Terhadap

Pembajakan Film.

b. Sebagai bahan informasi bagi pihak yang memerlukan khususnya bagi

mahasiswa Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas

Lampung.

c. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada

Fakultas Hukum Universitas Lampung.

9

II. TINJAUAN PUSTAKA

A.Tinjauan Umum Hak Cipta

Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan padanan kata yang biasa digunakan

untuk Intellectual Property Right (IPR)10

. Istilah atau terminologi Hak

Kekayaan Intelektual (HKI) digunakan untuk pertama kalinya pada tahun

1790. Adapun kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil

produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra,

gubahan lagu yang berguna untuk manusia.

Hak Kekayaan Intelektual merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak

berwujud (benda immateriil). Benda dalam kerangka hukum perdata dapat di

klasifikasikan ke dalam berbagai kategori salah satu di antara kategori itu,

adalah pengelompokan benda ke dalam klasifikasi benda berwujud dan benda

tidak berwujud. Hal ini dapat dilihat batasan benda yang dikemukakan oleh

Pasal 499 KUHPerdata, yang berbunyi: menurut paham undang-undang yang

dimaksud dengan benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat

dikuasai oleh hak milik. Untuk pasal ini, kemudian Mahadi menawarkan,

seandainya dikehendaki rumusan lain dari pasal ini dapat diturunkan kalimat

10

Syafrinaldi,Hukum Tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual Dalam Menghadapi

Era Globalisasi, Jakarta, 2015, hlm.3.

10

sebagai berikut: yang dapat menjadi objek hak milik adalah benda dan benda

itu terdiri dari barang dan hak.11

Selanjutnya sebagaimana diterangkan oleh Mahadi, barang yang dimaksudkan

oleh Pasal 499 KUHPerdata tersebut adalah benda materiil (stoffelijk

voorwerp), sedangkan hak adalah benda immateriil. Uraian ini sejalan dengan

klasifikasi benda menurut Pasal 503 KUHPerdata, yaitu penggolongan benda

ke dalam kelompok benda berwujud (bertubuh) dan benda tidak berwujud

(tidak bertubuh).

Benda immateriil atau benda tidak berwujud yang berupa hak itu dapatlah di

contohkan seperti hak tagih, hak atas bunga uang, hak sewa, hak guna

bangunan, hak guna usaha, hak atas benda berupa jaminan, Hak Kekayaan

Intelektual dan lain sebagainya. Oleh karena itu hak immateriil itu sendiri dapat

menjadi objek dari suatu hak benda. Hak benda adalah hak absolut atas suatu

benda berwujud, tetapi ada hak absolut yang objeknya bukan benda berwujud.

Itulah yang disebut dengan nama Hak Kekayaan Intelektual.

Sampai saat ini pengaturan tentang masing-masing bidang HAKI itu kita

temukan dalam Undang-Undang Indonesia, yaitu tentang Hak Cipta diatur

dalam Undang-Undang No.6 Tahun 1982 jo. Undang-Undang No. 7 Tahun

1987 jo. Undang-Undang No. 12 Tahun 1997 dan saat ini berlaku Undang-

Undang Hak Cipta yang diatur dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2014, lalu

tentang Merk dan indikasi Geografis diatur dalam Undang-Undang No. 20

11

Mahadi, Hak Milik Dalam Sistem Hukum Perdata Nasional, Jakarta, 1981, hlm.65.

11

Tahun 2016, dan tentang Paten diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun

2016.

Pada tahun 2001 bersamaan dengan lahirnya Undang-Undang Paten dan Merek

yang baru, Indonesia telah menerbitkan beberapa peraturan baru yang tercakup

dalam bidang perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual disamping paten

dan merek yang sudah lebih dulu disahkan yaitu Undang-Undang No. 29

Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-Undang No. 30

Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Undang-Undang No. 31 Tahun 2000

tentang Desain Industri dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 tentang

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Dengan demikian saat ini terdapat perangkat Undang-Undang Hak Kekayaan

Intelektual Indonesia, yakni :

1. Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2014.

2. Paten diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2016.

3. Merek dan Indikasi Geografis diatur dalamUndang-Undang No. 20

Tahun 2016.

4. Perlindungan Varietas Baru Tanaman diatur dalam Undang-Undang

No. 29 Tahun 2000.

5. Rahasia Dagang diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2000.

6. Desain Industri diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2000.

7. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diatur dalam Undang-Undang

No. 32 Tahun 2000.

12

Secara garis besar HKI dibagi menjadi dua bagian,yaitu :

1. Hak Cipta (Copyrights)

2. Hak Kekayaan Industri (Industrial Property Rights)

1. Pengertian Hak Cipta

Pasal 3 Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

menyatakan bahwa Hak cipta (Copyrights )adalah hak eksklusif pencipta

yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, setelah suatu

ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di dalam penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta tersebut

dijelaskan :

“Yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang semata-mata

diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang

boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin penciptanya”.

Dalam pengertian “mengumumkan atau memperbanyak”, termasuk

kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen,

mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor,

memamerkan, mempertunjukkan kepada publik menyiarkan, merekam,

dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apa pun.”

Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf m, salah satu ciptaan dalam bidang

ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dilindungi hak cipta adalah

sinematografi. Yang dimaksud dengan sinematografi merupakan gambar

bergerak (moving images) antara lain meliputi: film dokumenter, film

13

iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film

kartun yang dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video,

cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk

dipertunjukkan di bioskop, di layar lebar, di televisi atau di media lainnya.

Hukum hak cipta bertujuan untuk melindungi hak pembuat dalam

mendistribusikan, menjual, atau membuat turunan dari karya tersebut.

Perlindungan yang didapatkan oleh pembuat (author) adalah perlindungan

terhadap penjiplakan (plagiat/pembajakan) oleh orang lain.

2. Pengertian Pencipta

Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri

atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan

pribadi. Mengetahui siapa yang merupakan pencipta pertama suatu ciptaan

adalah sangat signifikan, karena:

a Hak-hak yang dimiliki seorang pencipta pertama sangat berbeda

dengan hak -hak pencipta terhadap hak terkait dengan Hak Cipta.

b Masa berlakunya perlindungan hukum bagi pencipta pertama

biasanya lebih lama dari mereka yang bukan pencipta pertama.

c Pengidentifikasian pencipta pertama secara benar, merupakan syarat

bagi kebutuhan pendaftaran ciptaan.

Dimana ada hak disitu ada kewajiban. Setiap pendukung hak dan

kewajiban disebut subjek hukum yang terdiri atas manusia (natuurlijk

person) dan badan hukum (rechtperson).

14

Dalam Undang-Undang Hak Cipta ada juga pembatasan Hak Cipta, yang

dimaksud dengan pembatasan Hak Cipta adalah hal apa saja yang dapat

digolongkan sebagai pelanggaran Hak Cipta dan hal lain yang tidak masuk

kedalamnya. Undang-Undang juga memberikan terhadap batasan dengan

syarat terhadap perbanyakan suatu bidang ilmu,seni dan sastra dalam huruf

braile untuk keperluan para tunanetra, dengan syarat perbanyakan itu tidak

bersifat komersil.

Demikian pula dengan perbanyakan suatu ciptaan secara terbatas dengan

fotokopi atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu

pengetahuan atau pendidikan dan pusat dokumentasi yang nonkomersil

yang semata-mata untuk keperluan aktivitasnya, tidak dianggap sebagai

pelanggaran hak cipta dengan syarat sumbernya harus disebut secara

lengkap.

Ciptaan buku, dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu atau musik

dengan atau dan tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus

dan/atau pengalihan tanpa batas waktu. Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2014 Hak Cipta, Pasal 18 menjelaskan bahwa Hak ciptanya beralih

kembali pada pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka

waktu 25 (dua puluh lima) tahun.

3. Pengertian Pemegang Hak Cipta

Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta atau pihak

yang menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak yang lain menerima

15

lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut sebagaimana yang

dimaksud oleh Pasal 1 butir (4) Undang-Undang Hak Cipta.

Dengan melihat rumusan tersebut terlihat pihak yang dapat menjadi

pemegang hak cipta pada dasarnya hanya ada dua yaitu pencipta dan pihak

lain. Apabila pencipta sebagai pemegang hak cipta tidak perlu ada proses

hukum karena terjadi secara otomatis atau demi hukum. Sedangkan untuk

pihak lain sebagai pemegang hak cipta harus ada proses hukumnya yaitu

dengan perjanjian lisensi. Pencipta selaku pemberi lisensi memberi izin

memperbanyak ciptaan pencipta kepada pihak lain sebagai penerima

lisensi. Demikian pula pemberi lisensi tersebut juga dapat memberikan

lisensi kepada pihak yang lain lagi.

Pada dasarnya, untuk menentukan siapa yang menjadi pencipta dari suatu

ciptaan tertentu tidaklah terlalu sulit. Misalnya, pencipta suatu ciptaan

karangan ilmiah adalah seorang yang menulis tulisan ilmiah, pencipta

suatu ciptaan musik adalah komposer; dan pencipta suatu ciptaan potret

adalah fotografer.

Meskipun demikian, dengan semakin berkembangnya teknologi canggih

pada akhir-akhir ini, untuk menentukan siapa yang menjadi pencipta

pertama dari suatu ciptaan tertentu, memerlukan penjelasan dengan suatu

pendekatan yang agak berbeda. Terutama dalam menentukan pencipta dari

ciptaan yang tergolong sebagai hak-hak yang berkaitan.

16

Beberapa hak eksklusif yang umumnya diberikan kepada pemegang hak

cipta adalah hak untuk:

1. Membuat salinan atau reproduksi ciptaan dan menjual hasil salinan

tersebut (termasuk, pada umumnya, salinan elektronik).

2. Mengimpor dan mengekspor ciptaan.

3. Menciptakan karya turunan atau derivatif atas ciptaan (mengadaptasi

ciptaan).

4. Menampilkan atau memamerkan ciptaan di depan umum.

5. Menjual atau mengalihkan hak ekslusif tersebut kepada orang lain.

4. Hak Moral Dan Hak Ekonomi Pencipta Dan Pemegang Hak Cipta

Hak cipta merupakan hak ekslusif yang terdiri atas hak moral dan hak

ekonomi, sebagai berikut :

1. Hak Moral

Hak moral merupakan hak yang melekat secara pribadi pada diri

pencipta untuk12

:

a. Tetap atau tidak mencantumkan namanya pada salinan yang

sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum,

b. Menggunakan nama alias atau samarannya,

c. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat,

d. Mempertahankan hak nya dalam hak terjadi distorsi ciptaan,

mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat

merugikan reputasinya.

12

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Pasal 5.

17

Hak Moral dalam terminologi Bern Convention menggunakan istilah

moral right, yakni hak yang dilekatkan pada diri pencipta. Dilekatkan,

bermakna bahwa hak itu tidak dapat dihapuskan walaupun hak cipta telah

berakhir jangka waktu kepemilikan. Hak moral dibedakan dengan hak

ekonomi, jika hak ekonomi mengandung nilai ekonomis. Kata “moral”

menunjukan hak yang tersembunyi dibalik nilai ekonomis itu. Namun

demikian, ada kalanya nilai hak moral itu justru mempengaruhi nilai

ekonomis.

Misalnya satu karya cipta yang diciptakan oleh pelukis terkenal, nilai

ekonomisnya akan tinggi. Hasil lukisan yang mencantumkan nama

Affandi, Abdullah, akan jauh lebih tinggi nilai jualnya jika dibandingkan

nama pelukis lain yang tidak terkenal. Hak untuk mencantumkan nama

pelukis dalam karya lukisan tersebut adalah merupakan hak moral yang

berpengaruh terhadap hak ekonomis.

Oleh karena itu, hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih

hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau

sebab lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan setelah Pencipta

meninggal dunia. Meskipun demikian, perlu diperhatikan bahwa dalam hal

terjadi pengalihan pelaksanaan moral, penerima hak dapat melepaskan

atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan

pelaksanaan hak tersebut dinyatakan tertulis.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 memperkuat basis perlindungan

dengan menggunakan;

18

1. Informasi manajemen Hak Cipta; dan/atau

2. Informasi elektronik Hak Cipta.

Hak moral tidak hanya menyangkut ciptaan yang termasuk dalam karya

cipta yang dilindungi dalam bentuk hak cipta (karya cipta asli) tetapi juga

dalam hal hak terkait (neighboring rights). Misalnya saja terdapat hak

moral pelaku pertunjukan merupakan hak yang melekat pada Pelaku

pertunjukan yang tidak dapat dihilangkan atau tidak dapat dihapus dengan

alasan apa pun walaupun hak ekonominya telah dialihkan.

Selain itu ditentukan pula bahwa :

1. Pencipta atau ahli warisnya berhak untuk menuntut kepada

pemegang hak cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam

ciptaannya.

2. Tidak dipebolehkan mengadakan perubahan suatu ciptaan kecuali

dengan persetujuan atau ahli warisnya. Dalam hal pencipta telah

menyerahkan hak ciptaannya kepada orang lain, selama penciptanya

masih hidup diperlukan persetujuannya untuk mengadakan

perubahan termaksud dan apabila pencipta telah meninggal dunia,

izin dari ahli warisnya.

3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ciptaannya,

pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran pencipta.

4. Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada ciptaannya sesuai

dengan kepatutan dalam masyarakat.

19

2. Hak Ekonomi

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak

cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Pencipta atau

pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi terhadap ciptaannya untuk

melakukan hal-hal yang mencakup13

:

a. Penerbitan ciptaan,

b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya,

c. Penerjemaahan ciptaan,

d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau, pentransformasian

ciptaan,

e. Pendistrubusian ciptaan atau salinannya,

f. Pertunjukan ciptaan,

g. Pengumuman ciptaan,

h. Pengomunikasian ciptaan, dan

i. Penyewaan ciptaan

Dalam ketentuan Undang-Undang Hak Cipta Indonesia, yang

memberikan batasan tentang hal apa saja yang dilindungi sebagai hak

cipta. Rumusan Pasal 40 Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia,

sebagai berikut:

Ayat (1) Dalan undang- undang ini ciptaan yang dilindungi meliputi

Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, terdiri atas:

a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan

semua hasil karya tulis lain;

13

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Pasal 8.

20

b. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;

c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu

pengetahuan;

d. Lagu dan/ atau musik dengan atau tanpa teks;

e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan

pantonim;

f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar,

ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;

g. Karya seni terapan;

h. Karya arsitektur;

i. Peta;

j. Karya seni batik atau motif lain;

k. Karyafotografi;

l. Potret;

m. Karya sinematografi;

n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi,

aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;

o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi

ekspresi budaya tradisional;

p. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat

dibaca dengan Program komputer maupun media lainnya;

q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut

merupakan karya yang asli;

r. Permainan video; dan

21

s. Program komputer.

Ayat (2) Ciptaan sebagaimana dimaksud dengan huruf I dilindungi

sebagai ciptaan tersendiri, dengan tidak mengurangi hak cipta atas hak

ciptaan asli.

Ayat (3) Dalam perlindungan sebagaimana dimakud dalam ayat (1)

dan ayat (2) termasuk juga semua ciptaan yang tidak atau belum

diumumkan, tetapi sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yang

nyata, yang memungkinkan perbanyakan hasil karya.14

Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi tersebut wajib

mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Setiap orang

yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan

penggandaan dan/ atau penggunaan secara komersial ciptaan.

Pengelola tempat perdagangan dilarang memberikan penjualan dan/

atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak

Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya.

Sejarah perkembangan hak cipta di Indonesia sama seperti di luar

negeri, yakni dipengaruhi oleh kemajuan ilmu pengetahuan (sciences)

dan teknologi. Namun landasan berpijaknya tetap dipengarugi oleh

landasan filosofis atau budaya hukum suatu negara. Demikianlah jika

dilihat dalam Auteurswet 1912 hak cipta hanya dibatasi jangka waktu

hanya sampai 50 tahun, tetapi didalam Undang-Undang Hak Cipta

1982, dibatasi hanya 25 tahun. Kemudian dalam Undang-Undang Hak

14

Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Pasal 40.

22

Cipta No.7 Tahun 1987 dan Undang-Undang Hak Cipta No.12 Tahun

1997 kembali dimajukan menjadi selama hidup pencipta dan 50 tahun

mengikuti ketentuan Berne Convention (sebelum direvisi) Tahun 1987

yang diadopsi oleh Auteurswet 1912.

Perubahan-perubahan dalam ketentuan tersebut membuktikan begitu

kuatnya pengaruh budaya hukum asing ke dalam budaya hukum

Indonesia. Ketika Undang-Undang Hak Cipta 1982 dilahirkan, banyak

alasan yang dikemukakan sepanjang menyangkut filosofis fungsi

sosial hak milik dan disepakatilah jangka waktu hak cipta selama

hidup si pencipta ditambah dengan 25 tahu setelah meninggalnya si

pencipta. Dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002

jangka waktu pemilikan hak cipta ditetapkan menjadi 50 tahun.

Terakhir dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 khusus untuk

ciptaan:

a. Buku, pamflet, dan sema hasil karya tulis lainnya;

b. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;

c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu

pengetahuan;

d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;

e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan

pantonim;

f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar,

ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;

g. Karya arsitektur;

23

h. Peta; dan

i. Karya seni batik atau motif lain,

Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70

(tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai

tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

B. Tinjauan Umum Informasi Dan Transaksi Elektronik

(1) Informasi Elektronik

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tidak

terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik

datainterchange (EDI), surat elektronik, telegram, telex,telecopy, atau

sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah

diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu

memahaminya. 15

(2) Transaksi Elektronik

Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan

menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

16

Pemanfaatan Teknologi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan

asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan

memilik teknologi atau netral teknologi. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan

Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

15

Danrivanto Budhijanto, Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi

Regulasi & Konvegarsi, Refika Aditama: Jakarta, hlm.137. 16

Ibid, hlm. 138.

24

a. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat

informasi dunia;

b. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam

rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;

d. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk

memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan

pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan

bertanggung jawab; dan

e. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi

pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

C. Pengertian Film

Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media

komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau

tanpa suara dan dapat dipertunjukan.17

Film juga dikenal sebagai movie,

gambar hidup, film teater atau foto bergerak, merupakan serangkaian gambar

diam, yang ketika ditampilkan pada layar akan menciptakan ilusi gambar

bergerak karena efek fenomena phi.

Era awal perfilman Indonesia diawali dengan berdirinya bioskop pertama di

Indonesia pada 5 Desember 1900 di daerah Tanah Abang, Batavia dengan

nama Gambar Idoep yang menayangkan berbagai film bisu. Di Indonesia

awal Orde Baru dianggap sebagai masa yang menawarkan kemajuan bioskop,

17

Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2009 Pasal 1 (1)

25

baik dalam jumlah produksi film nasional maupun bentuk dan sarana tempat

pertunjukan. Bioskop (Belanda: bioscoop dari bahasa Yunani βιος, bios (yang

artinya hidup) dan σκοπος, skopos (yang artinya “melihat”) adalah tempat

untuk menonton pertunjukan film dengan menggunakan layar lebar. Gambar

film diproyeksikan ke layar menggunakan proyektor.

Film dikelompokkan pada jenis film cerita, film berita, film documenter dan

film kartun18

1. Film Cerita

Film cerita (story film) adalah jenis film yang mengandung suatu cerita

yang lazim dipertunjukkan di gedung-gedung bioskop dengan bintang

film tenar dan didistribusikan sebagai barang dagangan. Cerita yang

diangkat menjadi topik film bisa berupa cerita fiktif atau berdasarkan

kisah nyata yang dimodifikasi, sehingga ada unsur menarik, baik dari

jalan ceritanya maupun dari segi artistinya.

2. Film Berita

Film berita atau newsreel adalah film mengenai fakta, peristiwa yang

benar-beanr terjadi. Karena sifatnya berita maka film yang disajikan

kepada publik harus mengandung nilai berita. Kriteria berita itu adalah

penting dan menarik.

3. Film Dokumenter

Film dokumenter didefenisikan oleh Robert Flaherty sebagai ”karya

ciptaan mengenai kenyataan (creative treatment of actuality) berbeda

18

Onong, Efendy, Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi, PT.Citra Aditya Bakti: Bandung

2000,hlm.210.

26

dengan film berita yang merupakan rekaman kenyataan, maka film

dokumenter adalah hasil interpretasi pribadi (pembuatnya mengenai

kenyataan tersebut).

4. Film Kartun

Film kartun (cartoon film) dibuat untuk konsumsi anak-anak, dan dapat

dipastikan kita semua mengenal tokoh Donald bebek (Donald duck),

Putri Salju (Snow White), Miki Tikus (Mickey Mouse) yang diciptakan

oleh seniman Amerika.

D. Tinjauan umum Media Sosial

Media sosial adalah sebuah media dalam jaringan (online), dengan para

penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi

meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring

sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan

oleh masyarakat di seluruh dunia.

Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan media sosial sebagai

"sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar

ideologi dan teknologi Web 2.0 , dan yang memungkinkan penciptaan dan

pertukaran user-generated content".19

Media sosial mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

19

Kaplan, Andreas M.; Michael Haenlein (2010) "Users of the world, unite! The

challenges and opportunities of Social Media", Business Horizons 53(1): 59–68.

27

1. Pesan yang disampaikan tidak hanya untuk satu orang saja namunbisa

keberbagai banyak orang contohnya pesan melalui SMS ataupun

internet.

2. Pesan yang disampaikan bebas, tanpa harus melalui suatu Gatekeeper.

3. Penerima pesan yang menentukan waktu interaksi.

Banyak perusahaan membangun wadah sosial sendiri yang mencoba

untuk menghubungkan blok bangunan tujuh fungsional sekitar merek

mereka. . Ini adalah komunitas swasta yang melibatkan orang-orang di

sekitar tema yang lebih sempit, seperti di sekitar panggilan tertentu,

merek atau hobi, dari wadah media sosial seperti Facebook atau

Google+.

Sementara jejaring sosial merupakan situs di mana setiap orang bisa

membuat web page pribadi, kemudian terhubung dengan teman-teman

untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. Jejaring sosial terbesar

antara lain Facebook, Myspace, Plurk, dan Twitter. Jika media

tradisional menggunakan media cetak dan media broadcast, maka media

sosial menggunakan internet. Media sosial mengajak siapa saja yang

tertarik untuk berpertisipasi dengan memberi kontribusi dan feedback

secara terbuka, memberi komentar, serta membagikan informasi dalam

waktu yang cepat dan tidak terbatas.

Saat teknologi internet dan mobile phones semakin maju maka media

sosial pun ikut tumbuh dengan pesat. Kini untuk mengakses facebook

atau twitter, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja hanya dengan

menggunakan sebuah mobile phone. Dengan semakin cepatnya akses

28

informasi melalui media sosial mengakibatkan terjadinya fenomena

besar terhadap arus informasi. Karena kecepatannya media sosial juga

mulai tampak menggantikan peranan media massa konvensional dalam

menyebarkan berita-berita.

Kemajuan teknologi yang begitu pesat, kini media sosial tidak hanya

untuk berkomunikasi, membagikan foto dan sebagainya, namun

sekarang kita bisa melihat kegiatan teman-teman dunia maya

menggunakan media video live streaming. Live streaming merupakan

istilah yang mengacu pada kontent yang disiarkan langsung melalui

media internet. Live streaming dapat berupa video dan audio. Saat ini

layanan live streaming sudah terdapat pada media sosial, seperti

Instagram Stories,Facebook Live, Bigo Live dan masih banyak media

sosial lainnya.

E.Teori Perlindungan Hukum

Dalam suatu masyarakat terdapat suatu peraturan-peraturan atau kaidah–

kaidah yang sangat rapat, yaitu kaidah agama, kesusilaan dan kesopanan, yang

semuanya bersama-sama ikut berusaha dalam penyelenggaraan dan

perlindungan kepentingan masyarakat. Orang yang hidup bermasyarakat

mengadakan berbagai peraturan, sebagian untuk mengulangi peraturan-

peraturan yang telah ada, sebagian lagi untuk mengadakan yang baru, serta

menuntut akan ditaatinya peraturan-peraturan itu. Sifat yang khas dari

peraturan hukum ialah sifat memaksa, menghendaki tinjauan yang lebih

29

mendalam. Dimana saja terjadi kontak (hubungan), dibutuhkan perlindungan

hukum.20

Padanan kata Perlindungan Hukum dalam bahasa Inggris adalah Protection.

menurut kamus Bahasa Inggris, Oxford Dictionary Of Current English, kata

Protection diartikan sebagai: (1) protection or being protected... ;(2) system of

protecting..; (3) person or thing that protect. Kamus besar Bahasa Indonesia (

KBBI ) menyatakan perlindungan hukum adalah (1) tempat berlindung; (2)

perbuatan melindungi. Dalam Kamus Hukum Black’s Law Dictionary,

protection (n) diartikan: (1) the act of protecting, (2) protectionism, (3)

coverage..21

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan oleh hukum atau

perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Hukum dalam

memberikan perlindungan dengan cara-cara tertentu, antara lain dengan:

1. Membuat peraturan (by giving regulation) bertujuan untuk:

a. Memberikan hak dan kewajiban

b. Menjamin hak dan kewajiban

2. Menegakan peraturan (by law enforcement) melalui :

a. Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah

terjadinya pelanggaran-pelanggaran konsumen, dengan perijinan

dan pengawasan;

20

Tarmizi dan Suryani, Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan,

Pena Grafika: Jakarta, 2012, hlm.27. 21

Wahyu Sasongko, Ketentuan- ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen,

Universitas Lampung: Lampung, 2007, hlm.30.

30

b. Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi pelanggaran,

dengan mengenakan sanksi pidana dan hukuman;

c. Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak, dengan

membayar kompensasi atau ganti kerugian.22

Ketentuan hukum dan segala peraturan yang dibuat oleh masyarakat pada

dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur

hubungan perilaku diantara anggota-anggota masyarakat itu dan antara

perorangan dengan pemerintah dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Hukum berurusan dengan hak-hak dan kewajiban sehingga keseluruhan

bangunan hukum disusun dari keduanya itu. Semua jaringan hukum yang

diwadahi oleh hukum senantiasa berkisar pada hak dan kewajiban tersebut.

Hukum harus menentukan apa dan siapa saja yang bisa menjalankan dan

dikenal kedua kategori pengertian tersebut. Sekalipun hukum menentukan,

bahwa manusialah yang diakuinya sebagai penyandang hak dan kewajiban.

Selain perlindungan terhadap hak-hak diatas, maka dalam hal ini terdapat

perlindungan hukum khusus terhadap hasil karya cipta di bidang teknologi

informatika atau elektronik. Dalam Undang-Undang Hak Cipta terdapat

ketentuan baru yang perlu diuraikan, yaitu sebagai berikut:

a. Pencantuman hak informasi manajemen elektronik dan sarana

kontrol teknologi.

22

Wahyu Sasongko, Op. Cit., hlm.31.

31

b. Pencantuman mekanisme pengawasan dan perlindungan terhadap

produk-produk yang menggunakan saran produksi berteknologi

tinggi.

F.Kerangka Pikir

Penjelasan :

Hak Cipta merupakan Hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis

berdasarkan prinsip deklaratif. Saat ini perekaman film melalui video live

streaming sangat banyak sekali digunakan. Tingginya penggunaan teknologi

justru telah memberikan ancaman terhadap eksistensi karya cipta. Tentu hal

ini sangat merugikan pencipta dan pemegang hak cipta. Perlindungan hukum

bagi pemegang hak cipta dan pemegang hak cipta Film diatur dalam Undang-

Hak Cipta

Penayangan Live Streaming

Undang – Undang Hak Cipta

Film

Undang – Undang ITE

Akibat hukum

32

Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta & Undang-Undang No.19

Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Di dalam Hak

Cipta dikenal asas perlindungan otomatis (automatical protection) artinya

bahwa sebuah karya cipta tersebut memiliki hak cipta dan mendapatknya

perlindungan secara hukum.

Sehubungan dengan itu, maka penelitian ini akan mengkaji dan membahas

tentang Perspektif Undang-Undang Hak Cipta Dan Undang-Undang ITE

Terhadap Penayangan Film Bioskop Melalui Video Live Streaming.

33

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan

pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Soerjono Soekanto

berpendapat bahwa penelitian hukum dapat dibagi dalam23

1. Penelitian hukum normatif

a. penelitian terhadap asas - asas hukum;

b. penelitian terhadap sistematika hukum;

c. penelitian terhadap sinkronasi hukum;

d. penelitian sejarah hukum; dan

e. penelitian perbandingan hukum

2. Penelitian hukum sosiologis atau empiris, yang terdiri dari :

a. penelitian terhadap identifikasi hukum;

b. penelitian terhadap efektivitas hukum.

B.Sumber Dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data

primer yang didapat melalui penelitian dan wawancara, serta data sekunder

23

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan

Singkat, Rajawali Press: Jakarta, 1990, hlm.15.

34

yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berhubungan dengan masalah

yang diteliti.

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan hukum primer diantaranya :

a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik.

c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Penyiaran.

2. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel, karya tulis, dan jurnal

yang dapat melengkapi bahan hukum primer.

3. Bahan hukum tersier yang dapat menunjang bahan primer dan

sekunder, contohnya kamus dan surat kabar.

C. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk melengkapi penelitian ini adapun prosedur pengumpulan data

meliputi:

a. Studi terhadap lokasi penelitian, wawancara dengan pihak-pihak

penonton dan staff di bioskop Bandar Lampung.

b. Studi kepustakaan dengan menggunakan literatur untuk dibaca,

dikutip atau diteliti lebih lanjut oleh penulis.

35

2. Pengelolaan Data

Langkah yang akan digunakan penulis dalam mengelola data diantaranya

dengan pemeriksaan dan sistematisasi data. Karena penulis akan mengajukan

angket ataupun kuisioner secara khusus penulis akan menyertakan hasilnya

dalam bentuk tabulasi. Terhadap hasil wawancara dan berkas penelitian lainnya

akan dilakukan proses editing berdasarkan :

a. bahasan data;

b. keajegan data satu dan data lainnya; dan

c. relevansi data untuk menciptakan penyusunan skripsi yang

sistematis.

D. Analisis Data

Analisis data akan dilakukan secara kuantitatif dan kualititif. Secara kuantitatif

artinya menguraikan data dalam bentuk angka dan tabel, secara kualitatif

artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur,

runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan

pemahaman dan interpretasi data.24

Penulis akan mengupayakan kelengkapan data agar penyusunan skirpsi ini

berkesinambungan dan dapat ditarik suatu kesimpulan hasil penelitian yang

khusus menggambarkan bagaimana keadaan sebenarnya dimasyarakat terkait

perlindungan hukum terhadap pembajakan film bioskop melalui video live

streaming.

24

Prof. Abdulkadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum, PT Citra Aditya Bakti:

Bandung, 2004, hlm.172.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perspektif Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang ITE

terhadap penayangan film bioskop secara live streaming merupakan

sebuah perbuatan yang dilarang. Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang

ITE menjelaskan bahwa merekam secara diam-diam menggunakan

perangkat teknologi tertentu seperti kamera tersembunyi, alat

perekam video, maupun perekam suara dapat dikatakan sebagai

illegal interception. Sementara itu, Undang-Undang hak cipta

mengatur mengenai live streaming pada Pasal 40 ayat (1) tentang

subjek hak cipta yang harus dihargai hak eksklusifnya.

Didalam Pasal 25 Undang-Undang ITE, Informasi dan/atau

dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs

internet dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi

sebagai Hak Kekayaan intelektual. Banyak bentuk ciptaan saat ini

dapat dituangkan dalam media internet, sehingga Hak Cipta

memiliki korelasi dengan Undang-Undang ITE.

2. Akibat hukum terhadap film bioskop yang ditayangkan tanpa izin

secara live streaming diatur dalam Pasal 113 Undang-Undang Hak

65

Cipta dimana setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin

Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak

ekonomi Pencipta untuk penggunaan secara komersial dipidana

dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh tahun) dan/atau

pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar

rupiah). Pasal 45 Undang-Undang ITE juga menegaskan setiap orang

yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau

mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi

Elektronik diancam pidana dengan pidana penjara paling lama 6

(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00

(satu miliar rupiah).

Undang-Undang Hak Cipta mengatur bahwa apabila terjadi sengketa

sebelum melakukan gugatan terlebih dahulu menggunakan jalur

mediasi. Selanjutnya jika jalur tersebut sudah dilakukan namun

belum mendapatkan penyelesaian sengketa pencipta dapat menuntut

dan mengajukan ganti rugi serta gugatan atas pelanggaran atas hak

ekonominya.

B. Saran

1. Penulis menyarankan kepada pencipta dan pemegang hak cipta

untuk melakukan kampanye anti pembajakan, contohnya membuat

short movie mengenai larangan terhadap penayangan film bioskop

melalui video live streaming dan memberikan pengetahuan terhadap

proses dibalik setiap pembuatan film memiliki dedikasi yang tinggi

untuk menghasilkan karya cipta yang baik.

66

2. Penulis menyarankan kepada Pihak Bioskop untuk lebih

mempertegas pengamanannya mengingat perkembangan teknologi

yang semakin pesat agar mengantisipasi perekaman pada saat

penayangan film bioskop.

3. Pentingnya penegakan hukum terhadap pelanggaran Hak Cipta yang

ditimbulkan apabila seseorang melakukan perekaman film dibioskop

menggunakan media live streaming sesuai dengan Pasal 113

Undang-Undang Hak Cipta, yaitu dipidana dengan pidana penjara

paling lama 10 (sepuluh tahun) dan/atau pidana denda paling banyak

Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), serta sanksi perdata

dengan tuntutan ganti rugi yang dapat dilakukan Pencipta dan

Pemegang Hak Cipta melalui alternatif penyelesaian sengketa,

arbitrase, atau pengadilan yang sesuai dengan pasal 99 Undang-

Undang Hak Cipta.

67

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku/Literatur

Budhijanto, Danrivanto. 2010. Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi

Informasi Regulasi & Konvergensi, Bandung: PT Refika Aditama

Effendy, Onong Uchjana.. 2000.Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi. Bandung :

PT. Citra Aditya Bakti.

Djumhana, Muhammad. 2007. Hak Milik Intelektual : Sejarah,Teori dan

Prakteknya Di Indonesia.Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

M, Kaplan Andreas. 2010. "Users of the world, unite! The challenges and

opportunities of Social Media". Business Horizons.

Mahadi. 1981. Hak Milik Dalam Sistem Hukum Perdata Nasional. Jakarta

Muchsin. 2003. Perlindungan dan kepastian hukum bagi investor di Indonesia.

Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas

Maret, 2003.

Muhammad, Abdulkadir. 2001. Kajian Hukum Ekonomi Hak Intelektual.

Bandung:PT.Citra Adtya Bakti.

Raharjo, Satjipto. 2000. Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Ramli, M.Ahmad. 2010. Cyber Law & HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia.

Bandung: PT. Refika Aditama.

Riswandi, Budi Agus. 2009. Hak Cipta di Internet Aspek Hukum dan

Permasalahan di Indonesia. Yogyakarta : FH UII.

Saidin. 2013. Aspek Hukum Kekayaan Intelektual. Jakarta: PT Raja Grafindo

Persada.

68

Sasongko, Wahyu. 2017. Ketentuan- ketentuan Pokok Hukum Perlindungan

Konsumen. Lampung: Universitas Lampung.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 1990. Penelitian Hukum Normatif Suatu

Tinjauan Singkat. Jakarta : Rajawali Press

Supramono, Gatot. 2012. Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya. Jakarta: PT

Rineka Cipta.

Suryani, dan Tarmizi. 2012. Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam

Pembangunan. Jakarta: Pena Grafika.

Yustisia, Tim. Visi. 2015. Panduan Resmi Hak Cipta. Jakarta : Visimedia.

B. Undang-Undang :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang – Undang No. 28 Tahun 2014, Tentang Hak Cipta.

Undang – Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE

Undang – Undang No. 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman.

C. Internet

Ramli, M. Ahmad M. “Dinamika Konvergensi Hukum Telematika dalam Sistem

Hukum Nasional”. 16 November 2017.

http://www.djp.depkumham.go.id/hukum-telematika-dalam-sistem-hukum-

nasional.html.

Indonesia, CNN. “Sebar Cuplikan Film di Medsos Termasuk Pembajakan”. 15

November 2017. https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20170321034054-

220-201581/sebar-cuplikan-film-di-medsos-termasuk-pembajakan/.

Online, Hukum.“Ancaman Hukuman Bagi Pengunduh Film Bajakan”. 6 Februari

2017. http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt509b40da6ae66/ancaman-

hukuman-bagi-pengunduh-film-bajakan

Online, Hukum. 15 Februari 2018.

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57d7f88f8723d/terduga-pembajak-

film-warkop-dki-reborn-terancam-hukuman-berat.