persekutuan gereja-gereja dan lembaga · pdf fileanggaran dasar persekutuan gereja-gereja dan...

ANGGARAN DASAR DAN

ANGGARAN RUMAH TANGGA

PERSEKUTUAN GEREJA-GEREJA DAN

LEMBAGA-LEMBAGA INJILI INDONESIA

( PGLII )

“ Dipanggil Untuk Bersekutu dan Memberitakan Injil “ ( Matius 28:19 ; Galatia 5:13 )

PENGURUS PUSAT

PERSEKUTUAN GEREJA-GEREJA DAN LEMBAGA-LEMBAGA INJILI INDONESIA Kompleks Green Ville Blok AW 57 Kepa Duri Jakarta Barat 11510

Tel. (021) 5635747, 5673452 Fax (021) 5635748 E-mail : [email protected]

M U K A D I M A H

Menyadari panggilan bersama untuk menghayati suatu persekutuan sebagai tubuh Kristus, yakni suatu umat yang dipanggil, ditebus dan disucikan oleh Anak Allah bagi kemuliaan namaNya (II Petrus 2:9); Menyadari panggilan bersama untuk menghayati berbagai karunia Roh Kudus dan jabatan sebagai kesatuan dalam tubuh Yesus Kristus (I Korintus 12:1-21 ; Efesus 4:7-16 ; I Petrus 4:10-11); Menyadari panggilan bersama untuk saling melayani dan saling memikul beban dengan kerendahan hati demi kemuliaan Kristus (Galatia 5:13; Filipi 2:1-18; I Petrus 4:10-11); Menyadari panggilan bersama sebagai saksi Kristus untuk memberitakan Injil sesuai dengan Amanat Agung Tuhan Yesus Kristus (Matius 28:18-20; Markus 16:15-18; Lukas 24:46-49; Yohanes 20:21-22; Kisah Para Rasul 1:8); Menyadari panggilan bersama untuk berperanserta dalam membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945; Meyakini, bahwa Injil Yesus Kristus adalah mutlak dalam membangun manusia Indonesia seutuhnya, dan bahwa panggilan untuk bersekutu dalam memberitakan Injil merupakan kebutuhan mendesak; Maka dengan ini kami gereja-gereja, lembaga-lembaga injili dan badan-badan misi Injili menyatakan: lahirnya “PERSEKUTUAN INJILI INDONESIA” (INDONESIA EVANGELICAL FELLOWSHIP). Dalam menyikapi perkembangan dan tuntutan kebutuhan bagi masa depan pelayanan, serta perubahan yang bersifat global, diperlukan perubahan nama dari Persekutuan Injili Indonesia (PII) menjadi Persekutuan Gereja-gereja dan Lembaga-lembaga Injili Indonesia (PGLII). Untuk hal tersebut Kongres Nasional IX PII di Hotel Indo Alam Cipanas pada tanggal 3-6 Oktober 2006 sepakat menerima perubahan dan menetapkan perubahan nama Persekutuan Injili Indonesia (PII) menjadi PERSEKUTUAN GEREJA-GEREJA DAN LEMBAGA-LEMBAGA INJILI INDONESIA (THE FELLOWSHIP OF INDONESIA EVANGELICAL CHURCHES AND INSTITUTIONS).

ANGGARAN DASAR

PERSEKUTUAN GEREJA-GEREJA

DAN LEMBAGA-LEMBAGA INJILI INDONESIA

NAMA, TEMPAT DAN WAKTU

Pasal 1

1. Persekutuan ini bernama “PERSEKUTUAN GEREJA-GEREJA DAN LEMBAGA-

LEMBAGA INJILI INDONESIA” (THE FELLOWSHIP OF INDONESIA EVANGELICAL

CHURCHES AND INSTITUTIONS) selanjutnya disebut dengan singkatan PGLII.

2. PGLII Pusat berkedudukan di Jakarta.

3. PGLII didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.

PENGAKUAN IMAN

Pasal 2

Sebagai persekutuan yang terpanggil untuk bersekutu dan memberitakan Injil, kami

percaya bahwa :

1. ALKITAB adalah FIRMAN ALLAH yang diilhamkan, tanpa salah dan merupakan otoritas

tertinggi dalam semua segi kehidupan manusia.

2. ALLAH adalah ESA yang keberadaan-Nya kekal di dalam tiga oknum, ALLAH BAPA,

ANAK dan ROH KUDUS.

3. YESUS KRISTUS adalah ALLAH yang menjadi manusia, lahir dari anak dara Maria,

Suci, sempurna, tanpa dosa. Ia mati sebagai Penebus, dikuburkan, bangkit pula dari

antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan akan datang

kembali dalam kuasa dan kemuliaan.

4. ROH KUDUS memeteraikan orang-orang beriman menjadi anak-anak Allah dan

memimpin mereka untuk hidup suci dan mampu bersaksi bagi Tuhan Yesus Kristus.

5. Keselamatan manusia diperoleh melalui iman pada penebusan darah YESUS

KRISTUS melalui pekerjaan Roh Kudus.

6. Persekutuan orang-orang beriman sebagai tubuh Kristus merupakan perwujudan

Gereja yang Kudus dan Am.

7. Kebangkitan berlaku bagi semua orang mati, bagi yang percaya mendapat hidup yang

kekal dan bagi yang tidak percaya kebinasaan kekal.

S I F A T

Pasal 3

PGLII adalah persekutuan yang bersifat inter denominasi dan Injili.

A S A S

Pasal 4

PGLII berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan

Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara.

T U J U A N

Pasal 5

PGLII bertujuan :

1. Memelihara kemurnian asas Injili.

2. Menggalang persekutuan sebagai perwujudan organisme yang hidup yaitu tubuh

Kristus yang Kudus dan Am.

3. Mendorong usaha-usaha pekabaran Injil yang dilakukan oleh gereja-gereja, dan

lembaga-lembaga Injili.

U S A H A

Pasal 6

Untuk mencapai tujuan seperti tersebut di atas, maka PGLII berusaha :

1. Membela dan meneguhkan theologia Injili sesuai dengan kemurnian asas Injili.

2. Memajukan pekabaran Injil dengan cara membantu anggota-anggota PGLII dalam

pelayanan di bidang Penginjilan, misi, pendidikan dan pelayanan masyarakat.

3. Mewujudkan persekutuan dan pelayanan dalam terang Injil dengan cara

mengintensifkan komunikasi serta meningkatkan motivasi dalam rangka koordinasi,

integrasi dan sinkronisasi usaha-usaha pelayanan anggota-anggota PGLII.

4. Menjalin kerjasama dengan gereja-gereja dan lembaga-lembaga aras nasional dan

internasional

5. Menjadi mitra Pemerintah dalam Pembangunan Nasional.

ATRIBUT

Pasal 7

Atribut PGLII meliputi: Logo, Bendera dan Motto yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah

Tangga.

KEANGGOTAAN

Pasal 8

1. PGLII mengenal dua jenis keanggotaan, yaitu keanggotaan penuh dan keanggotaan

“associate.”

Anggota-anggota penuh terdiri dari :

a. Gereja-gereja Injili.

b. Lembaga-lembaga injili.

2. Yang dimaksudkan dengan anggota penuh adalah gereja-gereja injili dan lembaga-

lembaga injili yang telah diterima dan disahkan dalam Musyawarah Nasional atau

Rapat Kerja Nasional.

3. Anggota “associate” adalah gereja-gereja injili dan lembaga-lembaga Injili yang sedang

menunggu pengesahan Musyawarah Nasional atau Rapat Kerja Nasional untuk

menjadi anggota penuh.

4. Baik anggota penuh maupun anggota “associate” harus memenuhi syarat-syarat

keanggotaan.

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

1. Setiap anggota berhak menyatakan pendapat.

2. Setiap anggota penuh berhak memilih dan dipilih.

3. Setiap anggota penuh mempunyai hak suara.

4. Setiap anggota wajib mewujudkan tujuan PGLII.

5. Setiap anggota wajib mentaati keputusan Musyawarah Nasional PGLII.

6. Setiap anggota wajib membayar iuran.

7. Setiap anggota wajib menjaga nama baik PGLII.

MAJELIS PERTIMBANGAN

Pasal 10

Majelis Pertimbangan adalah mereka yang memberikan pertimbangan, masukan-masukan,

nasehat-nasehat baik yang diminta maupun yang tidak diminta kepada Pengurus Pusat

PGLII.

PENGURUS

Pasal 11

PGLII dipimpin oleh :

(1) Pengurus Pusat :

a. Pengurus Pusat PGLII terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Umum, Wakil Sekretaris

Umum, Bendahara Umum, Wakil Bendahara Umum dan Ketua-Ketua Komisi.

b. Pengurus Pusat PGLII dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Nasional.

c. Masa jabatan Pengurus Pusat PGLII ditetapkan dari satu Musyawarah ke

Musyawarah berikutnya

d. Seorang anggota Pengurus Pusat PGLII dapat menjabat selama 2 (dua) masa

jabatan berturut-turut dalam jabatan yang sama.

e. Ketua Umum dan Sekretaris Umum mewakili PGLII dalam tindakan-tindakan

hukum.

f. Tugas, tanggungjawab dan wewenang Pengurus Pusat PGLII diatur dalam

penjabaran tugas yang disusun dalam Rapat Kerja Nasional PGLII untuk masa

jabatan yang sedang berlaku.

g. Pengurus Pusat PGLII berkewajiban menyampaikan laporan tahunan kepada

semua anggota PGLII dan laporan pertanggungjawaban pada akhir masa

jabatannya kepada Musyawarah Nasional.

(2) Pengurus Wilayah :

a. Pengurus Wilayah PGLII terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Umum, Wakil

Sekretaris Umum, Bendahara Umum, Wakil Bendahara Umum dan Ketua-Ketua

Komisi.

b. Pengurus Wilayah dipilih melalui Musyawarah Wilayah (Muswil).

c. Masa jabatan Pengurus Wilayah PGLII ditetapkan dari satu Musyawarah ke


d. Seorang anggota Pengurus Wilayah PGLII dapat menjabat selama 2 (dua) masa


e. Ketua Umum dan Sekretaris Umum mewakili PGLII dalam tindakan-tindakan

hukum.

f. Tugas, tanggungjawab dan wewenang Pengurus Wilayah PGLII diatur dalam

penjabaran tugas yang disusun dalam Rapat Kerja Wilayah PGLII untuk masa


g. Pengurus Wilayah PGLII berkewajiban menyampaikan laporan tahunan kepada

Pengurus Pusat PGLII dan semua anggota PGLII serta laporan

pertanggungjawaban pada akhir masa jabatannya kepada Musyawarah Wilayah.

h. Pengurus Wilayah PGLII bertanggung jawab kepada Pengurus Pusat PGLII.

(3) Pengurus Daerah :

a. Pengurus Daerah PGLII terdiri dari Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris,

Bendahara, Wakil Bendahara dan Ketua-ketua Komisi.

b. Pengurus Daerah dipilih melalui Musyawarah Daerah (Musda).

c. Masa jabatan Pengurus Daerah PGLII ditetapkan dari satu musyawarah ke


d. Seorang anggota Pengurus Daerah PGLII dapat menjabat selama 2 (dua) masa


e. Ketua dan Sekretaris mewakili PGLII dalam tindakan-tindakan hukum.

f. Tugas, tanggungjawab dan wewenang Pengurus Daerah PGLII diatur dalam

penjabaran tugas yang disusun dalam Rapat Kerja Daerah PGLII untuk masa


g. Pengurus Daerah PGLII berkewajiban menyampaikan laporan tahunan kepada

Pengurus Wilayah PGLII dan semua anggota PGLII serta laporan

pertanggungjawaban pada akhir masa jabatannya kepada Musyawarah Daerah.

h. Pengurus Daerah PGLII bertanggung jawab kepada Pengurus Wilayah PGLII.

MUSYAWARAH NASIONAL

Pasal 12

1. Musyawarah Nasional adalah persidangan dari utusan-utusan anggota yang

diselenggarakan 4 (empat) tahun sekali.

2. Musyawarah Nasional merupakan musyawarah tertinggi.

3. Musyawarah Nasional PGLII adalah sah dan memenuhi kuorum kalau dihadiri oleh

setengah dari jumlah anggota penuh PGLII tingkat Nasional ditambah satu, termasuk

pernyataan tertulis tidak mengikuti Musyawarah Nasional dan yang tidak hadir tanpa

pemberitahuan.

4. Musyawarah Nasional PGLII diselenggarakan oleh Pengurus Pusat PGLII dengan

membentuk Panitia Pelaksana Musyawarah Nasional PGLII.

5. Musyawarah Nasional PGLII dipimpin oleh Pimpinan Persidangan yang diusulkan oleh

Pengurus Pusat PGLII dan disahkan oleh Musyawarah Nasional.

WEWENANG MUSYAWARAH NASIONAL

Pasal 13

Musyawarah Nasional mempunyai wewenang untuk :

a. Menetapkan dan mensahkan Garis Besar Program Kerja Nasional (GBPK

Nasional).

b. Menilai dan mensahkan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Pusat PGLII.

c. Meminta laporan Majelis Pertimbangan PGLII.

d. Mensahkan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

e. Memilih Majelis Pertimbangan dan Pengurus Pusat PGLII.

f. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya yang dianggap perlu.

MUSYAWARAH NASIONAL ISTIMEWA

Pasal 14

Dalam keadaan khusus dapat dilaksanakan Musyawarah Nasional istimewa, berdasarkan

keputusan Pengurus Pusat dan Majelis Pertimbangan atau atas permintaan setengah dari

jumlah anggota penuh ditambah satu.

MUSYAWARAH WILAYAH

Pasal 15

1. Musyawarah Wilayah adalah persidangan dari utusan-utusan anggota yang


2. Musyawarah Wilayah merupakan musyawarah tertinggi di tingkat Wilayah.

3. Musyawarah Wilayah PGLII adalah sah dan memenuhi kuorum kalau dihadiri oleh

setengah dari jumlah anggota PGLII di tingkat Wilayah ditambah satu, termasuk

pernyataan tertulis tidak mengikuti Musyawarah Wilayah dan yang tidak hadir tanpa

pemberitahuan.

4. Musyawarah Wilayah PGLII diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah PGLII dengan

membentuk Panitia Pelaksana Musyawarah Wilayah PGLII.

5. Musyawarah Wilayah PGLII dipimpin oleh Pimpinan Persidangan yang diusulkan oleh

Pengurus Wilayah PGLII dan disahkan oleh Musyawarah Wilayah.

WEWENANG MUSYAWARAH WILAYAH

Pasal 16

Musyawarah Wilayah mempunyai wewenang untuk :

a. Menetapkan dan mensahkan Garis Besar Program Kerja Wilayah (GBPK Wilayah).

b. Menilai dan mensahkan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Wilayah PGLII.

c. Meminta laporan Majelis Pertimbangan Wilayah PGLII.

d. Memilih Majelis Pertimbangan dan Pengurus Wilayah PGLII.

e. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya yang dianggap perlu.

MUSYAWARAH DAERAH

Pasal 17

1. Musyawarah Daerah adalah persidangan dari utusan-utusan anggota yang


2. Musyawarah Daerah merupakan musyawarah tertinggi di tingkat Daerah.

3. Musyawarah Daerah PGLII adalah sah dan memenuhi kuorum kalau dihadiri oleh

setengah dari jumlah anggota PGLII di tingkat Daerah ditambah satu, termasuk

pernyataan tertulis tidak mengikuti Musyawarah Daerah dan yang tidak hadir tanpa

pemberitahuan.

4. Musyawarah Daerah PGLII diselenggarakan oleh Pengurus Daerah PGLII dengan

membentuk Panitia Pelaksana Musyawarah Daerah PGLII.

5. Musyawarah Daerah PGLII dipimpin oleh Pimpinan Persidangan yang diusulkan oleh

Pengurus Daerah PGLII dan disahkan oleh Musyawarah Daerah.

WEWENANG MUSYAWARAH DAERAH

Pasal 18

Persidangan Musyawarah mempunyai wewenang untuk :

a. Menetapkan dan mensahkan Garis Besar Program Kerja Daerah (GBPK Daerah).

b. Menilai dan mensahkan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Daerah PGLII.

c. Meminta laporan Majelis Pertimbangan Daerah PGLII.

d. Memilih Majelis Pertimbangan dan Pengurus Daerah PGLII.

e. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya yang dianggap perlu.

RAPAT KERJA NASIONAL

Pasal 19

1. Segera sesudah pengesahan oleh Musyawarah Nasional, maka Pengurus Pusat PGLII

menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) untuk menyusun dan menetapkan

Program Kerja Nasional berdasarkan Garis Besar Program Kerja Nasional (GBPK

Nasional) selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah Musyawarah Nasional.

2. Program kerja dijabarkan sedemikian rupa sehingga dapat dilaksanakan oleh Pengurus

Pusat, Pengurus Wilayah, dan Pengurus Daerah.

3. Program kerja dilaksanakan berdasarkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi oleh

Pengurus Pusat PGLII.

RAPAT KERJA WILAYAH

Pasal 20

1. Segera sesudah pengesahan oleh Musyawarah Wilayah, maka Pengurus Wilayah

PGLII menyelenggarakan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) untuk menyusun dan

menetapkan Program Kerja Wilayah berdasarkan Garis Besar Program Kerja Wilayah

(GBPK Wilayah) selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah Musyawarah Wilayah.


Wilayah dan Pengurus Daerah.


Pengurus Wilayah PGLII.

RAPAT KERJA DAERAH

Pasal 21

1. Segera sesudah pengesahan oleh Musyawarah Daerah, maka Pengurus Daerah PGLII

menyelenggarakan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) untuk menyusun dan menetapkan

Program Kerja Daerah berdasarkan Garis Besar Program Kerja Daerah (GBPK Daerah)

selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah Musyawarah Daerah.


Daerah.


Pengurus Daerah PGLII.

KEUANGAN

Pasal 22

Keuangan PGLII ditujukan untuk:

1. Menjalankan tugas-tugas PGLII 2. Menyediakan sarana dan prasarana PGLII

HARTA MILIK

Pasal 23

1. PGLII dapat memperoleh harta milik, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak

dari usaha-usaha yang sah, hibah, pemberian atau persembahan yang tidak mengikat.

2. Pengelolaan harta milik PGLII dilaksanakan oleh Pengurus Pusat PGLII dengan

ketentuan, bahwa harta milik PGLII yang tidak bergerak, tidak boleh dipindah-

tangankan tanpa persetujuan Musyawarah Nasional.

3. Pengurus Pusat PGLII berkewajiban menyampaikan laporan tentang keadaan Harta

milik PGLII pada akhir masa jabatannya kepada Musyawarah Nasional.

4. Apabila PGLII mengalami pembubaran, maka harta milik PGLII akan dihibahkan

kepada badan atau badan-badan yang se-asas dan melakukan kegiatan pelayanan

sejenis.


Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini dijabarkan lebih lanjut dalam

Anggaran Rumah Tangga yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 25

Jika dianggap perlu Anggaran Dasar ini dapat dirubah melalui Musyawarah Nasional.


PERSEKUTUAN GEREJA-GEREJA

DAN LEMBAGA-LEMBAGA INJILI INDONESIA

WILAYAH PELAYANAN

Pasal 1

Persekutuan Gereja-gereja dan Lembaga-lembaga Injili Indonesia meliputi seluruh

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang terbagi atas:

1. Pengurus Wilayah Persekutuan Gereja-gereja dan Lembaga-lembaga Injili Indonesia (PW PGLII) adalah kesatuan organisasi yang meliputi keanggotaan PGLII di seluruh wilayah Propinsi.

2. Pengurus Daerah Persekutuan Gereja-gereja dan Lembaga-lembaga Injili Indonesia (PD PGLII) adalah kesatuan organisasi yang meliputi keanggotaan PGLII di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.

LOGO, BENDERA DAN MOTTO

Pasal 2

1. Logo PGLII menggambarkan tugas, tanggung jawab dan peran PGLII di dalam mengemban mandat ilahi pembangunan dan mandat ilahi pembaharuan berdasarkan Firman Tuhan yang terdiri dari: a. ALKITAB, melambangkan bahwa pelayanan PGLII berlandaskan Alkitab Perjanjian

Lama dan Perjanjian Baru, Firman Allah yang diilhamkan, tanpa salah dan merupakan otoritas tertinggi dalam semua segi kehidupan manusia.

b. SALIB, melambangkan pengorbanan sebagai wujud perdamaian dengan Tuhan dan sesama, serta sikap PGLII yang siap berkorban dalam kiprah pelayanannya.

c. BURUNG MERPATI, melambangkan kehadiran kuasa Roh Kudus, ketulusan dan misi membawa damai bagi dunia.

d. NATS ALKITAB, melambangkan landasan operasional PGLII dalam melaksanakan tugas dan panggilan untuk bersekutu dan memberitakan Injil dengan kasih.

e. BOLA DUNIA, melambangkan sasaran, ladang dan tempat PGLII melaksanakan tugas dan panggilannya.

f. PITA TAK BERUJUNG, melambangkan ikatan kasih tak berbatas yang mengikat

motto “Dipanggil untuk Bersekutu dan Memberitakan Injil.” g. LINGKARAN, melambangkan persekutuan. h. WARNA BIRU pada bola dunia, melambangkan keteduhan, kedamaian,

kesejahteraan dan keamanan yanhg diharapkan mengayomi perjalanan pelayanan/perjuangan PGLII di tengah Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

i. WARNA KUNING keemasan pada seluruh tulisan, melambangkan kekuatan “fajar pengharapan” yang harus dimiliki dan diyakini oleh seluruh kaum injili di Indonesia.

j. WARNA MERAH pada Salib, melambangkan kekuatan Darah Kristus yang menyucikan, menguduskan dan menyempurnakan.

k. WARNA MERAH yang menjadi latar belakang motto PGLII, “Dipanggil Untuk Bersekutu dan Memberitakan Injil” melambangkan keberanian, semangat, tekad dan komitmen PGLII untuk melaksanakan kiprah pelayanan di tengah Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

l. WARNA PUTIH pada burung merpati, pita dan Alkitab melambangkan kesucian, kemurnian, ketulusan dan kebenaran yang harus terus menerus diperjuangkan dan dipertahankan oleh PGLII.

m. Warna putih transparan pada lingkaran yang menjadi latar belakang tulisan Persekutuan Gereja-gereja dan Lembaga-lembaga Injili Indonesia (PGLII) melambangkan transparansi dalam kinerja pelayanan PGLII.

n. Contoh Logo :

2. Bendera PGLII: a. Terbuat dari kain dengan warna dasar biru. b. Berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran 90cmx120cm c. Di tengah bendera tertera logo PGLII. d. Di bawah logo PGLII tertulis:

i. Pengurus Pusat Persekutuan Gereja-gereja dan Lembaga-lembaga Injili Indonesia (untuk Pusat).

ii. Pengurus Wilayah Persekutuan Gereja-gereja dan Lembaga-lembaga Injili Indonesia (untuk Wilayah).

iii. Pengurus daerah Persekutuan Gereja-gereja dan Lembaga-lembaga Injili Indonesia (untuk Daerah).

e. Tulisan di dalam logo dan tulisan di bawah logo berwarna kuning emas.

f. Dipergunakan dalam acara-acara resmi baik yang bersifat umum maupun khusus bersama dengan bendera Merah Putih.

g. Contoh Bendera:

3. MOTTO : “Dipanggil Untuk Bersekutu dan Memberitakan Injil.”

SYARAT-SYARAT KEANGGOTAAN

Pasal 3

1. Yang dapat diterima sebagai anggota penuh PGLII adalah gereja-gereja dan lembaga-

lembaga Injili yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. Merupakan gereja injili dan lembaga injili tingkat pusat.

b. Memiliki akta yang disahkan oleh instansi pemerintah yang berwenang.

c. Sudah terdatar di Departemen Agama Republik Indonesia, dalam hal ini Dirjen

Bimas Kristen.

d. Bersedia menerima Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PGLII.

e. Mengajukan permohonan tertulis untuk menjadi anggota penuh PGLII dan

melengkapi semua prosedur administrasi yang telah ditetapkan.

f. Mendapat rekomendasi dari Pengurus Wilayah PGLII yang didukung oleh

sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota penuh PGLII.

2. Penetapan menjadi anggota “associate” dilakukan dalam Rapat Pengurus Pusat PGLII.

3. Penetapan menjadi anggota penuh diusulkan oleh Pengurus Pusat PGLII dan disahkan

oleh Musyawarah Nasional atau Rapat Kerja Nasional.

GUGURNYA KEANGGOTAAN

Pasal 4

Keanggotaan PGLII gugur, apabila :

1. Anggota yang bersangkutan mengajukan permohonan mengundurkan diri yang

dilakukan secara tertulis.

2. Anggota yang bersangkutan melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan

ajaran Alkitab, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PGLII, serta hukum yang

berlaku.

3. Anggota yang bersangkutan tidak lagi melakukan kegiatan pelayanan seperti yang

tercantum dalam aktanya.

4. Anggota yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai

dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PGLII.

SYARAT MAJELIS PERTIMBANGAN

Pasal 5

1. Majelis Pertimbangan dipilih melalui Musyawarah Nasional dari antara tokoh-tokoh

PGLII yang telah menunjukkan pengabdiannya demi kemajuan PGLII.

2. Majelis Pertimbangan PGLII dipilih melalui Musyawarah Nasional pada tingkat pusat,

Musyawarah Wilayah pada tingkat Propinsi, dan Musyawarah Daerah pada tingkat

Kabupaten/Kota.

3. Majelis Pertimbangan PGLII terdiri dari seorang Ketua dan sekurang-kurangnya 4

(empat) orang anggota.

SYARAT PENGURUS PUSAT

Pasal 6

Syarat menjadi Pengurus Pusat PGLII:

1. Peserta Musyawarah Nasional PGLII. 2. Telah membuktikan diri terlibat aktif dalam PGLII. 3. Mendapat dukungan dari gereja/lembaga pengutus. 4. Terpanggil, terpilih, memiliki wawasan, visi dan misi yang luas. 5. Memiliki reputasi yang baik dalam pelayanan. 6. Memahami sistem dan mekanisme organisasi. 7. Memiliki wibawa, bertanggungjawab, mau bekerja keras dan dapat bekerja sama. 8. Memiliki loyalitas yang tinggi terhadap PGLII.

MEKANISME PEMILIHAN KETUA UMUM PENGURUS PUSAT

Pasal 7

1. Pemilihan Ketua Umum PGLII dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap yakni :

a. Pemilihan calon Ketua Umum.

b. Pemilihan Ketua Umum.

2. Mekanisme pemilihan calon Ketua Umum dilaksanakan sebagai berikut

a. Setiap peserta menulis 3 (tiga) nama calon Ketua Umum dengan nama yang

berbeda di atas kertas suara yang disediakan oleh Panitia Pengarah.

b. Penulisan nama dilakukan di tempat yang telah ditentukan, kemudian hasilnya

dimasukkan ke dalam kotak suara yang telah disediakan.

c. Perhitungan suara dilakukan secara terbuka yang dipimpin oleh Pimpinan Sidang

dibantu 2 (dua) orang anggota Pimpinan Sidang.

d. Dari hasil perhitungan suara ditentukan 5 (lima) orang pengumpul suara terbanyak

untuk menjadi calon Ketua Umum dan berhak selanjutnya untuk turut dalam tahap

pemilihan Ketua Umum.

e. Bila terdapat suara yang sama banyaknya, maka suara yang sama banyaknya

tersebut akan dilakukan pemilihan ulang sampai terdapat 5 (lima) orang

pengumpul suara terbanyak.

3. Setiap calon Ketua Umum PGLII harus mengajukan surat pernyataan kesediaan.

4. Mekanisme pemilihan Ketua Umum dilaksanakan sebagai berikut

a. Setiap anggota sidang menulis 1 (satu) nama diantara calon-calon Ketua Umum di

atas kertas yang disediakan oleh Panitia Pengarah.

b. Penulisan nama dilakukan di tempat yang telah ditentukan kemudian hasilnya

dimasukkan ke dalam kotak suara yang telah disediakan.

c. Perhitungan suara dilakukan secara terbuka yang dipimpin oleh Pimpinan Sidang

dibantu 2 (dua) orang anggota Pimpinan Sidang.

d. Bila terdapat 2 (dua) calon Ketua Umum mempunyai suara terbanyak yang sama

jumlahnya, maka terhadap keduanya akan dilakukan pemilihan ulang sampai

terdapat perbedaan jumlah suara di antara mereka, dan suara yang terbanyak

menjadi Ketua Umum PGLII sekaligus merangkap Ketua Formatur, sedang yang

lain menjadi anggota Formatur.

5. Rapat Formatur :

Ketua Umum terpilih bertindak sebagai Ketua Formatur, memimpin rapat Formatur

untuk menyusun personalia kepengurusan PGLII sebelum acara penutupan.

SYARAT CALON KETUA UMUM PENGURUS PUSAT

Pasal 8

Syarat Calon Ketua Umum PGLII:

1. Peserta Musyawarah Nasional PGLII.

2. Telah membaktikan diri terlibat aktif dalam PGLII.

3. Berumur 40 – 60 tahun.

4. Unsur pimpinan serta mendapat dukungan dari gereja/lembaga pengutus.

5. Terpanggil, terpilih, memiliki wawasan, visi dan misi yang luas.

6. Memiliki reputasi yang baik dalam pelayanan.

7. Memahami sistim dan mekanisme organisasi.

8. Memiliki wibawa, bertanggungjawab, mau bekerja keras dan dapat bekerjasama.

9. Memiliki loyalitas yang tinggi terhadap PGLII.

10. Bersedia berdomisili di Jakarta selama menjabat sebagai Ketua Umum PGLII.

MASA JABATAN

Pasal 9

1. Masa jabatan Pengurus PGLII ditetapkan dari satu Musyawarah ke Musyawarah

berikutnya.

2. Sedang anggota Pengurus PGLII hanya dapat menjabat selama 2 (dua) masa jabatan

berturut-turut dalam jabatan yang sama.

3. Mengenai hal-hal dimana pengurus mengundurkan diri atau meninggal dunia, cacat

tetap maka akan diadakan penggantian antar waktu melalui mekanisme Rapat

Pengurus PGLII.

HAK SUARA

Pasal 10

Hak suara sebagai berikut :

1. Gereja (Sinode) : 2 (dua) suara

2. Lembaga/Yayasan : 1 (satu) suara

3. Pengurus Pusat : 1 (satu) suara

4. Pengurus Wilayah : 1 (satu) suara

5. Pengurus Daerah : 1 (satu) suara

6. Perwakilan Luar Negeri : 1 (satu) suara

MEKANISME PEMBENTUKAN PENGURUS WILAYAH

Pasal 11

1. Untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas di daerah-daerah tingkat I, maka

Pengurus Pusat PGLII membentuk Pengurus Wilayah (PW) PGLII.

2. Pembentukan Pengurus Wilayah PGLII dilaksanakan melalui Musyawarah Wilayah

(Muswil).

3. Pengurus Wilayah terpilih dikukuhkan dan dilantik dalam Musyawarah Wilayah (Muswil)

dengan Surat Keputusan oleh Pengurus Pusat PGLII.

4. Pokok-pokok tugas, tanggungjawab dan wewenang Pengurus Wilayah PGLII diatur

dalam penjabaran tugas yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat PGLII.

5. Dalam keadaan khusus dapat melaksanakan Musyawarah Wilayah (Muswil) Istimewa.

MEKANISME PEMBENTUKAN PENGURUS DAERAH

Pasal 12

1. Untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas di daerah-daerah tingkat

Kabupaten/Kota, maka Pengurus Wilayah PGLII membentuk Pengurus Daerah (PD)

PGLII.

2. Pembentukan Pengurus Daerah PGLII dilaksanakan melalui Musyawarah Daerah.

3. Pengurus Daerah terpilih dikukuhkan dan dilantik dalam Musyawarah Daerah (Musda)

dengan Surat Keputusan oleh Pengurus Wilayah PGLII.

4. Pokok-pokok tugas, tanggungjawab dan wewenang Pengurus Daerah PGLII diatur

dalam penjabaran tugas yang ditetapkan oleh Pengurus Wilayah PGLII.

5. Dalam keadaan khusus dapat melaksanakan Musyawarah Daerah (Musda) istimewa.

PERSIDANGAN DAN RAPAT

Pasal 13

1. PGLII mengenal jenis-jenis persidangan sebagai berikut :

a. Musyawarah Nasional yang dihadiri oleh utusan-utusan anggota diselenggarakan

satu kali dalam empat tahun.

b. Rapat Kerja Nasional yang dihadiri oleh Majelis Pertimbangan, Pengurus Pusat

dan Pengurus Wilayah PGLII, diselenggarakan tiga bulan sesudah Musyawarah

Nasional.

c. Rapat Pengurus Pusat PGLII dihadiri oleh semua anggota Pengurus Pusat PGLII

dan dapat juga dihadiri oleh Majelis Pertimbangan, diselenggarakan tiap tiga bulan.

d. Musyawarah Wilayah (Muswil) PGLII yang dihadiri oleh seluruh anggota PW PGLII

diselenggarakan satu kali dalam 4 (empat) tahun.

e. Rapat Pengurus Wilayah PGLII yang dihadiri oleh semua anggota Pengurus

Wilayah diselenggarakan setiap tiga bulan.

f. Musyawarah Daerah (Musda) PGLII yang dihadiri oleh seluruh anggota PD PGLII

diselenggarakan satu kali dalam 4 (empat) tahun.

g. Rapat Pengurus Daerah PGLII yang dihadiri oleh semua anggota Pengurus

Daerah diselenggarakan setiap tiga bulan.

2. Dalam melaksanakan Musyawarah Nasional, ditetapkan pimpinan sidang sebagai

berikut :

a. Musyawarah Nasional dipimpin oleh pimpinan Musyawarah Nasional yang terdiri

dari 3 (tiga) orang Ketua dan 2 (dua) orang Sekretaris.

b. Pimpinan Musyawarah Nasional diusulkan oleh Pengurus Pusat PGLII dan

disahkan oleh Musyawarah Nasional.

3. Untuk menjamin keabsahan persidangan, maka ditetapkan kuorum persidangan

sebagai berikut :

a. Musyawarah Nasional adalah sah, bila dihadiri oleh setengah dari jumlah anggota

ditambah satu.

b. Rapat Pengurus Pusat PGLII adalah sah, bila dihadiri oleh setengah dari jumlah

anggota ditambah satu.

c. Pernyataan tertulis tidak menghadiri persidangan dihitung sebagai kehadiran

dalam menentukan kuorum.

MEKANISME MUSYAWARAH NASIONAL

Pasal 14

1. Pengurus Pusat PGLII membentuk Panitia Musyawarah Nasional yang terdiri dari Panitia Pengarah (Steering Committee) dan Panitia Pelaksana (Organizing Committee) untuk mengatur penyelenggaraan Musyawarah Nasional, dengan segala perlengkapan yang diperlukan selama Musyawarah Nasional.

2. Mulai dari pembukaan sampai dengan serah terima Pimpinan Sidang dalam Rapat Pleno I (pertama), Musyawarah Nasional dipimpin oleh Pengurus Pusat PGLII.

3. Selanjutnya Musyawarah Nasional dipimpin oleh Pimpinan Persidangan Musyawarah Nasional yang terdiri dari 3 (tiga) orang Ketua dan 2 (dua) orang Sekretaris.

4. Dalam melaksanakan tugasnya Pimpinan Persidangan Musyawarah Nasional didampingi oleh Pengurus Pusat PGLII, dalam hal ini Ketua Umum (demisioner) sebagai nara sumber dan Sekretaris Umum (demisioner) sebagai Sekretaris Persidangan Musyawarah Nasional.

5. Musyawarah Nasional diselenggarakan atas dasar musyawarah mufakat, kecuali untuk hal-hal tertentu seperti penentuan kuorum, pemilihan pengurus dan lain-lain, diberlakukan sistem pemungutan suara.

6. Dalam hal kuorum tidak tercapai, Musyawarah Nasional dapat ditunda untuk masa tidak lebih dari 6 (enam) bulan, dan kalau kuorum tetap tidak tercapai juga Musyawarah Nasional dianggap sah dengan pengertian setiap anggota penuh telah dikirimi surat undangan.

7. Musyawarah Nasional dilaksanakan dengan berpedoman pada tata tertib Musyawarah Nasional.

8. Musyawarah Nasional dilaksanakan berdasarkan agenda dan jadwal Musyawarah Nasional yang disusun oleh Pengurus Pusat PGLII dan disahkan oleh Musyawarah Nasional.

9. Musyawarah Nasional dapat membentuk Panitia Ad Hoc untuk menyelesaikan tugas-tugas khusus, baik selama Musyawarah Nasional maupun sesudah Musyawarah Nasional.

MEKANISME MUSYAWARAH WILAYAH

Pasal 15

1. Pengurus Wilayah PGLII membentuk Panitia Musyawarah Wilayah yang terdiri dari Panitia Pengarah (Steering Committee) dan Panitia Pelaksana (Organizing Committee) untuk mengatur penyelenggaraan Musyawarah Wilayah, dengan segala perlengkapan yang diperlukan selama Musyawarah Wilayah.

2. Mulai dari pembukaan sampai dengan serah terima Pimpinan Sidang dalam Rapat Pleno I (pertama), Musyawarah Wilayah l dipimpin oleh Pengurus Wilayah PGLII.

3. Selanjutnya Musyawarah Wilayah l dipimpin oleh Pimpinan Persidangan Musyawarah Wilayah yang terdiri dari 3 (tiga) orang Ketua dan 2 (dua) orang Sekretaris.

4. Dalam melaksanakan tugasnya Pimpinan Persidangan Musyawarah Wilayah didampingi oleh Pengurus Wilayah PGLII, dalam hal ini Ketua Umum (demisioner) sebagai nara sumber dan Sekretaris Umum (demisioner) sebagai Sekretaris Persidangan Musyawarah Wilayah.

5. Musyawarah Wilayah diselenggarakan atas dasar musyawarah mufakat, kecuali untuk hal-hal tertentu seperti penentuan kuorum, pemilihan pengurus dan lain-lain, diberlakukan sistim pemungutan suara.

6. Dalam hal kuorum tidak tercapai, Musyawarah Wilayah dapat ditunda untuk masa tidak lebih dari 6 (enam) bulan, dan kalau kuorum tetap tidak tercapai juga Musyawarah Wilayah dianggap sah dengan pengertian setiap anggota telah dikirimi surat undangan.

7. Musyawarah Wilayah dilaksanakan dengan berpedoman pada tata tertib Musyawarah Wilayah.

8. Musyawarah Wilayah dilaksanakan berdasarkan agenda dan jadwal Musyawarah Wilayah yang disusun oleh Pengurus Wilayah PGLII dan disahkan oleh Musyawarah Wilayah.

9. Musyawarah Wilayah dapat membentuk Panitia Ad Hoc untuk menyelesaikan tugas-tugas khusus, baik selama Musyawarah Wilayah maupun sesudah Musyawarah Wilayah.

MEKANISME MUSYAWARAH DAERAH

Pasal 16

1. Pengurus Daerah PGLII membentuk Panitia Musyawarah Daerah yang terdiri dari Panitia Pengarah (Steering Committee) dan Panitia Pelaksana (Organizing Committee) untuk mengatur penyelenggaraan Musyawarah Daerah, dengan segala perlengkapan yang diperlukan selama Musyawarah Daerah.

2. Mulai dari pembukaan sampai dengan serah terima Pimpinan Sidang dalam Rapat Pleno I (pertama), Musyawarah Daerah l dipimpin oleh Pengurus Daerah PGLII.

3. Selanjutnya Musyawarah Daerah l dipimpin oleh Pimpinan Persidangan Musyawarah Daerah yang terdiri dari 3 (tiga) orang Ketua dan 2 (dua) orang Sekretaris.

4. Dalam melaksanakan tugasnya Pimpinan Persidangan Musyawarah Daerah didampingi oleh Pengurus Daerah PGLII, dalam hal ini Ketua (demisioner) sebagai nara sumber dan Sekretaris (demisioner) sebagai Sekretaris Persidangan Musyawarah Daerah.

5. Musyawarah Daerah diselenggarakan atas dasar musyawarah mufakat, kecuali untuk hal-hal tertentu seperti penentuan kuorum, pemilihan pengurus dan lain-lain, diberlakukan sistim pemungutan suara.

6. Dalam hal kuorum tidak tercapai, Musyawarah Daerah dapat ditunda untuk masa tidak lebih dari 6 (enam) bulan, dan kalau kuorum tetap tidak tercapai juga Musyawarah Daerah dianggap sah dengan pengertian setiap anggota penuh telah dikirimi surat undangan.

7. Musyawarah Daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada tata tertib Musyawarah Daerah.

8. Musyawarah Daerah dilaksanakan berdasarkan agenda dan jadwal Musyawarah Daerah yang disusun oleh Pengurus Daerah PGLII dan disahkan oleh Musyawarah Daerah

9. Musyawarah Daerah dapat membentuk Panitia Ad Hoc untuk menyelesaikan tugas-tugas khusus, baik selama Musyawarah Daerah maupun sesudah Musyawarah Daerah.

SEKRETARIAT

Pasal 17

1. Sekretariat PGLII merupakan satuan pendukung Pengurus Pusat PGLII dalam

menggerakkan organisasi PGLII.

2. Sekretariat PGLII berkedudukan di Jakarta.

3. Sekretariat PGLII dipimpin oleh Sekretaris Umum PGLII, yang juga bertempat tinggal di

Jakarta.

4. Sekretariat PGLII melaksanakan koordinasi pelayanan : administrasi, humas dan

keanggotaan.

5. Pembiayaan Sekretariat PGLII menjadi beban anggaran PGLII.

6. Surat-surat resmi kepada/dari PGLII dialamatkan/disalurkan melalui Sekretariat PGLII.

7. Sekretariat PGLII berfungsi sebagai penyalur informasi dan pusat komunikasi PGLII,

baik secara nasional maupun secara internasional.

HUBUNGAN DENGAN PEMERINTAH

Pasal 18

1. PGLII berfungsi untuk menyalurkan aspirasi dan memperjuangkan kaum Injili Indonesia

kepada Pemerintah Republik Indonesia.

2. PGLII berfungsi untuk menyalurkan harapan dan menyampaikan informasi dari

Pemerintah Republik Indonesia kepada anggota-anggota PGLII.

3. PGLII berfungsi memberi sumbangan gagasan-gagasan kepada Pemerintah Republik

Indonesia dalam rangka kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat

beragama dan kerukunan umat beragama dengan pemerintah.

HUBUNGAN ANTAR GEREJA

Pasal 19

1. Pengurus Pusat PGLII dapat menjalin hubungan kerjasama dengan gereja-gereja dan

lembaga-lembaga Injili yang bukan anggota PGLII.

2. Pengurus Pusat PGLII membantu menyelesaikan masalah-masalah yang timbul antara

sesama anggota PGLII dan/atau antara anggota PGLII dengan gereja-gereja dan

lembaga-lembaga injili lainnya.

HUBUNGAN INTERNASIONAL

Pasal 20

1. PGLII berfungsi untuk menyalurkan aspirasi kaum Injili Indonesia kepada dunia

internasional.

2. PGLII berfungsi membantu anggota-anggotanya dalam rangka kerjasama. Dengan

gereja-gereja dan lembaga-lembaga Injili secara internasional.

3. Pengurus Pusat PGLII mewakili PGLII dalam memberikan saran dan rekomendasi bagi

badan-badan misi Injili dari luar negeri yang akan melayani di Indonesia.

4. PGLII dalam lingkup Asia berafiliasi dengan Evangelical Fellowship of Asia (EFA) dan

dalam lingkup internasional berafiliasi dengan World Evangelical Alliance (WEA).

IURAN DAN TAHUN ANGGARAN

Pasal 21

1. Setiap anggota PGLII berkewajiban membayar iuran yang jumlahnya ditetapkan oleh

Musyawarah Nasional.

2. Uang iuran dikirimkan kepada Bendahara Umum PGLII.

3. Pengurus Wilayah dan Pengurus DaerahPGLII dapat menarik iuran dari anggota PGLII

(bukan tingkat pusat) yang berada di wilayah atau daerahnya.

4. Tahun anggaran PGLII berlaku dari tanggal 1 April sampai 31 Maret tahun berikutnya.

5. Pada akhir tiap tahun anggaran diadakan pemeriksaan Keuangan dan Harta Milik oleh

Pengurus Pusat PGLII.

HAL-HAL LAIN

Pasal 22

Hal-hal lain yang belum/tidak diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur

oleh Pengurus Pusat PGLII sesuai dengan jiwa dan semangat Anggaran Dasar dan

Anggaran Rumah Tangga PGLII.

persekutuan gereja-gereja dan lembaga · pdf fileanggaran dasar persekutuan gereja-gereja dan...

Documents