H U K U M

- 1 -

Vol. V, No. 19/I/P3DI/Oktober/2013

Info Singkat© 2009, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RIwww.dpr.go.idISSN 2088-2351

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP

WILFRIDA SOIKNovianti*)

Abstrak

Seorang Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia bernama Wilfrida Soik (Wilfrida), diduga telah melakukan pembunuhan terhadap majikan perempuannya yang bernama Yeap Seok Pen pada tanggal 7 Desember 2010. Berbagai upaya telah dilakukan oleh berbagai pihak termasuk Pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Wilfrida yakni dengan melakukan pembelaan hukum secara maksimal dan pendekatan diplomatik secara bilateral untuk meringankan hukuman. Hasil persidangan nantinya diharapkan dapat membebaskan Wilfrida dari hukuman mati, dengan mengacu pada bukti-bukti kuat bahwa usia Wilfrida ternyata tak memenuhi syarat untuk dihukum mati.

A. Pendahuluan

Kasus menimpa Tenaga Kerja Indonesia (TKI), Wilfrida yang diduga telah melakukan pembunuhan terhadap majikan perempuannya yang bernama Yeap Seok Pen pada tanggal 7 Desember 2010. Adapun kronologi kasus tersebut dimulai pada saat Wilfrida berangkat ke Malaysia tanpa dokumen ketenagakerjaan pada 26 November 2010, melalui jasa perorangan (sponsor) di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan setibanya di Malaysia diterima agen perekrut TKI Kelantan, AP Master SDN. BHD. Pihak agensi menyalurkan Wilfrida pada keluarga Yeoh Meng Tatt Albert dan mulai bekerja sepanjang 28 Oktober–24 November 2010.

Karena merasa tidak nyaman, Yeoh Meng Tatt mengembalikan Wilfrida ke AP Master SDN. BHD. Setelah itu, pada tanggal 26 November 2010, Wilfrida berpindah kerja di keluarga Lee Lai Wing yang memiliki orang tua lanjut usia bernama Yeap Seok Pen. Wilfrida bekerja mengurus Yeap Seok Pen yang menderita penyakit parkinson. Perempuan tua tersebut ditemukan tewas pada 7 Desember 2010. Dalam waktu dua pekan, Wilfrida ditangkap dan dituduh sebagai pelaku pembunuhan majikannya tersebut.

Dalam pengakuannya, Wilfrida menyatakan sama sekali tidak berniat untuk melakukan pembunuhan terhadap majikannya dan hanya berupaya membela diri dari tindakan kekerasan yang dilakukan Yeap terhadap

*) Peneliti bidang Hukum Internasional pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: novi_dpr@yahoo.com

- 2 -

dirinya. Wilfrida diancam hukuman gantung setelah terbukti melakukan pembunuhan atas majikannya, dengan menikamnya sebanyak 42 kali. Wilfrida ditahan di Penjara Pangkalan Chepa, Kota Bharu, Kelantan dan dituntut Pasal 302 Qanun Keseksaan (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dengan ancaman hukuman mati.

B. Proses Hukum Kasus Wilfrida

Pelaksanaan proses hukum terhadap kasus Wilfrida telah berlangsung sejak awal terjadi pembunuhan tanggal 7 Desember 2010. Hingga kini pengadilan telah melakukan beberapa kali persidangan. Jaksa telah menuntut Wilfrida dengan hukuman mati karena menurut jaksa melalui sidang-sidang sebelumnya bahwa Wilfrida telah melakukan pembunuhan terhadap majikannya Yeap Seok Pen dengan 42 tusukan. Namun dari keterangan 24 saksi yang telah diajukan jaksa, Tim pengacara yang disewa pemerintah Indonesia telah melihat bukti bahwasanya tidak ada rencana Wilfrida melakukan pembunuhan. Sebab, ketika peristiwa pembunuhan terjadi Wilfrida baru bekerja selama dua minggu dan selama waktu tersebut tidak ada persoalan dalam hubungan antara Wilfrida dengan majikan.

Sidang terakhir kasus tersebut yang berlangsung tanggal 26 Agustus 2013 lalu beragendakan penyampaian argumentasi pihak jaksa untuk kemudian hakim akan menentukan apakah kasus tersebut memiliki dasar hukum yang kuat (prima facie) sebagai suatu tindak kriminal. Selanjutnya pengadilan Mahkamah Tinggi Negeri Kelantan, Malaysia menangguhkan putusan sela hingga 17 November 2013. Hakim tunggal yang mengadili Wilfrida, Datuk Akhmad Zaidi Ibrahim menyatakan, agenda putusan untuk melanjutkan ataupun menolak perkara Wilfrida, yang didakwa oleh penuntut telah melanggar pasal pembunuhan berencana terhadap keluarga majikannya, Yeap Seok Pen (60), tidak dapat dilaksanakan dalam sidang pada tanggal 29 September tersebut.

Menurut Jumhur, pengunduran putusan tersebut dipenuhi Hakim Zaidi Ibrahim dengan mempertimbangkan permohonan pengacara Wilfrida, Tan Sri Mohd Syafii Abdullah yang dikenal pengacara terbaik di Malaysia. Selain Tan Sri Mohd Syafii Abdullah, Wilfrida juga didampingi tim pembela dari kantor Rafitzi&Rao, yang ditunjuk KBRI Kuala Lumpur sejak awal mula kasus tersebut. Upaya pengacara untuk menambah kelengkapan bukti-bukti, terutama mengenai status usia Wilfrida di bawah 18 tahun saat kasusnya terjadi, mendapat persetujuan dari hakim. Dengan usia tersebut, Wilfrida yang lahir pada 12 Oktober 1993, diharapkan tidak dapat dikenai ancaman hukuman mati atas dasar suatu pembunuhan berencana.

Lebih lanjut, menurut Jamhur, undang-undang di negara Malaysia tidak membolehkan seseorang belum genap 18 tahun dituntut hukuman mati dan sekaligus dinyatakan melakukan pembunuhan secara terencana. Karena itu, pengacara Wilfrida meminta dilakukan pemeriksaan psikiatris di Rumah Sakit Universitas Sains Malaysia guna menentukan kadar psikologis pada kejiwaannya, selain meliputi prosedur laboratorium berupa pengujian usia tulang (bone aging examination) untuk membuktikan umur Wilfrida yang sebenarnya. Akhirnya, hakim menerima usulan pengacara Wilfrida dan sidang putusan sela untuk Walfrida ditunda sampai tanggal 17 November 2013.

C. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terhadap TKI yang bekerja diluar negeri dilakukan berdasarkan UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. Pasal 19 huruf b UU No. 37 Tahun 1999 menyatakan, perwakilan RI berkewajiban memberikan pengayoman, perlindungan, dan bantuan hukum bagi warga negara Indonesia di luar negeri. Terkait dengan perlindungan hukum terhadap kasus Wilfrida, pemerintah terus melakukan berbagai

- 3 -

upaya untuk menyelamatkan TKI Wilfrida. Selain melakukan pembelaan hukum secara maksimal, pemerintah juga melakukan langkah pendekatan diplomatik secara bilateral untuk membebaskan Wilfrida. Langkah pendekatan diplomasi dengan pemerintah Malaysia dilakukan untuk membebaskan Wilfrida dari ancaman hukuman dan memberikan keadilan bagi Wilfrida.

Menurut Muhaimin, pihak Kemenakertrans terus berkoordinasi dengan Kemenlu melalui KBRI Kuala Lumpur untuk memberikan pendampingan dan bantuan hukum dengan menyediakan tim pengacara yang andal dan berkompeten. Sejak awal, tim pengacara terus mendampingi dan mengawal proses persidangan dengan optimal. Mereka berusaha mencari bukti-bukti hukum yang kuat sebagai terobosan untuk meringankan dan membebaskan Wilfrida dari ancaman hukuman mati. Selain itu, dalam kasus Wilfrida, pengadilan harus mempertimbangkan status Wilfrida yang sebenarnya merupakan korban perdagangan manusia (human trafficking) yang semestinya mendapatkan perlindungan. Untuk itu, pemerintah terus mendorong pemerintah Malaysia untuk menyelesaikan masalah Wilfrida ini dengan baik.

Terkait dengan upaya perlindungan hukum terhadap Wilfrida, Wasekjen Bidang Hukum dan HAM Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura, Kristiawanto menyatakan, tugas pemerintah negara Indonesia dalam pembukaan UUD 1945 diantaranya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pemerintah yang bersatu dan berdaulat, menurutnya, adalah pemerintah yang mengedepankan aspek dasar dalam melindungi setiap warga negaranya, sebagai bentuk pengejewantahan UUD 1945. Untuk itu, Presiden selaku Kepala Negara diharapkan dapat mengatasi kasus yang menimpa TKI, Wilfrida. Selain itu, diharapkan pemerintah melalui Kedutaan Besar di Malaysia memberikan perlindungan hukum dan melakukan diplomasi yang efektif dengan pemerintah Malaysia, untuk menyelamatkan warganya yang tersandung masalah.

Hal senada juga diungkapkan oleh

Ketua Komisi VIII DPR-RI Ida Fauziyah yang menyatakan, bahwa kasus Wilfrida harus dilihat secara menyeluruh, jangan hanya Wilfrida yang melakukan pembunuhan, ada data yang dipalsukan, baik alamat atau umur, apapun harus dilakukan oleh Indonesia untuk Wilfrida. Karena itu, tidak hanya Wilfrida yang harus dihukum, agen yang membawa Wilfrida juga harus ditindak oleh Pemerintah Malaysia. Untuk itu diharapkan pemerintah bisa total dalam menangani kasus Wilfrida. Sebab, Wilfrida masih tergolong anak-anak yang harus dilindungi. Selain itu, dalam penyelesaian kasus Wilfrida harus diperhatikan unsur human trafficking, konvensi perlindungan anak dan ratifikasi perlindungan anak. Wakil Ketua DPR-RI Pramono Anung menyatakan, pihaknya akan mengirim surat yang akan disertai petisi penolakan hukuman mati terhadap Wilfrida kepada parlemen Malaysia. Surat tersebut, bukan untuk mencampuri hukum yang ada di Malaysia tetapi surat dan petisi tersebut dapat menjadi pertimbangan kemanusiaan. Hal ini merupakan bagian dari tanggung jawab parlemen untuk memberikan perhatian.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengungkapkan, pemerintah hanya bisa melakukan upaya terbatas karena kasus Wilfrida sudah masuk ke meja hukum. Namun, seiring proses hukum berjalan, pemerintah menjanjikan akan mencari cara yang tepat untuk meringankan hukuman Wilfrida. Menurut Marty, Wilfrida adalah salah satu korban dari pemalsuan data TKI. Ia berharap kasus serupa tidak kembali terulang pada calon TKI lainnya. Sementara itu, Marty mengapresiasi bantuan hukum yang diajukan sejumlah pihak, baik DPR-RI, aktivis HAM, dan media. Menurut Marty, upaya yang dilakukan bersama tersebut merupakan bagian dari kepedulian antarsesama warga negara. Namun, Kemenlu menegaskan bahwa seluruh perhatian tersebut harus ditempatkan secara proposional dan terukur.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) juga terus memantau perkembangan kasus Wilfrida hingga kasus ini mendapat penyelesaian seadil-

- 4 -

adilnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurutnya, UU perlindungan anak Malaysia, Akta Kanak-Kanak Tahun 2001 selaras dengan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam kedua peraturan perundang-undangan ini disepakati bahwa anak-anak yang berusia 0 sampai 18 tahun mendapatkan perlindungan khusus dari segala hal, tak terkecuali pada kasus yang dialami oleh Wilfrida.

Selain itu, kepentingan Indonesia yang terbesar terkait dengan Konvensi Buruh Migran adalah agar negara-negara tujuan penempatan TKI meratifikasi konvensi tersebut. Dengan demikian, maka mereka menjamin bahwa TKI akan mendapat perlakuan yang layak selama masa penempatan. Perlu disadari bahwa Indonesia pada kenyataannya bukanlah negara tujuan bagi buruh migran dari luar negeri, melainkan salah satu negara pengirim buruh migran ke luar negeri. Ratifikasi konvensi tersebut oleh Indonesia tidak serta-merta memberikan jaminan bahwa TKI di luar negeri akan terlindungi lebih baik sepanjang negara tujuan penempatan tidak meratifikasi konvensi yang sama. Untuk perbaikan perlindungan, pada prinsipnya semangat untuk meratifikasi konvensi perlindungan buruh migran dan keluarganya sebaiknya dibarengi dengan perbaikan dasar hukum serta implementasi kebijakan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri oleh stakeholder dan instansi terkait di dalam negeri.

D. Penutup

Perlindungan hukum terhadap kasus Wilfrida telah diupayakan oleh berbagai pihak dan pemerintah dalam upaya memberikan perlindungan hukum dalam kasus Wilfrida. Upaya yang dilakukan bersama tersebut merupakan bagian dari kepedulian antarsesama warga negara. Untuk itu, Pemerintah diharapkan dapat menuntaskan kasus tersebut

dan mengupayakan semaksimal mungkin untuk keringanan hukuman bagi Wilfrida.

Terkait dengan upaya perlindungan TKI yang berkerja di luar negeri, pemerintah hendaknya berupaya memastikan adanya pengakuan yang lebih baik mengenai hubungan yang saling menguntungkan antara negara pengirim dan negara penerima tenaga kerja, bahwa setiap TKI sebenarnya telah memberikan kontribusi bagi negara di mana dia bekerja pada saat yang sama juga memperoleh nafkah. Hal ini dapat diwujudkan dengan baik melalui pengakuan akan hak dan tanggung jawab TKI di luar negeri. Untuk itu kerangka hukum yakni revisi UU Penempatan dan Perlindungan TKI yang merupakan RUU usul inisiatif DPR-RI diharapkan dapat segera diselesaikan sehingga dapat memberi jaminan kepastian hukum pada TKI yang diberangkatkan ke luar negeri. Dengan pembenahan dasar hukum dan implementasi kebijakan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri oleh seluruh stakeholder terkait di dalam negeri diharapkan permasalahan TKI di luar negeri dapat diselesaikan.

Rujukan:1. “Pembuktian Bisa Selamatkan Wilfrida,”

Kompas, 1 Oktober 2013.2. “Linda Gumelar: Kita Akan Buktikan

Wilfrida Hanya Korban,” Republika, 3 Oktober 2013.

3. “Sidang Wilfrida, KBRI Siapkan Langkah Hukum,” http://www.tempo.co/read/news/2013/, diakses 2 Oktober 2013.

4. “Jamhur: Mahkamah Tinggi Kelantan Tangguhkan Putusan Bagi Wilfrida,” http://www.bnp2tki.go.id/, diakses 2 Oktober 2013.

5. “Sidang Wilfrida KBRI Siapkan Langkah Hukum,” http://www.tempo.co/read/news/, diakses 3 Oktober 2013.

6. “Penjelasan Tentang Proses Hukum Kasus Wilfrida,” http://rri.co.id/index.php/berita/, diakses 4 Oktober 2013.