penyelesaian tunggakan kredit di pt. bank …... · penyelesaian tunggakan kredit di pt. bank...

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

i

PENYELESAIAN TUNGGAKAN KREDIT DI PT. BANK PERKREDITAN

RAKYAT ARTHA MERTOYUDAN SALATIGA MELALUI

ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Penulisan Hukum

(Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk

Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1

dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Oleh:

Andhika Budi Prasetyo

NIM. E0006069

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2011


commit to user

ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

PENYELESAIAN TUNGGAKAN KREDIT DI PT. BANK PERKREDITAN



Oleh:

Andhika Budi Prasetyo NIM. E0006069

Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta,

Dosen Pembimbing

Pujiyono, S.H., M.H. NIP. 197910142003121001


commit to user

iii

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi) PENYELESAIAN TUNGGAKAN KREDIT DI PT. BANK PERKREDITAN



Oleh:


NIM. E0006069

Telah diterima dan dipertahankan di hadapan

Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 2 November 2011

DEWAN PENGUJI

1. Moch. Najib Imanullah, S.H.,M.H.,PhD : ………………………

Ketua

2. Hernawan Hadi, S.H.,M.Hum. : ………………………

Sekretaris

3. Pujiyono, S.H.,M.H. : ....................................

Anggota

Mengetahui

Dekan,

Prof. Dr. Hartiwiningsih, M.H., M.Hum

NIP.195702031985032001


commit to user

iv

PERNYATAAN

Nama : Andhika Budi Prasetyo

NIM : E0006069

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi)

berjudul : PENYELESAIAN TUNGGAKAN KREDIT DI PT. BANK

PERKREDITAN RAKYAT ARTHA MERTOYUDAN SALATIGA

MELALUI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA adalah betul-

betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum

(skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya

bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum

(skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 2 November 2011

Yang membuat pernyataan


NIM. E0006069


commit to user

v

ABSTRAK

Andhika Budi Prasetyo, E0006069. 2011. PENYELESAIAN TUNGGAKAN KREDIT DI PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT ARTHA MERTOYUDAN SALATIGA MELALUI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis Alternatif Penyelesaian Sengketa yang digunakan oleh PT. BPR Artha Mertoyudan Salatiga dalam menyelesaikan tunggakan kredit dan untuk mengetahui Alternatif Penyelesaian Sengketa yang paling efektif dan efisien yang digunakan oleh PT. BPR Artha Mertoyudan Salatiga dalam menyelesaikan tunggakan kredit. Penulisan hukum ini merupakan penulisan hukum empiris yang bersifat deskriptif, menggambarkan mengenai penyelesaian tunggakan kredit di PT. BPR Artha Mertoyudan Salatiga melalui jalur Alternatif Penyelesaian Sengketa. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Sumber data primer dan sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan datanya adalah wawancara dengan pegawai PT. BPR Artha Mertoyudan Salatiga, Studi Pustaka, dan cyber media. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan model analisis interaktif. Berdasarkan pembahasan dihasilkan simpulan, Kesatu, jenis-jenis Alternatif Penyelesaian Sengketa yang digunakan oleh PT. BPR Artha Mertoyudan Salatiga untuk menyelesaikan tunggakan kredit adalah negosiasi dan negosiasi via mediator. Sedangkan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang paling efektif dan efisien adalah negosiasi via mediator. Penyelesaian tunggakan kredit dengan negosiasi via mediator merupakan model penyelesaian yang paling efektif karena model ini dinilai oleh PT. BPR Artha Mertoyudan Salatiga merupakan cara penyelesaian tunggakan kredit yang menguntungkan kedua belah pihak (win-win solution). Hal ini dikarenakan dalam proses tunggakan kredit yang diinginkan oleh kedua belah pihak adalah keputusan yang adil tanpa menimbulkan kerugian bagi masing-masing pihak. Kata kunci : Tunggakan Kredit dan Alternatif Penyelesaian Sengketa


commit to user

vi

ABSTRACT Andhika Budi Prasetyo, E0006069. 2011. SOLVING OF ARREARS CREDIT IN PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT ARTHA MERTOYUDAN SALATIGA THROUGH ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION. Law Faculty of Surakarta Sebelas Maret University. The objectives of this research to know alternative dispute resolution types used by PT. BPR Artha Mertoyudan Salatiga in handling credit arrears and to know the most efficient and effective alternative solving of dispute which used by PT. BPR Artha Mertoyudan Salatiga in handling credit arrears. The objective of this research represent writing of empirical law having the caracter of this descriptive, depicting to regarding the solving of credit arrears in PT. BPR Artha Mertoyudan Salatiga through alternative band is solving of dispute. The used data are primary data and secondary data. Source of primary data and secondary data used include cover material punish primary, secondary, and tertiary. Technique data collecting are interview with officer of PT. BPR Artha Mertoyudan Salatiga, study book, and cyber media. Data analysis the used is data qualitative with model analyse interactive. Pursuant to solution yielded by node, alternative dispute resoluiton types used by PT. BPR Artha Mertoyudan Salatiga to handling credit arrears are negotiation and negotiation via mediator. The most efficient and effective dispute is negotiation via mediator. Solving of credit arrears with negotiation via mediator represent model is most effective because this model assessed by PT. BPR Artha Mertoyudan Salatiga represent the way of the solving of beneficial credit arrears of both parties (win-win solution). This matter because of in course of credit arrears wanted by both parties is fair decision without generating loss to each side. Keyword : Arrears Credit and Alternative Solving of Dispute


commit to user

vii

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat-

Nya dan pertolongan dari-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan

hukum (Skripsi) yang berjudul “PENYELESAIAN TUNGGAKAN KREDIT DI

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT ARTHA MERTOYUDAN SALATIGA

MELALUI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA.”

Penyelesaian tunggakan kredit di PT. BPR Artha Mertoyudan

menggunakan jalur Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu negosiasi dan

negosiasi via mediator. Penggunaan Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan

cara yang efisien dan efektif dalam penyelesaian kasus tunggakan kredit. Manfaat

Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah hasil dari penyelesaian atas kasus

tunggakan kredit dapat memberikan keuntungan yang baik dan tidak

menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak yang sedang bersengketa.

Skripsi ini dibuat sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Srata (S1) pada jurusan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa

bantuan dan bimbingan dari berbagai fihak, skripsi ini tidak akan terwujud.

Dalam penyusunan penulisan hukum (Skripsi) ini, Penulis menyadari

sepenuhnya, bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak maka

penulisan hukum (Skripsi) ini tidak dapat terselesaikan dengan baik. Sehingga

dalam kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang

sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan

doa kepada Penulis kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum. selaku dekan Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah berkenan memberikan izin dan

kesempatan kepada Penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum (Skripsi)

ini.

2. Bapak Pujiyono, S.H., M.H selaku pembimbing penulisan hukum (Skripsi)

yang dengan sabar dan berkenan menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran


commit to user

viii

dalam memberikan pengarahan dan bimbingan kepada Penulis sehingga

Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (Skripsi) ini.

3. Ibu Ambar Budi S, S.H., M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Acara Perdata

yang telah membantu dalam penulisan hukum (Skripsi) ini.

4. Ibu Adriana Grahani Firdausy, S.H., M.Hum selaku pembimbing akademik

yang telah memberikan nasehat dan pengarahan dalam bidang akademik yang

sangat bermanfaat bagi Penulis selama menimba ilmu di Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta.

5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Surakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan pada bidang hukum,

sehingga dapat dijadikan acuan oleh Penulis dalam penyusunan penulisan

hukum (Skripsi) ini.

6. Bapak dan Ibu Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Surakarta yang telah memberikan bantuan dan kemudahan bagi Penulis

selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Surakarta.

7. Mama Tri Palupi Dyah H. dan Papa Ir. Prayitno selaku orang tua yang Penulis

cintai yang memberikan dukungan, doa, dan kasih sayang kepada Penulis

sehingga Penulis dapat menyelesaikan pendidikan dan penulisan hukum

(Skripsi) ini.

8. Andhita selaku adikku tersayang yang memberikan dukungan doa dan kasih

sayang bagi Penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum (Skripsi) ini.

9. Bapak/Ibu/Staf dari Perpustakaan Universitas Sebelas Maret Surakarta.

10. Sahabat tercintaku Hanifah Endah Setyowati yang telah memberikan masukan

serta menemani Penulis saat senang dan susah, dan bersedia menyediakan

waktu untuk menemani Penulis dalam mencari data yang dibutuhkan dalam

penulisan hukum (Skripsi) ini.

11. Handono Agung Widodo dan Elmina Listiani yang banyak sekali membantu

Penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum (Skripsi) ini.

12. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang tidak bisa

Penulis sebutkan satu per satu.


commit to user

ix

13. Teman-teman dan orang-orang baru yang tidak bisa Penulis sebutan satu per

satu di sini. Terima kasih telah memberikan masukan dan saran yang sangat

bermanfaat bagi Penulis.

Surakarta, 2 November 2011

Penulis

(Andhika Budi Prasetyo)


commit to user

x

DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL........................................................................................ i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .............................................. ii

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI ........................................................ iii

HALAMAN PERNYATAAN ......................................................................... iv

ABSTRAK ....................................................................................................... v

KATA PENGANTAR ..................................................................................... vii

DAFTAR ISI .................................................................................................... ix

DAFTAR BAGAN .......................................................................................... xi

BAB I PENDAHULUAN ........................................................................... 1

A. Latar Belakang Masalah ............................................................. 1

B. Rumusan Masalah ...................................................................... 4

D. Tujuan Penelitian ........................................................................ 4

E. Manfaat Penelitian ....................................................................... 5

F. Metode Penelitian ........................................................................ 6

G. Sistematika Penulisan Hukum .................................................... 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA .................................................................. 13

A. Kerangka Teori ........................................................................... 13

1. Tinjauan Umum Tentang Bank ............................................... 13

a. Pengertian Asas, Fungsi, dan Tujuan Bank ........................ 13

1) Pengertian Bank .............................................................. 13

2) Asas, Fungsi, dan Tujuan Perbankan ............................. 14

b. Jenis–Jenis dan Usaha Bank ............................................... 16

1) Jenis Bank ....................................................................... 16

2) Usaha Bank ..................................................................... 17

c. Bank Perkreditan Rakyat..................................................... 19

2. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian ....................................... 22

a. Pengertian Perjanjian .......................................................... 22

b. Syarat Syahnya Perjanjian .................................................. 23

c. Perjanjian Sebagai Undang-undang .................................... 24


commit to user

xi

d. Berakhirnya Perjanjian........................................................ 24

3. Tinjauan Umum Tentang Kredit ............................................. 27

a. Pengertian Kredit ................................................................ 27

b. Unsur-unsur Kredit ............................................................. 29

c. Jenis dan Penggolongan Kredit ........................................... 30

d. Kredit Macet ....................................................................... 31

4. Tinjauan Umum Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa .. 38

a. Pengertian Alternatif Penyelesaian Sengketa ...................... 38

b. Alasan Pemilihan Alternatif Penyelesaian Sengketa .......... 39

c. Jenis Alternatif Penyelesaian Sengketa ............................... 41

d. Alternatif Penyelesaian Sengketa di Berbagai Negara ....... 43

5. Tinjauan Umum Tentang Nasabah ......................................... 47

a. Pengertian Nasabah ............................................................. 47

b. Hubungan Bank dengan Nasabah ....................................... 47

6. Tinjauan Umum Tentang Efektif dan Efisien ......................... 48

a. Pengertian Efektif ................................................................ 48

b. Pengertian Efisien ............................................................... 48

B. Kerangka Pemikiran .................................................................... 49

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ............................... 53

A. Hasil Penelitian .......................................................................... 53

1. Deskripsi Singkat Lokasi PT. BPR Artha Mertoyudan ......... 53

2. Struktur Organisasi ................................................................ 54

3. Bagian Penanganan Kasus Kredit .......................................... 59

4. Aktivitas Operasional ............................................................ 60

B. Pembahasan ............................................................................... 62

1. Jenis Alternatif Penyelesaian Sengketa yang Digunakan

di PT. BPR Artha Mertoyudan Salatiga ................................ 62

2. Jenis Alternatif Penyelesaian Sengketa yang Paling

efektif yang digunakan di PT. BPR Artha Mertoyudan Salatiga78

BAB IV PENUTUP ....................................................................................... 87

A. Simpulan .................................................................................... 87


commit to user

xii

B. Saran ........................................................................................... 88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


commit to user

xiii

DAFTAR BAGAN

Bagan 1: Bagan Kerangka Pemikiran ................................................ 49

Bagan 2: Bagan Struktur Organisasi PT. Bank Perkreditan Rakyat

Artha Mertoyudan Salatiga ................................................. 55

Tabel 1: Tabel Tunggakan Kredit atas nama “KP” .......................... 63

Tabel 2: Tabel Tunggakan Kredit atas nama “W” ............................ 66

Tabel 3: Tabel Tunggakan Kredit atas nama “MS” .......................... 70

Tabel 4: Tabel Tunggakan Kredit atas nama “MG”.......................... 73

Tabel 5: Tabel Tunggakan Kredit atas nama “S” ............................. 76


commit to user

1

BAB I.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai mahkluk hidup yang selalu ingin mencukupi

kebutuhannya secara layak sering terbentur oleh keadaan ekonominya.

Sebagaimana diketahui, keberadaan status sosial ekonomi suatu masyarakat

bervariasi. Ada golongan ekonomi bawah, golongan ekonomi menengah, dan

golongan ekonomi atas. Suatu hal yang tidak dipungkiri apabila manusia selalu

merasa serba kekurangan. Kebutuhan suatu dana tidak saja dimiliki oleh

masyarakat golongan ekonomi bawah, melainkan golongan ekonomi menengah

dan atas pun juga merasa kekurangan dana atau modal.

Bagi golongan ekonomi bawah, kebutuhan akan dana digunakan untuk

mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari, seperti membeli beras, membeli

sandang, papan, dan sebagainya. Sedangkan bagi golongan ekonomi menengah

dan atas kebutuhan dana biasanya digunakan untuk memperlebar usahanya supaya

lebih berkembang. Guna menambah dana tentulah dibutuhkan suatu sumber dana

yang besar. Dan salah satu sumber dana yang dapat digunakan untuk mencukupi

kebutuhan hidup dan meningkatkan usaha tersebut adalah bank.

Sebagai suatu lembaga kepercayaan masyarakat, perbankan memegang

peranan yang penting dalam sistem perekonomian, sehingga bank sering disebut

sebagai jantung dari sistem keuangan. Di dalam suatu perbuatan perekonomian

modern, adanya bank di tengah-tengah masyarakat merupakan suatu hal yang

tidak asing lagi. Masyarakat sangat biasa menggunakan fasilitas bank untuk

aktivitas perkonomiannya (Awalil Rizky dan Nasyith Majidi, 2008: 25).

Perbankan menerima simpanan dari puluhan juta orang, badan usaha milik

negara dan badan usaha swasta maupun mengelola keuangan pemerintah. Dalam

melaksanakan tugas tersebut bank memfasilitasi aliran barang dan jasa dari

produsen kepada konsumen serta melakukan berbagai aktivitas keuangan untuk

kepentingan pemerintah, badan usaha milik negara dan swasta maupun untuk

keperluan rumah tangga. Bahkan dengan semakin banyaknya servis yang

1


commit to user

2

ditawarkan oleh bank, masyarakat bisa membayar tagihan telepon, tagihan listrik,

dan membayar belanja di supermarket lewat servis yang disediakan bank (Sundari

Arie, 2003-2005: 36).

Those in financial difficulty are still turning to loans as a means of

obtaining credit. In fact, the figures amongst those in distress who turn lending

are markedly on the up.Yang artinya, masyarakat yang berada dalam kesulitan

keuangan beralih kepada pinjaman sebagai saran untuk memperoleh kredit. Dan

pada kenyataannya, masyarakat tersebut yang berada di dalam kesulitan berbaik

kepada pinjaman. (http://www.emeraldinsight.com diakses tanggal 22 Juni 2011

jam 16.17 WIB).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 butir

11 tentang Perbankan menyebutkan pengertian kredit dirumuskan bahwa

penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan

pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak

peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan

pemberian bunga. Setiap bank pasti menghadapi masalah kredit macet. Bank

tanpa kredit macet merupakan hal yang aneh, (kecuali bank-bank yang baru

tentunya).

Membicarakan kredit macet, sesungguhnya membicarakan risiko yang

terkandung dalam setiap pemberian kredit, dengan demikian bank tidak mungkin

terhindar dari kredit macet. Kemacetan kredit adalah suatu hal yang merupakan

penyebab kesulitan terhadap bank itu sendiri, yaitu berupa kesulitan terutama

yang menyangkut tingkat kesehatan bank, karenanya bank wajib menghindarkan

diri dari kredit macet. The financial crisis and the subsequent distrust of the

existing banks have created an opportunity for new competitors to enter the

market for financial services, artinya selain kredit macet, bank juga mengalami

krisis keuangan dan ketidakpercayaan dari nasabah yang ada, sehingga

menciptakan kesempatan bagi pesaing-pesaing baru untuk memasuki pasar jasa

keuangan (http://www.emeraldinsight.com diakses tanggal 22 Juni 2011 jam

16.30 WIB).


commit to user

3

PT. BPR Artha Mertoyudan Salatiga merupakan salah satu lembaga

keuangan yang memanfaatkan dana dari masyarakat yang berupa Tabungan

Masyarakat Desa (Tamades) dan deposito, kemudian menyalurkan kembali dana

tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pinjaman. PT. BPR Artha

Mertoyudan didirikan dengan maksud agar pembangunan desa dapat lebih

berkembang dalam segala bidang misalnya perkembangan dari segi perekonomian

masyarakat supaya semakin makmur dan sejahtera guna meningkatkan taraf

hidup, maka diperlukan adanya penanganan khusus untuk peningkatan kredit,

karena kredit mempunyai peranan yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi.

Suatu lembaga keuangan atau bank akan memberikan kredit kepada

peminjam, jika betul-betul yakin bahwa si penerima kredit akan mengembalikan

pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat yang telah

disetujui oleh kedua pihak. Bila ada satu atau beberapa debitur PT. BPR Artha

Mertoyudan Salatiga yang tidak menaati aturan tersebut, maka dapat

menimbulkan dampak dikemudian hari, yaitu kredit yang diberikan tidak sesuai

dengan waktu yang telah diberikan atau kredit yang diberikan pembayarannya

menunggak. Timbulnya tunggakan kredit tersebut dipengaruhi oleh beberapa

faktor, baik faktor intern maupun faktor ekstern antara debitur dengan kreditur itu

sendiri.

Dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan kredit tersebut, PT. BPR

Artha Mertoyudan Salatiga selama ini menggunakan jalur di non litigasi

(Alternatif Penyelesaian Sengketa), walaupun sebenarnya pihak PT. BPR Artha

Mertoyudan Salatiga dapat menempuh jalur pengadilan mengingat kasus-kasus

tunggakannya sudah sampai tahap somasi pengadilan. Menurut Pasal 1 butir 10

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan

Alternatif Penyelesaian Sengketa, Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah

lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang

disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara

konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Di sini para pihak

yang bersengketa masing-masing tidak merasa kalah ataupun menang (win-win),


commit to user

4

sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa keputusan melalui Alternatif

Penyelesaian Sengketa dapat memberi keadilan bagi kedua belah pihak.

Berdasarkan uraian di atas, maka Penulis bermaksud untuk melakukan

penelitian lebih lanjut mengenai Alternatif Penyelesaian Sengketa terhadap

tunggakan kredit yang terdapat pada PT. BPR dalam bentuk penulisan hukum

dengan judul ”PENYELESAIAN TUNGGAKAN KREDIT DI PT. BANK

PERKREDITAN RAKYAT ARTHA MERTOYUDAN SALATIGA MELALUI

ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA.”

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam suatu penelitian sangat diperlukan agar dapat

mempermudah penulis dalam membahas permasalahan yang akan diteliti. Bertitik

tolak dari latar belakang masalah yang telah dijabarkan di atas, maka dapat

dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa sajakah model Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan yang

digunakan dalam menyelesaikan tunggakan kredit di PT. BPR Artha

Mertoyudan Salatiga?

2. Apakah model Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan yang

paling efektif dan efisien dalam menyelesaikan tunggakan kredit di PT. BPR

Artha Mertoyudan Salatiga?

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian pada dasarnya memiliki suatu tujuan tertentu yang

hendak dicapai. Tujuan penelitian juga harus jelas sehingga dapat memberikan

arah dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini

adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Obyektif

a. Untuk mengetahui model Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar

pengadilan dalam menyelesaikan tunggakan kredit di PT. BPR Artha

Mertoyudan Salatiga.


commit to user

5

b. Untuk mengetahui model Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar

pengadilan yang paling efektif dan efisien dalam menyelesaikan

tunggakan kredit di PT. BPR Artha Mertoyudan Salatiga.

2. Tujuan Subyektif

a. Untuk memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh derajat sarjana

dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Surakarta.

b. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis dalam bidang

Hukum Perdata, khususnya mengenai Alternatif Penyelesaian Sengketa

dalam menyelesaikan tunggakan kredit di PT. BPR.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian akan sangat berguna bila hasil penelitian tersebut dapat

memberikan manfaat, tidak hanya bagi penulis tetapi juga bermanfaat bagi orang

lain. Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa

masukan atau sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu

pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum perdata

pada khususnya.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur

dalam dunia kepustakaan tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam

menyelesaikan tunggakan kredit di PT. BPR.

2. Manfaat Praktis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan penalaran,

membentuk pola pikir sistematis dan dinamis sekalipun untuk mengetahui

sejauh mana kemampuan dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama

menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan

serta tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dan berguna bagi

para pihak yang berminat pada masalah yang sama.


commit to user

6

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum dimulai dengan melakukan penelusuran terhadap bahan-

bahan hukum sebagai dasar suatu keputusan hukum (legal decision making)

terhadap kasus-kasus hukum yang konkret. Pada sisi lainnya, penelitian hukum

juga merupakan kegiatan ilmiah untuk memberikan refleksi dan penilaian

terhadap keputusan-keputusan hukum yang telah dibuat terhadap kasus-kasus

hukum yang pernah terjadi atau akan terjadi (Johnny Ibrahim, 2006: 299). Metode

penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Berdasar dengan judul dan permasalahan dalam penulisan hukum ini,

maka penelitian ini merupakan penelitian empiris atau socio-legal research.

Penelitian yang bersifat socio-legal research ini menempatkan hukum sebagai

gejala sosial. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer yang

berupa hasil wawancara dengan pegawai PT. BPR Artha Mertoyudan Salatiga

mengenai kenyataan yang terjadi di masyarakat, yaitu dari Alternatif

Penyelesaian Sengketa dalam menyelesaikan tunggakan kredit di PT. BPR

Artha Mertoyudan Salatiga. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti data

primer atau data dasar yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum

sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara

sistematis, dikaji, kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya tentang

masalah yang diteliti.

2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul dan permasalahan dalam penelitian ini maka

penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang

bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap

tentang keadaan yang berlaku di tempat tertentu atau mengenai gejala yuridis

yang ada, atau peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat (Abdulkadir

Muhammad, 2004: 50). Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan

data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala

lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa,


commit to user

7

agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama atau di dalam

kerangka menyusun teori-teori baru.

Berdasarkan pengertian tersebut maka penelitian ini termasuk dalam

penelitian deskriptif. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif karena

penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan tentang Alternatif

Penyelesaian Sengketa dalam menyelesaikan tunggakan kredit di PT. BPR

Artha Mertoyudan Salatiga.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang diambil oleh Penulis bertujuan untuk

memperjelas ruang lingkup, sehingga penelitiannya menjadi terarah dan dapat

dibatasi. Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di PT. BPR


4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum

adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan kasus

(Case Approach), pendekatan historis (Historical Approach), pendekatan

perbandingan (Comparative Approach), dan pendekatan konseptual

(Conceptual Approach) (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 93). Pendekatan yang

digunakan oleh Penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (Case

Approach). Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah

terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah

menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

5. Jenis Data

Jenis data yang Penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah data

primer, data sekunder, dan data tersier. Data primer adalah data yang

diperoleh secara langsung di lokasi penelitian, yaitu wawancara dengan Bapak

Handono Agung Widodo sebagai Kepala Bagian Kredit PT. BPR Artha

Mertoyudan Salatiga. Sedangkan data sekunder yaitu berkas-berkas dokumen

yang mendukung data primer seperti perjanjian kredit antara debitur dan

kreditur atau informasi hasil penelaahan dokumen penelitian serupa yang

pernah dilakukan sebelumnya, bahan kepustakaan seperti buku-buku, literatur,


commit to user

8

koran, majalah, jurnal, perundang-undangan, internet, dan bahan lainnya yang

mendukung penelitian ini. Sedangkan data tersier yaitu data yang mendukung

data primer dan data sekunder berupa kamus hukum dan kamus besar bahasa

Indonesia.

6. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat di mana dan ke mana data dari suatu

penelitian dapat diperoleh. Sumber data yang digunakan Penulis dalam

penelitian adalah:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah pihak yang terkait langsung dengan

permasalahan yang diteliti, yaitu Bapak Handono Agung Widodo sebagai

Kepala Bagian Kredit PT. BPR Artha Mertoyudan Salatiga.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ini diperoleh dari perjanjian kredit PT. BPR Artha

Mertoyudan Salatiga, buku-buku, majalah, artikel, jurnal hukum, arsip,

hasil penelitian ilmiah, dokumen, peraturan perundang-undangan yaitu

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-undang Nomor 10

Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-undang Nomor 30 Tahun

1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa, laporan, media massa,

internet, dan data kepustakaan lainnya yang mendukung data primer.

c. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier diperoleh dari kamus hukum dan kamus bahasa

Indonesia yang mendukung data primer dan data sekunder.

7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dimaksudkan sebagai cara untuk

memperoleh data dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang diambil

oleh Penulis dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan

seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan

mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu (Deddy


commit to user

9

Mulyana, 2006: 180). Dalam penelitian ini Penulis akan melakukan

wawancara dengan Bapak Handono Agung Widodo sebagai Kepala

Bagian Kredit PT. BPR Artha Mertoyudan Salatiga.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan

dengan mengumpulkan data tertulis, yaitu dengan cara membaca dan

mempelajari perjanjian kredit dan perjanjian-perjanjian lain yang terkait

dengan masalah Alternatif Penyelesaian Sengketa di PT. BPR Artha

Mertoyudan Salatiga, peraturan perundang-undangan yaitu Undang-

undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998

tentang Perbankan dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang

Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan literatur yang sesuai dengan dasar

penyusunan penulisan hukum ini.

8. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian merupakan hal yang penting

karena menentukan kualitas dari penelitian tersebut. Setelah data terkumpul,

maka data tersebut dapat diolah dan dianalisis sedemikian rupa sampai pada

tahap penarikan kesimpulan yang dapat digunakan untuk menjawab persoalan-

persoalan yang dikemukakan dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif dengan

model analisis interaktif (interactive model). “Menurut Miles dan Huberman

sebagaimana dikutip HB. Sutopo dalam proses analisis terdiri dari komponen

utama yaitu reduksi data (data reduction), sajian data (data display), dan

penarikan kesimpulan (conclusion drawing)” (HB Sutopo, 1988: 34). Ketiga

komponen tersebut dilakukan bersama dengan pengumpulan data, selanjutnya

setelah data terkumpul maka dibuat suatu penarikan kesimpulan (conclusion

drawing) dan verifikasi. Ketiga komponen tersebut dapat diuraikan sebagai

berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu proses seleksi, pemfokusan,

penyederhanaan, dan abstraksi data yang ada dalam fieldnote. Proses ini


commit to user

10

berlangsung terus sepanjang pelaksanaan riset, yang dimulai dari bahkan

sebelum pengumpulan data dilakukan.

b. Sajian Data

Sajian data merupakan suatu rakitan organisasi informasi, deskriptif dalam

bentuk narasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian dapat dilakukan.

Sajian data juga dapat berupa matriks, gambar atau skema, jaringan kerja

berkaitan kegiatan dan tabel. Seluruhnya dirancang guna merakit informasi

secara teratur supaya mudah dilihat dan dimengerti dalam bentuk yang

kompak.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan dilakukan oleh penulis sendiri, agar menghasilkan

suatu kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan dapat diadakan

verifikasi terhadap kesimpulan tersebut. Untuk lebih jelasnya Penulis

menggambarkan model analisis interaktif (interactive model) sebagai

berikut :

Gambar : analisis Data Kualitatif Interaksi Model

(HB Sutopo, 1988: 37)

Ketiga komponen ini berinteraksi dengan komponen pengumpulan data

sebagai proses siklus. Sebelum proses pengumpulan data, Penulis

membuat reduksi data dan sajian data. Pada proses pengumpulan data

PENGUMPULAN DATA

REDUKSI DATA

PENARIKAN KESIMPULAN VERIFIKASI

SAJIAN DATA


commit to user

11

berakhir, penulis melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasinya

berdasar pada reduksi dan sajian data yang ada.

F. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika

penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru penulisan hukum, maka Penulis

menggunakan sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan hukum

ini terdiri dari empat bab yang tiap-tiap bab terbagi ke dalam sub-subbab yang

dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil

penelitian ini. Sistematika penulisan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah,

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode

penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai tinjauan pustaka yang terdiri

dari:

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Bank

Tinjauan umum tentang bank terdiri dari pengertian bank,

asas bank, funfsi dan tujuan bank, jenis-jenis dan usaha-

usaha bank, dan bank perkreditan rakyat itu sendiri.

2. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

Tinjauan umum tentang perjanjian terdiri dari pengertian

perjanjian, syarat sahnya perjanjian, perjanjian sebagai

undang-undang, dan berakhirnya perjanjian.

3. Tinjauan Umum Tentang Kredit

Tinjauan umum tentang kredit terdiri dari pengertian kredit,

unsur-unsur kredit, jenis dan penggolongan kredit, dan

kredit macet.


commit to user

12

4. Tinjauan Umum Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa

Tinjauan umum tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa

terdiri dari pengertian Alternatif Penyelesaian Sengketa,

alasan memilih Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam

menyelesaikan tunggakan kredit, Alternatif Penyelesaian

Sengketa di beberapa negara, dan jenis Alternatif

Penyelesaian Sengketa.

5. Tinjauan Umum Tentang Nasabah

Tinjauan umum tentang nasabah terdiri dari pengertian

nasabah dan hubungan nasabah dengan bank.

6. Tinjauan Umum Tentang Efektif dan Efisien

Tinjauan umum tentang efektif dan efisien terdiri dari

pengertian efektif dan pengertian efisien.

B. Kerangka Pemikiran

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian yang membahas

tentang Deskripsi lokasi penelitian, jenis Alternatif Penyelesaian

Sengketa yang digunakan dalam menyelesaikan tunggakan kredit

di PT. BPR Artha Mertoyudan Salatiga dan jenis Alternatif

Penyelesaian Sengketa yang paling efektif dan efisien yang

digunakan dalam menyelesaikan tunggakan kredit di PT. BPR


BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan mengenai kesimpulan dari hasil

pembahasan dan saran-saran terkait permasalahan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


commit to user

13

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Bank

a. Pengertian, Asas, Fungsi, dan Tujuan Bank

1) Pengertian Bank

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari

setiap negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat

bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan

usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan

menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan

dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan

pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi

semua sektor perekonomian.

Di Indonesia masalah yang terkait dengan bank diatur dalam

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang

Perbankan sebagai diubah dalam Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 10 Tahun 1998. Dalam Black’s Law Dictionary, bank

dirumuskan sebagai :

“an institution, usually incopated, whose business to receive

money on deposit, cash, checks or drafts, discount commercial

paper, make loans, an issue promissory notes payable to

bearer known as bank notes”. Yang artinya adalah bank

merupakan sebuah lembaga yang biasanya memiliki bisnis

menerima, menyimpan uang tabungan, uang tunai, cek atau

perjanjian, surat bisnis disconto, pinjaman, nota surat

kesanggupan atas pinjaman sebagai catatan bank (Hermansyah,

2005: 7).

Tidak jauh berbeda dengan rumusan tersebut, menurut Kamus

Besar Bahasa Indonesia, bank adalah badan usaha di bidang keuangan

13


commit to user

14

yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat, terutama

memberikan kredit dan jasa di lalu lintas pembayaran dan peredaran

uang. Rumusan mengenai pengertian bank yang lain dapat juga kita

temui dalam kamus istilah hukum Fockema Andreas yang mengatakan

bahwa bank adalah suatu lembaga atau orang pribadi yang

menjalankan perusahaan dalam menerima dan memberikan uang dari

dan kepada pihak ketiga. Berhubung dengan adanya cek yang hanya

dapat diberikan kepada bankir sebagai tertarik, maka bank dalam arti

luas adalah orang atau lembaga yang dalam pekerjaannya secara

teratur menyediakan uang untuk pihak ketiga (Hermansyah, 2005: 8).

Berdasarkan dari beberapa pengertian di atas dapat dikatakan

bahwa pada dasarnya bank adalah badan usaha yang menjalankan

kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya

kembali kepada pihak-pihak yang membutuhkan dalam bentuk kredit

dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Berkaitan dengan

pengertian bank, Pasal 1 butir 2 Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan merumuskan bahwa Bank

adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam

bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam

bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

2) Asas, Fungsi, dan Tujuan Perbankan

Mengenai asas perbankan yang dianut di Indonesia dapat

diketahui dari ketentuan Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang mengemukakan

bahwa, “ Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan

demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.”

Menurut penjelasan resminya yang dimaksud dengan demokrasi

ekonomi adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan UUD

1945.


commit to user

15

Berkaitan dengan itu, untuk memperoleh pengertian mengenai

makna demokrasi ekonomi Indonesia itu, dalam ceramahnya di

Gedung Kebangkitan Nasional Tanggal 16 Mei 1981, ahli ekonomi

Universitas Gadjah Mada Mubyarto sebagimana dikutip oleh

Hermansyah merumuskan bahwa demokrasi ekonomi Indonesia

sebagai demokrasi ekonomi Pancasila mempunyai ciri-ciri sebagai

berikut: pertama, dalam sistem ekonomi Pancasila koperasi ialah soko

guru perekonomian; kedua, perekonomian Pancasila digerakkan oleh

rangsangan-rangsangan ekonomi, sosial, dan yang paling penting ialah

moral; ketiga, perekonomian Pancasila ada hubungannya dengan

Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dalam Pancasila terdapat solidaritas

sosial; keempat, perekonomian Pancasila berkaitan dengan persatuan

Indonesia, yang berarti nasionalisme menjiwai tiap kebijakan ekonomi.

Sedangkan sistem perekonomian kapitalis pada dasarnya

kosmopolitanisme, sehingga dalam mengejar keuntungan tidak

mengenal batas-batas negara; kelima, sistem perekonomian Pancasila

tegas dan jelas adanya keseimbangan antara perencanaan sentral

(nasional) dengan tekanan pada desentralisasi di dalam pelaksanaan

kegiatan ekonomi (Hermansyah, 2005: 18-19).

Prinsip kehati-hatian disebutkan dalam ketentuan Pasal 2

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang

Perbankan tidak terdapat penjelasan secara resmi, tetapi dapat

dikemukakan bahwa bank dan orang-orang yang terlibat di dalamnya,

terutama dalam membuat kebjiaksanaan dan menjalankan kegiatan

usahanya wajib menjalankan tugas dan wewenangnya masing-masing

secara cermat, teliti, dan professional sehingga memperoleh

kepercayaan masyarakat. Selain itu, bank dalam membuat

kebijaksanaan dan menjalankan kegiatan usahanya harus selalu

mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku secara

konsisten dengan didasari oleh itikad baik. Kepercayaan masyarakat

merupakan kata kunci utama bagi berkembang atau tidaknya suatu


commit to user

16

bank, dalam arti tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat suatu bank

tidak akan mampu menjalankan kegiatan usahanya.

Mengenai fungsi perbankan dapat dilihat dalam ketentuan

Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998

tentang Perbankan yang menyatakan bahwa fungsi utama perbankan

Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

Dari ketentuan ini tercermin fungsi bank sebagai perantara pihak-pihak

yang memiliki kelebihan dana (surplus of funds) dengan pihak-pihak

yang kekurangan dan memerlukan dana (lacks of funds).

Perbankan di Indonesia mempunyai tujuan yang strategis dan

tidak semata-mata berorientasi ekonomis, tetapi juga berorientasi

kepada hal-hal yang nonekonomis seperti masalah yang menyangkut

stabilitas nasional yang mencakup antara lain stabilitas politik dan

stabilitas sosial. Secara lengkap mengenai hal ini diatur dalam

ketentuan Pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10

Tahun 1998 tentang Perbankan yang berbunyi, ”Perbankan Indonesia

bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam

rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan

stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak”.

b. Jenis-Jenis dan Usaha-Usaha Bank

1) Jenis-Jenis Bank

Dalam praktik perbankan di Indonesia saat ini terdapat

beberapa jenis perbankan yang diatur dalam Undang-undang

Perbankan. Jika kita melihat jenis perbankan sebelum keluar Undang-

undang Republik Indonesia Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 dengan

sebelumnya yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14

Tahun 1967, maka terdapat beberapa perbedaan. Namun kegiatan

utama atau pokok bank sebagai lembaga keuangan yang menghimpun

dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tidak berbeda satu sama

lainnya (Kasmir, 2004: 32).


commit to user

17

Menurut Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, jenis bank ada dua jenis,

yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Yang dimaksud

dengan Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha

secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam

kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran, sedangkan yang

dimaksud dengan Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang

melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau

berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan

jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Selain itu Bank Umum dapat mengkhususkan diri untuk

melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih

besar kepada kegiatan tertentu. Yang dimaksud dengan

“mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu” adalah

antara lain melaksanakan kegiatan pembiayaan jangka panjang,

kegiatan untuk mengembangkan koperasi, pengembangan pengusaha

ekonomi lemah/pengusaha kecil, pengembangan ekspor nonmigas, dan

pengembangan pembangunan perumahan.

2) Usaha-Usaha Bank

Menurut ketentuan Pasal 6 Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, kegiatan usaha yang dapat

dilakukan oleh Bank Umum adalah sebagai berikut:

a) menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan

berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan,

dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;

b) memberikan kredit;

c) menerbitkan surat pengakuan utang;

d) membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun

untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya;

e) memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun

untuk kepentingan nasabah;


commit to user

18

f) menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau

meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan

surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek,

atau sarana lainnya;

g) menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan

melakukan perhitungan dengan atau antarpihak ketiga;

h) menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat

berharga;

i) melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain

berdasarkan suatu kontrak;

j) melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah

lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa

efek;

k) dihapus;

l) melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan

kegiatan wali amanat;

m) menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain

berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang

ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan

n) melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank

sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang dan

peraturan peraturan perundang-undangaan yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, menunjukkan bahwa Bank Umum

dapat melakukan berbagai macam bentuk kegiatan usaha yang sangat

luas, namun demikian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10

Tahun 1998 tentang Perbankan telah pula menentukan mengenai

kegiatan usaha yang dilarang dilakukan oleh Bank Umum

sebagaimana diatur dalam Pasal 10, yaitu:

a) melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 huruf b dan huruf c;

b) melakukan usaha perasuransian;


commit to user

19

c) melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.

c. Bank Perkreditan Rakyat

BPR adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan

hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk

lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai

usaha BPR. BPR mempunyai asas-asas dalam menjalankan usahanya.

Asas tersebut adalah demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip

kehati-hatian, kemanan, keuntungan, dan efisiensi yang diharapkan dapat

menunjang kekuatan dan pertumbuhan sistem perbankan serta

mengakomodasi perkembangan kebutuhan pemerintah dan masyarakat.

Demokrasi ekonomi adalah sistem ekonomi Indonesia yang dijalankan

sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945.

BPR mempunyai fungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana

masyarakat. Di mana pihak bank melakukan penghimpunan dana dari

masyarakat dan akan disalurkan untuk masyarakat itu sendiri guna

memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usahanya. Selain

mempunyai fungsi, BPR juga mempunyai tujuan untuk menunjang

pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan

pemerataan, penumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah

peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Berbeda halnya dengan Bank Umum yang bisa melakukan

berbagai kegiatan usaha sebagaimana dikemukakan di atas, maka di BPR

kegiatan usaha yang dapat dilakukannya terbatas. Usaha BPR hanya

meliputi:

1) menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa

deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang

dipersamakan dengan itu;

2) memberikan kredit;


commit to user

20

3) menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip

syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

dan

4) menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia,

deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank

lain.

Berkaitan dengan itu, Undang-undang Republik Indonesia Nomor

10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengatur juga mengenai kegiatan usaha

yang dilarang dilakukan oleh BPR sebagaimana ditentukan dalam Pasal

14, yaitu:

1) menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas

pembayaran;

2) melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;

3) melakukan penyertaan modal;

4) melakukan usaha perasuransian; dan

5) melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 13.

BPR mempunyai alokasi dalam menjalankan usaha-usahanya.

Dalam mengalokasi kredit, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh

BPR, yaitu:

1) dalam memberikan kredit, BPR wajib mempunyai keyakinan atas

kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai

dengan perjanjian;

2) dalam memberikan kredit, BPR wajib memenuhi ketentuan Bank

Indonesia mengenai batas maksimum pemberian kredit, pemberian

jaminan, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh BPR

kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk

kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan

BPR tersebut. Batas maksimum tersebut adalah tidak melebihi 30%

dari modal yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank

Indonesia; dan


commit to user

21

3) dalam memberikan kredit, BPR wajib memenuhi ketentuan Bank

Indonesia mengenai batas maksimum pemberian kredit, pemberian

jaminan, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh BPR

kepada pemegang saham (dan keluarga) yang memiliki 10% atau lebih

dari modal disetor, anggota dewan komisaris (dan keluarga), anggota

direksi (dan keluarga), pejabat BPR lainnya, serta perusahaan-

perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan pihak pemegang

saham (dan keluarga) yang memiliki 10% atau lebih dari modal

disetor, anggota dewan komisaris (dan keluarga), anggota direksi (dan

keluarga), pejabat BPR lainnya. Batas maksimum tersebut tidak

melebihi 10% dari modal yang sesuai dengan ketentuan yang

ditetapkan Bank Indonesia.

Pendirian BPR mempunyai ijin-ijin tertentu. Perijinan tersebut

antara lain:

1) usaha BPR harus mendapatkan ijin dari Menteri Keuangan, kecuali

apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat diatur dengan

undang-undang tersendiri;

2) ijin usaha BPR diberikan Menteri Keuangan setelah mendengar

pertimbangan Bank Indonesia;

3) untuk mendapatkan ijin usaha, BPR wajib memenuhi persyaratan

tentang susunan organisasi, permodalan, kepemilikan, keahlian di

bidang perbankan, kelayakan rencana kerja, hal-hal lain yang

ditetapkan Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank

Indonesia, dan memenuhi persyaratan tentang tempat kedudukan

kantor pusat BPR di kecamatan. BPR dapat pula didirikan di ibukota

kabupaten atau kotamadya sepanjang di ibukota kabupaten dan

kotamadya belum terdapat BPR;

4) pembukaan kantor cabang BPR di ibukota negara, ibukota propinsi,

ibukota kabupaten, dan kotamadya hanya dapat dilakukan dengan ijin

Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia.


commit to user

22

Persyaratan dan tata cara pembukaan kantor tersebut ditetapkan

Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia;

5) pembukaan kantor cabang BPR di luar ibukota negara, ibukota

propinsi, ibukota kabupaten, dan kotamadya serta pembukaan kantor di

bawah kantor cabang BPR wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia.

Persyaratan dan tata cara pembukaan kantor tersebut ditetapkan

Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia;

dan

6) BPR tidak dapat membuka kantor cabangnya di luar negeri karena

BPR dilarang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing (transaksi

valas).

2. Tinjauan Umum tentang Perjanjian

a. Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata suatu

perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pengertian

perjanjian ini mengandung unsur:

1) Perbuatan

Penggunaan kata “perbuatan” pada perumusan tentang Perjanjian ini

lebih tepat jika diganti dengan kata perbuatan hukum atau tindakan

hukum, karena perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi para

pihak yang memperjanjikan.

2) Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih

Untuk adanya suatu perjanjian, paling sedikit harus ada dua pihak yang

saling berhadap-hadapan dan saling memberikan pernyataan yang

cocok/pas satu sama lain. Pihak tersebut adalah orang atau badan

hukum.

3) Mengikatkan dirinya

Di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak

yang satu kepada pihak yang lain. Dalam perjanjian ini orang terikat


commit to user

23

kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri

(Endang Mintorowati, 1994: 1).

b. Syarat Sahnya Perjanjian

Agar suatu perjanjian dapat menjadi sah dan mengikat para pihak,

perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam

Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Sepakat diartikan sebagai persetujuan kehendak, seiya sekata

pihak-pihak mengenai pokok-pokok perjanjian, apa yang dikehendaki

oleh pihak yang satu dikehendaki pula oleh pihak yang yang lainnya.

Persetujuan itu sifatnya sudah mantap, dan tidak lagi dalam

perundingan. Persetujuan kehendak itu sifatnya bebas, artinya tidak

ada paksaan, tekanan dari pihak manapun juga, betul-betul atas

kemauan sukarela para pihak. Dalam pengertian persetujuan kehendak

termasuk juga tidak ada kekhilafan dan tidak ada penipuan.

2) Cakap untuk membuat perikatan

Pada prinsipnya semua orang dinyatakan cakap untuk membuat

perjanjian apabila ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap,

hal ini diatur dalam Pasal 1329 KUH Perdata. Perkecualian atas

prinsip yang ada dalam Pasal 1329 KUH Perdata yang terdapat dalam

Pasal 1330 KUH Perdata menentukan yang tidak cakap untuk

membuat perikatan, yaitu:

a) orang-orang yang belum dewasa;

b) mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;

c) orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh

undang-undang; dan

d) pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah

melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

3) Suatu hal tertentu

Perjanjian harus menentukan jenis objek yang diperjanjikan,

jika tidak perjanjian itu batal demi hukum. Pasal 1332 KUH Perdata


commit to user

24

menentukan hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan yang

dapat menjadi obyek perjanjian, dan berdasarkan Pasal 1334 KUH

Perdata barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat

menjadi obyek perjanjian kecuali jika dilarang oleh undang-undang

secara tegas.

4) Suatu sebab atau causa yang halal

Sahnya causa dari suatu persetujuan ditentukan pada saat

perjanjian dibuat. Perjanjian tanpa causa yang halal adalah batal demi

hukum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

c. Perjanjian Sebagai Undang-Undang

Perjanjian atau kontrak adalah suatu peristiwa di mana seorang

atau satu pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain atau di mana dua

orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal

(Pasal 1313 KUH Perdata). Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, yang

menyatakan bahwa semua kontrak atau perjanjian yang dibuat secara sah

berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Munir

Fuady, 1999: 17). Dari Pasal ini dapat disimpulkan adanya asas kebebasan

berkontrak, akan tetapi kebebasan ini dibatasi oleh hukum yang sifatnya

memaksa, sehingga para pihak yang membuat perjanjian harus menaati

hukum yang sifatnya memaksa. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik

kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-

alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian

tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di

dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian,

diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. Suatu

perjanjian tidak diperbolehkan membawa kerugian kepada pihak ketiga.

d. Berakhirnya Perjanjian

Menurut Pasal 1381 KUHPerdata menyebutkan bahwa berakhirnya

perjanjian disebabkan karena:


commit to user

25

1) Pembayaran

Terpenuhinya kontra prestasi yang dilakukan oleh nasabah

debitur adalah dengan melakukan pembayaran atas kredit yang

diterimanya. Mengenai pembayaran ini dapat dilakukan oleh siapa saja

yang berkepentingan, seperti turut berutang maupun seorang

penanggung utang, termasuk juga pihak ketiga yang tidak mempunyai

kepentingan, dengan syarat bertindak atas nama debitur dan untuk

melunasi kredit (Badriyah Harun, 2010: 63).

2) Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau

penitipan

Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau

penitipan terjadi bila kreditur (bank) menolak pembayaran kredit

secara tunai. Terhadap pembayaran tunai yang ditawarkan oleh

nasabah debitur ternyata ditolak oleh bank, maka nasabah debitur

dapat menyimpan atau menitipkannya pada pengadilan (Badriyah

Harun, 2010: 63).

3) Pembaruan utang

Pembaruan utang disebut juga novasi. Dikatakan pembaruan

utang karena utang yang ada pada perjanjian lama dihapus pada waktu

yang bersamaan dengan adanya utang dengan perjanjian yang baru.

Terdapat tiga cara dalam membuat pembaruan utang, yaitu:

a) kredit yang lama hapus karena kredit yang baru;

b) kreditur membebaskan diri dari piutangnya dan menunjuk bank

yang baru sebagai kreditur, baik dilakukan tanpa atau dengan

sepengetahuan debitur; dan

c) terjadi perubahan objek perjanjian (Badriyah Harun, 2010: 64).

4) Perjumpaan utang

Perjumpaan utang disebut juga kompensasi. Terjadinya

kompensasi dikarenakan dua orang saling berutang. Cara melakukan

kompensasi dapat dilakukan dengan cara otomatis di mana para pihak


commit to user

26

saling melepaskan haknya guna menunaikan kewajibannya terhadap

utang, maupun dilakukan dengan cara mengadakan pembicaraan

terlebih dahulu. Untuk melakukan kompensasi terdapat persayaratan

sebagaimana dimuat dalam Pasal 1427 KUHPerdata yang

mensyaratkan bahwa:

b) kedua utang harus mengenai uang atau barang yang berasal dari

jenis dan kualitas yang sama; dan

c) kedua utang harus sama besar dan seketika dapat ditagih dalam

waktu yang sama.

5) Percampuran utang

Percampuran utang dapat terjadi karena para pihak baik debitur

maupun kreditur berkumpul menjadi satu. Dengan tercampurnya

debitur dan kreditur pada satu pihak, maka utang yang ada dapat

terhapus apabila terdapat tanggung-menanggung antara kreditur dan

debitur (Badriyah Harun, 2010: 64).

6) Pembebasan utang

Dalam pembebasan utang yang dilakukan oleh kreditur,

kreditur wajib secara tegas memberitahukan kepada debitur bahwa

kreditur telah membebaskan piutangnya. Debitur yang menyetujui

pembebasan utang tersebut wajib menjawabnya. Hal tersebut sesuai

dengan Pasal 1438 KUHPerdata yang menyatakan bahwa pembebasan

suatu utang tidak boleh dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan,

dengan demikian baik kreditur maupun debitur harus secara tegas

menyatakannya (Badriyah Harun, 2010: 65).

7) Musnahnya barang terutang

Debitur dapat membebaskan dirinya dari utang apabila barang

yang diperjanjikan hilang atau musnah di luar kekuasannya. Hilang

atau musnahnya barang bukan berasal dari kelalaian debiturdan debitur

dapat membuktikannya. Namun sebagaimana yang disebutkan dalam

Pasal 1445 KUHPerdata, jika bukan karena kesalahan debitur

kemudian barang tersebut jadi musnah, tidak dapat diperdagangkan,


commit to user

27

atau hilang, maka debitur, jika ia mempunyai hak-hak atau tuntutan

ganti rugi mengenai barang tersebut, diwajibkan memberikan hak dan

tuntutan tersebut kepada kreditur. Dengan demikian Pasal 1445

menghendaki adanya ganti kerugian oleh kreditur bila debitur

menuntutnya (Badriyah Harun, 2010: 65).

8) Pembatalan

Pembatalan dapat menghapus suatu utang apabila tidak

terpenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 1320

KUHPerdata. Pasal 1449 juga membolehkan pembatalan apabila

perikatan tersebut mengandung paksaan, kekhilafan, atau penipuan

(Badriyah Harun, 2010: 66).

9) Berlakunya suatu syarat batal

Berlakunya syarat batal hanya terdapat pada perjanjian

bersyarat yang menyaratkan suatu keadaan atau peristiwa yang terjadi

pada masa mendatang dan peristiwa itu masih belum terjadi. Misalnya

bila jaminan ternyata tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan, maka

bank berhak untuk membatalkan perjanjian (Badriyah Harun, 2010:

66).

10) Lewatnya waktu

Dasar hukum berakhirnya perjanjian yang melewati waktu

(kadaluarsa) sebagaimana diatur dalam Pasal 1946 KUHPerdata.

Kadaluarsa merupakan sebuah upaya untuk memperoleh atau

membebaskan suatu perikatan dengan lewatnya waktu dengan syarat-

syarat sebagaimana ditetapkan oleh Undang-undang (Badriyah Harun,

2010: 66).

3. Tinjauan Umum Tentang Kredit

a. Pengertian Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa latin, yaitu credere yang berarti

kepercayaan. Kepercayaan yang dimaksud adalah kepercayaan dalam

penundaan pembayaran, baik penundaan utang piutang maupun penundaan


commit to user

28

jual beli. Debitur tidak wajib membayar utangnya secara langsung atau

tunai, melainkan ia diberikan kepercayaan oleh Undang-undang dalam

perjanjian kredit untuk membayar belakangan secara bertahap atau

mencicil. Karena utang tersebut dibayar dengan dicicil, maka resiko

selama utang tersebut belum dilunasi harus ditanggung oleh si pemberi

kredit (Badriyah Harun, 2010: 2).

Menurut Pasal 1 butir 11 Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang

dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan

pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak

meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu

dengan pemberian bunga. Kredit adalah merupakan kemampuan untuk

melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan

satu janji pembayarannya akan dilakukan atau ditangguhkan pada suatu

jangka waktu disepakati.

Dalam perkembangan perbankan modern pengertian perkreditan

tidak terbatas pada peminjaman kepada nasabah semata atau kredit secara

tradisional, melainkan lebih luas lagi serta adanya flektibilitas kredit yang

diberikannya. Hal tersebut terlihat dari pengertian cakupan kredit yang

terdapat pada lampiran Pedoman Penyusunan Kebijaksanaan Perkreditan

Bank (PPKPB) sebagaimana dikutip oleh Muhamad Djumhana yang

tertuang dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor

27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995. Pengertian kredit dalam PPKPB

tidak terbatas hanya pada pemberian fasilitas kredit yang lazim dibukukan

dalam pos kredit pada aktiva dalam neraca bank, namun termasuk pula

pemberian surat berharga yang disertai note purchase agreement atau

perjanjian kredit, pembelian surat berharga lain yang diterbitkan nasabah,

pengambilan tagihan dalam rangka anjak piutang dan pemberian jaminan

bank yang diantaranya meliputi akseptasi, endosemen, dan awal-awal surat

berharga (Muhamad Djumhana, 2000: 368-369).


commit to user

29

b. Unsur-Unsur Kredit

Sebagaimana diketahui bahwa unsur essensial dari kredit bank

adalah adanya kepercayaan dari bank sebagai kreditur terhadap nasabah

peminjam sebagai debitur. Kepercayaan tersebut timbul karena

dipenuhinya segala ketentuan dan persyaratan untuk memperoleh kredit

bank oleh debitur antara lain jelasnya tujuan peruntukan kredit, adanya

benda jaminan atau agunan dan lain-lain.

Kredit dilihat dari sisi keuntungan maka pandangan antara kreditur

dan debitur secara jelas mempunyai perbedaan, namun demikian mereka

terikat dalam satu kepentingan atas kondisi yang ada, maksudnya bahwa

dari sisi kreditur kegiatan kredit yaitu untuk mengambil keuntungan dari

modalnya dengan mengharapkan kontra prestasi, sedangkan pandangan

dari sisi debitur yaitu bahwa kredit memberikan bantuan bagi dirinya

untuk menutupi kebutuhannya dan menjadi beban bagi dirinya untuk

membayar di masa depan hal mana beban itu merupakan kewajiban

baginya yang berupa hutang (Muhamad Djumhana, 2000: 370).

Dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Perkreditan, Drs

Thomas Suyatno mengemukakan bahwa unsur-unsur kredit terdiri atas:

1) Kepercayaan

Kepercayaan adalah suatu keyakinan dari pemberi kredit bahwa

prestasi (uang, jasa atau barang) yang diberikannya baik dalam bentuk

uang, barang, atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dimasa

tertentu yang akan datang.

2) Tenggang Waktu

Waktu adalah bahwa antara pemberi prestasi dan pengembaliannya

dibatasi oleh suatu masa atau waktu tertentu. Dalam unsur waktu ini

terkandung pengertian tentang nilai agio uang bahwa uang sekarang

lebih bernilai dari uang dimasa yang akan datang.

3) Degree of Risk

Degree of Risk adalah pemberian kredit menimbulkan suatu tingkat

resiko, dimasa-masa tenggang adalah masa yang abstrak. Resiko


commit to user

30

timbul bagi pemberi karena uang/jasa/barang, jasa atau prestasi telah

lepas kepada orang lain.

4) Prestasi atau objek kredit

Prestasi adalah objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang,

tetapi juga dapat bentuk barang atau jasa. Namun karena kehidupan

modern sekarang ini didasarkan kepada uang, maka transaksi-transaksi

kredit yang menyangkut uanglah yang sering kita jumpai dalam

praktek perkreditan (Thomas Suyatno, 1995: 14).

c. Jenis dan Penggolongan Kredit

Istilah penggolongan kredit adalah istilah yang digunakan untuk

menunjukkan penggolongan kredit berdasarkan kolektibilitas kredit yang

menggambarkan kualitas kredit tersebut. Mengenai pengaturan

penggolongan kolektibilitas kredit terdapat dalam Surat Keputusan Direksi

Bank Indonesia No. 23/68/KEP/DIR tentang Penggolongan Kolektibilitas

Aktiva Produktif dan Pembentukan Cadangan atas Aktiva. Ketentuan

tersebut selanjutnya diubah dengan Surat Keputusan Direktur Bank

Indonesia No. 26/22/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993 tentang Kualitas

Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva

Produktif, kemudian diubah kembali dengan Surat Keputusan Direktur

Bank Indonesia No. 30/267/KEP/DIR tanggal 27 Februari 1998 tentang

Kualitas Aktiva Produktif.

Penggolongan kualitas kredit menurut Surat Keputusan Direktur

Bank Indonesia No. 30/267/KEP/DIR tersebut adalah sebagai berikut:

1) Kredit lancar, yaitu apabila memenuhi kriteria:

a) pembayaran angsuran pokok dan atau bunga tepat;

b) memiliki mutasi rekening yang aktif; atau

c) bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai.

2) Kredit dalam perhatian khusus, yaitu apabila memenuhi kriteria:

a) terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang belum

melampaui 90 hari; atau

b) kadang-kadang terjadi cerukan; atau


commit to user

31

c) mutasi rekening relatif rendah; atau

d) jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan;

atau

e) didukung oleh pinjaman baru.

3) Kredit kurang lancar, yaitu apabila memenuhi kriteria:

a) terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah


b) sering terjadi cerukan; atau

c) frekuensi mutasi rekening relatif rendah; atau

d) terjadi pelanggaran kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari;

e) terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur; atau

f) dokumentasik pinjaman yang lemah.

4) Kredit yang diragukan, yaitu apabila memenuhi kriteria:



b) sering terjadi cerukan yang bersifat permanen; atau

c) terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari; atau

d) terjadi kapitalisasi bunga; atau

e) dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit

maupun peningkatan jaminan.

5) Kredit macet, apabila memenuhi kriteria:


melampaui 270 hari;

b) kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru; atau

c) dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat

dicairkan pada nilai wajar (Hermansyah, 2005: 62-63).

5) Kredit Macet

Kredit macet adalah kredit yang dinilai sudah tidak bisa ditagih

kembali. Bank akan menanggung kerugian atas kredit yang sudah

diberikan. Dengan ketentuan sebagai berikut:


commit to user

32

1. terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah

melampaui 270 hari;

2. kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru; atau

3. dari segi hukum maupun pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada

nilai wajar (Badriyah Harun, 2010: 116).

Kredit bermasalah dalam jumlah besar dapat mendatangkan

dampak yang tidak menguntungkan bagi bank pemberi kredit, dunia

perbankan pada umumnya, dan juga terhadap kehidupan ekonomi dan

moneter dalam suatu negara. Bagi bank pemberi kredit akan membuat

menurunnya keuntungan bank yang dapat berpengaruh pada kesehatan dan

kelayakan bank untuk beroperasi. Hal tersebut juga berpengaruh pada

perputaran dana bank di masyarakar. Dana segar yang seharusnya berputar

di masyarakat akan terhenti akibat minimnya dana yang tersedia. Dampak

secara langsungnya, masyarakat tidak dapat mendapatkan dana segar

sehingga segala kegiatan usaha masyarakat yang membutuhkan dana

perbankan akan terhenti. Dengan demikian kelumpuhan usaha

menyebabkan tingkat pengangguran dan kemiskinan akan menjadi

semakin meningkat (Badriyah Harun, 2010: 117).

Menurut Thomas Suyatno penyebab terjadinya suatu kredit macet

adalah kesulitan keuangan yang dialami oleh debitur itu sendiri. Adapun

penyebab kesulitan keuangan dapat dikategorikan menjadi 2, yaitu:

1. Faktor-faktor Intern (managerial factor).

Faktor-faktor Intern adalah faktor-faktor yang ada dalam diri

perusahaan sendiri. Dari segi managerial factor terjadinya kredit macet

disebabkan oleh:

a) Aspek pemasaran

Aspek pemasaran merupakan penyebab kesulitan yang

sering sulit diatasi. Ada suatu ungkapan yang mengatakan menjual

lebih sulit dari pada membuat. Jadi kurang lakunya produk yang

dihasilkan dapat disebabkan karena kondisi di luar perusahaan,


commit to user

33

misalnya kejenuhan, kondisi umum (resesi) tenaga beli memang

menurun.

b) Aspek pengaturan keuangan

Kebijaksaan yang kurang serasi dalam mengatur alat likuid

perusahaan dan permodalan, khususnya modal pihak ketiga dapat

menimbulkan kesulitan yang dapat mengganggu likuiditas ataupun

rentabilitas, misalnya sebagai berikut:

(1) perusahaan terlalu banyak memakai modal dari luar sehingga

jumlah biaya bunga yang harus dibayar terlalu besar yang

akhirnya akan menekan rentabilitas dan likuiditas

perusahaan;

(2) ketimpangan antara jangka waktu dana luar yang diterima

dan lamanya penggunaan dapat pula merupakan sumber

kesulitan;

(3) perusahaan terlalu banyak mengadakan investasi tetap seperti

gedung, pabrik, tanah, dan sebagainya yang sebenarnya tidak

perlu untuk tingkat optimum aktivitas perusahaan; dan

(4) kebijaksanaan penjualan atau pemberian kredit nasabah bank

kepada nasabahnya berupa piutang dagang yang tidak sesuai

dengan kebutuhan dana likuid.

c) Aspek dana

Kesulitan keuangan mungkin disebabkan kekurangan dana

untuk skala perusahaan tersebut, baik dana untuk keperluan modal

kerja maupun untuk tambahan investasi. Hal ini perlu diteliti lebih

dahulu. Jika skala perusahaan terlalu kecil untuk dapat berusaha

dalam batas-batas yang wajar, maka diperlukan tambahan

investasi. Akan tetapi dalam hal perusahaan belum beroperasi

sesuai dengan kapasitas, maka yang diperlukan adalah tambahan

dana untuk modal kerja.


commit to user

34

d) Aspek teknis

Hal-hal yang menyebabkan kesulitan perusahaan di dalam

kaitan dengan teknis ini dapat merupakan kondisi intern misalnya

desain, model, dan sebagainya yang tidak menarik lagi serta

kekuatan mesin, sedangkan kondisi eksternnya adalah

perkembangan teknologi dan kesulitan bahan baku.

e) Aspek manajemen

Kesulitan yang diakibatkan oleh organisasi dan manajemen,

antara lain berupa:

(1) konflik di antara pimpinan;

(2) tenaga yang kurang terampil dan kurang berpengalaman;

(3) itikad yang tidak baik, seperti manipulasi dan korupsi; dan

(4) tidak efisien, pemborosan bahan, kelebihan tenaga kerja, dan

sebagainya.

2. Faktor-faktor ekstern

Faktor-faktor ekstern adalah faktor-faktor yang berasal dari luar

perusahaan. Faktor-faktor ekstern meliputi:

a) Kebijaksanaan pemerintah

(1) Devaluasi atau menurunnya rupiah dapat mengakibatkan

kenaikan harga, terutama pada perusahaan-perusahaan yang

banyak menggunakan barang impor sebagai bahan

baku/bahan penolong. Hal ini menyebabkan perusahaan

kekurangan modal kerja.

(2) Revaluasi atau menaiknya nilai rupiah akan mengakibatkan

penerimaan rupiah para eksportir menuru, artinya bisa

mengalami kekurangan rupiah untuk mendapatkan barang

yang akan dieskpor, dengan demikian akan kekurangan

likuiditas dan pada akhirnya memperkecil volume usaha.

(3) Kenaikan harga BBM akan mendorong biaya produksi, baik

langsung maupun tidak langsung.


commit to user

35

(4) Peraturan pemerintah dalam rangka peremajaan alat-alat

produksi akan mengakibatkan kebutuhan dana untuk

melakukan penggantian.

b) Perkembangan teknologi

Perusahaan akan mengalami kesulitan yang berpokok

pangkal pada kekuatan alat produksi yang digunakan. Hal ini dapat

mengakibatkan produk yang dipasarkan tidak disukai lagi, ongkos

produksi meningkat, dan pemborosan bahan baku.

c) Bencana alam

Untuk rehabilitasi perusahaan dari kerusakan karena

bencana alam membutuhkan dana jangka panjang. Dalam

mempertimbangkan jumlah kredit investasi yang diperlukan agar

diperhitungkan pula kemungkinan ganti rugi dari pihak asuransi

(Thomas Suyatno, 1995: 117-122).

Melihat dampak yang sedemikian besar terhadap kredit

bermasalah, maka hal tersebut harus segera ditangani. Dalam penanganan

kredit bermasalah adalah kecepatan pengembalian biaya yang seminimal

mungkin menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam upaya bank

mengatasi permasalahan kredit bermasalah. ( Badriyah Harun, 2010: 117).

Salah satu upaya penyelamatan kredit melalui jalur nonhukum

adalah restukturisasi kredit. Dasar hukum restrukturisasi kredit adalah

Surat Direksi Bank Indonesia nomor 31/150/KEP/DIR tanggal 12

November 1998. Restukturisasi merupakan upaya yang dilakukan bank

dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya,

antara lain melalui:

1) Penjadwalan Kembali (rescheduling)

Penjadwalan kembali yaitu perubahan jadwal pembayaran

nasabah atau jangka waktunya. Penjadwalan kembali dapat dilakukan

dengan berbagai cara, yaitu:

a) perpanjangan jangka waktu pelunasan utang;

b) perpanjangan jangka waktu pelunasan tunggakan bunga;


commit to user

36

c) perpanjangan jangka waktu pelunasan utang pokok dan tunggakan

angsuran kredit sesuai dengan dana yang mengalir;

d) perpanjangan jangka waktu pelunasan utang pokok dan atau

tunggakan angsuran, tunggakan bunga, serta perubahan jumlah

angsuran;

e) perpanjangan jangka waktu pelunasan utang pokok, tunggakan

angsuran dan tunggakan bunga kredit sesuai dengan dana yang

mengalir;

f) perpanjangan jangka waktu pelunasan utang pokok dan tunggakan

bungga kredit sesuai aliran dana yang mengalir;

g) pergeseran atau perpanjangan rencana pelunasan;

h) pergeseran dan perpanjangan jangka waktu kredit; dan

i) kombinasi bentuk-bentuk rescheduling di atas.

Tindakan rescheduling dapat diberikan kepada debitur yang

masih menunjukkan itikad baik untuk melunasi kewajibannya. Faktor-

faktor yang mendukung diberikannya tindakan rescheduling misalnya,

pemasaran dari produk debitur masih baik, usaha debitur dikelola oleh

tenaga yang profesional dan terampil, bahan baku untuk keperluan

produksi debitur cukup tersedia di pasar, dan proses produksinya

menggunakan teknologi yang memadai (Badriyah Harun, 2010: 118).

2) Persyaratan kembali (reconditioning)

Persyaratan kembali yaitu perubahan sebagian atau seluruh

persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran,

jumlah angsuran, jangka waktu, dan pemberian potongan sepanjang

tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan

kepada bank. Persyaratan kembali dapat dilakukan dengan berbagai

cara, yaitu:

a) perubahan tingkat suku bunga;

b) perubahan tata cara perhitungan bunga;

c) pemberian keringanan tunggakan bunga;

d) pemberian keringanan denda;


commit to user

37

e) pemberian keringanan ongkos/biaya;

f) perubahan struktur permodalan perusahaan debitur;

g) bank ikut dalam penyertaan modal;

h) perubahan kepengurusan perusahaan debitur biasanya bank ikut

memberikan pendapat dalam pembentukan susunan pengurus baru

tersebut;

i) perubahan syarat-syarat kredit;

j) perubahan syarat-syarat lain;

k) penambahan agunan;

l) perubahan bentuk hukum dari CV ke PT, sehingga menambah

modal efektif disetor; dan

m) kombinasi antara bentuk-bentuk reconditioning di atas (Badriyah

Harun, 2010: 119).

3) Penataan kembali (restructuring)

Penataan kembai yaitu perubahan persyaratan pembiayaan

tidak terbatas pada rescheduling atau reconditioning, antara lain

meliputi:

a) penurunan suku bunga kredit;

b) pengurangan tunggakan bunga kredit;

c) pengurangan tunggakan pokok kredit;

d) perpanjangan jangka waktu kredit;

e) penambahan fasilitas kredit;

f) pengambilalihan agunan atau aset debitur;

g) jaminan kredit dibeli oleh bank;

h) konversi kredit menjadi modal sementara dan pemilikan saham;

i) alih manajemen;

j) pengambilalihan pengelolaan proyek;

k) pembaruan utang;

l) debitur menjual sendiri barang jaminan; dan

m) bank menjual barang-barang jaminan di bawah tangan; dan

penghapusan piutang (Badriyah Harun, 2010: 120).


commit to user

38

4. Tinjauan Umum Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa

a. Pengertian Alternatif Penyelesaian Sengketa

Pranata Alternatif Penyelesaian Sengketa pada dasarnya

merupakan suatu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang

didasarkan pada kesepakatan para pihak yang bersengketa. Sebagai

konsekuensi dari kesepakatan para pihak yang bersengketa tersebut,

Alternatif Penyelesaian Sengketa bersifat sukarela dan karenanya tidak

dapat dipaksakan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya yang

bersengketa. Walau demikian, sebagai suatu bentuk perjanjian kesepakatan

yang telah dicapai oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui

forum di luar pengadilan harus ditaati oleh para pihak. Sampai seberapa

sejauh kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan ini

mengikat dalam sistem hukum positif yang berlaku, ternyata tidak dapat

kita temukan suatu persamaan yang berlaku secara universal untuk semua

aturan hukum yang berlaku (Gunawan Widjaja, 2002: 1-2).

Menurut Pasal 1 butir 10 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999

tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Alternatif

Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda

pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian

di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi,

atau penilaian ahli. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa

Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan suatu cara penyelesaian

sengketa yang dilakukan di luar pengadilan dan pelaksanaannya

diserahkan sepenuhnya kepada para pihak dan para pihak dapat memilih

penyelesaian sengketa yang akan ditempuh yakni melalui konsultasi,

negosiasi, konsiliasi, atau meminta penilaian dari ahli. Hal ini menjadi

kehendak bebas sepenuhnya dari para pihak. Kebebasan untuk memilih

bentuk penyelesaian yang membedakan antara penyelesaian sengketa di

luar pengadilan dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan (Jimmy

Joses Sembiring, 2011: 11).


commit to user

39

b. Alasan Pemilihan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Semakin maraknya kegiatan bisnis, tidak dipungkiri bahwa dalam

perkembangan usaha bisnisnya sering mengalami sengketa antara pihak-

pihak yang terlibat. Secara konvensional sengketa diselesaikan melalui

jalur pengadilan, di mana posisi para pihak berlawanan satu sama lain.

Kondisi ini dirasakan oleh para pebisnis sangat tidak efektif dan menyita

banyak waktu serta biaya yang relatif mahal. Selain itu putusan pengadilan

bersifat win lose solution yang mengakibatkan hubungan yang tidak baik

terhadap kedua pihak di masa yang akan datang.

Alasan lain PT. BPR Artha Mertoyudan Salatiga tidak

menggunakan pengadilan atau melalui jalur litigasi tetapi menggunakan

jalur non litigasi adalah:

1) penyelesaian sengketa melalui litigasi dapat dikatakan sebagai

penyelesaian sengketa yang memaksa salah satu pihak untuk

menyelesaikan sengketa dengan perantaraan pengadilan, sedangkan

penyelesaian sengketa melalui non litigasi dilakukan dengan berdasar

pada kehendak dan itikad baik dari para pihak untuk menyelesaikan

sengketa;

2) penyelesaian sengketa melalui litigasi memiliki sifat eksekutorial

dalam arti pelaksanaan terhadap putusan dapat dipaksakan oleh

lembaga yang berwenang, sedangkan dalam penyelesaian sengketa

melalui non litigasi tidak dapat dipaksakan pelaksanannya sebab

bergantung pada kehendak dan itikad baik dari para pihak;

3) penyelesaian sengketa melalui litigasi pada umumnya dilakukan

dengan menyewa jasa dari advokat/pengacara sehingga biaya yang

harus dikeluarkan tentunya besar;

4) penyelesaian sengketa melalui litigasi tentu harus mengikuti

persyaratan-persyaratan dan prosedur-prosedur formal di pengadilan

dan sebagai akibatnya jangka waktu untuk menyelesaikan suatu

sengketa menjadi lebih lama, sedangkan penyelesaian suatu sengketa

melalui non litigasi tidak mempunyai prosedur-prosedur atau


commit to user

40

persyaratan-persyaratan formal sebab bentuk dan tata cara

penyelesaian sengketa diserahkan sepenuhnya kepada para pihak; dan

5) penyelesaian sengketa pada proses litigasi yang bersifat terbuka

mengandung makna bahwa siapa saja dapat menyaksikan jalannya

persidangan, terkecuali untuk perkara tertentu, misalnya perkara

asusila, sedangkan sifat rahasia dari penyelesaian sengketa melalui non

litigasi berarti hanya pihak-pihak yang bersengketa yang dapat

menghadiri persidangan dan bersifat tertutup untuk umum sehingga

segala hal yang diungkap pada pemeriksaan, tidak dapat diketahui oleh

khalayak ramai dengan maksud menjaga reputasi dari para pihak yang

bersengketa (Jimmy Joses Sembiring, 2011: 9-10).

Pada umumnya asas-asas yang berlaku pada Alternatif

Penyelesaian Sengketa adalah sebagai berikut:

1) Asas itikad baik

Yaitu keinginan dari para pihak untuk menentukan penyelesaian

sengketa yang akan maupun sedang mereka hadapi.

2) Asas kontraktual

Yaitu adanya kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk tertulis

mengenai cara penyelesaian sengketa.

3) Asas mengikat

Yaitu para pihak wajib untuk mematuhi apa yang telah disepakati.

4) Asas kebebasan berkontrak

Yaitu para pihak dapat dengan bebas menentukan apa saja yang

hendak diatur oleh para pihak dalam perjanjian tersebut selama tidak

bertentangan dengan Undang-undang dan kesusilaan.

5) Asas kerahasiaan

Yaitu penyelesaian atas suatu sengketa tidak dapat disaksikan oleh

orang lain karena hanya pihak yang bersengketa yang dapat

menghadiri jalannya pemeriksaan atas suatu sengketa (Jimmy Joses

Sembiring, 2011: 11-12).


commit to user

41

c. Jenis-jenis Alternatif Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa alternatif pranata arbitrase telah diatur

dalam suatu peraturan perundang-undangan tersendiri, yaitu Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan

Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam Undang-undang Republik

Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tersebut, dapat ditemukan sekurangnya

ada enam macam tata cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yaitu:

1) Konsultasi

Tidak ada suatu rumusan ataupun penjelasan yang diberikan

dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999

mengenai makna maupun arti dari konsultasi. Jika melihat pada

Black’s Law Dictionary dapat kita ketahui bahwa yang dimaksud

dengan konsultasi adalah act of consulting or conferring; e.g. patient

with doctor, cilent with lawyer. Deliberation of persons on some

subject, yang artinya konsultasi merupakan suatu tindakan yang

bersifat personal antara suatu pihak tertentu, yang disebut dengan klien

dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, yang memberikan

pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan

kebutuhan kliennya tersebut (Gunawan Widjaja, 2002: 86).

2) Negosiasi dan perdamaian

Ketentuan mengenai perdamaian diatur dalam Pasal 1851-1864

Bab 18 Buku III KUH Perdata tentang Perdamaian. Berdasarkan

definisi yang diberikan dikatakan bahwa perdamaian adalah suatu

persetujuan dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan,

menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara

yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara.

Dalam buku Business Law, Principles, Cases and Policy karya

E. Roszkowski sebagaimana dikutip oleh Gunawan Widjaja dikatakan

bahwa negotiation is a process by which two parties, with differing

demands reach an agreement generally through compromise and

concession, yang artinya bahwa negosiasi merupakan suatu pranata


commit to user

42

penyelesaian sengketa yang bersifat informal, meskipun dilakukan

secara formal. Tidak ada suatu kewajiban bagi para pihak untuk

melakukan pertemuan secara langsung pada saat negosiasi dilakukan,

pun negosiasi tersebut tidak harus dilakukan oleh para pihak sendiri.

Melalui negosiasi para pihak yang bersengketa dapat melakukan suatu

proses penjajakan kembali akan hak dan kewajiban para pihak dengan

suatu situasi yang sama-sama menguntungkan (win-win) dengan

melepaskan kelonggaran (concession) atas hak-hak tertentu

berdasarkan pada asas timbal balik (Gunawan Widjaja, 2002: 2).

3) Mediasi

Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa alternatif di

mana pihak ketiga yang dimintakan bantuannya untuk membantu

proses penyelesaian sengketa bersifat pasif dan sama sekali tidak

berhak atau berwenang untuk memberikan suatu masukan, terlebih lagi

untuk memutuskan perselisihan yang terjadi (Gunawan Widjaja, 2002:

2).

4) Konsiliasi

Konsiliasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa alternatif

yang melibatkan seorang pihak ketiga atau lebih, di mana pihak ketiga

yang diikutsertakan untuk menyelesaikan sengketa adalah seseorang

yang secara profesional sudah dapat dibuktikan kehandalannya.

(Gunawan Widjaja, 2002: 3).

5) Pemberian pendapat hukum

Pemberian opini atau pendapat hukum tersebut dapat

merupakan suatu masukan bagi para pihak dalam menyusun atau

membuat perjanjian yang akan mengatur hak-hak dan kewajiban para

pihak dalam perjanjian, maupun dalam memberikan penafsiran

ataupun pendapat terhadap salah satu atau lebih ketentuan dalam

perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak untuk memperjelas

pelaksanannya (Gunawan Widjaja, 2002: 3).


commit to user

43

6) Arbitrase

Arbitrase adalah suatu proses penyelesaian sengketa alternatif

yang melibatkan pengambilan putusan oleh satu atau lebih hakim

swasta, yang disebut dengan arbiter (Gunawan Widjaja, 2002: 3).

d. Alternatif Penyelesaian Sengketa di Beberapa Negara

1) Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia

Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia belum

berkembang secara pesat, hal ini dikarenakan budaya Indonesia sangat

beraneka ragam. Keanekaragaman budaya Indonesia mengakibatkan

penyelesaian sengketa yang terjadi lebih terpusat pada masing-masing

daerah. Seiring dengan perkembangan zaman, penyelesaian sengketa

pada masyarakat Indonesia secara perlahan-lahan mulai dipengaruhi

oleh budaya barat yang menekankan bahwa penyelesaian sengketa

harus ditempuh melalui pengadilan. Tentunya hal ini berbeda dengan

budaya bangsa Indonesia yang bersifat komunal, dalam arti masyarakat

yang hidup secara bersama dan bergotong royong dan menggunakan

musyawarah untuk mencapai mufakat.

Saat ini, dengan semakin sadarnya masyarakat akan hukum,

ada kecenderungan untuk menggunakan pengadilan untuk

menyelesaikan sengketa yang terjadi antara para pihak. Hal ini selain

memiliki pengaruh positif juga menimbulkan dampak negatif, yakni

perkara yang harus ditangani oleh pengadilan menumpuk sehingga

penyelesaiannya menjadi lama. Oleh karena itu, saat ini mulai

diperkenalkan alternatif lain untuk menyelesaikan sengketa di luar

pengadilan yakni negosiasi, arbitrase, mediasi, dan konsiliasi (Jimmy

Joses Sembiring, 2011: 8-9).

2) Alternatif Penyelesaian Sengketa di Singapura

Alternatif Penyelesaian Sengketa sedang tumbuh dengan pesat

dari segi urgensinya di Singapura, sebagai cara penyelesaian sengketa

berbagai masalah mulai dari konflik-konflik dalam negeri dan sosial

hingga sengketa-sengketa hukum lintas batas negara berskala besar.


commit to user

44

Alternatif Penyelesaian Sengketa dengan negotiation, mediation, dan

arbitration sebagai cara-cara utama yang dipraktekkan di Singapura,

telah dipromosikan secara luas sebagai cara yang efektif, efisien dan

ekonomis untuk menyelesaikan sengketa berspektrum luas dalam

berbagai jenis keadaan. Alternatif Penyelesaian Sengketa telah dimulai

pada tahun 1980-an pada saat Pemerintah telah melihat kemungkinan

Singapura menjadi pusat penyelesaian sengketa yang penting, sehingga

mengambil manfaat posisi geografisnya serta mewujudkan cita-cita

membangun Singapura menjadi pusat bisnis satu titik (one-stop

business centre) secara total. Tujuan nyata lainnya adalah untuk

mencegah agar Singapura tidak menjadi masyarakat yang terlalu cepat

atau terlalu mudah menggugat ke pengadilan. Mediasi terpilih sebagai

cara yang sesuai dengan tradisi dan budaya Asia Singapura.

Bersamaan dengan misi Singapura untuk menjadi pusat bisnis

secara total, upaya-upaya besar pun telah dilakukan agar Singapura

dapat menjadi pusat penyelesaian sengketa yang penting. Pemerintah

Singapura merupakan promotor kuat Alternatif Penyelesaian Sengketa

dan telah menyiapkan kerangka kerja substantif dan infrastruktural

untuk mendukung upaya-upaya tadi. Badan Yudikatif pun secara

mantap berdiri di belakang inisiatif-inisiatif Alternatif Penyelesaian

Sengketa dalam menyelesaikan sengketa-sengketa dan aturan-aturan

Pengadilan. Berbagai cara Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat

tetap diandalkan meskipun proses persidangan litigasi telah dimulai.

Pada tahun 1986, Singapura telah meratifikasi Konvensi New

York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Keputusan Arbitrase

Asing (The 1958 New York Convention on the Recognition and

Enforcement of Foreign Arbitral Awards). Berdasarkan Konvensi ini,

setiap negara anggota diharuskan mengakui dan melaksanakan

keputusan-keputusan arbitrase yang dikeluarkan di negara anggota

lainnya. Keputusan arbitrase yang dikeluarkan di Singapura dapat

diberlakukan di 120 negara/yurisdiksi. Undang-undang tentang


commit to user

45

Arbitrase Internasional (International Arbitration Act, Cap 143A, 2002

Rev Ed), yang memasukkan Komisi PBB tentang Hukum Perdagangan

Internasional sebagai Model Hukum tentang Arbitrase Niaga

Internasional (The United Nations Commission on International Trade

Law. Pada tahun 1991, didirikanlah Pusat Arbitrase Internasional

Singapura (Singapore International Arbitration Centre – SIAC).

Diikuti kemudian dengan pembentukan Pusat Mediasi Singapura

(Singapore Mediation Centre – SMC) pada tahun 1997. Mediasi

sengketa perdata pertama kali diperkenalkan di Subordinate Courts

melalui Pusat Mediasi Pengadilan (Court Mediation Centre) pada

tahun 1994. Sejak itu, mediasi secara rutin dilaksanakan di Tribunal

Gugatan Kecil (Small Claims Triubunals), Pengadilan Keluarga

(Family Courts), Pengadilan Anak-anak (Juvenile Courts), dan

Kementerian Pembinaan Masyarakat Pemuda dan Olah Raga dari

Tribunal Orangtua (Ministry of Community, Youth and Sports’

Maintenance of Parents Tribunal, Cap 167B)

(http://www.singaporelaw.sg/content/legalsystind.html diakses tanggal

9 Juni 2011 jam 16.52 WIB).

3) Alternatif Penyelesaian Sengketa di Amerika

Dalam perkembangan Alternatif Penyelesaian Sengketa

khususnya di Amerika terdapat beberapa cara lagi yang umum dipilih

oleh para pihak disana untuk menyelesaikan sengketa yang mereka

hadapi. Cara-cara tersebut adalah:

a) Summary Jury Trial, sesuai dengan sistem peradilan di sana yang

menggunakan juri, para pihak sepakat memilih beberapa orang

sebagai juri dan hakim untuk memberikan beberapa pandangan

agar proses persidangan yang akan digelar benar-benar mirip

dengan proses peradilan yang sesungguhnya. Masing-masing

pengacara akan membela kliennya dengan sungguh-sungguh di

hadapan para juri dan disaksikan juga oleh hakim yang disewa

tersebut. Perbedaannya dengan peradilan yang sebenarnya hanya


commit to user

46

terletak pada dibatasinya jumlah saksi yang dipanggil, serta

lamanya proses persidangan yang waktunya juga dibatasi.

b) Minitrial, para pihak yang bersengketa akan memanggil eksekutif

perusahaannya (high level executive) yang tidak terlibat langsung

di dalam sengketa ini beserta seorang penasehat yang netral untuk

mendampinginya. Mereka akan menukarkan dokumen yang

mereka miliki sebelum mereka menetapkan tentang prosedur,

waktu, dan bentuk persidangan mini yang akan diadakan. Setiap

pihak akan diberi kesempatan untuk mempresentasikan kasusnya

dan peserta yang hadir diperbolehkan untuk menyanggah, bertanya,

atau memberi komentar tentang materi presentasi tersebut.

Akhirnya, eksekutif dibantu penasehatnya tadi harus mengambil

keputusan berdasarkan proses persidangan tersebut. Biasanya

semua proses ini hanya memakan waktu 1 sampai 4 hari saja.

c) Early Neutral Evaluation, segera setelah para pihak mendaftarkan

perkaranya ke pengadilan, hakim menunjuk pengacara yang netral

dan berpengalaman untuk menilai materi atau pokok perkara

tujuannya agar kepada pihak yang berperkara diberikan pandangan

objektif mengenai perkara masing-masing pihak menurut

perspektif si pengacara yang netral tadi.

d) Neutral fact finding, pertimbangannya adalah pada perkara yang

benar-benar kompleks sebenarnya para pihak tidak bersengketa

mengenai hukumnya atau penerapan hukum pada fakta, tetapi

murni sengketa mengenai fakta-fakta yang ada. Untuk menghindari

pertikaian saksi-saksi ahli yang dipanggil, sebelum proses litigasi

dimulai, hakim atau para pihak menunjuk seorang ahli yang netral.

Ia diberikan kesempatan melakukan penelitian lalu melaporkan

temuan-temuannya. Temuan ini kemudian dijadikan dasar untuk

kembali merundingkan penyelesaian sengketa tersebut. Kalau

sampai harus diselesaikan melalui litigasi, maka temuan itu masih


commit to user

47

dapat dipakai untuk membantu mencapai proses penyelesaian

sengketa di depan pengadilan.

e) Rent a judge, merupakan prosedur resmi di beberapa negara bagian

di Amerika yang prosesnya adalah berdasarkan atas usulan dan

rekayasa dari para pihak akan ditunjuk pihak ketiga yang netral

untuk memutus perkara pengadilan yang masih tertunda.

Keputusannya berkekuatan hukum seperti sebuah putusan

pengadilan dan dapat diajukan banding menurut prosedur peradilan

biasa (http://asaad36.blogspot.com/2010/11/alternative-dispute-

resolution.html diakses pada tanggal 22 Juni 2011 jam 16.01 WIB).

5. Tinjauan Umum Tentang Nasabah

a. Pengertian Nasabah

Pengertian Nasabah menurut Pasal 1 angka 16 Undang-undang

Perbankan adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Adapun jenis

nasabah menurut Undang-undang Perbankan adalah: pertama, nasabah

penyimpan dana adalah nasabah yang menemoatkan dananya di bank

dakam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang

bersangkutan. Kedua, nasabah debituradalah nasabah yang memperoleh

fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang

dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian baik dengan nasabah

yang bersangkutan. Nasabah yang dimaksud dalam hal ini adalah nasabah

debitur yang menggunakan fasilitas kredit di PT. BPR Artha Mertoyudan

Salatiga.

b. Hubungan Bank dengan Nasabah

Hubungan yang paling utama dan yang paling lazim antara bank

dengan nasabah adalah sebuah hubungan kontraktual. Hal ini berlaku

hampir terhadap semua nasabah, baik nasabah debitur, nasabah deposane,

ataupun nasabah nondebitur-nondeposane. Hal yang terjadi terhadap

nasabah debitur adalah sebuah hubungan kontraktual yang dibuat antara


commit to user

48

bank sebagai kreditur (pemberi dana) dengan pihak debitur (peminjam

dana) (Munir Fuady, 2003: 100).

6. Tinjauan Umum Tentang Efektif dan Efisien

a. Pengertian Tentang Efektif

Efektif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah cara yang

diambil dengan tepat atau sesuai untuk mengerjakan atau menghasilkan

sesuatu dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya. Efektif disini

adalah cara yang digunakan oleh PT. BPR Artha Mertoyudan Salatiga

untuk menyelesaikan tunggakan kredit yang dilakukan oleh nasabah. Cara

yang efektif yang digunakan oleh PT. BPR Artha Mertoyudan Salatiga

dalam menyelesaikan tunggakan kredit adalah menggunakan model

Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan yang dapat

menghemat biaya, waktu, dan tenaga baik dari PT. BPR Artha

Mertoyudan dan nasabah itu sendiri.

b. Pengertian Tentang Efisien

Efisien menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pencapaian

hasil yang sesuai dengan tujuan seperti yang telah ditetapkan. Efisien

disini adalah cara yang digunakan oleh PT. BPR Artha Mertoyudan

Salatiga dalam menyelesaikan tunggakan kredit dengan nasabahnya. PT.

BPR Artha Mertoyudan Salatiga menggunakan negosiasi dan negosiasi via

mediator karena cara tersebut dalam menghasilkan solusi yang baik yang

tidak menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak.


commit to user

49

B. Kerangka Pemikiran

Bagan 1 : Bagan Kerangka Pemikiran

UU NO 10 Tahun1998 (PERBANKAN)

TEORI KOMUTATIF

Arbitrase

NON LITIGASI

PERJANJIAN

Mediasi

RESOLUSI

LANCAR

LITIGASI

MACET

BANK NASABAH DEBITUR

KREDIT

UU NO 30 Tahun 1999 (ARBITRASE & APS)

Negosiasi Konsiliasi


commit to user

50

Keterangan:

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-

undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian

Sengketa merupakan dasar hukum bagi penyelesaian tunggakan kredit yang

terjadi pada suatu bank, baik Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat.

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan yang paling penting peranannya dalam

kehidupan masyarakat. Dalam menjalankan peranannya maka bank bertindak

sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit

dan jasa-jasa keuangan lainnya kepada debitur atau nasabah yang ingin

mengembangkan usahanya. Adapun pemberian kredit itu dilakukan dengan modal

sendiri, atau dengan dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun

dengan jalan memperedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral

(Muhamad Djumhana, 2000: 82).

Suatu pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitur dilakukan

dengan dasar suatu perjanjian atau akad yang dapat menjadikan pemberian kredit

tersebut terikat. Kemudian kesepakatan antara bank dengan nasabah penerima

kredit sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Dalam perjanjian kredit

tercakup hak dan kewajibannya masing-masing pihak, termasuk jangka waktu

serta bunga yang ditetapkan bersama dan sanksi apabila debitur ingkar janji

terhadap perjanjian yang telah dibuat (Kasmir, 2004: 92). Menurut Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, kredit

adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan

pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka

waktu tertentu dengan pemberian bunga

Pemberian kredit tanpa dianalisis terlebih dahulu akan sangat

membahayakan bank. Nasabah dalam hal ini dengan mudah memberikan data-

data fiktif sehingga kredit tersebut sebenarnya tidak layak untuk diberikan.

Akibatnya jika salah dalam menganalisis, maka kredit yang disalurkan akan sulit

untuk ditagih alias macet. Namun faktor salah analisis ini bukanlah merupakan

penyebab utama kredit macet walaupun sebagian terbesar kredit macet


commit to user

51

diakibatkan salah dalam mengadakan analisis. Penyebab lainnya mungkin

disebabkan oleh bencana alam, peperangan, perubahan kondisi perekonomian,

perubahan tekonologi, bahkan kesalahan dari pihak debitur sendiri yang

mengingkari janji untuk melakukan prestasi.

Jika terjadi kredit macet maka dilakukan tindakan penyelesaian atau

resolusi atas kredit itu sendiri. Pemilihan strategi resolusi merupakan hal yang

kritikal karena strategi tersebut ditujukan untuk meningkatkan kepercayaan publik

terhadap sistem perbankan, mengatasi gangguan sistem pembayaran, memperkecil

kerugian deposan, pemerintah atau dana penjamin simpanan dan memperkecil

efek negatif terhadap perekonomian. Jadi tujuan resolusi bank adalah menjaga

kepercayaan sekaligus memperkecil kerugian kredidur akibat kegagalan bank.

Ada 4 elemen utama yang diperlukan dalam menyusun strategi resolusi perbankan

yaitu cara untuk menjamin adanya kecepatan dana kepada deposan, strategi untuk

memperkecil kerugian dari jasa perbankan yang tersedia, cara untuk memberikan

kredit secara cepat kepada bank gagal dan suatu rencana untuk menjamin

transparansi proses. Hal yang paling sulit adalah adalah memutuskan strategi

resolusi yang tepat secara cepat. Pengalaman menunjukkan bahwa kelambatan

penanganan akan meningkatkan biaya resolusi bank dan menimbulkan distorsi

pasar dengan membiarkan bank-bank gagal bersaing dengan bank-bank yang

ditekankan untuk memenuhi kecukupan permodalan

Penyelesaian tersebut dapat dilakukan dengan jalur litigasi dan non

litigasi. Dalam penggunaan jalur non litigasi dapat diterapkan Teori Komutatif

yang dikemukakan oleh Adam Smith. Teori Komutatif tersebut mengatur tentang

hubungan yang adil antara orang yang satu dengan yang lain atau warga negara

yang satu dengan warga negara yang lainnya. Selain itu menuntut agar dalam

mengadakan interaksi sosial antara warga yang satu dengan warga yang lain tidak

ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya. Teori Komutatif yang

dikemukakan oleh Adam Smith mempunyai tiga prinsip, yaitu prinsip no harm, di

mana dalam prinsip no harm menjelaskan bahwa suatu hubungan yang terjadi

tidak boleh merugikan orang lain, prinsip non intervention menjelaskan bahwa

dalam suatu hubungan tidak terdapat campur tangan pihak lain yang tidak


commit to user

52

berkepentingan dengan hal terkait, dan prinsip keadilan tukar menjelaskan bahwa

terjadi pertukaran dagang yang fair antara pihak yang satu dengan pihak yang lain

(http://annisaputrisuya.blogspot.com/2010/12/teori-dalam-hukum diakses tanggal

22 Juni 2011 jam 16.20 WIB). Dengan jalur non litigasi, bank menggunakan

Alternatif Penyelesaian Sengketa. Menurut Pasal 1 butir 10 Undang-undang

Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 mendefinisikan Alternatif

Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat

melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar

pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian

ahli.


commit to user

53

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Singkat Lokasi PT. BPR Artha Mertoyudan Salatiga

Penulis melakukan penelitian di kantor PT. BPR Artha Mertoyudan

Salatiga. PT. BPR Artha Mertoyudan Salatiga yang berlokasi di Jalan A. Yani

Nomor 22-22A Salatiga dengan pendiri dua orang, yaitu David James (Wang

King) dan Bambang Handoyo. Pada awalnya PT. BPR Artha Mertoyudan

Salatiga berasal dari pemegang saham sebesar 1 Milyar selanjutnya

berdasarakan SK RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) bahwa modal dasar

PT. BPR Artha Mertoyudan Salatiga ditetapkan sebesar 1 Milyar yang terbagi

atas 50%, 20%, 15% dan 15%, berdasarkan RUPS (Rapat Umum Pemegang

Saham) ditetapkan pula bahwa modal yang setor sebesar 300 juta. Pemegang

saham secara bertahap menambah sisa modal disetor yaitu sebesar 700 juta

melalui RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dalam rangka menyesuaikan

dengan kondisi usaha dan perkembangan bank pada saat itu.

Gedung kantor ini mempunyai beberapa fasilitas kantor pada

umumnya seperti tempat parkir, mushola, alarm sistem, dan ruang kerja yang

terdiri dari:

a. Lantai 1: Customer Service, Teller Service, Ruang Accounting, Ruang

Processing, dan bagian Marketing;

b. Lantai 2 : Ruang Branch Manager atau Kepala Cabang, Ruang Rapat, dan

Ruang Administrasi; dan

c. Lantai 3 : Ruang pinjaman atau kredit dan aula.

PT. BPR Artha Mertoyudan Salatiga merupakan perpanjangan kantor

pusat di mana PT. BPR Artha Mertoyudan Salatiga pertama kali berdiri pada

tahun 2003 yang merupakan cabang dari PT. BPR Artha Mertoyudan

Magelang. Selain di Salatiga, PT. BPR Artha Mertoyudan juga membuka

cabang di Semarang, Purworejo, Temanggung, Yogyakarta, Kodya Magelang,

dan Kebumen. Pertimbangan pembukaan kantor cabang Salatiga karena dinilai

53


commit to user

54

mempunyai potensi pertumbuhan ekonomi yang cukup. Hal ini dikarenakan

sejak PT. BPR Artha Mertoyudan Magelang yang berdiri pertama kali pada

tahun 1997 dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya.

Adapun Visi dari berdirinya PT. BPR Artha Mertoyudan Salatiga,

yaitu:

a. Profit yaitu kegiatan yang dilakukan oleh PT. BPR Artha Mertoyudan

Salatiga adalah untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya.

b. Profesional yaitu PT. BPR Artha Mertoyudan Salatiga dapat membuka

lapangan kerja atau kesempatan kerja yang seluas-luasnya.

c. Prestige yaitu PT. BPR Artha Mertoyudan Salatiga melakukan kegiatan

untuk mendapatkan penghargaan atau gengsi.

d. Public Orientage (tujuan/orientasi public) yaitu kegiatan yang dilakukan

oleh PT. BPR Artha Mertoyudan Salatiga bertujuan untuk membantu

msyarakat di sekitarnya.

Sedangakan misi dari berdirinya PT. BPR Artha Mertoyudan Salatiga,

yaitu:

a. Memberikan pelayanan unggul dalam pembiayaan kredit yang terkait serta

menyediakan produk dan jasa perbankan lainnya.

b. Menyiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas

dan profesional serta memiliki integritas yang tinggi.

c. Meningkatkan keunggulan kompetitif melalui inovasi berkelanjutan sesuai

dengan kebutuhan nasabah.

d. Melaksanakan manjemen perbankan yang sehat dengan prinsip kehati-

hatian.

e. Mempedulikan kepentingan masyarakat dan lingkungan.

2. Struktur Organisasi PT. BPR Artha Mertoyudan Salatiga

Struktur organisasi perusahaan menunjukkan tingkat hierarki dan

merupakan suatu sumber informasi dimana didalam struktur tersebut diketahui

hubungan antara bagian yang satu dengan yang lainnya serta dapat diketahui

tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari masing-masing pegawai. Untuk


commit to user

55

kegiatan operasional telah ditetapkan suatu struktur organisasi yang dapat

menjamin kelancaran operasionalnya.

PT. BPR Artha Mertoyudan Salatiga dipimpin langsung oleh direktur

utama yang dibantu oleh direktur dan kepala satuan pengawasan intern yang

dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab penuh terhadap aktivitas

operasional bank. Struktur organisasi dan deskripsi jabatan pada PT. BPR

Artha Mertoyudan Salatiga terdiri atas:

Bagan 2 : Bagan Struktur Organisasi PT. BPR Artha Mertoyudan Salatiga

Tugas dari masing-masing bagian struktur organisasi di atas adalah:

a. Komisaris

1) sebagai pemegang hak suara dalam mengambil keputusan;

2) memberikan tanggung jawab atas berbagai keputusan yang telah

ditetapkan;

3) mengawasi pelaksanaan tugas direktur;

4) memberikan pengarahan demi kemajuan usaha bank; dan

5) melaporkan hasil pemeriksaan kepada RUPS.

b. Direktur

1) bertanggung jawab atas jumlah pemutusan pemberian kredit kepada

nasabah;

Komisaris

Direktur III Direktur II Direktur I

Pimpinan Cabang

Koord. Operasional Koord. Pemasaran

Dana Penagihan Kredit Adm/Lap/Umum


commit to user

56

2) bertanggung jawab secara keseluruhan atas jalannya perusahaan;

3) bertanggung jawab atas seluruh tata usaha perusahaan baik secara

internal maupun eksternal;

4) menerima tamu, seluruh tamu perusahaan ataupun di luar urusan

perusahaan yang berhubungan dengan pekerjaan dan tanggung

jawabnya;

5) menandatangani surat-surat berharga bagi perusahaan dari bilyet

deposito, tabungan atau yang lain;

6) mengetahui dan menyetujui seluruh permohonan dan penyaluran

kredit;

7) menandatangani surat-surat keluar;

8) mengatur seluruh policy perusahan, dengan konsultasi penuh tanggung

jawab bersama direktur untuk sampai batas wewenangnya dan dengan

komisaris sesuai dengan wewenangnya;

9) urusan organisasi seprofesi semacam Perbarindo Hipber, Hipberta dan

yang lain dalam jenis saham;

10) analis perusahaan secara tetap dan pasti dari neraca harian, mutasi dan

lain-lain;

11) pengaturan likuiditas dan perencanaannya; dan

12) setiap hari secara khusus mengadakan pembicaraan dengan direktur

perihal rencana dan policy yang dijalankan.

c. Pimpinan Cabang

1) mewakili direksi pusat menjalankan perusahaan di cabang itu;

2) memberikan laporan kemajuan cabang kepada direksi pusat termasuk

keuangannya;

3) mengambil semua tindakan yang diperlukan agar cabang berjalan

lancar;

4) menjalankan program perusahaan untuk mengejar target;

5) berhak atas promosi dan bonus jika cabang maju melebihi target

perusahaan;


commit to user

57

6) mengemban amanat dari kantor pusat demi koordinasi dan sinkronisasi

kinerja perusahaan;

7) mengemban amanat dari perusahaan pusat yang bertujuan meluaskan

jaringan di suatu wilayah yang secara tidak langsung akan menambah

income untuk perusahaan pusat;

8) kepala cabang juga mempunyai wewenang membuat kebijakan-

kebijakan menguntungkan untuk perusahaan dan semua kebijakan

yang telah dibuat oleh cabang bisa dipertanggungjawabkan ke

perusahaan pusat;

9) mengatur perusahaan tersebut di cabang yang menjadi tanggung

jawabnya. Di mana yang diatur adalah berkaitan dengan manusia,

uang/modal, perlengkapan/inventaris, mesin mesin, metoda/cara kerja

apabila perusahaan tersebut mengolah barang pabrikan;

10) kepala cabang bertanggung jawab atas jalannya operasi perusahaan,

dia berwenang membuat berbagai kebijakan yang menguntungkan

perusahaan.

d. Pemasaran

1) bertanggung jawab atas pengerahan dana dan penyaluran dana;

2) mengkoordinir pekerjaan pada bagian kredit, dana dan penagihan;

3) mengatur perencanaan penyaluran maupun pengerahan dana;

4) membuat dan melaporkan seluruh perencanaan, pelaksanaan, dan

kegiatan dalam penyaluran dan pengerahan dana kepada direktur;

5) bertanggung jawab dan mengatur semua pekerjaan kinerja di

bawahnya;

6) mengarahkan dan memberi tugas secara jelas dan lugas kepada

personalia kinerja di bawahnya, yakni bagian dana, kredit, dan

penagihan baik secara langsung maupun tidak langsung; dan

7) bertanggung jawab kepada direktur.

e. Operasional

1) mengontrol pelaksanaan pemasaran dan bertanggung jawab atas

kelancaran proses pemasaran;


commit to user

58

2) mengawasi pekerjaan bagian pembelian dan gudang;

3) menyusun rencana dan strategi pemasaran perusahaan; dan

4) menentukan target penjualan dan bagaimana cara mencapainya.

f. Kredit

1) menyalurkan dan memasarkan kredit kepada masyarakat secara umum,

akurat, dan baik;

2) mengkoordinasikan penyaluran dan penarikan kembali kredit yang

telah disalurkan;

3) menugaskan, mengarahkan, dan mengontrol para petugas pemasaran

kredit tentang cara/sistem penyaluran, penagihan, dan secara kinerja;

4) controling dan checking atas kredit yang disalurkan baik sebelum, saat

akan, dan sesudah kredit disalurkan;

5) mengadakan analisa, meneliti hasil analisa petugas,

menyetujui/menolak kredit yang diajukan sampai dengan batasan yang

ditentukan;

6) mengajukan/menyampaikan permohonan kredit yang akan dilayani

oleh kepala bagian marketing/direktur untuk persetujuan/penolakan di

luar batas kewenangannya;

7) membuat laporan secara periodik atas semua pekerjaannya secara

tertulis baik diminta maupun tidak kepada kepala bagian

marketing/direktur;

8) mengkondisikan kelancaran penyaluran kredit; dan

9) bertanggung jawab kepada kepala bagian marketing/direktur.

g. Dana

1) mengusahakan tercapainya target pengumpulan dana dengan

memberikan pelayanan terbaik terhadap nasabah dalam hal

penyimpanan dana tabungan maupun deposito berjangka;

2) menerima penyimpanan dana berupa tabungan maupun deposito;

3) menilai dan memilih nasabah yang mempunyai kondite baik, agar

bagian dana yang di lapangan memberikan pelayanan dengan


commit to user

59

pengambilan setoran/penarikan tabungan, bunga deposito atau

pengambilan deposito;

4) membuat rekap transaksi harian;

5) mengisi buku besar untuk simpanan dan deposito;

6) mencetak nominatife per kolektor dana;

7) berhak tanya dan menegur kolektor dana apabila setoran tidak sesuai

antara rekap dengan fisik uang;

8) menyetorkan uang ke kasir;

9) memblokir dan menutup rekening deposito dan tabungan, setelah

mendapat otorisasi dari direktur operasional;

10) membuat laporan dana yang masuk;

11) bertanggungjawab terhadap hasil sortiran dan dana yang diterima

sebelum disetor ke kasir; dan

12) membuat laporan kerja harian.

h. Penagihan

1) menagih angsuran kepada debitur yang tidak dan/atau belum terbayar;

dan

2) bertanggung jawab terhadap kepala bagian administrasi;

i. Adm/Lap/Umum

1) bertugas mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan karyawan

sejak dari lamaran, pengangkatan, pemberhentian, surat-surat

keputusan, dan semua pengarsipan;

2) menjaga, mencatat, memeriksa seluruh inventaris setiap harinya;

3) menjaga kedisiplinan pegawai sehingga dapat untuk menilai

produktivitasnya;

4) mengurusi pengadaan dan pengamanan alat-alat kebutuhan

perusahaan; dan

5) bertanggung jawab kepada kepala bagian dana dan direksi.

3. Bagian Penanganan Kasus Kredit Macet

Dari bagan struktur organisasi pada PT. BPR Artha Mertoyudan

Salatiga di atas, yang bertugas mengurusi masalah yang berkaitan dengan


commit to user

60

kredit macet adalah Kepala Bagian Kredit. Hal ini dikarenakan semua hal

yang berkaitan dengan masalah perkreditan yang paling menguasai adalah

Kepala Bagian Kredit, sehingga Kepala Bagian Kredit mempunyai tanggung

jawab yang besar terhadap nasabah dan direktur. Tugas dari Kepala Bagian

Kredit itu sendiri adalah:

a. memberikan pengawasan terhadap nasabah yang melakukan pinjaman

kredit;

b. melakukan penilaian dan persetujuan dari nasabah yang akan melakukan

pinjaman kredit; dan

c. mengambil keputusan mengenai layak atau tidaknya suatu nasabah yang

akan melakukan pinjaman kredit.

Penanganan masalah kredit maacet dilakukan oleh PT. BPR Artha

Mertoyudan Salatiga dengan cara:

a. PT. BPR Artha Mertoyudan memberikan somasi berupa surat peringatan

dari kantor;

b. Apabila dari pihak nasabah tidak menanggapi dengan baik, maka nasabah

harus melakukan penitipan barang jaminan atas kreditnya di PT. BPR

Artha Mertoyudan Salatiga;

c. PT. BPR Artha Mertoyudan memberikan perpanjangan waktu kepada

nasabah guna melunasi semua hutang-hutangnya;

d. Karena terdapat kuasa menjual pada saat pembuatan perjanjian kredit

antara PT. BPR Artha Mertoyudan dengan nasabah, maka barang jaminan

yang dititipkan kepada PT. BPR Artha Mertoyudan Salatiga dapat dijual

sesuai harga taksiran; dan

e. Apabila harga jual melebihi harga taksiran, maka sisa hasil penjualan

dikembalikan kepada nasabah, tetapi sebaliknya akan dianggap sebagai

hutang.

4. Aktivitas Operasional

PT. BPR Artha Mertoyudan Salatiga pada awal pendiriannya memiliki

latar belakang mengabdi kepada masyarakat dan memperoleh keuntungan. PT.

BPR Artha Mertoyudan Salatiga mempunyai aktivitas atau produk yang


commit to user

61

ditawarkan kepada petani, pedagang, dan pengusaha kecil di pasar maupun

desa di sekitar wilayah Salatiga. Aktivitas tersebut meliputi penghimpunan

dana melalui kredit. Bentuk dari produk yang dihasilkan adalah:

a. Tabungan

PT. BPR Artha Mertoyudan Salatiga menerima simpanan berupa

Tabungan Persada. Tabungan persada merupakan tabungan yang

diselenggarakan untuk perorangan. Tabungan persada menetapkan saldo

minimum Rp 100.000,- dan bunga sebesar 9% per tahun.

b. Deposito

Simpanan dalam bentuk deposito di PT. BPR Artha Mertoyudan Salatiga

berjangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan dengan ketentuan

suku bunga sebagai berikut:

1) Jangka waktu 1 bulan dengan suku bunga sebesar 6%;

2) Jangka waktu 3 bulan dengan suku bunga sebesar 6,5%;

3) Jangka waktu 6 bulan dengan suku bunga sebesar 7%; dan

4) Jangka waktu 12 bulan dengan suku bunga sebesar 7,5%.

c. Kredit

Kredit yang diberikan oleh PT. BPR Artha Mertoyudan Salatiga diarahkan

untuk sektor-sektor usaha perdagangan, peternakan, industri kecil,

pertanian, dan usaha produktif lain khususnya untuk pengembangan

ekonomi pedesaan. Adapun jenis kredit yang diberikan adalah:

1) Kredit umum

Kredit umum biasanya digunakan oleh para pedagang, pengusaha

kecil, pengrajin, peternak untuk membiayai kegiatan usaha mereka.

Suku bunga yang ditetapkan sebesar 3% per bulan dihitung secara flat

rate, artinya bunga dihitung dari pokok pinjaman mula-mula.

2) Kredit Mingguan

Kredit mingguan merupakan kredit yang dapat diangsur secara

mingguan dengan suku bunga 1,5 % per minggu. Kredit ini biasanya

digunakan oleh pedagang pasar.


commit to user

62

3) Kredit Pegawai

Kredit pegawai merupakan kredit yang diberikan kepada pegawai

negeri sipil dan TNI maupun pegawai swasta yang gajinya dibayarkan

lewat juru bayar atau bendaharawan gaji dari suatu dinas atau unit

kerja tempat pegawai yang bersangkutan bekerja. Bunga yang

dikenakan untuk kredit ini sebesar 2,1% per bulan.

B. Pembahasan

1. Jenis-Jenis Alternatif Penyelesaian Sengketa yang Digunakan dalam

Menyelesaikan Tunggakan Kredit di PT. BPR Artha Mertoyudan Salatiga

a. Negosiasi

1) Kasus Tunggakan Kredit atas Nama ”KP”

a) Kasus Tunggakan Kredit

”KP” adalah seorang warga Dliko Indah Kelurahan

Blotongan Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga yang mempunyai

pekerjaan sehari-hari sebagai pedagang kelontong keliling. Seperti

yang terlihat dalam surat perjanjian kredit Nomor:

130.30.S01125/07623 tertanggal 25 September 2008 ”KP”

mendapatkan pinjaman dari PT. BPR Artha Mertoyudan Salatiga

sebesar RP 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang akan

digunakan untuk melakukan pengembangan usaha dagangnya.

Jumlah pinjaman ”KP” tidak termasuk bunga dan biaya provise

atau biaya administrasi. Dengan jaminan satu unit Mitsubishi L300

Pick Up Box Tahun 1995 warna cokelat atas nama ”KP”. Karena

alasan ”KP” bangkrut dalam usaha dagangnya, ”KP” tidak mampu

melakukan pembayaran angsuran kredit yang telah disepakati

dengan PT. BPR Artha Mertoyudan Salatiga dalam jangka waktu

yang telah ditentukan yaitu 48 bulan dengan 48 x angsuran dan

bunga 12,70 % pertahun. Adapun tunggakan kredit ”KP” di PT.

BPR Artha Mertoyudan Salatiga dengan rincian sebagai berikut:


commit to user

63

Tabel 1 : Tabel Tunggakan Kredit atas nama ”KP” Tanggal Angsuran Tunggakan Denda Total

24-10-2008 628.300 0 0 628.300

27-11-2008 628.300 0 0 628.300

31-12-2008 628.450 0 7.550 636.000

27-01-2009 628.300 0 0 628.300

02-03-2009 1.550 628.150 6.300 636.000

27-03-2009 626.800 0 0 626.800

01-05-2009 1.200 628.250 7.550 637.000

13-07-2009 0 415.925 84.075 500.000

14-07-2009 0 213.300 1.700 215.000

20-07-2009 2.500 626.175 21.325 650.000

29-09-2009 0 322.125 127.875 450.000

30-09-3009 0 304.875 3.125 308.000

30-10-2009 0 633.375 21.625 715.000

25-11-2009 0 629.975 65.025 695.000

28-12-2009 635.150 1.248.650 86.200 1.970.000

28-01-2010 622.250 0 3.750 626.000

30-04-2010 0 629.150 131.850 761.000

31-05-2010 0 629.650 85.350 715.000

29-06-2010 0 632.250 77.750 710.000

31-07-2010 0 710.000 0 710.000

29-09-2010 13.323.445 1.796.250 276.700 15.396.395

Sumber: PT. BPR Artha Mertoyudan Salatiga

Dari data di atas dapat simpulkan bahwa jumlah tunggakan

dari ”KP” adalah sebagai berikut:

Tunggakan Pokok : Rp 9.415.850,00

Denda : Rp 1.007.750,00

: Rp 10.423.600,00


commit to user

64

b) Proses Penyelesaian Tunggakan Kredit

Klasifikasi obyek penelitian ini adalah “KP” menerima

pinjaman kredit dari PT. BPR Artha Mertoyudan Salatiga sebesar

Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang digunakan untuk

melakukan pengembangan usaha dagangnya. Karena alasan

bangkrut, “KP” tidak mampu membayar cicilan atau angsuran

tunggakan sebesar Rp 10.423.600,00 (sepuluh juta empat ratus dua

puluh tiga ribu rupiah).

Dalam hal ini ”KP” sudah menandatangani dan memahami

betul isi dari perjanjian kredit yang dibuat antara PT. BPR Artha

Mertoyudan Salatiga dengan ”KP”. Dalam penandatanganan

perjanjian kredit tersebut, ”KP” dalam keadaan sadar tanpa

mendapat paksaan dari pihak manapun. Artinya, PT. BPR Artha

Mertoyudan Salatiga telah memenuhi kriteria dalam pembuatan

perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata yang telah

dijelaskan pada Bab II di atas dalam penulisan hukum ini.

Dikarenakan terdapat masalah tersebut, PT. BPR Artha

Mertoyudan Salatiga mencoba menyelesaikan kasus tunggakan

kredit atas nama ”KP” dengan cara:

i) PT. BPR Artha Mertoyudan Salatiga melakukan pemanggilan

terhadap ”KP” dengan surat panggilan;

ii) PT. BPR Artha Mertoyudan Salatiga setelah melakukan

pemanggilan terhadap ”KP” kemudian melakukan pertemuan

di kantor PT. BPR Artha Mertoyudan Salatiga tanpa

melibatkan pihak manapun.

iii) Dalam pertemuan tersebut PT. BPR Artha Mertoyudan Salatiga

mencoba memberikan pengertian dan penjelasan kepada ”KP”

dengan tujuan agar ”KP” mau melakukan pelunasan terhadap

hutang kredit yang telah ”KP” ambil di PT. BPR Artha



commit to user

65

iv) Kemudian PT. BPR Artha Mertoyudan Salatiga memberikan

pendekatan-pendekatan terhadap ”KP” dan menjelaskan duduk

permasalahan guna mendapatkan solusi pemecahan dari

masalah tersebut.

Dalam melakukan pendekatan-pendekatan terhadap ”KP”

dalam pertemuan yang dilakukan beberapa kali antara PT. BPR

Artha Mertoyudan Salatiga dengan ”KP”, PT. BPR Artha

Mertoyudan Salatiga tidak menemukan kesulitan yang berarti. Hal

ini dikarenakan ”KP” sangat kooperatif dalam penyelesaian kasus

tunggakan kredit yang sedang menimpa dirinya. Dengan beberapa

kali pertemuan yang sudah dijadwalkan oleh PT. BPR Artha

Mertoyudan Salatiga, tercapailah kesepakatan dari ”KP” untuk

melakukan pelunasan atas tunggakan kredit tersebut.

c) Hasil Penyelesaian Tunggakan Kredit

Hasil dari pendekatan-pendekatan dalam pertemuan yang

dilakukan oleh PT. BPR Artha Mertoyudan Salatiga dengan ”KP”

untuk pelunasan tunggakan kredit adalah penjualan barang jaminan

berupa satu unit Mitsubishi L300 Pick Up Box Tahun 1995 warna

cokelat atas nama ”KP”. Hal ini sesuai dengan isi kesepakatan

dalam perjanjian kredit yang telah dibuat oleh PT. BPR Artha

Mertoyudan dengan ”KP”. Setelah keputusan disepakati dan

ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan disaksikan pihak

ketiga, maka keputusan tersebut dianggap final. Sehingga salah

satu pihak tidak bisa mengajukan keberatan ataupun memilih

bentuk penyelesaian lain. Hal ini dikarenakan penyelesaian yang

ditempuh oleh PT. BPR Artha Mertoyudan Salatiga adalah sah dan

tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

2) Kasus Tunggakan Kredit atas Nama ”W”


”W” adalah seorang warga Randusari Kelurahan

Nongkosawit Kecamatan Gunungpati Kabupaten Semarang yang


commit to user

66

mempunyai pekerjaan sehari-hari sebagai pegawai swasta dan

istrinya sebagai pengusaha kertas. Seperti yang terlihat dalam surat

perjanjian kredit Nomor: 130.30.S01096/S06194 tertanggal 02

September 2008 ”W” mendapatkan pinjaman dari PT. BPR Artha

Mertoyudan Salatiga sebesar RP 15.000.000,00 (lima belas juta

rupiah) yang akan digunakan untuk melakukan pengembangan

usahanya. Jumlah pinjaman ”W” tidak termasuk bunga dan biaya

provise atau biaya administrasi. Dengan jaminan satu unit Yamaha

Vega R Tahun 2007 warna hitam atas nama ”YI” dan satu unit

Honda GLPII Tahun 1997 warna hitam atas nama ”GP” serta satu

unit Suzuki Tahun 2005 warna hitam atas nama ”W”. Karena

alasan ”W” bangkrut dalam usaha kertasnya, ”W” tidak mampu

melakukan pembayaran angsuran kredit yang telah disepakati

dengan PT. BPR Artha Mertoyudan Salatiga dalam jangka waktu

yang telah ditentukan yaitu 36 bulan dengan 36 x angsuran dan

bunga 11,30% pertahun. Adapun tunggakan kredit ”W” di PT.

BPR Artha Mertoyudan Salatiga dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2 : Tabel Tunggakan Kredit atas nama ”W”

Tanggal Angsuran Tunggakan Denda Total

07-10-2008 557.800 0 5.600 563.400

07-11-2008 557.800 0 5.600 563.400

06-12-2008 558.025 0 4.475 562.500

07-01-2009 557.800 0 5.600 563.400

06-02-2009 558.025 0 4.475 562.500

20-03-2009 557.800 0 20.100 577.900

08-04-2009 558.300 0 6.700 565.000

11-05-2009 557.450 0 10.050 567.500

15-06-2009 558.475 0 14.525 573.000

16-07-2009 557.875 0 15.625 573.000

20-08-2009 557.900 0 20.100 578.000


commit to user

67

15-09-2009 558.475 0 14.525 573.000

15-10-2009 557.300 0 14.500 571.000

14-11-2009 558.600 0 13.400 572.000

11-12-2009 557.950 0 10.050 568.000

13-01-2010 557.725 0 12.275 570.000

10-02-2010 558.075 0 8.925 567.000

23-03-2010 557.725 0 12.275 570.000

14-04-2010 557.625 0 13.375 571.000

12-05-2010 557.825 0 11.175 569.000

11-06-2010 557.950 0 10.050 568.000

15-07-2010 557.725 0 12.275 570.000

11-08-2010 557.950 0 10.050 568.000

21-09-2010 557.800 0 21.200 579.000

18-10-2010 558.150 0 17.850 576.000

20-11-2010 557.925 0 20.075 578.000

02-02-2011 0 558.250 103.750 662.000

02-05-2011 2.743.780 2.230.900 300.025 5.274.705

Sumber : PT. BPR Artha Mertoyudan Salatiga

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah

tunggakan kredit ”W” adalah sebagai berikut:


Denda : Rp 718.625,00

: Rp 3.507.775,00


”W” warga Gunung Pati Semarang yang menerima

pinjaman kredit dari PT. BPR Artha Mertoyudan Salatiga sebesar

Rp 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) untuk pengembangan

usahanya. ”W” yang seorang Kepala Bagian di salah satu

perusahaan tersebut berani mengambil kredit di PT. BPR Artha

Mertoyudan Salatiga karena ”W” merupakan nasabah lama di PT.


commit to user

68

BPR Artha Mertoyudan Salatiga yang mempunyai record angsuran

baik tanpa masalah.

Suatu saat ”W” mengalami musibah yang menyebabkan

usahanya bangkrut di tengah jalan. ”W” yang tadinya mempunyai

penghasilan di atas rata-rata hanya bisa gigit jari mengetahui usaha

yang telah dibangun dengan susah payah berhenti di tengah jalan.

Karena usaha kertas ”W” mengalami kebangkrutan, ”W” tidak

dapat melakukan angsuran yang telah dijadwalkan oleh PT. BPR

Artha Mertoyudan Salatiga sesuai kesepakatan. Sehingga pinjaman

kredit ”W” mengalami tunggakan atau kredit macet.

Guna menyelesaikan permasalahan yang menimpa ”W”

atas tunggakan kreditnya di PT. BPR Artha Mertoyudan Salatiga,

PT. BPR Artha Mertoyudan Salatiga menempuh jalur kekeluargaan

saja, karena selama ini memang PT. BPR Artha Mertoyudan

Salatiga tidak pernah melakukan penyelesaian tunggakan kredit

melalui jalur pengadilan atau litigasi. ”PT. BPR Artha Mertoyudan

Salatiga melakukan perundingan atau musyawarah dengan ”W”

guna mencari solusi yang terbaik dalam melakukan penyelesaian

tunggakan kredit tersebut. Perundingan atau musyawarah tersebut

tidak menemui kesulitan karena ”W” bersikap kooperatif dan mau

bekerja sama guna menyelesaikan tunggakan kreditnya di PT. BPR

Artha Mertoyudan Salatiga. Hal ini berarti perundingan yang

dilakukan antara ”W” dengan PT. BPR Artha Mertoyudan Salatiga

merupakan perundingan yang menghasilkan sesuatu yang bersifat

win-win solution yang tidak menimbulkan kerugian di antara

keduanya.


Hasil dari musyawarah atau perundingan yang dilakukan

oleh PT. BPR Artha Mertoyudan Salatiga dengan ”W” adalah

memberikan perpanjangan waktu untuk melakukan angsuran atas

tunggakan kreditnya. Dengan perpanjangan waktu yang diberikan


commit to user

69

oleh PT. BPR Artha Mertoyudan Salatiga diharapkan dapat

memberikan kemudahan bagi ”W”. Perpanjangan waktu yang

diberikan oleh PT. BPR Artha Mertoyudan Salatiga dikarenakan

”W” merupakan nasabah lama dari PT. BPR Artha Mertoyudan

Salatiga yang mempunyai record angsuran sangat baik selama ini.

Hal ini yang menyebabkan PT. BPR Artha Mertoyudan mengambil

langkah untuk memberikan perpanjangan jangka waktu

pembayaran cicilan angsuran kerdit yang diambil oleh ”W”. Hasil

perundingan ini telah mendapat persetujuan dari kedua belah pihak

yang tidak dapat menimbulkan kerugian di hari kemudian.

b. Negosiasi via mediator

Negosiasi via mediator merupakan salah satu cara yang dapat

dilakukan berdasarkan kesepakatan oleh para pihak karena hadirnya

mediator sebagai penengah di antara para pihak yang sedang bersengketa

guna mencapai hasil yang diinginkan. Kehadiran mediator sebagai pihak

ketiga sangat bermanfaat karena hasil yang dicapai cepat terealisasikan

dengan baik tanpa merugikan kedua belah pihak yang sedang bersengketa.

Berbeda dengan mediator-mediator lainnya, mediator yang dipakai oleh

PT. BPR Artha Mertoyudan adalah bukan hakim atau petugas pengadilan

tetapi orang-orang terdekat dengan pihak yang bersengketa.

Tugas-tugas mediator dalam menjalankan fingsinya dalam proses

negosiasi via mediator adalah:

a. mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan kepada para

pihak untuk disepakati;

b. mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan

dalam proses negosiasi via mediator;

c. mediator wajib memberikan usulan penyelesaian atas kasus yang

sedang menjadi pokok permasalahan antara kedua belah pihak; dan

d. mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali

kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang

terbaik bagi para pihak.


commit to user

70

1) Kasus Tunggakan Kredit atas Nama ”MS”


”MS” adalah seorang warga Kelurahan Mangunsari

Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga dengan pekerjaan sehari-hari

sebagai sopir taksi. Seperti yang terlihat dalam surat perjanjian

kredit Nomor: 130.40.S05053/S0528 tertanggal 27 September

2008, ”MS” mendapatkan pinjaman dari PT. BPR Artha

Mertoyudan Salatiga sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

dengan jaminan satu unit Honda NF 100 D Tahun 2001 warna

hitam atas nama ”WF”. Karena alasan ”MS” pindah kerja dan

belum mempunyai pekerjaan yang mapan, ”MS” tidak melakukan

pembayaran cicilan yang sudah disepakati antara PT. BPR Artha

Mertoyudan Salatiga dengan ”MS” yaitu dalam jangka waktu 24

bulan dengan 24 x angsuran dan bunga 11% pertahun. Setelah

lewat tenggang waktu yang telah ditentukan oleh kedua belah

pihak, ”MS” baru membayar sebagian pokok pinjaman dari kredit

tersebut dan masih mempunyai tunggakan kredit di PT. BPR Artha

Mertoyudan Salatiga dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3 : Tabel Tunggakan Kredit atas nama ”MS”

Tanggal Pokok Bunga Tgk.Pokok Tgk.Bunga Denda

27-09-2008 6.900

01-12-2008 750 98.320 55.680 9.250

31-12-2008 100.640 53.160 9.200

05-02-2009 575 102.960 50.490 11.975

23-04-2009 105.280 52.970 46.750

19-05-2009 107.600 47.075 21.325

27-06-2009 109.795 38.580 31.625

27-06-2009 125 875

27-07-2009 112.240 41.310 26.450

20-08-2009 114.560 44.815 20.625


commit to user

71

16-09-2009 116.880 32.170 20.950

27-10-2009 119.200 34.600 33.200

30-11-2009 121.520 33.630 29.850

29-12-2009 123.840 29.760 26.400

27-01-2010 126.160 28.040 25.800

17-02-2010 128.480 33.720 17.800

27-03-2010 130.800 13.525 30.675

14-04-2010 133.120 26.780 15.100

25-05-2010 135.440 17.385 32.175

29-06-2010 137.760 12.390 29.850

27-07-2010 140.080 14.720 25.200

27-08-2010 250.000

31-08-2010 147.040 1.760 37.120 19.080

14-09-2010 301.040 6.960 5.200 32.850



tunggakan kredit atas nama”MS” adalah sebagai berikut:


Bunga s/d September 2010 : Rp 632.795,00

Denda Keterlambatan : Rp 497.050,00

Rp 3.581.125,00


Klasifikasi obyek penelitian ini adalah “MS” menerima

kredit dari PT. BPR Artha Mertoyudan Salatiga sebesar Rp

3.000.000,- (tiga juta rupiah). Karena suatu hal yang menurut

“MS” menyebabkan dirinya sudah tidak bekerja lagi dan belum

mempunyai pekerjaan yang mapan, “MS” tidak mampu membayar

cicilan atau angsuran tunggakan sebesar Rp 3.581.125,- (tiga juta

lima ratus delapan puluh satu ribu seratus dua puluh lima rupiah).

“MS” dalam hal ini sudah menandatangani perjanjian kredit

tanpa mendapatkan tekanan atau paksan dari pihak ketiga.


commit to user

72

Sehingga konsekuensinya “MS” dianggap telah menyetujui isi dari

perjanjian kredit tersebut. Pada saat Penulis mencoba menemui

“MS”, alasan yang diuraikan adalah di samping “MS” kehilangan

pekerjaan tetapnya dia juga mengatakan bahwa isi perjanjian kredit

tersebut ditentukan sepihak oleh PT. BPR Artha Mertoyudan

Salatiga.

PT. BPR Artha Mertoyudan Salatiga mencoba

menyelesaikannya dengan memberikan pengertian-pengertian

secara kekeluargaan. Tetapi di sini hanya pihak PT. BPR Artha

Mertoyudan Salatiga sendiri yang mencoba menyelesaikannya.

Artinya tidak ada pihak ketiga yang ikut membantu menyelesaikan

silang sengekta ini. Tetapi pihak PT. BPR Artha Mertoyudan

Salatiga mengalami kesulitan karena “MS” tetap mempertahankan

pendapatnya. Sehingga PT. BPR Artha Mertoyudan Salatiga

melakukan negosiasi via mediator yaitu dengan menggunakan

campur tangan pihak ketiga yang ikut menandatangani perjanjian

kredit, dalam hal ini ibu dari “MS” yaitu “WF”. Negosiasi via

mediator yang dilakukan adalah melakukan pendekatan dengan

“WF” dan memberikan penjelasan bahwa “MS” mempunyai

sejumlah tunggakan kredit yang diambilnya dari PT. BPR Artha



Musyawarah yang dilakukan oleh ketiga pihak di atas

memperoleh keputusan bahwa satu unit honda yang dijadikan

agunan dijual oleh PT. BPR Artha Mertoyudan Salatiga untuk

melunasi sisa tunggakan kredit “MS”. Hal ini sesuai dengan isi

kesepakatan yang telah dibuat oleh ketiga pihak di atas. Setelah

keputusan disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak

dengan disaksikan pihak ketiga, maka keputusan tersebut dianggap

final. Sehingga salah satu pihak tidak bisa mengajukan keberatan

ataupun memilih bentuk penyelesaian lain. Hal ini dikarenakan


commit to user

73

penyelesaian yang ditempuh oleh PT. BPR Artha Mertoyudan

Salatiga adalah sah dan tidak bertentangan dengan ketertiban

umum.

2) Kasus Tunggakan Kredit atas Nama ”MG”


”MG” adalah seorang warga Klarisan Kelurahan Tanduk

Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali dengan pekerjaan sehari-

hari sebagai pedagang kulit sapi. Seperti yang terlihat dalam surat

perjanjian kredit Nomor: 130.20.S02519/S08097 tertanggal 07

April 2009, ”MG” mendapatkan pinjaman dari PT. BPR Artha

Mertoyudan Salatiga sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima

juta rupiah) dengan jaminan satu unit unit Mitsubishi Tahun 1994

warna kuning atas nama ”ZZ”. Karena alasan ”MG” barang

jaminan berupa satu unit Mitsubishi Tahun 1994 warna kuning

bukan merupakan milik sendiri tetapi atas nama orang lain, maka

”MG” yang tidak bisa melakukan pembayaran cicilan sisa dari

kredit yang diambilnya di PT. BPR Artha Mertoyudan Salatiga

dalam jangka waktu 24 bulan dengan 24 x angsuran dengan bunga

sebesar 13,5% pertahun. Adapun besarnya jumlah tunggakan dari

”MG” adalah sebagai berikut:

Tabel 4 : Tabel Tunggakan Kredit atas nama ”MG”


05-2009 1.852.625 0 0 1.852.625

08-2009 0 1.826.350 56.375 1.882.725

08-2009 0 0 56.375 56.375

08-2009 0 2.095.275 104.725 0

19-2009 0 153.625 46.375 200.000

10-2009 0 1.803.950 196.050 2.000.000

10-2009 1.853.625 1.826.350 125.025 3.805.000

12-2009 0 1.785.250 114.750 1.900.000


commit to user

74

01-2010 0 144.475 205.525 350.000

01-2010 0 1.478.250 21.750 1.500.000

02-2010 0 287.325 212.675 500.000

02-2010 0 10.150 14.860 25.000

03-2010 0 455.5757 44.425 500.000

03-2010 0 252.500 247.500 500.000

03-2010 0 1.145.300 9.700 1.155.000



tunggakan kredit atas nama ”MG” adalah sebagai berikut:


Denda Keterlambatan : Rp 1.399.725,00

Rp 14.660.850,00


”MG” warga Ampel Boyolali yang menerima pinjaman

kredit dari PT. BPR Artha Mertoyudan Salatiga sebesar Rp

35.000.000,00 (Tiga puluh lima juta rupiah) yang digunakan untuk

pengembangan usaha dagang kulit sapi. ”MG” yang seorang

pedagang berani mengambil kredit dalam jumlah besar

dikarenakan usaha kulit sapi selama ini sangat memberikan

keuntungan yang besar. Hal ini dikarenakan harga kulit sapi yang

tinggi dan kebutuhan pasar sangat banyak, sehingga usaha dagang

kulit sapi dapat memberikan keuntungan yang lebih bagi ”MG”.

Suatu saat PT. BPR Artha Mertoyudan Salatiga mengetahui

bahwa barang jaminan yang dijaminkan oleh ”MG” bukan

merupakan milik ”MG” sendiri, melainkan milik orang lain. Hal

ini yang menyebabkan ”MG” terlibat masalah dalam perjanjian

kreditnya.

Guna menyelesaikan permasalahan yang menimpa ”MG”

atas tunggakan kreditnya di PT. BPR Artha Mertoyudan Salatiga,

PT. BPR Artha Mertoyudan Salatiga menempuh jalur kekeluargaan


commit to user

75

saja, karena selama ini memang PT. BPR Artha Mertoyudan

Salatiga tidak pernah melakukan penyelesaian tunggakan kredit

melalui jalur pengadilan atau litigasi. PT. BPR Artha Mertoyudan

Salatiga melakukan pertemuan dengan melalui pendekatan-

pendekatan yang selama ini dilakukan oleh PT. BPR Artha

Mertoyudan Salatiga. PT. BPR Artha Mertoyudan meminta

bantuan orang ketiga dalam hal ini orang yang mempunyai barang

jaminan yang dijaminkan oleh ”MG” dalam perjanjian kreditnya.

Pertemuan tersebut tidak menemui kesulitan karena ”MG” dan

pihak ketiga yang bertugas sebagai mediator bersikap kooperatif

dan mau bekerja sama guna menyelesaikan tunggakan kreditnya di

PT. BPR Artha Mertoyudan Salatiga. Hal ini berarti pertemuan

yang dilakukan antara ”MG”, pihak ketiga dengan PT. BPR Artha

Mertoyudan Salatiga merupakan pertemuan yang menghasilkan

sesuatu yang bersifat win-win solution yang tidak menimbulkan

kerugian di antara keduanya.


Musyawarah yang dilakukan oleh ketiga pihak di atas

memperoleh keputusan bahwa satu unit honda yang dijadikan

agunan dijual oleh PT. BPR Artha Mertoyudan Salatiga untuk

melunasi sisa tunggakan kredit “MG”. Hal ini sesuai dengan isi

kesepakatan yang telah dibuat oleh ketiga pihak di atas. Setelah

keputusan disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak

dengan disaksikan pihak ketiga, maka keputusan tersebut dianggap

final. Sehingga salah satu pihak tidak bisa mengajukan keberatan


penyelesaian yang ditempuh oleh PT. BPR Artha Mertoyudan

Salatiga adalah sah dan tidak bertentangan dengan ketertiban

umum.


commit to user

76

3) Kasus Tunggakan Kredit atas Nama ”S”


”S” adalah seorang warga Kintelan Lor RT 4 RW 3

Candirejo Tuntang Kabupaten Semarang dengan pekerjaan sehari-

hari sebagai bos borong bangunan. Dalam surat perjanjian kredit

dengan Nomor: 130.40.S05623/S0844B tertanggal 24 Oktober

2009, ”S” telah menerima pinjaman kredit dari PT. BPR Artha

Mertoyudan Salatiga sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima

ratus ribu rupiah). Seperti kasus di atas, ”S” tidak meneruskan

kewajibannya untuk melakukan cicilan angsuran dikarenakan

terlibat kasus kriminalitas dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 : Tabel Tunggakan Kredit atas nama ”S”


25-11-2009 707.000 0 0 707.000

06-01-2010 1.050 705.600 18.350 725.000

03-03-2010 0 706.500 63.500 770.000

26-04-2010 0 707.225 122.775 830.000

26-05-2010 0 706.375 84.625 791.000

29-06-2010 0 707.025 102.975 810.000

30-07-2010 0 704.125 95.875 800.000

25-08-2010 0 780.000 0 780.000

31-08-2010 179.975 520.025 0 700.000

30-09-2010 511.200 488.800 0 1.000.000

27-11-2010 0 500.000 0 500.000

23-12-2010 0 400.000 0 400.000

27-12-2010 0 150.700 254.150 404.850


Maka jumlah tunggakan kredit ”S” adalah sebagai berikut:


Denda Keterlambatan : Rp 742.250,00

Rp 7.818.625,00


commit to user

77


Berdasarkan surat perjanjian kredit yang ditandatangani

oleh “S” tertanggal 24 Oktober 2009 dengan nomor register

130.40.S05623/S0844B, “S” menerima pinjaman uang dari PT.

Bank Perkreditan Rakyat Artha Mertoyudan Salatiga sebesar Rp

7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Adapun agunan

yang dititipkan terhadap PT. BPR Artha Mertoyudan Salatiga

adalah satu unit Suzuki FD125XRH tahun 2006 atas nama ”WR”

dan satu unit Honda C100 tahun 1997 atas nama ”B”.

Seperti kasus yang di atas, “S” menandatangani surat

perjanjian dengan tenggang waktu 12 bulan dengan bunga 13% per

tahunnya. Dua bulan angsuran pertama, “S” tidak mempunyai

masalah dengan angsuran maupun bunga yang harus dbiayarnya.

Akan tetapi angsuran yang ketiga menunjukkan gejala bahwa “S”

kesulitan membayar angsuran maupun bunga cicilan. Hal tersebut

berlangsung sampai bulan kesembilan.

Menurut kebijakan PT. BPR Artha Mertoyudan Salatiga,

langakh yang diambil adalah memanggil “S” ke kantor PT. BPR

Artha Mertoyudan Salatiga guna mempertanggungjawabkan dan

ikut membantu menyelesaikan masalahnya. Tetapi hal ini tidak

mendapatkan tanggapan yang baik dari pihak “S”, karena PT. BPR

Artha Mertoyudan Salatiga mengalami kesulitan untuk menemui

“S”. Setelah ditelusuri lebih jauh mengenai alasan “S” melakukan

tunggakan cicilan terhadap kredit yang diterimanya dari PT. BPR

Artha Mertoyudan Salatiga, ternyata “S” sedang tersandung kasus

kriminalitas berupa penggelapan.


“S” sendiri bekerja sebagai bos borong bagunan. Karena

tunggakan kredit “S” telah masuk dalam kategori macet, pihak PT.

BPR Artha Mertoyudan Salatiga mencoba untuk melakukan

penyitaan terhadap agunan yang sesuai dengan surat perjanjian


commit to user

78

kredit yang telah disepakati., yaitu menyita satu unit Suzuki

FD125XRH tahun 2006 atas nama ”WR” dan satu unit Honda

C100 tahun 1997 atas nama ”B”. Karena sepeda motor di atas

merupakan harta yang mereka butuhkan untuk menghidupi

keluarganya setelah “S” tertimpa kasus kriminalitas, maka mereka

melakukan penolakan. Pihak PT. BPR Artha Mertoyudan Salatiga

juga merasa tidak tega untuk melakukan penyitaan terhadap

agunan “S” karena “S’ merupakan nasabah lama yang selama

melakukan kredit di PT. BPR Artha Mertoyudan Salatiga tidak

pernah muncul masalah.

2. Alternatif Penyelesaian Sengketa yang Paling Efektif dan Efisien yang

Digunakan dalam Menyelesaikan Tunggakan Kredit di PT. Bank Perkreditan

Rakyat Artha Mertoyudan Salatiga

Penyelesaian tunggakan kredit di PT. BPR Artha Mertoyudan Salatiga

menggambarkan kekuatan hukum penyelesaian tunggakan kredit melalui

Alternatif Penyelesaian Sengketa serta menggambarkan bagaimana tindakan

hukum para pihak apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi dengan

tidak mentaati keputusan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sesuai yang telah

dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa Alternatif Penyelesaian

Sengketa dalam PT. BPR Artha Mertoyudan Salatiga tidak tercantum secara

khusus dalam suatu perjanjian maupun peraturan bank ini. Hal tersebut

hanyalah merupakan sebuah solusi dari PT. BPR Artha Mertoyudan Salatiga

untuk mengatasi bagaimana supaya para debitur melaksanakan kewajibannya

dengan tidak merasa tertekan, di samping harapan yang lebih penting adalah

terselesaikannya tunggakan kredit dengan baik sehingga pihak bank tidak

merasa dirugikan.

Alternatif Penyelesaian Sengketa yang paling efektif dan efisien

dilakukan di PT. BPR Artha Mertoyudan Salatiga lebih tertuju pada negosiasi

via mediator. Hal ini dikarenakan dengan melakukan negosiasi via mediator,

segala sesuatunya dapat terselesaikan dengan baik dan tidak ada pihak yang


commit to user

79

merasa dirugikan. Negosiasi via mediator yang dilakukan oleh PT. BPR Artha

Mertoyudan Salatiga adalah apabila terjadi wanprestasi dalam hal ini

tunggakan kredit, pihak nasabah bank dipanggil ke kantor PT. BPR Artha

Mertoyudan Salatiga dengan surat panggilan khusus. Setelah itu pihak PT.

BPR Artha Mertoyudan Salatiga mencoba mendekati para penunggak dengan

memberi penyuluhan-penyuluhan supaya pembayaran cicilan kredit dapat

terselesaikan. Akan tetapi apabila para penunggak kredit tetap saja tidak

membayar cicilan atau angsuran kredit, PT. BPR Artha Mertoyudan Salatiga

mencoba menyelesaikan dengan cara PT. BPR Artha Mertoyudan Salatiga

sendiri.

Penulis akan menguraikan cara PT. BPR Artha Mertoyudan Salatiga

dalam menyelesaikan kasus tunggakan kredit berdasarkan pada kasus yang

telah dipaparkan di atas.

a. Kasus Tunggakan Kredit atas Nama “MS”

Klasifikasi obyek penelitian ini adalah “MS” menerima kredit dari

PT. BPR Artha Mertoyudan Salatiga sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta

rupiah). Karena suatu hal yang menurut “MS” menyebabkan dirinya sudah

tidak bekerja lagi dan belum mempunyai pekerjaan yang mapan, “MS”

tidak mampu membayar cicilan atau angsuran tunggakan sebesar Rp

3.581.125,- (tiga juta lima ratus delapan puluh satu ribu seratus dua puluh

lima rupiah).

“MS” dalam hal ini sudah menandatangani perjanjian kredit tanpa

mendapatkan tekanan atau paksan dari pihak ketiga. Sehingga

konsekuensinya “MS” dianggap telah menyetujui isi dari perjanjian kredit

tersebut. Pada saat Penulis mencoba menemui “MS”, alasan yang

diuraikan adalah di samping “MS” kehilangan pekerjaan tetapnya dia juga

mengatakan bahwa isi perjanjian kredit tersebut ditentukan sepihak oleh

PT. BPR Artha Mertoyudan Salatiga.

PT. BPR Artha Mertoyudan Salatiga mencoba menyelesaikannya

dengan memberikan pengertian-pengertian secara kekeluargaan. Tetapi di

sini hanya pihak PT. BPR Artha Mertoyudan Salatiga sendiri yang


commit to user

80

mencoba menyelesaikannya. Artinya tidak ada pihak ketiga yang ikut

membantu menyelesaikan silang sengekta ini. Tetapi pihak PT. BPR Artha

Mertoyudan Salatiga mengalami kesulitan karena “MS” tetap

mempertahankan pendapatnya. Sehingga PT. BPR Artha Mertoyudan

Salatiga melakukan negosiasi via mediator yaitu dengan menggunakan

campur tangan pihak ketiga yang ikut menandatangani perjanjian kredit,

dalam hal ini ibu dari “MS” yaitu “WF”. Negosiasi via mediator yang

dilakukan adalah melakukan pendekatan dengan “WF” dan memberikan

penjelasan bahwa “MS” mempunyai sejumlah tunggakan kredit yang

diambilnya dari PT. BPR Artha Mertoyudan Salatiga.

Penyelesaian dengan cara negosiasi via mediator melalui

pendekatan terhadap pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan

“MS” dan pihak yang ikut terlibat dalam penandatanganan perjanjian

kredit tersebut merupakan penyelesaian yang menguntungkan kedua belah

pihak karena dengan melalui penyelesaian ini, kedua pihak mendapatkan

keputusan yang adil. “WF” dipilih oleh PT. BPR Artha Mertoyudan

Salatiga karena “WF” yang menjadi saksi dalam penandatanganan surat

perjanjian kredit antara “MS” dengan PT. BPR Artha Mertoyudan Salatiga

dan “WF” mempunyai hubungan keluarga yang dekat dengan “MS”

sehingga berpengaruh terhadap keputusan yang akan diambil oleh PT.

BPR Artha Mertoyudan Salatiga.

Musyawarah yang dilakukan oleh ketiga pihak di atas memperoleh

keputusan bahwa satu unit honda yang dijadikan agunan dijual oleh PT.

BPR Artha Mertoyudan Salatiga untuk melunasi sisa tunggakan kredit

“MS”. Hal ini sesuai dengan isi kesepakatan yang telah dibuat oleh ketiga

pihak di atas. Setelah keputusan disepakati dan ditandatangani oleh kedua

belah pihak dengan disaksikan pihak ketiga, maka keputusan tersebut

dianggap final. Sehingga salah satu pihak tidak bisa mengajukan keberatan


penyelesaian yang ditempuh oleh PT. BPR Artha Mertoyudan Salatiga

adalah sah dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum.


commit to user

81

b. Kasus Tunggakan Kredit atas Nama “MG”

”MG” warga Ampel Boyolali yang menerima pinjaman kredit dari

PT. BPR Artha Mertoyudan Salatiga sebesar Rp 35.000.000,00 (Tiga

puluh lima juta rupiah) yang digunakan untuk pengembangan usaha

dagang kulit sapi. ”MG” yang seorang pedagang berani mengambil kredit

dalam jumlah besar dikarenakan usaha kulit sapi selama ini sangat

memberikan keuntungan yang besar. Hal ini dikarenakan harga kulit sapi

yang tinggi dan kebutuhan pasar sangat banyak, sehingga usaha dagang

kulit sapi dapat memberikan keuntungan yang lebih bagi ”MG”.

Suatu saat PT. BPR Artha Mertoyudan Salatiga mengetahui bahwa

barang jaminan yang dijaminkan oleh ”MG” bukan merupakan milik

”MG” sendiri, melainkan milik orang lain. Hal ini yang menyebabkan

”MG” terlibat masalah dalam perjanjian kreditnya.

Guna menyelesaikan permasalahan yang menimpa ”MG” atas

tunggakan kreditnya di PT. BPR Artha Mertoyudan Salatiga, PT. BPR

Artha Mertoyudan Salatiga menempuh jalur kekeluargaan saja, karena

selama ini memang PT. BPR Artha Mertoyudan Salatiga tidak pernah

melakukan penyelesaian tunggakan kredit melalui jalur pengadilan atau

litigasi. PT. BPR Artha Mertoyudan Salatiga melakukan pertemuan

dengan melalui pendekatan-pendekatan yang selama ini dilakukan oleh

PT. BPR Artha Mertoyudan Salatiga. PT. BPR Artha Mertoyudan

meminta bantuan orang ketiga dalam hal ini orang yang mempunyai

barang jaminan yang dijaminkan oleh ”MG” dalam perjanjian kreditnya.

Pertemuan tersebut tidak menemui kesulitan karena ”MG” dan pihak

ketiga yang bertugas sebagai mediator bersikap kooperatif dan mau

bekerja sama guna menyelesaikan tunggakan kreditnya di PT. BPR Artha

Mertoyudan Salatiga. Hal ini berarti pertemuan yang dilakukan antara

”MG”, pihak ketiga dengan PT. BPR Artha Mertoyudan Salatiga

merupakan pertemuan yang menghasilkan sesuatu yang bersifat win-win

solution yang tidak menimbulkan kerugian di antara keduanya.


commit to user

82

c. Kasus Tunggakan Kredit atas Nama “S”

Berdasarkan surat perjanjian kredit yang ditandatangani oleh “S”

tertanggal 24 Oktober 2009 dengan nomor register

130.40.S05623/S0844B, “S” menerima pinjaman uang dari PT. Bank

Perkreditan Rakyat Artha Mertoyudan Salatiga sebesar Rp 7.500.000,-

(tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Adapun agunan yang dititipkan

terhadap PT. BPR Artha Mertoyudan Salatiga adalah satu unit Suzuki

FD125XRH tahun 2006 atas nama ”WR” dan satu unit Honda C100 tahun

1997 atas nama ”B”.

Seperti kasus yang di atas, “S” menandatangani surat perjanjian

dengan tenggang waktu 12 bulan dengan bunga 13% per tahunnya. Dua

bulan angsuran pertama, “S” tidak mempunyai masalah dengan angsuran

maupun bunga yang harus dbiayarnya. Akan tetapi angsuran yang ketiga

menunjukkan gejala bahwa “S” kesulitan membayar angsuran maupun

bunga cicilan. Hal tersebut berlangsung sampai bulan kesembilan.

Menurut kebijakan PT. BPR Artha Mertoyudan Salatiga, langakh

yang diambil adalah memanggil “S” ke kantor PT. BPR Artha Mertoyudan

Salatiga guna mempertanggungjawabkan dan ikut membantu

menyelesaikan masalahnya. Tetapi hal ini tidak mendapatkan tanggapan

yang baik dari pihak “S”, karena PT. BPR Artha Mertoyudan Salatiga

mengalami kesulitan untuk menemui “S”. Setelah ditelusuri lebih jauh

mengenai alasan “S” melakukan tunggakan cicilan terhadap kredit yang

diterimanya dari PT. BPR Artha Mertoyudan Salatiga, ternyata “S” sedang

tersandung kasus kriminalitas berupa penggelapan.

“S” sendiri bekerja sebagai bos borong bagunan. Karena tunggakan

kredit “S” telah masuk dalam kategori macet, pihak PT. BPR Artha

Mertoyudan Salatiga mencoba untuk melakukan penyitaan terhadap

agunan yang sesuai dengan surat perjanjian kredit yang telah disepakati.,

yaitu menyita satu unit Suzuki FD125XRH tahun 2006 atas nama ”WR”

dan satu unit Honda C100 tahun 1997 atas nama ”B”. Karena sepeda

motor di atas merupakan harta yang mereka butuhkan untuk menghidupi


commit to user

83

keluarganya setelah “S” tertimpa kasus kriminalitas, maka mereka

melakukan penolakan. Pihak PT. BPR Artha Mertoyudan Salatiga juga

merasa tidak tega untuk melakukan penyitaan terhadap agunan “S” karena

“S’ merupakan nasabah lama yang selama melakukan kredit di PT. BPR

Artha Mertoyudan Salatiga tidak pernah muncul masalah.

Alasan itulah yang menyebabkan PT. BPR Artha Mertoyudan

Salatiga mengambil alternatif lain dalam menyelesaikan tunggakan kredit

ini. Adapun alternatif lain yang diambil adalah melakukan pertemuan

antara PT. BPR Artha Mertoyudan Salatiga dengan penengah dari “S”

yang diwakili oleh istri “S”. Pertemuan tersebut dilakukan di PT. BPR

Artha Mertoyudan Salatiga. Hasil kesepakatan yang diambil adalah tetap

melakukan penjualan terhadap agunan ”S” tetapi hanya satu unit motor

saja, mengingat motor adalah harta yang berharga bagi keluarga ”S”

setelah ”S” tertimpa kasus kriminalitas berupa penggelepan. Kesepakatan

tersebut disertai dengan penandatanganan surat pernyataan mengenai

sanggup melaksanakan isi dari surat tersebut. Dari hasil penyelesaian di

atas, keputusan yang diambil PT. BPR Artha Mertoyudan Salatiga

merupakan keputusan yang menguntungkan kedua belah pihak yang

bersengketa.

Kekuatan hukum penyelesaian sengketa yang ditempuh oleh PT. BPR

Artha Mertoyudan Salatiga dalam masalah perkreditan sudah cukup kuat. Hal

ini dapat terlihat dari hasil penyelesaian kasus tunggakan kredit di atas yang

telah disepakati oleh kedua belah pihak mencapai mufakat. Kemudian hal ini

ditindak lanjuti dengan surat pernyataan sanggup melaksanakan hasil

penyelesaian yang juga dibuat di atas kertas bermaterai. Terlebih dilihat dari

isi surat pernyataan tersebut jelas-jelas pihak yang menandatangani tidak ada

pilihan lain selain melaksanakan isi dari keputusan yang sudah disepakati.

Akan tetapi ini juga tidak terlepas dari itikad baik kedua belah pihak untuk

melaksanakan isi dari persetujuan tersebut.

PT. BPR Artha Mertoyudan Salatiga menggunakan khasanah hukum

yaitu dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 jo Pasal 377 HIR jo


commit to user

84

Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering (RV) Stb 1847 No. 52 tentang

lembaga Arbitrase (perwasitan) yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum

penyelesaian yang ditempuh oleh PT. BPR Artha Mertoyudan Salatiga,

sehingga kekuatan hukumnya semakin kuat. Apalagi hal ini ditunjang dengan

asas kebebasan berkontrak yang dalam hal ini sudah dipenuhi oleh kedua

belah pihak sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa

semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang

bagi mereka yang membuatnya. Sedangkan pembatasan asas kebebasan

berkontrak pun juga telah dipenuhi. Adapun pembatasan yang dimaksud

adalah tidak dilarang oleh undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Sehingga penyelesaian yang ditempuh dengan jalan musyawarah dan ditindak

lanjuti dengan surat perjanjian atau pernyataan sanggup melaksanakan isi

keputusan yang menimbulkan perjanjian baru mempunyai kekuatan hukum

yang kuat.

Hasil penyelesaian tunggakan kredit di PT. BPR Artha Mertoyudan

Salatiga selalu diikuti dengan penandatanganan surat pernyataan sanggup

untuk melaksanakan isi dari hasil musyawarah. Sehingga di sini akan muncul

surat perjanjian baru yang sifat dan format perjanjiannya tidak formal. Artinya

surat perjanjian dan surat pernyataan tersebut dibuat setelah hasil penyelesaian

terjadi kemufakatan. Adapun hasil dari penyelesaian tersebut adalah:

a. Kasus kredit atas nama “MS” hasil yang dicapai adalah penjualan satu unit

Honda FD 100 tahun 1997 yang diagunankan kepada PT. BPR Artha


b. Kasus kredit atas nama “MG” hasil yang dicapai adalah penjualan barang

jaminan yang milik orang lain yang telah dijaminkan kepada PT. BPR


c. Kasus kredit atas nama ”S” hasil yang dicapai adalah penjualan satu unit

Suzuki FD125XRH tahun 2006 atas nama ”WR” yang diagunankan

kepada PT. BPR Artha Mertoyudan Salatiga.

Hasil penyelesaian tunggakan kredit di atas, jelas tidak dimungkinkan

untuk membuat suatu format perjanjian baku yang kemudian diterbitkan


commit to user

85

dalam jumlah yang banyak. Untuk mengikat kedua belah pihak (khususnya

nasabah atau debitur) agar melaksanakan isi perjanjian sesuai dengan apa yang

ditandatangani, dibutuhkan suatu pernyataan atau pun jaminan untuk mengikat

atau memaksa agar nasabah atau debitur dapat patuh dan tunduk kepada hasil

keputusan yang sudah disepakati. Untuk itu pihak yang diagunankan kepada

PT. BPR Artha Mertoyudan Salatiga menindak lanjuti hasil dari keputusan

penyelesaian itu dengan penandatanganan surat pernyataan yang biasanya juga

melibatkan pihak ketiga (kerabat, isteri, suami, orang tua, anak, bahkan orang

yang dianggap berpengaruh besar terhadap debitur) sebagai saksi agar ikut

dalam hal pertanggungjawaban akan isi perjanjian tersebut.

Keterlibatan pihak ketiga sebagai saksi juga bisa sebagai tujuan lain.

Artinya jika kita melihat pada kasus ”MS”, pihak ketiga di sini diwakilkan

oleh ”WF”. Hal ini dapat digunakan sebagai alat pemaksa untuk menerima

hasil keputusan tersebut, karena hubungan ”MS” dengan ”WF” sangat dekat

sehingga ”MS” tidak mungkin menyakiti hati dan mempermalukan sang ibu.

Sedangkan pihak ketiga dalam kasus ”S” diwakilkan oleh ”M” yang juga

dapat mempertanggunjawabkan perbuatan ”S” selaku debitur yang

bermasalah.

Kasus di PT. BPR Artha Mertoyudan Salatiga merupakan suatu hal

yang belum diperjanjikan. Terlebih lagi pihak PT. BPR Artha Mertoyudan

Salatiga juga tidak menunjuk suatu lembaga perwasitan/arbitrase yang resmi

seperti BANI, BAMUI, AAA, JCAA, KCAB. Hal ini dengan alasan bahwa

kredit yang diberikan kepada nasabah atau debitur hanyalah dalam jumlah

kecil, akan tetapi seberapa kecil tunggakan kredit yang ada pada nasabah

merupakan nafas bagi kelangsungan hidup perusahaan, mengingat modal

pendirian suatu Bank Perkreditan Rakyat pun tidak begitu besar dibandingkan

dengan bank-bank umum. Sehingga tunggakan-tunggakan kredit sebesar

apapun harus dapat terselesaikan guna kelangsungan perusahaan tersebut.

Keputusan yang diambil oleh PT. BPR Artha Mertoyudan Salatiga

dengan penandatanganan surat pernyataan sanggup melaksanakan putusan

disertai materai ataupun keterlibatan pihak ketiga yang sedikit banyak dapat


commit to user

86

memaksa nasabah atau debitur untuk melaksanakan hasil keputusan ataupun

juga penyelesaian bijaksana yang diambil pihak bank seperti kasus kredit

“MS” dapat dianggap sebagai keputusan final dan mempunyai kekuatan

hukum kuat. Karena pihak nasabah atau debitur yang bermasalah pun merasa

bahwa itu merupakan solusi yang terbaik dibanding keputusan pengadilan

yang jelas-jelas akan merugikannya.

Rata-rata dari para nasabah yang bermasalah dalam pengembalian

angsuran kreditnya cukup puas dengan hasil kesepakatan yang dicapai dengan

melibatkan para pihak. Artinya mereka merasa dapat mempertahankan diri

dan membela diri dengan pertemuan itu. Sehingga paling tidak keluhan dan

kesulitan serta alasan mengapa terjadi tunggakan di antara mereka dapat

dibahas dalam pertemuan tersebut. Dengan demikian, kebijaksanaan-

kebijaksanaan dan putusan-putusan penyelesaian melalui cara yang ditempuh

oleh pihak PT. BPR Artha Mertoyudan Salatiga tidak sepenuhnya

memberatkan nasabah.

Dalam prakteknya, pelaksanaan keputusan penyelesaian yang

ditempuh oleh pihak PT. BPR Artha Mertoyudan Salatiga sangat berhasil.

Karena setiap kasus tunggakan kredit di PT. BPR Artha Mertoyudan Salatiga

dapat terselesaikan dengan baik. Artinya tidak sampai terjadi pengulangan

tunggakan setelah hasil keputusan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Sehingga dapat dikatakan bahwa keputusan tersebut final karena kedua belah

pihak yang membuat keputusan tersebut yang menjadi final. Hal tersebut tidak

terlepas dari keterlibatan dan peran pihak ketiga yang menjadi penengah dan

alat pemaksa untuk melaksanakan hasil keputusan tersebut.


commit to user

87

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

Alternatif Penyelesaian Sengketa yang digunakan oleh PT. BPR Artha

Mertoyudan Salatiga adalah negosiasi dan negosiasi via mediator. PT. BPR Artha

Mertoyudan Salatiga menggunakan cara negosiasi dikarenakan proses negosiasi

dapat memberikan solusi yang baik yang tidak menimbulkan kerugian bagi kedua

belah pihak. Hasil yang dicapai adalah win-win solution atas kasus tunggakan

kredit yang terjadi di PT. BPR Artha Mertoyudan Salatiga. Negosiasi yang

dilakukan oleh PT. BPR Artha Mertoyudan Salatiga adalah dengan melakukan

pendekatan-pendekatan secara kekeluargaan dengan nasabah yang sedang

bermasalah. Penyelesaian sengketa tunggakan kredit di PT. BPR Artha

Mertoyudan Salatiga lebih tepat disebut sebagai negosiasi via mediator yang

dijadikan saksi. Keberhasilan penyelesaian sengketa dalam masalah tunggakan

kredit, pada dasarnya ada pada pihak ketiga yang sangat mempunyai pengaruh.

Hal ini dapat terlihat dari saksi-saksi yang secara tidak langsung dapat menekan

pihak nasabah atau debitur yang bermasalah untuk melaksanakan hasil keputusan

secara baik.

Alternatif Penyelesaian Sengketa yang paling efektif dan efisien yang

digunakan oleh PT. BPR Artha Mertoyudan Salatiga adalah negosiasi via

mediator. PT. BPR Artha Mertoyudan Salatiga menggunakan negosiasi via

mediator dikarenakan pihak ketiga yang digunakan di sini berupa keluarga atau

orang yang menandatangani perjanjian kredit antara PT. BPR Artha Mertoyudan

Salatiga dengan nasabah. Pihak ketiga dirasa dapat sebagai jembatan untuk

menyelesaikan tunggakan kredit yang terjadi. Kehadiran pihak ketiga dapat

memberikan pengertian-pengertian dan pendekatan-pendekatan terhadap nasabah

untuk melakukan kewajibannya dalam menyelesaikan angsuran tunggakan kredit.

Hasil penyelesaian tunggakan kredit dengan cara negosiasi via mediator lebih

disukai oleh nasabah atau debitur dan PT. BPR Artha Mertoyudan Salatiga itu


commit to user

88

sendiri. Hal ini dikarenakan penyelesaian dengan cara tersebut tidak menimbulkan

kerugian bagi kedua belah pihak dan menghasilkan win-win solution.

B. SARAN

1. PT. BPR Artha Mertoyudan Salatiga harus memberikan edukasi kepada calon

nasabah tentang sistem Alternatif Penyelesaian Sengketa yang digunakan oleh

PT. BPR Artha Mertoyudan dalam penanganan kasus tunggakan kredit apabila

terjadi kredit macet.

2. PT. BPR Artha Mertoyudan Salatiga dapat pula memberikan brosur-brosur

tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa yang digunakan dengan tujuan untuk

mempublikasikan sistem Alternatif Penyelesaian Sengketa yang digunakan.

3. Nasabah harus mempunyai kesadaran yang penuh terhadap kewajibannya

untuk melakukan pelunasan atas tunggakan kreditnya. Dengan kesadaran

nasabah tersebut, dapat menghasilkan penyelesaian yang baik dan tidak

menimbulkan kerugian.

penyelesaian tunggakan kredit di pt. bank …... · penyelesaian tunggakan kredit di pt. bank...

Documents