i

LAPORAN AKHIR

KKS PENGABDIAN LEMBAGA PENGABDIAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TAHUN 2015

Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Memahami

Sengketa Hak Milik atas Tanah melalui Pemanfaatan Lembaga

Bantuan Hukum (LBH) Universitas Negeri Gorontalo

Di Desa Juriati Kecamatan Monano

Kabupaten Gorontalo Utara

Suwitno Y. Imran,SH.MH

NIP:198306222009 12 1 004

Lisnawaty Badu,SH.MH

NIP: 19690529 200501 2001

Biaya Melalui Dana PNBP UNG TA 2015

JURUSAN ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

TAHUN 2015

ii

iii

RINGKASAN

Pengabdian masyarakat merupakan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi yang

tidak terlepas dari peran mahasiswa dalam bentuk kegiatan pengabdian pada masyarakat

(PPM) dalam program pemberdayaan masyarakat itulah mahasiswa dapat meningkatkan

sikap solidaritas dan kepedulian terhadap kondisi masyarakat khususnya yang

membutuhkan bantuan hukum. Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh

yang dapat dipunyai orang atas tanah. Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak

lain (Pasal 20 UUPA ). Salah satu kekhususan dari Hak Milik ini tidak dibatasi oleh

waktu dan diberikan untuk waktu yang tidak terbatas lamanya yaitu selama hak milik ini

masih diakui dalam rangka berlakunya UUPA, kecuali akan ketentuan Pasal 27 UUPA.

Pasal 27 UUPA menjelaskan bahwa Hak Milik itu hapus apabila salah satunya tanahnya

jatuh kepada negara. Fenomena sengketa hak milik sangat besardi masyarakat

khususnya di Desa Juriati Kec. Monano Kab. Gorontalo Utara. Olehnya itu peran

Lembaga Bantuan Hukum sangat di perlukan untuk memberikan pengetahuan

hukum terkait dengan sengketa hak milik atas tanah.

Sedangkan hasil yang dicapai dalam program KKN-PPM ini adalah

peningkatan kesadaran masyarakat Desa Juriati dalam memahami sengketa hak

milik atas tanah melalui peran Lembaga Bantuan Hukum UNG dengan cara

penyuluhan hukum dengan mekanisme ceramah, diskusi. Meteri ceramah dan

diskusi. Disamping itu kegiatan ini dilakukan agar masyarakat memahami dan

mengetahui pentingnya kesadaran hukum.

Metode yang digunakan dalam pencapaian tujuan tersebut adalah

pemberdayaan masyarakat melalui jasa Lembaga Bantuan Hukum. Metode ini

iv

digunakan dalam melakukan pemberdayaan kelompok sasaran seperti kelompok

masyarakat, pemuda, dan pemerintah desa.

Keyword: Kesadaran Hukum Masyarakat, Hak Milik atas Tanah, Lembaga

Bantuan Hukum

v

PRAKATA

Alhamdulillah, segala puji hanya kepada Allah SWT karena berkat

rahmat dan petunjuknya sehingga Laporan Kemajuan KKS Pengabdian

dengan judul Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam

Memahami Sengketa Hak Milik atas Tanah melalui Pemanfaatan

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Universitas Negeri Gorontalo ini

dapat terselesaikan.

Selanjutnya, pengabdian ini telah berjalan dengan lancar karena

adanya bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, melalui kesempatan ini

kami mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ketua Lembaga Pengabdian Universitas Negeri Gorontalo yang

telah memberikan persetujuan proposal dan memberikan petunjuk

dalam pelaksanaan pengabdian ini.

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo yang telah

memberikan persetujuan proposal dan memberikan petunjuk

dalam pelaksanaan pengabdian ini.

3. Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara yang telah memberikan

persetujuan terhadap wilayah untuk di jadikan tempat pelaksanaan

KKS Pengabdian tahun 2015

4. Camat Monano yang telah memberikan ijin pelaksanaan KKS

pengabdian di Desa Juriati

vi

5. Pemerintah Desa Juriati dan Desa Mokonau yang telah bekerja

sama dan memfasilitasi pengabdian ini selama pelaksanaan.

6. Semua pihak terkait yang tidak sempat disebutkan yang telah

banyak membantu dalam pelaksanaan penelitian.

Semoga segala bantuan baik moril maupun materil mendapatkan

ganjaran yang setimpal dari Allah SWT. Amin.

Laporan ini belum sempurna karena keterbatasan waktu, dana,

dan kemampuan. Sehingga kami selalu terbuka untuk menerima masukan

dari berbagai pihak demi kebaikan Laporan pengabdian selanjutnya.

Gorontalo, November 2015

Pelaksana Pegabdian

vii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL................................................................................................ . i

HALAMAN PENGESAHAN.................................................................................. ii

DAFTAR ISI............................................................................................................ . iv

RINGKASAN.......................................................................................................... .. v

BAB 1 PENDAHULUAN ............................................................................... ... 1

a. Deskripsi Potensi wilayah dan masyrakat........................................ .. 1

b. Permasalahan dan Penyelesaiannya............................................... .... 6

c. Metode yang digunakan................................................................ ..... 7

d. Kelompok Sasaran, potensi dan permasalahannya........................ .... 7

BAB 2 TARGET DAN LUARAN................................................................. ...... 10

BAB 3 METODE PELAKSANAAN.............................................................. ...... 11

a. Persiapan dan Pembekalan........................................................... ..... 11

b. Pelaksanaan.................................................................................. ...... 11

c. Rencana Keberlanjutan Program.................................................. ..... 12

BAB 4 KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI.......................................... ...... 13

BAB 5 HASIL YANG TELAH DI CAPAI.............................................. ........... 21

BAB 6 RENCANA TAHAP BERIKUTNYA.............................................. ....... 21

BAB 7 KESIMPULAN DAN SARAN.............................................................. 24

DAFTAR PUSTAKA.......................................................................................... ...... 25

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1

BAB I PENDAHULUAN

a) Deskripsi Potensi Wilayah dan Masyarakat

Di dalam ilmu hukum dikenal adanya beberapa pendapat tentang

kesadaran hukum. Perihal kata atau pengertian kesadaran hukum, ada juga

yang merumuskan bahwa sumber satu-satunya dari hukum dan kekuatan

mengikatnya adalah kesadaran hukum dan keyakinan hukum individu di

dalam masyarakat yang merupakan kesadaran hukum individu, merupakan

pangkal dari pada kesadaran hukum masyarakat. (Soerjono Soekanto, 1994,

hlm. 147). Selanjutnya pendapat tersebut menyatakan bahwa kesadaran

hukum masyarakat adalah jumlah terbanyak dari pada kesadaran-kesadaran

hukum individu sesuatu peristiwa yang tertentu.

Kesadaran hukum mempunyai beberapa konsepsi, salah satunya

konsepsi mengenai kebudayaan hukum. Konsepsi ini mengandung ajaran-

ajaran kesadaran hukum lebih banyak mempermasalahkan kesadaran hukum

yang dianggap sebagai mediator antara hukum dengan perilaku manusia, baik

secara individual maupun kolektif. (Soerjono Soekanto, 1987, hlm. 217).

Konsepsi ini berkaitan dengan aspek-aspek kognitif dan perasaan yang sering

kali dianggap sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antara

hukum dengan pola-pola perilaku manusia dalam masyarakat.

Setiap masyarakat senantiasa mempunyai kebutuhan-kebutuhan

utama atau dasar, dan para warga masyarakat menetapkan pengalaman-

pengalaman tentang faktor-faktor yang mendukung dan yang mungkin

menghalang-halangi usahanya untuk memenuhi kebutuhan utama atau dasar

2

tersebut. Apabila faktor-faktor tersebut dikonsolidasikan, maka terciptalah

sistem nilai-nilai yang mencakup konsepsi-konsepsi atau patokan-patokan

abstrak tentang apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.

Masalah tanah adalah masalah yang sangat menyentuh keadilan

karena sifat tanah yang langka dan terbatas, dan merupakan kebutuhan dasar

setiap manusia, tidak selalu mudah untuk merancang suatu kebijakan

pertanahan yang dirasakan adil untuk semua pihak. Suatu kebijakan yang

memberikan kelonggaran yang lebih besar kepada sebagian kecil masyarakat

dapat dibenarkan apabila diimbangi dengan kebijakan serupa yang ditujukan

kepada kelompok lain yang lebih besar.

Menyadari semakin meluasnya aktivitas masyarakat dalam berbagai

bidang dan semakin bertambahnya penduduk dan kebutuhan manusia akan

tanah menyebabkan kedudukan tanah yang sangat penting terutama dalam

penguasaan, penggunaannya dan kepemilikannya. Khususnya hal ini semakin

majunya aktivitas ekonomi, maka banyak tanah yang tersangkut didalamnya,

meluasnya aktivitas itu yang umumnya berupa bertambah banyaknya jual

beli, sewa menyewa, pewarisan, pemberian kredit bahkan juga timbulnya

hubungan hukum dengan orang atau badan hukum asing

Atas dasar itu agar pelaksanaan peralihan penguasaan hak dari

negara atau masyarakat atas tanah di Indonesia tidak menimbulkan berbagai

masalah atau sengketa mengenai kepentingan-kepentingan terhadap tanah,

maka diperlukan adanya pengaturan yang tegas dan landasan hukum yang

kuat dibidang pertanahan. Sesuai dengan sifat-sifat dari ketentuan diatas

3

masalah agraria menjadi tugas dari pemerintah pusat. Adanya wewenang dan

tugas yang dimiliki pemerintah mengenai masalah agraria ini memberikan

konsekuensi bahwa pemerintah pusat harus menyusun kebijaksanaan dalam

rangka menyusun politik hukum dibidang agraria. Kebijaksanaan yang

dimaksud adalah Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yang

berisi mengenai Inventarisasi tanah-tanah di seluruh wilayah Indonesia

Berkenaan dengan kesadaran hukum masyarakat tersebut,

masyarakat seyogianya diberikan pemahaman tentang pentingnya kewajiban

membayar pajak melalui kegiatan penyuluhan hukum.

Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Pokok Agraria

Nomor 5 Tahun 1960 pasal 19 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut “Untuk

menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di

seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan

Peraturan Pemerintah”. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah. Adapun yang bertugas

untuk melakukan pendaftaran peralihan hak yang ada sekarang ini ditangani

oleh Badan Pertanahan Nasional.

Salah satu obyek hak yang terdapat didalam lingkungan masyarakat

adalah tanah, dan setiap individu berhak untuk memiliki obyek hak (tanah)

tersebut, sehingga apabila kita berbicara mengenai adanya obyek hak, lalu

bagaimanakah cara individu tersebut memperoleh obyek hak (tanah) tersebut?

Adapun hak-hak atas tanah dapat diperoleh dengan cara jual beli. Menurut

Harun Al-Rashid pada hakekatnya jual beli merupakan salah satu cara

4

pengalihan hak atas tanah kepada pihak pembeli tanah dari pihak penjual

tanah.

Hak Penguasaan Atas Tanah

1. Penguasaan Tanah Beraspek Publik

Aspek publik dalam penguasaan tanah menurut Hukum Tanah Nasional

adalah ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi,

air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan

dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ketentuan

tersebut menegaskan bahwa hubungan hukum antara negara dengan bumi, air

dan kekayaan alam yang terdapat di wilayah Indonesia diberi pranata Hak

Menguasai Negara. Isi kewenangan Hak Menguasai Negara tersebut secara

resmi dijabarkan oleh pasal 2 ayat (2) UUPA, yang menyatakan Hak

Menguasai Negara memberi wewenang kepada negara untuk:

a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan

dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;

b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-

orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan

ruang angkasa.

2. Penguasaan Fisik Atas Tanah

Penjelasan mengenai penguasaan fisik atas tanah terkait dengan konsep yang

terkandung pada pengertian istilah hukum: occupation, possesion, seizin dan

bezit. Pengertian occupation, possesion, seizin dan bezit adalah sebagai

berikut:

5

a. Occupation

Tindakan atau proses dimana benda riil (misalnya tanah) dikuasai dan

dinikmati.

b. Possesion

Mengontrol (melakukan kendali secara fisik terhadap) suatu benda

dengan tujuan memiliki benda tersebut dan berbuat sesuatu atas benda

itu kendali fisik tersebut.

c. Seizin

Penguasaan atas benda riill dibawah klaim freehold estate

d. Bezit

Bezit diartikan seabgai suatu keadaan dimana seseorang menguasai

suatu benda, baik sendiri maupun melalui perantara orang lain, seolah-

olah benda itu miliknya sendiri.

3. Penguasaan Yuridis Atas Tanah

Penguasaan yuridis dilandasi hak, yang dilindungi oleh hukum dan

umumnya memberi wewenang untuk menguasai secara fisik tanah yang

dihaki. Ada juga penguasaan yang walaupun memberi kewenangan untuk

menguasai tanah yang dihaki secara fisik, pada kenyataannya penguasaan

fisiknya dilakukan oleh pihak lain; (1) ketika tanah disewakan, maka

penyewalah yang menguasai tanah secara fisik; (2) ketika tanah dikuasai

pihak lain tanpa hak (diokupasi). Dalam kondisi “(2)” tersebut, pemilik tanah

berdasarkan penguasaan yuridisnya, berhak untuk menuntut kembali tanah

yang bersangkutan secara fisik kepadanya; sedangkan dalam hal “(1)”

6

penguasaan fisik itu akan kembali ketika hubungan sewa-menyewa sudah

berakhir.

Berkaitan dengan masalah hak kepemilikan atas tanah yang

merupakan salah satu persoalan di desa Juriati dari data awal yang didapatkan

pengaruh kurangnya pengetahuan hukum tentang hak kepemilikan atas tanah

menimbulkan persoalan yang cukup mendasar oleh pemerintah desa untuk di

selesaikan.

Lembaga bantuan hukum sebagai suatu lembaga yang mempunyai

kewajiban secara lembaga memberikan penyuluhan hukum kepada

masyarakat di suatu desa sehingga tercipta desa sadar hukum.

b) Permasalahan dan penyelesaiannya

Desa Juriati sebagai salah satu desa yang ada di kecamatan Monano

Kab. Gorontalo Utara tentunya merupakan wilayah yang wajib di sentuh

dengan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kesadaran hukum

masyarakat terutama kesadaran masyarakat tentang sengketa hak milik atas

tanah. Lembaga Bantuan Hukum Universitas Negeri Gorontalo tidak hanya

memberikan kewajiban dan tanggung jawab terhadap individu yang

mengalami masalah hukum akan tetapi lembaga bantuan hukum ini wajib

mewujudkan masyarakat yang taat hukum, sengekata hak milik atas tanah di

masyarakat Juriati sangat berdampak pada stabilitas masyarakat itu sendiri.

Sengketa kepemilikan tanah bukan hanya antara individu-individu dalam

masyarakat akan tetapi persolan demikian juga menimpar antar keluarga.

7

Demikian penting kesadaran hukum masyarakat maka akan membawa

pengaruh besar terhadap kestabilan kehidupan masyarakat. Pemanfaatan

lembaga bantuan hukum melalui kegiatan penyuluhan hukum kepada

masyarakat dirasakan sangat membantu pemerintah desa dalam mewujudkan

masyarakat sadar hukum khususnya menganai sengketa kepemilikan hak

milik atas tanah.

c) Metode yang digunakan

Untuk mewujudkan program yang akan dilaksanakan maka peran

pemerintah desa, BPD sangat penting, hal ini didasari lembaga-lembaga

tersebut merupakan motor penggerak kemajuan dari sebuah desa. Pemerintah

desa merupakan barisan terdepan berhadapan langsung dengan masyarakat

yang menjalankan dan mengawal program pemerintah secara umum. Badan

Permusyawaratan Desa merupakan mitra kepala desa yang dipilih oleh

masyarakat mewakili unsur-unsur yang ada di masyarakat seperti unsur

pemuda, tokoh agama, pendidik.

Selama pelaksanaan kegiatan pengabdian diharapkan persolan

pemerintah terhadap kesadaran hukum sengketa kepemilikan atas tanah dapat

teratasi, maka indicator yang dapat di gunakan untuk mengukur keberhasilan

dengan cara terselesaianya sengketa hak milik atas tanah melalui peran

pemerintah desa sebagai hakim desa. Keberhasilan penurunan penyelesaian

sengketa dapat dilakukan dengan meningkatkan kemampuan sumber daya

manusia, peningkatan mutu sosialisasi, sarana dan prasarana, Kepemimpinan,

Koordinasi dan Pengawasan. Di sisi lain pemanfatan Lembaga Bantuan

8

Hukum (LBH) sangat diharapkan dalam rangka membantu mewujudkan

kesadaran hukum masyarakat khususnya masyarakat Juriati dan Provinsi

Gorontalo pada umumnya dengan program KKS pengabdian ini.

d) Kelompok Sasaran, Potensi, dan Permasalahannya

Kegiatan KKS Pengabdian yang akan dilakukan yang bekerjasama

dengan Lembaga Bantuan Hukum Universitas Negeri Gorontalo bertujuan

meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap penyelesaian sengketa

hak milik atas tanah menitiberatkan kepada masayarakat pada umumnya dan

tokoh masyarakat, pemuda serta pemerintah. Kelompok ini dianggap

representatif dan bisa melakukan inovasi dan kontribusi positif di desa.

Desa Juriati cukup potensial untuk dilakukannya pengabdian ini,

dalam memperhatikan nilai jual atas tanah yang semakin tinggi dan

pertumbuhan penduduk yang kian banyak serta berbagai aktifitas masyarakat

dan berbagai persoalan yang terjadi maka kegiatan seperti ini sangatlah

bermanfaat. Masyarakat Juriati yang mayoritas penduduknya berpenghasilan

sebagai petani sangatlah rentan dengan sengketa hak milik atas tanah.

9

BAB II TARGET DAN LUARAN

Kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan di desa Juriati bertujuan

untuk Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam memahami sengketa

hak milik atas tanah melalui pemenfaatan Lembaga Bantuan Hukum (LBH)

Universitas Negeri Gorontalo sehingga dapat mewujudkan kesadaran hukum

masyarakat.

Luaran dari program ini terbagi atas dua yaitu adalah Desa Juriati

menjadi Desa percontohan bagi desa yang lain terhadap kesadaran hukum

masyarakat, dan terbentuknya kelompok-kelompok binaan Lembaga Bantuan

Hukum UNG yang nantinya akan menjadi wadah pengaduan masyarakat.

10

BAB III METODE PELAKSANAAN

1. Persiapan dan pembekalan

a. Mekanisme pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat meliputi

tahapan berikut:

Perekrutan mahasiswa peserta

Koordinasi dengan Lembaga Bantuan Hukum Universitas Negeri

Gorontalo

Konsultasi dengan pemerintah setempat

Pembekalan (coaching) dan pengasuransian mahasiswa

Penyiapan sarana dan prasarana terkait dengan pelaksanaan

kegiatan

b. Materi persiapan dan pembekalan kepada mahasiswa mencakup :

Sesi Pembekalan/ Coaching

Fungsi mahasiswa dalam KKS -PPM oleh Kepala LPM-UNG

Panduan dan pelaksanaan program KKS-PPM oleh ketua KKS-

UNG

Perancangan model kegiatan melalui penyuluhan hukum

penyampaian materi tentang undang-undang bantuan hukum

memahami sengketa hak milik atas tanah

Sesi Pembekalan/Simulasi

Pengetahuan undang-undang bantuan hukum dan UUPA

Kesadaran Hukum Masyarakat

11

c. Pelaksanaan tahapan kegiatan KKS-PPM berlangsung dari bulan

Agustus s/d September 2015.

Pelepasan mahasiswa peserta KKS-PPM oleh Kepala LPM-UNG

Pengantaran mahasiswa peserta KKS-PPM ke lokasi

Penyerahan peserta KKS-PPM ke lokasi oleh panitia kepejabat

setempat

Pengarahan lapangan oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)

dibantu oleh penyuluh hukum.

Monitoring dan evaluasi perdua minggu kegiatan

Monitoring dan evaluasi pertengahan kegiatan

Monitoring dan evaluasi akhir kegiatan KKS-PPM

Penarikan mahasiswa peserta KKS-PPM.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan program yang akan dilaksanakan oleh peserta KKS-PPM

adalah program penyuluhan hukum melalui pemanfaatan Lembaga

Bantuan Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Selain itu, agar program

dari kegiatan tersebut berdampak positif di masyarakat, maka yang akan

dilakukan adalah pendampingan oleh peserta KKS-PPM. Metode yang

digunakan dalam melakukan pemberdayaan kelompok sasaran adalah

pemberian materi dengan cara ceramah, diskusi dan simulasi.

Langkah-langkah operasional yang diperlukan untuk mengatasi

permasalahan adalah dilakukan pendampingan secara preventif untuk

12

meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya

memahami sengketa hak milik atas tanah.

3. Rencana Keberlanjutan Program

Pendampingan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan mahasiswa

selama program KKS-PPM yang intensif dan terarah serta tercapai tujuan

dari permasalahan yang dialami masyarakat. Penempatan mahasiswa pada

berbagai program dalam rangka pemetaan potensi dan masalah yang

muncul serta solusi dan alternatifnya. Dari berbagai program yang

direncanakan mahasiswa ditempatkan sesuai dengan kondisi masyarakat

dan masalah yang dialaminya. Program pemberdayaan masyarakat

khususnya memfasilitasi masyarakat yang kurang pemahamannya tentang

sengketa hak milik atas tanah. Program ini membutuhkan orang-orang

yang profesional dan kafabel dibidangnya, sehingga keberlanjutan dari

program ini tetap ada. Kegiatan ini memberikan wawasan pengetahuan

sekaligus pembelajaran kepada mahasiswa tentang bagaimana

menyelesaikan masalah tersebut. Penempatan mahasiswa disesuaikan juga

dengan jurusan masing-masing untuk mempermudah pelaksanaan

program.

13

BAB IV KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI

Universitas Negeri Gorontalo sebagai salah satu perguruan tinggi

yang ada di Provinsi Gorontalo tentunya ingin memberikan konstribusi positif

kepada masyarakat. Sebagai wujud dari kontribusi tersebut, keberadaan

Lembaga Pengabdian pada Masyarakat (LPM) yang pada peran dan

fungsinya adalah melaksanakan salah satu kegiatan tridharma perguruan

tinggi dengan menuntut peran dosen, masyarakat, dan pemerintah untuk

saling membantu dan mensinergikan program dalam memajukan bangsa dan

negara. Pengabdian pada masyarakat wajib dilaksanakan oleh setiap dosen

dan mahasiswa sebagai wujud tanggungjawab keilmuan yang dimilikinya.

Sebagai salah satu perguruan tinggi, Universitas Negeri Gorontalo

dalam arti mencetak tenaga pendidik tentunya bertugas tidak hanya didalam

lingkungan kampus saja namun harus dapat pula mengembangkan kerjasama

yang erat dengan pemerintah untuk melihat dan mengkaji permasalahan yang

dihadapi masyarakat. Kegiatan berupa KKS Pengabdian yang di lakukan oleh

dosen dan mehasiswa yang berupa aitem kegiatan yaitu penyuluhan hukum

kepada masyarakat bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dan

memberikan pelajaran kepada mahasiswa tentang keadaan nyata yang terjadi

pada masyarakat. Selaras dengan jadwal akademik perkuliahan yang

mewajibkan mahasiswa untuk melaksanakan pembelajaran dan

pemberdayaan pada masyarakat yang tertuang dalam mata kuliah; Kuliah

Kerja Sibermas (KKS).

14

Tim ini akan melakukan kegiatan ini berupa penyuluhan hukum

kepada masyarakat dan aparat desa yang ada di Desa Juriati. Penguasaan tim

ini dalam melakukan kegiatan di lapangan telah banyak dibuktikan dengan

berbagai kegiatan pendampingan di masyarakat yang telah banyak dilakukan

Dalam satu tahun terakhir ini LPM Universitas Negeri Gorontalo telah

melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat sebagai berikut:

1. Kerjasama LPM UNG dan DP2M Dikti dalam kegiatan pengabdian

dengan program KKN-PPM 2012.

2. Kerjasama LPM UNG dan BRI Gorontalo dalam pemberdayaan

masyarakat dengan tema "Program BUMN membangun desa

pengembangan desa binaan mongoilo Kecamatan Bulango Ulu" Cluster

usaha gula aren

3. Kejasama LPM UNG dengan Kemenkop 2012 samapai sekarang"

Program Inkubator Bisnis" Kegiatan pembinaan 30 UKM tenant"

4. Kerjasama LPM UNG dan DP2M Dikti dalam kegiatan pengabdian

dengan program PNPMP 2012, 3 judul.

5. Kerjasama LPM UNG dengan DP2M Dikti dalam kegiatan pengabdian

dengan program IbM 2012, 1 judul.

6. Pengabdian Pada Masyarakat dengan biaya dana rutin (DIPA) UNG

2012, 50 judul.

15

BAB V HASIL YANG TELAH DI CAPAI

Mengacu pada target dan luaran serta tujuan kegiatan KKS

pengabdian ini maka dengan dilaksanakannya kegiatan KKS pengabdian

ini maka masyarakat telah memahami amanat undang-undang yang

mengharuskan kepala desa menjadi hakim desa, yang awalnya tidak

paham menjadi paham. Dengan metode ceramah, tanya jawab, serta

pemberian contoh, maka diharapkan tujuan dari kegiatan ini tercapai.

Adapun hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini, adalah :

1. Masyarakat Desa Juriati dan Mokonou dalam pemahan hukum tentang

masalah keperdataan sudah meningkat. Dengan pertanyaan-pertanyaan

masyarakat saat penyuluhan hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa

masyarakat sudah pemahami prosedur penyelesaian sengketa

keperdataan yang terjadi pada masyarakat dan khususnya bagi penanya

2. KKS pengabdian ini bukan saja dalam bidang penyuluhan hukum saja

akan tetapi kegiatan lain yang dilakukan adalah tata cara penyusunan

Peraturan Desa.

3. Jurnal ilmiah.

16

BAB VI RENCANA TAHAP BERIKUTNYA

Rencana tahap berikutnya sebagai bentuk akhir dari pelaksanan

KKS Pengabdian ini diharapkan pemerintah dapat membentuk posko

pengaduan yang dapat membantu masyarakat dalam penyelesaian setiap

masalah, disamping itu untuk menindak lanjuti kegiatan yang telah

dilakukan dalam rangka penyusunan peraturan desa yang berkualitas maka

tahapan berikutnya berupa melakukan pendataan dan pembinaan secara

intensif kepada BPD, Aparat Desa dan masyarakat.

17

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pelaksanaan KKS Pengabdian sangatlah berguna bagi pemerintah dan

Masyarakat khususnya bagi masyarakat yang tidak paham terhadap

prosedur penyelesaian sengketa keperdataan. Selain itu pelaksanaan

KKS Pengabdian ini dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat

khususnya di Desa Juriati Kecamatan Monano.

B. Saran

Atas dasar kesimpulan yang demikian itu, maka ada beberapa hal yang

dapat diberikan saran atau rekomendasi, yakni sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah yakni Kabupaten Gorontalo Utara

bekerjasama dengan pemerintah Kecamatan melakukan

penyuluhan hukum untuk meningkatkan pemahaman hukum

kepada masyarakat desa

2. Pengetahuan Kepala Desa/Ayahanda beserta aparat desa juga

harus ditingkatkan melalui pembinaan-pembinaan secara rutin

menyangkut persoalan hukum

18

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Aristanti Widyaningsih,2011. hukum pajak dan perpajakan dalam pendekatan

mind map, alfabeta Bandung

Harun Al-Rashid, 1997. Sekilas Jual Beli Tanah, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Oloan Sitorus, : 2004. Kapita Selekta Perbandingan Hukum Tanah, Mitra

Kebijakan Tanah Indonesia,Yogyakarta.

Sajipto Rahardjo, 1980, Hukum, Masyarakat Dan Pembangunan, Cetakan Kedua,

Alumni Bandung

---------------------, 2003, Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia, Buku Kompas

Jakarta.

Maria S.W. Sumardjono, 2007. kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan

Implementasi,Penerbit Buku Kompas, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1994, Sosiologi Hukum Raja Grafindo Persada Jakarta

---------------------, 2004, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,

Cetakan Kelima, Raja Grafindo Persada Jakarta

Waluyo, 2003, Perpajakan Indonesia (Pembahasan Sesuai Dengan Ketentuan

Perundang- Undangan Perpajakan Dan Aturan Perpajakan Terbaru,

Salemba Empat, Jakarta,

19

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar tahun 1945

Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria

Undang-undang Bantuan Hukum

20

Lampiran

Kegiatan Penyuluhan hukum

Bimbingan teknis penyusunan Perdes se- Kecamatan Monano

21

Foto bersama serta KKS,Pemateri dan 2 (dua) Kepala Desa pada kegiatan

penyuluhan hukum di Desa Juruati

Kegiatan Tambahan peserta KKS di Desa Juriat