PE

PENGAWASAN /

PENGENDALIAN

PERENCANAAN Oleh: Ir. Sumirat MM

1

DESKRIPSI SINGKAT MATA DIKLAT

Mata diklat ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada

peserta diklat tentang lingkup pemeriksaan / pengendalian

perencanaan

HASIL BELAJAR

Diharapkan setelah mengikuti diklat ini, peserta mampu memahami dan

mengelola pengawasan / pengendalian perencanaan

INDIKATOR HASIL BELAJAR

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu

menjelaskan:

1. Review program pengendalian perencanaan (menyusun

dan mengevaluasi program secara menyeluruh.

2. Penyiapan pengadaan perencana (KAK, proses

pengadaan, proses perijinan)

3. Pengendalian perencanaan (konsepsi perencanaan /

perancangan, pra rancangan, pengembangan

rancangan, rencana detail, dokumen rencana, dan

laporan).

DASAR HUKUM

1. UNDANG-UNDANG NO. 2/2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI

2. UNDANG-UNDANG NO. 28/2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG

3. PP NO. 29/2000 TENTANG PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI

4. PP NO. 36/2005 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU BG

5. PERPRES NO. 54 Tahun 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA

PEMERINTAH

6. PERMEN PU NO. 45/2007 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN

BANGUNAN GEDUNG

7. PERMEN PU NO. : 31/PRT/M/2015 TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN

PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI

PERENCANAAN PELAKSANAAN

+PENGAWASAN PEMANFAATAN PEMBONGKARAN

IMB SLF RTB

PERATURAN, PEDOMAN, STANDAR TEKNIS

PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNG

Penyelenggaraan

Bangunan Gedung

KAJIAN

TEKNIS

PELESTARIAN

PEMBANGUNAN

PERSIAPAN PELELANGAN PENDAFTARAN PENGHAPUSAN

PRA KONSTRUKSI KONSTRUKSI PASCA KONSTRUKSI

KEGIATAN UTAMA:

- PERENCANAAN

- PERANCANGAN

KEGIATAN UATAMA:

- PELAKSANAAN

- PENGAWASAN

KEGIATAN UTAMA:

- PEMELIHARAAN

- PERAWATAN

- PEMERIKSAAN BERKALA

PRODUKYANG DIHASILKAN:

- GAMBAR RENCANA

- DOKUMEN KONTRAK:

* PERSYARATAN TEKNIS

* JADWAL KERJA

* RANCANGAN BIAYA

PRODUK YANG DIHASILKAN:

- GAMBAR PELAKSANAAN

- TATA CARA PENGAWASAN

- TATA CARA KENDALI MUTU

- AS BUILT DRAWINGS

- TECHNICAL AUDIT

- DRAFT MAINTENANCE

PRODUK YANG DIHASILKAN:

- MANUAL PEMELIHARAAN

- MANUAL PERAWATAN

- MANUAL PENGOPERASIAN

- MANUAL PEMERIKSAAN

IJIN PELAKSANAAN/

IJIN MENDIRIKAN

BANGUNAN

SERTIFIKAT LAIK FUNGSI

KEGAGALAN

KONSTRUKSI

KEGAGALAN

BANGUNAN

KEGAGALAN

RENCANA/RANCANGAN

TAHAP PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG

TAHAPAN PEMBANGUNAN BGN (PERPRES NO. 73 TAHUN 2011)

PRA/PERSIAPAN PEMBANGUNAN BGN

a. PENYUSUNAN RENCANA

KEBUTUHAN b. PENYUSUNAN

RENCANA PENDANAAN

c. PENYUSUNAN RENCANA

PENYEDIAAN DANA

PEMBANGUNAN BGN

a. PERENCANAAN TEKNIS

b. PELAKSANAAN KONSTRUKSI

c. PENGAWASAN TEKNIS

DIPA, RKAKL, dan POK

PASKA PEMBANGUNAN/KNST

BGN

a. STATUS BMN b. SERTIFIKAT LAIK

FUNGSI (SLF) c. PENDAFTARAN

SEBAGAI BANGUNAN

GEDUNG NEGARA

I. REVIEW PROGRAM

1. Tahap persiapan

a. Menyusun KAK

b. Menyusun strategi serta evaluasi proses

pengadaan

c. Menyusun program pelaksanaan seleksi

penyedia jasa perencanaan

d. Membantu Pokja ULP penyebarluasan

pengumuman

e. Membantu Pokja ULP dalam melakukan

prakualifikasi calon peserta seleksi

f. Membantu Pokja ULP memberikan penjelasan

pekerjaan pada rapat penjelasan pekerjaan

g. Membantu Pokja ULP dalam menyusun HPS / OE

pekerjaan perencanaan

h. Membantu Pokja ULP melakukan pembukaan dan

evaluasi terhadap usulan teknis dan biaya dari

penawaran yang masuk

i. Membantu Pokja ULP menyiapkan draft surat

perjanjian perencanaan

2. Tahap perencanaan a. Mengevaluasi program pelaksanaan kegiatan perencanaan yang

dibuat oleh penyedia jasa perencanaan, meliputi program penyedian

dan penggunaan sumber daya, strategi, dan pentahapan

penyusunan dokumen lelang.

b. Memberikan konsultasi perencanaan maliputi penelitian dan

pemeriksaan hasil perencanaan dari sudut efisiensi sumber daya

dan biaya serta kemungkinan keterlaksanaan konstruksi

c. Mengembalikan program perencanaan melalui kegiatan evaluasi

program terhadap hasil perencanaan, perubahan lingkungan,

penyimpangan teknis dan administrasi atas persoalan yang timbul

serta pengusulan koreksi program

d. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat pada tahap

perencanaan

e. Merumuskan evaluasi status dan koreksi teknis

bila terjadi penyimpangan

f. Meneliti kelengkapan dokumen perencanaan &

dokumen pelelangan, menyusun program

pelelangan, dan ikut memberikan penjelasan

pekerjaan pada waktu pelelangan.

g. Menyusun berita acara kemajuan pekerjaan untuk

pembayaran angsuran pekerjaan perencanaan

h. Melakukan rapat-rapat koordinasi perencanaan.

II. PENYIAPAN PENGADAAN PERENCANAAN

1. Kerangka Acuan Kerja (KAK)

a. Uraian Pendahuluan

1) Latar belakang

2) Maksud dan tujuan

3) Sasaran

4) Lokasi kegiatan

5) Sumber pendanaan

6) Nama dan organisasi PPK

b. Data Penunjang

7) Data dasar

8) Standar teknis

9) Studi terdahulu

10) Referensi hukum

11) Lingkup kegiatan

12) Keluaran

13) Peralatan material (PPK)

14) Peralatan material penyedia jasa

15) Lingkup kewenangan penyedia jasa

16) Jangka waktu penyelesaian kegiatan

17) Personil penyedia jasa

18)Jadwal tahapan pelaksanaan kegiatan

19)Laporan pendahuluan

20)Laporan bulanan

21)Laporan antara

22)Laporan akhir

23)Produksi dalam negeri

24)Persyaratan kerjasama

25)Pedoman pengumpulan data lapangan

26)Ahli teknologi

2. Proses Pengadaan a. Pelelangan

1) Tahapan pelelangan umum & pelelangan

sederhana pasca kualifikasi satu sampul

dengan sistem gugur meliputi:

a) Pengumuman h) Pembuktian kualifikasi

b) Pendaftaran dan pengambilan

dokumen pendaftaran

i) Pembuatan BA hasil pelelangan

c) Pemberian penjelasan j) Penetapan pemenang

d) Pemasukan dokumen penawaran k) Pengumuman pemenang

e) Pembukaan dokumen penawaran l) Sanggahan

f) Evaluasi penawaran m) Sanggahan banding (apabila ada)

g) Evaluasi kualifikasi n) Penunjukan penyedia barang/jasa

2) Tahapan pelelangan umum pra kualifikasi dua sampul dengan

sistem nilai atau penilaian biaya selama umur ekonomis meliputi:

a) Pengumuman prakualifikasi l) Pembukaan dok. Penawaran sampul satu

b) Pendaftaran & pengambilan dok.

Kualifikasi

m) Evaluasi dok. Penawaran sampul satu

c) Pemasukan & evaluasi dok. Kualifikasi n) Pengumuman peserta yang lulus ev. Sp.

I

d) Pembuktian kualifikasi o) Pembukaan dok. Penawaran sampul dua

e) Penetapan hasil kualifikasi p) Evaluasi dok. Penawaran sampul dua

f) Pengumuman hasil kualifikasi q) Pembuatan BA hasil pelelangan

g) Sanggahan kualifikasi r) Penetapan pemenang

h) Undangan s) Pengumuman pemenang

i) Pengambilan dok. Pemilihan t) Sanggahan

j) Pemberian penjelasan u) Sanggahan banding (apabila ada)

k) Pemasukan dokumen penawaran v) Penunjukan penyedia barang/jasa

3) Tahapan pelelangan umum pra kualifikasi dua tahap dengan sistem

nilai dan penilaian biaya selama umur ekonomis meliputi:

a) Pengumuman prakualifikasi m) Evaluasi dok. Penawaran thp 1

b) Pendaftaran & pengambilan dok.

Kualifikasi

n) Penetapan peserta lulus evaluasi thp 1

c) Pemasukan & evaluasi dok. Kualifikasi o) Pengumuman evaluasi thp 1

d) Pembuktian kualifikasi p) Pemasukan dok. Penawaran thp 2

e) Penetapan hasil kualifikasi q) Pembukaan dok. Penawaran thp 2

f) Pengumuman hasil kualifikasi r) Evaluasi dok. Penawaran thp 2

g) Sanggahan kualifikasi s) Pembuatan BA hasil pelelangan

h) Undangan t) Penetapan pemenang

i) Pengambilan dok. Pemilihan u) Pengumuman pemenang

j) Pemberian penjelasan v) Sanggahan

k) Pemasukan dokumen penawaran thp 1 w) Sanggahan banding (apabila ada)

l) Pembukaan dok. Penawaran thp 1 x) Penunjukan penyedia barang/jasa

b. Penunjukan Langsung

1) Tahapan penunjukan langsung untuk penanganan darurat

meliputi:

a) Pernyataan keadaan darurat dari pejabat yang

berwenang sesuai peraturan perundang-undangan

b) Persetujuan penggunaan anggaran dari PA atau

dana siap pakai untuk penanggulangan bencana yang

disediakan oleh pemerintah dalam anggaran BNPB

c) PPK menerbitkan SPMK setelah mendapat persetujuan

dari PA, kepada penyedia terdekat yang sedang

malaksanakan pekerjaan sejenis atau penyedia lain

yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk

pelaksanaan pekerjaan tersebut

d) Proses dan administrasi penunjukan langsung dilakukan

secara simultan sebagai berikut:

(1) Opname pekerjaan di lapangan (7) Pembukaan dok. Penawaran

(2) Penetapan jenis, spesifikasi, volume,

dan waktu penyelesaian pekerjaan

(8) Klarifikasi dan negosiasi teknis &

harga

(3) Penyusunan dok. Pengadaan (9) Penyusunan BA hasil penunjukan

langsung

(4) Penyusunan dan penetapan HPS (10) Penetapan penyedia

(5) Penyampaian dok. Pengadaan

kepada penyedia

(11) Pengumuman penyedia

(6) Penyampaian dok. penawaran (12) Penunjukan penyedia barang/jasa

2) Tahapan penunjukan langsung bukan untuk penanganan

darurat meliputi:

3) Penyusunan jadwal pelaksanaan penunjukan langsung

diserahkan kepada ULP/Pejabat Pengadaan

a) Undangan kepada peserta terpilih

dilampiri dokumen pengadaan

f) Evaluasi penawaran serta klarifikasi dan

negosiasi teknis dan harga

b) Pemasukan dokumen kualifikasi g) Penetapan pemenang

c) Evaluasi kualifikasi h) Pengumuman pemenang

d) Pemberian penjelasan i) Penunjukan penyedia barang/jasa

e) Pemasukan dokumen penawaran

c. Pengadaan Langsung

1) Tahapan pengadaan langsung meliputi:

a) Survey harga pasar dengan cara

membandingkan minimal dari dua penyedia

yang berbeda

b) membandingkan harga penawaran dengan

HPS

c) Klarifikasi teknis dan negosiasi harga

2) Penyusunan jadwal pelaksanaan pengadaan

langsung diserahkan kepada pejabat pengadaan.

d. Sayembara

Tahapan pelaksanaan sayembara meliputi:

1) Pengumuman 6) Pemeriksaana administrasi &

penilaian

proposal teknis

2) Pendaftaran dan pengambilan

dokumen sayembara

7) Pembuatan BA hasil sayembara

3) Pemberian penjelasan dan

penyusunan BAPP

8) Penetapan pemenang

4) Pemasukan proposal 9) Pengumuman pemenang

5) Pembukaan proposal 10) Penunjukan pemenang

3. PROSES PERIJINAN

a. BAGAN PRINSIP LAYANAN - IMB

Wajib memberikan keterangan rencana kabupaten/kota (KRK)

kepada setiap orang yang akan mengajukan permohonan IMB

PEMDA

Diberikan oleh PEMDA, kecuali BG fungsi khusus oleh Pemerintah, melalui proses permohonan IMB

Dalam KRK dapat juga dicantumkan ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku untuk lokasi yang bersangkutan

Keterangan rencana kabupaten/kota digunakan sebagai dasar penyusunan rencana teknis bangunan gedung.

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG

Setiap orang yang akan mendirikan bangunan gedung wajib memiliki IMB

b. PRINSIP PENERBITAN IMB

PROSEDUR JELAS

PELAYANAN PRIMA

TRANSPARANSI

SEBAGAI PRASYARAT

KETERJANGKAUAN

WAKTU PROSES CEPAT

c. FUNGSI BANGUNAN GEDUNG

KEAGAMAAN

HUNIAN

USAHA

SOSIAL DAN BUDAYA

KHUSUS

G A N D A / C A M P U R A N

d. PENGGOLONGAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK PROSES IMB

BG PADA UMUMNYA BG TERTENTU

UNTUK KEPENTINGAN UMUM

FUNGSI KHUSUS

HUNIAN RUMAH TINGGAL TUNGGAL SEDERHANA & RUMAH DERET SEDERHANA

HUNIAN RUMAH TINGGALTIDAK SEDERHANA & BG LAINNYA PADA UMUMNYA (2 lantai atau lebih)

HUNIAN RUMAH TINGGAL TUNGGAL & RUMAH DERET (s.d. 2 lantai)

Pengelompokan berdasarkan tingkat kompleksitas proses penerbitan IMB

PEMERINTAH DAERAH

PENYUSUNAN RENCANA TEKNIS BG

e. PROSES IMB

BG ( pada umumnya )

PEMILIK BANGUNAN GEDUNG

PERMOHONAN IMB

OK? IMB PEMERIKSAAN

PERHITUNGAN BIAYA IMB

PEMBERITAHUAN PEMBERITAHUAN

BAYAR IMB PERBAIKI/LENGKAPI

PENGESAHAN

SURAT KETERANGAN RENCANA KOTA

DOK

Y

T

PEMERINTAH DAERAH

PENYUSUNAN RENCANA TEKNIS BG

f. PROSES IMB

BG tertentu (umum)

PEMILIK BANGUNAN GEDUNG

PERMOHONAN IMB

OK? IMB PEMERIKSAAN

PERHITUNGAN BIAYA IMB

PEMBERITAHUAN PEMBERITAHUAN

BAYAR IMB PERBAIKI/LENGKAPI

PENGESAHAN

SURAT KETERANGAN RENCANA KOTA

PM TABG

DOK

Y

T

PEMERINTAH DAERAH

PENYUSUNAN RENCANA TEKNIS BG

g. PROSES IMB

BG tertentu (fungsi khusus)

PEMILIK BANGUNAN GEDUNG

PERMOHONAN IMB

OK? IMB PEMERIKSAAN

PERHITUNGAN BIAYA IMB

PEMBERITAHUAN PEMBERITAHUAN

BAYAR IMB PERBAIKI/LENGKAPI

PENGESAHAN

SURAT KETERANGAN RENCANA KOTA

PM TABG

DOK

Y

T

PEMERINTAH

h. PERSYARATAN PERMOHONAN IMB

Status hak atas tanah

PERSYARATAN ADMINISTRATIF

Status kepemilikan bangunan gedung

Dokumen/surat-surat terkait

i. PERSYARATAN PERMOHONAN IMB (Lanjutan)

Data Umum Bangunan Gedung

Fungsi/klasifikasi, luas lantai, ketinggian/jumlah lantai

PERSYARATAN TEKNIS

Rencana Teknis Bangunan Gedung

Gambar-gambar site plan/situasi, denah, tampak,

potongan detail.

Spesifikasi Teknis

Rekomendasi (opsional)

PENGENAAN IMB

OBJEK KEGIATAN

Rehabilitasi/renovasi termasuk : perbaikan/ perawatan, perubahan, perluasan/ pengurangan

Pelestarian/pemugaran

Pembangunan baru

j. RETRIBUSI IMB

Prasarana bangunan gedung

Bangunan gedung

KEGIATAN PEMDA UNTUK PEMBERIAN PELAYANAN PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG

III. PENGENDALIAN PERENCANAAN

A. Tahap Perencanaan Teknis PBG:

1.Konsep Perencanaan

2.Pra Rencana

3.Pengembangan Rencana

4.Penyusunan Renc. Detail Dan Dok. Perencanaan

5.Pelelangan Pekerjaan Konstruksi

6.Pengawasan Berkala

TAHAPAN PERENCANAAN & PERANCANGAN TEKNIS

1. KONSEP PERENCANAAN & RANCANGAN

a. Pengumpulan data & informasi lapangan

b. Menyusun Inteprestasi KAK

c. Program Kerja Perencanaan

d. Konsep Perencanaan

e. Sketsa Gagasan

f. Konsultasi dengan Pemda (advise planning/SKRK)

2. PRA RENCANA

a. Rencana Tapak

b. Pra Rencana Bangunan

c. Perkiraan Biaya Awal

d. Laporan Perencanaan, mengurus perijinan, SKRK, dan PIMB sesuai dengan peraturan daerah setempat.

3. PENGEMBANGAN RENCANA

a. Rencana Arsitektur (konsep , sistem, & visualisasi)

b. Rencana Struktur (konsep, sistem, & perhitungan)

c. Rencana ME dan IT (konsep, sistem, & perhitungan)

d. Garis besar spesifikasi teknis

1. Perkiraan biaya

e. 3D dan Maket Studi

4. PENYUSUNAN RENCANA DETAIL, RKS, DAN RAB

a. Rencana Teknis Arsitektur (konsep & visualisasi)

b. Rencana Teknis Struktur beserta sistem & perhitungannya

c. Rencana Teknis ME dan IT beserta sistem & perhitungannya

d. Rencana Teknis Interior & Eksterior

e. Rencana Teknis Tata Ruang Luar

f. Rencana Kerja & Syarat-syarat (RKS)

g. Rencana Anggaran Biaya (RAB)

h. 3D dan Maket

5. PELELANGAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

a. Membantu PPK & Pokja ULP menyusun dokumen lelang, program, dan pelaksanaan pelelangan

b. Membantu Pokja ULP dalam penjelasan pekerjaan, menyusun berita acara penjelasan, dan evaluasi pelelangan

6. PENGAWASAN BERKALA a. Memeriksa kesesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan rencana secara berkala

b. Menyesuaikan gambar dan spesifikasi teknis apabila ada perubahan

c. Memberikan rekomendasi penggunaan bahan dan menyetujui gambar kerja (shop drawings) dan gambar hasil pelaksanaan pekerjaan (as build drawings)

d. Membuat laporan akhir

• Pelaksanaan Perencanaan Teknik Bangunan Gedung Negara

No Tahap Bobot

Prestasi

Keterangan

1 Konsep rancangan 10% TOR dan Proposal

perencana

2 Pra rancangan 20% Aktualisasi ide rencana

3 Pengembangan

rancangan

25% ASMET

4 Rancangan detail,

spesifikasi teknik serta

Rencana Angga ran Biaya

(RAB)

25% ASMET

5 Pelelangan 5% PBJ

6 pengawasan berkala 15% Selama konstruksi fisik

Biaya perencanaan yang ditetapkan dengan

DISAIN BERULANG No Perulangan disain Prosent.

biaya

Keterangan

1 Perulangan pertama 75 % Terhadap komponen

biaya perencanaan

2 Perulangan kedua 65% Terhadap komponen

biaya perencanaan

3 Perulangan ketiga

dan seterusnya,

masing masing

sebesar;

50% Terhadap komponen

biaya perencanaan

B. TAHAPAN PENGENDALIAN

PENGADAAN KONSULTAN PERENCANA

PERENCANAAN TEKNIS 1. KONSEP RANCANGAN, 2. PRA RENCANA, 3. PENGEMBANGAN RENCANA 4. PENY. RENC.DETAIL DAN DOK.

PERENCANAAN

5. PELELANGAN

6. PENGAWASAN BERKALA

MENDAPATKAN KONSULTAN PERENCANA YANG KOMPETEN

PERENCANAAN MEMENUHI PERSYARATAN ADMINISTRASI

DAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG

TUJUAN

MENDAPATKAN PELAKSANA KONSTRUKSI YANG KOMPETEN

RANCANGAN DILAKSANAKAN PADA TAHAP KONSTRUKSI

Terima Kasih