pelaksanaan rekomendasi komisi kebran dan keluarga...

��

�

Pelaksanaan Rekomendasi Komisi Kebenaran Dan Persahabatan (KKP) Tentang Reparasi

Kepada Korban Dan Keluarga Korban, Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)

Pasca Referendum DI Timor-Leste

Tesis

Diajukan Kepada Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum

Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum

Oleh : Faustino dos Santos Pires

NPM : 322009901 Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum

Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, 2011

��

�

Pelaksanaan Rekomendasi Komisi Kebenaran Dan Persahabatan (KKP) Tentang Reparasi

Kepada Korban Dan Keluarga Korban, Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)

Pasca Referendum Di Timor-Leste

Tesis

Diajukan Kepada Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum

Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum

Tesis

Oleh

Faustino dos Santos Pires

NPM: 322009901

Telah disetujui untuk diuji :

Tanggal,............Juni, 2011

Pembimbing,

Ari Siswanto, SH. M.HUM

Pembimbing,

Prof. Dr. Teguh Prasetyo, SH. M.Si

ii

�

ABSTRAK

Revolusi Bunga yang terjadi di Portugal pada tanggal 25 april 1974 situasi politik di Negara itu berubah, rezim otoriter yang berkuasa tumbang dan kemudian terbentuk suatu rejim baru yang demokratik sehingga saat itu pula Portugal memberikan angin segar bagi semua negara – negara jajahannya untuk menentukan nasipnya sendiri (Provincia Ultramarino).

Salah satu negara jajahan (Ultramarino) yang diumumkan adalah Provincia Ulramarino Timor Leste, dan dekolonisasi bagi semua wilayah jajahan di sebran lautan (Povincia Ultramarino) di Afrika dan Asia. Lalu muncul berbagai partai politik yang terbentuk di Timor Leste, dan awal jatuh korban serta situasi politik Timor Leste dalam kondisi yang tidak stabil akibat perbedaan pandangan politik di antara pimpinan partai politik di sana (Timor Leste).

Persoalan tersebut tidak hanya perang urat syaraf, namun menjadi perang fisik yang menelan banyak korban jiwa; Saat itu Indonesia mulai masuk dengan operasi intelijennya sebelum secara resmi invasi atas Timor Leste pada tanggal 7 Desember 1975. Akibat dari penyerbuan itu lalu korban nyawa dan kehilangan harta benda semaking bertambah karena Indonesia mengerakan militernya serta alat perang yang mederng dalam jumlah besar.

Pendudukan Indonesia atas Timor Leste melalui penyerbuan menjadi masalah hangat Internasional karena pada waktu itu secara de juri,Timor Leste masih wilayah kekuasaan Portugal sehingga berbagai tekanan datang dari Negara- negara dan organisasi Internasional, seperti Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) dan Amnesty internasional.

Penelitian ini dilakukan di kantor Komisi Penerimaan dan Rekonsiliasi (CAVR) dan Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) di Timor Leste. Sedangkan tujuan

iii

�

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implikasi Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP), Hak Asasi Manusia (HAM) dan presepsi msyarakat tentang pelanggarang HAM berat yang terjadi di Timor Leste pada tahun 1999.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum deskriptif, yaitu dinana penulis ingin mengetahui, mengambarkan masalah- masalah atau fenomena –fenomena yang ada di lapangan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis atau sering disebut penelitian hukum yang sosiologis berdasarkan madzhab sociological jurisprudence. Disebut yuridis sosiologi karena penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu pekerja di dalam masyarakat.

Data primer yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, baik terhadap kaidah hukum yang ada, hasil penelitian, dan karangan ilmiah yang berkaitan dengan penulisan tesis ini. juga melakukan wawancara dengan 3 (tiga) orang anggota Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) serta 2 (dua) orang korban dan keluarga korban asal Timor Leste.

Dari hasil penelitian ini tidak ada langkah – langkah atau mekanisme (prosedur baku) tentang tata cara untuk pelaksanaan reparasi kepada korban dan keluarga korban pada pelanggaran HAM pada tahun 1975- 1999 di Timor Leste. Dari hasil penelitian, bahwa kerja Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) ini hanya sekedar menjawab apa yang menjadi harapan para petinggi negara dan mengabaikan harapan para korban yang mengimpikan adanya pengadilan bagi pelaku pelanggaran HAM hal ini menunjukan bahwa Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) hanya sebagai panggung sandiwara bagi para elit politik untuk

iv

�

mencari sensasi, tetapi bukan untuk menjawab tuntutan rakyat mereka yang menjadi korban.

Sebagai saran di dalam penelitian ini diusulkan agar hasil kerja keras Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) dalam mengungkapkan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Timor Leste merupakan hasil positif yang perlu dihargai, karena dengan hasil kerja Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) tersebut masyarakat Timor Leste dapat mengetahui tentang pelanggaran HAM Timor Leste termasuk angka korban tentu saja itu sebagai bukti yang menunjukan bahwa memang ada pelanggaran HAM di masa lalu.

v

�

MOTTO

Dengan kepercayaan dirimu yang besar,

engkau bisa melompat setinggi yang

tidak pernah engkau bayangkan.

Tapi, tanpa kepercayaan diri,

lompatan kecilpun tidak

bisa engkau lakukan

Penulis

vi

�

KATA PENGANTAR Puji syukur penulis mengucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa di dalam nama Yesus Kristus dan Santa Perawan Maria yang telah memberikan berkat dan pimbingan Roh Kudusnyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul “Pelaksanaan Rekomendasi Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) Tentang Reparasi Kepada Korban dan Keluarga Korban, Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Pasca Referendum di Timor Leste”. Penyusunan Tesis ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai Gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Pasca Sarjana Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Proses penulisan dan penelitian ini tentunya tidak berlangsung secara sendirian, akan tetapi merupakan suatu rangkaian proses yang melibatkan waktu, tempat dan pemikiran yang dimulai dari awal hingga selesainya penulisan ini. Penulis melalui tahapan-tahapan yang berarti memulai dari permohonan usulan penelitian, surat pengantar penelitian dari Program Pasca Sarjan Magister Ilmu Hukum (MIH) selanjutnya mengusulkan surat permohonan kepada kantor Komisi Penerimaan dan Rekonsiliasi (CAVR) dan Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) di Timor Leste kemudian baru melakukan pengambilan data fisik di kantor CAVR(Comicao Akholiamento Verdade e Rekonsiliacao)di Balide Dili Timor Leste dan setelah terkumpul, data- data itu dipelajari barulah penulis menentukan informan sebagai kunci untuk melakukan wawancara dengan ketua KKP Timor Leste dan anggotanya serta para korban dan keluarga korban. Proses pengolahan data yang terkumpul membutuhkan konsentrasi, kesadaran yang tinggi dan penulis dapat melakukannya dengan baik masukan, dorongan dan bimbingan serta bantuan dari beberapa

vii

�

pihak sampai selesainya penulisan tesis ini menjadi suatu karya ilmiah. Untuk mengakhiri kata pengantar ini tanpa mengurangi arti dari kata bantuan pihak- pihak dimaksud dengan rendah hati pada kesempatan ini perkenanlah penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimaasih yang tak terhingga kepada : 1. Bapak Pdt. Prof. John A. Titaley, Th. D. selaku

Rektor Universitas Kristen Satya Wacan Salatiga yang telah memberikan persetujuan dalam hal pengangkatan dosen pembimbing melalui SK pembimbingan.

2. Bapak Dr. Tri Budiyono, SH. M. Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, yang telah memberikan pelayanan kepada penulis dalam hal penyelenggaraan akademik sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan tidak hambatan apapun dan dari siapapun.

3. Bapak Ari Siswanto, SH. M. Hum, selaku Pembimbing Pertama yang telah penuh kesabaran dan ketulusan hati telah mencurahkan serta memberikan arahan, petunjuk, dan saran-saran kepada penulis sehingga dapat terwujud Tesis ini sesuai yang diharapkan.

4. Bapak Prof. Dr. Teguh Prasetyo, SH. Msi. Selaku pembimbing ke Dua yang penuh kesabaran dan ketulusan hati telah mencurahkan dan memberikan arahan, petunjuk serta saran-saran kepada penulis sehingga dapat terwujud Thesis ini sesuai yang diharapkan.

5. Bapak Titon Slamet Kurnia, SH. MH. Selaku penguji dalam pelaksanaan seminar proposal, yang telah memberikan banyak masukan guna sempurnanya penulisan tesis ini.

6. Seluruh staf pengajar Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum UKSW Salatiga yang telah

viii

�

menyediakan segala fasilitas yang tidak disebutkan satu persatu.

7. Isteri dan anak Tercinta Rosita da Costa dan Geraldino da Costa Pires, Bapakku serta Almh, Ibuku dan saudara- saudaraku dan kedua Mertua tersayang yang telah memberikan dugungan Moril maupun Spirituil dalam menyelesaikan pendidikan di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.

8. Bapak Ir. Mariano Sabino Lopes yang telah membantu dukungan dorongan Moril maupun Spirituil dalam menyelesaikan pendidikan Program Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.

9. Bapak Ir. Manuel Sabino Correia Yang telah membantu dukungan Moril dan Spirituil dalam menyelesaikan pendidikan Program Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.

10. Bapak Alfredo dos Santos, SE. MPA. Yang telah membantu arahan, dorongan dan dukungan sehingga penulis dapat dengan cepat menyelesaikan Tesis ini

11. Bapak Jaime dos Santos, S.T. yang ikut membantu menfasilitasi sara prasarana hingga kelancaran dapat dengan cepat menyelesaikan Tesis ini.

12. Kedua rekan sealmameterku Bapak Bernardo Amaral, SH. MH. Dan Bapak Jaime Xavier, Lic-Dir. MH. Yang telah membantu baik moral maupun masukan – masukan dalam penyempurnaan tesis ini

13. Bapak Agustinho de Vasconselos selaku Ketua CAVR beserta Stafnya yang telah menfasilitasi dan membantu kelancaran penulis untuk melakukan penelitian di kantornya hingga selesai.

14. Bapak Dr. Deonisio Babo Soares selaku Ketua KKP Timor Leste beserta Stafnya yang telah banyak memberikan Informasi dan wawancara untuk kelancara penelitian hingga selesainya tesis ini.

ix

�

15. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan Tesis ini baik secara materiil, finasial maupun Spirituil yang tidak dapat penulis sebutkan satu ber satu.

Akhir kata, penulis sadar bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna seturut ukuran keilmuan. Karenanya kritik dan saran perbaikan dari para pembaca sangat diharapkan. Oleh karena itu kepada seluruh pembaca mohon memaklumi, agar bisa memberikan sumbangsih pada bidang Ilmu Hukum Khususnya Hukum Tata Negara.

Salatiga, 30 Mei 2011

Penulis

x

�

Daftar Isi

Bab I. Pendahuluan .................................................. 1

A. Latar Belakang Masalah .................................. 1

B. Rumusan Masalah .......................................... 10

C. Tujuan Penelitian ............................................ 10

D. Manfaat Penelitian .......................................... 11

Bab II. Tinjauan Pustaka ......................................... 12

A. Pengertian Koflik ........................................ 12

B. Penyelesaian Konflik .................................. 14

C. Hak Asasi Manusia .................................... 17

D. Pelanggaran Hak Asasi Manusia ................ 20

E. Reparasi dalam Pelanggaran HAM .............. 22

F. Kerangka Pemikiran ................................... 25

Bab III. Metode Penelitian ......................................... 27

A. Jenis Penelitian .......................................... 27

B. Pendekatan Penelitian ................................ 28

C. Definisi Operasional ................................... 29

D. Jenis dan Sumber data .............................. 29

E. Jenis dan Teknik Pengumpulan data .......... 30

F. Teknik Pengambilan Sampel ....................... 31

G. Analisa data ............................................... 32

Bab IV. Hasil Penelitian dan Analisis ......................... 34

A. Gambaran Umum Tentang Wilayah

Timor Leste ................................................ 34

xi

�

1. Pelanggaran Hak Asasi Manusia di

Timor Leste ....................................... 36

2. Komisi Kebenaran dan

Persahabatan KKP di Bentuk............. 39

3. Tugas dan Tanggung Jawab KKP ....... 44

4. Jumlah Anggota Komisi Kebenaran

dan Persahabatan(KKP). ..................... 47

5. Faktor – Faktor Yang

Mempengaruhi Terbentuknya

Komisi Kebenaran dan

Persahabatan (KKP) .......................... 51

6. Implikasi Pembentukan Komisi

Kebenaran dan Persahabatan (KKP) .. 57

B. Analisis ...................................................... 66

1. Rekomendasi Komisi Kebenaran

dan Persahabatan(KKP) ..................... 66

2. Pelaksanaan Rekomendasi Komisi

Kebenaran dan Persahabatan(KKP) .. 68

3. Dampak Hasil Kerja Komisi

Kebenaran dan Persahabatan(KKP) ... 75

Bab V. Penutup ........................................................ 81

A. Kesimpulan ................................................. 81

B. Saran .......................................................... 83

1

�

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pasca Revolusi Bunga pada tanggal 25 April 1974

di Portugal situasi Politik di negara itu berubah, Rejim

otoriter yang berkuasa tambang dan kemudian terbentuk

suatu Rejim baru yang lebih demokratik sehingga

memberikan angin segar bagi wilayah jajahan Portugal di

sebrang lautan ( Provincia Ultramarino ). Pemerintah

Portugal yang berkuasa lalu mengumumkan suatu

dekolonisasi bagi wilayah jajahan Portugal di sebrang

lautan termasuk Provincia Ultra Marino Timor Leste.

Pada saat yang sama berbagai partai Politik

muncul di Timur Leste. Awal kembali jatuhnya Timor

Leste kedalam kondisi politik yang tidak stabil akibat

perbedaan pandangan politik di antara pimpinan partai

politik.

Persoalan tersebut tidak hanya perang urat saraf,

namun menjadi perang fisik yang menelan banyak

korban jiwa1. Saat itu Indonesia mulai masuk dengan,

operasi intelijennya sebelum akhirnya secara resmi

menginvasi Timor Leste pada tanggal 7 Desember 1975.

Akibat dari penyerbuan itu korban nyawa dan

kehilangan harta benda semakin bertambah karena

Indonesia mengerakan militernya dalam jumlah yang

besar.

�� 1) Masalah korban jiwa antara 1000 sampai 1100, lihat laporan KKP CAVR, Dili Tahun (2003 – 2005 hlm. 50 – 51)

2

�

Dalam laporan disebutkan bahwa jumlah korban

nyawa dari tahun 1975-1999 adalah sekitar 18.600

orang yang dibunuh atau dihilangkan, Sementara 84.200

mati disebabkan oleh karena sakit atau kelaparan akibat

diisolasikan dalam kamp-kamp pengungsian di wilayah

Timor Leste.

Pendudukan Indonesia atas Timor Leste menjadi

masalah hangat Internasional karena pada waktu itu

secara de jure Timor Leste masih wilayah kekuasaan

Portugal sehingga berbagai tekanan datang dari

berbagai Negara dan orgonisasi Internasional seperti

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Amnesti

Internasional. Selain itu masyarakat Timor Leste pun

aktif melakukan aksi perlawanan di tingkat nasional,

regional, dan Internasional lewat berbagai media;

yaitu:Front gerakan bahwa tanah (Klandestin),Front

Diplomasi dan Front Gerilia. Titik terang perjuangan

mulai terlihat sering dengan tumbangnya rezim Soeharto

pada tahun 1998. Proses reformasi di Indonesia

menjadi titik awal untuk memaksa agar pemerintah

Indonesia benar-benar menjadikan persoalan Timor

Leste menjadi masalah mendesak yang harus

diselesaikan sesegera mungkin. Oleh karena itu, BJ

Habibie yang pada waktu itu menjabat sebagai Wakil

Presiden untuk mengisi posisi Presiden yang lowong

akibat mundurnya Presiden Soeharto yang dipaksa oleh

para mahasiswa melalui aksi reformasi karena rezim

orde baru di anggap gagal dalam mengatasi krisis

moneter yang melanda Indonesia pada waktu itu.

Akhirnya B.J. Habibie menyelesaikan persoalan Timor

3

�

Leste dengan menawarkan pilihan kepada Timor-Timur

saat itu untuk memilih otonomi khusus dan atau

memilih merdeka. Penggumuman ini di keluarkan pada

pidato kenegaraan Januari 1999.

Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang tetap

menangani masalah ini selama pendudukan,

meningkatkan kegiatannya dan akhirnya memperantarai

dicapainya Kesepakatan tanggal 5 Mei tahun 1999

antara Indonesia, Portugal dan PBB, yang menghasilkan

Konsultasi Rakyat pada 30 Agustus 1999. Isi dari

kesepakatan tersebut adalah menyelenggarakan

referendum yang diorganisir langsung oleh Misi

Perserikatan Bangsa-Bangsa di Timor-Timur (Timor

Leste), misi waktu itu di namai United Nations Mission in

East Timor (UNAMET).

Sementara tanggung jawab keamanan tetap

menjadi tanggung jawab Indonesia. Jajak pendapat

tersebut akhirnya dapat terselenggara pada tanggal 30

Agustus 1999 dan hasilnya diumumkan pada tanggal 4

September 1999 yang pada ahirnya mayoritas memilih

merdeka, akan tetapi berbagai tindakan teror dan

kekerasan yang dilakukan oleh kelompok pro otonomi

terhadap Kelompk pro kemerdekaan yang menginginkan

untuk merdeka. Sekitar 50% Penduduk yang mengungsi,

sementara sekitar 78�� bangunan fisik dihancurkan dan

diperkirakan 1.200 sampai 1.500 dibunuh (laporan

komisi KPP HAM tahun 2000).

Setelah lepas dari Indonesia, pemerintah

sementara di Timor Leste diambil alih oleh Periserikatan

Bangsa- Bangsa (PBB). Badan-badan kemudian dibentuk

4

�

di Negara tersebut untuk merespon tuntutan keadilan

dari korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Badan tersebut salah satunya adalah Komisi ,

Penyidik Internasional tentang Timor Leste International

Commission of Inguiry (ICI) yang memperoleh

kewenangan untuk menginvestigasi kejahatan yang

dilakukan sebelum, selama dan setelah “jajak pendapat”.

Badan tersebut kemudian mengunjungi wilayah

Timor Leste pada Tahun 1999 dan Tahun 2000.

Berdasarkan Investigasinya, badan tersebut

merekomendasikan agar di bentuk Mahkamah

Internasional. Namun, dari pihak Republik Indonesia (RI)

tidak menerima rekomendasi tersebut dan mengusulkan

di bentuknya pengadilan Ad hoc.

Dengan dibentuknya pengadilan Ad hoc

rekomendasi dari International Commission of Inquiry (ICI)

mengenai persoalan pelanggaran Hak Asasi Manusia

(HAM) tidak di laksanakan. Sebaliknya, pengadilan Ad

hoc yang akan mengadili para pelanggar Hak Asasi

Manusia (HAM). Terbentuknya pengadilan Ad hoc

disambut baik oleh pemerintah sementara Timor Leste,

United Nation Transitional Administration in East Timor

(UNTAET) sehingga United Nations Transitional

Administration in East Timor mengeluarkan regulasi No.

26/2000 yang memberikan mandat kepada Negara

Republik Indonesia (RI) untuk mengadili beberapa

tersangka melalui pengadilan nasional Ad hoc yang

disidangkan di Jakarta, yang mana pengadilan Ad hoc

memiliki jurisdiksi khusus dalam sistem hukum

domestik.

5

�

Meskipun pengadilan tersebut berhasil mengadili

18 tersangka, namun hasil tersebut tetap dikecam oleh

masyarakat Internasional dan pembela hak asasi

manusia karena dianggap tidak adil (laporan Human

Rights Court in Jakarta).2 Pembentukan Panel Khusus

Kejahatan Berat pun ahirnya mengakhiri mandatnya

pada Tahun 2005 dengan hasil yang tidak begitu

memuaskan karena tidak satupun pelaku utama yang

dipidana dari 1400 kasus pembunuhan hanya 572

pelaku kasus yang didakwa3.

Kedua proses itu dinilai gagal karena tidak

satupun pelaku utama yang dihukum, sementara orang-

orang kecil yang waktu itu hanya melaksanakan perintah

yang dihukum, dan diadili.

Sementara itu, pengadilan Ad hoc di Jakarta juga

mengadakan beberapa persidangan namun tidak menuai

hasil yang baik karena tidak satupun pelaku kejahatan

yang dihukum atas keterlibatannya mereka dalam kasus

tersebut. Di tengah ketidakpuasan muncul banyak

tuntutan yang datang, baik dari korban maupun

keluarga korban untuk menyelesaikan persoalan ini

lewat pengadilan Ad hoc yang disponsori PBB yang mana

basisnya di Jakarta.

Setelah itu pada tahun 2004 Pemerintah Indonesia

dan Pemerintah Timor Leste, melalui kedua kepala

Negara yaitu DR. Susilo Bambang Yudoyono dan Kay

Rala Xanana Gusmao menyepakati untuk mendirikan

��

2 ) Sumber Laporan KPP Ham Tahun 2000�3) Pelaksanaan CAVR ( Comição acolhimento verdade reconcilliação (komisi penerimaan kebenaran dan rekonsiliasi).

6

�

Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP). Keputusan

untuk mendirikan Komisi Kebenaran dan Persahabatan

dilakukan pada tanggal 24 Desember 2004 ketika

pimpinan Indonesia dan Timor Leste bertemu di Bali

dengan didasarkan pada satu kerangka acuan yang

disepakati bersama.

Pembentukan KKP tersebut merupakan suatu

pengalaman baru dan unik di mana kedua Negara,

dengan pengalaman sejarah bersama bersepakat dengan

visi untuk memandang masa lalu sebagai pelajaran dan

merangkul masa depan dengan optimis4. Komisi

Kebenaran dan Persahabatan (KKP) di bentuk setelah

beberapa makanisme peradilan transisi (Transitional

Justice) yang diupayakan oleh kedua Negara untuk

memproses pelanggaran HAM pada saat itu di Timor

Leste tidak menuai hasil yang begitu baik.

Laporan hasil kerja dari Komisi tersebut baru

selesai dan diserahkan pada Parlemen Nasional Timor

Leste pada bulan Mei 2008, dalam laporan akhir tersebut

dimuat beberapa rekomendasi-rekomendasi, Komisi

Kebenaran dan Persahabatan KKP. Karena Komisi

Kebenaran dan Persahabatan KKP tidak

merekomendasikan proses yudisial terhadap mereka

yang bertangung jawab atas perbuatan-perbuatan yang

dilakukan pada saat jajak pendapat di Timor Leste,

sementara dalam laporan akhir Komisi Penerimaan dan

Rekonsiliasi atau Comicao Acholiamentu Verdade e,

Rekonsiliacao (CAVR) merekomendasikan untuk

�� 4) Laporan KPP HAM hal. 217

7

�

melekukan sebuah proses yudisial agar dapat

memberikan keadilan bagi korban.5

Namun ada sedikit kesamaan rekomendasi yang

baik dalam laporan CAVR dan KKP dalam hal keduanya

merekomendasikan reparasi bagi para korban dan

keluarganya.

Diakui bahwa reparasi merupakan salah satu hak

dari para korban dan keluarganya untuk

memperolehnya. Salah satu tonggak pertama dari hak

atas Reparasi tertuang dalam Konvensi Hak-hak sipil

dan politik pada pasal 2 dan 3 di mana Negara menjamin

bahwa “barang siapa yang hak atau kebebasannya

dilanggar akan mendapatkan penyelesaian yang efektif

(efective remedy), walaupun pelanggaran telah dilakukan

oleh orang yang bertindak dalam kapasitas resmi.”

Sehingga pelanggaran hak-hak dasar yang dilindungi

dalam International Covenant Civil Of Political Rights

(ICCPR), seperti hak hidup (pasal 6) hak bebas atas

penyiksaan (pasal 7) mengakibatkan kewajiban negara

untuk memperbaiki kehidupan korban, karena Negara

telah gagal menjalankan kewajibannya.

Dalam penjabaran hak untuk bebas dari penahanan

sewenang-wenang, dan hak untuk mendapatkan proses

pengadilan yang adil, tertera secara khusus bahwa

Negara memberikan kompensasi bagi mereka yang

mengalami pelanggaran kedua hak ini (pasal 9, ayat (5)

dan pasal 14 ayat (6).

�� 5) Laporan ComiÇaÕ Acholiamento verdade e, reconciliaÇaÕ (CAVR) / Komisi Penerimaan dan Rekonsiliasi

8

�

Hak reparasi juga tertuang dalam prinsip-prinsip

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yaitu : dalam perinsip

perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia lewat

tindakan Melawan Imunitas yang (di kenal dengan

perinsip-prinsip imunitas) yang telah di adopsi oleh

komisi HAM PBB, kewajiban Negara untuk melawan

imunitas perkaitan dengan kejahatan dalam hukum

Internasional kembali di tegaskan6.

Prinsip 1 menyatakan bahwa imunitas muncul

dari kegagalan Negara untuk menjalankan kewajibannya

untuk menginvestigasi pelanggaran; untuk mengambil

tindakan yang layak berkaitan dengan pelaku,

khususnya dari segi keadilan.

Dengan jaminan bahwa mereka yang dicurigai

mempunyai tanggung jawab pidana dituntut, diadili dan

dihukum; memberikan penyelesaian yang layak pada

korban dan menjamin pada mereka untuk menerima

reparasi atas kerugian yang di alami, menjamin hak atas

kebenaran tentang pelanggaran; dan untuk mengambil

tindakan-tindakan yang diperlukan dan untuk

menjamin tidak terulangnya pelanggaran.

Memang benar bahwa keadilan yang sebenar-

benarnya dapat juga diraih lewat pengukapan

kebenaran, namun semua itu tentu bertujuan untuk

menghukum pelanggaran yang pada gilirannya dapat

menjamin adanya rekonsiliasi dan memperkokoh

penegakan hukum serta menghindari terjadinya

pelanggaran serupa yang terjadi dimasa depan. �� 6 ) Laporan KPP HAM Oktober 1999 sampai Juli 2001 hlm. 9-10

9

�

Berdasarkan pelanggaran HAM yang terjadi di Timor

Leste dalam Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tidak

tepat secara konseptual. Pasal 1 angka 6 Undang-

Undang Nomer 39 Tahun 1999 menyatakan : Bahwa

upaya hukum dalam rangka reparasi terhadap korban

pelangaran HAM melalui Komnas HAM dapat

dilaksanakan oleh fungsi mediasi.

Maka dari itu, penulis melalui tesis ini berusaha

untuk mengambil dan menganalisis hasil usaha dari

pemerintah salama ini, terlebih dahulu penulis ingin

melihat sejauh mana hasil laporan tentang reparasi itu

di lakukan, dari Komisi Kebenaran dan Persahabatan

(KKP) terhadap para korban dan keluarganya pada

pelanggaran HAM yang terjadi di Timor Leste pada tahun

1999 dalm memberikan keadilan bagi korban yang

kemudian akan memberikan kontribusi terhadap

penegakkan Hukum di Timor Leste.

Agar dapat mengetahui lebih mendalam mengenai

dampak dari Pembentukan Komisi Kebenaran dan

Persahabatan terhadap Rakyat di Timor Leste, terlebih

dahulu keadilan bagi korban kejahatan yang di lakukan

selama perang terjadi di Timor Leste, terlebih untuk

mengetahui dampak terhadap penegakan HAM pada saat

itu. Maka penulis mencoba mengkaji lewat Tesis ini yang

berjudul : “Pelaksanaan Rekomendasi Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) Tentang Reparasi Kepada Korban dan Keluarga Korban Pelangaran Hak Asasi Manusia (HAM) Pasca-Referendum di Timor Leste ”

10

�

B. Rumusan Masalah 1. Bagaimana pelaksanaan rekomendasi Komisi

Kebenaran dan Persahabatan (KKP) tentang

reparasi kepada korban dan keluarga korban?

2. Bagaimana hasil dan isi rekomendasi Komisi

Kebenaran dan Persahabatan (KKP) yang berkaitan

dengan reparasi?

C. Tujuan Penelitian Penelitian ini adalah untuk mengetahui implikasi

Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP), Hak Asasi

Manusia (HAM) dan presepsi masyarakat tentang

pelanggaran-pelanggaran berat pada tahun 1999 di

Timor Leste. Oleh Karena itu, maka tujuan dari

penelitian ini adalah:

1. Mengetahui hasil dan isi rekomendasi pelanggaran

HAM pasca referendum di Timor Leste

berdasarkan hasil laporan Komisi Kebenaran dan

Persahabatan (KKP)

2. Mengetahui pelaksanaan rekomendasi Komisi


reparasi kepada korban dan keluarganya.

11

�

D. Manfaat Penelitian Secara teoritis, untuk memperkaya wacana ilmiah

tentang HAM.

Secara praktis, untuk memberikan solusi

penegakkan HAM yang berorientasi pada pemenuhan

hak-hak korban serta sekaligus mengevaluasi aturan

hukum positif dalam rangka memberikan masukan

untuk penyempurnaan terhadap kekurangan-

kekurangan yang ada.

12

�

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Konflik Konflik diartikan sebagai pengejaran tujuan yang

saling bertentangan dari kelompok yang berbeda-beda7.

lebih lanjut Hugh M. Oliver Ramsbostam Tom Woodhouse,

(2000:28-30) “Mengatakan konflik merupakan aspek

intrinsic dan tidak mungkin dihindari dalam perubahan

sosial. Konflik adalah sebuah ekspresi heterogenitas

kepentingan, nilai dan keyakinan yang muncul sebagai

formasi baru yang ditimbulkan oleh perubahan sosial

yang muncul bertentangan dengan hambatan yang

diwariskan. Namun cara kita menangani suatu konflik

adalah persolaan kebiasaan dan pilihan”.

Konflik berasumsi masyarakat mencakup berbagai

bagian yang memiliki kepentingan yang saling

bertentangan8. Kecuali itu, masyarakat terintekrasi

dengan suatu paksaan dari kelompok yang dominan

sehingga masyarakat selalu dalam keadaan konflik.

Masing-masing berupaya keras untuk mendapatkan dan

atau mempertahankan sumber yang sama. Namun, guna

mendapatkan dan atau mempertahankan sumber yang

sama itu, kekerasan bukan satu-satunya cara. Pada

umumnya, kekerasan cenderung digunakan sebagai

alternatif yang terakhir. Dengan demikian konflik

�� 7 ) Hugh Mia O. dan Tom Woodhouse (2000; 7) 8 ) Ralf Darendof, (1959;34)

13

�

dibedakan menjadi dua, yaitu konflik yang berujung

kekerasan dan konflik yang tidak berujung kekerasan.

Konflik yang mengandung kekerasan, pada

umumnya terjadi dalam masyarakat, Negara yang belum

memiliki konsensus dasar mengenai dasar dan tujuan

Negara. Mengenai mekanisme pengaturan dan

penyelesaian konflik yang melembagakan9. Kudeta,

pembunuhan atau sabotase yang berdemensi politik

(terorisme), pemberontakan dan separatisme serta

revolusi yang merupakan sejumlah contoh konflik yang

mengandung kekerasan.

10Dalam masyarakat majemuk sering terjadi

pertentangan antara kelas karena struktur masyarakat

yang terpolarisasikan menurut kepemilikan kekayaan.

Hal ini dapat menimbulkan konflik antara kelas sebab

sebagian besar masyarakat yang tidak memiliki atau

hanya memiliki sedikit kekayaan, akan memiliki

kepentingan yang bertentangan dengan kelompok kecil

masyarakat yang mendominasi sumber kekayaan

tersebut. Jadi menurut Marx distribusi kekayaan, yang

pincang merupakan penyebab utama timbulnya konflik

dan proses penyelesaiannya harus melalui revolusi.

Konflik masa silam antara Indonesia dengan bekas

Propinsi yang ke-27 (Propinsi Timor-Timur) yang

sekarang Timor Leste, bila dikaitkan dengan teori konflik

di atas maka konflik masa silam antara Indonesia dan

Timor Leste dapat dikategorikan sebagai Konflik

Struktural sebagaimana dikemukakan oleh Hugh Maill, �� 9 ) Ramlan Surbekti ( 1999: 149-150) 10) Marx (dalam Lenin 2001 : 101)

14

�

Oliver Ramsbotham dan Tom Woodhouse karena

didalamnya terjadi kekerasan terhadap masyarakat sipil

yang tidak bersenjata, yang dirasakan langsung, serta

terjadi kekerasan fisik.

Sementara pada waktu itu pula konflik bersenjata

antara Indonesia dalam hal ini TNI (Tentara Nasional

Indonesia) dan pasukan FALINTIL (Forcas Armadas da

Libertação de Timor Leste atau Pasukan Pembebasan

Timor Leste). Menurut Hugh Maill Oliver Ramsbotham

dan Tom Woodhouse konflik kini disebut konflik

komtemporer bersenjata.

B. Penyelesaian Konflik “Penyelesaian konflik bermakna tercapainya

kesepakatan antara pihak-pihak yang bertikai yang

memungkinkan mereka mengakhiri tahapan penuh

kekerasan dalam pelaku konflik.11 Hal ini juga

menunjukkan finalitas, tetapi dalam prakteknya, konflik

yang mencapai tahapan ini seringkali dibuka kembali di

kemudian hari. Sikap konflik dan kontradisi struktural

dapat saja belum ditangani dengan baik”.

Resolusi konflik merupakan istilah komprehensif

yang mengimplikasikan bahwa sumber konflik yang

dalam berakar diperhatikan dan diselesaikan.12 Ini

mengimplikasikan bahwa perilaku pihak-pihak yang

terlibat tidak lagi penuh dengan kekerasan, sikap mereka

�� Hugh Maill, Oliver Ramsbotham dan Tom Woodhouse (2000)�

��Menurut Hugh Maill Oliver Ramsbotham dan Tom Woodhouse

(2000)�

15

�

tidak lagi membahayakan, dan struktur konfliknya telah

diubah.

”Mencegah masalah adalah sebuah usaha yang

lebih ambisius dimana pihak-pihak yang bertikai

diundang untuk mengkonseptualisasikan ulang konflik

dengan sebuah pandangan untuk menemukan hasil

yang kreatif, hasil menang-menang.13 Rekonsiliasi

merupakan proses jangka panjang untuk mengatasi

permusuhan dan rasa saling percaya di antara dua

bangsa terpisah”.

Penyelesaian konflik pada dasarnya dibedakan

menjadi konflik menang kalah (zero-sum conflict) dan

konflik menang-menang (non zero-sum conflict).14

Konflik menang-kalah ialah situasi konflik yang

bersifat antagonistik sehingga tidak memungkinkan

tercapainya suatu kompromi diantara pihak-pihak yang

terlibat dalam konflik. Cari struktur penyelesaian konflik

ini yakni, tak mungkin mengadakan kerja sama hasil

kompetisi akan dinikmati oleh pemenang saja.

Konflik menang ialah suatu situasi penyelesaian,

konflik dimana pihak-pihak yang terlibat dalam konflik

masih memungkinkan untuk mengadakan kompromi

dan bekerja sama sehingga semua pihak akan

mendapatkan bagian dari konflik tersebut.15 Ciri

struktur penyelesaian konflik ini adalah kompromi dan

�� Menurut Hugh M. O. Rambostham dan Tom Woodhouse 2000 ; 31-

32��Menurut Paul Conn�

��Ramlan Surbakti, 1999, hlm 154.�

16

�

kerja sama, hasil kompetisi akan dinikmati kedua pihak

tetapi tidak secara maksimal.

Ada tiga bentuk penyelesaian konflik16; Pertama,

bentuk konsiliasi seperti parlemen atau kuasai parlemen

dalam mana semua pihak berdiskusi dan berdebat

secara terbuka dan mendalam untuk mencapai

kesepakatan tanpa ada pihak-pihak yang memonopoli

pembicaraan atau memaksakan kehendak. Kebanyakan

konflik politik disalurkan dan diatur dengan bentuk

konsiliasi.

Kedua, bentuk mediasi dimana kedua pihak

sepakat mencari nasehat dari pihak ketiga (seorang

mediator berupa tokoh, ahli atau lembaga tertentu yang

dipandang memiliki pengetahuan dan keahlian mengenai

hal yang dipertentangkan), tetapi nasehat yang diberikan

oleh mediator ini tidak mengikat mereka. Ketiga, bentuk

arbitrase, artinya kedua pihak sepakat untuk

mendapatkan keputusan akhir (yang bersifat legal)

sebagai jalan keluar konflik pada pihak ketiga sebagai

arbitor. Pengadilan atau lembaga-lembaga arbitrase

lainnya dapat dipilih sebagai arbitor.

Dalam menyelesaikan persoalan masa lalu antara

pemerintah Indonesia dan Timor Leste yang terkait

dengan dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia pasca

jajak pendapat Tahun 1999 di Timor Leste pemerintah

Indonesia dan Pemerintah Timor Leste telah menempuh

jalan penyelesaiannya melalui jalan Rekonsiliasi yakni

melalui, pembentukan suatu komisi yang oleh kedua �� Menurut Dahrendof Ralf (dalam Surbakti 1999:160)

17

�

Negara diberi nama Komisi Kebenaran dan Persahabatan

(KKP). Jadi jalan penyelesaian persoalan masa lalu

antara kedua Negara melalui jalan Rekonsiliasi yang

sesuai, bila dikaitkan dengan teori penyelesaian konflik

yang dikemukakan oleh Hugh Maill, Oliver Ramsbotham

dan Tom Woodhouse. Disamping itu bisa pula dikaitkan

dengan teorinya Ralf Dahrendor di mana Ia melihat

adanya tiga cara dalam menyelesaikan konflik antara

lain, mediasi, rekonsiliasi dan arbitrase.

C. Hak Asasi Manusia Hak asasi manusia biasanya dianggap sebagai hak

yang dimiliki setiap manusia yang melekat atau inheren

padanya karena ia adalah manusia.17 Dalam perjanjian

Internasional hak-hak sipil dan politik dari PBB

dirumuskan “These Rights From Derive the Inheren

Dygnity of Human Person” (hak-hak yang berasal dari

yang inheren dalam manusia). Hak-hak ini sifatnya

sangat mendasar atau asasi (fundamental) dalam arti

bahwa pelaksanaanya mutlak diperlukan manusia agar

dapat berkembang sesuai dengan bakat, cita-cita serta

martabatnya. Hak ini juga dianggap “Universal” artinya

dimiliki manusia tanpa perbedaan berdasarkan bangsa,

ras, agama, atau jenis kelamin. Dewasa ini, sebagai

akibat dari globalisasi yang sedang terjadi di hampir

semua bidang, dikenal adanya tiga generasi hak asasi

manusia.

�� Masyhur Efendi SH. MS ( 1994: 18) dalam Ghalia Indonesia�

18

�

Generasi pertama adalah politik dan sipil, yang

sudah lama dikenal dan selalu diasosiasikan dengan

pemikirna-pemikiran di negara barat. Generasi kedua

adalah hak-hak ekonomi dan sosial yang gigih

diperjuangkan oleh negara-negara komisi di PBB, dengan

dukungan Negara-negara Dunia ketiga. Generasi ketiga

adalah hak atas perdamaian dan pembangunan

(development), yang terutama dipengaruhi oleh

kepentingan Negara-negara Dunia ketiga. Selain itu juga

dikemukakan konsep mengenai realitivisme cultural,

yaitu pemikiran bahwa Hak-hak Asasi Manusia harus

juga dilihat dalam konteks kebudayaan masing-masing

Negara, karena hal ini dapat menyebabkan perbedaan

dalam pelaksanaan Hak Asasi Manusia itu.

Cikal bakal perumusan konsep Hak Asasi Manusia

di dunia barat dapat ditelusuri mulai dari filsuf Inggris

abad ke-17, John Locke (1632-1740) yang merumuskan

beberapa hak alam (nature right) yang inhern pada

manusia. Konsep ini bangkit kembali sesuai perang

dunia II pada tahun 1946 dengan dicanamkannya

deklarasi universal hak-hak asasi manusia (Universal

Declaration of Human Rights) oleh Negara-negara yang

tergabung dalam anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa

(PBB).

(Henkin) menyatakan bahwa ketentuan

konstitusional bagi HAM akan tetap menjadi huruf mati

apabila undang-undang dasar tidak mengandung

ketentuan untuk menjamin pelaksanaan hak-hak ini,

mencegah pelanggaran, serta memberikan ganti rugi

19

�

karena pelanggaran, jika perbaiki menyeluruh tidak

dimungkinkan18.

HAM adalah bahwa komitmen untuk saling

menghormati menjunjung tinggi harkat martabat

kemanusiaan antar Negara-negara agar terhindar dan

tidak terjerumus lagi dalam malapetaka peperangan yang

dapat menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan.19

Deklarasi hak asasi manusia itu harus senantiasa

menjadi kriteria objektif oleh rakyat dari masing-masing

Negara dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh

pemerintahnya.20

Hak asasi manusia (HAM) dipercayai sebagai

memiliki nilai universal; nilai universal berarti tidak

mengenal batasan ruang dan waktu, nilai universal ini

yang kemudian diterjemahkan dalam berbagai produk

hukum nasional diberbagai Negara untuk dapat

melindungi dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan.21

Agar perundang-undangan hak asasi manusia

dapat efektif maka perbuatannya, pelaksanaannya, dan

pemegang peranannya harus dalam system kerja dan

perlu adanya peraturan normative yang berupa

ketentuan-ketentuan yang memuat komitmen moral dari

pelaksanaannya yang baik pula.

Bahwa kondisi yang memprihatinkan mengenai

hak asasi manusia di Negara Dunia ketiga, khususnya di

Asia bukanlah semata-mata merupakan refleksi dari

�� 18 ) Adnan Buyung Nasution, 2001: 238. ��Menurut B. Hestu Handoyo, 2000:44�

��Menurut Adnan Buyung Nasution, 2001: 238.�

��Hikmanhanto Juwana,(200:70)�

20

�

faktor sosial yang diwarisi dalam Negara Dunia ketiga,

akan tetapi lebih merupakan produk dari relasi-relasi

historis yang disebut sebagai world system, terutama

yang berkaitan dengan divisi internasional atas tenaga

kerja.22

D. Pelanggaran Hak Asasi Manusia Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan

seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat

Negara baik sengaja maupun tidak sengaja atau

kelalaian yang secara melawan hukum, mengurangi,

menghalangi, membatasi, dan atau, mencabut hak asasi

seseorang atau kelompok orang yang di jamin oleh

undang-undang ini dan tidak mendapatkan atau

dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian

hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme

hukum yang berlaku.

Adapun jenis-jenis kejahatan yang dilakukan

sebagai berikut antara lain kejahatan ringan dan

kejahatan berat:

a. Kejahatan ringan, yaitu intimidasi dan terror sebelum

dan sesudah jajak pendapat

b. Kejahatan berat, yaitu pembunuhan masal yang

menimbulkan banyak korban penduduk sipil

dilakukan dengan sistematik dan kejam yang terjadi

diberbagai tempat. Penyiksaan dan penganiayaan

dilakukan dalam skala besar, luas dan sistematik

terhadap penduduk sipil yang prokemerdekaan. �� 22 Sadrack B.O. Gutto, (1993:95). Dinamika HAM. Ghalia Indonesia

21

�

Penghilangan paksa yang dilakukan oleh Milisi, TNI

dan POLRI. Pemerkosaan yang terjadi di berbagai

tempat pengungsian sebelum dan sesudah jajak

pendapat.

Pelaku-pelaku pelanggaran HAM terdiri dari

individu, kelompok dan Negara:

c. Pelaku pelanggaran individu, dilakukan seseorang

yang melakukan aktivitas kekerasan di lapangan

secara langsung oleh Milisi, aparat TNI dan POLRI.

d. Pelaku pelanggaran kelompok, para pelaku yang

melakukan aktivitas kekerasan di lapangan secara

langsung oleh para milisi, TNI dan POLRI

e. Pelaku pelanggaran Negara, yaitu berdasarkan

kesepakatan trilateral antara Indonesia, Portugal dan

PBB pada tanggal 5 Mei 1999 di New York, bahwa

dalam pelaksanaan jajak pendapat di Timor Leste,

keamanan dipercayakan kepada Indonesia. Akan

tetapi setelah pengumuman hasil jajak pendapat

pemegang tanggung jawab kebijakan keamanan

termasuk didalamnya para pejabat tinggi militer dan

sipil yang secara aktif maupun pasif telah terlibat

ataupun membiarkan rangkaian tindakan kekerasan

itu.

“Mengatakan bahwa Pelanggaran Hak Asasi

Manusia merupakan setiap perbuatan seseorang atau

sekelompok orang dan atau bahkan aparat Negara baik

disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang

melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi

dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau

22

�

sekelompok orang yang dijamin oleh undang-undang23,

dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan

memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar,

berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.”

manipulasi politik terjadi bilamana ada.24

E. Reparasi dalam Pelanggaran HAM Reparasi adalah upaya hukum yang dilakukan

terhadap korban pelanggaran HAM yang dilakukan

sebelum dan sesudah pada pelaksanaan jajak pendapat.

Mengapa reparasi perlu, karena mendefinisikan reparasi

rugi sebagai langkah-langkah untuk memperbaiki

kerugian yang diderita oleh korban pelanggaran HAM,

termasuk rehabilitasi, restitusi, kompensasi tentang apa

yang terjadi dan jaminan tidak terulangnya pelanggaran-

pelanggaran HAM ini.

Instrumen reparasi, terdiri dari kompensasi,

restitusi, rehabilitasi, restorasi martabat dan jaminan

tidak terulangnya pelanggaran.

Hambatan-hambatan dalam reparasi, antara lain

belum adanya hukum nasional yang mengatur tentang

reparasi yang akan diberikan oleh pemerintah dan dalam

bentuk apa reparasi itu yang disepakati oleh Pemerintah

Timor Leste dan Indonesia kepada korban pelanggaran

HAM.

Secara historis, kewajiban reparasi oleh Negara

terhadap korban pelanggaran HAM telah menjadi salah

�� Masyur E. (1994:108). Ghalia Indonesia�

24 ) Alfian, 1976:96

23

�

satu topik bahasan, kendati kurang komprehensif, dalam

penyusunan undang-undang dasar. Bahwa ketentuan

konstitusional bagi HAM akan tetap menjadi huruf mati

apabila undang-undang dasar tidak mengandung

ketentuan untuk menjamin pelaksanaan hak-hak ini,

mencegah pelanggaran hak-hak ini, dan menertibkan

pelanggaran, serta memberikan ganti rugi karena

pelanggaran jika perbaikan menyeluruh tidak

dimungkinkan.25

Bentuk-bentuk reparasi kepada korban pelanggaran

HAM meliputi:26

1. Restitusi yaitu upaya mengembalikan situasi yang

ada sebelum terjadinya pelanggaran Ham, misalnya:

pengembalian kebebasan, kehidupan keluarga,

kewarganegaraan, tempat tinggal, pekerjaan atau hak

milik.

2. Kompensasi, yaitu: ganti rugi terhadap setiap

kerugian ekonomis yang dapat dinilai akibat

pelanggaran HAM, misalnya: kerugian fisik atau

mental termasuk rasa sakit, penderitaan, dan

tekanan emosional, kehilangan kesempatan

termasuk pendidikan, kerugian material dan

hilangnya pendapatan termasuk pendapatan

potensial, rusaknya reputasi atau martabat, serta

biaya yang diperlukan untuk memperoleh bantuan

dari ahli hukum, pelayanan medis, dan obat-obatan.

�� 25 ) Yap Thiam (2001:47) 26 ) Menurut Boven (2001:3-4)�

24

�

3. Rehabilitasi, yang meliputi perawatan media dan

psikologis

4. Satifikasi dan jaminan nonreputasi yang meliputi:

a. Penghentian pelanggaran

b. Verifikasi fakta, pengungkapan kebenaran secara

terbuka dan sepenuhnya

c. Pernyataan resmi atau putusan pengadilan yang

memulihkan martabat, reputasi, dan hak-hak

hukum korban atau pihak lain terkait erat dengan

korban.

d. Permintaan maaf termasuk pengakuan fakta dan

penerimaan tanggung jawab secara publik

e. Sanksi yudisial atau administratif terhadap orang-

orang yang bertanggung jawab atas pelanggaran-

pelanggaran tersebut.

f. Peringatan dan penghormatan terhadap korban

g. Memasukkan dalam pelatihan HAM, buku-buku

teks sekolah atau sejarah pelanggaran-pelanggaran

HAM yang dilakukan secara akurat.

h. Pencegahan pengulangan pelanggaran dengan

jalan.

Memastikan kendali sipil yang efektif atas militer

dan pasukan keamanan. Pembatasan yurisdiksi

peradilan militer hanya untuk pelanggrana-pelanggaran

kemiliteran yang sifatnya khusus yang dilakukan oleh

anggota angkatan bersenjata. Memperkuat peradilan

yang bebas. Perlindungan terhadap orang-orang yang

berprofesi hukum dan para pembela HAM.

Melaksanakan dan memperkuat, atas dasar

prioritas dan berkelanjutan, pelatihan HAM untuk

25

�

semua sektor masyarakat, khususnya untuk militer dan

petugas penegak hukum. Konsep reparasi dalam sistem

tanggung gugat internasional mengacu pada semua

tindakan yang penggugat harapkan supaya dilakukan

oleh negara tergugat dalam bentuk antara lain:

kompensasi, restitusi, permintaan maaf, hukuman

terhadap individu yang bertanggung jawab, pengambilan

langkah-langkah untuk mencegah terulangnya

pelanggaran, dan berbagai bentuk, satifikasi lainnya.

F. Kerangka Pemikiran : Rekomendasi Komisi Kebenaran dan Persahabatan

(KKP) berkenan dengan sejumlah pokok untuk

ditindaklanjuti. Rekomendasi juga mencoba untuk

belajar dari tantangan yang dihadapi di Timor Leste,

setelah penyelesaian laporan Komisi Kebenaran dan

Persahabatan (KKP) dengan mengusulkan mekanisme

untuk memastikan penyebarluasan dan penerapan.

Dalam banyak hal, rekomendasi tersebut sangat

mirip dengan rekomendasi-rekomendasi dari ComiÇaÕ

Acholiamento verdade e, reconciliaÇaÕ (CAVR). Namun

dalam pembuatan rekomendasinya Komisi Kebenaran

dan Persahabatan (KKP) tidak sekalipun merujuk ke

rekomendasi ComiÇaÕ Acholiamento verdade e,

reconciliaÇaÕ (CAVR), atau bagaimana kedua

rekomendasi tersebut harus diutamakan atau

digabungkan sebagai berikut, antara lain:

1. Rekomendasi Komisi Kebenaran dan Persahabatan

(KKP) tentang keadilan untuk kejahatan masa lalu

26

�


(KKP) tentang reformasi kelembagaan


(KKP) tentang kekerasan berbasis gender


(KKP) tentang reparasi untuk korban dan

keluarganya.

Kerangka pemikiran yang digunakan oleh penulis untuk

melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

�

��

� �

�

��

�

��

�

��

��

��

�� !�"�!� ��

�� #��

�� !��

#�!#��!�

�� !�$�!��

��!#��!��%�&�

��'$��

27

�

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

a. Jenis penelitian Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam

penulisan ini adalah:

Jenis penelitian hukum deskriptif, dimana

penulis ingin mengetahui, menggambarkan

masalah - masalah atau fenomena - fenomena

yang ada di lapangan.

Bahwa fokus penelitian adalah penetapan

masalah yang menjadi pusat perhatian penelitian.

Masalah adalah keadaan yang

membingungkan akibat adanya kaitan dua atau

lebih.

Faktor - faktor dalam hal ini dapat berupa

konsep, data empiris, pengalaman atau unsur

lainnya yang apa bila di tempatkan secara

berkaitan akan menimbulkan persoalan atau

kesukaran.

Penelitian berfokus secara mendasar memiliki

dua tujuan yaitu:

Pertama, penetapan fokus dapat membatasi

studi yang berarti bahwa dengan adanya fokus

maka penentuan tempat penelitian menjadi lebih

layak.

Kedua, penelitian secara efektif dapat

menetapkan kriteria inklusi-inklusi untuk

menyaring informasi yang mengalir masuk.

28

�

Dengan demikian yang menjadi fokus

penelitian ini adalah:

1. Faktor - faktor yang mempengaruhi

terbentuknya Komisi Kebenaran dan

Persahabatan (KKP) Timor Leste dan Indonesia.

2. Implikasi pembentukan Komisi Kebenaran dan

Persahabatan (KKP) terhadap penegakan Hak

Asasi Manusia (HAM) di Timor Leste.

3. Pelaksanaan Rekomendasi Komisi Kebenaran

dan Persahabatn (KKP) tentang reparasi kepada

korban dan keluarga korban, pelanggaran Hak

Asasi Manusia (HAM) Pasca referendum di

Timor Leste.

4. Dampak hasil kerja Komisi Kebenaran dan

Persahabatan (KKP) terhadap proses yudisial

kepada pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia

(HAM) di Timor Leste.

b. Pendekatan Penelitian Sifat Penelitian yang digunakan adalah yuridis

sosiologis atau sering disebut penelitian hukum

yang sosiologis berdasarkan madzhab sociological

jurisprudence.27 Penelitian ini berbasis pada ilmu

hukum normatif tetapi bukan mengkaji mengenai

sistem norma dalam aturan perundangan, namun

mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang

terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam

masyarakat.

�� 27 Penelitian Dualisme Dictionary of Law, Drs. M. Marwan SH. dan Jimmy P. SH.

29

�

c. Definisi Operasional Dalam mempermudah arah penelitian ini,

berikut disajikan beberapa definisi.

a. Pelaksanaan.

b. Rekomendasi Komisi Kebenaran dan

Persahabatan (KKP).

c. Reparasi korban dan keluarga korban.

d. Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)

referendum di Timor Leste.

d. Jenis dan Sumber Data Dalam penelitian ini, jenis dan sumber data

dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Data Primer Data primer, yaitu data yang diperoleh

secara langsung dari objek penelitian setelah

informan memberikan jawaban yang sesuai

dengan fokus penelitian yaitu: Pelanggaran

HAM Pasca Referendum tahun 1999 dan hasil

Rekomendasi Komisi Kebenaran dan

Persahabatan (KKP) tentang reformasi institusi

kelembagaan dan Reparasi kepada korban dan

keluarganya.

2. Data Sekunder Data sekunder, yaitu data yang

diperoleh dari berbagai literature yang ada

seperti, perpustakaan, arsip, dokumen-

dokumen serta data dan informasi lain yang

ada hubungannya dengan penelitian yaitu

mengenai Pelanggaran HAM Pasca Referendum

tahun 1999 dan hasil Rekomendasi Komisi

30

�


reformasi institusi kelembagaan dan Reparasi

kepada korban dan keluarganya yang telah

dipublikasikan melalui seminar-seminar

maupun arsip-arsip.

e. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data Guna memperoleh data yang dibutuhkan

sesuai dengan permasalahan yang diteliti, peneliti

menggunakan teknik pengumpulan data dengan

berbagai cara berikut ini:

a. Observasi, kegiatan yang dilaksanakan oleh

peneliti dengan cara melakukan pengamatan

langsung terhadap objek penelitian, dengan

maksud untuk memberoleh gambaran empirik

pada hasil temuan. Hasil dari pada observasi ini

dapat mempermudah dan menjelaskan

keterkaitan dari fenomena- fenomena yang ada

di lapangan.

b. Wawancara langsung secara mendalam (indepth

interview), dimana ada pertemuan secara

langsung antara peneliti dengan informan

dalam satu dialog / tanya jawab yang penulis

lakukan terhadap narasumber yaitu : Ketua

Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP)

Timor Leste, dua orang dari anggota Komisi

Kebenaran dan Persahabatan (KKP), serta dua

orang dari anggota masyarakat yang menjadi

korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)

di Timor Leste. Secara mendalam guna

31

�

memperoleh data primer yang objektif, valid dan

faktual tentang permasalahan yang diteliti.

f. Teknik Pengambilan Sampel Mengatakan bahwa dalam melakukan

penelitian kualitatif yang menjadi informan adalah

orang-orang yang dianggap memiliki informasi (key

informan) yang dibutuhkan di wilayah penelitian

dari masing-masing level diambil key

informannya.28 Jadi dalam hal yang menjadi

informan adalah sampel itu sekaligus menjadi

informannya. Yaitu sebagai berikut:

1. Ketua Komisi Kebenaran dan Persahabatan

(KKP) Timor Leste

2. Dua orang dari anggota Komisi Kebenaran dan

Persahabatan (KKP)

3. Dua orang dari masyarakat yang menjadi korban

pelanggaran HAM

Keseluruhan informan yang akan diwawancara

sebanyak 5 orang. dengan demikian, jumlah

sampel dalam penelitian ini telah memenuhi

kriteria dan cukup realistis sebab dalam penelitian

yang dilakukan secara individu / satu orang

dengan waktu yang terbatas, selain itu penelitian

kualitatif juga tidak ada ketentuan khusus

mengenai jumlah subjek yang harus diteliti, yang

�� Menurut Rusmin (2008:47) dalam Mintzberg, 1979. Hukum

Nasional dan Internasional. Ghalia Indonesia�

32

�

lebih ditekankan justru kedalaman informasi yang

berkaitan dengan konteks dan tema penelitian29.

g. Analisa Data Analisis data merupakan proses pengurutan

data dan mengorganisasikan data tersebut ke

dalam pola, kategori dan uraian dasar sehingga

dapat dipastikan tema dan dapat pula dirumuskan

hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh

(Maleong,1994). Lebih lanjut menegaskan karena

pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini

kualitatif30, maka logika analisis dalam penelitian

ini bersifat induktif,31 karena data dalam penelitian

kualitatif banyak menggunakan kata-kata, maka

analisis data dilakukan melalui langkah-langkah

sebagai berikut:

a. Reduksi data dan pengelompokan data

Data yang diperoleh dari hasil studi

dokumentasi, wawancara dan observasi ditulis

dan direduksi bagian-bagian yang tidak

diperlukan, kemudian dirangkum diambil hal-

hal yang inti, dikategorisasikan dan difokuskan

pada hal-hal pokok. Pokok-pokok disusun

dengan memperhatikan pada perumusan

masalah dan fokus penelitian.

b. Display data

Uraian deskriptif yang panjang akan sulit

untuk dimengerti. Karena itu idealnya

�� 29 ) Nuraidin, 2008:47. Dimensi Dinamika HAM, Refika Aditama 30 ) Ibid, hal 12-13 31 ) Nasution (2008). HAM dan Mutu Manusia Indonesia

33

�

diusahakan data disajikan secara mudah

namun keutuhannya tetap terjamin yang

disajikan dalam bentuk tabel, skema dan

uraian desktiptif lainnya.

c. Mengambil kesimpulan dan diversifikasi

Pengungkapan makna data yang

dikumpulkan, kemudian ditarik kesimpulan.

Pada awalnya kesimpulan sifatnya sementara,

kabur, meragukan. Maka kesimpulan tersebut

semestinya diverifikasi pada saat proses

penelitian berlangsung.

34

�

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS HASIL

A. Gambaran Umum tentang Timor Leste Secara geografis Timor Leste perada di tengah-

tengah dua negara besar yakni Indonesia di sebelah

barat dan Australia di sebelah Timur.

Negara baru Timor Leste memiliki luas wilayah

14.609 km persegi dengan jumlah penduduk

berdasarkan sensus 2010 sebanyak 1,066,582 (satu juta

enam puluh enam ribu Lima ratus delapan puluh dua

jiwa).

Dengan luas wilayah yang terbilang kecil dan

jumlah penduduk yang relatif kecil pula, dan memiliki 4

Region, 13 distrik. Dalam ketiga belas distrik itu masing-

masing antara lain: sektor Timur yang terdiri dari

Lospalos, Baucau,Viqueque dan Manatuto, sektor tengah

adalah Dili, Aileu,Liquica dan Ermera, sektor Barat yaitu

Ainaro, Same, Suai, dan Maliana, serta sektor yang di

berikan Otonomi Khusus adalah Oekosi. Juga memiliki

dua pulau antara lain: Pulau Atauro dan Pulau Jaco.

Hal ini dapat terlihat dengan jelas pada Struktur

pemerintah Timor leste yang saat ini hanya memiliki 12

Menteri senior salah satunya Menteri Luar Negeri,

adalah Menteri yang dipercayakan untuk mengurus

masalah- masalah urusan politik luar negeri termasuk

masalah pelanggaran HAM dan pertangung jawab Komisi

Kebenaran dan Persahabatan (KKP) ini.

35

�

Terbentuknya pemerintahan baru di bawah

pimpinan Perdana Menteri Kay Rala Xanana Gusmao.

Letak kementerian Luar Negeri berada dipingir pantai

yang disamping kiri dan kanannya adalah Kantor- kantor

ke Dutaan besar dari berbagai negara yang ada disana,

antara lain: ke Dutaan besar Brasil dan Amerika Serikat

di sebelah kiri serta ke Dutaan besar Korea Selatan dan

China di sebelah kanan.

Jarak antara kementerian urusan Luar Negeri

sekitar 200 meter dari Istana Perdana menteri, di sebelah

barat dekat dengan jalan Protokol dari arah bandara

Internasional Nicolau Lobato dan dari arah Istanah

Perdana menteri atau Palacio do Governo keberadaannya

itu mudah dijangkau dengan kendaraan umum dari

berbagai jalur.

Serta di sinilah sekarang kantor Komisi Kebenaran

dan Persahabatan (KKP) berada dibawah pengawasan

oleh kementerian Luar Negeri. Perjuangan panjang

rakyat Timor Leste untuk merebut kebebasan dan masa

depannya sebagai bangsa mencapai titik yang

menentukan pada tahun 1999.

Setelah ratusan tahun Kolonialisme Portugis dan 24

tahun pendudukan Militer Indonesia, Rakyat Timor Leste

akhirnya bisa mengunkapkan keinginan mereka, untuk

hidup sebagai bangsa yang bebas dan merdeka di Negara

yang bebas dan merdeka, ketika masyarakat

Internasional pada akhirnya mendukung hak dasar

mereka atas penentuan nasib sendiri.

Penindasan dalam masa kolonialisme yang panjang

dan kekerasan menggemparkan sepanjang masa

36

�

pendudukan militeris asing berpuncak pada satu

kampanye akhir kekerasan terhadap rakyat Timor Leste

pada bulan September dan Oktober 1999, yang

meninggalkan negeri Timor Leste dalam keadaan porak –

poranda setelah kepergian militer itu. Tanda-tanda

kehancuran tampak jelas bagi semua pihak. Kota- kota

dan desa-desa yang hangus terbakar, gedung- gedung

dengan bercak-bercak darah yang menjadi tempat

pembantaian, seluruh wilayah hampir kosong dari

penduduknya yang melarikan diri atau dipaksa

meninggalkan rumah mereka.

Ketika rakyat perlahan-lahan kembali ke rumah

untuk mencari yang hidup dan berusaha

menyelamatkan yang bisa di selamatkan, dan ketika

masyarakat Internasional datang membantu dengan

bantuan darurat, perlahan-lahan luka lama dari konflik-

konflik politik yang berlangsung lama menjadi semakin

tampak nyata. karena sekiar 300.000 (tiga ratus ribu

jiwa) menjadi korban pembantaian militer Indonesia

mulai pada tahun 1975-1999.

Oleh sebab itu berdirinya Komisi Kebenaran dan

Persahabatan (KKP) bertujuan untuk membuka tabir

atas pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat

tersebut dengan tujuan untuk mencari solusi terbaik.

1. Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Timor Leste Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP)

mengacu pada definisi Hak Asasi Manusia (HAM) yang

telah diterima secara umum dalam Deklarasi Universal

Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human

37

�

Rights; UDHR). Menurut Universal Declaration of Human

Rights (UDHR) (Pasal1), Hak Asasi Manusia merupakan

sesuatu yang telah melekat pada setiap orang. “ semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak- hak yang sama. Mereka dikaruniai akal sehat dan hati nurani dan kehendak bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan.”

Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia

merupakan hal mendasar bagi terwujudnya masyarakat

yang lebih bermartabat dan sejahtera, berdasarkan

perdamaian dan keamanan. Semua orang memiliki hak

atas pemajuan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi

Manusia tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa

atau, agama.

Oleh karena itu Komisi Kebenaran dan

Persahabatan berpandangan bahwa pelanggaran HAM

merupakan hal yang tidak dapat ditoleransi. Pada

pelanggaran HAM tersebut dapat dilakukan oleh pihak

pemerintah (state actor) maupun pihak non–pemerintah

(non-state actor). Hal ini sesuai dengan Pasal 1 (6)

Undang-Undang RI No. 39/ 1999 tentang Hak Asasi

Manusia dan juga dengan Regulasi United Nation

Transitional Administration in East Timor (UNTAET)

2001/10 tentang Pembentukan Komisi Penerimaan dan

Rekonsiliasi (CAVR).

Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) telah

mempelajari berbagai tindakan yang ada tentang

pelanggaran HAM yang terjadi di Timor Leste pada tahun

1999. Semua kejadian tersebut menetapkan bahwa

peristiwa kekerasan tahun 1999 paling tepat

38

�

dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan

sebagaimana didefinisikan Pasal 5 dan 7 Statuta Roma.

Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) juga

telah mengkaji putusan dan kesimpulan dari dokumen-

dokumen Pengadilan HAM Ad-hoc Jakarta, laporan akhir

CAVR dan dokumen-dokumen Serious Crim Unit (SCU)

serta Defence Lawyers Unit (DLU). Dokumen-dokumen

lainnya dalam rangka memahami keseluruhan peristiwa

kekerasan tahun 1999, antara lain: (1) Pembunuhan, (2)

Pemusnahan, (3) Deportasi atau pemindahan paksa

penduduk; (4) Pemenjaraan atau pencabutan

kemerdekaan fisik berat dengan melanggar aturan-

aturan hukum Internasional; (5) Penyiksaan; (6)

Pemerkosaan, perbudakan seksual, prostitusi paksa,

penghamilan paksa, sterilisasi paksa; (7) Penghilangan

paksa dan (8) Perbuatan tak manusiawi lain dengan sifat

sama yang secara sengaja menyebabkan penderitaan

berat, atau luka serius terhadap badan atau mental

kesehatan fisik. Guna menetapkan unsur pelanggaran

terdapat serangan terhadap penduduk sipil, ada tiga hal

yang penting yang harus diperhatikan yaitu: (1)

serangan, (2) terhadap, dan (3) penduduk sipil.

Maka pelanggaran yang terjadi di Timor Leste pada

tahun 1999 adalah dikategorikan pelanggaran HAM

berat, karena yang menjadi sasaran pembunuhan adalah

penduduk sipil saat itu.

39

�

2. Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) dibentuk a. Dasar pembentukan Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP)

Diilhami oleh solidaritas kemanusiaan dan aspirasi

rakyat Timor Leste untuk kebebasan dan martabat,

Republik Indonesia dan Republik demokratik Timor

Leste, keduanya sebagai negara berkembang, yang satu

dengan penduduk Muslim terbesar di dunia dan yang

lainnya dengan penduduk mayoritas Katolik, telah

memulai langkah pada jalan menuju demokrasi penuh.

Jalan dimaksud penuh dengan tantangan dan

bahaya; dan secara hati-hati perlu dipupuk dan

dikuatkan. Rakyat Indonesia dan Timor Leste telah

melalui perjalanan panjang di dalam mengatasi bagian

masa lalu mereka yang kadang-kadang menyakitkan.

Sebagai tetangga terdekat, Timor Leste bertekad untuk

bekerja bersama-sama guna memajukan perdamaian

dan persahabatan.

Dalam era globalisasi saat ini, dengan mengambil

manfaat penuh atas kebebasan yang telah Timor Leste

peroleh, rakyat Timor Leste berupaya untuk membangun

suatu landasan yang kokoh guna mewujudkan masa

depan yang damai; masa depan dimana martabat

manusia dan keadilan sosial merupakan kekuatan

utama untuk transformasi. Namun demikian,

perdamaian adalah suatu proses dan harus dibangun.

Pilar-pilar perdamaian adalah demokrasi,

pembangunan berkelanjutan dan penghormatan

terhadap hak asasi manusia.

40

�

Transisi demokrasi di Indonesia sejak 1998 dan

pengakuan Internasional terhadap kemerdekaan Timor

Leste tahun 2002 telah memberikan momentum bagi

kedua negara untuk mengupayakan tujuan tersebut

diatas.

Pangakuan langsung terhadap Republik Demokratik

Timor Leste, partisipasi Indonesia pada tingkat tertinggi

dalam perayaan 20 Mei 2002 dan dibukanya hubungan

diplomatik menandai semangat rekonsiliasi dan

kebesaran hati rakyat Timor Leste. Namun penting

untuk tidak dilupakan kenyataan bahwa proses

reformasi politik di Indonesia baru dimulai pada akhir

tahun 1998.

Dalam sejarah negara-negara dan masyarakat,

berbagai dan seluruh perubahan dari suatu sistem

politik lama memerlukan trasformasi radikal,

menimbulkan akibat dan tantangan multidemensi yang

hampir tidak dapat dihindarkan.

Kenyataan bahwa Indonesia, Negara kepulauan

dengan keanekaragaman yang besar, proses transformasi

politik jauh lebih rumit daripada di negara-negara lain.

Transformasi politik mengharuskan Indonesia

melakukan upaya yang sangat besar untuk menjaga

kesatuan negaranya, tanpa menerangi tujuan reformasi

dan demokratisasi. Meskipun Timor Leste menghadapi

urusan-urusan dan prioritas dalam negeri masing-

masing.

Republik Demokratik Timor Leste dan Republik

Indonesia tidak pernah mengurangi, upaya dalam

mengembangkan hubungan bertetangga yang stabil,

41

�

bersahabat dan saling menguntungkan antara kedua

negara dan rakyatnya.

Berdasarkan dan menarik keuntungan dari

pengalaman bersama kita, dan didorong oleh keinginan

kuat untuk bergerak maju, rakyat Timor Leste untuk

menutup masa silam melalui upaya bersama. Suatu

penuntasan terhadap permasalahan masa lalu akan

lebih memajukan hubungan bilateral. Seiring dengan

semangat yang digambarkan diatas, para Pemimpin

Timor Leste dan Indonesia bertemu di Bali pada tanggal

14 Desember 2004 telah memutuskan untuk

membentuk Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP),

yang dimiliki dan dijalankan oleh kedua negara dengan

suatu kerangka acuan yang disepakati bersama.

Berbagai negara dengan pengalamannya masing-

masing telah memilih perbagai jalan dalam menghadapi

permasalahan masa lalunya. Para pemimpin dan rakyat

Afrika Selatan, dimana apertheid merupakan kejahatan

terhadap kemanusiaan, telah memilih untuk

mengungkapkan kebenaran dan rekonsiliasi.

Timor Leste dan Indonesia telah memilih untuk

mengungkapkan kebenaran dan meningkatkan

persahabatan sebagai suatu pendekatan baru dan unik

dari pada proses penuntutan. Keadilan yang sebenar-

benarnya dapat diraih melalui kebenaran dan pengakuan

akan tanggung-jawab. Sistem penuntutan keadilan

tentunya dapat mencapai suatu tujuan, yaitu untuk

menghukum pelanggar; namun tidak selalu dapat

mengungkap kebenaran dan mendukung rekonsiliasi.

42

�


merupakan suatu pengalaman baru dan unik dimana

dua negara, dengan pengalaman sejarah bersama,

sepakat dengan keberanian dan visi untuk memandang

masa lalu sebagai pelajaran dan merangkul masa depan

dengan optimis.

b. Tujuan Pembentukan Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP)

Untuk menetapkan kebenaran akhir terkait dengan

kejadian sebelum dan segera setelah jajak pendapat

tahun 1999, dengan maksud untuk lebih meningkatkan

rekonsiliasi dan persahabatan, serta menjamin tidak

terulangnya kejadian serupa dimasa yang akan datang.

Yang pada prinsipnya relevan yang tertuan dalam

Undang-Undang Timor Leste No. 10/ 2001 mengenai

Commission of Reception, Truth and Reconciliation (CAVR),

dan Undang – Undang Republik Indonesia No. 27/ 2004

mengenai Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, sesuai

dengan mandat Komisi Kebenaran dan Persahabatan

(KKP).

43

�

c. Struktur organisasi Bagan/Struktur Organisasi Komisi Kebenaran dan

Persahabatan Republik Demokratik Timor Leste :

RAPAT PLENO KOMISIONERS

Co-Chairperson : Dionisio Babo Soares

Commissioners : Cirilio J. Cristovao

Aniceto Guterres

Felicidade Guterres

Jacinto Alves

Maria Olandina Cairo

Isabel Ferreira

Rui dos Santos

PEMBERI MANDAT

�� '��(� ��

Temporay Supporting

Personil Section

Administration Section

Protocol Section

Archieve Docoment Translator

Section

Trust Fund Management

Section

�

Public Relaction Section

Substantive Section

�

44

�

3. Tugas dan Tanggung Jawab Ketua Tugas 3.1. Mengontrol anggota masing-masing dalam

menjalankan fungsinya sebagai anggota komisi

3.2. Membuat laporan-laporan resmi yang kemudian

di sampaikan kepada presiden Republik

maupun perdana menteri sebagai pemipin

negara dan pemerintah

3.3. Mempublikasikan hasil temuan-temuan kepada

publik

3.4. Menghadirkan para korban perang sebagai

bukti adanya pelanggaran HAM

Tanggung jawab 3.5. Sebagai penanggung jawab atas kegiatan para

anggata dalam menjalankan fungsinya sebagai

anggota Komisi Kebenaran dan Persahabatan

(KKP)

3.6. Membuat laporan-laporan resmi yang kemudian

di sampaikan kepada presiden Republik

maupun perdana menteri sebagai pimpinan

negara dan pemerintah

Wakil Ketua Tugas 1.1. Membantu ketua dalam mengontrol kegiatan

komisi yang dijalankan oleh anggota

1.2. Menggantikan tugas ketua jika ketua

berhalangan hadir

45

�

Tanggung jawab 1.3. Bersama-sama atau menggantikan ketua dalam

menyampaikan laporan-laporan hasil temuan

kepada Presiden dan Perdana Menteri sebagai

pimpinan negara dan pemerintah.

Sub Komisi Pelanggaran HAM Tugas 1.1. Mengumpulkan data tentang pelnggaran HAM

di Timor Leste pasca referendum

1.2. Menghadirkan korban pelanggaran HAM serta

mendata mereka guna memberikan bantuan

dan sebagainya

Tanggung jawab 1.3. Bertanggung jawab pada sub komisi dalam

menjalankan tugas mereka sebagai

penanggung jawab.

1.4. Pertanggung jawab penuh terhadap saksi-

saksi yang mereka hadirkan yang berkaitan

dengan pelanggaran HAM

Sub Komisi Reparasi dan Rehabilitasi Tugas 1.1. Mendata sejumlah korban yang selanjutnya

untuk diberi kompensasi

1.2. Melakukan kategorisasi untuk memberikan

prioritas kepada para korban mana yang

seharusnya lebih dahulu mendapatkan

reparasi

46

�

Tanggung Jawab 1.3. Bertanggung jawab penuh atas data jumlah

korban yang akan mendapatkan reparasi

1.4. Bertanggung jawab penuh atas data

kategorisasi para korban yang menjadi prioritas

Penganti Komisioner Tugas 1.1. Menganti tugas komisi dalam menjalankan

fungsinya jika komisi berhalangan hadir

1.2. Tetap bersama-sama dengan komisi dalam

menjalankan pekerjaan guna mengetahui

perkembangan dalam organisasi Komisi

Kebenaran dan Persahabatan (KKP)

Tanggung Jawab 1.3. Mengganti komisi dalam mengontrol kegiatan

fungsi komisi

1.4. Mengganti komisi dalam membuat laporan

yang disampaikan kepada Presiden dan

Perdana Menteri sebagai kepala negara dan

kepala pemerintah

47

�

4. Jumlah Anggota Komisi Kebenaran dan

Persahabatan (KKP)

Tabel I Jumlah Anggota KKP dari Timor Lestemenurut Jabatan yang

Diemban

No Nama Jabatan 1. Deonisio Da costa Babo soares Ketua Komisioner 2 Cirilio Jose Jacob Valadares

Cristovao Wakil ketua Komisioner

3 Aniceto Longuinhos Guteres Lopes

Sub komisi pelanggaran HAM

4 Felicidade De sousa Guteres Sub komisi reparasi dan rehabilitasi

5 Jacito das Neves Raimundo Alves

Sub komisi pelanggaran HAM

6 Maria Olandina Isabel Caeiro Alves

Pengganti Komisioner

7 Isabel Ferreira Idem 8 Rui Pereira dos Santos idem

Sumber: KKP 2010

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa

dari 8 orang anggota Komisi Kebenaran dan

Persahabatan (KKP) asal Timor Leste terbagi dalam 2

komisi yaitu komisioner yang terdiri dari 5 orang dan

pengganti komisioner sebanyak 3 orang.

Tabel II

Jumlah Anggota Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) dari Timor Leste Menurut Jenis Kelamin

No Jenis kelamin jumlah 1. Laki-laki 5 2 Perempuan 3 Total 8

Sumber : KKP 2010

48

�

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui

bahwa dari 8 anggota Komisi Kebenaran dan

Persahabatan (KKP) asal Timor Leste terdiri dari 5 orang

laki- laki dan 3 orang perempuan, dengan demikian

jumlah laki-laki menjadi mayoritas dalam keanggotaan

KKP asal Timor Leste dengan presentase 60 %.

Tabel III

Jumlah Anggota Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP ) Asal Timor Leste Menurut Tingkat Pendidikan

No Tingkat Pendidikan Jumlah 1 SD - 2 SMP - 3 SMA 3 4 S1 4 5 S2 - 6 S3 1

Total 8 Sumber : KKP 2010

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa

dari 8 Anggota Komisi Kebenaran dan Persahabatan

(KKP) asal Timor Leste dengan tingkat pendidikan SLTA

sebanyak 3 orang, Strata satu (S1) sebanyak 4 orang dan

Strata tiga (S3) 1 orang. Dengan demikian lulusan S1

menjadi mayoritas dalam keanggotaan komisi kebenaran

dan persahabatan (KKP) Timor Leste dengan presentase

50 % .

49

�

a. Mandat Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP)

mempunyai mandat untuk

1.1. Mengungkapkan fakta kebenaran tentang hakekat,

penyebab, dan cakupan pelanggaran HAM yang

dilaporkan, yang terjadi dalam periode menjelang

dan segera setelah jajak pendapat di Timor Leste

bulan Agustus 1999:

a. Memeriksa semua bahan yang ada yang

didokumentasikan oleh Komisi Penyelidik

Pelanggaran HAM di Timor-Timur tahun 1999

(KPP HAM) dan Pengadilan Ad Hoc HAM di

Timor–Timur; juga Panel Khusus untuk

Kejahatan Berat (Special Panels for Serious

Crimes), dan Komisi Penerimaan, Kebenaran dan

Rekonsiliasi Timor Leste (Commission of

Reception, Truth and Reconcilation in Timor Leste).

b. Memeriksa dan mewujudkan kebenaran

mengenai pelanggaran HAM yang dilaporkan

termasuk pola-pola perilaku, yang

didokumentasikan oleh lembaga-lembaga

Indonesia terkait dan Panel Khusus untuk

kejahatan Berat (sebagaimana tercantum dalam

surat–surat dakwaan) dengan pandangan untuk

merekomendasikan langkah-langkah tindak

lanjut dalam konteks pemajuan persahabatan

dan rekonsiliasi antara rakyat kedua negara.

50

�

1.2. Mengeluarkan laporan, yang terbuka untuk umum,

dalam Bahasa Indonesia, Tetum dan Inggris, dan

diterjemahkan ke dalam bahasa Portugis, yang

membentuk catatan sejarah bersama dari

pelanggaran hak asasi manusia yang dilaporkan

terjadi pada periode menjelang dan setelah

konsultasi popular di Timor Leste pada bulan

Agustus 1999.

1.3. Merumuskan cara-cara maupun me-

rekomendasikan langkah-langkah yang tepat untuk

menyembuhkan luka lama, untuk merehabilitasi

dan memulihkan martabat manusia antara lain:

a. Merekomendasikan pengampunan bagi mereka

yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi

manusia yang bekerjasama secara penuh dalam

mengungkapkan kebenaran;

b. Merekomendasikan langkah-langkah rehabi-litasi

bagi mereka yang dituduh melanggar hak asasi

manusia, namun tuduhan tersebut salah.

c. Merekomendasikan cara-cara untuk memajukan

rekonsiliasi antara rakyat yang didasarkan pada

nilai- nilai adat dan agama.

d. Merekomendasikan kontak antara orang dan

orang yang inovatif dan kerjasama untuk

meningkatkan perdamaian dan stabilitas.

51

�

b. Jangka Waktu Komisi Kebenaran dan Persahabatan( KKP) antara lain: Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) melalui

kerjanya sesegera mungkin, namun selambat- lambatnya

bulan Agustus 2005, untuk periode selama satu tahun,

dengan kemungkinan perpanjangan maksimum selama

satu tahun.

5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terbentuknya Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) 1. Adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)

yang terjadi di Timor Leste

Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di

Timor Leste baik dari tahun 1975-1999 maupun

pelanggaran HAM pasca Referendum yang

memerlukan sebuah solusi baik untuk pelaku

kejahatan maupun korban kejahatan itu sendiri,

jadi dengan terbentuknya Komisi Kebenaran dan

Persahabatan (KKP) ini diharapkan dapat

memberikan respon positif terutama bagi korban

dan keluarga korban.

Dengan maksud tersebut diatas maka komisi

kebenaran dan persahabatan (KKP) ini dibentuk,

dan Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP)

telah bekerja dengan beberapa hasil kerja yang

salah satunya adalah memberi rekomendasi

kepada pimpinan kedua negara baik Timor Leste

sebagai korban maupun Indonesia sebagai pelaku

kejahatan.

52

�

Hal ini penulis ketahui setelah melakukan

wawancara terhadap para informan yang

memberikan pernyataannya yaitu : dengan ketua

Komisi Kebenaran dan Persabatan (KKP) asal

Timor Leste yang memberikan pernyataannya

berikut ini :

“Hasil Rekomendasi Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) Sudah diterima pimpinan kedua negara dan disetujui, dan dalam rekomendasi tersebut ditemukan bahwa ada pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat di Timor Leste dan berkaitan dengan banyak hal termasuk aset, ekonomi dan lain- lain .terjadi pelangaran Hak Asasi Manusia (HAM) karena Para pelanggar dalam hal ini TNI dan POLRI kurang paham tentang masalah Hak Asasi Manusia (HAM) waktu itu, sehingga rekomendasi ini bermaksud untuk menghindari pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) serupa dimasa mendatang “Sumber: hasil wawancara dengan ketua Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) asal Timor leste Dr. Deonisio Babo Soares pada tanggal 22 Januari 2011 di palacio do Governo Dili Timor Leste)

Pernyataan diatas ditentang oleh salah

seorang keluarga yang memberikan pernyataannya

berikut ini :

“ kerja Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) tidak menjawab tuntutan korban maupun keluarga korban yang menuntut didirikannya Pengadilan, malah KKP merekomendasikan reparasi dan mengabaikan tuntutan korban yaitu menyeret pelaku ke pengadilan baik pengadilan nasional maupun Internasional, karena korban menuntut satu kebenaran melalui satu yudisial, jadi hasil rekomendasi justru memperlemah sistem yudisial dalam negeri yang mengatakan bahwa kejadian 1975-1999 harus diproses melalui satu proses yudisial “Sumber : hasil wawancara dengan salah satu keluarga korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu : (Bapak Casimiro Dos Santos tanggal 13-februari- 2011 di Comoro Dili Timor Leste)

53

�

Dari hasil wawancara dengan dua informan

tersebut diatas menunjukkan bahwa ada

perbedaan pandangan antara para anggota KKP

dengan korban maupun keluarga korban dimana

para anggota Komisi Kebenaran dan Persahabatan

(KKP) maupun pemerintah lebih memilih

penyelesaian secara politik dengan maksud saling

menghargai diantara kedua negara sementara para

korban lebih memilih penyelesaian secara hukum.

Dengan demikian hasil kerja Komisi

Kebenaran dan Persahabatan (KKP) ini hanya

sekedar menjawab apa yang menjadi harapan para

petinggi negara dan mengabaikan harapan para

korban yang mengimpikan adanya pengadilan bagi

pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) hal

ini menunjukkan bahwa keberadaan Komisi

Kebenaran dan Persahabatan (KKP) hanya sebagai

panggung sandiwara bagi para elit politik untuk

mencari sensasi, tapi bukan untuk menjawab

tuntutan rakyat mereka yang menjadi korban,

sebagai penulis yang juga tentunya adalah korban

tidak langsung dari pencaplokan Indonesia atas

Timor Leste tentu saja ikut prihatin dan kecewa

atas hasil Komisi Kebenaran dan Persahabatan

(KKP) tersebut karena memang tidak memberikan

dampak apa- apa bagi korban dan keluarga korban

54

�

2. Melupakan Masa Lalu dan Melihat Kedepan

Dapat disadari bahwa selama dalam kurun

waktu 24 Tahun Tentara Nasional Indonesia (TNI)

dan Polisi Republik Indonesia (POLRI) menduduki

wilayah Timor Leste tentu saja telah menciptakan

duka nestapa yang sangat mendalam bagi

masyarakat Timor Leste terutama yang menjadi

korban dan keluarga korban, akan tetapi saat ini

Timor Leste berdiri sebagai negara baru maka

penderitaan masyarakat Timor Leste di masa lalu

itu lebih sebagai sebuah kemenangan karena

perjuangan untuk sebuah kebebasan secara

menyeluruh yaitu kemerdekaan, karena tidak ada

kemerdekaan tanpa sebuah pengorbanan.

Saat ini masyarakat Timor Leste harus melihat

kedepan dalam arti pengorbanan masa lalu adalah

sebuah catatan yang menjadi memori atas

kebebasan yang telah diraih. Hal ini diungkapkan

oleh Ketua Komisi Kebenaran dan Persahabatan

(KKP) asal Timor leste yang memberikan

pernyataannya berikut ini : “ Hasil kerja komisi kebenaran dan persahabatan (KKP) menemukan bahwa ada pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat di Timor Leste, dan masyarakat yang menjadi korban atas pelanggaran tersebut merasa bahwa mereka bukan korban tapi mereka berjuang demi meraih sebuah kemerdekaan jadi itu bisa dikatakan penyerahan diri seseorang yang berjuang demi memerdekakan negaranya dari pendudukan, akan tetapi memang ada yang benar-benar korban dan merasa korban sehingga saat ini kita berusaha unutk mencari solusi bagi mereka “Sumber: hasil wawancara dengan ketua Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) asal

55

�

Timor leste Dr. Deonisio Babo Soares pada tanggal 22 –Januari-2011 di palacio do Governo Dili Timor Leste)

Pendapat tersebut diatas dibantah keras oleh

salah seorang korban yang memberikan

pernyataan berikut ini:

“Memang benar bahwa perjuangan yang kita lakukan itu merupakan atas kemauan sendiri dan bukan paksaan dari orang lain jadi kita melakukan hal itu untuk sebuah kemerdekaan tetapi apabila kami sebagai korban menuntut didirikannya pengadilan tentu saja itu adalah hak kami yang telah menjadi korban atas perbuatan seseorang secara individu maupun sebuah institusi seperti TNI dan POLRI Indonesia yang para anggotanya melakukan pelanggaran di tanah air kami, jadi kami tidak menerima pernyataan dari ketua komisi kebenaran dan persahabatan (KKP) asal Timor Leste yang mengatakan bahwa kami bukan korban karena berjuang untuk sebuah kemerdekaan, kami tegaskan bahwa kami adalah korban dari sebuah rezim militer yang telah menduduki tanah air kami selama 24 tahun dan kami tuntut mereka untuk seret mereka ke pengadilan, jadi reparasi bukan harapan utama kami tapi keadilan yang menjadi perioritas kami “Sumber hasil wawancara dengan salah satu korban yaitu Bapak Jose Fernandes pada tanggal 7-Maret-2011 di Bidau toko baru Dili Timor Leste

Berdasarkan pernyataan dari dua informan

tersebut diatas dapat diketahui bahwa ada

perbedaan pandangan yang mendalam tentang

pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat

beberapa waktu silam, dimana para anggota

Komisi Kebenaran dan Persahabatan lebih melihat

para korban dan keluarga korban sebagai orang-

orang yang telah merelakan dirinya demi

memperoleh sebuah kemerdekaan tanpa menutut

apapun dari siapapun, sementara para korban

lebih melihat bahwa pengorbanan mereka tentu

56

�

saja murni untuk meraih suatu kemerdekaan

total, dan apa bila itu tercapai maka tidak salah

jika mereka menuntut didirikannya pengadilan

untuk menyeret para pelaku ke meja hijau untuk

mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dari dua pandangan tersebut diatas dapat

disimpulkan bahwa belum ada kata sepakat yang

diperoleh dari hasil kerja Komisi Kebenaran dan

Persahabatan (KKP) mengenai kekejaman rezim

Militer Indonesia di Tanah Timor Loro Sae, dan

hasil kerja Komisi Kebenaran dan Persahabatan

(KKP) hanya memenuhi apa yang menjadi harapan

Para leader negeri ini (Timor Leste) bukan

menjawab duka nestapa air mata rakyat yang

menjadi korban kekejaman para militer Indonesia.

Walaupun ada reparasi kompensasi untuk mereka

(para korban dan keluarga korban) tapi bukan itu

yang menjadi tuntutan mereka, jadi bisa dikatakan

bahwa hasil kerja Komisi Kebenaran dan

Persahabatan (KKP) tidak menjawab Tuntutan

pokok masyarakat Timor Leste terutama para

korban dan keluarga korban tapi lebih sebuah

sandiwara belaka untuk mencari sensasi para

leader yang mengharapkan simpati masyarakat

Internasional guna popularitas pribadi maupun

kelompok mereka.

57

�

6. Impliksai Pembentukan Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) Terhadap Penegakan Hak Asasi Manusia di Timor Leste 1. Dapat menjawab tuntutan masyarakat tentang

pelanggaran hak asasi manusia di Timor Leste

Terbentuknya Komisi Kebenaran dan

Persahabatan (KKP) tentu saja melahirkan

perbagai pandangan dari masyarakat tentang

komisi ini dan juga ada pro kontra dari

masyarakat tentang mengenai komisi ini, akan

tetapi paling tidak lahirnya Komisi Kebenaran dan

Persahabatan (KKP) sedikit memberi harapan

atau angin segar bagi masyarakat Timor Leste

terutama para korban dan keluarga tentang

tuntutan mereka atas para pelaku kejahatan,

karena dengan terbentuknya Komisi Kebenaran

dan Persahabatan ini tentu akan mengungkapkan

tindakan-tindakan para pelaku kejahatan yang

hingga detik ini masih bebas menghirup udara

segar, hal ini dapat diketahui setelah penulis

melakukan wawancara dengan para informan

salah satunya adalah Ketua Komisi Kebenaran

dan Persahabatan Timor leste (KKP) yang

memberikan pernyataannya berikut ini :

“ banyak masyarakat Timor Leste yang tidak menerima karena ingin penyelesaian secara hukum dan laporan KKP tidak memustahilkan hal itu dan kita hanya ,menjalankan mandat kita yaitu mengungkapkan ada tidaknya pelanggaran ham dan memang ada pelanggaran Ham berat di masa lalu tetapi KKP bukan mengurus masalah yang berkaitan dengan masalah Yudisial tapi lebih pada

58

�

mengungapkan fakta tentang adanya pelanggaran, jadi tentu saja ada banyak pihak yang tidak menerima itu dan kita tidak menutup jalan jika ada pihak-pihak yang menutut keadilan mengenai pelanggaran HAM itu dan jika ingin menempuh jalur hukum kita persilakan, tetapi kita Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) lebih melihat kedepan bukan bertugas unutk menylenggarakan pengadilan. Karena pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM ) masa lalu adalah sebuah pengorban untuk meraih kemerdekaan”. Sumber: hasil wawancara dengan ketua komisi kebenaran dan persahabatan (KKP) asal Timor leste Dr. Deonisio Babo Soares pada tanggal 22 Januari 2011 di palacio do Governo Dili Timor Leste)

Pernyataan di atas dibantah oleh salah

seorang korban yang berhasil penulis

wawancarai, berikut adalah pernyataannya :

“Lahirnya komisi kebenaran dan persahabatan (KKP) sama sekali tidak menjawab tuntutan dasar masyarakat Timor Leste karena hanya mengungkapkan adanya pelanggaran Hak Aasi Manusia (HAM) bukan penyelesaian akhir jadi kalau hanya menemukan adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) tanpa ditindak lanjuti itu sama dengan membuka kembali luka lama mengingatkan kita tentang derita yang kita alami tapi sama sekali tidak mencari solusi jadi menurut saya pembentukan Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) itu tidak ada artinya bagi masyarakat Timor Leste umumnya dan para korban dan keluarga korban pada khususnya, sekali lagi Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) tidak lebih dari sebuah Panggung sandiwara untuk penyelesaian masalah pelanggaran secara politik bukan secara hukum dan kita kecewa dengan adanya Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) ini “Sumber : hasil wawancara dengan salah satu korban yaitu Bapak Jose Fernandes pada tanggal 7-Maret-2011 di Bidau toko baru Dili Timor Leste

Berdasarkan wawancara dengan dua

informan tersebut diatas dapat diketahui bahwa

pembentukan Komisi Kebenaran dan

Persahabatan (KKP) menciptakan penafsiran yang

59

�

berbeda antara masyarakat dan para anggota

komisi itu sendiri, karena para anggota lebih

melihat bahwa terbentuknya Komisi Kebenaran

dan Persahabatan (KKP) hanya mencari bukti

apakah ada pelanggaran HAM berat di Timor

Leste di masa silam dan memang ada pelanggaran

Hak Asasi Manusia (HAM) berat tapi mereka

hanya mengungkapkan dan tanpa ada tindak

lanjut.

Sementara masyarakat Timor Leste sangat

berharap bahwa pada Komisi Kebenaran dan

Persahabatan (KKP) akan mengungkapkan

pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan

selanjutnya didirikan pengadilan untuk mengadili

para pelaku, tapi itu tidak terjadi malah anggota

Komisi Kebenaran dan Persahabatan

mempersilakan masyarakat untuk mencari jalan

sendiri dalam menegakkan keadilan, itu

merupakan pernyataan yang menghina negeri

dan masyarakat Timor Leste sendiri, toh negara

sudah mengeluarkan dana yang cukup besar

untuk membiaya Komisi Kebenaran dan

Persahabatan (KKP) untuk mengungkapkan serta

mengadili tetapi nyatanya justru harapan itu

tidak menjadi nyata.

Jadi sebagai penulis saya juga kecewa

dengan hasil kerja Komisi Kebenaran dan

Persahabatan (KKP) karena keberadaan mereka

sama sekali tidak menjawab tuntutan masyarakat

60

�

dan justru keberadaan mereka berimplikasi

buruk terhadap keadilan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa


Persahabatan (KKP) tidak memberikan implikasi

terhadap penegakan Hak Asasi Manusia di Timor

Leste karena sesuai dengan pernyataan ketua

Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) asal

Timor Leste yang mengatakan bahwa mereka

bukan mengurus masalah yudisial tapi lebih

hanya mencari fakta apakah ada pelanggaran

HAM atau tidak.

Jadi itu terbukti bahwa Komisi Kebenaran

dan Persahabatan (KKP) tidak memberikan

implikasi apa-apa atas penegakan Hak Asasi

Manusia (HAM) di Timor Leste karena hak

masyarakat sama sekali tidak di gubris.

2. Mengungkapkan pelanggaran Hak Asasi Manusia

(HAM) berat di Timor Leste ke ranah publik

Hasil kerja Komisi Kebenaran dan

Persahabatan (KKP) selama kurang lebih satu

tahun telah menggungkapkan banyak fakta

tentang pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)

berat di Timor Leste seperti :

1. pembunuhan

2. penghilangan paksa

3. deportasi atau pemindahan paksa

4. kekerasan seksual

61

�

5. penyiksaan dan perlakuaan tidak

manusiawi

6. penahanan ilegal

7. penindasan

8. perbuatan tidak manusiawi lainya

Tabel : Data Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dari tahun 1975- 1999

No Korban dibunuh

Korban mati kelaparan dan sakit Jumlah total

1 18. 600 84. 200 102.800

Sumber: Comicao Acholiamento Verdade e, Reconsiliacao (CAVR ) 2011

Dari sejumlah penemuan yang telah

dikemukan oleh Komisi Kebenaran dan

Persahabatan (KKP) telah di buka kepada publik

seperti saat menghadirkan korban di Denpasar

untuk memberikan kesaksian mereka terhadap

penderitaan yang didapatkan dari para pelaku

yaitu : Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi

Republik Indonesia (POLRI) yang disiarkan

langsung ataupun tidak langsung melalui siaran

Televisi Timor Leste (TVTL).

Itu sebagai bukti bahwa hasil temuan dari

Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) telah

dipublikasikan kemasyarakat Timor Leste

termasuk korban dan keluarga korban.

62

�

3. Memicu adanya silang pendapat tentang

pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Timor

Leste di kalangan masyarakat Timor Leste sendiri

Pembentukan Komisi Kebenaran dan

Persabatan diawal pembentukan mendapat

respon positif dari masyarakat, dan masyarakat

Timor Leste menaruh harapan mereka diatas

pundak Komisi Kebenaran dan Persahabatan

untuk mengadili para pelaku kejahatan yang

telah menyiksa mereka dimasa silam, karena itu

selama Komisi Kebenaran dan Persahabatan

(KKP) menjalankan tugasnya di Denpasar Bali.

Bagi masyarakat Timor Leste selalu

memantau kerja mereka melalui Televisi Timor

Leste (TVTL) maupun koran-koran lokal yang

menulis berkaitan dengan kerja Komisi

Kebenaran dan Persahabatan (KKP).

Namun diakhir masa tugas Komisi

Kebenaran dan Persahabatan (KKP) yang hanya

mengungkapkan bukti-bukti pelanggaran tanpa

menindaklanjuti, menciptakan silang pendapat

antara masyarakat dengan para anggota Komisi

Kebenaran dan Persahabatan (KKP) hal ini

penulis ketahui dari hasil wawancara dengan

salah satu informan, berikut pernyataan dari

ketua Komisi Kebenaran dan Persahabatan asal

Timor Leste yang memberikan pernyataannya

berikut ini:

63

�

“ komisi ini bertugas untuk mencari data apakah ada pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) atau tidak dan memang ada pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat, hasil dari penmuan kita ini sudah kita berikan kepada presiden dan perdana Menteri Timor Leste dan mereka menerima temuan kita itu dengan baik, jadi kalau ada pihak-pihak yang tidak puas dengan hasil kerja kita itu hak mereka tapi kita Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) hanya menjalankan apa yang menjadi mandat kita, dan kita persilakan kepada masyarakat yang tidak puas dengan hasil kerja kita silakan mencari jalur hukum sendiri karena kita tidak menutup jalan untuk itu” Sumber: hasil wawancara dengan ketua Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) asal Timor leste Dr. Deonisio Babo Soares pada tanggal 22 –Januari- 2011 di palacio do Governo Dili Timor Leste)

Pernyataan diatas ditentang oleh salah satu

keluarga korban yang memberikan

pernyataannya berikut ini :

“ Hasil kerja Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) sama sekali tidak menjawab apa yang menjadi harapan masyarakat Timor Leste terutama kami sebagai keluarga korban yang menuntut didirikannya pengadilan bagi pelaku kejahatan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat di Timor Leste justru di abaikan” Sumber : hasil wawancara dengan salah satu keluarga korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu : (Bapak Casimiro Dos Santos tanggal 13-februari- 2011 di Comoro Dili Timor Leste)

Dari petikan wawancara dengan dua

informan tersebut diatas baik dari ketua Komisi

Kebenaran dan Persahabatan (KKP) asal Timor

Leste maupun keluarga korban di ketahui bahwa


Persahabatan (KKP) melihat ada perbedaan

pandangan yang mendalam tentang pelanggaran

Hak Asasi Manusia (HAM) berat beberapa waktu

silam di Timor Leste, dimana para anggota Komisi

64

�

Kebenaran dan Persahabatan (KKP) lebih melihat

sebagai sensasi politik saja tetapi bukan melihat

dari penderitaan yang di alami oleh masyarakat

kecil terutama para korban dan keluarga korban

sebagai orang-orang yang telah merelakan dirinya

demi memperoleh sebuah kemerdekaan tanpa

menutut apapun dari siapapun.

Sementara para korban lebih melihat bahwa

pengorbanan mereka tentu saja murni untuk

meraih suatu kemerdekaan total, dan apa bila itu

tercapai maka tidak salah jika mereka menutut

didirikannya suatu keadilan bagi mereka yang

tidak tahu menahu apa itu HAM dan tuntutan itu

adalah pengadilan untuk menyeret para pelaku

ke ranah hukum atau orang awam biasanya di

sebut ke meja hijau untuk mempertanggung

jawabkan perbuatannya.

Dari dua pandangan tersebut diatas dapat

disimpulkan bahwa ada perbedaan pandangan

antara Komisi Kebenaran dan Persahabatan

(KKP) dan masyarakat Timor Leste terutama

korban dan keluarga korban mengenai kekejaman

rezim militer Indonesia

Di Negara baru yang mana mendapat

pengakuan secara resmi menjadi negara baru

pada 20 Mei 2002 silam, dan hasil kerja Komisi

Kebenaran dan Persahabatan (KKP) hanya

memenuhi apa yang menjadi harapan para leader

politik negeri ini (Timor Leste) bukan menjawab

65

�

duka nestapa air mata rakyat yang menjadi

korban kekejaman para militer Indonesia.

Walaupun ada reparasi kompensasi untuk

mereka (para korban dan keluarga korban) tetapi

bukan itu bukan menjadi tuntutan mereka,

namun apa yang terjadi di akhir laporan KKP itu

adalah melupakan masa lalu untuk melihat

kedepan sebagai sejarah.

Bisa dikatakan bahwa hasil kerja Komisi

Kebenaran dan Persahabatan (KKP) tidak

menjawab Tuntutan pokok masyarakat Timor

Leste yang memperjuangan keadilan lebih–lebih

untuk menyeret para pelaku pelanggaran Hak

Asasi Manusia (HAM) berat ke muka hukum, dan

menurut Masyarakat di Timor Leste terutama

para korban dan keluarga korban menganggap


Persahabatan tidak lebih hanya sebuah

sandiwara belaka untuk mencari sensasi para

leader yang mengharapkan simpati masyarakat

Internasional guna popularitas pribadi maupun

kelompok mereka saja.

Dan seperti yang dikatakan oleh ketua


Dr. Deonisio Babo Soares bahwa Komisi

Kebenaran dan Persahabatan (KKP) menjadi salah

satu barometer di dunia ini karena belum pernah

ada organisasi seperti ini sebelumnya. Sementara

para korban dan keluarga korban menilai bahwa

keberadaan Komisi Kebenaran dan Persahabatan

66

�

(KKP) hanya sebagai lembaga yang menghibur

sesaat masyarakat Timor Leste yang menjadi

korban kekejaman rezim militer Indonesia karena

tidak menghasilkan apa-apa sementara

pemerintahnya telah mengeluarkan dana yang

tidak sedikit untuk membiaya kegiatan Komisi

Kebenaran dan Persahabatan (KKP).

Dan rakyat Timor Leste sudah menanti

dengan penuh harapan bahwa hasil kerja Komisi

Kebenaran dan Persahabatan (KKP) akan

memenuhi harapan mereka dengan menyeret

para pelaku kejahatan kemeja Hijau atau ke

ranah hukum.

B. Analisis 1. Rekomendasi Komisi Kebenaran dan

Persahabatan (KKP) Agar dapat efektif, rekomendasi–

rekomendasi yang dibuat harus realistis dan

dapat dilaksanakan. Untuk itu, KKP telah

membagi rekomendasinya menjadi dua kategori:

1) Jangka Pendek dan Urgen, dan 2) Jangka

Panjang dan Aspiratif. Beberapa jenis

rekomendasi, seperti yang ditujukan bagi

reformasi kelembagaan, program resolusi konflik

dan penyembuhan korban, akan memerlukan

tindakan yang bersifat urgen maupun jangka

panjang.

67

�

Komisi telah mengkelompokan tujuan –

tujuan yang konkrit dan urgen dalam kategori-

kategori sesuai tujuan utama yang berpandangan

ke depan yang hendak dicapai oleh rekomendasi–

rekomendasi ini, yakni meningkatkan

persahabatan dan rekonsiliasi antara rakyat

kedua negara, memenuhi kebutuhan-kebutuhan

mereka yang paling terkena dampak kekerasan,

menyembuhkan luka-luka masa lalu, dan

mencegah terulangnya konflik di masa

mendatang.


telah merumuskan sebagian besar

rekomendasinya dalam cara yang tidak

mengkhususkan satu rekomendasi untuk satu

negara atau negara lainnya. Dengan dibentuknya

Komisi Kebenaran dan Persahabatan ini, kedua

negara telah memilih untuk memperbaiki

hubungan bilateral, dan bekerja bersama untuk

mencapai suatu perdamaian lingkungan yang

stabil dan sejahtera bagi rakyatnya. Untuk itu,

kedua negara akan belajar dari masalalu, dan

mengambil tindakan prefentif.

Serta poin-poin dalam rekomendasi tersebut

Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) antara

lain:

a. Akuntabilitas dan Reformasi Kelembagaan

b. Patroli Perbatasan dan Kebijakan Keamanan

Bersama

c. Pusat Dokumentasi dan Resolusi Konflik

68

�

d. Persoalan Ekonomi dan Aset

e. Komisi untuk orang–orang hilang dan di

dalamnya ada Reparasi atau Remidi

Pelaksanaan rekomendasi Komisi Kebenaran

dan Persahabatan (KKP) tentang reparasi kepada

korban dan keluarga korban pelanggaran HAM

pasca referendum.

2. Pelaksanaan Rekomendasi Komisi Kebenaran

dan Persahabatan (KKP) Berdasarkan pertemuan tanggal 9 Maret

2005 di Jakarta dimana Presiden Republik

Indonesia (RI) Susilo Bambang Yudoyono dan

Presiden Republik Demokratik Timor Leste (RDTL)

Kay Rala Xanana Gusmao serta Perdana Menteri

Mari Bin Amude Alkateri menyepakati kerangka

acuan Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP)

yang menjadi landasan kerja Komisi. Kerangka

acuan Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP)

diantaranya mengatur tujuan, prinsip-prinsip

mandat dan periode pelaksanaan mandat komisi.

Tujuan komisi kebenaran dan persahabatan

(KKP) sebagaimana tercantum dalam kerangka

acuan butir 12 adalah untuk menetapkan

kebenaran konklusif terkait kejadian sebelum dan

segera setelah jajak pendapat 1999, dengan

maksud untuk lebih meningkatkan rekonsiliasi

dan bersahabatan, serta menjamin tidak

terulangnya kejadian serupa dimasa mendatang.

69

�

Prinsip-prinsip yang melandasi kerja Komisi

Kebenaran dan Persahabatan (KKP) asal Timor

Leste tertuang dalam regulasi UNTAET No:

2001/10 mengenai pembentukan Comisaun

Acolihamento Verdade e,Rekonsiliasaun (CAVR),

sesuai dengan mandat Komisi Kebenaran dan

Persahabatan (KKP).

Berikut ini adalah data tentang jumlah

korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)

dari tahun 1975-1999 di Timor -Timur sebagai

berikit:

Tabel

Data korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dari tahun 1975- 1999

No Korban dibunuh

Korban mati kelaparan dan sakit Jumlah total

1 18. 600 84. 200 102.800 Sumber: Comic,ao Acholiamento Verdade e, Reconsiliacao (CAVR)

2011

Berdasarkan pada tabel diatas menunjukan

bahwa jumlah korban yang dibunuh dalam

pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Timor –

Timur dari tahun 1975 – 1999 sebanyak 18.600

orang, sedangkan korban yang mati karena

kelaparan dan sakit sebanyak 84.200 orang, jadi

total korban yang meninggal dari tahun 1975 –

1999 adalah 102. 800 orang.

Dari uraian tersebut diatas dapat di

simpulkan bahwa korban pelanggaran Hak

70

�

Asasi Manusia (HAM) di Timor – Timur termasuk

kategori pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)

berat, karena dalam kurun waktu 24 tahun

korban yang jatuh lebih dari seratus ribu orang,

angka ini belum termasuk mereka yang luka-

luka maupun yang cacat yang juga jumlahnya

puluhan ribu orang. Hal ini sebagai bukti

kebiadapan militer Indonesia di tanah Timor Loro

Sae.

Selain dari korban diatas masih ada korban

yang tentunya belum terdata hingga hari ini

karena penulis tidak dapat mengumpulkan

seluruh data yang diinginkan karena

keterbatasan-keterbatasan baik waktu, biaya

maupun hal- hal non teknik lainnya.

Akibat dari pelanggaran Hak Asasi Manusia

(HAM) berat diatas pemerintah Timor Leste

bersama dengan pemerintah Republik Indonesia

membentuk sebuah komisi bersama guna

mencari solusi terbaik yang menjadi jalan tengah

dalam penyelesaian pelanggaran Hak Asasi

Manusia (HAM) tersebut diatas, dimana dalam

komisi tersebut sepakat untuk memberikan

semacam kompensasi atau reparasi bagi para

korban baik yang masih hidup maupun yang

sudah meninggal.

Dalam kesepakatan tersebut memutuskan

bahwa pemberian kompensasi tersebut akan

ditanggung oleh masing-masing negara tetapi

dilakukan secara kolektif.

71

�

Hal ini dapat diketahui setelah penulis

melakukan wawancara dengan para informan

yang memberikan informasi, salah satunya

adalah pernyataan dari ketua Komisi Kebenaran

dan Persahabatan (KKP) asal Timor Leste berikut

ini “dalam hal ini ingin kita tegaskan bahwa tidak memberikan reparasi secara luas tapi secara kolektif bahwa pemberian reparasi itu diberikan oleh masing-masing negara namun bentuknya terbatas, sementara reparasi luas itu misalkan masalah aset yang ditinggal warga indonesia itu sudah dianggap final maksudnya supaya tidak ada klaim di waktu- waktu mendatang” (Sumber hasil wawancara dengan ketua Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP ) asal timor Leste Dr. Deonisio Babo Soares pada tanggal 22 –Januari- 2011 di palacio do Governo Dili Timor Leste)

Pernyataan diatas mendapat reaksi keras dari


pernyataan berikut ini :

“menurut saya hasil akhir kerja Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) adalah wujud dari kedua negara, harapan dari korban adalah pengadilan itu didirikan untuk mewujudkan harapan bagi korban tapi kenyataannya justru keinginan korban diabaikan karena tidak menyelenggarakan pengadilan bagi pelaku “Sumber : hasil wawancara dengan salah satu keluarga korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu : (Bapak Casimiro Dos Santos tanggal 13 Februari 2011 di Comoro Dili Timor Leste)

Dari hasil wawancara dengan dua informan

tersebut diatas menunjukkan bahwa terdapat

pandangan yang kontras antara tim kerja Komisi

Kebenaran dan Persahabatan (KKP) dengan

korban maupun keluarga korban atas pemberian

reparasi kepada para korban maupun keluarga

korban, dalam wawancara tersebut dapat

72

�

terungkap bahwa para angota Komisi Kebenaran

dan Persahabatan (KKP) lebih menekankan pada

aspek hubungan diplomatik dimasa-masa

mendatang diantara kedua negara, sementara

para korban dan keluarga korban lebih

mengharapkan pada penyelenggaraan pengadilan

untuk menyeret para pelaku / pelanggar HAM ke

ranah hukum. Dengan demikian dapat

disimpulkan bahwa keberadaan Komisi

Kebenaran dan Persahabatan (KKP) atau hasil

kerja Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP)

sama sekali tidak menjawab keinginan korban

maupun keluarga korban.

Tabel Data korban pelanggaran HAM 1975- 1999 yang sudah

menerima reparasi kompensasi

No Korban meninggal

Korban masih hidup

Yang masih dalam tahap proses

1 5000 orang 197 orang 7000 orang

Jumlah

total

12.197 orang

Sumber : kementerian muda urusan veteran perang 2011

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui

bahwa dari 102.800 orang yang meninggal dalam

pelanggaran HAM berat di Timor Leste yang

terdiri dari 18. 600 orang yang terbunuh dan 84.

200 yang mati kelaparan dan masih ada puluhan

ribu korban hidup yang saat ini sedang dalam

proses untuk menerima reparasi kompensasi.

73

�

Dari ratusan ribu korban pelanggaran HAM

berat tersebut yang sudah menerima reparasi

kompensasi adalah sebagai berikut: korban

meninggal yang sudah menerima reparasi

kompensasi adalah berjumlah 5.000 orang dan

korban masih hidup yang sudah menerima

reparasi kompensasi adalah 197 orang,

sedangkan sekitar 7000 orang korban hidup saat

ini masih dalam tahap proses untuk menerima

reparasi kompensasi dalam waktu dekat.

Berpatokan pada jumlah korban yang diatas

seratus ribu namun yang menerima reparasi

kompensasi hanya 12.197 orang menunjukkan

bahwa dalam hal ini pemerintah sangat teliti

dalam memberikan kategorisasi kepada para

korban berdasarkan jabatan maupun lamanya

seorang dalam perjuangan.

Dari perhatian pemerintah yang memberikan

reparasi kompensasi menunjukkan bahwa

memang pemerintah Timor Leste sangat serius

dalam merealisasikan janji mereka untuk

memberikan reparasi kompensasi kepada para

korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM),

dan para korban maupun keluarga korbanpun

menyambut baik ketulusan pemerintah dalam

memberikan reparasi kompensasi tersebut

walaupun harapan mereka sepenuhnya bukan

reparasi kompensasi tapi lebih dari itu adalah

proses hukum bagi para pelaku pelanggaran Hak

Asasi Manusia (HAM) melalui pengadilan Nasional

74

�

maupun Internasional. Hal ini dapat diketahui

oleh penulis setelah salah satu keluarga korban

memberikan pernyataannya berikut adalah hasil

wawancaranya :

“ tentu saja sebagai anak korban kami senang paling tidak ada pengakuan dari pemerintah untuk menghargai orangtua saya yang menjadi korban dalam pelanggran Hak Asasi Manusia (HAM) di Timor Leste akan tetapi sebenarnya tuntutan kami yang paling utama adalah adanya penyelenggaran pengadilan yang menyeret para pelaku ke meja hijau, dan itu sampai hari ini kami masih menunggu dan kami akan selalu menunggu sampai terselenggarakannya proses penggadilan tersebut “ Sumber “hasil wawancara dengan salah satu keluarga korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu : (Bapak Casimiro Dos Santos tanggal 13 Februari 2011 di Comoro Dili Timor Leste)

Hal senada disampaikan oleh korban yang lain

yang memberikan pernyataannya berikut ini:

“ kami sebagai korban tentu senang mendapatkan reparasi kompensasi dari pemerintah kita, karena dengan adanya kompensasi ini berarti pemerintah menghargai kami sebagai masyarakat yang telah memberikan kontribusi nyata atas merdekanya negeri ini dari pendudukan Rezim militer Indonesia, akan tetapi terus terang kami belum puas dan akan terus menutut agar para pelaku kejahatan kemanusiaan di Timor Leste di diproses melalui pengadilan, dan itu yang sampai saat ini masih kami tunggu dan akan terus tunggu sampai ada penyelenggaran pengadilan” Sumber hasil wawancara dengan salah satu korban yaitu Bapak Jose Fernandes pada tanggal 7-Maret-2011 di Bidau toko baru Dili Timor Leste

Berdasarkan tabel diatas maupun

pernyataan para korban dan keluarga korban

dapat diketahui bahwa mengenai pemberian

reparasi kompensasi pemerintah telah sungguh-

sungguh menempati janjinya untuk memberikan

75

�

reparasi kepada masyarakat atau rakyatnya yang

menjadi korban dalam peperangan melawan rezim

militer Indonesia, tentu saja reparasi ini bukan

ganti rugi karena seorang pejuang kemerdekaan

sejati tentu tidak mengharapkan imbalan atas

apa yang telah di lakukan untuk negaranya

karena itu tulus dilakukan oleh seorang yang

menyerahkan dirinya dan berkorban demi nusa

dan bangsa bukan mencari keuntungan atas

perjuangan itu, Oleh karena itu reparasi

kompensasi yang mereka terima dianggap sebagai

penghargaan atas perjuangannya bukan ganti

rugi. Hal ini menunjukkan bahwa harapan

mereka bulat yaitu menuntut di

selenggarakannya pengadilan untuk menyeret

para pelaku ke meja hijau.

�

3. Dampak Hasil Kerja Komisi Kebenaran Dan Persahabatan (KKP) Terhadap Proses Yudisial Kepada Para Pelaku Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Di Timor Leste 1. Menghambat proses yudisial terhadap para

pelaku kejahatan

Hasil kerja Komisi Kebenaran dan

Persahabatan (KKP) yang kurang lebih

dijalankan selama satu tahun dengan

harapan dapat mengobati luka para

masyarakat Timor Leste yang menjadi korban

dalam kekejaman rezim militer Indonesia

76

�

justru menjadi sirna karena dalam

kesepakatan Komisi Kebenaran dan

Persahabatan (KKP) sepakat untuk melupakan

masa lalu termasuk perbuatan para pelaku

kejahatan yang membunuh ratusan ribu

orang karena hasil kesepakatan itu untuk

melupakan masa lalu dan melalui kerja untuk

menata masa depan yang baru antara kedua

negara, dan menggangap bahwa kejadian

masa lalu hanya sebagai sejarah yang tidak

boleh diulangi lagi dimasa mendatang.

Hal ini penulis ketahui setelah

melakukan wawancara dengan salah satu

anggota Komisi Kebenaran dan Persahabatan

(KKP) yang memberikan pernyataannya

berikut ini “ rekomendasi dari komisi kebenaran dan persahabatan ( KKP ) yang diberikan kepada pimpinan negara dalam hal ini Presiden dan Perdana menteri Timor Leste hanya sebagai bukti bahwa kita telah mencari tahu apakah ada pelanggaran HAM berat di Timor Leste atau Tidak dan kita temukan bahwa memang ada pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM itu terjadi karena kurang adanya pemahaman tentang prinsip HAM yang diketahui oleh pelaku kejahatan (Militer) dan itu kedua negara sepakat untuk penyelesaiannya dilaksanakan oleh masing-masing negara “sumber hasil wawancara anggota Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) asal Timor Leste Ibu Maria Olandina Isabel Cairo Alves di kementerian luar Negeri Timor Leste,pada tanggal 15-Maret 2011

Pendapat tersebut diatas ditentang oleh


pernyataannya berikut ini:

77

�

“ sudah berulang kali kami katakan bahwa tuntutan kami jelas dan pasti yaitu kami sebagai korban menuntut agar para pelaku kejahatan diadili setimpal dengan perbuatan yang mereka lakukan, namun yang terjadi justru mereka Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) membuat kesepakatan untuk melupakan kejahatan dimasa lalu, dan kami sebagai korban terus terang tidak terima dan menuntut supaya Komisi Kebenaran dan Persahabatan melihat kembali kebijakan yang telah mereka ambil” Sumber hasil wawancara dengan salah satu korban yaitu Bapak Jose Fernandes pada tanggal 7-Maret-2011 di Bidau toko baru Dili Timor Leste

Berdasarkan hasil wawancara dengan

dua infoman tersebut diatas dapat diketahui

bahwa Komisi Kebenaran dan Persahabatan

(KKP) merasa berhasil karena hasil kerja keras

mereka telah diterima oleh pimpinan kedua

negara dan terutama oleh pimpinan dari

Timor Leste sendiri, jadi buat yang terpenting

dan mereka mengabaikan tuntutan

masyarakat terutama korban dan keluarga

korban, malah mempersilakan masyarakat

untuk mencari jalan sendiri dalam menyeret

para pelaku kejahatan, berarti kerja mereka

selama ini hanya untuk memenuhi keinginan

para pejabat yang mencari popularitas, bukan

mencari keadilan bagi masyarakat yang

menjadi korban, tentu saja hal tersebut

membuat masyarakat kecewa termasuk

sebagai penulis saya turut kecewa dengan

pernyataan tersebut diatas yang ternyata

hanya memenuhi keinginan para leader dan

78

�

mengabaikan tuntutan masyarakat yang

korban.

Dengan demikian dapat disimpulkan


Persahabatan (KKP) tidak memberikan

dampak apa-apa terhadap proses yudisial

terhadap pelaku pelanggaran hak asasi

manusia di Timor Leste.

2. Hanya mengungkapkan fakta-fakta

pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) tanpa

memproses melalui jalur hukum

Dalam laporan Komisi Kebenaran dan

Persahabatan (KKP) dapat terungkap bahwa

memang ada pelanggaran HAM berat di Timor

Leste beberapa tahun yang lalu, dan hal

tersebut diperkuat oleh pernyataan dari Ketua


asal Timor Leste yang memberikan

pernyataannya berikut ini : “ sesuai dengan mandat yang diberikan kepada kita (Komisi Kebenaran dan Persahabatan) yang tugas kita adalah mengungkapkan apakah ada pelanggaran atau tidak? Dan memang ada pelanggaran. tujuan dari pada penggungkapan ini adalah mencari solusi agar kejadian serupa tidak terulang dimasa-masa mendatang, sementara untuk masalah yudisial bukan tugas kita jadi apabila ada pihak-pihak yang kurang puas dengan hasil kerja kita itu normal dan jika mereka ingin mencari jalan sendiri untuk menyeret para pelaku ke jalur hukum kita tidak menutup jalan untuk itu, tapi yang penting bagi kita Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) adalah kita dapat menyelesaikan mandat telah dipercayakan pada kita, kalau masalah yudisial itu masalah lain “Sumber: hasil wawancara dengan ketua Komisi Kebenaran dan Persahabatan

79

�

(KKP) asal Timor leste Dr. Deonisio Babo Soares pada tanggal 22–Januari- 2011 di palacio do Governo Dili Timor Leste)

Pandangan yang kontras justru dikemukakan

oleh salah satu korban yang memberikan

pernyataannya berikut ini:

“ Tentu saja kita kecewa pada hasil kerja Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) yang mereka cuma mengungkapkan tanpa ada tindak lanjut, itu sama saja tidak melakukan apa-apa, dan malah hal seperti ini dapat membuka kembali luka yang telah sembuh jadi menurut saya sebaiknya Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) tidak perlu ada karena sama sekali tidak memberikan dampak apa-apa terhadap proses yudisial atas pelanggaran hak asasi manusia di Timor Leste” Sumber hasil wawancara dengan salah satu korban yaitu Bapak Jose Fernandes pada tanggal 7-Maret-2011 di Bidau toko baru Dili Timor Leste

Berdasarkan hasil wawancara dengan

dua informan tersebut di atas dapat diketahui


Persahabatan (KKP) hanya menjalankan apa

yang menjadi mandat buat mereka mandat

tersebut tentu adalah apa yang menjadi

kepentingan para leader dan sama sekali tidak

mengubris tuntutan masyarakat terutama

korban dan keluarga korban.

Alasan para anggota Komisi Kebenaran

dan Persahabatan (KKP) berdalih bahwa kita

harus melihat kedepan dan melupakan masa

lalu, ungkapan itu sungguh sakit bagi

masyarakat terutama korban dan keluarga

korban, karena keadilan itu hanya tercapai

80

�

apabila keadilan itu ditegakan melalui jalur

hukum yang ada. Jadi masyarakat sangat

kecewa dengan hasil kerja para anggota


dengan demikian dapat disimpulkan bahwa

hasil kerja Komisi Kebenaran dan

Persahabatan hanya menunjukkan bukti

pelanggaran tanpa melakukan suatu jalur

hukum yang resmi jadi tidak memberikan

dampak yang positif atas proses yudisial

terhadap para pelaku kejahatan kemanusian

di Timor Leste beberapa waktu yang lalu.

81

�

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hasil dari isi rekomendasi Komisi Kebenaran dan

Persahabatan (KKP) yang berkaitan dengan

reparasi yang telah diserahkan oleh Komisi

Kebenaran dan Persahabatan (KKP) kepada

pimpinan Negara (Presiden dan Perdana Menteri)

Timor Leste dimana dalam isi rekomendasi

tersebut Komisi Kebenaran dan Persahabatan

(KKP) menemukan bahwa ada pelanggaran HAM

yang terjadi beberapa waktu lalu di Timor Leste hal

ini didukung oleh data dimana jumlah korban

yang terbunuh 18.600 orang dan korban yang mati

karena kelaparan dan sakit 84.200 orang total

keseluruhan korban dalam pelanggaran HAM di

Timor Leste adalah 102.800 orang. Dengan angka

tersebut diatas menunjukan bahwa telah terjadi

pelanggaran HAM besar besaran di Timor Leste

yang dilakukan oleh Rezim militer Indonesia

terhadap masyarakat Timor Leste yang berjuang

demi meraih suatu kemerdekaan. Dalam isi

rekomendasi tersebut menyebutkan bahwa

terjadinya pelanggaran HAM tersebut dikarena

para pelaku pelanggaran HAM tidak mengerti arti

HAM atau kurangnya sosialisasi tentang HAM

kepada para militer sehingga terjadi pelanggaran

HAM .

82

�

2. Pelaksanaan rekomendasi Komisi Kebenaran dan

Persahabatan (KKP) tentang reparasi kepada

korban dan keluarganya diatur oleh masing-

masing negara, namun dalam laporan tersebut

menyebutkan bahwa banyak dari masyarakat yang

merasa bukan menjadi korban tapi merupakan

penyerahan diri seorang pejuang untuk meraih

suatu kemerdekaan akan tetapi pemerintah telah

mendata masyarakat menjadi korban dalam

kekejaman militer Indonesia untuk memberikan

semacam penghargaan dalam beberapa bentuk

kepada para korban dan keluarga korban antara

lain : berupa medali sebagai penghargaan dan juga

reparasi kompensasi, dimana sebagian dari mereka

sudah ada yang menerima yaitu sekitar 5.000

orang korban meninggal yang telah menerima

reparasi kompensasi, sekitar 197 orang korban

hidup yang telah menerima kompensasi dan

sekitar 7.000 orang yang saat ini sedang dalam

proses untuk menerima kompensasi.

Hasil dari pemberian reparasi kompensasi

tersebut di atas menunjukkan bahwa dalam ini

pemerintah sangat serius dalam memberikan

reparasi kepada rakyat mereka yang telah rela

memberikan nyawa mereka demi membela tanah

air mereka Timor Leste tercinta. Namun yang

menjadi masalah disini adalah tidak

diselenggarakannya pengadilan untuk menyeret

para pelaku ke meja hijau (proses yudisial)

sehingga rakyat tidak puas dengan hasil

83

�

rekomendasi dari Komisi Kebenaran dan

Persahabatan (KKP)

Sementara rakyat menyambut gembira atas

pemberian reparasi kompensasi dari pemerintah

karena hal itu sebagai bukti pengakuan

pemerintah atas perjuangan mereka. Walaupun

reparasi kompensasi telah diterima namun

tuntutan untuk meyeret para pelaku kemeja hijau

tetap menjadi tuntutan korban dan keluarga

korban hingga saat ini.

B. Saran

1. Hasil kerja keras Komisi Kebenaran dan

Persahabatan (KKP) dalam mengungkap

pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Timor

Leste merupakan hasil positif yang Perlu dihargai,

karena dengan hasil kerja Komisi Kebenaran dan

Persahabatan (KKP) tersebut masyarakat Timor

Leste dapat mengetahui tentang pelanggaran hak

asasi manusia di Timor Leste termasuk angka

korban dan tentu saja itu sebagai bukti yang

menunjukkan bahwa memang ada pelanggaran

hak asasi manusia di masa lalu, akan tetapi

sebagai penulis saya sarankan agar Komisi

Kebenaran dan Persahabatan (KKP) tidak hanya

membuka luka lama tapi harus mengobatinya

hingga sembuh yaitu: menyelenggarakan

pengadilan yang adil bagi para pelaku pelanggaran

hak asasi manusia (HAM)

84

�

2. Tuntutan masyarakat terutama korban dan

keluarga korban seharusnya menjadi bagian

penting yang harus di pertimbangkan jangan

hanya sekedar menjalankan mandat yaitu sekedar

memperoleh data pelanggaran hak asasi manusia

kemudian menganggap semua selesai hal ini tentu

saja hanya sebagai sebuah rekonsilasi semu,

karena menurut penulis sebuah rekonsilasi akan

dicapai ketika keadilan ditegakkan sehingga

masalah ini dapat terlupakan, tetapi kalau model

rekonsilasi yang dijalankan oleh komisi kebenaran

dan persahabatan ini lebih sebagai sebuah

rekonsiliasi paksa karena disaat persamaan rakyat

belum siap untuk menerima rekonsiliasi tersebut

jadi itu hanya rekayasa politik dari para leader.

Oleh karena itu penulis sarankan kepada

Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) untuk

tidak hanya menjalankan mandat yang hanya

sekedar memuaskan para leader sementara

masyarakat yang menjadi korban tentu hak

diabaikan.

85

�

DAFTAR PUSTAKA

Alatas, Ali 2001. A. Voice for a just Peace: A Collection of Speeches, Jakarta:Gramedia Pustaka Utama dan ISEAS,2001.

Buyung Adnan Nasution, Hak Asasi Manusia dan Mutu

Manusia Indonesia, 2002. Chherif, M. Bassioni , 1999, Right Report of the

Independent Expert on the right to Restitution Compensation, and Rehabilitation for Victims of Grave Violation of Human Right and Fundamental Feedoms, E/CN.4/1999/65,Geneva: office of the United Nation High Commissioner for Human.

Donelly, Jack, 1998. Apakah Hak Asasi Manusia itu?

Dalam George Clack dan Kathen Hug, eds, HAM ; Suatu Pengantar, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.

Effendi, Masyuhur H.A., HAM Dalam Hukum Nasional

Indonesia dan Internasional, GHALIA INDONESIA,1993.

Huala, Adolf, 1996. Aspek- aspek Negara dalam Hukum

Internasional, Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hartono Sunaryati, peranan dan kedudukan Asas- Asas

Hukum Dalam Kerangka Hukum Nasional,FH-UNPAR, Bandung,1987.

Istanto Sugeng, Peta Perkembangan dan Paradigma Bru

Hukum Internasional,FH, UGM, 1992. Jean, Pectet, International Human Rights, I.C.R.C,

genewa-Swiss (Tanpa Tahun)

86

�

Kurnia Slamet Titon, Reparasi Terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia; CITRA ADITIA BAKTI BANDUNG 2005.

Muladi H. Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam

Prespektif Hukum dan Masyarakat; refika ADITAMA, 2007.

Notohamidjodjo, Demi Keadilan dan kemanusiaan, PBK,

Gunung Mulia, 1970. Nickel, James W..,1996. Hak Asasi Manusia Refleksi

Filosofi atas Deklarasi Universal HAM, Jakarta Gramedia Pustaka Utama.

Oran R. Young ( Ahli bahasa ; Sahat Simamora), Sistem

politik, Bina Aksara,1984. O ,Connor, Michael, Australian And Its Strategic Position

In The Asia Pasific Region, Dalam The Indonesia Quarterly, 1989.

Patton G. W., A Tex Book of Jurisprudence, Oxford,1969. Rubin ,Z. Jeffri ,Pruitt G. Dean. 2004; Teori Konflik

Sosial. Rimlinger, V. Gaston, Capitalism And Human

Raghts,Deadalus, 1983. Robertson, The Europaean Court of Human Righst, The

American Journal of Comperative Law, vol. IX. No. Winter.

Sunggono Bambang, Metodologi Penelitian hukum. Seno Indriyanto adji, 1998. Penyiksaan dan HAM dalam

Perspektif KUHP, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

87

�

Soares de Jesus Aderito dan Amiruddin, 2003.

Perjuangan Amungme Antara Freeport dan Militer, Jakarta: ELSAM.

Soekowati Soenawar,1977. Pancasila dan Hak- Hak Asasi

Manusia, CV. Adanal Jakarta. Subekti, 1994. Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam

KUHAP, Jakarta; Pradnya Paramita. Taylor G. John, sejarah Timor Leste Yang Terlupakan,

(terjemahan Junus Aditjondro), London, 1991. Wignjosoebroto, Soetanyo, Paradigma dan Dinamika

Masalah, November, 2002. Wyasa Putra, 2001. Tanggung Jawab Negara Terhadap

Dampak Komersialisasi Ruang Angkasa, Bandung Refika.

KAMUS/ ENSKLOPEDIA Kamus hukum Dictionary of Law Complete Edition,

Penerbit Reality Publisher Cetakan I 2009 BAHAN INTERNET www.cavr-timorleste.org [email protected]

88

�

BUKU-BUKU DARI LAPORAN AKHIR CAVR DAN KKP TIMOR LESTE INDONESIA SERTA LAPORAN KPP HAM DARI INDONESIA Checa! Laporan Komisi Penerimaan dan Rekonsiliasi

(CAVR) di Timor Leste, Ringkasan Eksekutip 2002 Laporan Akhir Komisi Kebenaran dan Persahabatan

(KKP) Timor Leste- Indonesia,2005 Laporan Akhir KPP HAM Indonesia / Komisi

Penyelidikan Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia di Timor- Timur 1999

pelaksanaan rekomendasi komisi kebran dan keluarga...

Documents