1

L A P O R A N

TATA KELOLA

PELAKSANAAN

GOOD CORPORATE GOVERNANCE (CGC)

PT. BPR WIJAYAMULYA SANTOSA

YOGYAKARTA

TAHUN 2017

Cover

2

DAFTAR ISI

Cover ....................................................................................................................................................... 1

DAFTAR ISI........................................................................................................................................... 2

PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE .............................................................. 3

I. Transparasi Pelaksaan Good Corporate Government ................................................................. 3

1. Pelaksaan Tugas dan Tanggungjawab Direksi ........................................................................ 3

2. Pelaksaan Tugas dan Tanggungjawab Komisaris ................................................................... 4

3. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi Dengan Anggota

Dewan Komisaris, Anggota Direksi Lain dan/atau Pemegang Saham BPR ................................... 5

4. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas pejabat eksekutif ........................................................... 6

5. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris .................................................................... 7

6. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Komisaris ........... 7

7. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah ................................................................................. 8

8. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris ......................................................................................... 8

9. Jumlah Penyimpangan Intern (internal Fraud)....................................................................... 9

10. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh BPR ......................................... 9

11. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan ............................................................. 9

12. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besaratau BMP ................... 9

13. Hasil Penilaian (Self Assesment) dan Kesimpulan Umum ................................................... 10

14. Penerapan Manajemen Risiko ............................................................................................... 10

15. Rencana Bisnis Bank ............................................................................................................ 11

16. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank ...................................................... 11

II. Kekuatan Pelaksanaan GCG ............................................................................................... 11

LAMPIRAN .......................................................................................................................................... 13

SUMMARY PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT ....................................................................... 13

3

PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

PT. BPR WIJAYAMULYA SANTOSA

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan Stakeholders dan

meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai etika (code of

conduct) yang berlaku secara umum dalam industry perbankan, Bank wajib melaksanakan

kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip GCG.

Laporan pelaksanaan tata kelola di PT BPR WijayamulyaSantosadisusunselaras dengan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola

bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Tujuan Pelaksanaan GCG di BPR WijayamulyaSantosa

a. Meningkatkan kinerja Bank dengan menerapkan GCG dalam segala kegiatan Bank

sejalan dengan visi, misi dan rencana strategi usaha yang telah ditetapkan Bank.

b. Menjaga agar kegiatan operasional Bank mematuhi peraturan internal dan eksternal

Bank, serta perundangan yang berlaku.

c. Meningkatkan pertanggungjawaban dan memberikan nilai tambah Bank kepada

Stakeholders.

d. Memperbaiki budaya kerja Bank.

e. Mengelola sumber daya Bank secara lebih amanah.

f. Mendorong dan mendukung pengembangan Bank.

I. Transparasi Pelaksaan Good Corporate Government

Pelaksanaan Good Corporate Government (GCG) berdasarkanhasilself

assessmentmeliputiaspek-aspekberikut:

1. Pelaksaan Tugas dan Tanggungjawab Direksi

Perseroan diurus dan dipimpin oleh 2(dua) orang Direksi, seorang diantaranya

diangkat sebagai Direktur Utama.Direksi berjumlah 2(dua) orang telah sesuai

dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 20/POJK.03/2014 tentang

Bank Perkreditan Rakyat.Salah satu Direksi telah membawahkan Fungsi

Kepatuhan yaitu Direktur Utama, sedangkan Direktur membawahkan

Bisnis.Pada tahun 2017 tidak ada perubahan susunan Direksi, sehingga susunan

Direksi selengkapnya adalah sebagai berikut :

4

No Nama Jabatan

1 WahyudiWidodo, SE Direktur Utama

2 DonisiusSantoso, SE Direktur

Setiap anggota Direksi telah sepenuhnya lulus Penilaian Kemampuan dan

Kepatutan (Fit and Proper test). Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada

BPR lain. Tugas dan Tanggungjawab Direksi BPR

WijayamulyaSantosadirincikansebagai berikut:

Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan

Bank.

Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana

diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan.

Direksi telah menindaklanjuti temuan audit intern dan auditor eksternal

seperti OJK dan / atau hasil pengawasan otoritas lain.

Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada

Pemegang Saham melalui RUPS.

Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab

sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.

2. Pelaksaan Tugas dan Tanggungjawab Komisaris

Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari 2 (dua) orang Anggota Dewan

Komisaris, seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama.Anggota

Dewan Komisaris berjumlah 2(dua) orang telah sesuai dengan Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan

Rakyat. Seluruh Anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan pada Bank

lain.

Pada tahun 2017 tidak ada perubahan Anggota Dewan Komisaris, sehingga

susunan Anggota Dewan Komisaris selengkapnya adalah sebagai berikut :

No Nama Jabatan

1 Imam Darmanto Komisaris Utama

2 Imam Budiarto Komisaris

Anggota Komisaristidak merangkap jabatan pada BPR lain. Tugas dan

Tanggungjawab Komisaris BPR WijayamulyaSantosadirincikansebagaiberikut:

Dewan komisaris telah melaksanakan pengawasan dan memberikan

nasihat terhadap tugas dan tanggung jawab Direksi.

5

Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan

peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Keputusan

RUPS.

Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya

secara independen.Dewan Komisaris berwenang untuk meminta

direksi menindaklanjuti hasil temuan Audit Internal, Bank Indonesia

dan pengawas otoritas lainnya.

Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan

operasional bank, kecuali dalam hal ; penyediaan dana kepada pihak

terkait, memberikan persetujuan pada ranahnya komisaris terutama

yang berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan dalam

operasional dan kredit serta hal-hal lain yang ditetapkan dalam

Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan yang berlaku.

Dewan Komisaris selalu menyediakan waktu yang cukup untuk

melaksanakan tugas dan tanggung jawab minimal 3 bulan sekali selalu

melakukan rapat Dewan Komisaris.

Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi sehubungan dengan tugas dan

tanggungjawab, antara lain sebagai berikut :

Penunjukkan Auditor Internal.

Persetujuan Biaya RUPS.

Persetujuan / penetapan revisi RKAT PT. BPR Wijayamulya Santosa

tahun 2017.

Persetujuan Perubahan Ketentuan yang Mengatur tentang Hak-hak

dan Fasilitas Komisaris dan Direksi.

Persetujuan Pembagian Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab

Direksi.

Persetujuan RKAT

3. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi

Dengan Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi Lain dan/atau

Pemegang Saham BPR

o Anggota Direksi tidak ada yang mempunyai hubungan keluarga dengan

sesama Direksi maupun Anggota Dewan Komisaris.

6

o Seluruh anggota Direksi PT. BPR Wijayamulya Santosa tidak memiliki

hubungan keuangan dalam hal menerima penghasilan, bantuan

keuangan, atau pinjaman dari Pemegang Saham Pengendali bank.

o Komisaris Utama PT. BPR Wijayamulya Santosa tidak memiliki

hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Pengendali Bank.

o Anggota Dewan Komisaris PT. BPR Wijayamulya Santosa, tidak

memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris lainnya,

Direksi, dan Pemegang Saham Pengendali.

o Dewan Komisaris dan Direksi PT. BPR Wijayamulya Santosa tidak

memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua antara sesama

anggota Direksi. Anggota dewan komisaris masih memiliki hubungan

keluarga dengan sesama anggota dewan komisaris lainnya

4. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas pejabat eksekutif

a) Pejabat Eksekutif Audit Internal : Magdalena Sandra Irawati

Audit Internal diketahui oleh Komisaris Utama

Audit Interrnal berasal dari Karyawan PT. BPR Wijayamulya

Santosa yang diposisikan secara Independen.

Tingkat independen dari Audit Internal ini tidak memiliki hubungan

keuangan, kepengurusan, kepemilikan, direksi dan/atau Pemegang

Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat

mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Tugas dan tanggungjawab Audit Internal, telah diatur dalam Standar

Operasional dan Prosedur (SOP) PT. BPR

WijayamulyaSantosadanketentuan internal Dewan Komisaris PT. BPR

WijayamulyaSantosa Audit Internal telah melaksanakan tugas dan

tanggung jawabnya berdasarkan program kerja yang telah dibuat dengan

mengacu pada SOP PT. BPR WijayamulyaSantosa.

b) PejabatEksekutifFungsiKepatuhan : RamadhanyDarmaningtyas

PE Fungsi Kepatuhan berasal dari Karyawan PT. BPR

Wijayamulya Santosa.

PE Fungsi Kepatuhanberada di bawah Direktur yang

membawahkan Fungsi Kepatuhan.

7

Sudah terdapat tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai

pejabat eksekutif kepatuhan.

5. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris

Dewan komisaris PT. BPR Wijayamulya Santosa memiliki saham pada PT.

BPR Wijayamulya Santosa, akan tetapi anggota direksi tidak memiliki saham

pada PT. BPR Wijayamulya Santosa , Lembaga Keuangan Bukan Bank dan

Perusahaan lainnya

6. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan

Komisaris

Paket / kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan komisaris dan

Direksi meliputi remunerasi dalam bentuk non natura (gaji, penghasilan tetap

lainnya, dan bentuk remunerasi lainnya) selama tahun 2017 sebesar Rp 584.222

ribu sedangkan fasilitas lain dalam bentuk natura (fasilitas tidak tetap lainnya

termasuk tunjangan untuk perumahan, transportasi, kesehatan dan fasilitas

lainnya) selama tahun 2017 sebesar Rp 180.792 ribu terlihat pada tabel berikut

ini :

Jenis Remunerasi dan

Fasilitas Lain

Jumlah Diterima dalam 1 Tahun

Dewan Komisaris Direksi

Orang Nominal Orang Nominal

Remunerasi dalam bentuk

non natura (gaji dan

penghasilan tetap lainnya,

al tantiem dll

2 Rp 229.903 ribu 2 Rp 354.319 ribu

Fasilitas lain dalam

bentuk natura / non natura

(fas. Tidak tetap lainnya

al, perumahan,

transportasi, asuransi

kesehatan, dll) yang tidak

dapat dimiliki

2 Rp 72.000 ribu 2 Rp 108.792 ribu

8

Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima paket remunerasi

dalam satu tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan

sebagai berikut :

Jumlah Renumerasi per Orang dalam 1 tahun*) Jumlah

Direksi

Jumlah

Komisaris

Di atas Rp 2 miliar

Di atasRp 1 miliars.d 2 miliar

Di atasRp 500 jutas.d 1 miliar

Rp 500 juta ke bawah 2 orang 2 orang

7. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Rasio Gaji tertinggi dan terendah akan di paparkan sebagai berikut:

a. rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah = 2.34 : 1

b. rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah = 1.1 : 1

c. rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah = 1 : 1

Secara rinci adalah sebagai berikut :

No Jabatan Gaji (dalam rupiah) per-bulan

Tertinggi Terendah

1 Komisaris Rp 9.000 ribu Rp 9.000 ribu

2 Direksi Rp 13.200 ribu Rp 12.000 ribu

3 Pegawai Rp 4.400 ribu Rp 1.875ribu

8. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

o Rapat Dewan Komisaris telah diatur dengan ketentuan internal Dewan

Komisaris.

o Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam Risalah

Rapat.

o Frekuensi rapat yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris paling sedikit

sebanyak 4 kali dalam setahun.

9

9. Jumlah Penyimpangan Intern(internal Fraud)

Penyimpangan / kecurangan Internal Bank yang dilakukan oleh para pegawai

Bank, baik yang berkaitan dengan simpanan dana masyarakat atau

penyalahgunaan kredit di PT. BPR Wijayamulya Santosa selama tahun 2017

adalah tidak ada penyimpangan / kecurangan internal bank

Internal Fraud dalam 1 tahun

Jumlah kasus yang dilakukan oleh

Direksi Dewan

Komisaris Pegawai Tetap

Pegawai Tidak

Tetap

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

Total Fraud - - - - - - - -

Telah Diselesaikan - - - -

Dalam proses penyelesaian

internal BPR - - - - - - - -

Belum diupayakan

penyelesaiannya - - - - - - - -

Telah ditindaklanjuti melalui

proses hukum - - - -

Pada tahun 2016 dan 2017 tidak ada penyimpangan intern.

10. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh BPR

Permasalahan hukum secara perdata atau pidana yang dihadapi oleh PT. BPR

Wijayamulya Santosa, selama tahun 2017 adalah tidak ada, baik yang berkaitan

dengan penyalahgunaan kredit atau simpanan dana masyarakat

Permasalahan Hukum Jumlah

Perdata Pidana

Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) - -

Dalam proses penyelesaian - -

Total - -

11. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Tabel berikut ini menunjukkan pemberian kredit kepada pihak terkait:

No

Nama dan Jabatan

Pihak yang Memiliki

Benturan Kepentingan

Nama dan

Jabatan

Pengambil

Keputusan

Jenis

Transaksi

Nilai

Transaksi

(Juta

Rupiah)

Keterangan

- - - - - -

12. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Penyediaan

Dana Besar (Related Party) atau BMP

No Nama Penerima Jumlah (Juta Rp) Tanggal

- - - -

Pada tahun 2017 tidak ada pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan

politik.

10

13. Hasil Penilaian (Self Assesment) dan Kesimpulan Umum

BerdasarkanhasilSelf Assessmentpelaksanaan GCG PT. BPR

WijayamulyaSantosaperiodeDesember 2017, disampaikan hal-hal sebagai

berikut :

a. Nilai Komposisi GCG sebesar 2.15 dengan prediksi Baik

b. Peringkat masing-masing per Faktor adalah :

No Aspek yang Dinilai Bobot Peringkat Nilai

1 Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris

20.00% 2 0.48

2 Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi

15.00% 2 0.38

3 Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

0.00% 3 0

4 Penanganan Benturan Kepentingan

10.00% 2 0.30

5 Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

10.00% 2 0.30

6 Penerapan Fungsi Audit Intern 10.00%

2 0.30

7 Penerapan Fungsi Audit Ekstern 2.50%

2 0.06

8 Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern

10.00% 3 0

9

Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (Related Party) danDebiturBesar (Large Eksposure)

7.50%

2 0.22

10

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan GCG dan laporan Internal

7.50%

3 0.24

11 Rencana Strategis Bank 7.50%

3 0.23

Nilai Komposit 100 %

2.15

Prediksi Komposit Baik

14. Penerapan Manajemen Risiko

Pengawasan aktif dewan Komisaris dan Direksi:

o Dewan Komisaris mempunyai kewajiban untuk melakukan penilaian secara

berkala dan memberikan rekomendasi tentang risiko serta penerapan

manajemen risiko di bank, dalam menjalankan kewajiban tersebut

Komisaris dapat dibantu oleh Audit Internal.

11

o Direksi telah bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen

risiko dan eksporur risiko yang diambil oleh bank secara keseluruhan,

termasuk mengevaluasi dan memberikan arahan strategi manajemen risiko

berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Komite Pemantauan Risiko

kepada Dewan Komisaris dalam bentuk laporan Profil Risiko Setiap

Semester.

o Dewan Komisaris melakukan peran aktif dalam pengawasan penerapan

Manajemen Risiko yang dilakukan oleh Direksi, antara lain dengan

menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko.

15. Rencana Bisnis Bank

Dalam tahun 2017 volume usaha sebesar Rp.19.974.781 ribu sedangkan pada

tahun 2018 direncanakan sebesar Rp. 22.418.634 ribu atau peningkatan

sebesar 12,23%. Untuk mencapai volume usaha tersebut diatas, bank akan

melakukan perluasan pasar secara efektif dan efisien dengan mengembangkan

kredit umum , kredit kelompok, kredit karyawan, dan kredit program yang

bekerjasama dengan LPDB dalam program kredit mitra sejati. Serta

menambah menambah pengetahuan dan ketrampilan karyawan terutama

dibagian marketing dan juga meningkatkan kualitas sumberdaya agar lebih

efektif dan efisien.Penyaluran kredit yang diberikan dalam tahun 2018

diharapkan dapat mencapai Rp. 18.300.000 ribu atau peningkatan sebesar

10,9% dibandingkan tahun 2017.

16. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank

BPR selalu menyusun laporan pubilikasi setiap triwulan sesuai yang

ditetapkan OJK

BPR selalu menyusun laporan tahunan dengan materi yang sesuai

ditetapkan oleh OJK

Laporan tahunan dan laporan keuangan pubilikasi selalu ditanda tangani

oleh salah satu anggota Direksi secara akurat dan lengkap sesuai ketentuan

OJK.

Bank telah menyampaikan instruksi Direksi tentang Mediasi Perbankan

apabila nasabah tidak puas dengan penyelesaian yang dilakukan oleh bank.

II. Kekuatan Pelaksanaan GCG

Dengan disusunnya SOP GCG PT. BPR Wijayamulya Sentos, tata kelola Bank akan

berjalan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

12

13

LAMPIRAN

SUMMARY PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT

PERSIAPAN SELF ASSESSMENT GCG DESEMBER 2017

PT. BPR WIJAYAMULYA SANTOSA

NO Aspek yang dinilai Bobot

(a)

Peringkat

(b)

Nilai

(a)+(b)

Catatan

1. Pelaksanaan Tugas

dan Tanggung Jawab

Direksi 20.00% 2 0.48

Jumlah, komposisi, dan kompetensi

sudah sesuai, akan tetapi fungsi

kepatuhan belum sepenuhnya

dijalankan

2. Pelaksanaan Tugas

dan Tanggung Jawab

Dewan Komisaris 15.00% 2 0.38

Jumlah, komposisi, dan kompetensi

sudah sesuai, akan tetapi belum

melakukan pemantauan terhadap

laporan tugas dan tanggungjawab

direksi yang membawahkan fungsi

kepatuhan

3. Kelengkapan dan

Pelaksanaan Tugas

atau Fungsi Komite

0.00% 3 0

BPR tidak membentuk Komite yang

membentuk kerja Dewan Komisaris

4. Penanganan

Benturan

Kepentingan 10.00% 2 0.30

Anggota Dewan Komisaris dan

Direksi tidak pernah mengambil

tindakan yang mengurangi

keuntungan BPR kecuali dalam

mengeksekusi keputusan.

5. Penerapan Fungsi

Kepatuhan 10.00% 2 0.30

Penerapan fungsi kepatuhan belum

berjalan sepenuhnya.

6. Penerapan Fungsi

Audit Intern 10.00% 2 0.30

Pelaksanaan fungsi audit intern telah

berjalan efektif.

7. Penerapan Fungsi

Audit Ekstern 2.50% 2 0.06

KAP telah melaksanakan audit secara

independen.

8. Penerapan

Manajemen Risiko

Termasuk Sistem

Pengendalian Intern

10.00% 3 0

BPR modal inti<50M :

Mulaimengisiuntukpireodelaporanpr

ofilrisikosm 2 tahun 2021

9. Batas Maksimum

Pemberian Kredit

7.50% 2 0.22

Tidakterdapatpelanggaran da

pelampauan BMPK,

namunkebijakanmengenaiPenyediaan

Dana

Besarsedangdalampenyempurnaan

10. Rencana Strategis

BPR 7.50% 3 0.24

RBB yang dibuat oleh Direksi

sebelum dilaporkan, dan disetujui

oleh komisaris

11. Transparansi Kondisi

Keuangan dan Non

Keuangan

7.50% 3 0.23

Informasi keuangan dan non

keuangan telah disampaikan dan

dipublikasikan

NILAI TOTAL 100

%

2.15

Baik