pedoman usaha ekonomi produktif

DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

PEDOMAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF PROGRAM PLKSDA-BM 1

PEDOMANUSAHA EKONOMI PRODUKTIF (UEP)

PROGRAM PENANGANAN LAHAN KRITISDAN SUMBER DAYA AIR BERBASIS MASYARAKAT

KEMENTERIAN DALAM NEGERIDIREKTORAT JENDERAL BINA

PEMBANGUNAN DAERAH2013




KATA PENGANTAR

Disusun dan Ditanda Tangan Oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota

.......................,................ 2013

Kepala Bappeda Kabupaten/ Kota.......................

(....................................)




DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ........................................................................................... 2

DAFTAR ISI ........................................................................................................ 3

DAFTAR ISTILAH ............................................................................................... 4

I. PENDAHULUAN........................................................................................ 5

1.1. Latar Belakang .................................................................................. 5

1.2. Maksud dan Tujuan ........................................................................... 6

1.3. Ruang Lingkup .................................................................................. 6

II. PENGELOLAAN KEGIATAN UEP .......................................................... 10

2.1. Pelaksana Kegiatan......................................................................... 10

2.2. Mekanisme Pengelolaan ................................................................. 11

2.2.1 Perencanaan (Tahap Persiapan) ......................................... 11

2.2.2 Pelaksanaan ........................................................................ 14

2.2.3 Monitoring dan Evaluasi ....................................................... 18

2.2.4 Pelaporan............................................................................. 20

2.2.5 Pengawasan ........................................................................ 20

III. JENIS, BENTUK PARTISIPASI DAN WAKTU PELAKSANAANKEGIATAN UEP ...................................................................................... 21

3.1. Jenis-Jenis Kegiatan UEP ............................................................... 21

3.2. Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan UEP................................... 23

3.3. Waktu Pelaksanaan Kegiatan.......................................................... 24

IV. PEMBIAYAAN ......................................................................................... 25

4.1. Sumber dana (APBN/ TP dan APBD) .............................................. 25

4.2. Batas pendanaan Jenis Kegiatan UEP............................................ 25

V. PENUTUP .................................................................................................. 26




DAFTAR ISTILAH

AD/ART : singkatan dari Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga

APBN : singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,

merupakan dokumen penganggaran pemerintah atas

pendapatan/penerimaan dan Belanja Negara, disusun

oleh pemerintah dengan persetujuan DPR

GFP singkatan dari Good Farming Practice yaitu tata cara

usaha tani yang baik

KBR : singkatan dari Kebun Bibit Rakyat

PLKSDA-BM : singkatan dari Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya

Air Berbasis Masyarakat

SK KPA : singkatan dari Legalitas formal kelompok tani melalui

Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran

RKUKT : singkatan dari Rencana Kerja Usaha Kelompok Tani

TP : singkatan dari tugas pembantuan yaitu penugasan dari

Pemerintah kepada daerah dan atau desa, dari

pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan

atau desa, dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada

desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan

kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan

pelaksanaannya kepada yang menugaskan

TPM : singkatan dari Tenaga Pendamping Masyarakat

UEP : singkatan dari Usaha Ekonomi Produktif




I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mendukung program Penanganan Lahan Kritis dan

Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM) sebagai upaya

pelestarian sumber daya air dan optimalisasi penanganan lahan

kritis serta meningkatkan pendapatan masyarakat, diperlukan

upaya pemberdayaan masyarakat tani melalui upaya-upaya

penguatan kelembagaannya agar terbentuk kelompok tani yang

produktif dan mandiri berbasis masyarakat. Salah satu upaya yang

dilakukan adalah fasilitasi kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP),

agar kelompok tani PLKSDA-BM dapat meningkat pendapatan

anggotanya yang pada akhirnya berdaya untuk mengembangkan

usahanya kepada masyarakat sekitarnya di wilayah program

PLKSDA-BM

Beberapa kendala dalam menciptakan kelompok tani PLKSDA-BM

yang kuat dan mandiri dirasakan masih belum optimal dilihat dari

berbagai aspek yaitu kelembagaan, teknis budidaya usaha tani,

hasil produksi, manajemen usaha dan pemasarannya. Kendala lain

adalah keterbatasan pemahaman dari satker pengelola program di

daerah dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan monitoring,

evaluasi, pengendalian dan pelaporan UEP.

Dengan memperhatikan pentingnya penanganan lahan kritis dan

sumber daya air, terkait dengan peningkatan pendapatan

masyarakat melalui kegiatan usaha ekonomi produktif maka cukup

beralasan apabila Direktorat Jendral Bina Pembangunan Daerah,

Kementerian Dalam Negeri memberikan perhatian untuk

memfasilitasi beberapa pemerintah kabupaten/kota dalam




melaksanakan Program PLKSDA-BM dengan menerbitkan panduan

UEP dengan harapan adanya pemahaman bersama dari pengelola

program di daerah dalam pelaksanaan UEP sehingga masyarakat

dapat partisipasi aktif dan mendukung menjaga sumber daya air

yang lestari dan berkelanjutan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Pedoman usaha ekonomi produktif dimaksudkan agar

terfasilitasinya pengelola program PLKSDA-BM di daerah dalam

pelaksanaan kegiatan UEP.

Adapun tujuan dari disusunnya pedoman usaha ekonomi

produktif antara lain :

1. Memberikan pembatasan yang jelas terhadap definisi “usaha

ekonomi produktif”;

2. Memberikan contoh-contoh kegiatan UEP (local-specific);

3. Memandu proses pelaksanaan (mekanisme) kegiatan UEP

terpadu, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga monev

dan pelaporan; dan

4. Menstimulasi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan

kegiatan UEP pada Program PLKSDA-BM

1.3. Ruang Lingkup

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, maka ruang lingkup

pedoman UEP adalah sebagai berikut.




1.3.1. Sasaran

Sasaran panduan UEP adalah pengelola/satker Program ditingkat

kabupaten/kota sehingga dapat membantu dalam hal penilaian dan

penentuan kelompok tani yang akan melaksanakan usaha ekonomi

produktif di lokasi program.

1.3.2. Pelaksana kegiatan UEP

Pelaksana UEP adalah kelompok tani yang sudah melaksanakan

kegiatan PLKSDA-BM terutama kegiatan fisik yaitu penanaman

tanaman pokok (buah-buahan, perkebunan dan kayu-kayuan) dan

sarana sipil teknis. Kelompok tani yang dimaksud antara lain

memiliki anggaran dasar/ anggaran rumah tangga, diketahui oleh

kepala desa dan diketahui oleh KPA pengelola program.

1.3.3. Jenis, bentuk dan waktu pelaksanaan kegiatan UEP

Adapun jenis dan bentuk kegiatan UEP terbagi menjadi 2 (dua)

bagian yaitu

1) Kegiatan UEP Rutin. Adalah kegiatan usaha tani rutin yang

dilakukan setiap tahun dan dimaksudkan untuk memperoleh

pendapatan masyarakat/petani sambil menunggu tanaman

pokok menghasilkan. Usaha tani ini meliputi tanaman sela

seperti tanaman palawija (jagung, kacang tanah, dan lain-lain),

tanaman obat (jahe, kunyit, kapulaga, dan lain-lain). Waktu

pelaksanaan kegiatan UEP Rutin dilaksanakan dari tahun

pertama sampai dengan tahun kelima Program PLKSDA-BM

berlangsung.




2) Kegiatan UEP Reward. Adalah kegiatan usaha tani yang

membutuhkan penghargaan (reward) dari pengelola program

kepada kelompok tani yang dinilai berhasil melaksanakan

program secara baik, Jenis kegiatan usaha tani yang dimaksud

antara lain usaha budidaya ternak, lebah madu, dan jamur

serta usaha kebun bibit rakyat (KBR)/ persemaian. Waktu

pelaksanaan kegiatan UEP Reward dilaksanakan dari tahun

ketiga sampai dengan tahun kelima Program PLKSDA-BM

berlangsung.

1.3.4. Mekanisme

Secara umum mekanisme UEP dibedakan menjadi 2 (dua) bagian

berdasarkan dengan jenis pelaksanaan UEP yaitu :

1. Kegiatan UEP Rutin berawal dari usulan kelompok tani terhadap

jenis usaha tani tanaman sela yang akan dibudidayakan dan

dituangkan dalam dokumen perencanaan satker pengelola

program (AWP, LK, DIPA) dan dilaksanakan sesuai dengan

prosedur administrasi, keuangan dan teknis pelaksanaan

(budidaya tanaman ). Pembagian hasil dari produksi tanaman

diatur dalam perjanjian kerjasama antara kelompok tani dengan

pemilik lahan (pemerintah desa). Rangkaian pelaksanaan ini

kemudian dimonitor oleh pengelola program dan TPM sehingga

diharapkan dapat berjalan sesuai dengan rencana.

2. Kegiatan UEP Reward berawal dari monitoring dan penilaian

satker pengelola program terhadap kelompok tani yang dinilai

layak untuk diikutsertakan dalam UEP Reward . Kemudian

satker akan mengkaji dari kebutuhan dan usulan kelompok tani

terhadap jenis usaha tani yang akan dibudidayakan (budidaya

ternak, lebah madu, dan jamur serta usaha kebun bibit rakyat




(KBR)/ persemaian) dan dituangkan dalam dokumen

perencanaan satker pengelola program (AWP, LK, DIPA) dan

dilaksanakan sesuai dengan prosedur administrasi, keuangan

dan teknis pelaksanaan (budidaya tanaman ). Pembagian hasil

dari produksi tanaman diatur dalam perjanjian kerjasama antara

kelompok tani dengan pemilik lahan (pemerintah desa).

Rangkaian pelaksanaan ini kemudian dimonitor oleh pengelola

program dan TPM sehingga diharapkan dapat berjalan sesuai

dengan rencana.

.

1.3.5. Pembiayaan

Segala pembiayaan pelaksanaan kegiatan UEP dalam program

PLKSDA-BM dibiayai melalui APBN yaitu mekanisme Tugas

Pembantuan, selama Program PLKSDA-BM berlangsung.

1.3.6. Masa berlaku

Masa berlaku panduan UEP selama masa program PLKSDA-BM

berlangsung dan jika dalam pelaksanaannya dianggap perlu

dirubah maka selama masa pelaksanaan program berjalan dapat

diperbaharui sesuai dengan kebutuhan.




II. PENGELOLAAN KEGIATAN UEP

2.1. Pelaksana Kegiatan

Adapun pelaksana kegiatan UEP adalah kelompok tani PLKSDA-

BM dan terdapat 3 (tiga) kategori kelompok tani berdasarkan

kemajuan/perkembangan yaitu : kelompok tani yang baru dibentuk,

kelompok tani berkembang, dan kelompok tani mandiri.

a. Kelompok tani yang baru dibentuk, memiliki ciri-ciri yaitu :

Adanya kesepakatan kelompok dan anggota

Sudah ada berita acara pembentukan kelompok yang sudah

diketahui oleh Kepala Desa.

Belum ada AD/ART

Belum ada SK KPA terkait keikutsertaan program PLKSDA-

BM

Belum ada fasilitasi pembinaan dari program PLKSDA-BM

b. Kelompok tani berkembang, memiliki ciri-ciri yaitu :




Sudah ada AD/ART

Sudah ada SK KPA terkait keikutsertaan program PLKSDA-

BM

Sudah ada fasilitasi pembinaan dari program PLKSDA-BM

selama kurang dari 2 tahun

c. Kelompok tani mandiri, memiliki ciri-ciri yaitu:




Sudah ada AD/ART




Sudah ada SK KPA terkait keikutsertaan program PLKSDA-

BM

Adanya legalitas kelompok tani oleh Dinas Pertanian/

Kehutanan Kabupaten/Kota yang bersangkutan

Ada kelengkapan administrasi kelompok (buku tamu, buku

agenda, buku rapat, buku kas, buku daftar anggota

kelompok dan lain-lain),

Sudah ada fasilitasi pembinaan dari program PLKSDA-BM

selama atau lebih dari 2 tahun

Kegiatan UEP Rutin dengan usahatani tanaman sela/palawija

dilaksanakan oleh kelompok tani dengan kategori kelompok tani

baru berkembang dan mandiri. Sedangkan Kegiatan UEP Reward

ternak dan kebun bibit rakyat/persemaian dilaksanakan oleh

kelompok tani dengan kategori mandiri.

Seluruh Kegiatan UEP baik rutin maupun reward akan didampingi

Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM)

2.2. Mekanisme Pengelolaan

Mekanisme pengelolaan UEP dilaksanakan mulai dari

perencanaan, pelaksanaan dan monitoring, evaluasi.

2.2.1 Perencanaan (Tahap Persiapan)

Pada tahap ini satker pengelola program (bappeda atau dinas

sesuai SK Bupati tentang penetapan satker pengelola program)

tingkat kabupaten/kabupaten perlu membentuk Tim Teknis

Program PLKSDA-BM tingkat kabupaten/kota. Tim teknis tersebut

bertugas dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan UEP yang

selanjutnya melakukan tahapan pelaksanaan kegiatan sebagai

berikut :




1. Sosialisasi

Sosialisasi dilakukan dengan tujuan meningkatkan

pemahaman tokoh masyarakat, perangkat desa, dan para

petani, TPM dan stokeholder terkait lainnya, (baik dari unsur

pemerintah, swasta dan masyarakat). Sosialisasi dilakukan

secara bertahap dengan materi sosialisasi antara lain :

1) Pedoman kegiatan UEP, khususnya usahatani tanaman

sela/ tanaman semusim, usaha ternak, budidaya lebah

madu dan kebun bibit rakyat;

2) Peraturan perundang-undangan terkait lainnya (Peduman

Umum, Juklak/Juknis dan Pedoman/panduan terkait;

3) Tata Cara Budidaya Usahatani yang Baik (Good Farming

Practice/GFP);

4) Pemeliharaan, Pengendalian dan pemberantasan hama

penyakit;

5) Manfaat dilakukannya kegiatan UEP bagi para

petani/kelompok tani dan masyarakat sekitarnya,

terutama para petani yang berada di lokasi program

2. Penyiapan Kelompok Tani

Dalam hal penyiapan kelompok tani khususnya untuk kegiatan

UEP Reward, maka tim teknis mempunyai tugas untuk :

a. Melakukan identifikasi kelompok tani calon penerima

kegiatan UEP Reward;

b. Melakukan seleksi kelompok tani sebagai kelompok sasaran

dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :




Kelompok tani sasaran adalah kelompok tani PLKSDA-

BM yang baru, sedang dan sudah melaksanakan

kegiatan Program PLKSDA-BM (kegiatan UEP Rutin);

Kelompok tani sasaran diprioritaskan pada kelompok

tani yang sudah memiliki legalitas kelompok tani oleh

Dinas Pertanian/Kehutanan Kabupaten, ada kelengkapan

administrasi kelompok (buku tamu, buku agenda, buku

rapat, buku kas, buku daftar anggota kelompok dan

lain-lain), sudah ada fasilitasi pembinaan dari program

PLKSDA-BM selama atau lebih dari 2 tahun, sudah

melaksanakan kerja sama atau memiliki jaringan pada

aspek hilir, sehingga kontinyuitas kegiatan dapat

terjamin (kegiatan UEP Reward);

Kelompok tani diprioritaskan pada kelompok tani

yang memiliki nilai proposal yang tinggi dengan

penilaian berdasarkan kesesuaian proposal yang

diusulkan dengan tujuan kegiatan (kegiatan UEP

Reward); dan

Kelompok tani bersedia melakukan usahanya secara

terintegrasi mulai dari aspek hulu (budidaya, dan

pemeliharaan) sebagai kegiatan utama kelompok di

samping kegiatan tanaman pokok dan aspek hilir

(jaringan kerja sama pasca panen).

c. Mengajukan kelompok tani yang sudah terpilih untuk

ditetapkan sebagai kelompok tani penerima dana dana

kegiatan UEP.

d. Kepala Bappeda/Dinas pada Satker pengelola program

menetapkan kelompok tani penerima dana UEP melalui

Surat Keputusan (SK).




2.2.2 Pelaksanaan

Bappeda/Dinas atau dinas/instansi yang bertindak sebagai satker

pengelola program bersama-sama dengan instansi terkait lainnya

melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

A. Pembinaan

Dalam rangka mengupayakan agar UEP terlaksana sesuai

dengan ketentuan, perlu dilakukan pembinaan secara berkala

terhadap para pelaksana UEP yang berada di lokasi

proram. Kegiatan. Pembinaan dapat dilakukan oleh

Pemerintah Pusat (Direktorat Jenderal Bina Pembangunan

Daerah), Bappeda, Dinas Pertanian/Kehutanan dan

Perkebunan kabupaten dan Kota.

Prinsipnya pembinaan usaha ekonomi produktif merupakan

suatu proses pemberdayaan masyarakat, khususnya petani

dalam wadah kelompok tani PLKSDA-BM pada lokasi program.

Petani ditingkatkan pengetahuannya secara teknis dan

administrative melalui pelatihan-pelatihan dan pembinaan yang

intensif dari dinas teknis, sehingga usaha/kegiatan yang

dilakukannya terlaksana dengan efektif dan ekonomis, serta

terkendali. Para petani yang berada dilokasi program wajib

menerapkan prinsip tata cara budidaya yang baik (Good

Farming Practice/GFP).

Untuk mendukung terlaksananya UEP pada tahap awal melalui

fasilitasi dana APBN mekanisme Tugas Pembantuan dilakukan

sistem budidaya (sesuai klasifikasi usaha tani UEP) pada salah

satu kelompok tani program PLKSDA-BM. Kelompok yang

difasilitasi adalah adalah kelompok tani yang sudah memiliki

pengalaman di bidang budidaya (sesuai jenis usaha tani UEP)

dan diprioritaskan kelompok yang sudah memiliki jejaring




dengan kelompok tani lainnya. Dana penguatan modal usaha

yang diberikan Program PLKSDA-BM dimanfaatkan kelompok

tani untuk modal usaha awal dan meningkatkan skala usaha

kelompok tani serta pengembangan kegiatan pada aspek

hulu (pembibitan). Usaha harus dilakukan pada skala usaha

yang ekonomis dan pelaksanaannya harus memenuhi prinsip

GFP.

Pola usaha yang dikembangkan adalah usaha bersama

kelompok tani yang dilakukan secara tersistem. Oleh karena itu

kelompok tani harus membangun sarana dan prasara bersama

(koloni) yang dikelola secara professional antar anggota

kelompok Usaha kelompok tani dapat terdiri dari kegiatan pada

aspek hulu (kebun bibit rakyat), on farm (pemeliharan usaha

ternak dan lebah madu, jamur) dan aspek hilir (pengolahan,

pemasaran dll). Untuk menjamin keberlangsungan usaha dan

sebagai salah satu upaya mengatasi kelangkaan bibit tanaman

poko, maka kegiatan kebun bibit rakyat salah satu prioritasnya

adalah mengembangkan usaha/ kegiatan pada aspek hulu

(pembibitan).

Untuk mendukung terlaksananya UEP tersebut pemerintah

melalui dana dana TP di kabupaten/kota, mengalokasikan

anggaran UEP yang masuk ke dalam Akun Belanja Barang

Fisik Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat, anggaran

tersebut dapat dimanfaatkan kelompok untuk pengembangan

UEP yang dilakukan di dalam lokasi program PLKSDA-BM.

B. Pendampingan

UEP merupakan suatu proses yang dapat berlangsung dalam

kurun waktu selama waktu pelaksanaan Program PLKSDA-BM

berlangsung sampai pasca proram kegiatan yang saling




mendukung dan untuk dapat terjadinya sinergi di antara

kegiatan UEP tersebut diperlukan pedampingan. Pedampingan

yang dilaksanakan oleh PPL kabupaten/kota dan TPM pada

prinsipnya bertujuan agar seluruh aktifitas/kegiatan yang

dilakukan yang erat kaitannya dengan pencapaian tujuan

Program PLKSDA-BM dipastikan dapat terlaksana sesuai

ketentuan dan pedoman umum PLKSDA-BM. Pendampingan

sangat diperlukan pada saat dilakukan persiapan,

pelaksanaan dan pemanfaatan dana UEP oleh kelompok

penerima. Hal tersebut dilakukan agar dana yang diberikan

dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan dan tetap

berpedoman kepada ketentuan yang berlaku bagi pemanfaatan

dana pemerintah

Sistem pendampingan yang dilakukan oleh TPM terhadap

pelaksanaan usaha ekonomi produktif adalah sebagai berikut :

1. Pendampingan yang dilakukan adalah mulai dari

kegiatan perencanaan, pelaksanaan sampai dengan

kegiatan monitoring dan evaluasi.

2. Pendampingan dilakukan dalam upaya untuk

menguatkan kelembagaan kelompok tani PLKSDA-BM

dalam pengelolaan dan pengembangan usaha ekonomi

produktif dan meningkatkan produksi serta memperkuat

pemasaran hasilnya.

3. Memfasilitasi kelompok tani PLKSDA-BM untuk

mengambil keputusan bagi pengembangan usahanya.

4. Fasiltasi pendampingan kegiatan UEP yang dilakukan oleh

TPM sebagai berikut :

(a) Pendampingan rutin kelompok tani

(b) Fasilitasi pertemuan internal kelompok tani

sebagaimana tercantum dalam AD/ART.




(c) Fasilitasi pertemuan kelompok tani dengan Bappeda,

Dinas teknis terkait, dll.

(d) Fasilitasi pertemuan koordinasi lainnya

C. Pemberdayaan

Hal-hal terkait peningkatan kapasitas kelembagaan dan skill

petani dalam hubungannya dengan UEP ditujukan pada aspek

administrasi, teknis dan pemasaran.

Perbaikan administrasi kelompok usaha kelompok tani

untuk mengetahui dan mencatat proses perkembangan

usaha antara lain mengenai pengurus dan anggota,

inventaris kelompok, kepemilikan lahan (asset usaha),

keterampilan, pembinaan, keuangan, produksi, pemasaran

dan lain sebagainya, sehingga dapat mengetahuii

keberhasilan usaha.

Perbaikan untuk peningkatan produksi atau usaha

kelompok antara lain melalui teknik budidaya, teknik pasca

panen, teknik daur ulang proses produksi dan lain

sebagainya dengan tujuan untuk memperoleh produksi

yang tinggi dan kualitas yang baik sehingga memperoleh

daya saing yang tinggi.

Meningkatkan pemasaran hasil usaha dengan

memperluas jangkauan pasar, mengetahui perkembangan

harga, mengetahui peluang pasar, membangun kemitraan

usaha, mengembangkan dan menggulirkan modal usaha

dan lain-lain agar terjadi usaha yang berkelanjutan.

Menjadikan usaha ekonomi produktif sebagai tempat

pengembangan informasi, sarana percontohan dan sarana

belajar serta sebagai penyedia sarana peroduksi bagi

masyarakat lainnya agar kelompok usaha dapat




mengembangkan aset usaha dan memenuhi permintaan

pasar.

D. Penghargaan dan Pemberian Sanksi (Reward andPunishment)

Penghargaan dan pemberian sanksi diberikan kepada

kelompok tani melalui Bappeda selaku satker pelaksana

program PLKSDA-BM dan Tim Teknis (Dinas Pertanian/Dinas

Kehutanan/Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota). Penghargaan

diberikan jika kinerja satker dinilai baik oleh bangda, sedangkan

pemberian sanksi diberikan apabila kinerja satker dinilai kurang

baik.

Sistem yang diterapkan pada kegiatan pengelolaan dan

pengembangan usaha ekonomi produktif adalah

menggunakan sistem “reward”. Hal ini mengandung arti bahwa

bagi Usaha Ekonomi Produktif dapat dikatakan sebagai

penghargaan terhadap prestasi kelompok tani yang mampu

melaksanakan kegiatan utama berupa penanaman tanaman

pokok dan buah-buahan secara baik sesuai dengan target yang

dicanangkan.

2.2.3 Monitoring dan Evaluasi

A. Monitoring

Monitoring UEP perlu dilakukan secara berkala, agar dapat

diketahui perkembangan proses kegiatan UEP dan kendala

yang dihadapi disamping dapat terdeteksi sedini mungkin

adanya ketidak sesuaian pelaksanaan kegiatan dengan

pedoman. Begitu juga dengan evaluasi, dilakukan pada akhir




pelaksanaan kegiatan dan dilakukan secara terencana.

Evaluasi bertujuan untuk melakukan penilaian terhadap

capaian pelaksanaan kegiatan dibandingkan dengan terget

yang telah ditetapkan.

Monitoring terhadap kegiatan UEP diarahkan pada :

1. Peran TPM sebagai Pendamping dan membantu

Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif.

2. Aktifitas Usaha Ekonomi Produktif dari berbagai aspek.

3. Perkembangan hasil usaha berupa produksi, pemasaran

dan keuangan.

4. Dampak kegiatan Usaha Ekonomi Produktif pada

produktivitas lahan serta kelestarian sumber daya air

melalui partisipasi aktif oleh kelompok tani dan

masyarakat.

B. Evaluasi

Hasil monitoring dan evaluasi diharapkan dapat

dijadikan landasan bagi penyempurnaan pelaksanaan kegiatan

selanjutnya. Monitoring dan evaluasi dapat dilakukan oleh

Pemerintah Pusat (Direktorat Bina Pembangunan Daerah),

Bappeda, Dinas Pertanian/Kehutanan dan Perkebunan

kabupaten/kota

Evaluasi terhadap kegiatan UEP diarahkan pada :

1. Peningkatan kemampuan Usaha Ekonomi Produktif

meliputi :

a. Kelengkapan administrasi Usaha Ekonomi Produktif

b. Peningkatan produksi dan pemasaran

c. Bertambahnya mitra usaha

2. Hasil, manfaat dan Dampak bagi masyarakat

a. Penambahan anggota Usaha Ekonomi Produktif

b. Terbentuknya Usaha Ekonomi Produktif baru




c. Sebagai sarana sharing informasi penyuluhan dan

pelatihan

2.2.4 Pelaporan

Laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan UEP disampaikan

oleh satker pengelola program (Bappeda atas dinas

kabupaten/kota) Laporan disampaikan secara berkala setiap

triwulanan, semesteran dan tahunan ditujukan ke Direktorat

Budidaya Bina Pembangunan Daerah) dan tembusan kepada

Bappeda tingkat provinsi.

2.2.5 Pengawasan

Pengawasan pelaksanaan kegiatan UEP dilakukan dalam rangkameminimalisir penyimpangan yang dapat terjadi ketikapemanfaatan dana oleh kelompok tani, di samping untukmemastikan agar pelaksanaan sesuai dengan prinsip kegiatanUEP. Pengawasan dapat dilakukan secara internal maupuneksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh intern kelompoktani itu sendiri (antar sesama anggota) dan pengawasan eksternaldilakukan oleh satker pengelola program (bappeda atau dinaskab/kota/ provinsi, pusat dan lembaga masyarakat sekitarnya.




III. JENIS, BENTUK PARTISIPASI DAN WAKTUPELAKSANAAN KEGIATAN UEP

3.1. Jenis-Jenis Kegiatan UEP

Jenis kegiatan UEP dalam mendukung peningkatan pendapatan

petani/masyarakat Program PLKSDA-BM terdapat fasilitasi usaha

ekonomi produktif yang dimaksudkan untuk menunjang hidup

petani selama proses pemeliharaan tanaman pokok (buah-buahan,

perkebunan dan kayu) dapat menghasilkan. Adapun jenis usaha

ekonomi produktif yang didasarkan Pedoman Umum dan menjadi

lingkup Program PLKSDA-BM meliputi :

a. Tanaman sela/tanaman semusim/ tumpangsari;

Beberapa jenis tanaman semusim maupun tanaman

pelindung di antara tanaman pokok, jenis tanaman sela

dipilih yang sesuai dengan agroklimat dan bernilai ekonomi

tinggi. Beberapa jenis dari tanaman sela yang

direkomenfasikan diantaranya adalah melon, semangka,

pepaya, pisang, jagung, capolaga, kacang tanah, dan

beberapa jenis sayur mayur.

Pemilihan jenis tanaman sela/ tanaman semusim/

tumpangsari ini dilakukan setiap tahun selama 5 (lima)

tahun pelaksanaan program PLKSDA-BM berlangsung.

Volume kegiatan tidak melebihi luas areal hamparan lokasi

program PLKSDA-BM di suatu Kabupaten/Kota, yang

dikelola oleh kelompok tani PLKSDA-BM




b. Budidaya ternak, Lebah Madu, dan Jamur; dan

Beberapa fasilitasi kegiatan budidaya ternak diantaranya

sapi dan kambing.

Beberapa kegiatan lain yang dapat dikembangkan sesuai

dengan potensi lokal, sebagai contoh : budidaya lebah

madu dan jamur

Fasilitasi kegiatan di atas merupakan reward dari hasil

evaluasi selama pelaksanaan program PLKSDA-BM

berlangsung di wilayah kerja kelompok tani lokasi program

dengan indikator yang ditentukan oleh tingkat Pusat melalui

evaluasi kinerja.

c. Kebun Bibit Rakyat (KBR).

Kebun bibit rakyat (KBR) atau persemaian adalah kegiatan

yang dilakukan untuk menghasilkan semai/anakan dari

berbagai benih tanaman. Jenis penyemaian yang

dikembangkan dipilih dari jenis benih tanaman yang bernilai

ekonomis tinggi. Hasil KBR ini bisa dimanfaatkan untuk

rehabilitasi dan penanganan lahan kritis.

Fasilitasi kegiatan di atas merupakan reward dari hasil

evaluasi selama pelaksanaan program PLKSDA-BM

berlangsung di wilayah kerja kelompok tani lokasi program

dengan indikator yang ditentukan oleh tingkat Pusat melalui

evaluasi kinerja.

Untuk pemilihan klasifikasi usaha ekonomi produktif poin b dan

poin c di atas, perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan

Rencana Kerja Usaha Kelompok Tani (RKUKT) dalam bentuk

usulan/proposal sebagaimana di bawah ini.




3.2. Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan UEP

Dalam menindaklanjuti usulan Kegiatan UEP reward harus

dilengkapi dengan penyusunan Proposal Rencana Kerja Usaha

Kelompok Tani (RKUKT) yang disusun bersama-sama antara

kelompok tani dengan TPM sebagai pendamping, dan dijadikan

dasar dalam pelaksanaannya.

RKUKT yang telah disusun kemudian ditandatangani oleh ketua

kelompok tani, TPM selaku pendamping dan diketahui Kepala Desa,

Kepala Bappeda/Dinas Pertanian/Dinas Perkebunan selaku

pembina.

RKUKT yang dibuat oleh kelompok tani bersama dengan TPM

berisikan mengenai beberapa informasi sebagai berikut :

1. Gambaran umum kelompok tani, berisi antara lain :

Nama, alamat, dan tahun berdiri kelompok tani

Susunan kepengurusan kelompok tani dan perkembangan

jumlah anggota (saat berdiri sampai dengan sekarang).

Legalitas formal keikutsertaan kelompok tani dalam

program PLKSDA-BM oleh instansi terkait. (SK KPA)

Maksud dan tujuan pendirian kelompok (harus tercantum

dalam AD/ART dan harus terkait langsung dengan

pembangunan bidang pertanian, kehutanan dan

perkebunan) dan dilampirkan dalam RKUKT.

Jenis kegiatan usaha yang sedang dikerjakan, hasil

produksi saat ini dan pemasarannya.

Perkembangan sarana yang dimiliki dari saat berdiri

kelompok sampai saat ini.

Sumber permodalan kelompok pada saat berdiri dan saat

ini serta asal modal tersebut.

Administrasi kelompok (buku pendukung dan keuangan).

Nama TPM sebagai pendamping (domisili dan prestasi




pendamping).

Mitra usaha (pemerintah/ swasta).

Prestasi kelompok.

2. Analisa usaha

Investasi (sarana produksi yang akan digunakan).

Modal kerja (sebagai contoh : bibit, pupuk, dan pestisida

untuk ternak, lebah madu, jamur dan Kebun Bibit Rakyat).

Rencana produksi

Rencana pemasaran (harga, pasar yang dituju, dan lain

sebagainya)

3.3. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan PLKSDA-BM memiliki jangka waktu pelaksanaan selama 5

(lima) tahun, dimana untuk tahun pertama dan kedua diprioritaskan

pada pelaksanaan fasilitasi kegiatan fisik (vegetasi dan sipil).

Kegiatan fisik vegetasi merupakan penanaman tanaman pokok

(buah-buahan, perkebunan dan kayu) sedangkan tahun ketiga,

keempat dan kelima merupakan kegiatan pemeliharaan tanaman

pokok juga adanya proses reward terhadap usulan UEP untuk jenis

usaha ternak, budidaya lebah madu, jamur dan kebun bibit rakyat

(persemaian). Dengan demikian waktu pelaksanaan UEP reward

dilaksanakan pada tahun ketiga sampai dengan kelima selama

program PLKSDA-BM dibiayai dari APBN mekanisme TP. Adapun

kegiatan UEP rutin berupa penanaman tanaman sela/ tanaman

musim dilaksanakan setiap tahun selama program PLKSDA-BM

berlangsung.




IV. PEMBIAYAAN

4.1. Sumber dana (APBN/ TP dan APBD)

Pada prinsipnya UEP dapat dibiayai dari berbagai jenis/sumber

pendanaan, baik dari pemerintah, swasta dan masyarakat.

Pendanaan dari pemerintah dapat berasal dari :

1. APBN (Tugas Pembantuan/TP) dimulai pada tahun ketiga

Program PLKSDA-BM

2. APBD (Provinsi, Kabupaten/Kota) pasca Program PLKSDA-BM

Untuk memulai UEP, di beberapa daerah potensial untuk

pengembangan UEP, dialokasikan anggaran APBN dalam bentuk

dana Tugas Pembantuan (TP) di kabupaten/kota peserta Program

PLKSDA-BM. Anggaran TP yang masuk akun Belanja Barang Fisik

Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat dimanfaatkan untuk

memfasilitasi kelompok tani terpilih yang ditunjuk untuk

melaksanakan UEP, terutama untuk mendukung kegiatan yang

bersifat fisik program. Sedangkan untuk memfasilitasi kegiatan

pendukung yang merupakan fungsi Bappeda/ Dinas

Kabupaten/Kota

4.2. Batas pendanaan Jenis Kegiatan UEP

Pada dasarnya pendanaan jenis kegiatan UEP reward diusulkan

pada penyusunan proposal dalam RKUKT untuk disampaikan

kepada satker, kemudian pihak Ditjen Bina Bangda akan menyeleksi

dan uji kelayakan untuk selanjutnya dinilai besaran masing-masing

jenis kegiatan UEP pada waktu yang tepat.




V. PENUTUP

Kegiatan UEP kepada kelompok tani PLKSDA-BM diarahkan

untuk mencapai solusi bagi masyarakat dan kelompok tani

PLKSDA-BM yang sedang meghadapi keterbatasan ekonomi.

Untuk itu, penyusunan Pedoman ini diharapkan dapat membantu

kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi

Produktif.

Harapan yang ingin dicapai dalam kegiatan UEP adalah agar lokasi

kegiatan tersebut dapat dijadikan sarana pendidikan dan pelatihan

bahkan sebagai sarana penelitian bagi masyarakat lainnya dalam

upaya mengembangkan usahanya, sehingga terbentuklah

Usaha Ekonomi Produktif- Usaha Ekonomi Produktif baru sejenis di

sekitar kawasan lokasi program PLKSDA-BM.

Dengan terbentuknya Usaha Ekonomi Produktif di sekitar lokasi

program PLKSDA-BM diharapkan dapat meminimalkan

kekritisan lahan akibat gangguan masyarakat sekitar.

pedoman usaha ekonomi produktif

Documents