pedoman bbks 2015 pdf

PEDOMAN PENYELENGGARAAN

BULAN BHAKTI KESETIAKAWANAN SOSIAL

(BBKS)

DIREKTORAT KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN, DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL

DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN SOSIAL

DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

KEMENTERIAN SOSIAL RI

TAHUN 2015

1

DAFTAR ISI

Executive Summary 2

Kata Pengantar 4

Sambutan Dirjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan 5

Sekapur Sirih Menteri Sosial RI 6

BAB I. PENDAHULUAN 7

A. Latar Belakang ………………………………………………………… 7

B. Maksud dan Tujuan ………………………………………………………… 9

C. Pengguna ………………………………………………………… 10

D. Pengertian …………………………………………………………

10

BAB II. PENYELENGGARAAN BULAN BHAKTI KESETIAKAWANAN SOSIAL NASIONAL

12

A. Hakekat ………………………………………………………… 12

B. Kriteria ………………………………………………………… 12

C. Nilai Dasar ………………………………………………………… 12

D. Waktu dan Lokasi ………………………………………………………… 13

E. Strategi ………………………………………………………… 13

F. Pendekatan ………………………………………………………… 13

G. Kegiatan ………………………………………………………… 14

H. Mekanisme Penyelenggaraan ………………………………………………………… 16

I. Langkah-langkah ………………………………………………………… 16

J. Jadwal Kegiatan …………………………………………………………

17

BAB III. ACARA PUNCAK BULAN BHAKTI KESETIAKAWANAN SOSIAL 18

A. Hakekat ………………………………………………………… 18

B. Nilai Dasar ………………………………………………………… 18

C. Waktu dan Lokasi ………………………………………………………… 18

D. Inspektur Upacara, Komandan Upacara, Peserta dan Penyelenggara …………….. 18

E. Mekanisme ………………………………………………………… 19

F. Langkah-langkah ………………………………………………………… 20

………………………………………………………… 20

BAB IV. KELEMBAGAAN 21

A. Penyelenggara ………………………………………………………… 21

B. Peranan Pemerintah dan Pemerintah Daerah ……………………………………........ 24

C. Koordinasi ………………………………………………………… 25

D. Sarana dan Prasarana ………………………………………………………… 26

BAB V. PENGENDALIAN 27

A. Monitoring ………………………………………………………… 27

B. Evaluasi ………………………………………………………… 27

C. Pelaporan ………………………………………………………… 28

D. Pembinaan dan Pengawasan ………………………………………………………… 28

E. Pembiayaan ………………………………………………………… 29

BAB VI. PENUTUP

30

Lampiran 31

2

EXECUTIVE SUMMARY

Hakekat dari penyelenggaraan Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial (BBKS)

adalah segala upaya untuk "mempengaruhi" pola pikir - pola perilaku - pola hidup

masyarakat, dunia usaha dan pemerintah, dengan berbasis pada internalisasi,

pelembagaan dan aksi nilai-nilai Kesetiakawanan Sosial, sebagai modal sosial, untuk

mencapai kohesivitas, kebersamaan, dalam memperkuat kedaulatan Sosial dan

memperkokoh kedaulatan Nasional.

Modal sosial mempunyai andil sangat besar dalam menentukan nasib suatu

bangsa. Berdasarkan survey Kompas tentang basis sosial ekonomi masyarakat

menguak bagaimana modal sosial masyarakat Indonesia secara umum. Survey

diselenggarakan medio Oktober 2014, menjaring 1.200 responden yang tersebar di 32

provinsi.

Kekerabatan, keterlibatan, kepercayaan, dan toleransi menjadi parameter penting

dalam modal sosial masyarakat Indonesia. Secara umum, sikap kekerabatan menjadi

landasan perilaku publik survey ini. Komunikasi dan hubungan baik menjadi andalan

dalam interaksi sosial dilingkungan sekitar. Orang-orang terdekat seperti keluarga,

kerabat, dan tetangga, adalah faktor efektif dalam mentransformasi informasi.

Keterlibatan publik dalam kegiatan sosial dapat menjadi media komunikasi informal

yang baik untuk menyemai pemahaman tentang sesuatu.

Meski tak selalu mau dan mampu berpartisipasi dalam konsep, rata-rata publik

bersedia memberikan sumbangan untuk kegiatan sosial dalam bentuk tenaga. Tingkat

kepercayaan terhadap pihak lain juga tinggi sehingga tak enggan mencoba hal-hal

baru. Faktor yang menguntungkan lainnya adalah toleransi publik terhadap

keberagaman cukup baik. Tingkat resistensi terhadap hal baru tidak terlalu tinggi dan

cenderung terbuka menerima sesuatu yang berbeda.

Melihat tren perubahan sosial yang terjadi di desa, ke depan diperlukan upaya-

upaya maksimal untuk mengikat modal sosial agar tak tergerus. Beberapa indikator

yang terbaca lewat survey Potensi Desa (BPS) menunjukan bahwa aktivitas gotong

royong pada masyarakat desa mulai menurun, kegiatan lembaga swadaya

masyarakat pun turun drastis di pedesaan.

Kondisi ini memerlukan pemahaman baru atas potensi desa, diperlukan ikatan-

ikatan sosial baru yang mampu menjembatani perbedaan dan mengubahnya

menjadi modal sosial yang bermanfaat. Ikatan sosial desa tak seharusnya hanya

bersandar pada kekuatan homogenitas asal usul, tetapi juga pada heterogenitas

3

multikulturalnya saat ini.

Aksi BBKS dilakukan sebagai upaya untuk mempertahankan dan menyemai

kembali modal sosial berupa nilai-nilai Kesetiakawanan Sosial di tengah masyarakat,

Aksi ini tidak bisa dilakukan secara parsial, tetapi harus terintegrasi, komprehensif,

saling mempengaruhi satu sama lain. Cara untuk mempengaruhi dilakukan melalui

pendekatan pengembangan masyarakat.

Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial (BBKS) diselenggarakan dengan menjunjung

tinggi peran dan partisipasi seluruh masyarakat baik secara individual, kelompok,

keluarga, organisasi/badan/Lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau pemerintah

daerah dan masyarakat, dunia usaha maupun kelompok warga lainnya.

Strategi Bulan Bhakti ditempuh melalui :

a. Promosi dan kampanye sosial

b. Penataan Kawasan Lingkungan Sosial Terpadu

c. Penguatan koordinasi antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat

d. Optimalisasi peran media

e. Optimalisasi pendayagunaan gugus tugas dan kemitraan

f. Optimalisasi peranserta masyarakat

Langkah/ tahapan yang ditempuh dalam menetapkan lokasi BBKS meliputi :

1. Penjajagan

2. Studi kelayakan.

3. Menyusun Rencana Kerja

4. Pelaksanaan.

5. Pengendalian.

Adapun contoh Best Practice dari penyelenggaran BBKS dalam bentuk Kawasan Lingkungan Sosial Terpadu (KLST) adalah Kampung Bantar Liposos II Kelurahan Eka

Jaya Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, Provinsi Jambi, kawasan tersebut kini sedang berproses menjadi Kawasan Lingkungan Sosial Terpadu Mandiri (terlampir).

5

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesetiakawanan Sosial adalah bagian dari nilai, sikap dan perilaku pro sosial

yang berakar dalam konteks tata budaya nusantara dan masyarakat majemuk

Indonesia berdasarkan Pancasila. Nilai dasar ini mengandung spektrum kesantunan

serta kepedulian sosial yang mendasar dan kontekstual. Dilandasi pengertian,

kesadaran dan tanggung jawab sosial seluruh komponen masyarakat, bangsa dan

negara dalam kerangka mengekspresikan kebudayaan Pancasila. Dalam konteks

itu, nilai kesetiakawanan sosial sebagai dimensi modal sosial memiliki posisi

strategis untuk menumbuh kembangkan semangat kebersamaan, saling percaya

dan menerima, integrasi dan ikatan sosial, yang dinyatakan melalui kerelaan,

proaktif, serta kepedulian untuk berkorban bersama warga masyarakat yang

membutuhkan dalam kerangka mewujudkan Indonesia Sejahtera berbudaya

Pancasila. Artinya, kesetiakawanan sosial hakekatnya suatu kemauan untuk bersatu

dalam solidaritas sosial, kesamaan nasib, dan keinginan menjadi makluk sosial yang

saling peduli dan berbagi dalam membangun persaudaraan sejati, persaudaraan

masyarakat majemuk Indonesia berbudaya Pancasila. Kepentingan pribadi

diletakkan dalam kerangka kesadaran atas kewajiban sebagai makhluk sosial dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Seiring dengan dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

di era reformasi dan globalisasi, maka kesetiakawanan sosial tengah mengalami

pergeseran mendasar dan paradigmatik. Nilai-nilai kesetiakawanan sosial sebagai

modal sosial strategis budaya Pancasila, kini mengalami proses destruksi sistematis

dan kian kritis selang beberapa dekade terakhir, di era reformasi, otonomi daerah

dan globalisasi dewasa ini. Kondisi faktual tersebut nampak antara lain berbentuk:

a) kesetiakawanan sosial, yang sering menampakan wajah secara terbatas di ruang

politik, namun dengan semangat membela kepentingan masing-masing golongan.

b) menguatnya kesetiakawanan sosial berwajah kedaerahan yang mewujud dalam

komunalisme dan tribalisme. c) di bidang ekonomi, nilai kesetiakawanan sosial

belum sepenuhnya menjadi kesadaran nasional, baik di level struktural, institusional,

maupun personal. Menguatnya kesenjangan ekonomi dan sosial merupakan

indikator melemahnya kesetiakawanan sosial, yang kemudian menjadi alir deras

munculnya berbagai masalah kesejahteraan sosial. d) selain itu revolusi globalisme

ditengarai tengah menetrasi berbagai modal sosial lokal, ditandai dengan sejumlah

gejala antara lain menguatnya semangat individualis, kian memudarnya semangat

kebersamaan, mencuatnya identitas komunal dan kedaerahan, melemahnya

semangat kebangsaan dan nasionalisme serta makin memudarnya modal sosial

masyarakat yang dilandasi oleh saling percaya, komitmen bersama, kesepakatan

bersama dan aturan main dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan

bernegara. Bahkan dalam beberapa hal, terjadi kanibal sosial (social cannibalism),

yaitu sifat saling menghancurkan, saling membunuh karakter dan berujung pada

saling mematikan.

6

Destruksi kesetiawakanan sosial, nyaris melahirkan pergulatan pemaknaan di

tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara saat ini. Memudarnya

perasaan empati, kepedulian sosial dan saling berbagi sebagai ekspresi

kesetiakawanan sosial menjadi kepentingan individualis dan kelompok secara

eksklusif dengan memarginalkan kepentingan sosial, telah mendongkrak sistem

perilaku sosial pro-sosial dan altruistik bergeser kearah sistem perilaku prokelompok

eksklusif dan individualis di lingkungan masyarakat. Kohesi sosial makin bergeser

menjadi kohesi kelompok berdasarkan kepentingan dan kesadaran kelompok.

Makin jauhnya nilai keadilan sosial, maraknya konflik berbasis suku, ras dan agama

(SARA), kesenjangan ekonomi serta berbagai masalah sosial lainnya menunjukkan

bahwa refleksi terhadap landasan kesetiakawanan sosial berbudaya Pancasila, kian

menjadi isu nasional yang sangat serius, mendasar, kontekstual dan strategis.

Pada sisi lain, kesenjangan sosial yang makin terstruktur dan membudaya,

nampak secara jelas, jika dilihat dari angka jumlah penduduk miskin yang terus

meningkat. Sebagai konsekuensi belum nampaknya penurunan signifikan angka

penduduk miskin selama ini, maupun meningkatnya angka penduduk miskin

sebagai dampak berbagai eskalasi dan frekuensi bencana alam dan sosial di

berbagai daerah dewasa ini. Kesenjangan distribusi pendapatan antar kelompok

masyarakat berpenghasilan tinggi dan kelompok masyarakat berpenghasilan

rendah, antar daerah perkotaan dan daerah pedesaan serta tertinggal, karena

ketimpangan penguasaan asset serta akses pengelolaan sumber alam dan ekonomi

dalam berbagai bentuk, makin menjadikan jurang kesenjangan sosial ekonomi, kian

kentara terang benderang, baik secara vertikal, maupun horisontal.

Oleh sebab itu, secara strategis-konstitusional, menjadi penting kehadiran

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang telah

meletakkan kedudukan dan fungsi konsepsi dan nilai Kesetiakawanan Sosial

sebagai kerangka dasar dan mandat konstitusional dalam pengelolaan

kesejahteraan sosial di Indonesia. Nilai strategis-konstitusional Kesetiakawanan

Sosial dalam konstruk budaya Pancasila itu, akan terus digali, dikembangkan dan

didayagunakan berbasis pada kekayaan budaya dan kearifan lokal masyarakat

majemuk Indonesia dalam mewujudkan cita-cita luhur Indonesia merdeka yang adil

dan sejahtera. Sebagai mandat strategis-konstitusional kesejahteraan sosial,

kesetiakawanan sosial perlu terus direvitalisasi dan direlevansikan sesuai dengan

kondisi aktual masyarakat, bangsa dan negara serta diimplementasikan dalam

wujud nyata melalui dinamika kehidupan masyarakat, bangsa dan negara di tengah

panggilan era reformasi, otonomi daerah dan globalisasi dengan segala

konsekuensinya.

Belajar dari sejumlah fakta kondisi keprihatinan sosial sebagaimana diuraikan

di atas, maka mewujudkan kesetiakawanan sosial sebagai modal sosial masyarakat,

bangsa dan negara melalui suatu gerakan nasional, menjadi keharusan, baik

sebagai mandat strategis-konstitusional maupun mandat budaya dan kearifan lokal

seluruh masyarakat, bangsa, negara majemuk nusantara, tanpa kecuali. Dalam

7

konteks dwi-mandat konstitusional dan kultural strategis itulah, sudah sepantasnya,

seluruh masyarakat, bangsa dan negara Indonesia memiliki “grand national

solidarity”, berupa agenda nasional untuk mewujudkan solidaritas kesetiakawanan

sosial nasional menuju Indonesia Sejahtera, sebagai kerangka acuan dalam rangka

penyusunan “grand national reality”. Grand national solidarity adalah suatu upaya

sengaja, terpola, sistematis, dan berkelanjutan dalam rangka pembudayaan

semangat solidaritas dan kesetiakawanan sosial nasional membangun bangsa,

yang didasarkan atas spirit, visi, tekad, dan komitmen yang diajarkan dan diwariskan

founding fathers negara Indonesia merdeka. Sedangkan grand national reality,

berkaitan dengan upaya bersama mengimplementasi Grand National Solidarity ke

konteks masa kini dinamika reformasi, otonomi daerah dan globalisasi dengan

segala dampak destruktifnya terhadap kesetiakawanan dan kesejahteraan sosial

nasional, sehingga pilihan strategi implementasi seharusnya sensitif dan responsif

terhadap dinamika kebutuhan kontekstual dan kontemporer masa kini.

Pengkondisian manajemen perubahan akan ditempuh melalui tahapan-

tahapan strategis : a) proteksi dan konsolidasi sosial, b) pemberdayaan sosial

sistemik, dan c) budaya pembangunan kesetiakawanan dan kesejahteraan sosial

berkelanjutan, sebagai iklim kondusif transformasi secara struktural, fungsional dan

kultural yang dilakukan secara terencana, terpola, sistematis, terarah, dan

berkelanjutan melalui Gerakan Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial secara

nasional. Suatu gerakan transformasi nasional kesetiakawanan dan kesejahteraan

sosial mencakup wilayah pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan

desa/kelurahan secara holistik dan integratif, dengan mengoptimalkan peran seluruh

pilar modal sosial masyarakat, bangsa dan negara: jajaran Pemerintah/Pemerintah

Daerah, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha, TNI dan Polri, berbagai elemen

masyarakat, dan sebagainya.

Bahwa untuk mewujudkan makna kesetiakawanan sosial sebagai modal sosial

nasional strategis dalam rangka mewujudkan, menegakkan dan memajukan

kesejahteraan sosial, harmonisasi dan keadilan sosial nasional sebagaimana yang

diharapkan, maka perlu disusun secara sistematis dalam bentuk Pedoman Bulan

Bhakti Kesetiakawanan Sosial Nasional sebagai acuan kerja nasional. Pedoman ini

dimaksimalkan sebagai tuntunan, pegangan, acuan dan arahan bagi semua pihak

yang berkepentingan dalam penyelenggaraan Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial

secara nasional. Artinya, bermanfaat dalam memudahkan dan memperlancar

penyelenggaraan Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial secara nasional yang

dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pedoman Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial dimaksudkan sebagai tuntunan,

panduan dan acuan bagi Pemerintah, Dunia Usaha, dan seluruh elemen

masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan,

pembinaan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan Bulan Bhakti

Kesetiakawanan Sosial.

8

2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Pedoman ini adalah :

a. Menjadi gerak dasar yang memudahkan dan memperlancar

penyelenggaraan Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial secara

terkoordinasi, sinergis, terencana, terarah dan berkelanjutan.

b. Terwujudnya tata kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilandasi

oleh kesetiakawanan sosial

c. Terciptanya kondisi sosial yang menjamin kesetiakawanan sosial mampu

menjadi pilar dasar dalam mewujudkan Indonesia sejahtera.

C. Pengguna

Pengguna Pedoman ini adalah :

1. Pemerintah (Pemerintah Pusat dan Daerah)

2. Instansi/Badan/Lembaga/Organisasi/yayasan dan pemangku kepentingan

lainnya di Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan hingga Desa/kelurahan

3. Dunia Usaha

4. Perguruan Tinggi

5. Pelaku dan Pemerhati penyelenggaraan kesejahteraan sosial terkait.

6. Para Pemangku kepentingan lainnya

D. Pengertian

1. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan

berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat

dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga

negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial,

dan perlindungan sosial.

2. Kesetiakawanan Sosial Nasional adalah nilai, pandangan dan sifat yang

mengatur hubungan sosial antara warga satu dengan lainnya dengan

menumbuhkan sikap dan tindakan saling peduli dan berbagi yang dilandasi oleh

kerelaan, kesetiaan, kebersamaan, toleransi, dan tidak diskriminasi guna

mewujudkan harkat, martabat dan harga diri setiap warga negara Indonesia.

3. Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial adalah serangkaian kegiatan yang

dilakukan secara terarah, terencana dan berkelanjutan dari, oleh dan untuk

masyarakat guna memperkokoh, memelihara, meningkatkan serta

mengembangkan kesetiakawanan sosial.

4. Komite Kesetiakawanan Sosial Nasional adalah Kepengurusan Nasional yang

bertugas untuk mempersiapkan, melaksanakan dan mengendalikan

penyelenggaraan Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial secara nasional.

5. Satuan Tugas Kesetiakawanan Sosial yang kemudian disebut sebagai Satgas

Kesetiakawanan Sosial adalah warga masyarakat yang karena kepeduliannya

(relawan) diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh

9

Kepala Desa/Lurah untuk menggerakkan Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial di

desa/kelurahan atau di wilayah sederajat.

6. Pos Komunikasi Sosial adalah tempat yang digunakan sebagai wadah dan atau

sarana pertukaran informasi, komunikasi dan edukasi dalam pembudayaan

kesetiakawanan sosial berkedudukan di desa/kelurahan.

7. Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan sosial.

8. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat

daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

9. Kawasan Lingkungan Sosial Terpadu atau KLST adalah wilayah konsentrasi

yang menjadi keterpaduan program dan kegiatan dari berbagai lintas sektor

10

BAB II PENYELENGGARAAN

BULAN BHAKTI KESETIAKAWANAN SOSIAL NASIONAL

A. Hakekat

1. Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial pada hakekatnya berperan sebagai

gerakan berkelanjutan untuk menumbuhkan, memperkuat, memelihara,

meningkatkan dan mengembangkan kesetiakawanan sosial dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan saling menghormati,

saling menghargai dan saling peduli tanpa membedakan garis keturunan,

agama, warna kulit dan golongan.

2. Gerakan berkelanjutan yang dimaksudkan adalah serangkaian kegiatan yang

dilakukan secara bersama-sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan

masyarakat secara terarah, terencana dan berkelanjutan dengan tujuan agar

tercipta keikhlasan kemauan, kesadaran dan kemampuan untuk peduli, saling

berbagi dan toleransi antar warga menuju terwujudnya Indonesia sejahtera

B. Kriteria

Kelompok sasaran Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial terdiri dari sasaran

populasi dan kewilayahan

1. Kriteria Kelompok sasaran populasi yang dimaksudkan adalah penyandang

masalah kesejahteraan sosial (PMKS) pada umumnya dan masyarakat marjinal

pada khususnya.

2. Sasaran kewilayahan yang dimaksudkan adalah seluruh wilayah Republik

Indonesia, dengan prioritas utama adalah wilayah rawan masalah

kesejahteraan sosial, gugus pulau/pulau-pulau kecil, pulau terdepan,

perbatasan antar negara dan kawasan pesisir, daerah tertinggal, daerah

pedalaman/terpencil, daerah kumuh, daerah rawan konflik dan daerah rawan

sosial lainnya, dengan kriteria :

a. Wilayah dimaksud dalam lingkup kecamatan sebagai wilayah prioritas

Pemerintah Daerah yang menjadi pusat pengembangan kawasan

lingkungan sosial terpadu yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota setempat.

b. Wilayah tersebut benar-benar rawan baik sosial, ekonomi, politik dan budaya

antara lain daerah kumuh atau kawasan marjinal (slum areas)

c. Wilayah tersebut menjadi kawasan keterpaduan program yang dilakukan

oleh berbagai sektor.

d. Memiliki potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang dapat

dikembangkan.

e. Memiliki dampak positif bagi wilayah lainnya.

11

C. Nilai Dasar

Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial dilaksanakan berdasarkan

keswadayaan, kemandirian, inisiatif lokal, partisipasi, efisiensi, efektivitas,

transparansi, akuntabilitas, profesional, sinergis, terkoordinasi, terencana dan

berkelanjutan.

D. Waktu dan Lokasi

1. Waktu

a. Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial dilaksanakan selama 1 (satu) tahun

penuh mulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

b. Acara Puncak Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional ditetapkan setiap

tanggal 20 Desember di lokasi Kawasan Lingkungan Sosial Terpadu (KLST)

sebagai pusat penyelenggaraan Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial

2. Lokasi

a. Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial dilaksanakan seluruh wilayah, dengan

prioritas pada Kawasan Lingkungan Sosial Terpadu

b. Acara Puncak Hari Kesetiakawanan Sosial di Daerah dilakukan di Kawasan

Lingkungan Sosial Terpadu yang menjadi konsentrasi penyelenggaraan

Bulan Bhakti.

c. Acara Puncak Hari Kesetiakawanan Sosial secara nasional dilaksanakan di

Jakarta.

E. Strategi

Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial diselenggarakan dengan menjunjung

tinggi peran dan partisipasi seluruh masyarakat baik secara individual, kelompok,

keluarga, organisasi/badan/Lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau

pemerintah daerah dan masyarakat, dunia usaha maupun kelompok warga lainnya.

Oleh sebab itu, Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial diselenggarakan bersama-

sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat. Untuk mewujudkan

hal demikian, maka strategi Bulan Bhakti ditempuh melalui :

g. Promosi dan kampanye sosial

h. Penataan Kawasan Lingkungan Sosial Terpadu

i. Penguatan koordinasi antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat

j. Optimalisasi peran media

k. Optimalisasi pendayagunaan gugus tugas dan kemitraan

l. Optimalisasi peranserta masyarakat

F. Pendekatan

Sejumlah pendekatan yang dilakukan dalam penyelenggaraan Bulan Bhakti

Kesetiakawanan Sosial adalah :

1. Pendekatan kewilayahan, artinya penyelenggaraan Bulan Bhakti dilakukan

12

dengan penataan kawasan lingkungan sosial terpadu lingkup kecamatan yang

ditetapkan oleh Bupati/Walikota setempat. Pendekatan ini digunakan dengan

menata Kawasan Lingkungan Sosial Terpadu dan pemerataan pembangunan di

wilayah Kecamatan yang menjadi Unit Kerja Daerah Pembangunan.

2. Pendekatan keterpaduan, artinya penyelenggaraan Bulan Bhakti haruslah

melibatkan berbagai unsur masyarakat, dunia usaha, TNI, POLRI, tokoh

masyarakat, kelompok, organisasi, Instansi Pemerintah dan atau Pemerintah

Daerah mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi

hingga nasional secara terkoordinasi dan terintegrasi.

3. Pendekatan lintas batas, artinya penyelenggaraan Bulan Bhakti haruslah

mengandung berbagai aksi sosial lintas program dan atau lintas aksi.

G. Kegiatan

1. Lingkup Nasional

Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial adalah serangkaian kegiatan Bulan

Bhakti Kesetiakawanan Sosial yang diselenggarakan dalam lingkup nasional

meliputi agenda:

a. Harmonisasi kebijakan nasional untuk kesetiakawanan sosial nasional

b. Persemaian budaya kesetiakawanan sosial secara nasional melalui

sosialisasi, diseminasi, lokakarya/workshop, seminar, diskusi publik,

pendidikan, pelatihan, penataran, pemantapan dan atau sarasehan

kesetiakawanan sosial

c. Kerjasama regional, nasional dan internasional untuk mewujudkan

kemanusiaan universal dan hak asasi manusia

d. Penyelenggaraan Acara Puncak Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional

e. Pendidikan Masyarakat termasuk organisasi dan kader pembangunan

secara nasional

f. Operasi Kemanusiaan secara regional, nasional dan internasional, antara

lain santunan/bantuan sosial, pengobatan massal, sunatan massal, pasar

murah, donor darah dan lain-lain

g. Pemberian penghargaan kepada desa /kelurahan peduli dan tokoh yang

berjasa dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial berskala nasional

h. Safari Bhakti Kesetiakawanan Sosial/ Lintas Batas Kesetikawanan Sosial

(outreach).

i. Rehabilitasi sosial/ bedah kampung terhadap daerah kumuh/ tertinggal/

pedalaman dan atau perbatasan antar negara.

j. Kampanye sosial melalui media cetak, elektronik dan peragaan

k. Pengembangan keswadayaan masyarakat berbasis kearifan lokal seperti

gugur gunung, lumbung kesetiakawanan sosial untuk pangan dan

ketahanan sosial, gerakan seribuan dan sebagainya.

l. Bulan dana kesetiakawanan sosial secara nasional.

m. Kegiatan lainnya sesuai kebutuhan.

13

2. Lingkup Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan

Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial di wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota

dan kecamatan adalah serangkaian kegiatan Bulan Bhakti Kesetiakawanan

Sosial yang diselenggarakan dalam lingkup Provinsi, Kabupaten/Kota dan

kecamatan meliputi :

a. Harmonisasi kebijakan Daerah untuk pembudayaan kesetiakawanan sosial

b. Persemaian budaya kesetiakawanan sosial melalui sosialisasi, diseminasi,

lokakarya/workshop, seminar, diskusi publik, pendidikan, pelatihan,

penataran, pemantapan dan atau sarasehan kesetiakawanan sosial

c. Penyelenggaraan Acara Puncak Hari Kesetiakawanan Sosial di Provinsi,

Kabupaten, Kota dan Kecamatan

d. Pendidikan Masyarakat termasuk organisasi dan kader pembangunan di

daerah

e. Operasi Kemanusiaan secara antara lain santunan/bantuan sosial,

pengobatan massal, sunatan massal, pasar murah, dan lain-lain

f. Pemberian penghargaan kepada desa /kelurahan peduli dan tokoh yang

berjasa dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial berskala daerah

g. Safari Bhakti Kesetiakawanan Sosial nasional di daerah/ Lintas Batas

Kesetikawanan Sosial (outreach).

h. Penataan Kawasan lingkungan Sosial Terpadu dalam bentuk rehabilitasi

sosial/ bedah kampung, program perbaikan kampung, program kali bersih

(Prokasih), penataan lingkungan permukiman dan perumahan tidak layak

huni, gerakan penghijauan, pelestarian lingkungan hidup, Bhakti sosial,

perbaikan jalan lingkungan, pengadaan sarana dan prasarana penerangan,

MCK dan lain-lain.

i. Kampanye sosial melalui media cetak, elektronik dan peragaan

j. Aksi sosial masyarakat berbasis kearifan local seperti gugur gunung,

lumbung kesetiakawanan sosial untuk pangan, gerakan dana sehat dan

ketahanan sosial, gerakan seribuan, gerakan sejuta pohon (one person one

tree) dan sebagainya.

k. Bulan dana kesetiakawanan sosial.

l. Kegiatan lainnya sesuai kebutuhan.

3. Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial di desa/ kelurahan adalah serangkaian

kegiatan Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial yang diselenggarakan di

desa/kelurahan atau wilayah sederajat yang meliputi :

a. Aksi Sosial berbasis kearifan lokal, seperti gotong royong, kerja Bhakti,

tolong menolong, lumbung kesetiakawanan sosial, gugur gunung, desa

bersih, kali bersih, perbaikan kampung, perbaikan rumah tidak layak huni,

jimpitan beras; bulan dana kesetiakawanan sosial, gerakan masyarakat

peduli bencana, penghijauan, dana sehat dan lain-lain.

b. Operasi kemanusiaan seperti sunatan massal, operasi bibir sumbing,

pengobatan gratis, bantuan beras miskin, santunan kematian, santunan

sosial dan sebagainya.

c. Kampanye sosial dan penyuluhan sosial seperti sarasehan, pemasangan

14

spanduk/baliho, iklan layanan masyarakat, pemutaran film, pertunjukan seni

tradisional, vestifal, bazar atau pasar murah, lomba-lomba dan sebagainya

d. Penataan Kawasan Lingkungan Sosial Terpadu seperti rehabilitasi sosial

daerah kumuh/Bedah kampung/Perbaikan kampung/ Program kali bersih,

pelestarian lingkungan hidup, penghijauan, keamanan dan sebagainya

e. Memperkokoh kerukunan hidup beragama dan kemasyarakatan dengan

rembug desa, forum adat, musawarah masyarakat dan sebagainya.

f. Memelihara sikap toleransi tanpa membedakan latar belakang suku,

agama, keturunan dan golongan dan sebagainya.

g. Kegiatan lainnya sesuai kebutuhan.

H. Mekanisme Penyelenggaraan

1. Bulan Bhakti kesetiakawanan Sosial Nasional dilaksanakan secara mandiri dan

terintegrasi berdasarkan kemandirian.

2. Bulan Bhakti kesetiakawanan Sosial nasional mandiri dilakukan oleh

perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi/lembaga/badan, Instansi atau

masyarakat yang karena peduli dan tanggungjawabnya melaksanakan sejumlah

aksi sosial baik secara insidentil maupun berkelanjutan.

3. Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial diintegrasi dilakukan secara bersama-

sama, terorganisir, terpadu, terkoordinasi dan sinergis yang dilakukan oleh

perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi/lembaga/badan, Instansi atau

masyarakat yang karena peduli dan tanggungjawabnya melaksanakan aksi

sosial baik secara insidentil maupun berkelanjutan.

4. Setiap daerah dapat melaksanakan Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial secara

otonom sesuai kebutuhan dan kemampuannya dengan tetap memperhatikan

pedoman ini.

I. Langkah-langkah

Sejumlah langkah yang perlu ditempuh meliputi :

1. Penjajagan yaitu serangkaian pendekatan awal yang dilakukan untuk

mengidentifikasi calon lokasi, masalah, kebutuhan dan sumber-sumber yang

dapat didayagunakan. Tujuannya adalah teridentifikasikannya masalah,

kebutuhan dan sumber serta ketepatan calon lokasi yang dapat memenuhi

kriteria Kawasan Lingkungan Sosial Terpadu sebagai calon lokasi Bulan Bhakti.

Sasaran lokasi adalah Kawasan Lingkungan Sosial Terpadu yang ditetapkan

oleh Bupati/Walikota setempat. Kegiatan ini meliputi pemetaan sosial,

menemukenali masalah, menemukenali kebutuhan, menemukenali akar

masalah, analisis masalah dan kebutuhan, menemukenali potensi dan sumber

kesejahteraan sosial serta verifikasi Identifikasi dilakukan berdasarkan

15

pendekatan partisipatif.

2. Studi kelayakan. Kegiatan ini dilakukan untuk menentukan tingkat kelayakan

calon lokasi sebagai pusat kegiatan Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial di

daerah. Tujuannya adalah menetapkan tingkat kelayakan berdasarkan kriteria

lokasi yang telah ditentukan. Kegiatan ini meliputi penelitian tindakan dengan

tekhnik Participatory Rural Appraissal dan seminar hasil studi kelayakan.

3. Menyusun Rencana Kerja yang meliputi :

a. Penyusunan Kerangka acuan

b. Penetapan tujuan

c. Penyusunan rencana kerja ;

d. Koordinasi

e. Penyusunan kegiatan dan anggaran ;

f. Menetapkan Tim Kerja (working group)

4. Pelaksanaan. Pelaksanaan Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial dilaksanakan

secara mandiri, dan atau terintegrasi. Pelaksanaan Bulan Bhakti

Kesetiakawanan Sosial direncanakan, dikerjakan, dan dikendalikan oleh sebuah

Komite yang ditetapkan oleh Pejabat berwenang. Kegiatan ini meliputi

pengorganisasian, pengkoordinasian dan kegiatan aksi. Pelaksanaan Bulan

Bhakti Kesetiakawanan Sosial harus melibatkan semua pihak yang mempunyai

kepedulian dan tanggung jawab sosial.

5. Pengendalian. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk memantau,

mengevaluasi dan penyusunan laporan. Pengendalian dilakukan dalam bentuk

supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Kegiatan ini dilakukan secara

berjenjang mulai dari Kabupaten/Kota, Provinsi sampai di tingkat pusat.

J. Jadwal Kegiatan

Jadwal Kegiatan

No Tahapan Kegiatan Bulan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Penyiapan Bahan x x

2. Penjajagan x x

3. Studi Kelayakan x x

4. Rencana Kerja x x

5. Penciptaan Pra Kondisi x x

6. Pelaksanaan Bulan Bhakti x x x x x x

7. Acara Puncak Bulan Bhakti x

8. Pengendalian (Monitoring,

Evaluasi dan Pelaporan)

x x x x x x x x x x x x

16

BAB III

ACARA PUNCAK BULAN BHAKTI KESETIAKAWANAN SOSIAL

A. Hakekat

1. Acara puncak Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial pada hakekatnya

serangkaian kegiatan terpadu, terarah dan terencana sebagai agenda puncak

dalam penyelenggaraan Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial

2. Acara Puncak Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial dilaksanakan bertepatan

dengan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional.

B. Nilai Dasar

Acara Puncak dilaksanakan berdasarkan nilai dasar integrasi, sinkronisasi,

koordinatif, terpadu lintas sektor dan mampu membangkitkan kesadaran, komitmen

dan tanggung jawab sosial bersama.

C. Waktu dan Lokasi

Acara Puncak Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial dilakukan bertepatan

dengan Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional yang ditetapkan setiap

tanggal 20 Desember.

Acara Puncak Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial dilaksanakan secara

terpusat dilokasi Kawasan Lingkungan Sosial Terpadu yang menjadi konsentrasi

penyelenggaraan bulan Bhakti dengan tetap memperhatikan :

1. Wilayah kecamatan yang menjadi sasaran penataan kawasan lingkungan

sosial terpadu ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

2. Wilayah konsentrasi penyelenggaraan Bulan Bhakti Kesetiakawanan sosial

selama setahun

3. Memiliki dampak positif bagi wilayah lainnya.

Acara Puncak Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial secara berjenjang

dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Acara Puncak berskala nasional dilaksanakan di Jakarta dihadiri oleh Presiden

RI.

2. Acara Puncak berskala Daerah ditetapkan oleh Gubernur, Bupati/Walikota dan

atau Camat kepala Wilayah Kecamatan yang bersangkutan dengan lokasi

prioritas adalah Kawasan Lingkungan Sosial Terpadu yang menjadi konsentrasi

penyelenggaraan bulan Bhakti. Acara Puncak di Lokasi Kawasan Lingkungan

Terpadu di daerah akan dihadiri oleh Menteri Sosial Ri dan atau Menteri

lainnya.

3. Acara puncak di Desa/kelurahan dapat dilakukan secara sendiri atau berintegrasi

di kecamatan.

17

D. Inspektur Upacara, Komandan Upacara, Peserta dan Penyelenggara.

1. Inspektur Upacara : Presiden RI (Nasional), Menteri Sosial atau Gubernur

(Provinsi), Bupati/Walikota (untuk Kabupaten/Kota) dan Camat Kepala Wilayah

(untuk wilayah kecamatan).

2. Komandan Upacara ditentukan oleh Komite yang telah ditetapkan berdasarkan

Surat Keputusan dari Pejabat yang berwewenang.

3. Peserta berasal dari unsur TNI/POLRI, Instansi/Badan/Lembaga Pemerintah,

Yudikatif dan Legislatif, dunia usaha, Pramuka/OSIS/ Pelajar/mahasiswa,

Lembaga Keswadayaan Masyarakat, organisasi kemasyarakatan, Lembaga

Kesejahteraan Sosial, tokoh masyarakat/ tokoh agama dan sebagainya.

4. Penyelenggara Bulan Bhakti adalah Komite yang telah ditetapkan oleh pejabat

yang berwenang secara berjenjang mulai dari Nasional, Provinsi maupun

Kabupaten/Kota.

E. Agenda Kegiatan

Agenda acara Puncak dilaksanakan dalam bentuk :

1. Acara Pokok

Agenda pada acara puncak Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial dilaksanakan

dalam bentuk Upacara resmi, dengan susunan acara sebagai berikut :

a. Pembukaan

b. Lagu Hymne dan Mars Kesetiakawanan Sosial

c. Laporan Ketua Panitia

d. Pembacaan deklarasi

e. Penandatanganan prasasti ( jika ada)

f. Pemberian Penghargaan

g. Sambutan Inspektur Upacara

h. Atraksi ( jika diperlukan)

i. Doa

j. Ramah tamah dilanjutkan dengan dialog interaktif antara Inspektur Upacara

dengan warga masyarakat.

k. Diakhiri dengan kunjungan ke Kawasan Lingkungan Sosial Terpadu yang

menjadi lokasi penyelenggaraan Bulan Bhakti.

2. Kegiatan Penunjang

Acara puncak Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial didukung dengan sejumlah

kegiatan antara lain :

a. Persemaian budaya Kesetiakawanan Sosial melalui sosialisasi, diseminasi,

lokakarya/workshop, seminar, diskusi publik, pendidikan, pelatihan,

penataran, pemantapan dan atau sarasehan kesetiakawanan sosial

b. Penandatanganan kerjasama dalam mewujudkan kesetiakawanan sosial

c. Operasi Kemanusiaan antara lain santunan/bantuan sosial, pengobatan

massal, sunatan massal, pasar murah, pameran, dan lain-lain

d. Rehabilitasi sosial/ bedah kampung/ gerakan kali bersih/ gotong royong

e. Peresmian proyek-proyek keswadayaan masyarakat di lokasi kawasan

lingkungan sosial terpadu seperti penataan jalan lingkungan, penataan

18

rumah tidak layak huni, tempat ibadah, sarana dan prasarana lingkungan,

swa-rumah susun bagi masyarakat marjinal dan sebagainya.

f. Kegiatan lainnya sesuai kebutuhan.

F. Mekanisme

1. Acara puncak dilaksanakan secara mandiri dan terintegrasi berdasarkan

keswadayaan dan inisiatif daerah dengan prioritas utama di lokasi Kawasan

Lingkungan Sosial Terpadu yang menjadi pusat kegiatan Bulan Bhakti. Namun

demikian, tidak menutup daerah lainnya sesuai kriteria yang telah ditetapkan.

2. Setiap daerah dapat melaksanakan acara puncak Bulan Bhakti Kesetiakawanan

Sosial secara otonom sesuai kebutuhan dan kemampuannya dengan tetap

memperhatikan petunjuk tekhnis pelaksanaannya.

3. Laporan wajib dibuat dan disampaikan kepada pejabat yang berwenang

selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah acara puncak dilaksanakan.

a. Camat kepala wilayah menyampaikan laporan secara tertulis kepada

Bupati/Walikota setempat

b. Bupati/Walikota menyampaikan laporan secara tertulis kepada Gubernur

c. Gubernur menyampaikan laporan secara tertulis kepada Menteri Sosial

d. Menteri Sosial menyampaikan laporan secara tertulis kepada Presiden RI

G. Langkah-langkah

Sejumlah langkah yang perlu ditempuh meliputi :

1. Penjajagan yaitu serangkaian kegiatan tahap awal yang dilakukan untuk

mengidentifikasi tahap awal tentang calon lokasi, masalah, kebutuhan dan

sumber-sumber yang dapat didayagunakan pada acara puncak. Tujuannya

adalah teridentifikasikannya masalah, kebutuhan dan sumber serta ketepatan

lokasi untuk mendukung penyelenggaraan acara puncak bulan Bhakti.

2. Studi kelayakan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui kondisi obyektif

tentang sasaran Bulan Bhakti. Kegiatan ini meliputi penelitian tindakan dengan

tekhnik perencanaan partisipatif dan seminar hasil studi kelayakan.

3. Menetapkan Rencana Kerja yang meliputi :

a. Penyusunan Kerangka acuan

b. Penetapan tujuan

c. Penyusunan rencana kerja ;

d. Koordinasi

e. Penyusunan kegiatan dan anggaran ;

f. Menetapkan Kepanitiaan

4. Pelaksanaan acara puncak sesuai rencana yang telah ditetapkan. Pelaksanaan

bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial dilaksanakan secara mandiri, dan atau

terintegrasi. Pelaksanaan bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial nasional

direncanakan, dikerjakan, dan dikendalikan oleh sebuah Komite yang ditetapkan

oleh Pejabat berwenang. Kegiatan ini meliputi pengorganisasian,

pengkoordinasian dan kegiatan aksi. Pelaksanaan Bulan Bhakti Kesetiakawanan

19

sosial harus melibatkan semua pihak yang mempunyai kepedulian dan tanggung

jawab sosial

5. Pengendalian. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk memantau,

mengevaluasi dan penyusunan laporan. Pengendalian dilakukan dalam bentuk

supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Kegiatan ini dilakukan secara

berjenjang mulai dari Kabupaten/Kota, Provinsi sampai di tingkat Pusat.

20

BAB IV

KELEMBAGAAN

A. Penyelenggera

1. Panitia Pelaksana

Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial dilakukan secara terkoordinasi dan

berjenjang oleh sebuah Komite yang ditetapkan berdasarkan Surat keputusan

dari pejabat yang berwenang.

a. Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial secara nasional dilaksanakan oleh

Komite Kesetiakawanan Sosial Nasional.

b. Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial Provinsi dilaksanakan oleh Komite

Kesetiakawanan Sosial Provinsi

c. Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial di Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh

Komite Kesetiakawanan Sosial Kabupaten/Kota

d. Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial di Kecamatan dilaksanakan oleh

Komite kesetiakawanan Sosial Kecamatan

e. Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial di Desa/ Kelurahan dilaksanakan oleh

Satuan Tugas Kesetiakawanan Sosial

2. Penetapan Komite

a. Komite Pusat

1) Komite Kesetiakawanan Sosial Nasional diangkat, ditetapkan dan

disahkan oleh Menteri dengan Surat keputusan untuk jangka waktu 3

(tiga) tahun dan dapat dipilih kembali pada periode berikutnya.

2) Kepengurusan Komite Kesetiakawanan Sosial Nasional terdiri

a) Pembina : Presiden Republik Indonesia

b) Pengarah : Seluruh Menteri

c) Ketua : Tokoh Nasional

d) Sekretaris : Pejabat setingkat eselon I di lingkungan Kementerian

tehnis

e) Anggota : seluruh Gubernur, Tokoh Nasional dan Dunia Usaha

3) Tugas Komite Kesetiakawanan Sosial Nasional adalah :

a) Menyampaikan masukan dan pertimbangan dalam melaksanakan

Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial secara nasional

b) Mempersiapkan dan melaksanakan Bulan Bhakti Kesetiakawanan

Sosial secara nasional

c) Mengendalikan penyelenggaraan Bulan Bhakti Kesetiakawanan

Sosial secara nasional

d) Melaporkan penyelenggaraan bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial

secara nasional kepada Menteri

e) Melaksanakann advokasi sosial, politik dan anggaran

f) Mobilisasi pembudayaan kesetiakawanan sosial secara nasional.

21

b. Komite Provinsi

1) Komite Kesetiakawanan Sosial Provinsi diangkat, ditetapkan dan

disahkan oleh Gubernur dengan Surat keputusan untuk jangka waktu 3

(tiga) tahun dan dapat dipilih kembali pada periode berikutnya.

2) Kepengurusan Komite Kesetiakawanan Sosial Provinsi terdiri

a) Pembina : Gubernur

b) Pengarah : Seluruh Kepala Instansi Provinsi

c) Ketua : Tokoh Daerah

d) Sekretaris : Pejabat setingkat eselon I di lingkungan Pemerintah

Provinsi

e) Anggota : seluruh Bupati/Walikota, Dunia Usaha dan Tokoh

Masyarakat

3) Tugas Komite Kesetiakawanan Sosial Provinsi adalah :


Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial di provinsi


Sosial di provinsi


Sosial di provinsi

d) Melaporkan penyelenggaraan Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial

kepada Gubernur

e) Melaksanakan advokasi sosial, politik dan anggaran di Provinsi

f) Mobilisasi pembudayaan kesetiakawanan sosial berskala Provinsi

c. Komite Kabupaten/Kota

1) Komite Kesetiakawanan Sosial Kabupaten/Kota diangkat, ditetapkan dan

disahkan oleh Bupati/ Walikota dengan Surat keputusan untuk jangka

waktu 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali pada periode berikutnya.

2) Kepengurusan Komite Kesetiakawanan Sosial Kabupaten/ Kota terdiri

a) Pembina : Bupati/Walikota

b) Pengarah : Seluruh Kepala Instansi Kabupaten/Kota


d) Sekretaris : Kepala Instansi Sosial Kabupaten/Kota

e) Anggota : seluruh Camat Kepala Wilayah, Dunia Usaha dan Tokoh

Masyarakat

3) Tugas Komite Kesetiakawanan Sosial Kabupaten/ Kota adalah :


Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial di Kabupaten/kota


Sosial di Kabupaten/Kota


Sosial di Kabupaten/kota


kepada Bupati/Walikota

22

e) Melaksanakann advokasi sosial, politik dan anggaran di

Kabupaten/kota

f) Mobilisasi pembudayaan kesetiakawanan sosial berskala

Kabupaten/ Kota

d. Komite Kecamatan

1) Komite Kesetiakawanan Sosial Kecamatan diangkat, ditetapkan dan

disahkan oleh Bupati/ Walikota dengan Surat keputusan untuk jangka

waktu 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali pada periode berikutnya.

2) Kepengurusan Komite Kesetiakawanan Sosial kecamatan terdiri

a) Pembina : Camat Kepala Wilayah Kecamatan

b) Pengarah : Seluruh Kepala Instansi Kecamatan


d) Sekretaris : Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan

e) Anggota : seluruh Kepala Desa/Lurah, dunia usaha dan Tokoh

Masyarakat

3) Tugas Komite Kesetiakawanan Sosial Kecamatan adalah :


Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial di Kecamatan


Sosial di Kecamatan


Sosial di Kecamatan


kepada Bupati/ Walikota

e) Melaksanakan advokasi sosial, politik dan anggaran di kecamatan

f) Mobilisasi pembudayaan Kesetiakawanan Sosial berskala

Kecamatan

e. Penyelenggara di tingkat Desa/Kelurahan

1) Penyelenggaraan Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial di desa/kelurahan

dilaksanakan oleh Satuan Tugas Kesetiakawanan Sosial yang diangkat,

ditetapkan dan disahkan oleh Kepala Desa/Lurah dengan Surat

Keputusan

2) Setiap desa/kelurahan wajib memiliki sekurang-kurangnya 10 (sepuluh)

orang Satuan Tugas Kesetiakawanan Sosial

3) Satuan Tugas Kesetiakawanan Sosial bertugas :

a) Menggerakkan pelaksanaan Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial di

desa/kelurahan

b) Mengendalikan Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial di

desa/kelurahan

c) Menggerakkan potensi kesejahteraan sosial untuk mendukung

terlaksananya Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial di

desa/kelurahan

4) Satuan Tugas Kesetiakawanan Sosial yang dimaksud dalam ayat (2)

23

adalah warga masyarakat yang memenuhi kriteria

a) Tokoh masyarakat

b) Diutamakan mereka yang telah memperoleh sertifikasi sebagai

Tenaga Penyuluh Sosial

c) Usia sekurang-kurangnya 18 tahun

d) Memiliki kerelaan, dedikasi dan integritas menjadi Tenaga Penyuluh

Sosial Masyarakat

e) Berlatar belakang pendidikan minimal SLTA

f. Pos Komunikasi Sosial

1) Pos Komunikasi Sosial dapat dibentuk dan berkedudukan di

Desa/kelurahan

2) Pos Komunikasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk,.

Dari, oleh dan untuk masyarakat setempat

3) Pos Komunikasi Sosial dimaksud berfungsi sebagai :

a) Sarana komunikasi, informasi, edukasi dan persuasi bagi Satgas

Kesetiakawanan Sosial dalam menjalankan tugas dan tanggung

jawabnya

b) Sarana pertukaran informasi dan komunikasi di desa/kota

c) Media pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan Bulan Bhakti

Kesetiakawanan Sosial

d) Media perantara antara kepentingan Pemerintah dengan masyarakat

B. Peranan Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial Nasional menjadi tanggung jawab Pemerintah

dan atau Pemerintah Daerah.

1. Peranan Pemerintah Pusat

Pemerintah memiliki peranan yang cukup besar dalam penyelenggaraan Bulan

Bhakti Kesetiakawanan Sosial secara nasional. Dalam hal ini, Pemerintah

menetapkan Menteri Sosial sebagai penanggung jawab penyelenggaraan Bulan

Bhakti Kesetiakawanan Sosial berskala nasional. Menteri memiliki kewenangan

:

a. Menetapkan kebijakan tehnis penyelenggaraan Bulan Bhakti

Kesetiakawanan Sosial

b. Menetapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria penyelenggaraan Bulan

Bhakti Kesetiakawanan Sosial

c. Menyelenggarakan bimbingan tehnis ;

d. Memfasilitasi penghargaan kepada desa/kelurahan peduli tingkat nasional

dan tokoh masyarakat peduli tingkat nasional.

e. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan

Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial secara nasional

f. Koordinasi dengan lintas kementerian terkait, Komite Kesetiakawanan Sosial

Nasional dan instansi sosial provinsi atau kabupaten/kota dalam

penyelenggaraan bulan Bhakti kesetiakawanan sosial tingkat nasional.

24

2. Peranan Pemerintah Provinsi

Pemerintah Daerah memiliki peranan yang cukup besar dalam

penyelenggaraan Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial berskala Provinsi Dalam

hal ini, Gubernur Kepala Daerah sebagai penanggung jawab penyelenggaraan

Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial berskala Provinsi. Gubernur memiliki

kewenangan :

a. Menetapkan kebijakan Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan Bulan


b. Menetapkan Kawasan Lingkungan Sosial Terpadu sebagai lokasi Bulan

Bhakti dan acara puncak.

c. Mensosialisasikan Norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan

Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial

d. Menyelenggarakan pembinaan teknis ;

e. Memfasilitasi penghargaan kepada desa /Lurah peduli dan tokoh peduli

tingkat provinsi dan mengajukan kepada Menteri Sosial untuk memperoleh

penghargaan secara nasional.

f. Melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan Bulan Bhakti

Kesetiakawanan Sosial di Provinsi

g. Koordinasi dengan lintas Instansi terkait dan Komite Nasional

Kesetiakawanan Sosial Provinsi atau kabupaten/kota dalam

penyelenggaraan Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial tingkat provinsi

3. Peranan Pemerintah Kabupaten/Kota

Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki peranan yang cukup besar dalam

penyelenggaraan Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial di Kabupaten/Kota .

Dalam hal ini, Bupati/Walikota sebagai penanggung jawab penyelenggaraan

Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial berskala Kabupaten/Kota. Bupati/Walikota

memiliki kewenangan :

a. Menetapkan kebijakan Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Bulan


b. Mengajukan calon lokasi Kawasan Lingkungan Sosial Terpadu yang menjadi

pusat kegiatan penyelenggaraan Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial.

c. Melaksanakan Norma, Standar, Prosedur, Pedoman dan Kriteria

penyelenggaraan Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial

d. Menyelenggarakan pembinaan teknis di Kabupaten/Kota ;

e. Memfasilitasi penghargaan kepada Desa peduli dan tokoh peduli tingkat

kabupaten/kota dan mengusulkan kepada Gubernur untuk memperoleh

penghargaan ke tingkat provinsi.

f. Melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan Bulan Bhakti

Kesetiakawanan Sosial di Kabupaten/Kota

g. Koordinasi dengan lintas Instansi terkait dan Komite Kesetiakawanan Sosial

Kabupaten/ Kota dalam penyelenggaraan Bulan Bhakti Kesetiakawanan

Sosial di Kab/Kota.

25

C. Koordinasi

Setiap penyelenggaraan Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial haruslah dilakukan

secara terkoordinasi.

1. Kementerian Sosial secara proaktif melakukan koordinasi antara pemangku

kepentingan di tingkat pusat dan daerah.

2. Instansi Sosial Provinsi atau Kabupaten/Kota secara proaktif melakukan

koordinasi antar pemangku kepentingan di Tingkat Provinsi, dan Lintas

Provinsi, serta Kabupaten/ Kota dan Lintas Kabupaten/Kota.

3. Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berupa usulan

perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian Bulan Bhakti Kesetiakawanan

Sosial yang perlu dilakukan secara terintegrasi

4. Kegiatan Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial yang strategis dan menyangkut

kepentingan nasional yang diselenggarakan oleh Daerah dikoordinasikan

dengan Kementerian Sosial.

D. Sarana dan Prasarana

1. Dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan Bulan Bhakti

Kesetiakawanan Sosial Nasional, perlu didukung sarana dan prasarana yang

meliputi:

a. Sarana dan prasarana Komite Kesetiakawanan Sosial Nasional; secara

berjenjang

b. Sarana dan prasarana Pos Komunikasi Sosial

c. Sarana dan prasarana Satuan Tugas Kesetiakawanan Sosial

2. Penataan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh

Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota, Camat Kepala Wilayah sesuai kebutuhan

dan kemampuan.

26

BAB V

PENGENDALIAN

A. Monitoring

1. Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota

melakukan pemantauan untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektifitas

langkah-langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan

kegiatan Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial

2. Pemantauan dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan

langsung terhadap pelaksanaan Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial

Bentuk pemantauan meliputi :

a. Pengukuran pencapaian tujuan jangka panjang

b. Pengukuran kinerja Komite dan Pos Komunikasi Sosial

c. Pembinaan kualitas kerja Satuan Tugas Kesetiakawanan Sosial

d. Perbaikan dan pengembangan kegiatan Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial

pada tahun berikutnya.

Komponen penyelenggaraan Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial yang perlu

dipantau dan di evaluasi adalah:

1. Administrasi & Keuangan

2. Kapasitas SDM dan proses rekruitment

3. Proses Perencanaan dan Pengambilan Keputusan

4. Pengelolaan kegiatan Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial

5. Ketepatan penggunaan alokasi dana masyarakat

6. Ketepatan sasaran

7. Dukungan publik

B. Evaluasi

1. Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan

evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan dilakukan pada akhir

tahun anggaran.

2. Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Bulan Bhakti

Kesetiakawanan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk

perencanaan tahun berikutnya dalam rangka perbaikan program.

3. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Bentuk Evaluasi meliputi :

a. Pengukuran keluaran dan outcomes

b. Pengukuran kemajuan capaian tugas yang dilakukan oleh Komite

c. Pencapaian kualitas kerja Satuan Tugas Kesetiakawanan Sosial

d. Rekomendasi yang diperoleh untuk peningkatan dan penyempurnaan

penyelenggaraan Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial Nasional pada tahun

mendatang.

27

Komponen penyelenggaraan Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial yang perlu

dipantau dan dievaluasi adalah:

1. Administrasi & Keuangan

2. Kapasitas SDM dan proses rekruitment

3. Proses Perencanaan dan Pengambilan Keputusan

4. Pengelolaan kegiatan Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial

5. Ketepatan penggunaan alokasi dana masyarakat

6. Ketepatan sasaran

7. Dukungan publik

8. Tingkat keluaran

9. Tingkat capaian hasil (outcomes)

10. Tingkat manfaat

11. Dampak yang terjadi

C. Pelaporan

Salah satu dokumen yang sangat penting dan diperlukan dalam

penyelenggaraan Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial adalah penyusunan laporan

baik secara tertulis maupun lisan. Laporan berfungsi sebagai bentuk pertanggung-

jawaban sekaligus pendokumentasian atas proses dan hasil yang telah dicapai.

Bahan laporan adalah hasil evaluasi.

1. Setiap Penyelenggaraan Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial wajib membuat

laporan tertulis yang dilakukan secara berjenjang

2. Bupati/Walikota berkewajiban menyampaikan laporan tertulis mengenai

Pelaksanaan Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial di wilayahnya kepada

Gubernur.

3. Gubernur berkewajiban menyampaikan laporan tertulis mengenai Pelaksanaan

Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial di wilayahnya kepada Menteri

4. Menteri menyampaikan laporan secara tertulis kepada Presiden selambat-

lambatnya 12 (dua) minggu setelah Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial

Nasional dilaksanakan.

5. Pelaporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)

dilakukan setiap tahun.

6. Bentuk dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

D. Pembinaan dan Pengawasan

1. Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan,

program, dan kegiatan terhadap Komite Kesetiakawanan Sosial Nasional dan

Pemerintah Provinsi.

2. Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan,

program, dan kegiatan Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial dalam terhadap

Komite Kesetiakawanan Sosial Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

3. Bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan

kegiatan Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial terhadap Komite Kesetiakawanan

Sosial di Kab/Kota, Kecamatan serta terhadap Satuan Tugas Kesetiakawanan

28

Sosial di Desa/kelurahan.

4. Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap kegiatan Pelaksanaan

Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial sesuai dengan mekanisme dan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

5. Bahwa untuk menampung aspirasi masyarakat, maka Pos Komunikasi Sosial

dapat dibentuk di desa/kelurahan

6. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dimaksudkan sebagai

upaya untuk memberikan motivasi dan arahan teknis guna keberlanjutan

kegiatan Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial pada tahun berikutnya.

E. Pembiayaan

1. Biaya penyelenggaraan Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial bersumber dari :

a. Swadaya masyarakat

b. APBN;

c. APBD;

d. Sponsor dan

e. Sumber-sumber lainnya yang sah.

2. Untuk meningkatkan kegiatan Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial secara

bermutu, Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan Anggaran sekurang-

kurangnya 1% dari APBD.

3. Biaya penyelenggaraan Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial Nasional

sebagaimana dimaksud digunakan untuk :

a. Administrasi Kegiatan

b. Kegiatan Operasional

c. Seminar, sarasehan dan workshop

d. Kampanye sosial

e. Operasi kemanusiaan

f. Sarana dan prasarana sesuai kebutuhan

g. Kegiatan lainnya yang dianggap perlu.

29

BAB V

PENUTUP

Pedoman Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial merupakan dokumen tertulis

yang difungsikan sebagai penuntun, tunjuk dan pegangan bagi siapapun dalam

melaksanakan kegiatan sesuai yang direncanakan. Dengan adanya Pedoman ini

diharapkan setiap pihak bisa memanfaatkan tuntunan ini dengan penuh kesadaran dan

tanggung jawab.

Semua pelaksanaan Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial baik yang

dilakukan oleh pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota pada

saat ditetapkannya pedoman ini perlu segera menetapkan Rencana Kerja yang

melibatkan Komite yang telah ditetapkan di daerah masing-masing. Dalam hal

demikian, maka Komite Nasional serta perangkat pendukungnya harus dibentuk

selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah pedoman ini diterbitkan.

30

Lampiran : Best Practice Kawasan Lingkungan Sosial Terpadu (KLST) dalam

rangka Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial (BBKS) Tingkat Daerah

Kampung Bantar Kampung Percontohan Kawasan Lingkungan Sosial Terpadu

DI Provinsi Jambi

Kondisi Geografis

Kampung Bantar merupakan suatu kawasan yang terletak di RT. 14 Liposos

II Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi dengan Luas Wilayah 5

Ha, sebagian besar kawasan pertanian, perkebunan dan perikanan.

Kondisi Demografi

Dilihat dari kondisi Demografi Kampung Bantar yang terletak di RT. 14

Liposos II Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi dengan jumlah

penduduk 792 jiwa terdiri dari laki-laki sebanyak 445 jiwa dan perempuan 347 jiwa

dengan jumlah kepala keluarga 198 KK, mata pencaharian penduduk antara lain

pertanian 45%, peternakan 35%, Buruh/ tukang 15% dan lainnya 5%. Masyarakat

KLST Kampung Bantar adalah perpaduan dari berbagai etnis suku di Indonesia terdiri

dari 70% Jawa, 20% Minang, dan 10% lainnya.

Kondisi Topografi

Kampung Bantar Liposos II Kel. Eka Jaya merupakan daerah dataran rendah,

lahan gambut dan rawa, yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk lahan pertanian,

perkebunan, peternakan dan perikanan sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan

meningkatkan penghasilan taraf ekonomi masyarakat secara mandiri.

Pengertian Kampung Bantar

Suatu kondisi Kawasan Kampung di Tingkat Kelurahan atau RT. yang

mampu mengakselerasi percepatan pembangunan, memiliki kondisi kehidupan sosial

ekonomi masyarakat berahklak dan berbudaya dengan senantiasa memelihara nilai-

nilai adat istiadat dan budaya bangsa guna menuju masyarakat yang bersih aman dan

pintar.

Tujuan Program Kampung Bantar

Merupakan upaya Pemerintah Kota Jambi untuk menjadikan suatu

lingkungan perkampungan masyarakat yang berwawasan lingkungan bersih dan sehat,

tercukupinya fasilitas sanitasi dan prasarana lingkungan memadai, permukiman layak

huni dan tertata rapi, aman dan tertib, tingkat kehidupan sosial ekonomi masyarakat

yang cukup baik, serta senantiasa menjaga semangat jiwa gotongroyong, nilai-nilai

31

kesetiakawanan sosial, Adat istiadat dan norma-norma hukum dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang lebih berakhlak dan berbudaya.

Sejarah Kampung Bantar

Pada tahun 1985/1986 kelompok tani mendapatkan kunjungan Menteri

Sosial (Ibu Nani Sudarsono), dari hasil kunjungan diadakanlah temu wicara dengan

anggota kelompok tani dengan menghasilkan kesediaan Ibu Menteri Sosial untuk

menyantuni Kelompok Lansia non panti sebanyak 30 orang lansia berupa lauk pauk atas

kesepakatan kelompok lansia dana bantuan lauk pauk di koordinir dan dikumpulkan/ di

tabung, dari hasil tabungan itu dapatlah membeli lahan belukar seluas 3Ha yang

sekarang disebut Liposos I (Lingkungan Pondok Sosial I)

Pada tahun 1990 Ibu Menteri Sosial RI (Ibu Inten Suweno) berkenan hadir

dilokasi Liposos I dari hasil kunjungan Ibu Menteri Sosial memberi arahan agar Liposos I

dapat dikembangkan dan pemerintahan pusat membantu membebaskan lahan seluas

2,5Ha guna untuk pembangunan Liposos II dengan tenaga gotong royong lahan

tersebut di kapling dan diperuntukan bagi orang miskin tuna wisma dan kaum marjinal

pada saat itu dengan luas 150m².

Kondisi Kampung Bantar Masa Kini

Dengan kondisi alam yang masih ganas dan berawa, serta akses jalan setapak

yang masih sulit, maka seiring berjalannya waktu masyarakat tidak pernah menyerah

untuk mulai melakukan upaya-upaya perbaikan lingkungan sekedarnya melalui gotong

royong, penataan demi penataan dilakukan dengan mencoba berbagai peluang untuk

"survival".

Dengan pola kehidupan masyarakat yang selalu bergotong royong, maka

Departemen Sosial bersama pemuda setempat melakukan penataan demi penataan

dengan memanfaatkan lahan yang ada dengan cara membangun saluuran-saluran

primer dan pemanfaatan lahan tidak produktif menjadi lahan produktif.

Masyarakat juga mendapat pendampingan dari para Potensi dan Sumber

Kesejahteraan Sosial melalui bimbingan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk

KUBE, UEP, UP2K, LPK, LPP dan Kelompok Tani dan sebagainya.

Pada tahun 2009 salah satu warga setempat (sdr. Sarwadi) mengikuti Diklat

Karya Nyata Karang Taruna di Bogor, mengembangkan pertanian dan budi daya ikan air

deras, setelah kembali dari Bogor, sdr. Sarwadi dan kawan-kawan mencoba

mengembangkan usaha pertanian dan perikanan tambak yang akhirnya berkembang

menjadi kawasan produktif.

32

Masyarakat juga mendapat pendampingan dari para Potensi Sumber

Kesejahteraan Sosial melalui bimbingan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk

KUBE, UEP, UP2K, LPK, LPP dan Kelompok Tani dsb.

Pada tahun 2009 salah satu warga setempat (sdr. Sarwadi) mengikuti diklat

Karya nyata Karang Taruna di bogor, mengembangkan pertanian dan budi daya ikan air

deras, setelah kembali dari Bogor sdr. Sarwadi dkk mencoba mengembangkan usaha

pertanian dan perikanan tambah yang akhirnya berkembang menjadi kawasan produktif.

Karena Kawasan tersebut dikelola secara gotong royong dengan menjunjung

nilai-nilai Kesetiakawanan Sosial, maka lambat laun Kampung Bantar menjadi Kawasan

percontohan dan mendapat Predikat I (pertama) dari Pemerintah Kota Jambi dengan

sebutan Kampung Bantar (Bersih, Aman, dan Pintar), dengan telah melalui proses hasil

penilaian dari seluruh instansi terkait yang merupakan murni dari potret kehidupan

masyarakat sehari-hari yang sudah mandiri dan melekat pada kehidupan mereka, tidak

diberi bantuan apapun hanya pembinaan dan penghargaan sehingga dapat menjadi

suatu Kawasan Lingkungan Sosial Terpadu (KLST) dan dikembangkan lebih lanjut

menjadi Kawasan Produktif.

Kondisi Kampung Bantar yang diharapkan diwaktu mendatang menjadi Kawasan

Lingkungan Sosial Terpadu (KLST)

Sebagai suatu Kawasan yang memiliki Potensi dan prospek kedepan, maka

harapan masyarakat Kampung Bantar dapat menjadi lebih maju lagi, oleh karena itu

sebagai wujud nyata perhatian dari Pemerintah Pusat/ Lembaga terkait lainnya melalui

Kementerian Sosial RI, Pemerintah Provinsi Jambi, Pemerintah Kota Jambi dan para

stake holder lainnya memberikan apresiasi, motivasi, dukungan, arahan, bimbingan dan

pembinaan kepada masyarakat kampung bantar yang telah mampu bangkit sebagai

ujung tombak dalam mengaplikasikan nilai-nilai semangat kegotongroyongan,

kesetiakawanan, dan kemandirian sehingga dapat menjadi masyarakat yang berakhlak,

berbudaya dan bermartabat menuju kehidupan yang lebih layak.

Harapan masyarakat di Kampung Bantar agar seluruh stake holder dapat

mensinergikan setiap program kegiatan ke kawasan Lingkungan Sosial Terpadu (KLST)

dalam upaya mengentaskan kemiskinan dengan berbagai macam bantuan yang

dibutuhkan masyarakat sehingga Kampung ini dapat menjadi Sentra Industri Rumah

Tangga, Kerajinan, Perdagangan, Produksi, Pertanian, Perkebunan, Peternakan,

Perikanan dan lainnya dangan semangat "Satu langkah kecil untuk perubahan yang

besar".

pedoman bbks 2015 pdf

Documents