5/12/2018 Perka No 13 Tahun 2009

1/76

KEPALABADAN PENANAMANMODALREPUBLIKNDONESIASALINANPERATURANKEPALABADANKOORDINASIPENANAMANMODALNOMOR 13 TAHUN2009TEl'ffANGPEDOMANDANTATACARAPENGENDALIANELAKSANAANPENANAMANMODAL

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESAKEPALABADANKOORDINASIPENANAMANMODAL,

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263),sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4893);2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612)

sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 17 Tahun2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang PengelolaanLingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3699);4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan PresidenNomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian UrusanPemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, danPemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamhuruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Kepala Badan KoordinasiPenanaman Modal tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian

Pelaksanaan Penanaman Modal;Mengingat

5. Undang-Undang ...

5/12/2018 Perka No 13 Tahun 2009

2/76

17. Peraturan ...

-2-

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Nc~:;nr;1Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan LernbaranNegara Republik Indonesia Nomor 4844);6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang PedomanPembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LaporanPenyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, LaporanKeterangan Pertanggungiawaban Kepala Daerah kepada DewanPerwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan PenyelenggaraanPemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4693);10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang PernbagianUrusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan DaerahProvinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4737);11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang OrganisasiPerangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 89, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor4741);12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang PedomanPemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal diDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 ten tang KawasanIndustri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);14. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan KoordinasiPenanaman Modal;15. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan TerpaduSatu Pintu di Bidang Penanaman Modal;16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan KoordinasiPenanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KepalaBadan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4/P/2009;

5/12/2018 Perka No 13 Tahun 2009

3/76

8. Perangkat ...

-3-

17. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor .....Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, danPelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;18. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ....Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Perrnohonan PenanarnanModal;19. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Nomor .... Tahun 2009tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secaraElektronik;

MEMUTUSKANMenetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODALTENTANGPEDOMAN DAN TATACARAPENGENDALIANPELAKSANAANPENANAMANMODAL.

BAB IKETENTUANUMUMPasal1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:1. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baikoleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing,untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.2. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yangmelakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modaldalam negeri dan penanam modal asing.3. Pengendalian adalah kegiatan untuk melakukan pemantauan,pembinaan, dan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan penanamanmodal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.4. .Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantauperkembangan pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang telahmendapat Pendaftaran Penanaman Modal danl atau Izin PrinsipPenanaman 'Modal dan/atau Surat Persetujuan Penanaman Modaldanl atau Izin Usaha, dan melakukan evaluasi atas pelaksanaannya.5. Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada penanam modal untukmerealisasikan penanaman modalnya dan fasilitasi penyelesaianmasalah/hambatan atas pelaksanaan kegiatan penanaman modal.6. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan gunamencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan atas pelaksanaanpenanaman modal serta pengenaan sanksi terhadappelanggaran/penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan.7. Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat BKPM,adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bertanggung jawabdi bidang penanaman modal yang dipimpin oleh seorang kepala yangbertanggung jawab Iangsung kepada Presiden.

5/12/2018 Perka No 13 Tahun 2009

4/76

20. Pembekuan ...

-4-

8. Perangkat Daerah Provinsi bidang Penanaman Modal, yang selanjutnyadisingkat PDPPM, adalah unsur pembantu kepala daerah dalam rangkapenyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi, dengan bentuk sesuaidengan kebutuhan masing-masing pemerintah provinsi, yangmenyelenggarakan fungsi utama koordinasi di bidang penanamanmodal di pemerintah provinsi.

9. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota bidang Penanarnan Modal, yangselanjutnya disingkat PDKPM, adalah unsur pembantu kepala daerahdalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota,dengan bentuk sesuai dengan kebutuhan masing-rnasing pemerintahkabupaten/kota, yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi dibidang penanaman modal di pemerintah kabupaten/kota.10. Instansi pemerintah terkait adalah lernbaga Pemerintah, provinsimaupun kabupaten/kota yang secara fungsional membina bidangusaha, rnenyelenggarakan pemberian perizinandan nonperizinan, sertamenyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan penanamanmodal.11. Proyek adalah kegiatan penanaman modal oleh penanam modal yang

. telah mendapat Pendaftaran Penanaman Modal dan Iatau Izin PrinsipPenanaman Modal danl atau Surat Persetujuan Penanaman Modal danlzin Usaha dati BKPM,PDPPM,atau PDKPM.12. Pendaftaran Penanaman Modal adalah bentuk persetujuan awalPemerintah sebagai dasar memulai rencana penanaman modaL13. Izin Prinsip Penanaman Modal adalah izin yang wajib dimiliki olehperusahaan yang bidang usahanya dapat memperoleh fasilitas fiskal dandalam pelaksanaan kegiatan penanaman modalnya membutuhkanfasilitas fiskal.14. Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, yang selanjutnya disingkatKPPA,adalah izin untuk mendirikan kantor perwakilan di Indonesia

yang berkedudukan di Indonesia.15. Izin Usaha adalah izin yang dimiliki dan melekat pada perusahaanuntuk melaksanakan kegiatan produksi/ operasi komersial, baikproduksi barang maupun jasa, sebagai pelaksanaan atas PendaftaranPenanarnan Modal dan/atau Izin Prinsip Penanaman Modal dan/atauPersetujuan Penanaman Modal yang telah diperoleh perusahaan kecualiditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektor.16. Laporan Kegiatan Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat LKPM,adalah laporan secara berkala mengenai perkembangan kegiatanperusahaan dan kendala yang dihadapi penanam modal dalam bentukdan tala cara sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.17. Berita Acara Pemeriksaanproyek, yang selanjutnya disingkat BAP,adalah laporan hasil pemeriksaan Iapangan terhadap pelaksanaankegiatan penanaman modal dalam rangka pemberian fasilitas fiskalpenanaman modal, pengenaan dan pembatalan sanksi, serta keperluanpengcndalian pelaksanaan lainnya.18. Pembatasan kegiatan usaha adalah tindakan administratif yangdilakukan BKPM,PDPPM,atau PDKPMsesuai dengan kewenangannyauntuk membatasi kegiatan usaha perusahaan.19. Pembekuan kegiatan usaha adalah tindakan administratif yangdilakukan BKPM,PDPPM, atau PDKPMsesuai dengan kewenangannyayang mengakibatkan dihentikannya kegiatan perusahaan untuksementara waktu.

5/12/2018 Perka No 13 Tahun 2009

5/76

b. informasi ...

-5-20. Pembekuan fasilitas fiskal penanaman modal adalah tindakanadministratif yang dilakukan BKPM,PDPPM,atau PDKPMsesuai dengan

kewenangannya untuk menghentikan sementara waktu fasilitas fiskalpenanaman modal.21. Pembatalan adalah tindakan administratif yang dilakukan BKPM,PDPPM, atau PDKPM sesuai dengan kewenanganny yangrnengakibatkan tidak berlakunya Pendaftaran Penanarnan Modalllzin

Prinsip Penanaman ModallPersetujuan Penanaman Modal yang tidakdirealisasikan.22. Pencabutan adalah tindakan administratif yang dilakukan BKPM,PDPPM, atau PDKPM sesuai dengan kewenangannya yangmengakibatkan tidak berlakunya Pendaftaran Penanaman ModaIllzinPrinsip Penanaman ModallPersetujuan Penanaman Modal yang telahada kegiatan nyata danl atau Izin Usaha.23. Pencabutan fasilitas fiskal penanaman modal adalah tindakanadministratif yang dilakukan BKPM,PDPPM,atau PDKPMsesuai dengankewenangannya yang mengakibatkan dicabutnya fasilitas fiskalpenanaman modal.24. Kegiatan nyata adalah kegiatan yang telah dilakukan oleh perusahaandalam melaksanakan penanaman modal, baik secara administratifmaupun dalam bentuk fisiko

BAB I IM AKSUD , TU JUAN , DAN SASARAN

Pasal2

(1) Maksud pengendalian pelaksanaan penanaman modal adalahmelaksanakan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan terhadappelaksanaan penanaman modal sesuai dengan hak, kewajiban, dan. tanggung jawab penanam modal.

(2). Tujuan pengendalian pelaksanaan penanaman modal adalaha. memperoleh data perkernbangan realisasi penanaman modal daninformasi masalah dan hambatan yang dihadapi oleh perusahaan;b. melakukan bimbingan dan fasiIitasi penyelesaian masalah danhambatan yang dihadapi oleh perusahaan;c. melakukan pengawasan pelaksanaan ketentuan penanaman modaldan penggunaan fasilitas fiskal serta melakukan tindak lanjut ataspenyimpangan yang dilakukan oleh perusahaan.

(3) Sasaran pengendalian pelaksanaan penanaman modal adalahtercapainya kelancaran dan ketepatan pelaksanaan penanaman modalserta tersedianya data realisasi penanaman modal.

BAB IIIHAK , KEWA JIBAN , DAN TANGGUNG JA W AB PENANAM MODAL

Pasal3Setiap penanam modal berhak mendapatkana. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;

5/12/2018 Perka No 13 Tahun 2009

6/76

-6-

b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankan;c. hak pelayanan;d. berbagai bentuk fasilitas fiskal kemudahan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

Pasal4Setiap penanam modal berkewajibana. meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melaluipelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;b. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenagakerja warga negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing;c. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;d. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;e. menyampaikan LKPM;f. menghormati tradisi budaya. masyarakat sekitar lokasi kegiatan usahapenanaman modal;g. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan;h. mengalokasikan dana secara bertahap ,untuk pemulihan lokasi yangmemenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yangmengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yangpelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. pembinaan ...

Pasal5

Setiap penanam modal bertanggung jawaba. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidakbertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jikapenanam modal rnenghentikan atau menelantarkan kegiatan usahanya;c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktekmonopoli, dan hal lain yang merugikan negara;d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraanpekerja;f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan,

BAB IVTATA.CARAPENGENDALIANELAKSANAANENANAMANMODALPasal6

Pemantauan, pembinaan, dan pengawasan penanaman modal dilakukandengan caraa. pemantauan melalui kompilasi, verifikasi serta evaluasi LKPM, dan darisumber informasi lainnya.

5/12/2018 Perka No 13 Tahun 2009

7/76

-7-

b. pembinaan melalui :1. penyuluhan pelaksanaan ketentuan penanaman modal;Z. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modalsesuai dengan ketentuan perizinan yang telah diperoleh;3. bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah Zhambatan yang dihadapi

penanam modal dalam merealisasikan kegiatan penanarnan modalnya.c. pengawasanmelalui1. penelitian danevaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuanpenanaman modal dan fasilitas yangtelah diberikan;2. pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal;3. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan penanamanmodal. '

a. PDKPM...

Pasal7Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan olehBKPM, PDPPM, atau PDKPM sesuai dengan kewenangannya dalammelakukan Pendaftaran Penanaman Modal danl atau Izin Prinsip PenanamanModal danl atau Persetujuan Penanaman Modal dan Izin Usaha.

Pasal8(I)' Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukansecara berjenjang oleh

a. PDKPM terhadap seluruh kegiatan Penanaman Modal dikabupaten/kota;b. PDPPM terhadap pembinaan Penanaman Modal yang tidak dapatdilaksanakan oleh kabupaten/kota;c. BKPM terhadap pembinaan Penanaman Modal yang tidak dapatdilaksanakan di tingkat provinsi; dan

d. Inst.msi teknis terkait terhadap permasalahan teknis kegiatanpen.inaman modal.(2), PDKP1\4dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) hui uf a melakukan koordinasi dengan instansi daerah terkait.(3) PDPPMdalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b melakukan koordinasi dengan PDKPM dan instansi daerahterkait. .(4) BKPMd,.lam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf ~: melakukan koordinasi dengan PDPPM, PDKPM dan instansiterkait.(5) Instansi teknis dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud padaayat (II huruf d melakukan koordinasi dengan BKPM, PDPPM danPDKPM-

Pasal9(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam PasaI 6 huruf c dilakukanoleh

5/12/2018 Perka No 13 Tahun 2009

8/76

a. BKPM...

-8-

a. PDKPM terhadap seluruh kegiatan penanaman modal dikabupaten/kota;b. PDPPM'terhadap penanaman modal yang kegiatannya bersifat lintaskabupaten/kota dan berdasarkan peraturan perundang-undanganrnenjadi kewenangan pemerintahan provinsi;c. BKPMterhadap penggunaan fasilitas fiskal penanarnan modal yanzmenjadi kewenangan pemerintah;

d. instansi teknis terhadap pelaksanaan penanaman modal sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan yanz mengaturkegiatan usaha.(2) PDKPM dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a melakukan koordinasi dengan instansi daerah terkait.(3) PDPPMdalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b melakukan koordinasi dengan PDKPM dan instansi daerahterkait.(4) BKPMdalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf c melakukan koordinasi dengan PDPPM, PDKPM, dan instansiterkait.

Pasal10(1) Dalam hal-hal tertentu BKPMdapat langsung melakukan pemantauan,pembinaan, dan pengawasan atas kegiatan penanaman modal yangmenjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi ataukabupaten/kota.(2) Dalam hal-hal tertentu PDPPMdapat Iangsung melakukan pemantauan,pembinaan, dan pengawasan atas kegiatan penanaman modal yangmenjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten/kota.(3) Hal-hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)meliputi

a. terjadinya pencemaran lingkungan yang membahayakankeselamatan masyarakat;b. adanya permintaan dari perusahaan atau pemerintah daerah atauinstansi terkait;c. adanya pengaduan masyarakat.

Pasa111(1) Kepala BKPMdapat melimpahkan wewenangnya kepada Gubemur atas

pemantauan kegiatan penanaman modal yang menjadi kewenanganPemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.(2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaturtersendiri dengan Peraturan Kepala BKPM.

Pasal12(1) Pengawasan di lokasi proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat

(1) dilakukan secara terkoordinasi dengan memberitahukan terlebihdahulu kepada perusahaan.(2) Pengawasan di lokasi proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan dengan berkoordinasi dengan

5/12/2018 Perka No 13 Tahun 2009

9/76

5. Perusahaan ...

-9-

a. BKPMpada tingkat pemerintah;b. PDPPMpada tingkat provinsi;c. PDKPMpada tingkat kabupaten/kota.

(3) Pemberitahuan kepada perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan surat tugas dari instansi teknis terkait menggl1nakiln bentuksurat sebagaimana tercantum pada Lampiran 1 .

(4) Pimpinari/penanggung jawab perusahaan di lokasi proyek wajibmemberikan informasi yang diperlukan terkait dengan objekpemeriksaan.(5) Hasil pemeriksaan di lokasi proyek dituangkan dalam BAP yang. ditandatangani oleh pemeriksa dan pimpinan/penanggung jawabperusahaan dengan menggunakan bentuk sebagaimana tercantum padaLampiran II.

BABVLAPORANKEGIATANPENANAMANMODALPasal 13

(1) Perusahaan yang telah mendapat Pendaftaran Penanaman Modaldanl atau Izin Prinsip Penanaman Modal danl atau PersetujuanPenanaman Modal atau Izin Usaha, wajib menyampaikan LKPMsecaraberkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e yang disampaikankepada BKPM, PDPPM, dan PDKPM dengan menggunakan formulirLKPMsebagaimana tercantum pada Lampiran III.(2) Perusahaan memiliki kewajiban menyampaikan LKPMpertama kali ataspelaksanaan kegiatan penanaman modalnya paling larnbat 6 (enam)bulan sejak tanggal Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip

Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal diterbitkan.(3) Kewajiban penyampaian LKPM dilakukan secara berkala olehperusahaan dengan menggunakan formulir LKPM sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:a. perusahaan yang masih dalam tahap .pembangunan/konstruksiwajib menyampaikan LKPMdengan Periode Laporan Semester I (1Januari s.d. 30Juni) dan Semester II (I Juli s.d. 31Desernber);b. laporan Semester I disampaikan paling lambat pada akhir bulan Julitahun yang bersangkutan dan Laporan Semester II paling larnbatpada akhir bulan januari tahun berikutnya;c. perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha wajib menyampaikan

LKPM1 (satu) tahun sekali dengan Periode Laporan 1Januari s.d. 31Desember dan penyampaiannya dilaksanakan paling lambat padaakhir bulan januari tahun berikutnya.(4) Perusahaan yang memiliki lebih dari 1 (satu) Pendaftaran PenanamanModallIzin Prinsip Penanaman Modal/Pcrsetujuan Penanaman Modalwajib membuat LKPM secara terpisah untuk masing-masingI'endaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip PenanamanModallPersetujuan Penanaman Modal. Untuk kegiatan-kegiatanpenanaman modal yang telah memiIiki Izin Usaha, laporan dapatdigabung dalam satu LKPM.

5/12/2018 Perka No 13 Tahun 2009

10/76

Pasal 14 ...

-10-

(5) Perusahaan yang memiliki 1 (satu) Pendaftaran Penanaman Modal/lzinPrinsip Penanaman Modall Persetujuan Penanaman Modal atau IzinUsaha, yang kegiatan penanaman modalnya lebih dari 1 (satu)kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi wajib menyampaikan LKPMkepada provinsi dan kabupaten/kota seeara terpisah.(6) Perusahaan yang memiliki kegiatan beberapa bidang usaha dalam 1

(satu) Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman ModallPersetujuan Penanaman Modal atau Izin Usaha wajib menyampaikanLKPMdengan merinci realisasi masing-rnasing bidang usaha.(7) Perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang pembangunannyadilaksanakan secara bertahap wajib menyampaikan LKPM menuruttahapan pelaksanaannya.(8) Perusahaan yang telah beralih status atau telah melakukanpenggabungan perusahaan (merger) wajib menyampaikan LKPMsebagaimana diatur pada ayat (3).(9) Penyampaian LKPMkepada BKPM, PDPP, dan PDKPM sebagairnanadimaksud pada ayat (1) dilakukan

a. dalam bentuk hard copyatau soft copy,b. melalui surat elektronik, atauc. melalui SPIPISE.

(10) Perusahaan yang berlokasi di kawasan perdagangan bebas danpelabuhan bebas menyampaikan LKPM kepada badan pengusahaankawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas yang bersangkutan. dengan tembusan kepada BKPM,PDPFM,dan PDKPM.(1 i) Kantor perwakilan perusahaan asing wajib menyampaikan laporankegiatannya kepada BKPM setiap akhir tahun dengan menggunakanfonnulir laporan sebagaimana tercantum pada Lampiran IV.(12) Perusahaan yang mendapatkan fasilitas penanaman modal wajibmenyampaikan

a. Pcmberitahuan Impor Barang (PIB)sesuai dengan Surat PersetujuanFasilitas Bea Masuk atas Impor Mesin, lkirang atau Surat PersetujuanFasilitas Bea Masuk atas Impor Bahan kepada Direktorat Jenderal BeaCukai dengan tembusan KepalaBKPM;b. Laporan realisasi impor disampaikan sccara periodik setiap 3 (tiga)bulan sekali bagi perusahaan pemilik Angka Pengenal ImporProdusen kepada BKPM dan Direktur Jenderal Perdagangan LuarNegeri, Departemen Perdagangan, dengan menggunakan formulirlaporan sebagaimana tercantum pada Lampiran V.

(13) Penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan. oleh perusahaan sampai dengan perusahaan selesai menggunakanfasilitas fiskal yang diberikan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah.(14) Setelah perusahaan selesai menggunakan fasilitas sebagairnanadimaj.sud pada ayat (13), LKPM selanjutnya disampaikan kepadainstaw;j teknis yang membina sektor bidang usaha dengan tembusankepau.. BKPM,PDPPM,dan PDKPM.

5/12/2018 Perka No 13 Tahun 2009

11/76

BAB VI ...

-11-Pasal14

(1) BKPM, PDPPM, atau PDKPM melakukan evaluasi LKPM terhadapPendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip PenanarnanModal/Persetujuan Penanaman Modal atau Izin Usaha yangditerbitkannya.(2) Evaluasi LKPMsebagaimana tersebut pada ayat (1) meliputia. keterangan perusahaan;

b. perizinan Penanaman Modal yang dimiliki;c. realisasi investasi dan permodalan;d. penyelesaian fisik;e. penggunaan tenaga kerja;f. produksi dan pemasaran;g. kewajiban perusahaan yang tercantum dalam PendaftaranlPersetujuan Penanaman Modal atau Izin Usaha atau ketentuan yangberlaku;h. permasalahan yang dihadapi oIeh perusahaan.

(3) Dalam melakukan evaluasi LKPMsebagaimana dimaksud pada ayat (1),BKPM, PDPPM, atau PDKPM dapat meminta perusahaan untukmenyampaikan penjelasan danIatau memperbaiki LKPM apabilaterdapat kesalahan atau keraguan atas data yang disampaikan.Pasal15

(1) BKPMmembuat laporan kumulatif atas pcluksanaan penanaman modalskala nasional sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali dan.disampaikan kepada Presiden dan instansi terkait sesuai dengan formatlaporan perkembangan penanaman modal sebagaimana diatur dalamPeraturan Kepala BKPM.

(2) PDPPM membuat laporan kumulatif alas pelaksanaan penanamanmodal di wilayah provinsi setiap 6 (enam) bulan sekali dan disampaikankepada Gubernur dengan tembusan kepada BKPMselambat-larnbatnyaakhir bulan Agustus tahun berjalan dan akhir bulan Februari tahunberikutnya.(3) PDKPM membuat laporan kumulatif atas pelaksanaan penanaman. modal di wilayah kabupaten/kota setiap 6 (enam) bulan sekali dandisampaikan kepada BupatilWalikota dengan tembusan kepadaBKPMdan PDPPM selambat-larnbatnya tanggal 31 juli tahun berjalan dan 31januari tahun berikutnya.(4) Laporan kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), danayat (3) disampaikan dengan menggunakan format laporansebagaimana tercantum pada Lampiran VI.(S) BKI'i\1 membuat laporan fasilitas rea masuk atas fasilitas penanamanmodal berdasarkan pemberitahuan impor barang sebagaimanadimaksud dalam Pasal 13 ayat (12) dan disampaikan kepada Menteri

Keuangan setiap 6 (enarn) bulan pada bulan Januari dan juli tahunberjalan.(6) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercanturn padaLampiran VII. .

5/12/2018 Perka No 13 Tahun 2009

12/76

(7) Tim ...

-12-BABVIBERITAACARAPEMERIKSAANROYEKPasal16

(1) BAPdiperlukan dalam rangkaa. pengawasan dalam bentuk pemeriksaan ke lokasi proyek penanamanmodal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c angka 2 danPasal9;b. permohonan bagi penanaman modal yang memerlukan fasilitasimpor bahan baku;c. permohonan pencabutan proyek penanaman modal yangmenggunakan fasilitas penanaman modal dengan masa importasimesin/peralatan kurang dari 5 (lima) tahun sejak pengimporan;d. tindak lanjut dari ditemukannya bukti awal penyimpangan yangdilakukan oleh perusahaan;e. pengenaan sanksi;f. pembatalan sanksi.

(2) BAPuntuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a danhuruf e didasarkan atas hasil evaluasi BKPM,PDPPM,PDKPM,danl atauinstansi teknis terkait terhadap permasalahan perusahaan penanamanmodal.(3) Pembuatan BAPuntuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b dan huruf c didasarkan atas permohonan fasilitas impor bahanbaku dan permohonan pencabutan 'proyek penanaman modal yangmenggunakan fasilitas penanaman modal dengan masa importasimesin/peralatan kurang dari 5 (lima) tahun sejak pengimporan yangdiajukan perusahaan kepada BKPM.(4) Pembuatan BAPuntuk keperluan sebagaimuna dimaksud pada ayat (1)huruf e dan huruf f diajukan perusahaan kepada BKPM,PDPPM; atauPDKPM dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum padaLampiran VIII .(5) Pembuatan BAPuntuk keperluan sebagaimuna dimaksud pada ayat (1)dilakukan oleh Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yangdibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala BKPM atau KepalaPDPJ'M atau Kepala PDKPM sesuai dengan kewenangannya, bentukSural Keputusan pembentukan tim sebagaimana tercantum padaLampiran IX.(6) Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal di tingkat pemerintah

dapat terdiri daria. departemen/ instansi teknis;b. Direktorat jenderal Pajak;c. Direktorat jenderal Bea dan Cukai;d. BJdMl Pertanahan Nasional;e. Depertemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi;f. Kementerian Negara Lingkungan Hidup;. g. instansi terkait lainnya;, h. BKPM.

5/12/2018 Perka No 13 Tahun 2009

13/76

(2) Untuk ...

-13-

(7) Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal di tingkat provinsiatau di kabupaten/kota dapat terdiri daria. dinasl instansi teknis;b. instansi perpajakan di daerah;c. instansi bea dan cukai di daerah;d. badan/kantor pertanahan di daerah;e. instansi tenaga kerja di daerah;f. instansi lingkungan hidup di daerah;g. instansi terkait lainnya di daerah;h. PDPPMdan PDKPMsetempat.

(8) Dalam melakukan pemeriksaan, Tim Pengendalian PelaksanaanPenanaman Modal dikoordinasikan oleh BKPM, PDPPM, atau PDKPM. dengan keanggotaan yang disesuaikan dengan keperluan pembuatan. BA l',Pasal17

(1) BKPM,PDFPM,atau PDKPMatau instansi teknis wajib' memberitahukankepada Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mengenaipelaksanaan pemeriksaan proyek dalam waktu paling lambat 2 (dua)hari kerja sejak permohonan diterima sebagaimana dimaksud dalamPasal16 ayat (8).(2) Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimanadimaksud dalam Pasal 16 ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) melakukanpemeriksaan proyek dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) harikerja setelah pemberitahuan diterima,(3) BAP sebagai hasil pemeriksaan proyek dituangkan dalam laporan

dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum pada LampiranII.(4) Pembuatan BAPwajib dilaksanakan di lokasi proyek dan ditandatanganilangsung oleh pimpinan/penanggung jawab perusahaan, BKPM,PDPl'M, atau PDKPMdan instansi teknis terkait lainnya sesuai dengankeperluan pembuatan BAP.(5) Hasil BAP diterima oleh BKPM u.p. Deputi Bidang PengendalianPe laksa naan Penanaman Modal, PDPPM, dan PDKPM serta instansiteknis dalam jangka waktu paling lambat s (tiga) hari kerja sejakpelakssnaan pemeriksaan proyek.

BA B VIIPEM BATA LAN f'ENDA ITARAN PENANAM AN M ODA L IIZIN PR INSIPPENANAM AN M ODAL IPERSETIJJUA N PENA NAM AN M ODAL

Pasal18(1) BKPJ\\. PDPPM, atau PDKPM melakukan pembatalan terhadapPendan.rran Penanaman ModaIlIzin Prinsip PenanamanModallPersetujuan Penanaman Modal atau Izin Pendirian KantorPerwakilan Perusahaan Asing yang diterbitkannya yang tidakdilaksanakan dalam bentuk kegiatan nyata.

5/12/2018 Perka No 13 Tahun 2009

14/76

4. surat kuasa ...

-14-(2) Untuk Persetujuan Penanaman Modal yang diterbitkan BKPMyang telahmenjadi kewenangan pemerintahan provinsi atau menjadi kewenanganpemerintahan kabupaten/kota, pembatalan pendaftaran persetujuanpenanaman modalnya dilakukan oleh PDPPMatau PDKPM.(3) Kegiatan nyata sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) secaraadministratif dilihat dari telah diperolehnya perizinan dan nonpcrizinan

yang diperlukan untuk merealisasikan kegiatan penanaman modalberupaa. akta pendirian perusahaan dan pengesahannya;b. nomor pokok wajib pajak (NPWP);c. izin lokasi atau perjanjian sewa gedung;d. Surat Persetujuan FasilitasBeaMasuk atas Impor Barang Modal;e. angka pengenal impor terbatas (AFIT);f. rencana penggunaan tenaga kerja asing bagi yang menggunakantenaga kerja warga negara asing pendatang; .g. izin mendirikan bangunan (1MB);dan/atauh. Izin Undang-Undang Gangguan (Izin UUG)/HO.

(4) Kegiatan nyata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk fisikmerupakan keglatan yang telah dilakukan, antara lain untuka. bidang industri, telah ada kegiatan pokok yang berupa

1. pengadaan Iahan,2. pembangunan/ sewa gedung/pabrik, atau3. pengimporan mesin dan peralatan atau pembelian mesin danperalatan produksi dalam negeri.

. b. bidang usaha jasa yang telah ada yang kegiatan pokoknyaberupa1. pengadaan Iahan/tempat usaha, atau2. pembangunan/ sewa gedung atau pengadaan ruang perkantoran.

c. bidang usaha pertanian yang telah ada yang kegiatan pokoknyaberupa pengadaan Iahan.d. bidang usaha perikanan yang telah ada yang kegiatan pengadaannyasebagian berupa kapal ikan dan unit pengolahannya di darat.

(5) Pembatalan Pendaftaran Penanaman Modall1zin Prinsip PenanamanModal/persetujuan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud padaayat (1) dapat diajukan oleha. perusahaan kepada BKPMatau PDPPM atau PDKPM sesuai denganPendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip PenanamanModal/Persetujuan Penanaman Modal yang diterbitkannya denganmelampirkan kelengkapan data berupa:

1. surat permohonan yang ditandatangani oleh direktur atau yangdiberi kuasa;2. rekaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/pernyataan parapihak yang menyatakan pembatalan Izin Prinsip/PersetujuanPenanaman Modal;3. surat pernyataan dari kantor pusat di negara asaI bagi kantorperwakilan perusahaan asing; .

5/12/2018 Perka No 13 Tahun 2009

15/76

5. surat kuasa ...

-15-4. surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonanyang dilakukan secara tidak Iangsung oleh direksi perusahaansebagaimana dalam Lampiran X .

b. PDPPM dan PDKPM untuk Pendaftaran Penanaman Modal/IzinPrinsip Penanaman ModallPersetujuan Penanaman Modal yangditerbitkan oleh BKPM;c. PDPPM untuk izin kantor perwakilan perusahaan asmg yangditerbitkan oleh BKPM.

(6) Bentuk surat permohonan pembatalan Pendaftaran PenanamanModalllzin Prinsip Penanaman ModallPersetujuan Penanaman Modalatau izin kegiatan kantor perwakilan perusahaan asing adalahsebagaimana tercantum pada Lampiran XI.

(7) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BKPM atauPDPPM atau PDKPM dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerjamenerbitkan pembatalan Pendaftaran Penanaman Modal/lzin PrinsipPenanaman ModallPersetujuan Penanaman Modal atau Izin PendirianKantor Perwakilan Perusahaan Asing.(8) Bentuk Surat Pembatalan Izin Prinsip/Persetujuan Penanaman Modaladalah sebagaimana tercantum pada Lampiran XIIA.(9) Bentuk Surat Pembatalan izin Pendirian Kantor Perwakilan PerusahaanAsing adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran XIIB.

BAB VII IP ENCABU I'AN IZ IN USAHAPasa119

(1) BKPM, PDPPM, atau PDKPM melakukrn pencabutan terhadapPendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip PenanamanModal/Persetujuan Penanaman Modal arau Izin Pendirian KantorPerwukilan Perusahaan Asing yang telah dilaksanakan dalam bentukkegiatan nyata atau Izin Usaha yang diterbitkannya.

(2) Untuk Persetujuan Penanaman Modal dan/ atau Izin Usaha tetap yangditerbitkan BKPM yang telah menjadi kewenangan pemerintahanproviusi atau menjadi kewenangan pemerintahan kabupaten/kota,pencabutan Persetujuan Penanaman Modal dan/ atau Izin Usahatetapnya dilakukan oleh PDPPMatau PDKI'M.(3) Pencubutan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip PenanamanModal/persetujuan Penanaman Modal dan/ atau Izin Usaha. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh. a. perusahaan kepada BKPMatau PDPPMatau PDKPMsesuai perizinan

yang diterbitkannya dilengkapi dengan persyaratan1. surat permohonan yang ditandatangani oleh direktur atau yangdiberi kuasa;2. rekaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yangmenyatakan persetujuan pencabutan Pendaftaran PenanamanModal/Izin Prinsip Penanaman ModallPersetujuan PenanamanModal dan/ atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap;3. rekaman akta pendirian perusahaan beserta perubahannya;4. LKPMperiode terakhir;

5/12/2018 Perka No 13 Tahun 2009

16/76

Pasal ZZ ...

-16-

5. surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonanyang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaansebagaimana dalam Lampiran XIII .b. PDPPMatau PDKPMkepada BKPMdalam hal terjadi penyirnpanganatas Izin Prinsip/persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usahayang diterbitkan B K P 1 \ 1 dengan melarnpirkan BAP.

(4) Bentuk surat permohonan pencabutan Pendaftaran PenanamanModal/lzin Prinsip Penanaman ModallPersetujuan Penanaman Modalatau Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantumpada Lampiran XIVA.(5) Bentuk surat permohonan pencabutan Pendaftaran PenanamanModalllzin Prinsip Penanaman ModallPersetujuan Penanaman Modalatau Izin Usaha yang diajukan oleh PDPPM atau PDKPM sebagaimanadimaksud pada ayat (3) huruf b tercantum pada Lampiran XIVB.(6) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a danhuruf b, BKPM atau PDPPM atau PDKPM menerbitkan pencabutanPendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip PenanamanModal/Persetujuan Penanaman Modal atau Izin Usaha.(7) BKPM atau PDPPM atau PDKPMmelakukan pencabutan PendaftaranPenanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modall PersetujuanPenanaman Modal atau Izin Usaha Izin Usaha yang diterbitkannya ataspenyimpangan yang diIakukan perusahaan berdasarkan BAP.(8) Pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip PenanamanModaI/Persetujuan Penanaman .Modal atau Izin Usaha sebagaimanadimaksud pada ayat (3) diterbitkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh)hari kerja.(9) Bentuk pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6)tercantum pada Lampiran XV. .

BABIXSANKS I ADMINISTRATIFPasal20

BKPM atau PDPPM atau PDKPM sesuai dengan Pendaftaran PenanamanModal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal atauIzin Usah..i yang diterbitkannya dapat mengenakan sanksi administratifkepada perusahaan yanga. tidak mcrnenuhi kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksuddalam l'a;;;d4 dan Pasal5;b. menyalahgunakan fasilitas penanaman modal.

Pasal21Sanksi adn. nistratif sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 20 dilaksanakansecara berta i '.Ip sebagai berikut:a. peringakIItertulis,b. pembatasan kegiatan usaha,c. pembekuan kegiatan usaha dan/ atau fasilitas penanaman modal, ataud. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

5/12/2018 Perka No 13 Tahun 2009

17/76

c. pembekuan ...

-17-

Pasa122(1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksuddalam Pasal 21 huruf a dikenakan kepada perusahaan yang tidakmelaksanakan salah satu kewajiban sebagaimana dimaksud dalarn Pasal

4.(2) Peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut,dengan tenggang waktu masing-rnasing 1 (satu) bulan terhitung sejaktanggal peringatan sebelumnya diterbitkan.(3) Bentuk Surat Peringatan Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)tercantum pada Lampiran XVIA,Lampiran XVIB, dan Lampiran XVIC.

Pasa123(1) Sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha sebagaimanadimaksud dalam Pasal 21 huruf b dikenakan apabila dalam jangkawaktu 1 (satu) bulan terhitung sejak diterbitkannya surat peringatantertulis yang ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2),. perusahaan tidak memberikan tanggapan/rnelaksanakan peringatantertulis tersebut.(2) Pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatberupa:

a. pembatasan kegiatan usaha disalah satu atau beherapa lokasi bagiperusahaan yang memiliki di beberapa lokasi;b. pembatasan kapasitas produksi.

(3) Bentuk surat pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud padaayat 1 tercantum pada Lampiran XVII.(4) Dalam hal perusahaan telah melakukan upaya perbaikan, perusahaandapat mengajukan permohonan pembatalan pembatasan kegiatan usaha

kepada BKPM , PDPFM, atau PDKPM yang menerbitkan suratpembatasan kegiatan usaha dengan menggunakan bentuk suratsebagaimana tercantum pada Lampiran XVIII.(5) BKPM, PDPPM, atau PDKPM yang menerbitkan surat pembatasankegiatan usaha dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelahdilakukan BAPmenerbitkan pembatalan pembatasan kegiatan usaha.(6) Bentuk surat pembatalan pembatasan kegiatan usaha sebagairnanadimaksud pada ayat (5) tercantum pada Larnpiran XIX.

Pasal24(1) Sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha dan/ataufasilitas penanaman modal dikenakan apabila dalam jangka waktu 1(satu) bulan terhitung sejak pembatasan kegiatan usaha sebagaimanadimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), perusahaan tidak memberikanlanggapan/melaksanakan sanksi pembatasan kegiatan usaha.(2) Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal dapatberupa:

a. penghentian sementara sebagian kegiatan pada lokasi proyek/tempatusaha;b. penghentian sementara sebagian bidang usaha bagi perusahaan yangmemiliki beberapa bidang usaha;

5/12/2018 Perka No 13 Tahun 2009

18/76

a. tidak ...

-18-c. pembekuan terhadap fasilitas penanaman modal yang telahdiberikan kepada perusahaan.

(3) Bentuk surat pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud padaayat (1) tercantum pada Lampiran XXA.(4) Bentuk surat pembekuan fasilitas penanarnan modal sebagaimanadirnaksud pada ayat (1) tercantum pacta Lampiran XXB.(5) Dalam hal perusahaan telah melakukan upaya perbaikan, perusahaandapat mengajukan permohonan pembatalan pembekuan kegiatan usahadan/atau fasilitas penanaman modal kepada BKPM atau PDPPM atauPDKPMyang menerbitkan surat pembekuan kegiatan usaha danl ataufasilitas penanaman modal dengan menggunakan bentuk suratsebagaimana tercantum pada Lampiran XXI.(6) BKPM, PDPPM atau PDKPM yang menerbitkan surat pembekuankegiatan usaha danl atau fasilitas dalam jangka waktu 5 (lima) harikerja setelah dilakukan BAP menerbitkan pembatalan pembekuankegiatan usaha danl atau fasilitas penanaman modal.(7) Bentuk surat pembatalan pembekuan kegiatan usaha danl atau fasilitas

penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum padaLampiran XXII.(8) Pembekuan kegiatan usaha bagi perusahaan yang mendapatkan fasilitaspenanaman modal atas Pendaftaran Penanaman Modalllzin PrinsipPenanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal atau lzin Usaha yangditerbitkan oleh PDPPM atau PDKPM, PDPPM atau PDKPM hamsmemberitahukan pembekuan kegiatan usaha perusahaan yangbersangkutan kepada BKPM.(9) Dalam hal perusahaan telah melakukan upaya perbaikan, perusahaandapat mengajukan permohonan pembatalan pembekuan kegiatan usahadanl atau fasilitas penanaman modal kepada BKPM, PDPPM, atauPDKPM sesuai dengan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin PrinsipPenanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal danl atau Izin Usaha. yang diterbitkannya, dengan menggunakan bentuk surat permohonan. yang tercantum pada Lampiran XXIII.(10) Terhadap permohonan pembatalan pcmbekuan kegiatan usaha

danl atau fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat(4) dilakukan BAP oleh Tim Pengendalian Pelaksanaan PenanamanModal yang dikoordinasikan oleh BKPM, I'DPPM, atau PDKPM sesuaidengan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip PenanamanModal/Persetujuan Penanaman Modal danl atau Izin Usaha yangditerbitkannya.(11) BKPM, PDPPM, atau PDKPM yang menerbitkan pembekuan kegiatan

usaha danl atau fasilitas penanaman modal dalam jangka waktu 5(lima) hari kerja setelah dilakukan BAPhams menerbitkan pembatalanpembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.(12) Bentuk surat pembatalan pernbekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitasPenanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantumpada Lampiran XXIV.

Pasal 25(1) Sanksi administratif berupa pencabutan kegiatan usaha danl ataufasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 hurufd dikenakan kepada perusahaan yang

5/12/2018 Perka No 13 Tahun 2009

19/76

B AB X II .,.

-19-a. tidak memberikan tanggapan tertulis tentang upaya perbaikan dalamjangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak diterbitkannya suratpembekuan kegiatan usaha danl atau fasilitas penanaman modalsebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c;b. melakukan pelanggaran dan telah mendapatkan putusan pengadilanyang mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2) BKPM, PDPPM, atau PDKPM menerbitkan keputusan pencabutankegiatan usaha danl atau fasilitas penanaman modal sesuai PendaftaranPenanaman Modal/lzin Prinsip Penanaman ModallPersetujuanPenanaman Modal dan Iatau Izin Usaha yang diterbitkannya.(3) Pencabutan kegiatan usaha bagi perusahaan yang mendapatkan fasilitaspenanaman modal atas Pendaftaran Penanaman ModallIzin PrinsipPenanaman ModallPersetujuan Penanaman Modal atau Izin Usaha yangditerbitkan oleh PDPPM atau PDKPM, PDPPM atau PDKPM harusmemberitahukan pencabutan kegiatan usaha perusahaan yangbersangkutan kepada BKPM(4) Bentuk surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

adalah sebagaimana tercantum pada Larnpiran XXV.(5) Berdasarkan pencabutan kegiatan usaha danl atau fasilitas penanamanmodal, BKPM memberitahukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukaidanl atau Direktorat Jenderal Pajak untuk melaksanakan tindak lanjutatas pengembalian fasilitas penanaman modal sesuai dengan ketentuanyang berlaku, dengan bentuk sural pemberitahuan sebagaimanatercantum pada Lampiran XXVI.

BABXBIAYAPasal 26

(1) Penanam modal tidak dikenakan biaya dalam kegiatan pengendalianpelaksanaan penanaman modal yang dilaksanakan oleh BKPM,PDPPMatau POKPM.(2) Biaya yang diperlukan BKPM untuk kegiatan Tim PengendalianPelaksanaan Penanaman Modal dibebankan pada AnggaranPendapatan dan Belanja Negara.(3) Biaya yang diperlukan PDPPM atau PDKPM untuk kegiatan TimPengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dibebankan padaAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing.

BABXI IK ETENTUAN LAINPasal 27

Perusahaan yang berkantor pusat di luar daerah lokasi proyek wajibrnenunjuk seorang penanggung jawab perusahaan di lokasi proyek dengantugas dan fungsi sebagai berikut:a. mewakili perusahaan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatanpenanaman modal;b. menyampaikan LKPM.

5/12/2018 Perka No 13 Tahun 2009

20/76

-20-

BAB XIIKETENTUANPERALIHANPasal 28

(1) Semua perrnohonan pembatalan/pencabutan atas Surat PersetujuanPenanarnan l\lodal dau/atau Izin Usaha Tetap yang telah diterima olehBKPM serta dinyatakan lengkap dan benar sebelum berlakunyaPeraturan ini diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku sebelumPeraturan ini diberlakukan.

(2) Permohonan pembatalan/pencabutan sebagaimana dimaksud padaayat (1) sudah harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 5(lima) hari kerja sejak berlakunya Peraturan ini.BAB XIIIKETENTUANPENUTUPPasal 29

Dengan berlakunya Peraturan ini Keputusan Kepala Badan KoordinasiPenanaman Modal Nomor 61/SK/2004 tentang Pengendalian PelaksanaanPenanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KepalaBadan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 71/SKl2004 dicabut dandinyatakan tidak berlaku.Pasal30

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturanini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Iindonesia.

Ditetapkan di Jakartapada tangga123 Desember 2009BADANKOORDINASI PENANAMAN MODALKEPALA,ttd

GITA WIRJAWANDiundangkan di Jakartapada tanggal 23 Desember 2009MENTERI HUKUM DAN HAK ASASIMANUSIA REPUBLIKINDONESIA,ttdPATRIALISAKBARBERITA NEGARAREPUBLIKINDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 509Salinan sesuai dengan aslinya

~~~!'l'at Utama BKPMpa,I~~~ Peraturan Perundang- undangan,ata Usaha Pimpinan

0 J . \ '

5/12/2018 Perka No 13 Tahun 2009

21/76

PENANAMAN MODALREPUBLIKINDONESIA

DAITAR LAMPIRANPERATURANKEPALABADAN KOORDINASI PENANAMAN MODALNOMOR13TAHUN 2009TANGGAL 23DESEMBER2009

,

No. LAMPIRAN JUDUL HALAMAN1. LampiranI Surat Pemberitahuan Pengawasari/ Pemeriksaan 1 -12. LampiranII Bentuk Berita Acara Pemeriksaan Proyek (BAP) 1-83. Lampiran III BentukLKPM 1-74. LampiranW Bentuk Laporan Tahunan KPPA 1-25. Lampiran V Bentuk Laporan Impor APIP 1-26. Lampiran VI Bentuk Laporan Kumulatif 1-67. Lampiran VII Bentuk Laporan Kumulatif Fasilitas 1-28 . Lampiran VIII Bentuk Surat Pennohonan BAP 1-19 . LampiranIX Bentuk SKTim Pengendalian 1-210. LampiranX Bentuk Surat Kuasa P e n g u a s a a n PermohonanPembataIan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin 1-1Prinsip Penanaman Modal/PersetujuanPenanaman Modal _ . , - . Pembatalan1 . LampiranXI Bentuk Surat PermohonanPendaftaran Penanaman Modal/Izin PrinsipPenanaman Modal/Persetujuan Penauaman Modal 1-2Atau IzinKegiatan Kantor Perwakilan Perusahaan

Asing12. "' Bentuk Surat Pembatalan:ampiran XII I A. Pendaftaran Penanaman Modal/Izin PrinsipI Penanaman Modal/persetujuan Penanaman 1-2ModalI B. Izin Kegiatan Kantor Perwakilan Perusahaanf Asing

13. Lampiran XIII ... "Hentuk Surat Kuasa Penguasaan PermohonanIPencabutan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin 1-1Prinsip Penanaman Modal/PersetujuanP~nanaman Modal danl atau Izin Usaha14. Iampiran XIV ")~;ntuk Surat Permohonan Pencabutan

h.:ndaftaran Penanaman Modal/Izln Prinsip 1-2t cnanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal~;;i,n/atau Izin Usaha15. LampiranXV j. "tltuk Sk Pencabutan Pencabutan Pendaftaran

! nanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman 1-3t.!c'l.lal/Persetujuan Penanaman Modal Atau Izin{ .dta

16. Lampiran XVI Bentuk Surat Peringatan Tertulis:A. Pertama 1 - 3B. KeduaC. Ketiga

5/12/2018 Perka No 13 Tahun 2009

22/76

ttd

-2-

17. Lampiran XVII Bentuk Surat Pembatasan Kegiatan Usaha 1-118. Lampiran XVIII Bentuk Surat Permohonan Pembatalan Pembatasan 1 - 1Kegiatan Usaha19. Lampiran XIX Bentuk Surat Pembatalan Sanksi Administra tif 1- 1Pembatasan Kegiatan Usaha20. LampiranXX Bentuk Surat Pemberitahuan Sanksi Administratif

Pembekuan:A. Kegiatan Usaha danl atau Fasilitas Penanaman 1-2ModalB. Kegiatan Usaha

21. Lampiran XX I Bentuk Surat Permohonan Pembatalan PembekuanKegiatan Usaha dan/atau Fasilitas Penanaman 1-1Modal22. Lampiran xxn Bentuk Surat Pembatalan Pembekuan Kegiatan 1-1Usaha danl atau Fasilitas Penanaman Modal23. Lampiran XXllI Bentuk Surat Permohonan Pembatalan SanksiPembekuan Kegiatan Usaha dan/atau Fasilitas 1-1Penanaman Modal oleh Perusahaan kepada BKPM

atau PDPFM atau PDKPM24. Lampiran XXIV Bentuk Surat Pembatalan Sanksi AdministratifPembekuan Kegiatan Usaha dan/atau Fasilitas 1-1Penanaman Modal dari BKPM atau PDPFM atauPDKPM kepada Perusahaan25. LampiranXXV Bentuk Surat Pemberitahuan Pencabutan Kegiatan 1-1Usaha26. Iampiran XXVI Bentuk Surat Pemberitahuan Pencabutan K egi at anUsaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal 1-1kepada Direktorat jenderal Bea dan Cukaidan/atau DirektoratJenderal Pajak

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODALK E P A L A ,

GITA WIRJAWAN

5/12/2018 Perka No 13 Tahun 2009

23/76

Cap lembaga

LAMPIRANIPERATURANKEPALABKPMNOMOR : 13TAHUN 2009TANGGAL : 23 DESEMBER2009

Bentuk: Surat Pemberitahuan Pengawasan/Pemeriksaan Pelaksanaan Penanaman Modal

KOP SURATBKPM ATAU PDPFM ATAU PDKPMNomorSifatLampiranHal

: /20 .: Segera. , 20 .

: Pemberitahuan Pengawasan/Pemeriksaan Pelaksanaan Penanaman Modal

Yth.Direksi Pr.Jl

Sehubungan dengan surat (nama lembaga) tertanggal , perihal sebagaimanatersebut pada pokok surat, dengan ini dapat kami sampaikan bahwa Departemen/Dinas................. bermaksud melakukan pengawasan yang terkait denganpelaksanaan penanaman modal perusahaan Saudara, dengan petugas sebagai berikut :1 .2 .dst.

Kami mohon, kiranya Saudara dapat menerima dan memberikan informasi sesuaidengan maksud pengawasan/pemeriksaan tersebut. Apabila diperlukan informasi lebihlanjut mengenai pengawasan/pemeriksaan ini Saudara dapat menghubungi kami melaluiteleponlfax .

Atas perhatian serta kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala ,

Nama JelasTembusan:Kepala BKPM u.p Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;Kepala PDPPM atau PDKPM.

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODALKEPALA,ttd

GITA WIRJAWAN

5/12/2018 Perka No 13 Tahun 2009

24/76

LAMPIRANIIPERATURANKEPALABKPMNOMOR : 13 TAHUN 2009TANGGAL : 23 DES EMBER 2009Bentuk Berita Acara Pemeriksaan Proyek

Nomor: BERITAACARAPEMERIKSAANPROYEKIBAPlTim/BKPM, PDPFM, atau PDKPM/bulan/TahunPada hari tanggal kami yang bertanda tangan di bawah ini TimPengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal telah mengadakan pemeriksaan setempatterhadap proyek penanaman modal untuk keperluan .I. KETERANGAN PERUSAHAAN1. Nama perusahaan2. Nomor Pokok Wajib Pajak :3.Alamat perusahaan : J I . Kode Pos

Telp. Fax.e-mail4. Bidang Usaha .5.LokasiProyek : J 1 .-Alamat Kab/Kota*)Kode Pos ProvinsiTelp. Fax.e-mail

II. PE RIZIN AN D AN NONPER IZINA N Y ANG D IM ILIK I (dilampirkan)1. a. Pendaftaran~)Cnanaman : No. Tanggalmodalb. Izin Prinsip l'enanaman : No. TanggalModal/PersctujuanUsaha/PersctujuanPenanamau Modal2 . Izin Usaha/ IzitiJJsaha Tetap : No. Tanggal3 . Akte Pendirian dan Perubahan : NotarisNo. Tangzal4 . Pengesahan A-knteri Hukum :No Tanggal

dan HAM5 . a. SP Fasilitas Impor Mesin : No. Tanggalb. SP Fasilitas Impor Bahan : No. TanggalBahan6 . Angka Pen._q,ciiul Importir : No. TanggalTerbatas

-"-."7 . Rencana Penggunaan TenagaKer;a""--8. Izin Lokasi : No. Tanggal

9 . Keputusan Pemberian Hak Atas : No. TanggalTanah /Bukti sewaIO. Izin Mendirikan Ba_!1Z_unan : No. Tanggal11. lzin Undang- Undang Gang- : No. Tanggal

5/12/2018 Perka No 13 Tahun 2009

25/76

Jenis produksi/Jasa Ekspor (%)

-2-I I guan (HO) I : No. Tanggalm . KAPAS ITASPRODUKSI IJA S A DAN P EMASARAN/T AHUN

1. Produksi/jasajenis produksi/jasa Satuan Kapasitas RealisasiTerpasang Produksi

2. Pemasaran per tahunSatuan Dalam Negeri (%)

Nilai ekspor US$ .IV . D AIT ARMESIN /PER ALA TA N TER PA SA NG D AN B AH AN B AK U/PEN OLO NG *

A. }enis ~PeralatanNegara Asal Mesino. jenis Mesinlperalatan

B. B a ha n Baku/penolong

No. Jeliis Bahan Baku/ penolong NegaraAsal

.. . . . .*) Diisi hanya untuk permohonan lZ1l1 operasional/izin usaha tetap atau bagi proyekpenanaman modal yang menggunakan fasilitas impor bahan baku/penolong.v . PEN GGUNAAN TEN AGA K ER JA

jabatan ~ Indonesia Asing.a. Tenaga Ahli ~~b. Karyawan ~"

Jumlah

V I. IN VESTA SI ...

5/12/2018 Perka No 13 Tahun 2009

26/76

-3-

VI. INVESTASI1. Investasi (diisi sesuai mata uang dalam izin usaha/persetujuan)a. Modal Tetap- Pembelian dan pematangantanah- Bangunan / gedung

- Mesin-mesin / peralatan &suku cadanz- Lain-lainSub Jumlahb. Modal Kerja(untuk 1turn over)

lumlah2 . Sumber Pembiayaan (diisi sesuai mata uang dalam izin usaha/persetujuan)

a. Modal Sendiri ,b. Laba ditanam kembali c. Modal Pinjaman

Iumlah3 . Realisasi F isik .--.a. Luas lahan .---- Sudah dibebaskan ........................... _ . (Ha/M2)- Sudah disertifikatkan ............................. (Ha/M2)- Yang digunakan ............................. (Ha/M2)

b. Luas ban&U~n ....................... :::~1M2)cMesin pera1ab~!lterpasang .......(%}V II. PEMILIKAN SAHAM (khusus p e na n am a n m o da l asing)

~d US$. Persentase (%)

o~ US$.-- .

.-

1. Peserta Indot~;;..

2. Peserta Asin

Sesuai dengan besarnys modal yang telah disetor berdasarkan akta Notaris terakhirVIII. PENANGANAN ASPEK t .J .NGKUNGAN1. Pelaksanaan Peng- lolaan dan Pemantauan Lingkungan :a. Sesuai dengan t.Kl. / RPL

(1) Ya (2) Tidakb. Sesuai dengan UKL / UPL

(1) Ya (2)Tidak. c. Tidak dipersyaratkan

(1) Ya ...

5/12/2018 Perka No 13 Tahun 2009

27/76

Mengetahui ...

- 4-(1) Ya (2) Tidak

2. Limbah Yang Dihasilkarr")a. Gas (1) Ya (2) Tidak Ib. Cair (1) Ya (2) Tidakc. Padat (1) Ya (2) Tidakd. Kebisingan (1) Ya (2) Tidak

3. Bila Va, cara pengelolaannya**)

4. Baku ~utu limbah (Standar effluent) yang digunakan**)

Dikeluarkan oleh :

5. Apakah dilakukan pemantauan**)a. Ya b. Tidak

6. Bila Ya**), sebutkan frekuensinya: kali per ..Lampirkan hasil pemantauan**)Diisi hanya untuk keperluan pembuatan BAPdalam rangka pembuktianpenyimpangan pencernaran lingkungan hidup.

IX. U R A I A N H A S IL P E M R lK .S A A N

5/12/2018 Perka No 13 Tahun 2009

28/76

MengetahuiPimpinan I PenanggungJawab Perusahaan

Cap

-5-

Pemeriksa,1.KoordinatorBKPM atau PDPPM atau PDKPM :NamaJabatan :Tanda Tangan

z . BKPM atau PDPPM atau PDKPMNamaJabatan:Tanda Tangan

3. Waki! Instansi .....Nam aJabatan :Tanda Tangan

4. Wakil Instansi .-N amaJabatan :Tanda Tangan5. dan seterusnya, disesuaikan denganmasalah/materi yang diperiksa.

TATA ...

5/12/2018 Perka No 13 Tahun 2009

29/76

IV.DAITAR...

-6-

TA TA C ARA PEN GISIA N B ER IT A A CA RA PEMER IK SA AN : PR OY EK (B AP)

BAPdiberi Nomor, Instansi yang menyelenggarakan BAP(BKPMatau PDPPM atau PDKPMatau instansi teknis) dan tanggal penyelenggaraan serta maksud diselenggarakannya BAP.I. KETERANGAN PERUSAHAAN

1. Nama Pernsahaan Diisi nama pernsahaan sesuai izmusaha/persetujuan dan dicocokan denganAnggaran Dasar Perseroan.Diisi dengan NPWPPerusahaanDiisi dengan alamat lengkap perusahaanyaitu nama gedung, nama jalan, nama kotadan nomor kode pos, nomor telepon,facsimile serta e-mail jika ada.Diisi sesuai denganbidang usaha yangtercantum dalam Izin Usaha/Persetujuandan/atau Izin Operasional/Izin Usaha Tetap.Diisi sesuai dengan alamat lokasi proyeknama jalan, nomor bangunan, kelurahanlIdesa, kecamatan, kabupaten/kota, kodepos, nomor telepon, facsimile dan e-mail.

2. Nomor Pokok Wajib Pajak3. Alamat Kantor

4. Bidang usaha

5. Lokasi Proyek

n. PElUZINAN DAN NON PERIZlNAN YANG D IM IL IK I :Diisi secara lengkap dan benar sesuai dengan perizinan dan non perizman yangdimilik:i oleh perusahaan yaitu nomor izin-izin dan tanggal baik yang diterbitkan olehInstansi Pusat maupun Daerah. Copy perizinan dilampirkan dalam BAP.

m . KA PA SITA S PR ODUKSI/JA SA DA N PEM ASA RA N/TA HUN :1. ProduksilJasa .1. Jenis produksiljasa diisi dengan jenis barang/jasa yang- dihasilkan olehpernsahaan.Z . Satuan diisi sesuai dengan kegiatan usaha dan produk/jasa yang dihasilkandan dicocokan dengan satuan yang tercantum dalam izin usaha/persetujuandan/atau izin operacional/izin usaha tetap baik barn atau perluasan atau alihstatus serta perubahannya.3. Kapasitas terpasang diisi dengan kapasitas terpasang mesin/peralatan.4. Realisasi produksi diisi dengan realisasi produksi preusan yang bersangkutandalam satu bulan atau satu tahun produksi.

2. Pemasarana. Jenis produksi/jasa diisi sesuai dengan jenis barang/jasa yang dihasilkan olehperusahaan.b. Satuan diisi sesuai dengan kegiatan usaha dan produk/jasa yang dihasilkandan dicocokan dengan satuan yang tercantum dalam izin usaha/persetujuandan/atau izin operacional/izin usaha tetap baik barn atau perluasan atau alihstatus serta pcrubahannya.c. Dalam Negcri (%) diisi presentase produk yang dipasarkan di dalam negeri.d. Ekspor (%) diisi presentase produk yang di ekspor.e. Nilai ekspor diisi realisasi ekspor dalam mata uang Dolar Amerika Serikat(US$)

5/12/2018 Perka No 13 Tahun 2009

30/76

-7-

IV . DA ITA RM ESIN /PERA LA TA N TERPA SA NG DA N BA HA N B AKU /PEN OLONG :1. Jenis Mesin/Peralatan: Diisi nama/jenis mesin/peralatan yang dipergunakan dalamproses produksi, untuk mesin yang diimpor agar di tulis negara asal mesin.2. Bahan Baku/Penolong: Diisi nama bahan baku yang dipergunakan dalam prosesproduksi.

V. P ENGGUNAAN T ENAGA K ER JA1. Tenaga kerja Indonesia diisi dengan total penyerapan termasuk tenaga kerjapembangunan (erector), musirnan dan borongan.2. Tenaga kerja asing diisi dengan tenaga kerja asing yang dipekerjakan yang telahmemperoleh Izin Ke rja T enaga Asing (IMTA).

VI. INVESTAS I :1. Investasia. Modal Tetap :

.1 ) Nilai rea1isasi investasi untuk penanaman modal dalam negeri dalam mata. uang Rupiah (Rp) dan penanaman modal asing dalam mata uang DolarAm e rik a S erik at (US$).2) Realisasi modal tetap dihitung atas nilai perolehannya tanpa dikurangipenyusutan (depresiasi) yang terdiri dari ;- Komponen pembelian dan pematang tanah adalah biaya yang dikeluarkanuntuk pembelian tanah termasuk biaya pematangan tanah.- Dalam komponen bangunan/ gedung termasuk bangunan pabrik, gudangdan prasarana yang ada dalam lokasi proyek.- Dalam komponen mesin/peralatan termasuk suku cadang (spareparts),baik yang diimpor maupun pembelian lokal termasuk peralatanpencegahan pencemaran lingkungan.- Dalam komponen lain-lain termasuk alat angkutan, peralatan kantor,inventaris kantor dan biaya studi kelayakan.}ikajumlahnya melebihi 10%dari jumlah modal tetap seluruhnya, agar dirinci dalam lembar terpisah.- Kolom sub total merupakan jumlah penggunaan dana untuk seluruhmodal tetap.

Apabila terdapat konversi pembiayaan dari Dolar Amerika Serikat (US$) keRupiah (Rp.) atau sebaliknya, agar dicantumkan nilai kursnya saat pelaksanaankonversi.

b. Modal KeIja (satu turn over)Modal kerja satu turn over diisi dengan nilai realisasi pengeluaran modal tidaktetap untuk satu kali perputaran masa produksi (industri umumnya untuk tigabulan produksi). Dalam komponen modal kerja termasuk antara lainpengeluaran untuk bahan baku/penolong, gaji/upah karyawan dan biayaoverhead.

Untuk proyek penanaman modal asing merupakan alih status yang dalam izinusaha/persetujuan nilai investasinya dinyatakan dalam Rupiah (Rp), makadalam laporan tetap rnenggunakan mata uang Rupiah (Rp).2. Sumber Pembiayaan :a. Modal SendiriDiisi dengan realisasi modal saham yang disetor oleh para pemegang saham untukpelaksanaan kegiatan penanaman modal selama periode laporan.

b. Modal ...

5/12/2018 Perka No 13 Tahun 2009

31/76

-8-b. Modal PinjamanDiisi dengan besarnya modal pinjaman yang diterima dari luar negeri maupundalam negeri dalam bentuk valuta asing ataupun Rupiah (Rp) selama periodelaporan.c. Laba yang ditanam kembali, hanya diisi untuk proyek perluasan sesuai nilai labayang ditanam kembali oIeh perusahaan pada periode laporan.

3. Penyelesaiaan FisikRealisasi fisik dilapangan merupakan bagian penyelesaian pe1aksanaan kegiatanpenanaman modal berupa :1. Realisasi dari pembebasan dan penggunaan tanah dalam MZ/Ha2. Penyelesaian pembangunan gedung, luas banguan dalam MZ.3. Realisasi pengimporan mesin/peralatan dan suku cadang serta pemasangannyadalam persentase (%).

1. StudiAnalisisMengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).2. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan LingkunganHidup (UPL).Aspekteknis lingkungan yang diperiksa sesuai format BAr.

VU. PENANGANAN A SPEK LIN GKUNGANDiisi sesuai pelaksanaan kewajiban aspek lingkungan yang ditetapkan dalam izmusaha/ persetujuan. atau persyaratan bidang usaha berdasarkan kapasitas produksi.Kewajiban lingkungan membuat dokumen pengelolaan pemantauan lingkungan yangterdiri dari :

ttd

V ID . URAIAN HASll. P EMERIKSAANDiisi hasil temuan lapangan dan rekomendasi atas hasil pemeriksaan sesuai denganmaksud dibuatnya BAr.Pembuatan BAr untuk permohonan bagi kegiatan penanaman modal yang memerlukanfasilitas impor bahan baku, perIu ada penjelasan tentang perhitungan kapasitasterpasang mesin untuk kebutuhan bahan baku dan faktor-faktor pokok yangmempengaruhi kapasitas produksi. Langkah-langkah perhitungan kapasitas terpasangdapat di lihat pada brosurl manual book mesin/peralatan dan standar alur prosespemeriksaan mesin/ peralatan dalam rangka pemberian fasilitas bahan baku.Pembuatan BAr bagi permohonan pencabutan proyek penanaman modal yangmenggunakan fasilitas dengan masa importasi mesin/peralatan kurang dari 5 (lima)tahun sejak pengimporannya perIu dicocokan keberadaan mesin peralatan dengandaftar induk barang modal (masterlisf) dan daftar pemberitahuan impor barang(mesin/peralatan) yang mendapatkan fasilitas penanaman modal.Penandatanganan BAr dilakukan oleh pimpinan/penanggung jawab perusahaan danseluruh anggota Tim yang melakukan BAP di lokasi proyek perusahaan yangbersangkutan,

BADANKOORDINASIPENANAMANMODALKEPALA,

GITAWIRJAWAN

5/12/2018 Perka No 13 Tahun 2009

32/76

LAMPlRAN IIIPERATURANKEPALABKPMNOMOR : 13 TAHUN 2009TANG GAL :23 DESEMBER 2009

Bentuk Laporan Kegiatan Penanaman Modal

L APO RAN K EG IA TA N PEN ANAMAN MODALPERIODE LAPORANTAHUN :

Tahap Pembangunan :- Semester Pertama (1Januari - 30 juni) : ( )- Semester Kedua ( 1 Juli - 31 Desember) : ( )Tahap Produksi Komersial (Telah A da Izin Usaha) :- Tahunan (t Januari - 31 Desember) : ( )

I. KETERANGAN PERUSAHAAN1.Nama perusahaan 2. - Akta pendirian No. Tanggal- Nama Notaris - Pengesahan Menteri Hukum :No. Tanggaldan HAM3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)4. Alamat korespondensi ]I. Kab/KotaTelp. Fax.e-mail5. Bidang Usaha : ,6. LokasiProyek J1.Kab/Kota ProvinsiTelp. Fax.

II. PERIZINA N DA N NONPERIZINA N PENA NA MA N M ODA L Y ANG DlM IUKI1. a. Pendaftaran penanaman : No. Tanggalmodalb. lzin prinsip penanaman No. Tanggalmodal/ persetujuanpenanaman modal2. Fasilitas bea masuk impor : No. Tanggala. barang modal (mesin/peralatan)b. bahan baku/ penolong No. Tanggal ,3. Fasilitas Fiskal Lainnya No. Tanggal4. Rencana Penggunaan No. TanggalTenaga Kerja Asing5. Izin Lokasi No. Tanggal6. SKHak Atas Tanah No. Tanggal7. Izin Mendirikan Bangunan No. Tanggal

5/12/2018 Perka No 13 Tahun 2009

33/76

-2-

8 . Izin UUGangguan/HO No. Tanggal9. lzin Teknis lainnya . No. Tanggal10. Izin Usaha No. Tanggal.. . . .Hanya diisi sesuai Perizinan yang dimiliki .

III. REAllSASI INVESTASI [Dala mma uang lp. a u1.Investasia. Modal Tetap *)Pembelian dan Pematangan ,TanahBan~unan/Gedun~Mesin/Peralatan & SukuCadan~Lain-lain SubJumlahb.Modal KeIja (satu tumovenJumlah ** ) . .

ta R ( ) ta US$ ( )]

*) Untuk yang belum izmusaha diisi sesuai dengan nilai perolehan .**) Untuk perusahaan yang sudah izin usaha/izin usaha tetap hanya diisi sesuaitotal investasi yang tercantum pada .izin usahal izin usaha tetap.2.Sumber pembiayaana. Modal sendiri b. Modal pinjaman - dalam negeri :" luar negeri :c. Labaditanam kembali3. Permodalan Perseroan *)a. Peserta Indonesia :

b. Peserta Asing

.. .*) Diisi Apabila menyertakan modal asing .4. Modal Perseroana. Modal Dasar b. Modal Ditempatkanc. Modal Disetor

N. PENYELESA IAN F IS IK1:Luas Penggunaan Tanah Ha/M22. Pembangunan Gedung (%)3. Pemasangan Mesinl (%)Peralatan.. .Hanya diisi bagi proyek yang masih dalam tahap konstruksi/ pembangunan .

V. PENGGUNAAN...

5/12/2018 Perka No 13 Tahun 2009

34/76

V . PE NGGUNAAN TENAGA K El\JA1 1 . Indonesia2. Asing oran~Oran-3-

V I . PR ODUK SI B AR ANG/JA SA DAN PEMASARAN P ER TAHUNNo Jenis Satuan Kapasitas Kapasitas Realisasi Fkspor !

Barang/jasa Direncanakan Terpasang Produksi (%)

VII. KEWAJ IBAN PERUSAHAAN1. Lingkungan :-UKL/UPL Ada/ tidak ada *)-ANDAL Pengesahan No. Tanggal

2 . Kemitraan : Dipersyaratkan/tidak dipersyaratkan*Dengan kemitraan YS:1.ngilakukan3. Pelatihan tenaga kerja : Jenis pelatihanIndonesia **) Jum l ah yang dilatih .............. orang4. Tanggung jawab sosial (CSR) Sudah/belum dilaksanakan*) berupa .... ,5. Lain-lain

Ni la i E k spo r dalam US$ .

*) Coret salah satu.**)Hanya diisi bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing.

V III. PE RMA SA LAHAN YANG D llIA DA PI PE RU SAHAAN

Laporan inidisusun dengan sebenarnya.. , 20 .Penanggung Jawab,

Cap Perusahaan dan TandatanganNamajelas[abatanPetugas yang dapat dihubungi :Nama

JabatanNo. Telepon/HP :EmailTATA ...

5/12/2018 Perka No 13 Tahun 2009

35/76

-.4 -

TATA CARA PENGIS IANLA PORAN KEG IA TAN PENANAMAN MODALP E RIO D E L AP O R ANDiisi dengan kewajiban tahun laporan dibuat.Diisi dengan tanda (v) pada sesuai periode laporan Semester Pertama atau Semester Kedua.Perusahaan wajib menyampaikan laporan pertama paling lambat 6 (enam) bulan sejaktanggal izin prinsip/persetujuan penanaman modal diterbitkan. Untuk pelaporanselanjutnya menyesuaikan dengan periode semester laporan.

ll. PERIZINA N DAN NONPERIZINAN PENA NAM AN M ODA L Y ANG DIM IUKI :Diisi secara Iengkap dan benar tanggal dan nomor izin-izin yang telah diperoleh baikdari Instansi Pusat maupun Daerah.

1) Nilai realisasi investasi untuk penanaman modal dalam negeri dalam mata uangRupiah (Rp) dan penanaman modal asing dalam mata uang Dolar Amerika Serikat(US$).

2) Realisasi modal tetap dihitung atas niIai perolehannya yang terdiri dari ;- Komponen pembelian dan pernatang tanah adalah biaya yang dikeluarkanuntuk pembelian tanah termasuk biaya pernatangan tanah.

I. K ET ER ANGAN PE RU SAHAAN :1. Nama Perusahaan

2. - Akta pendirian- Nama Notaris- Pengesahan MenteriHukurn dan HAM

3. Nomor Pokok Wajib Pajak4. Alamat korespondensi

5. Bidangusaha

6. Lokasi Proyek

m . REALlSASI INVE STASI :1.Investasi :a.Modal Tetap :

Diisi sesuai nama yang tercantum dalamAnggaran Dasar Perseroan dan pengesahandari Menteri Hukum & HAM; atau sesuaiPersetujuan Menteri Hukum & HAM atasPerubahan Anggaran Dasar Perseroan.Diisi nomor dan tanggal akta pendirianperusahaanDiisi nama notaris yang membuat aktaDiisi nomor dan tanggal pengesahan dariMenteri Hukurn dan HAMDiisi sesuai NPWP PerusahaanDiisi dengan nama gedung, nama jalan,kota-nomor kode pos, nomor telepon,facsimile dan e-mail. Kantor pusatperusahaan merupakan tempat dankedudukan perusahaan tUndang UndengNo. 40 Tahun 2i)07 tentang PerserosnTcrbstas).Diisi sesuai dengan bidang usaha yangtercantum dalam pendaftaran penanamanmodal/izin prinsip penanamanmodal/persetujuan penanaman modal atauIzin Usaha/Izin Usaha Tetap.Diisi sesuai dengan lokasilkeberadaanproyek alamat lengkap nama jalan,Kelurahan/Desa, Kabupaten/Kota danProvinsi telepon serta facsimile

- Dalam ..

5/12/2018 Perka No 13 Tahun 2009

36/76

-5-

- Dalam komponen bangunan/ gedung termasuk bangunan pabrik, gudang danprasarana yang ada dalam lokasi proyek.- Dalam komponen mesin/peralatan termasuk suku cadang (spareparts), baik

yang diimpor maupun pembelian lokal termasuk perala tan pencegahanpencemaran lingkungan.- Dalam komponen lain -lain termasuk ala t angku tan, perala tan karl tor,inventaris kantor dan biaya studi kelayakan.- Kolom sub total merupakan jumlah penggunaan dana untuk seluruh modaltetap.

b. Modal KeIja (satu turn over)Modal kerja satu turn over diisi dengan nilai realisasi pengeluaran modal tidak tetapuntuk satu kali perputaran masa produksi (industri umumnya untuk tiga bulanproduksi). Dalam komponen modal kezja termasuk antara lain pengeluaran untukbahan baku/penolong, gaji/upah karyawan dan biaya overhead.Apabila terdapat konversi pembiayaan dari Dolar Amerika Serikat (US$) ke Rupiah(Rp.) atau sebaliknya, agar dicantumkan nilai kursnya saat pelaksanaan konversi.Untuk proyek penanaman modal asing merupakan alih status yang dalam izinusaha/persetujuan nilai investasinya dinyatakan dalam Rupiah (Rp), maka dalamlaporan te~p menggunakan mata uang Rupiah (Rp).

2. Sumbe r Pembiayaan :a. Modal SendiriDiisi dengan rea1isasi modal saham yang disetor oleh para pemegang saham untukpelaksanaan kegiatan penanaman modal selama periode laporan ..b. Modal PinjamanDiisi dengan besarnya modal pinjaman yang diterima dari luar negeri maupundalam negeri dalam bentuk valuta asing ataupun Rupiah (Rp) selama periodelaporan.

c. Laba yang ditanam kembali, hanya diisi untuk proyek perluasan sesuai nilai labayang ditanam kembali oleh perusahaan pada periode Iaporan.

3.Permodalan Perseroana. Permodalan perusahaan hanya diisi untuk' perusahaan yang dalam rangkapenanaman modal asing.b. .Penyertaan modal sesuai dengan nama dan nilai penyertaan saham yangtercantum dalam anggaran dasar perseroan.

4.Modal PerseroanMengacu kepada anggaran dasar perseroan yang meliputi Modal Dasar, ModalDitempatkan dan Modal Disetor.

N.P E N Y E L E S A I A A N F I S IKRealisasi fisik merupakan bagian penyelesaian pelaksanaan kegiatan penanaman modalberupa: .1. Realisasi dari pengadaan/penggunaan tanah dalam M2/Ha2. Penyelesaian pembangunan gedung dalam persentase (%)3. Realisasi pengimporan mesin/peralatan dan suku cadang serta pemasangannya dalampersentase (%) sampai dengan periode laporan. '

V . PEN GG UN AA N TENA GA K ERJA1. Tenaga kerja Indonesia diisi dengan total penyerapan termasuk tenaga kerjapembangunan (erector), musiman dan borongan,

2. Tenaga ...

5/12/2018 Perka No 13 Tahun 2009

37/76

- 6-

2. Tenaga kerja asing diisi dengan tenaga kerja asing yang dipekerjakan yang telahmemperoleh Izin Kerja Tenaga Asing (IMTA).V I. PR ODUK SI/]A SA DAN PEMA SARAN PE R- TAHUN

1. Kolom Jenis Barang/jasa : Diisi jenis barang/jasa sebagaimana tercanturn dalam izinusaha/persetujuan pertama atau perluasannya atau alih status atau perubahannya.2. Satuan diisi dengan satuan yang tercantum dalam izin usaha/persetujuan pertama

atau perluasannya atau alih status atau perubahannya.3. Kolom Kapasitas Izin : Diisi sesuai dengan yang tercantum dalam izinusahal persetujuan.4. Kolom Kapasitas Terpasang : Diisi sesuai kapasitas mesin/peralatan yang dioperasikansecaraoptimal atau berdasarkan shift kerja.5. Realisasi produksi diisi berdasarkan jumlah produksi yang dihasilkan dalam satutahun periode laporan. Apabila kapasitas produksi melebihi 30% dari kapasitasterpasang yang tercantum dalam Izin Operasional, maka atas kelebihan kapasitastersebut diwajibkan mengajukan perluasan proyek.Kolom Nilai Ekspor : Diisi berdasarkan realisasi ekspor perusahaan dalam mata uangDolar Amerika Serikat (US$) seIama periode Iaporan.

V II.K EWA JIBAN PERUSAHAAN1. LingkunganKewajiban lingkungan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam izinusaha/persetujuan atau persyaratan bidang usaha berdasarkan kapasitas produksi.Kewajiban lingkungan membuat dokumen Analisis Mengenai Dampak LingkunganHidup ( AMDAL ) yang terdiri dari :a. Studi Analisis Dampak Lingkungan Hidup ( ANDAL ) Rencana PengelolaanLingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL).Kegiatan usaha mempunyai dampak besar dan penting terhadap lingkunganhidup. Persetujuan RKL/RPL diisi sesuai dengan nomor dan tanggal persetujuandari Komisi AMDAL baik dari pusat maupun daerah.b. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya PemantauanLingkungan Hidup (UPL) disusun oleh perusahaan dengan menggunakanformulir dari instansi teknis yang bersangkutan, bagi proyek yang kegiatannyatidak mempunyai dampak penting atau secara teknologi dapat dikelola.

2. KemitraanKewajiban kemitraan sesuai dengan ketentuan bidang usaha yang ditetapkanldipersyaratkan dalam izin prinsip/persetujuan penanaman modal yang diisi denganjenis kemitraan yang dilaksanakan oleh perusahaan dengan usaha kecil/rnenengah.

3. Pelatihan Tenags Kerja IndonesiaKewajiban perusahaan yang menggunakan untuk melakukan pelatihan dalamrangka transfer teknologi kepada tenaga kerja Indonesia diisi dengan jenis pelatihandan jumIah tenaga kerja yang dilatih.

4. Tanggungjawab sosial (CSR)Diisi apabila perusahaan meIakukan kegiatan CSR dalam bentuk kegiatan sosial ataupeningkatan perekonomian masyarakat disekitar lokasi proyek.

VIII. PERMASALAHAN..

4. Lain-lainDiisi Apabila terdapat tanggung jawab lain-lain yang dipersyaratkan sesuai lokasiproyek atau bidang usaha yang dilakukan.

5/12/2018 Perka No 13 Tahun 2009

38/76

ttd

-7-

VIII. PERMASALAHANANGDlHADAPIPERUSAHAANDiisi dengan pennasalahan dan hambatan yang timbul dalam pelaksanaan proyek,seperti masalah pertanahan, masalah ketenagakerjaan, masalah pemasaran dan upayayang telah dilakukan serta saran/usulan penye1esaiannya. Bila kolom yang tersediatidak mencukupi dapat dibuat dalam lembar terpisah.Laporan disusun dan ditanda tangani oleh penanggung jawab perusahaan denganmencantumkan nama jelas dan jabatan, serta distempel perusahaan.Cantumkan pula petugas yang ditugaskan untuk dapat memberikan keterangan Idihubungiberkaitan dengan penyusunanl data LKPMberupa nama petugas, jabatan, telepon dan e-mail.

BADANKOORDINASIPENANAMANMODALK E P A L A ,

G ITA W IRJ AWAN

5/12/2018 Perka No 13 Tahun 2009

39/76

4. Tenaga ...

LAMPIRANIVP ERATURAN KEPALA BKPMNOMOR : 13 TAHUN2009TANG GAL : 23 DES EMBER 2009

Bentuk Laporan Tahunan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing

LA PO RA N TA HU NA NK ANTOR PERW A K ILA N PERU SA HA AN A SIN GTMIUN' .(Keadaan Per 31 Desember)

L Perusahaa.n YangDiwakili1.Nama Perusahaan2. Alamat Kantor Pusat3. Bidang Usaha

n. Kantor PerwakiJan1 .A1ama ta. Nama Gedungb. Nama Jalan dan Nomorc. Telepon/Faxd. Berlangsung SejakTahun

2. Wilayah kegiatan yang dicakup : (Jika lebih dari 1 (satu) negara agar diisimenggunakan Iampiran tersendiri)a. Tahun lalu

( ) 1.2 .3 .

h. Tahun ini( : ) 1 .2 .

3 .

3.Manager Kantora. Tahun Ialu(. . . . . . . . . . . .)

(1) Nama(2) Kewarganegaraan

(WNA/WNI)h. Tahun ini

(. )(1) Nama(2) Kewarganegaraan(WNA/WNI)

5/12/2018 Perka No 13 Tahun 2009

40/76

ttd

-2-

4. Tenaga pembantu managera. Tahun lalu( )(1) Tenaga ahli(2) Staf &Karyawan

Asing Indonesia

Jumlahb. Tahun ini

( )(1) Tenaga ahli(2) Staf & Karyawan

Jumlah

Laporan ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya pada tanggal 31 Desember

............. 20 .Penanggung Jawab

Cap Kepala KPPAdan tandatanganNama Jelas

BADANKOORDINASI PENANAMAN MODALK E P A L A ,

GITA WlRJAWAN

5/12/2018 Perka No 13 Tahun 2009

41/76

Lampiran ...

LAMP lRANVPERATURAN KEPALA BKPMNOMOR : 13 TAHUN 2009TANGGAL:23 DESEMBER 2009

Bentuk Surat Pemberitahuan Laporan Realisasi Impor

KOP PERUSAHAANNomorSifatLampiranPerihal

.................... /20 .Segera1 (satu) berkasLaporan Realisasi Impor

.......... , 20 .

yth.1. Kepala &dan Koordinasi Penanaman Modal2. Direktur ]enderal Perdagangan Luar Negeri, Departemenn PerdaganganDi- Jakarta

Dengan hormat kami sampaikan laporan realisasi impor atas Izin Prinsip PenanamanModal Nomor Tanggal dengan Angka Pengenal Impor ProdusenNomor tanggal 3 (tiga) bulanan periode sid Tahun .

Laporan ini kami sampaikan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Direksi/Penanggung JawabCap Perusahaan

5/12/2018 Perka No 13 Tahun 2009

42/76

tid

-2-

Lam piran Surat No....anggal .........

LAPORAN REAL ISAS IIMPORATASANGKA PENGENAL IMPOR PRODUSEN NO TANGGAL ..... . .. . . . . . .PERIODE SID ... .. . . .. . . .. . .. . . .. . .. . . . TAHUN .

No. Jenis Barang NomorHS Volume Nilai Impor(US$)

lumlah

B AD A N K OO RD IN A SI PEN A NAMAN MODA LK E P A L A ,

G IT A W I RJAWAN

5/12/2018 Perka No 13 Tahun 2009

43/76

Lampiran ...

LAMPlRANVIPERATURANKEPALABKPMNOMOR : 13 TAHUN 2009TANGGAL :23 DES EMBER 2009

Bentuk Surat Pemberitahuan Laporan Perkembangan Penanaman Modal

KOP SURATPDPPM ATAU PDKPM

NomorSifatLampiranPerihal

....................20...... . , 20 .Segera1 . (satu) berkas~poran Perkembangan Penanaman Modal

Kep ada Yang TerhormatBap ak Gubernur atau Bapak:Bupati/Walikota *)Di-

Bersama ini dengan hormat terlampir kami sampaikan laporan perkembanganrealisasi penanaman modal tahun atau periode Januari s/d Juni Tahun atau periodeJanuari sId Desember Tahun berdasarkan lokasi proyek di 33 provinsi atau provinsi................. atau kabupaten atau kota dan berdasarkan sektorusaha.Demikian kami laporkan, atas perhatian dan perkenan Bapak Gubernur atau

Bupati/Walikota*) kami haturkan terima kasih.

*) coret yang tidak perlu.

KEPALAPDPPM atauPDKPM

Tembusan:1. Kepala BKPM2. Tembusan disesuaikan (Laporan Ka, PDPPM dengan tembusan kepada PDKPM,Laporan Ka. PDKPM tembusan kepada PDPPM).

5/12/2018 Perka No 13 Tahun 2009

44/76

b. Berdasarkan ...

- 2-

Lampiran Surat No tanggal .........

LA PO RAN PE RK EMBANGAN R EA LISA SI PENANAMAN MODAL PER IO DE 1 JA NUARI SID30 J U N 1 A TA U PERIO DE 1 JA NU ARI SID 31 DESEMBER TAHUN .

a. Berdasarkan Lokasi Proyek PMDN Dirinci berdasarkan lokasi per provinsi ataukabutaten/kota atau kecamatan.LOKASI J U M L A H NILAI P ENYERAPAN TENAGANO KERJA KET.PROYEK INVESTASI INDONESIA ASING

Jumlah

5/12/2018 Perka No 13 Tahun 2009

45/76

- 3 -

b. Berdasarkan Sektor Usaha PMDN.SEKI'OR J U M L A H NILAI PENYERAPANTENAGANO KERJA KET.FROYEK INVESTASI INDONESIA ASING

I. Sektor Primer ----- --1. Tanaman pangan &perkebunan2. Peternakan3 . Kehutanan4. Perikanan5 . Pertambangan

ll. Sektor Sekunder1 . Industri makan2. Industri tekstil3 . Industri barang darikulit & alas kaki4~ Industri kavu5 . Industri kertas & ,percetakan6 . Industri kirnia &farmasi - - -7 . Industri karet &plastik -.-~-8 . Industri mineral nonlozam .-" ~9 . Industri Logam, mesin& elektronika -.-Industri instrumen10. kedokteran, presisi,optik dan jam -

Industri kendaraan11. bermotor s : alattransportasi lain ._ ..12. Industri lainnyam . Sektor Tersier - -I. Listrik, ~as dan air2. Konstruksi3 . Perdagangan &reparasi4. Hotel & restoran5 . Transportasi, gudang& komunikasi

Perumahan, kawasan6 . industtri &perkantoran7 . [asaLainnva

Jumlah

c. Berdasarkan ...

5/12/2018 Perka No 13 Tahun 2009

46/76

- 4-

c. B erdasarkan N am a P erusah aan PMDN.NAMA NOMOR& BIDANG PENYERAPAN TENAGANO PERUSAHAAN TANGGAL USAHA REALlSASI KERJAPENDAFTARAN INVESTASI I NDONES IA ASINGIIZIN PRINSIP -~.---,.-.-~-~~-~ --~--- f------~

-.~-.~"-

. v . _ " - - -Jumlah . . . . .- .'-.-~~~.-~

d. Berdasarkan Lokasi Preyek PMADirinci Berdasarkan Lokasi Kabutaten/Kota,

NO LOKASI

Jumlah

J U M L A H NILAI PENY EW AN TENAGA__}C ER JA KET.PROYEK INVESTASI INDONESIA ASING_ . - "- - - - -

5/12/2018 Perka No 13 Tahun 2009

47/76

Lampiran ...

LAM PlR AN V IIP ERATURAN KEPALA BKPMNOMOR : 13 TAHl/N 2009TANGGAL: 23 DESEMBER 2009

Bentuk Laporan Pembebasan BeaMasuk atas Fasilitas Penanaman Modal

KO P SURA T B KPM A TA U PDPPM A TA U PDK PMNomorSifatLampiranPerihal

.; /20 .Segera1 (satu) berkasLaporan Pembebasan B e a M a s u k atasFasilitas Penanaman Modal

........, 20 .

Kepada Yang TerhormatMenteri KewmganMeJalui Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Departemen KewmganDi- .

J a k a r t a

Dengan hormat kami sampaikan laporan fasilitas bea masukmesin/barang dan fasilitas bea masuk bahan periode Januari s/ d Juni Tahun .....atau Juli s/ d Desember Tahun berdasarkan Pemberitahuan Impor Barang(PIB).

Atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

KEPALABKPM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tembusan:1. Direkturjenderal Bea dan Cukai2. Direktur Jendetal Pajak

5/12/2018 Perka No 13 Tahun 2009

48/76

ttd

-2-Lampiran Surat No tanggal .

Laporan Fasilitas Penanaman Modal BerdasarkanPemberitahuan Impor BarangPeriode 1Januari SID 30 Juni Atau Jull SID Desember Tahun .A. Fasilitas Bea Ma su k: atas MesinNo No. dan No. dan. Tanggal Izin Tanggal Nilai Nilai NilaiPrinsip Persetujuan Nama Fasilitas Realisasi RealisasiPenanaman Fasilitas B e a Perusahaan (Rp/US$) Impor PembebasanModal m a su k (US$) BeaMasuk

JumlahB. Fasi li tas B e a Ma su k atas Barang/BahanNo No. dan No. dan. Tanggal Izin Tanggal NiJai N iJai N iJaiPrinsip Persetujuan Nama Fasilitas Realisasi RealisasiPenana.man Fasilitas B e a Perusabaan (Rp/US$) Impor PembebasanModal m a su k (US$) BeaMasuk

Jumlah

B AD AN K OO RD IN ASI P EN AN AMAN MODA LKEPALA ,

G ITA W IRJAWAN

5/12/2018 Perka No 13 Tahun 2009

49/76

ttd

LAMPlRAN VIIIPERATURANKEPALABKPMNOMOR : 13TAHUN 2009TANGGAL : 23 DESEMBER2009

Bentuk Permohonan BAPKOP PERUSAHAANNomor 20 .Sifat Segera . , 20 .LampiranHal Permohonan BAPYth.Kepala BKPM atau K ep al a PDPPM atau K ep al a PDKPM ]1 .Yang bertanda tangan dibawah ini :1. Nama Perusahaan . . ..2. Nama Pimpinan/penanggung]awab: .3. Alamat Kantor Perusahaan . . ........................................................

.......................... Telp/Fax .4. Lokasi ProyekDengan ini mengajukan permohonan pemeriksaan proyek atas pendafiaran penanamanmodal/izin prinsip penanaman modal/persetujuan penanaman modal No ..... tanggal ...dan/atau lZID usaha/izin usaha tetap No.... tanggal ..... untuk keperluan.............................................................................. , sesuai Peraturan Kepala BKPM Nomor ....Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tatacara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal .

............. , 20 .Pimpinan/Penanggung ]awab danCap Perusahaanttd

Tembusan:1. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;2. Kepala BDPPM atau Kepala PDKPM.

Nama Jelas

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODALKEPALA,

GITA WIRJAWAN

5/12/2018 Perka No 13 Tahun 2009

50/76

TENfANGPEM BENTUKA N TIM PENGENDAIJA N PELAKSA NA AN PENA NAMAN MODALTAHUN ANGGARAN 20..

Menimbang

Mengingat

LAMP lRANIXPERATURANKEPALABKPMNOMOR : 13 TAHUN 2009TANG GAL : 23 DESEMBER 2009

Bentuk Surat Keputusan TentangPembentukan Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

KOP SURATBKPMATAUPDPPM ATAU PDKPM

KEPUTUSANNOMOR ...TAHUN ..

a. bahwa dalam rangka pengendalian pelaksanaan kegiatanpenanaman modal perlu dilakukan koordinasi antar instansi yangterkait dengan kegiatan penanaman modal.b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksudpada huruf a, perlu dibentuk Tim Pengendalian PelaksanaanPenanaman Modal.1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang PenanamanModal;2. Peraturan Presiden RI Nomor 90 Tahun 2007 Tentang BadanKoordinasi Penanaman Modal;3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pe1ayananTerpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal;4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Nomor Tahun 2009 tentang Pengendalian PelaksanaanPenanaman Modal;.5. Peraturan Kepala . Badan Koordinasi Penanaman ModalNomor Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata CaraPermohonan Penanaman Modal;6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Nomor Tahun 2009 tentang Pedoman PengendalianPelaksanaan Penanaman Modal;7. Ketentuan peraturan perundang -undangan lainnya.

Memutuskan ...

5/12/2018 Perka No 13 Tahun 2009

51/76

ttd

-2-

MEMUTUSKAN:MenetapkanPertama Pembentukan Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.Kedua Susunan Tim terdiri dari :

Pengarah .KetuaSekretarisAnggota 1.

2 .3 .4 .dst.

Ketiga Tugas Anggota Tim adalah:1. MeIakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan penanamanmodal.2. Mengaclakan koordinasi untuk mendapatkan masukan realisasipelaksanaan dan pennasalahan yang dihadapi oleh penanammodal.3. Memberikan rekomendasi atas hasil pemeriksaan lapangan.

Keempat Biaya Tim ini dibebankan kepada APBN atau APBD masing-masinginstansi.Kelima Keputusan ini berlaku sejak tanggal s.d ..Keenam Apabila dikemudian hari terjadi kekeliruan dalam keputusan ini,akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan dipada tanggal.,. .: 20 ..

KEPALA BKPM ATAU PDPPM ATAU PDKPM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tembusan:1. Disesuaikan dengan instansi terkait pengendalian pelaksanaan penanaman modal2. Anggota TIM

B AD AN K OO RD IN ASI PEN AN AMAN MODALKEPALA,ttd

G ITA W IR JAW AN

5/12/2018 Perka No 13 Tahun 2009

52/76

ttd

LAMPlRANXPER ATU RA N K EPA LA B KPMNOMOR : 13 TAHUN 2009TANG GAL : 23 DESEMBER 2009

Bentuk Surat Kuasa Permohonan Pembatalan Pendaftaran Penanaman Modal!Izin Prinsip Penanaman ModallPersetujuan Penanaman ModalSURATKUASA

NOMOR: .Yang bertanda tangan di bawah ini :______ :, Warga Negara pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Paspor No._____ :, bertindak dalam kapasitasnya sebagai dari dan karenanya untuk danatas nama ,perseoranganJperusahaan yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukumnegara , berkedudukan di , dan beralamat di :(selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa");dengan inimemberikan kuasa dan kewenangan penuh dengan/tanpa hak substitusikepada :________ , Warga Negara. :, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Paspor No._____ , bertempat tinggal di :(selanjutnya disebut sebagai "Penerima Kuasa")------------- KHUSUS ------------.Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa untuk melakukan pengurusanUntuk tujuan tersebut di atas Penerima Kuasa diberi wewenang untuk menghadap Pejabat BKPM diunit Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal untuk memberikan semuaketerangan yang diperlukan, untuk menandatangani permohonan pembataIan PendaftaranPenanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal yang diterbitkanolehBKPM.

Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa mengerti bahwa dalam menjalankan fungsinya sebagaipenyelenggara urusan penanaman modal, BKPM tidak mengenakan atau membebankan biaya dalambentuk atau dalam tahapan apapun kepada penanam modal atau perusahaan atau kuasanya. Olehkarenanya BKPM tidak akan bertanggung jawab dan tidak dapat dituntut pertanggungjawabannyaatas segala biaya dalam bentuk apapun yang m ungkin timbul sebagai akibat dari pemberian ku a sadan kewenangan oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima K u a s a berdasarkan surat kuasa ini.Segala kuasa dan kewenangan yang diberikan oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa dalamSurat Kuasa ini berlaku sampai dengan dicabutnya Surat Kuasa ini oleh Pemberi Ku asa .Surat Kuasa ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari ini, :,~(t!:Qz~l/-'"b:!!ln~/..!:!th~n~),.Pemberi KuasaI Meterai I Penerima K u a s aNama :jabatan:

Nama:jabatan:

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODALKEPALA ,

G IT A W IR JAWAN

5/12/2018 Perka No 13 Tahun 2009

53/76

*) Coret ...

LAMPIRA