panduan p2spp 2010_edited

PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PEMBANGUNAN PARTISIPATIF

(P2SPP)

PADA

PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN

(PMPM MANDIRI PERDESAAN)

DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

TA. 2010

Pedoman Pelaksanaan P2SPP

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif (P2SPP) sebagai upaya mengintegrasikan pengelolaan pembangunan partisipatif pola PNPM-MP ke dalam sistem reguler (Musrenbang), serta mendorong penyelarasan perencanaan teknokratis, politis dengan partisipatif, pada dasarnya memiliki dua agenda besar: peningkatan kapasitas masyarakat dan penguatan pemerintahan lokal dalam penyelenggaraan pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat.

P2SPP memberikan tekanan pada aspek penguatan pemerintahan lokal. Karena penguatan dan pelembagaan pembangunan partisipatif hanya dapat dilakukan apabila pemerintah lokal (daerah) memiliki kebijakan dan memberikan dukungan (anggaran dan regulasi) yang berpihak kepada rakyat.

Pada tataran operasional, pengintegrasian mensyaratkan adanya perencanaan pembangunan di tingkat desa (RPJM Desa), yang didukung dengan peningkatan manajemen pemerintahan desa sebagai basis. Pada konteks itu, efektivitas fasilitasi untuk memastikan pemerintah desa membentuk Peraturan Desa (Perdes), menetapkan APB Desa dan Pertanggungjawaban Kepala Desa (Kades) secara rutin menjadi penting. Hal itu juga harus dibarengi dengan peningkatan kualitas proses dan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten serta keselarasan rencana kegiatan dan anggaran dari berbagai sumber, khususnya APBD. Proses dimaksud, memunculkan berbagai isu penting: keselarasan penjaringan aspirasi masyarakat oleh DPRD dengan hasil-hasil Musrenbang (desa dan kecamatan), akomodasi usulan masyarakat dalam Rencana Kerja (Renja) SKPD, serta dukungan Peraturan Daerah (Perda) terkait isu-isu di atas.

1.2 Rujukan Pelaksanaan

Kebijakan dan kegiatan yang dilaksanakan P2SPP merujuk pada: 1. Panduan Teknis Perencanaan Pembangunan Desa. 2. Panduan Teknis Integrasi.

1.3 Pengertian

1. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota.

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

3. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1


4. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan untuk melakukan penilaian terhadap hasil-hasil kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan.

5. Fasilitator adalah tenaga terlatih atau berpengalaman, yang memiliki kompetensi/kecakapan substantif dan teknis serta memiliki keterampilan menerapkan berbagai teknik dan instrumen untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas memandu masyarakat dan pemerintah desa melaksanakan tugas-tugasnya.

6. Forum SKPD (Forum yang berhubungan dengan fungsi/sub fungsi, kegiatan/sektor dan lintas sektor) adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan dengan SKPD atau gabungan SKPD sebagai upaya mengisi Rencana Kerja SKPD yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasi oleh SKPD terkait.

7. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/ Daerah untuk mencapai tujuan.

8. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa adalah laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa kepada BPD mengenai seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk APB-Desa, yang disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD.

9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah.

11. Musrenbang Desa/Kelurahan adalah forum musyawarah tahunan stakeholder desa/kelurahan (pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa/kelurahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya.

12. Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholder kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari desa/ kelurahan serta menyepakati kegiatan lintas desa/kelurahan di kecamatan tersebut sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja SKPD kabupaten/kota pada tahun anggaran berikutnya.

13. Partisipasi adalah membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi sebanyak-banyaknya pihak yang dapat memberikan kontribusi, terutama untuk mencapai suatu tujuan atau hasil yang telah ditetapkan.

14. Partisipatif adalah mendorong dan memberi ruang bagi pemanfaat/sasaran kegiatan untuk berperan secara aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelestarian hasil kegiatan.

15. Pengintegrasian adalah penyatupaduan proses perencanaan partisipatif kedalam mekanisme reguler.

16. Pembangunan adalah upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk melakukan perubahan sosial ke arah yang lebih baik.

17. Pengelolaan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan secara optimal dengan menggunakan sumberdaya yang dimiliki,

2


baik dalam perencanaan, pendanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut serta pengendalian maupun dalam pelestarian pembangunan.

18. Perencanaan adalah rangkaian kegiatan untuk merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada identifikasi masalah, pemetaan wilayah dan analisis para pelaku dengan menggunakan pendekatan tertentu untuk mencapai tujuan/hasil yang telah ditetapkan.

19. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

20. Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Desa.

21. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.

23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum, dan program, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.

24. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran.

25. Setrawan adalah pegawai negeri sipil yang dibekali kemampuan khusus untuk dapat melaksanakan tugas akselerasi perubahan sikap mental dikalangan lingkungan pemerintah dan perubahan tata keperintahan serta mendampingi masyarakat, khususnya dalam manajemen pembangunan partisipatif.

26. Sinergi adalah keterpaduan dan keselarasan pendekatan, arah dan atau kebijakan untuk mencapai tujuan secara tepat.

27. Strategi adalah rumusan langkah dan cara yang tepat dan efektif untuk mewujudkan visi dan misi.

28. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

3


BAB II KONSEP DAN KEBIJAKAN P2SPP

2.1 Tujuan

a. Umum

Menyatupadukan sistem pembangunan partisipatif pola PNPM-MP ke dalam sistem pembangunan reguler dan menyelaraskan perencanaan teknokratis, politis dengan perencanaan partisipatif.

b. Khusus untuk : Meningkatkan kualitas proses dan hasil perencanaan pembangunan di

tingkat desa; Mendorong penyelarasan Penjaringan Aspirasi Masyarakat oleh DPRD dan

penyusunan Rencana Kerja SKPD dengan hasil-hasil Musrenbang kecamatan;

Mendorong penyelarasan rencana kegiatan dengan penganggaran; Meningkatkan manajemen pemerintahan desa; Meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan pemerintahan,

terutama pemerintahan desa dalam pengelolaan pembangunan partisipatif;

Meningkatkan kapasitas pelaku masyarakat dan aparatur pemerintahan, utamanya aparatur Pemerintahan Desa.

2.2 Prinsip

Prinsip-prinsip P2SPP adalah

1. Desentralisasi

Penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Keterpaduan

Keselarasan dan kesatupaduan kebijakan, arah dan atau tindakan dari berbagai aspek kegiatan.

3. Efektif dan Efisien

Proses (langkah dan cara kerja) dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.

4. Partisipasi

Membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi sebanyak-banyaknya pihak yang dapat memberikan kontribusi, terutama untuk mencapai suatu tujuan atau hasil yang telah ditetapkan.

4


5. Transparansi dan Akuntabel

Masyarakat memiliki akses yang terbuka terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan, sehingga pengelolaan kegiatan dapat dipantau dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, administratif maupun legal (Menurut peraturan dan hukum yang berlaku).

6. Keberlanjutan

Mendorong tumbuhnya rasa memiliki sehingga lahir tanggung jawab untuk menjaga, mendayagunakan, mempertahankan dan mengembangkan kelangsungan sistem.

2.3 Kerangka Kerja

1. Otonomi Daerah

Penguatan pengintegrasian dilaksanakan dalam kerangka pelaksanaan Otonomi Daerah, yaitu hak, wewenang, dan kewajiban (daerah otonom) untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Pemberdayaan Masyarakat

Pelaksanaan Penguatan pengintegrasian menjadi sarana bagi proses/upaya secara sadar dan terencana untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat agar dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi.

3. Penguatan Demokrasi

Pelaksanaan penguatan pengintegrasian menjadi bagian tak terpisahkan dari penguatan praktik demokrasi ditingkat lokal.

2.4 Strategi

1. Mendorong efektivitas pelaksanaan regulasi (peraturan).

Semua kegiatan yang dilakukan berdasar pada dan untuk penguatan pelaksanaan peraturan (Produk hukum) yang telah ditetapkan, yang berkaitan langsung maupun yang relevan bagi penguatan penyelenggaraan pembangunan partisipatif.

2. Menyatu dengan dan menguatkan mekanisme reguler.

Semua kegiatan yang dilakukan terintegrasi dan atau menjadi bagian dari kegiatan reguler sesuai ketentuan penyelenggaraan pemerintahan.

3. Menegaskan arah/orientasi aksi.

Kegiatan yang dilakukan sebagai upaya dan proses penguatan pengintegrasian memiliki arah dan titik sentuh yang jelas sesuai sasarannya. Dalam hal ini, terhadap sasaran: a) Pemerintah Daerah, diorientasikan untuk: Penguatan komitmen dan

mendorong reorientasi kebijakan untuk penguatan pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat.

b) Masyarakat Sipil, diorientasikan untuk: Membangun kesadaran kritis dan peningkatan kapasitas.

5


c) Masyarakat Politik, diorientasikan untuk: Meningkatkan keberpihakan kepada rakyat dan memberikan dukungan regulasi.

4. Reorientasi pelatihan Konsultan dan Fasilitator. Rancangaan pelatihan diorientasikan untuk mengembangkan kemampuan dan sikap fasilitator sesuai tuntutan dan kebutuhan pengintegrasian.

2.5 Sasaran

Sasaran P2SPP adalah 1. Meningkatnya kapasitas pelaku masyarakat (KPMD), Kepala Desa, Pengurus

BPD, dan Pengurus LPMD; 2. Meningkatnya kapasitas BPD, LPMD, BKAD dan UPK; 3. Meningkatnya kapasitas dan fungsi Pemerintah Daerah melaksanakan

pengintegrasian sebagai wujud penguatan sistem pembangunan partisipatif; 4. Meningkatnya keselarasan Renja SKPD dengan hasil Musrenbang Kecamatan; 5. Meningkatnya peran DPRD mendorong proses pengintegrasian; 6. Meningkatnya keterpaduan rencana kegiatan dan anggaran; 7. Meningkatnya keselarasan Penjaringan Aspirasi Masyarakat dengan

Musrenbang Kecamatan; 8. Meningkatnya dukungan regulasi/Peraturan Daerah untuk penguatan

pembangunan partisipatif.

6


BAB III KEGIATAN DAN FASILITASI

3.1 Petunjuk Teknis Operasional (PTO)

P2SPP dirancang untuk mendorong munculnya program pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan kondisi, kekhususan dan kebutuhan daerah. Oleh karena itu, pelaksanaan P2SPP berdasarkan pada petunuj teknis operasional yang disusun setiap kabupaten lokasi, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: a. Tidak bertentangan dengan Pedoman Pelaksanaan P2SPP; b. Selaras dengan Pedoman Penyusunan PTO (Lampiran); c. Selaras dengan arah dan kebijakan pembangunan daerah.

3.2 Kegiatan

A. Kegiatan Pengintegrasian

Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mendorong terwujudnya pengintegrasian, yaitu:

1. Perencanaan Pembangunan Desa a. Penyusunan atau penyempurnaan RPJM-Desa. b. Penyusunan RKPD. c. Penguatan Musrenbang Desa.

2. Peningkatan Manajemen Pemerintahan Desa a. Pembentukan Perdes tentang RPJM Desa, APB Desa dan Perdes

lainnya. b. LKPj Kades.

3. Penyelarasan Perencanaan a. Penguatan Musrenbang Kecamatan. b. Fasilitasi penyelarasan Jaring Asmara dengan Musrenbang (Desa dan

Kecamatan). c. Fasilitasi rapat koordinasi unit perencana SKPD. d. Penguatan Musrenbang Kabupaten.

4. Peningkatan dukungan Pemerintah Daerah dan DPRD a. Fasilitasi Hearing DPRD. b. Fasilitasi pnyusunan peraturan daerah (Perda).

B. Kegiatan Peningkatan Kapasitas

1. Cakupan

Serangkaian pelatihan yang dilakukan secara sistematis untuk meningkatkan kemampuan (pengetahuan dan keterampilan) serta sikap pelaku sesuai tuntutan dan kebutuhan pengintegrasian, mencakup: a. Pelatihan KPMD, LPMD, BKAD dan UPK. b. Pelatihan Kades, Sekdes dan BPD. c. Pelatihan Setrawan kecamatan dan kabupaten.

7


2. Penyelenggaraan a. Pelaksanaan pelatihan KPMD, LPMD, BKAD, UPK, Kades, Sekdes dan

BPD dikelola oleh BKAD sebagai event organizer/panitia pelaksana. b. Pelatihan Setrawan dilaksanakan oleh Satker Kabupaten sesuai

ketentuan Tugas Pembantuan (TP).

3. Pengelolaan a. Rancangan dan modul pelatihan disiapkan oleh tim yang dibentuk

dan dikoordinasikan oleh Koordinator Fasilitator P2SPP. b. Fasilitasi proses dilakukan oleh Tim Pelatih Masyarakat (TPM).

4. TPM a. TPM dibentuk dalam rapat pembentukan yang diselenggarakan oleh

BKAD. b. Anggota TPM adalah warga masyarakat kecamatan setempat yang

memiliki kemampuan dibidang tertentu yang dibutuhkan untuk pengembangan potensi masyarakat.

c. Jumlah anggota TPM disesuaikan dengan kondisi, dayadukung dan kebutuhan kecamatan setempat, sekurang-kurangnya 5 orang per kecamatan.

d. Sebelum melaksanakan tugasnya, anggota TPM memperoleh pembekalan (ToT).

C. Kegiatan Pendukung

Yaitu berbagai kegiatan pembangunan yang bersifat open menu untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat yang didanai dari sumber dana BLM P2SPP.

Adapun ketentuan pelaksanaan kegiatan dimaksud adalah: 1. Tidak termasuk usulan kegiatan yang dilarang sesuai dengan daftar

larangan kegiatan/negative list yang ditetapkan PNPM-MP; 2. Pengelolaan kegiatan sesuai ketentuan dan tatacara yang ditetapkan

masing-masing daerah dengan memperhatikan ketentuan PNPM-MP; 3. Memprioritaskan kegiatan yang memenuhi kebutuhan antar desa (dua

desa atau lebih) dalam satu kecamatan atau antar kecamatan; 4. Penetapan prioritas kegiatan dan pendanaan dilakukan pada

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten dan ditetapkan dengan Surat Penetapan Bupati;

5. Ketentuan, prosedur dan tata cara pertanggungjawaban pengelolaan kegiatan sesuai ketentuan PNPM-MP.

3.3 Fasilitasi

Dukungan yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan diatas adalah 1. Penyediaan Pedoman dan dukungan teknis lainnya yang ditetapkan Program; 2. Penyediaan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang diletakkan sebagai

Block grant di Kabupaten; 3. Penyediaan Dana Operasional Kegiatan (DOK) untuk menunjang pelaksanaan

kegiatan; 4. Penyediaan Dana Operasional Kegiatan (DOK) untuk menunjang kegiatan

peningkatan kapasitas pelaku.

8


3.4 Tahapan dan Agenda Kegiatan

1. Perencanaan a. Penyusunan – Review RPJM-Desa:

Pengkajian Keadaan Desa (PKD); Penyusunan Rancangan RPJM-Desa; Pembahasan Rancangan RPJM-Desa; Penetapan RPJM-Desa; Penyusunan RKP Desa.

b. Musrenbang Desa. c. Penyusunan rancangan dan penetapan APB-Desa. d. Musrenbang Kecamatan. e. Forum SKPD. f. Musrenbang Kabupaten.

2. Pelaksanaan

Tahapan kegiatan Pelaksanaan dilakukan sesuai ketentuan PNPM-MP. Kecuali bagi Kabupaten yang telah memiliki peraturan tentang Swakelola oleh masyarakat.

3. Pengendalian a. Pemantauan dan pengawasan oleh BPD. b. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa.

4. Pelestarian

Tahapan kegiatan Pelestarian dilakukan sesuai ketentuan PNPM-MP. Kecuali bagi Desa yang telah memiliki Perdes tentang Pelestarian hasil kegiatan.

3.5 Agenda dan Jadual Pelaksanaan

Jadual pelaksanaan kegiatan sesuai Tabel lampiran 1.

3.6 Output/ Hasil

Output/hasil yang diharapkan dari pelaksanaan P2SPP adalah 1. Tersedianya KPMD sesuai Permendagri Nomor 7 Tahun 2007; 2. Tersedianya Perdes tentang RPJM-Desa 3. Tersedianya SK. Kades tentang RKP Desa; 4. Tersedianya Perdes tentang APB-Desa; 5. Tersedianya Peraturan tentang Pelaksanaan Swakelola Kegiatan oleh

masyarakat; 6. Tersedianya Peraturan Daerah tentang:

a. Pembagian urusan Pemerintah Kabupaten dan Desa; b. Pembangunan Partisipatif; c. Penyelenggaraan Musrenbang.

7. Terlaksananya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa secara rutin;

8. Terakomodasinya usulan/hasil Musrenbang kecamatan dalam APBD.

9


3.7 Pendanaan

1. Sumber

Sumber dana untuk kegiatan Penguatan Pengintegrasian berasal dari : a. Swadaya masyarakat; b. BLM kabupaten dari APBN dan APBD kabupaten; c. DOK kabupaten dari APBD; d. DOK kabupaten dari APBN; e. BLM kecamatan dari berbagai program yang tergabung dalam lokasi

PNPM-Mandiri, yang bersumber dari APBN dan APBD; f. Dana Alokasi Dana Desa (ADD); g. Kontribusi dunia usaha/swasta (CSR) dan h. Sumber lain yang tidak mengikat.

2. Pencairan dan Penyaluran Dana a. Pencairan dan penyaluran dana yang berasal dari pemerintah mengikuti

ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan.

b. Pencairan dan penyaluran dana DDUB (Dana Daerah Urusan Bersama) yang berasal dari Pemerintah Daerah, dilakukan sesuai ketentuan dan mekanisme APBD.

10


BAB IV ORGANISASI PELAKSANA DAN PELAKU

4.1 Pendanaan

Asisten Faskab

SATKER PUSAT

NMC

KM‐Prov Korprov

Koordinator Fasilitator P2SPP

Faskab Teknik, Pemberdayaan & Keuangan

FK & FT

4.2 Organisasi Pelaksana

1. Nasional

Pengorganisasian Penguatan Pengintegrasian di tingkat Nasional dilaksanakan oleh TK-PNPM-MP Nasional, yang dibantu oleh Sekretariat PNPM-Mandiri Perdesaan Nasional, Tim Penyelia Pusat dan Konsultan Manajemen Nasional.

2. Provinsi

Pengorganisasian Penguatan Pengintegrasian di tingkat Provinsi dilaksanakan oleh TK-PNPM- MP Provinsi, yang dibantu oleh PJO-Prov, Setrawan Provinsi dan Konsultan Manajemen Provinsi PNPM-MP dengan lebih mendayagunakan peran fungsional dari Instansi PMD, Bappeda, dan Biro Pengelolaan Keuangan Daerah.

3. Kabupaten

Penyelenggaraan Penguatan Pengintegrasian di tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh:

11


a. Bupati, yang dibantu oleh TK - PNPM-MP Kabupaten dengan dukungan dari PJO-Kab, Setrawan Kabupaten dan Fas Kab PNPM-MP dengan lebih mendayagunakan peran fungsional dari Instansi PMD, Bappeda dan Bagian Keuangan Daerah.

b. DPRD.

4. Kecamatan

Penyelenggaraan Penguatan Pengintegrasian di tingkat Kecamatan dilaksanakan oleh Camat, yang dibantu oleh PjOK, Setrawan Kecamatan, FK PNPM-MP, BKAD, UPK dengan lebih Meningkatkan peran Instansi Sektor Kecamatan.

5. Desa

Penyelenggaraan Penguatan Pengintegrasian di tingkat Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa, yang dibantu oleh LPMD dan KPMD, BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Khusus bagi desa lokasi PNPM-MP pengelolaan kegiatan Penguatan Pengintegrasian disesuaikan dengan kebutuhan setempat, dengan mendayagunakan/mengintegrasikan pelaku PNPM-MP.

4.3 Tugas dan Tanggung jawab Pelaku

1. Nasional

a. Tugas dan tanggungjawab TK PNPM-MP tingkat nasional dalam pengelolaan P2SPP sesuai PTO PNPM-MP.

b. Tugas dan tanggungjawab Tim Penyelia Pusat adalah: Membantu TK PNPM-MP Nasional menyusun dan merumuskan

kebijakan penguatan pengintegrasian di tingkat Nasional; Memfasilitasi peningkatan kapasitas Setrawan Provinsi, Kabupaten,

dan Kecamatan; Menyusun Pedoman terkait dengan pembangunan partisipatif dan

penguatan pengintegrasian; Melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan penguatan

pengintegrasian; Memfasilitasi pertemuan/rapat dengan Kepala Daerah dan Instansi

terkait Daerah; Mensosialisasikan kebijakan pembangunan partisipatif dan penguatan

pengintegrasian kepada Pemerintah Daerah di Seluruh Indonesia.

c. Tugas dan tanggungjawab Konsultan Manajemen Nasional adalah: Menyusun Pedoman Umum dan Panduan Pelaksanaan kegiatan

penguatan pengintegrasian; Menyiapkan rancangan dan materi kegiatan peningkatan kapasitas

pelaku; Menyiapkan pelaksanaan penyebarluasan informasi; Melakukan supervisi dan monitoring pelaksanaan program di

lapangan; Melakukan evaluasi pelaksanaan program;

12


Menyusun dan menyampaikan laporan bulanan kepada Satker PNPM MP Nasional;

Memberikan masukan dan rekomendasi secara profesional, menyangkut kebijakan dan manajemen program sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan oleh TK PNPM-MP Nasional;

Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan TK PNPM-MP dan pelaku lain yang terlibat dalam pelaksanaan program.

2. Provinsi

a. Tugas dan tanggungjawab TK PNPM-MP Provinsi adalah: Mengendalikan pelaksanaan kegiatan di Provinsi agar sesuai dengan

tujuan penguatan pengintegrasian; Mensosialisasikan kebijakan pembangunan partisipatif dan penguatan

pengintegrasian kepada semua pelaku yang terlibat di Provinsi; Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penguatan

pengintegrasian; Melaksanakan rapat-rapat Koordinasi di tingkat proviinsi; Menyusun laporan berkala untuk disampaikan kepada Gubernur

dengan tembusan kepada TK PNPM-MP Nasional.

b. Tugas dan tanggungjawab PjO Prov adalah: Sebagai pelaksana harian TK PNPM-MP Provinsi; Menyelenggarakan kegiatan operasional di tingkat Provinsi untuk

mendukung pelaksanaan penguatan pengintegrasian; Melaksanakan koordinasi dengan pelaku di lingkup wilayah tugasnya; Menyebarluaskan informasi mengenai kebijakan pembangunan

partisipatif dan penguatan pengintegrasian; Menyelenggarakan rapat rutin bulanan untuk membahas kemajuan

kegiatan, masalah-masalah dan penyelesaiannya; Membuat laporan periodik dan insedentil kepada TK PNPM-MP

Provinsi; Melakukan pengawasan dan supervisi pelaksanaan kegiatan.

c. Tugas dan tanggungjawab Setrawan Provinsi adalah: Membantu TK PNPM-MP Kabupaten menyusun dan merumuskan

kebijakan penguatan pengintegrasian di tingkat Kabupaten; Memfasilitasi Setrawan Kabupaten dan Setrawan Kecamatan; Melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan penguatan

pengintegrasian di wilayah tugasnya; Memfasilitasi pertemuan/rapat dengan Kepala Daerah dan Instansi

terkait di daerah; Membantu menyusun Laporan Perkembangan pelaksananan

kegiatan; Membantu TK PNPM-MP Provinsi melaksanakan kegiatan peningkatan

kapasitas bagi pelaku; Membantu TK PNPM-MP Provinsi menyosialisasikan kebijakan

pembangunan partisipatif dan penguatan pengintegrasian kepada Pemerintah Kabupaten di wilayah tugasnya.

13


d. Tugas dan tanggungjawab Konsultan Manajemen Provinsi adalah: Memimpin suatu gugus manajemen lapangan yang akan

mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan fungsional konsultan di lapangan;

Melakukan pemantauan dan supervisi pelaksanaan kegiatan penguatan pengintegrasian;

Mengkoordinasikan pengendalian mutu teknis dari seluruh kegiatan penguatan pengintegrasian di wilayah koordinasinya;

Memberikan dukungan manajemen dalam penanganan masalah di lapangan;

Melakukan pengendalian fungsional terhadap fasilitator pada lingkup wilayah tugasnya;

Menyosialisasikan kebijakan pembangunan partisipatif dan penguatan pengintegrasian kepada Pemerintah Kabupaten di wilayah tugasnya;

Mendorong pelaksanaan kegiatan penguatan pengintegrasian di wilayah tugasnya;

Menyampaikan laporan reguler dan insidentil pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya kepada Team Leader.

3. Kabupaten

a. Tugas dan tanggungjawab Bupati adalah: Menyediakan dana BLM dan Administrasi pembinaan; Menyediakan dana ADD sesuai ketentuan yang berlaku; Menerbitkan SK SATKER yang berhubungan dengan pencairan dan

penyaluran dana yang terdiri dari; pejabat yang menerbitkan surat penetapan Kabupaten, Surat perintah Membayar, Surat permintaan pembayaran, Bendahara, dan lain-lain;

Menetapkan kebijakan dan atau menerbitkan peraturan tentang swa kelola oleh masyarakat dalam pengelolaan kegiatan pembangunan desa sesuai kapasitas pemerintah dan masyarakat desa;

Bersama DPRD, menerbitkan Perda yang mendukung bagi penguatan pembangunan partisipatif dan pengintegrasian.

b. Tugas dan tanggungjawab TK PNPM-MP Kabupaten adalah: Mengendalikan pelaksanaan kegiatan di kabupaten agar sesuai

dengan tujuan Penguatan Pengintegrasian; Mensosialisasikan kebijakan pembangunan partisipatif dan

pengintegrasian kepada semua pelaku yang terlibat di kabupaten; Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan

Penguatan Pengintegrasian; Melaksanakan rapat-rapat Koordinasi di tingkat kabupaten; Menyusun laporan berkala untuk disampaikan kepada Bupati.

c. Tugas dan tanggungjawab PjO Kab adalah: Sebagai pelaksana harian TK PNPM-MP/P2SPP Kabupaten; Menyelenggaraan kegiatan operasional di tingkat Kabupaten untuk

mendukung pelaksanaan penguatan pengintegrasian; Melaksanakan koordinasi dengan pelaku diwilayah tugasnya;

14


Melaksanakan kegiatan manajemen yang mencakup kegiatan sosialisasi, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan pelestarian;

Menyelenggarakan rapat rutin bulanan untuk membahas kemajuan kegiatan, masalah-masalah dan penyelesaiaannya;

Membuat laporan periodik dan insidental kepada TK PNPM-MP/P2SPP Kabupaten;

Melaksanakan pengawasan teknis dan administrasi; Memberikan masukan untuk pembinaan Fasilitator dan peningkatan

kinerja program kepada TK PNPM-MP/P2SPP Kabupaten; Menerbitkan SPM kepada KPPN; Melakukan perjanjian pemberian bantuan dengan UPK.

d. Tugas dan tanggungjawab Setrawan Kabupaten adalah: Bersama-sama dengan TK PNPM-P/P2SPP Kabupaten menyusun dan

merumuskan kebijakan Penguatan Pengintegrasian di tingkat Kabupaten;

Memfasilitasi Setrawan Kecamatan; Melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Penguatan

Pengintegrasian; Memfasilitasi pertemuan/rapat dengan Kepala Daerah dan Instansi

terkait Daerah; Membantu TK PNPM-P/P2SPP Kabupaten menyusun Laporan

Perkembangan pelaksananan Penguatan Pengintegrasian; Membantu TK PNPM-P/P2SPP Kabupaten menyelenggarakan kegiatan

peningkatan kapasitas bagi pelaku; Membantu TK PNPM-P/P2SPP Kabupaten mensosialisasikan kebijakan

pembangunan partisipatif dan Penguatan Pengintegrasian kepada Pemerintah Kecamatan di wilayah tugasnya.

e. Tugas dan tanggungjawab Fasilitator Kabupaten-Pembangunan Partisipatif (Faskab PP) adalah: Mengoordinasikan Tim Kerja Fasilitator Kabupaten; Memastikan pelaksanaan kegiatan pengintegrasian; Memastikan efektivitas kegiatan sosialisasi pengintegrasian; Menggalang dukungan dan mendorong pendayagunaan potensi

berbagai pihak untuk peningkatan pembangunan partisipatif; Memediasi dan membangun jaringan kerja sama para pihak (intern

pemerintah Kabupaten), DPRD, LSM dan pihak-pihak lain yang terkait dan berkepentingan untuk peningkatan dan pengembangan proses pembangunan partisipatif;

Menyosialisasikan proses penyampaian aspirasi melalui forum Hearing DPRD;

Memberikan bimbingan dan dukungan teknis kepada Pelaku P2SPP, baik di tingkat Kabupaten dan Kecamatan;

Memfasilitasi Pemerintah Kabupaten menyusun Peraturan Daerah yang sesuai dengan kebutuhan penguatan pelaksanaan pembangunan partisipatif;

Merancang dan memfasilitasi proses pelatihan, workshop, semiloka dll, agar terlaksana secara efektif;

15


Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan program; Memastikan tersedianya data-data kegiatan; Menyusun panduan dan rancangan pelatihan sesuai kebutuhan

lapangan; Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.

f. Tugas dan tanggungjawab Fasilitator Kabupaten-Pemberdayaan adalah: Menyosialisasikan kebijakan pengintegrasian; Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengintegrasian; Memfasilitasi masyarakat menyampaiakan aspirasi melalui forum

Hearing DPRD; Memberikan bimbingan dan dukungan teknis kepada Pelaku P2SPP,

ditingkat kecamatan; Memantau dan mensupervisi pelaksanaan kegiatan penyusunan RPJM

Desa; Memfasilitasi pelatihan, workshop, semiloka dan kegiatan lainnya

untuk peningkatan kapasitas masyarakat; Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan program; Mengelola data-data kegiatan; Menyusun media dan bahan-bahan pelatihan sesuai kebutuhan

lapangan; Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan; Memastikan pelaksanaan kegiatan pelatihan dilaksanakan sesuai

ketentuan/panduan yang telah ditetapkan; Memastikan tersusunannya RPJM-Desa, Perdes tentang APBDes dan

Perdes lainnya sesuai kebutuhan; Mendorong, memotivasi dan memfasilitasi terlaksananya LPJ Kepala

Desa; Memantau, membimbing dan mengevaluasi Fasilitator Kecamatan

dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

g. Tugas dan tanggungjawab Fasilitator Kabupaten-Teknik adalah: Menyosialisasikan kebijakan pengintegrasian; Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengintegrasian; Memberikan bimbingan dan dukungan teknis kepada Pelaku P2SPP,

ditingkat kecamatan; Mensupervisi pelaksanaan kegiatan sarana prasarana; Memfasilitasi pencapaian kemandirian teknis; Memfasilitasi pelatihan, dan kegiatan lainnya untuk peningkatan

kapasitas kader teknis; Memfasilitasi terbentuknya lab site untuk mendukung proses

pembelajaran masyarakat; Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan program; Mengelola data-data kegiatan; Menyusun media dan bahan-bahan pelatihan sesuai kebutuhan


h. Tugas dan tanggungjawab Fasilitator Kabupaten- Keuangan adalah: Menyosialisasikan kebijakan pengintegrasian;

16


Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengintegrasian; Memberikan bimbingan dan dukungan teknis kepada Pelaku P2SPP,

ditingkat kecamatan; Memantau dan memeriksa pengelolaan keuangan program; Membimbing dan meningkatkan kemampuan pengurus UPK; Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan program; Mengelola data-data kegiatan; Menyusun media dan bahan-bahan pelatihan sesuai kebutuhan


i. Tugas dan tanggungjawab Asisten Faskab adalah: Membantu pelaksanaan tugas fasilitator kabupaten; Menyosialisasikan kebijakan pengintegrasian; Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengintegrasian; Memberikan dukungan teknis kepada Pelaku P2SPP, di tingkat

kecamatan.

4. Kecamatan

a. Tugas dan tanggungjawab Camat adalah: Mengkoordinasikan pelaksaaan kegiatan P2SPP/Pengintegrasian di

wilayah tugasnya; Menyelenggarakan Musrenbang Kecamatan; Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan P2SPP/

Pengintegrasian; Membantu penyelesaian masalah yang terjadi terkait dengan

pelaksanaan kegiatan Penguatan Pengintegrasian di wilayah tugasnya;

Melaksanakan urusan administratif berkenaan dengan pelaksanaan Penguatan Pengintegrasian;

Menilai kinerja Penguatan Pengintegrasian di Desa dan kecamatan wilayah tugasnya.

b. Tugas dan tanggungjawab PjOK adalah: Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan P2SPP/Pengintegrasian; Melaksanakan kegiatan manajemen Penguatan Pengintegrasian, yang

meliputi kegiatan sosialisasi, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian;

Memfasilitasi Pemerintah Desa menyusun dan menetapkan Perdes tentang RPJM-Desa;

Memastikan Pemerintah Desa menetapkan Perdes tentang APB-Desa; Menyelenggarakan rapat rutin bulanan bersama Fasilitator

Kecamatan dan pelaku lainnya untuk membahas kemajuan kegiatan, masalah-masalah dan penyelesaiannya;

Menyusun laporan bulanan kegiatan P2SPP/Pengintegrasian kepada TK PNPM-MP/P2SPP Kabupaten dengan tembusan kepada Camat;

Melaksanakan pengawasan teknis dan administrasi; Melakukan evaluasi terhadap kinerja LPMD; Memfasilitasi pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dan Desa.

17


c. Tugas dan tanggungjawab Setrawan adalah: Membantu pelaksanaan tugas PjOK; Memantau dan memberikan bimbingan terkait dengan pelaksanaan

kegiatan di lapangan; Memasyarakatkan kebijakan pembangunan partisipatif dan

penguatan pengintegrasian; Mendorong peningkatan mutu proses dan hasil perencanaan

partisipatif; Mendorong peningkatan proses Musrenbang Desa.

d. Tugas dan tanggungjawab Fasilitator Kecamatan adalah: Mensosialisasikan kebijakan pengintegrasian kepada pemerintah

kecamatan, desa atau sebutan lain dan masyarakat; Memberikan pembekalan tentang kebijakan pengintegrasian kepada

para pelaku di tingkat desa atau sebutan lain; Memantau dan membimbing pelaksanaan kegiatan Pengkajian

Keadaan Desa; Memfasilitasi peninjauan ulang atau penyusunan RPJM-Desa atau

sebutan lain; Memfasilitasi pemerintah desa menyusun APB Desa dan Peraturan

Desa; Memantau dan memfasilitasi pelaksanaan Musrenbang Desa dan

Kecamatan; Memfasilitasi pengintegrasian Musdes Perencanaan ke dalam

Musrenbang Desa; Memeriksa dan membimbing pengurus UPK mengelola keuangan

program; Memfasilitasi pengintegrasian MAD Prioritas & Pendanaan ke dalam

Musrenbang Kecamatan; Memfasilitasi masyarakat menyampaikan aspirasi melalui Hearing

DPRD; Bersama dengan BKAD memastikan terbentuknya dan memfasilitasi

pelaksanaan tugas Tim Pelatih Masyarakat; Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas/pelatihan

bagi pelaku; Memfasilitasi penyusunan Perdes tentang APB-Desa dan Perdes

lainnya sesuai kebutuhan; Memfasilitasi terlaksananya LKPj Kepala Desa; Memfasilitasi peningkatan proses pelaksanaan dan kualitas hasil

Musrenbang Desa dan Kecamatan; Memantau, membimbing dan mengevaluasi kinerja KPMD dan

lembaga-lembaga pelaku kegiatan; Menyampaikan laporan rutin dan insidentil berkenaan dengan

pelaksanaan kegiatan.

e. Tugas dan tanggungjawab Fasilitator kecamatan - Teknik adalah: Menyosialisasikan kebijakan pengintegrasian kepada pemerintah

kecamatan, desa atau sebutan lain dan masyarakat; Memberikan pembekalan tentang kebijakan pengintegrasian kepada

para pelaku di tingkat desa atau sebutan lain;

18


Memantau dan membimbing pelaksanaan kegiatan Pengkajian Keadaan Desa;

Memfasilitasi pemerintah desa menyusun RKP Desa; Memantau dan memfasilitasi pelaksanaan Musrenbang Desa dan

Kecamatan; Membanyu memfasilitasi pengintegrasian Musdes Perencanaan ke

dalam Musrenbang Desa; Membimbing pelaku di desa menyusun RAB dan desain; Membantu memfasilitasi pengintegrasian MAD Prioritas & Pendanaan

ke dalam Musrenbang Kecamatan; Memastikan terbentuknya dan memfasilitasi pelaksanaan tugas Tim

Pemelihara; Memantau dan mensupervisi pelaksanaan kegiatan pembangunan

sarana pasarana; Memfasilitasi penyelesaian masalah-masalah dalam pelaksanaan

kegiatan pembangunan sarana prasarana; Memfasilitasi peningkatan proses pelaksanaan dan kualitas hasil


lembaga-lembaga pelaku kegiatan; Menyampaikan laporan rutin dan insidentil berkenaan dengan

pelaksanaan kegiatan.

f. Tugas dan tanggungjawab BKAD adalah: Mensosialisasikan keberadaan Lab Site dan kebijakan Penguatan

Pengintegrasian; Memantau dan memberikan bimbingan kepada pelaku terkait dengan

pelaksanaan MMDD; Memfasilitasi peningkatan proses pelaksanaan dan kualitas hasil


lembaga-lembaga pelaku kegiatan; Mengelola pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas.

g. Tugas dan tanggungjawab UPK adalah: Bertanggungjawab terhadap pengelolaan dana kegiatan yang

bersumber dari BLM Penguatan Pengintegrasian; Bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan

seluruh transaksi keuangan kegiatan Penguatan Pengintegrasian; Bertanggungjawab terhadap pengelolaan dokumen kegiatan

Penguatan Pengintegrasian; Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai PTO PNPM-MP.

5. Desa

a. Tugas dan tanggungjawab Kepala Desa adalah: Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan P2SPP/Pengintegrasian; Memasyarakatkan kebijakan P2SPP/Pengintegrasian; Memfasilitasi terlaksananya PKD/MMDD pada tahap perencanaan

partisipatif/P3MD;

19


Menyusun Rancangan RPJM-Desa; Menyelenggarakan Musrenbang Desa; Menyusun Rancangan APB-Desa; Bersama BPD menetapkan Perdes tentang RPJM-Desa, APB-Desa dan

Perdes lainnya yang dibutuhkan; Menyelenggarakan LPJ; Menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan Penguatan

Pengintegrasian; Memfasilitasi penyelesaian masalah yang terjadi dalam masyarakat

berkaitan dengan pelaksanaan P2SPP/Pengintegrasian; Melaksanakan tugas administratif terkait dengan pelaksanaan

kegiatan P2SPP/Pengintegrasian.

b. Tugas dan tanggungjawab BPD adalah: Bersama Kades menetapkan Perdes; Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perdes; Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat; Memasyarakatkan kebijakan P2SPP/Pengintegrasian; Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan P2SPP/

Pengintegrasian; Memberikan saran-saran perbaikan bagi pelaksanaan kegiatan di

lapangan.

c. Tugas dan tanggungjawab LPMD adalah: Membantu dan menjadi mitra Pemerintah Desa dalam

memberdayakan masyarakat; Memfasilitasi penyusunan rencana pembangunan secara partisipatif; Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan

mengembangkan pembangunan secara partisipatif; Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan

swadaya masyarakat; Menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka

pemberdayaan masyarakat.

d. Tugas dan tanggungjawab KPMD adalah: Membantu LPMD melaksanakan tugas-tugasnya; Memfasilitasi masyarakat dalam proses perencanaan partisipatif; Membantu Kades dalam penyusunan Rancangan RPJM-Desa; Membantu Kades dalam penyelenggaraan Musrenbang Desa; Memasyarakatkan kebijakan pembangunan partisipatif dan

Penguatan Pengintegrasian.

e. Tugas dan tanggungjawab Lembaga Kemasyarakat Desa adalah: Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam

pembangunan; Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan

masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Mendorong peningkatan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat;

20


Membantu penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;

Menumbuhkembangkan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;

Menggali, mendayagunakan dan mengembangkan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

21


BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan Evaluasi dilakukan untuk : memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prinsip, ketentuan dan mekanisme yang ditetapkan dalam penyelenggaraan Penguatan Pengintegrasian, memperoleh data dan informasi secara silang dari berbagai sumber untuk pengajian pelaksanaan kegiatan guna pengembangan program dan perumusan kebijakan kedepan.

Secara umum monitoring dan evaluasi pengelolaan kegiatan Penguatan Pengintegrasian dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Monitoring dan Evaluasi Internal

Kegiatan ini dilakukan dengan cara: • Mengaji laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan Penguatan

Pengintegrasian yang disampaikan secara periodik dan berjenjang. • Monitoring dan evaluasi secara partisipatif oleh masyarakat. Pelaksanaan

kegiatan dimaksud mengacu dan sesuai Panduan CBM (Community Based monitoring).

• Monitoring, evaluasi dan supervisi langsung oleh pejabat pemerintah yang berwenang, konsultan, fasilitator dan pihak lain yang terkait.

2. Monitoring dan Evaluasi Eksternal

Kegiatan ini dilakukan oleh berbagai pihak di luar program seperti : Lembaga Swadaya Masyarakat, media massa, perguruan tinggi, dan lain lain yang berkompeten.

3. Instrumen

Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan mengacu pada : Key Performance Indicators (KPI) dan instrumen monitoring dan evaluasi, sebagaimana lampiran.

22


BAB VI PENUTUP

Pedoman ini digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan P2SPP/ Pengintegrasian. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini diharapkan bisa dikembangkan oleh Pemerintah Daerah dengan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.

23


1

MUSRENBANG KABUPATEN

KABUPATEN

ALUR INTEGRASI DAN PNPM

MAD SOSIALISASI

MUSDES SOSIALISASI

MUSDES INFORMASI MDS EVALUASI

HEARING DPRDSKPD

DESA

KECAMATAN

PENGGALIAN GAGASAN

PKD

MAD PRIORITAS USULAN

MAD PENDANAAN

MUSRENBANG KECAMATAN

Penyampaian Aspirasi

Desain RAB & Verifikasi

MUSDES PERTANGGUNG JAWABAN

LKPJ KADES

Pelaksanaan kegiatan

MUSDES PERENCANAAN

MDKP

MUSRENBANG DESA

Lampiran 1: Pedoman Pelaksanaan P2SPP

PANDUAN PENYUSUNAN PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL (PTO)

PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PEMBANGUNAN PARTISIPATIF (P2SPP)

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif (P2SPP) sebagai upaya mengintegrasikan sistem pembangunan partisipatif ke dalam sistem perencanaan pembangunan reguler, dirancang untuk mendorong dan menguatkan inisiatif daerah dalam melaksanakan program pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan kondisi, karakteristik, kekhususan dan kebutuhan daerah.

Untuk mencapai maksud tersebut, telah disusun kebijakan berupa pedoman program secara nasional yaitu Panduan Teknis Integrasi. Sebagai tindak lanjutnya maka perlu disusun ketentuan dan tatacara pelaksanaan kegiatan yaitu Petunjuk Teknis Operasional (PTO) sesuai kondisi, karakter, kekhususan dan kebutuhan daerah (sesuai prinsip desentralisasi pengelolaan) guna menjamin pelaksanaan kegiatan integrasi berjalan efektif dan efisien.

1.2. Tujuan

Penyerahan kewenangan kepada daerah untuk menyusun PTO bertujuan untuk:

a. Mendorong Pemerintah Daerah merancang program pembangunan partsipatif yang sesuai dengan kondisi, karakteristik, kekhususan dan kebutuhan daerah.

b. Meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah daerah dan masyarakat dalam merancang kebijakan dan program pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat.

1.3. Prinsip/Kaidah Penyusunan

Penyusunan dan penulisan PTO dimaksud, mengacu pada prinsip atau kaidah:

a. Lengkap

1

Isi atau substansi PTO yang disusun harus komprehensif dan mencakup seluruh aspek pengaturan dan pengelolaan program.

b. Jelas

Uraian atau penjabaran yang tertuang dalam PTO harus mempergunakan bahasa yang baik dan benar, serta memiliki makna jelas, tegas dan pasti, dalam arti tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda.

c. Sistematis

Materi (Pokok-pokok pengaturan dan penjelasan) dalam PTO harus disusun secara berurutan logis dan dikelompokkan berdasarkan sistem tertentu dan memiliki keterkaitan satu sama lain.

d. Sederhana

Uraian atau penjelasan dalam PTO harus mudah dimengerti, tidak bertele-tele, tidak rumit dan mudah dicerna oleh masyarakat awam sekalipun.

e. Khas/Unik

PTO disusun sesuai dengan kondisi dan kekhususan daerah, karakter lokalitas, baik menyangkut tradisi dan kebiasaan-kebiasaan, nilai-nilai sosial budaya, kelembagaan maupun istilah atau penamaan yang digunakan.

1.4. Acuan Penyusunan

Acuan regulasi/peraturan dan kebijakan pokok untuk penyusunan PTO adalah:

a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa.

b. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor-PER 66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

c. Panduan Teknis Perencanaan Pembangunan Desa.

d. Panduan Teknis Integrasi.

e. Pedoman Pelaksanaan P2SPP

Selain acuan pokok tersebut, dapat juga menggunakan sumber-sumber resmi dan legal lain yang terkait dan sesuai dengan perencanaan pembangunan desa.

2

BAB II

KELENGKAPAN PTO

2.1. Surat Bupati tentang Penetapan PTO

PTO ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati tentang pelaksanaan program/kegiatan P2SPP.

2.2. Daftar Singkatan dan Istilah

Daftar yang mencantumkan kepanjangan dari singkatan dan penjelasan tentang istilah yang digunakan/tertera dalam PTO.

2.3. Daftar Isi

Daftar yang mencantumkan isi PTO secara berurutan sesuai pokok materi/bab dan penempatannya/nomor halaman.

2.4. Batang Tubuh PTO

Seluruh uraian pengaturan dan penjabaran pokok-pokok materi yang disusun secara sistematis per-Bab.

2.5. Lampiran

Uraian penjelasan tambahan dan/atau formulir, bagan dan lain sebagainya yang diperlukan untuk menjelaskan, melengkapi pokok-pokok materi (batang tubuh) PTO, disajikan tersendiri (tidak menjadi kesatuan dalam Batang Tubuh PTO) tetapi menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Batang Tubuh PTO.

3

BAB III

TATA URUT PENULISAN

3.1. Bab I. Pendahuluan

Pada Bab I, sekurang-kurangnya mencakup dan menguraikan beberapa sub-bab, antara lain:

1.1. Latar Belakang.

1.2. Peraturan Perundangan

1.3. Pengertian

1.4. Tujuan Penyusunan PTO

3.2. Bab II. Konsep dan Kebijakan P2SPP

Bab II menguraikan secara jelas dua sub-bab, yaitu:

2.1. Konsep P2SPP (merujuk dan menguraikan Panduan Integrasi)

a. Jenis Integrasi (Horisontal dan Vertikal)

b. Ranah

c. Anasir/unsur-unsur

2.2. Kebijakan P2SPP

a. Tujuan

b. Prinsip

c. Kerangka Kerja

d. Strategi

e. Sasaran

f. Ketentuan Dasar

3.3. Bab III. Pengelolaan Kegiatan

Uraian pada Bab III sekurang-kurangnya mencakup:

3.1. Jenis Kegiatan

a. Kegiatan Pengintegrasian

4

b. Kegiatan Peningkatan Kapaasitas

c. Kegiatan Pendukung

3.2. Output/hasil

3.3. Tahapan dam Jadual Kegiatan

a. Perencanaan

b. Pelaksanaan Pengendalian

c. Pelestarian

3.4. Ketentuan Pelaksanaan Kegiatan

3.4. Bab IV. Pendanaan

Bab IV diuraikan menjadi tiga sub-bab, yaitu:

3.1. Sumber Dana

3.2. Besaran Dana

3.3. Peruntukan

3.4. Ketentuan Penggunaan Dana

3.5. Ketentuan Pencairan Dana

3.5. Bab VI. Organisasi Pelaksanan

Menguraikan organisasi pelaksana dan pelaku-pelaku P2SPP disetiap jenjang, kabupaten sampai desa.

3.6. Bab. VII. Pengendalian dan Pelaporan

Bab VII menjabarkan Pengendalian dan Pelaporan Pilot P2SPP, dipilah menjadi 4 (empat) sub-bab, yaitu:

7.1. Monitoring

7.2. Evaluasi

7.3. Pelaporan

7.4. Pengaduan Masyarakat dan Penanganan Masalah

3.7. Bab. VIII. Penutup

5

BAB IV

POKOK-POKOK ISI PTO

Uraian dan penjabaran pokok-pokok materi pada masing-masing bab, pada dasarnya diserahkan pada masing-masing daerah. Agar uraian dan penjabaran dimaksud tetap berada dalam koridor konsep dan kebijakan Pilot P2SPP, perlu kiranya uraian dan penjabaran pokok-pokok materi PTO oleh daerah memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

4.1. Pokok-pokok materi Bab I: Pendahuluan

Uraian dan penjabaran tentang Latar Belakang, Peraturan Perundangan, Pengertian,dan Tujuan penyusunan PTO, mengacu dan menyesuaikan dengan Pedoman Pelaksanaan P2SPP.

4.2. Pokok-pokok materi Bab II: Konsep dan Kebijakan P2SPP

a. Uraian dan penjabaran tentang konsep dan kebijakan P2SPP mengacu pada Pedoman Pelaksanaan P2SPP.

b. Uraian tentang Prinsip dapat ditambahkan sesuai kebutuhan dan kekhususan daerah.

c. Uraian dan penjabaran tentang Ketentuan Dasar sekurang-kurangnya mencakup:

Kecamatan dan Desa Berpartisipasi (semua kecamatan dan desa dalam satu kabupaten)

Swadaya masyarakat

Kegiatan yang dilarang

• Menguraikan secara singkat alasan pelarangan beberapa kegiatan (Komitmen Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk mendukung pelestarian lingkungan hidup, perlindungan hak anak, dan lebih memberikan perhatian kepada masyarakat umum terutama masyarakat miskin)

• Menguraikan secara rinci berbagai kegiatan yang dilarang

Sanksi, ditetapkan dan diterapkan disesuaikan dengan kondisi dan kekhususan daerah serta dimaksudkan untuk memberikan efek jera dan pembelajaran sikap.

Hal-hal lain yang relevan dan sesuai kebutuhan daerah.

6

4.3. Pokok-pokok materi Bab III: Pengelolaan Kegiatan

a. Menguraikan secara jelas dan ringkas Jenis Kegiatan, yaitu Kegiatan Pengintegrasian, Peningkatan Kapasitas dan Kegiatan Pendukung.

b. Menjelaskan agenda, tahapan dan jadual pelaksanaan masing-masing jenis kegiatan.

c. Menjelaskan ketentuan dan syarat kelayakan usulan kegiatan, misalnya: harus tercantum dalam RKPD, dapat dikerjakan oleh masyarakat, danlain sebagainya.

d. Menguraikan ketentuan pelaksanaan setiap jenis kegiatan.

e. Menguraikan Cakupan dan lingkup setiap kegiatan

f. Kegiatan Pendukung mencakup:

Bidang Pendidikan

Bidang Kesehatan

Bidang Ekonomi

Bidang Sosial

Bidang Prasarana, dan

Bidang lain (sesuai kondisi dan kebutuhan daerah)

Masing-masing bidang diuraikan sesuai dengan:

1) Dasar Pemikiran.

2) Tujuan.

3) Ketentuan Umum.

4) Sasaran Kegiatan.

5) Jenis Kegiatan dan Ketentuan Khusus, dan

6) Mekanisme Pengelolaan.

4.4.Pokok-pokok materi Bab IV: Pendanaan

Menguraikan beberapa hal sebagai berikut:

a. Menjelaskan besarnya dana (BLM & DOK), sumber dana

7

b. Menjelaskan ketentuan dan peruntukan dana BLM (Daerah dapat menetapkan ketentuan quota prioritas atau prosentase per-kegiatan open menu untuk mengatur pengalokasian dana BLM)

c. Menjelaskan ketentuan dan mekanisme pencairan dan penyaluran dana.

4.5.Pokok-pokok materi Bab VI: Organisasi Pelaksana

Menguraikan beberapa Sub Bab sebagai berikut:

a. Jenjang Organisasi Pelaksana dari tingkat kabupaten sampai desa.

b. Tugas dan Tanggungjawab Pelaku

4.6.Pokok-pokok materi Bab VII: Pengendalian dan Pelaporan

Menguraikan beberapa hal sesuai Sub Bab sebagai berikut:

1. Pemantauan

a. Pengertian

b. Tujuan

c. Prinsip Pemantauan

d. Sasaran Pemantauan

e. Pola Pemantauan

f. Pelaku

2. Evaluasi

a. Pengertian

Menguraikan secara ringkas pengertian Evaluasi.

b. Tujuan

c. Pelaku

3. Pelaporan

a. Pengertian

Menguraikan secara ringkas pengertian pelaporan sebagai proses penyampaian data dan/atau informasi mengenai berbagai aspek pengelolaan kegiatan.

8

b. Tujuan

c. Prinsip Pelaporan

Beberapa point penting yang dianggap sebagai prinsip pelaporan diuraikan secara ringkas.

d. Materi

Menguraikan materi laporan.

e. Jalur Pelaporan

Menguraikan:

Jalur Pelaporan Struktural

Jalur Pelaporan Fungsional

f. Periode Pelaporan

Menguraikan:

Laporan Bulanan

Laporan Akhir Tahun

4. Pengaduan Masyarakat dan Penanganan Masalah

Menguraikan:

a. Pengaduan Masyarakat

Pokok-pokok uraian tentang pengaduan masyarakat mencakup:

Pentingnya pengaduan masyarakat

Sikap terhadap pengaduan (harus ditanggapi, serius dalam arti tidak meremehkan setiap informasi dan pengaduan masyarakat, teliti dan hati-hati terhadap data dan laporan, proporsional berimbang atas berbagai kepentingan, dan lain sebagainya)

Sarana/Media Pengaduan (Pengaduan langsung, Kotak Pos, Surat, Media massa dan lain sejenisnya)

b. Penanganan Masalah

Pokok-pokok uraian tentang penanganan masalah mencakup:

Pengertian masalah

9

Sikap terhadap masalah yang muncul (tidak menutup-nutupi masalah, tanggap atau segera menyelesaikan, teliti terhadap data dan laporan, hati- hati dalam melakukan penyikapan, proporsional terhadap masalah serta para pihak terlibat/berkepentingan dan lain sebagainya)

Jenis masalah

Kategori masalah

Prinsip penanganan masalah.

10

BAB V

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PTO

5.1. Penyusunan

Tahapan proses penyusunan PTO adalah:

a. Persiapan

Rangkaian kegiatan persiapan dimaksud adalah:

1. Rapat Pembentukan Tim Penyusun

2. Penyiapan bahan-bahan/acuan yang dibutuhkan

3. Menyusun Outline/Kerangka PTO

4. Menyepakati cara kerja/proses penyusunan PTO

b. Proses Penyusunan

Rangkaian kegiatan dimaksud adalah

1. Menyusun Draft/Rancangan PTO

2. Membahas rancangan PTO

3. Finalisasi/Penyusunan Akhir PTO

5.2. Tim Penyusun

a. Tim Penyusun PTO terdiri dari unsur :

Penanggungjawab Operasional Kabupaten (PjOKab)

Setrawan Kabupaten

Wakil dari SKPD terkait

Faskab P2SPP

Wakil Kasi PMD (Kecamatan lokasi PNPM-Mandiri Perdesaan dan atau non-lokasi PNPM-Mandiri Perdesaan)

Wakil Setrawan Kecamatan

Wakil BKAD

Wakil Kepala Desa

11

b. Jumlah anggota Tim Penyusun

Jumlah anggota Tim Penyusun disesuaikan dengan kebutuhan masing- masing kabupaten lokasi P2SPP.

c. Koordinator Tim Penyusun

PjO Kab karena jabatannya ditetapkan sebagai Koordinator Tim Penyusun PTO.

Penetapan dimaksud dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku di kabupaten masing-masing.

d. Tugas dan Tanggungjawab Tim Penyusun

Menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk penyusunan PTO

Menetapkan rencana kerja penyusunan PTO

Menyusun draft/rancangan PTO yang sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan kekhususan masing-masing lokasi/kabupaten.

Membahas rancangan untuk menyempurnakan/finalisasi rancangan PTO.

5.3. Tim Asistensi

Adalah Tim yang terdiri dari personil Penyelia, Satker dan Konsultan Manajemen Nasional yang ditugaskan untuk membantu dan mengarahkan Tim Penyusun PTO dimasing-masing kabupaten lokasi P2SPP.

5.4. Penetapan PTO

Penetapan PTO dilakukan melalui Surat Keputusan Bupati.

12

panduan p2spp 2010_edited

Documents