p u t u s a n - pt-medan.go.id filesamto, s.sos, umur 51 tahun, agama islam, pekerjaan pegawai...

P U T U S A N

Nomor : 216/PDT/2014/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-

perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SAMTO, S.Sos, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri

Sipil, beralamat di Kel. Sidomulyo, Kec. Stabat,

Kab. Langkat, Prov. Sumatera Utara yang dalam

hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama A.

LEO SEMBIRING, SH, WILMAN MARUTA, SH,

SUYITNO, S.H., MH.B, dan ROJALI, S.H.,

Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum

AHMAD LEO SEMBIRING, S.H., & Rekan yang

berkantor di Jl. Pijer Podi No. 30 A, Padang Bulan,

Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus

bermeterai cukup tertanggal 02 September 2010

dan telah didaftarkan dalam register kepaniteran

Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 03

September 2010 dengan No. 106/SK/2010/PN.Stb,

selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING I

semula PENGGUGAT DALAM KONPENSI/

TERGUGAT DALAM REKONPENSI;

L a w a n :

1. UNGGUL MANURUNG, SP, pekerjaan Pegawai PTPN II, beralamat di

Jl. Sudirman, Kel. Perdamaian, Kec. Stabat, Kab.

Langkat, selanjutnya disebut sebagai

PEMBANDING II semula TERGUGAT DALAM

KONPENSI/ TURUT TERGUGAT I DALAM

REKONPENSI;

- 2 -

2. PT PERKEBUNAN NUSANTARA II (PERSERO), berkedudukan di Jl.

Besar Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang,

selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING III

semula TURUT TERGUGAT II DALAM

KONPENSI/ PENGGUGAT DALAM REKONPENSI;

D a n :

3. KROMO WIRYO, pekerjaan bertani, dahulu tinggal di Desa Kuala Bingei,

Kec. Stabat, Kab. Langkat sekarang tidak diketahui

alamatnya tetapi masih berada di wilayah Republik

Indonesia, selanjutnya disebut sebagai TURUT

TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT I

DALAM KONPENSI/ TURUT TERGUGAT II

DALAM REKONPENSI;

4. PEMERINTAH RI berkedudukan di Jakarta, Cq. MENTERI DALAM

NEGERI berkedudukan di Jakarta, Cq.

GUBERNUR SUMATERA UTARA berkedudukan

di Medan Cq. BUPATI LANGKAT berkedudukan di

Stabat Cq. CAMAT STABAT berkedudukan di

Stabat, selanjutnya disebut sebagai TURUT

TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT III

DALAM KONPENSI/ TURUT TERGUGAT III

DALAM REKONPENSI;

5. PEMERINTAH RI berkedudukan di Jakarta, Cq. MENTERI DALAM

NEGERI berkedudukan di Jakarta, Cq.

GUBERNUR SUMATERA UTARA berkedudukan

di Medan Cq. BUPATI LANGKAT berkedudukan di

Stabat Cq. CAMAT STABAT berkedudukan di

Stabat Cq. LURAH KELURAHAN PERDAMAIAN

berkedudukan di Kel. Perdamaian, Stabat,

selanjutnya disebut sebagai TURUT

TERBANDING III semula TURUT TERGUGAT IV

- 3 -

DALAM KONPENSI/ TURUT TERGUGAT IV

DALAM REKONPENSI;

6. PEMERINTAH RI berkedudukan di Jakarta, Cq. BADAN PERTANAHAN

NASIONAL berkedudukan di Jakarta, Cq.

KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN

SUMATERA UTARA berkedudukan di Medan Cq.

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LANGKAT

berkedudukan di Stabat, selanjutnya disebut

sebagai TURUT TERBANDING IV semula TURUT

TERGUGAT V DALAM KONPENSI/ TURUT

TERGUGAT V DALAM REKONPENSI;

Dalam hal ini PEMBANDING II semula TERGUGAT

DALAM KONPENSI/ TURUT TERGUGAT I DALAM

REKONPENSI dan PEMBANDING III semula

TURUT TERGUGAT II DALAM KONPENSI/

PENGGUGAT DALAM REKONPENSI masing-

masing memberi kuasa kepada POSMAN

NABABAN,SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tanggal 19 Nopember 2010 dan tanggal 23

Nopember 2010;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan

dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca surat gugata Penggugat tertanggal 02 September 2010

yang telah didaftarkan dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Stabat pada tanggal 03 September 2010 dengan No. 22/Pdt.G/2010/PN.Stb,

mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat ada memiliki tanah yang Penggugat ganti rugi dari

Turut Tergugat I, yang terletak di Kel. Perdamaian, Kec. Stabat, Kab.

- 4 -

Langkat, Prov. Sumatera Utara seluas 2.523 M2, yang batas-batasnya

sebagai berikut:

-Sebelah Utara berbatas dengan Gang 69 M;

-Sebelah Timur berbatas dengan Jl. Bambuan 62 M;

-Sebelah Selatan berbatas dengan Jl. Sudirman 18/39/12 M;

-Sebelah Barat berbatas dengan Gang 62 M;

- Bahwa setelah Penggugat ganti rugi, Penggugat telah memohon

peningkatan hak kepada Turut Tergugat V, dan atas permohonan

Penggugat tersebut serta bantuan Turut Tergugat III dan Turut

Tergugat IV, maka tanah yang Penggugat ganti rugi tersebut, telah

dikeluarkan Sertifikatnya oleh Turut Tergugat V, sesuai dengan SHM

No. 1690 tanggal 07 Oktober 2003;

- Bahwa setelah itu tanah Penggugat tersebut Penggugat pagar keliling

dengan batu setinggi + 50 cm;

- Bahwa setelah itu pada tahun 2009 tanah Penggugat tersebut dikuasai

oleh Tergugat dan di atas tanah tersebut dibuat pembibitan kelapa

sawit;

- Bahwa setelah itu Penggugat telah memberi peringatan kepada

Tergugat agar mengosongkan tanah Penggugat tersebut, tetapi

sampai dengan saat ini Tergugat tetap tidak mau mengosongkan

tanah Penggugat tersebut, katanya tanah itu milik PTPN II (Turut

Tergugat II);

- Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut jelas dapat dikategorikan

perbuatan melawan hukum yang menguasai tanah milik Penggugat

tanpa ijin dari Penggugat, maka dengan terpaksa Penggugat

mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Langkat di Stabat untuk

menuntut Tergugat agar menyerahkan tanah milik Penggugat tersebut

sesuai dengan SHM No. 1690 tanggal 07 Oktober 2003 kepada

Penggugat dalam keadaan baik dan bebas agunan;

- Bahwa akibat perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh

Tergugat, maka Penggugat dirugikan baik moril maupun materiil, maka

Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat

tersebut, yaitu:

- 5 -

1. Moril

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan juga sebagai

panutan dalam masyarakat tempat Penggugat tinggal dan keluarga

dengan adanya perbuatan Tergugat tersebut maka Penggugat

mengalami penderitaan berkepanjangan, karena tidak mampu

mempertahankan haknya, maka oleh karena itu Penggugat merasa

malu dan sangat disepelekan oleh keluarga di kalangan

masyarakat, maka sangat beralasan Tergugat dibebankan untuk

membayar kerugian moril Penggugat tersebut sebesar Rp.

1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang harus dibayar Tergugat

kepada Penggugat;

2. Material

- Bahwa Penggugat tidak dapat menikmati hasil dari tanah

tersebut, karena jika disewakan untuk Pembibitan Sawit,

Penggugat sudah mendapatkan uang, maka Penggugat akan

memperoleh uang sewa setiap tahunnya sebesar Rp.

2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan tanah Penggugat

tersebut dikuasai oleh Tergugat selama 2 (dua) tahun, maka

Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,-

(empat juta rupiah) ditambah uang sewa sampai dengan tanah

tersebut diserahkan Tergugat kepada Penggugat;

- Untuk mempertahankan hak-hak Penggugat, Penggugat harus

mengeluarkan biaya untuk mengajukan gugatan, ongkos-

ongkos lain sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta

rupiah);

- Bahwa untuk menjamin seluruh tuntutan Penggugat agar tidak nihil,

Tergugat harus membayar ganti rugi kepada Penggugat, maka

dimohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Langkat di

Stabat untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta bergerak

maupun tidak bergerak milik Tergugat termasuk tanah obyek

sengketa karena Penggugat khawatir Tergugat akan mengalihkan

obyek sengketa kepada pihak lain, sehingga dianggap cukup atas

tuntutan Penggugat;

- Bahwa oleh karena itu alasan dan bukti-bukti Penggugat adalah bukti

yang autentik dan beralasan hukum serta kepentingan Penggugat

- 6 -

mendesak, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa

perkara ini untuk memutus dengan putusan serta merta atau putusan

yang dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada verzet, banding,

kasasi maupun peninjauan kembali;

- Bahwa agar Tergugat mematuhi isi putusan ini, apabila Tergugat lalai

mematuhi isi putusan tersebut diwajibkan membayar uang paksa

sebesar Rp. 100.000,-/hari (seratus ribu rupiah) per hari kepada

Penggugat sampai obyek sengketa diserahkan kepada Penggugat

dan menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul

dan menghukum Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat V untuk tunduk

dan patuh pada Putusan ini;

- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dimohon kepada Ketua

Pengadilan Negeri Langkat di Stabat untuk menetapkan suatu hari

persidangan dan memanggil para pihak pada tempat yang telah

ditentukan, kemudian mengambil keputusan dengan Amar Putusan

sebagai berikut;

PRIMAIR;

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

- Menyatakan Perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;

- Menghukum Tergugat maupun orang lain yang memperoleh hak dari

padanya ataupun siapa saja yang berada di atas tanah/objek

sengketa untuk menyerahkan tanah obyek sengketa/tanah tersebut

kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong, tanah terletak di

Kel. Perdamaian, Kec. Stabat, Kab. Langkat, Sumatera Utara seluas

+ 2.523 M2, sesuai dengan SHM No. 1690 tanggal 17 Oktober 2003

yang batas-batasnya sebagai berikut:

-Sebelah Utara berbatas dengan Gang 69 M;

-Sebelah Timur berbatas dengan Jl. Bambuan 62 M;

-Sebelah Selatan berbatas dengan Jl. Sudirman 18/39/12 M;

-Sebelah Barat berbatas dengan Gang 62 M;

- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat:

1. Moril

Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian moril Penggugat

tersebut sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang

harus dibayar Tergugat kepada Penggugat secara tunai;

- 7 -

2. Material

- Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat

uang sewa tanah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta

rupiah)/tahun, sedangkan tanah Penggugat tersebut dikuasai

oleh Tergugat selama 2 (dua) tahun, maka Penggugat

mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta

rupiah) ditambah uang sewa sampai dengan tanah tersebut

diserahkan Tergugat kepada Penggugat;

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya untuk

mengajukan gugatan dan ongkos-ongkos lain yang dikeluarkan

oleh Penggugat sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta

rupiah) kepada Penggugat;

- Menyatakan sita yang dimohonkan Penggugat sah dan berharga;

- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta,

walaupun ada verzet, banding, kasasi maupun peninjauan kembali;

- Menghukum Tergugat mematuhi isi putusan ini apabila Tergugat lalai

mematuhi isi Putusan tersebut diwajibkan membayar uang paksa

sebesar Rp. 100.000,-/hari (seratus ribu rupiah) per hari kepada

Penggugat sampai obyek sengketa diserahkan kepada Penggugat;

- Menghukum Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat V untuk tunduk dan

patuh pada putusan ini;

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam

perkara ini;

SUBSIDAIR;

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Membaca jawaban dari Para Tergugat yang mengajukan Eksepsi dan

Jawaban tertanggal 26 Januari 2011 sebagai berikut :

I. TENTANG EKSEPSI DARI TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT II ;

TENTANG GUGATAN PENGGUGAT YANG KABUR (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat II membantah dan menolak dengan

tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat tertanggal 2 September 2010

yang telah dimajukan dalam perkara ini, kecuali diakui kebenarannya

oleh Tergugat dan Turut Tergugat II secara tegas dalam jawaban ini;

- 8 -

2. Bahwa secara hukum tanah terperkara adalah merupakan merupakan

hak dari PTPN.II (Persero) (Turut Tergugat II) sesuai dengan Peta

Pendaftaran No.82/1997 tertanggal 24 Nopember 1997 atas nama

PT.Perkebunan Nusantara II (Persero) Kebun Kwala Bingei yang

merupakan lampiran dari Sertifikat HGU No.3/Desa Kwala Bingei

tertanggal 13 Juni 2003 atas nama PT.Perkebunan Nusantara II

(Persero) berkedudukan di Tanjung Morawa Medan yang dikeluarkan

oleh Turut Tergugat V dengan luas 2.199,22 Ha (dua ribu seratus

sembilan puluh sembilan koma dua puluh dua hektar) ;

3. Bahwa tanah seluas 2.199,22 Ha (dua ribu seratus sembilan puluh

sembilan koma dua puluh dua hektar) yang tercantum dalam Peta

Pendaftaran No.82/1997 tertanggal 24 Nopember 1997 yang merupakan

lampiran dari Sertifikat HGU No.3/Desa Kwala Bingei tertanggal 13 Juni

2003 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat V termasuk didalamnya tanah

terperkara seluas + 2.523 M2 (lebih kurang dua ribu lima ratus dua puluh

tiga meter persegi) adalah merupakan bahagian luas areal perumahan

Karyawan Pimpinan PTPN.II (Persero) Kebun Kwala Bingei yang

diuraikan dalam luas D dari Peta Pendaftaran No.82/1997 tertanggal 24

Nopember 1997 dengan luas 0,44 Ha (nol koma empat puluh empat

hektar) ;

4. Bahwa Tergugat adalah Karyawan Pimpinan PTPN.II (Persero) Kebun

Kwala Bingei dimana secara hukum PTPN.II (Persero) adalah Badan

Hukum yang berdiri sendiri berdasarkan PP No.7 tahun 1996 tanggal 14

Pebruari 1996, dan sesuai dengan Akte Pendirian Perusahaan Perseroan

(Persero) Perseroan Terbatas “Perusahaan Perseroan (Persero)

PT.Perkebunan Nusantara II (“PTPN.II (Persero)” No.35 tertanggal 11

Maret 1996, dan Keputusan Menteri Kehakiman RI No.C.2-

8330.HT.01.01.TH 96 tertanggal 8 Agustus 1996, Perseroan Terbatas

Perkebunan IX bergabung dengan PT.Perkebunan II dengan nama

PTP.Nusantara II (Persero). maka PTPN.II (Persero) selaku Pemegang

Hak atas tanah terperkara seluas 2.199,22 Ha (dua ribu seratus sembilan

puluh sembilan koma dua puluh dua hektar) sesuai dengan Peta

Pendaftaran No.82/1997 tertanggal 24 Nopember 1997 yang merupakan


- 9 -

2003, maka secara hukum gugatan Penggugat seharusnya dimajukan

kepada PTPN.II (Persero) (Turut Tergugat II );

5. Bahwa dengan demikian adalah salah dan keliru gugatan Penggugat

yang ditujukan kepada Tergugat karena tanah terperkara adalah

merupakan hak dari Turut Tergugat II maka seharusnya gugatan

Penggugat ditujukan kepada PTPN.II (Persero) karena PTPN.II (Persero)

adalah pemegang hak atas tanah seluas 2.199,22 Ha (dua ribu seratus

sembilan puluh sembilan koma dua puluh dua hektar) termasuk

didalamnya tanah terperkara seluas + 2.523 M2 (lebih kurang dua ribu

lima ratus dua puluh tiga meter persegi) yang merupakan bahagian luas

areal perumahan Karyawan Pimpinan PTPN.II (Persero) Kebun Kwala

Bingei yang diuraikan dalam luas D dari Peta Pendaftaran No.82/1997

tertanggal 24 Nopember 1997 dengan luas 0,44 Ha (nol koma empat

puluh empat hektar) yang merupakan lampiran dari Sertifikat HGU

No.3/Desa Kwala Bingei tertanggal 13 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh

Turut Tergugat V, dengan demikian dengan demikian jelaslah gugatan

Penggugat adalah kabur (obscuur libel) ;

Berdasarkan uraian-uraian Tergugat dan Turut Tergugat II tersebut

diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara

ini, agar sudi kiranya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak

dapat diterima (Niet Ontvanklijk Verklaard;

II. TENTANG JAWABAN TERGUGAT

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Tergugat dalam eksepsi tersebut

diatas untuk tidak mengulang-ulanginya lagi mohon dianggap telah turut

dimasukkan dalam pokok perkara ini secara mutatis-mutandis;

- Bahwa Tergugat adalah keberatan dan menolak dengan tegas seluruh

dalil gugatan Penggugat tertanggal 2 September 2010 yang telah

dimajukan Penggugat dalam perkara ini, kecuali diakui kebenarannya

dengan tegas oleh Tergugat dalam Jawaban ini ;

- Bahwa dalil positum dan petitum gugatan Penggugat pada hal.2 s/d 6

adalah dalil positum dan petitum yang keliru dan tidak benar dengan

alasan sebagai berikut :

- 10 -


sembilan koma dua puluh dua hektar) adalah merupakan hak dari

Turut Tergugat II sesuai dengan Peta Pendaftaran No.82/1997

tertanggal 24 Nopember 1997 yang dikeluarkan oleh Kanwil Badan

Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara atas nama

PT.Perkebunan Nusantara II (Persero) Kebun Kwala Bingei yang


tertanggal 13 Juni 2003 atas nama PT.Perkebunan Nusantara II

(Persero) berkedudukan di Tanjung Morawa Medan yang dikeluarkan

oleh Turut Tergugat V, adalah merupakan hak dari Turut Tergugat II

termasuk didalamnya tanah yang digugat oleh Penggugat seluas +

2.523 M2 (lebih kurang dua ribu lima ratus dua puluh tiga meter

persegi) yang terletak di Jln.Sudirman, Kel.Kwala Bingei, Kec.Stabat,

Kab.Langkat, Prop.Sumatera Utara, telah menjadi tanah Negara

dengan keluarnya UU No.86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi

Perusahaan-Perusahaan milik Belanda yang ada di Indoneia, maka

seluruh asset (harta kekayaan) tanah yang dikuasai oleh Turut

Tergugat II yang semula adalah milik NV.Verenigde Deli

Maatshappijen (NV.VDM) yang berkedudukan di Amsterdam beralih

menjadi milik Negara dengan kata lain dikuasai oleh Negara ;


sembilan koma dua puluh dua hektar) yang tercantum dalam Peta

Pendaftaran No.82/1997 tertanggal 24 Nopember 1997 yang

dikeluarkan oleh Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi

Sumatera Utara yang merupakan lampiran dari Sertifikat HGU

No.3/Desa Kwala Bingei tertanggal 13 Juni 2003 yang dikeluarkan

oleh Turut Tergugat V termasuk didalamnya tanah yang digugat oleh

Penggugat seluas + 2.523 M2 (lebih kurang dua ribu lima ratus dua

puluh tiga meter persegi) adalah merupakan bahagian luas areal

perumahan Karyawan Pimpinan PTPN.II (Persero) Kebun Kwala

Bingei yang ditempati oleh Tergugat yang diuraikan dalam luas D dari

Peta Pendaftaran No.82/1997 tertanggal 24 Nopember 1997 dengan

luas 0,44 Ha (nol koma empat puluh empat hektar), sejak zaman

Belanda sampai menjadi tanah Negara tahun 1958 (Undang Undang

Nasionalisasi) hingga terbitnya Peta Pendaftaran No.82/1997

- 11 -


Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara yang merupakan

lampiran dari Sertifikat HGU No.3/Desa Kwala Bingei tertanggal 13

Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat V, hanya Turut

Tergugat II yang menguasai dan mengusahainya ;

3. Bahwa Peta Pendaftaran No.82/1997 tertanggal 24 Nopember 1997

yang dikeluarkan oleh Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi



oleh Turut Tergugat V , diperoleh Turut Tergugat II adalah

berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Badan Pertanahan

Nasional Nomor : 43/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002

Tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha

Atas Tanah Terletak di Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara,

dengan demikian jelaslah bahwa Peta Pendaftaran No.82/1997


Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara yang merupakan

lampiran dari Sertifikat HGU No.3/Desa Kwala Bingei tertanggal 13

Juni 2003 tersebut telah diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

4. Bahwa Turut Tergugat II (PTPN.II (Persero)) sebagai badan hukum

melalui Direksi PTPN.II (Persero) telah menempatkan Tergugat

bekerja di Kebun Kwala Bingei PTPN.II (Persero) sebagai Karyawan

Pimpinan PTPN.II (Persero) Kebun Kwala Bingei ;

5. Bahwa pada bulan Desember 2008 Turut Tergugat II telah

memberikan fasilitas rumah dinas kepada Tergugat sebagai

Karyawan Pimpinan PTPN.II (Persero) Kebun Kwala Bingei dengan

Nomor Rumah G-I tahun pembuatan 1920, sesuai dengan Surat

Penghunjukan untuk menghuni rumah (menempati) rumah

Perusahaan Nomor : II KWB/LK/81/ XII/2008 tanggal 3 Desember

2008 ;

6. Bahwa sebagaimana diuraikan oleh Tergugat dalam jawabannya,

adapun fasilitas yang diberikan Turut Tergugat II kepada Tergugat

adalah sebagai berikut :

1. Tanah/bangunan rumah dinas PTPN.II (Persero) yang berdiri sejak

tahun 1920 dengan nomor G-I seluas 1.755 M2 (seribu tujuh ratus

- 12 -

lima puluh lima meter persegi) yang terletak di Emplasmen

PTPN.II (Persero) Kebun Kwala Bingei ;

2. Tanah pekarangan yang diusahai oleh Tergugat seluas 2.523 M2

(dua ribu lima ratus dua puluh tiga meter persegi) yang terletak di

Emplasmen PTPN.II (Persero) Kebun Kwala Bingei;

7. Bahwa adapun yang menjadi tanah terperkara dalam perkara ini

adalah tanah seluas + 2.523 M2 (lebih kurang dua ribu lima ratus dua

puluh tiga meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah PTPN.II (Persero) Kebun

Kwala Bingei yang dipergunakan masyarakat sebagai jalan + 69

M;

- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan Sudirman + 12 M, tanah

PTPN II (Persero) Kebun Kwala Bingei yang diatasnya berdiri

bangunan rumah dinas PTPN II (Persero) Kebun Kwala Bingei

yang ditempati oleh Tergugat + 39 M, jalan Sudirman + 18 M ;

- Sebelah Timur berbatas dengan jalan Bambuan + 62 M;

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah PTPN.II (Persero) Kebun


M ;

yang terletak di Emplasmen Kebun Kwala Bingei PTPN II (Persero)

Jln. Sudirman, Kel.Kwala Bingei, Kec.Stabat, Kab.Langkat,

Prop.Sumatera Utara, selanjutnya disebut tanah terperkara ;

8. Bahwa oleh karena tanah terperkara seluas + 2.523 M2 (lebih kurang

dua ribu lima ratus dua puluh tiga meter persegi) adalah merupakan

hak dari Turut Tergugat II sesuai dengan Peta Pendaftaran

No.82/1997 tertanggal 24 Nopember 1997 yang merupakan lampiran

dari Sertifikat HGU No.3/Desa Kwala Bingei tertanggal 13 Juni 2003

yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat V, maka tindakan dari Turut

Tergugat II yang memberikan izin kepada Tergugat untuk menempati

tanah/bangunan Rumah Dinas Karyawan Pimpinan PTPN.II (Persero)

Kebun Kwala Bingei dengan Nomor Rumah G-I tahun pembuatan

1920 dan tanah terperkara seluas + 2.523 M2 (lebih kurang dua ribu

lima ratus dua puluh tiga meter persegi) tersebut, adalah sah secara

hukum, maka secara hukum tuntutan Penggugat agar Tergugat

membayar ganti rugi moril sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar

- 13 -

rupiah) dan ganti rugi materil yaitu menghukum Tergugat untuk

membayar uang sewa tanah sebesar Rp.2.000.000 (dua juta

rupiah)/tahun, sedangkan tanah Penggugat tersebut dikuasai oleh

Tergugat selama 2 (dua) tahun, maka penggugat mengalami kerugian

sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) ditambah uang sewa

sampai dengan tanah tersebut diserahkan Tergugat kepada

Penggugat dan tuntutan agar Tergugat untuk membayar biaya

mengajukan gugatan dan biaya ongkos-ongkos lain yang dikeluarkan

oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta

rupiah), menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa

(dwangsoom) sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) per hari

kepada Penggugat sampai obyek sengketa diserahkan kepada

Penggugat, serta tuntutan sita jaminan (Conservatoir Beslaag)

terhadap harta bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat dan

tanah obyek sengketa, dan tuntutan serta merta yang dituntut

Penggugat dalam perkara ini, haruslah ditolak secara hukum, karena

tuntutan tersebut tidaklah berdasarkan hukum ;

9. Bahwa oleh karena tanah terperkara adalah merupakan hak dari

Turut Tergugat II, maka secara hukum tuntutan Sita Jaminan

(Conservatoir Beslaag) yang dituntut oleh Penggugat dalam perkara

ini tidaklah beralasan secara hukum, dan tidak sesuai dengan

ketentuan Pasal 50 Bab VIII Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor : 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, yang

bunyinya dikutip sebagai berikut :

“Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap :

a. uang atau surat berharga milik Negara/Daerah baik yang

berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga ;

b. uang yang harus disetor pada pihak ketiga kepada

Negara/Daerah;

c. barang bergerak milik Negara/Daerah baik yang berada pada

instansi Pemerintah maupun kepada pihak ketiga ;

d. barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik

Negara/Daerah ;

e. barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh Negara/Daerah

yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintah”;

- 14 -

Berdasarkan uraian-uraian Tergugat tersebut diatas, mohon kepada

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudi kiranya

untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, seraya mengabulkan

Jawaban Tergugat untuk seluruhnya.;

III. TENTANG JAWABAN DARI TURUT TERGUGAT II

DALAM KONPENSI

A. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Turut Tergugat II dalam eksepsi

dan tentang jawaban Tergugat dalam pokok perkara tersebut diatas

untuk tidak mengulang-ulanginya lagi mohon dianggap telah turut

dimasukkkan dalam pokok perkara ini secara mutatis-mudandis ;

- Bahwa Turut Tergugat II adalah keberatan dan menolak dengan tegas

seluruh dalil gugatan Penggugat tertanggal 2 September 2010 yang

telah dimajukan Penggugat dalam perkara ini, kecuali diakui

kebenarannya dengan tegas oleh Turut Tergugat II dalam Jawaban ini;

- Bahwa positum dan petitum gugatan Penggugat pada hal.2 s/d 6 adalah

positum dan petitum yang keliru dan tidak benar dengan alasan sebagai

berikut:

1. Bahwa sebagaimana diuraikan oleh Tergugat dalam jawabannya,

adapun fasilitas yang diberikan Turut Tergugat II kepada Tergugat

adalah sebagai berikut :

1. Tanah/bangunan rumah dinas PTPN.II (Persero) yang berdiri sejak

tahun 1920 dengan nomor G-I seluas 1.755 M2 (seribu tujuh ratus

lima puluh lima meter persegi) yang terletak di Emplasmen

PTPN.II (Persero) Kebun Kwala Bingei ;

2. Tanah pekarangan yang diusahai oleh Tergugat seluas 2.523 M2

(dua ribu lima ratus dua puluh tiga meter persegi) yang terletak di

Emplasmen PTPN.II (Persero) Kebun Kwala Bingei;

2. Bahwa adapun yang menjadi tanah terperkara dalam perkara ini

adalah tanah seluas + 2.523 M2 (lebih kurang dua ribu lima ratus dua

puluh tiga meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :



M;

- 15 -

- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Sudirman + 12 M, tanah







M ;

yang terletak di Emplasmen Kebun Kwala Bingei PTPN II (Persero)

Jln. Sudirman, Kel.Kwala Bingei, Kec.Stabat, Kab.Langkat,

Prop.Sumatera Utara, selanjutnya disebut tanah terperkara ;


sembilan koma dua puluh dua hektar) termasuk didalamnya tanah

yang digugat Penggugat seluas + 2.523 M2 (lebih kurang dua ribu

lima ratus dua puluh tiga meter persegi) adalah merupakan hak dari

Turut Tergugat II sebagaimana diuraikan dalam Jawaban Tergugat

dalam pokok perkara pada point 1 s/d 3 diatas;

4. Bahwa Peta Pendaftaran No.82/1997 tertanggal 24 Nopember 1997




oleh Turut Tergugat V diperoleh Turut Tergugat II berdasarkan Surat

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor :

43/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 Tentang Pemberian

Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di

Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara yang dikeluarkan oleh

Kepala Badan Pertanahan Nasional;

5. Bahwa sebelum terbit alas hak PTPN.II (Persero) (Turut Tergugat II)

sebagaimana diuraikan pada point 3, 4 diatas, bahwa adapun alas

hak tanah PTPN.II (Persero) (Turut Tergugat II) atas tanah seluas

2.199,22 Ha (dua ribu seratus sembilan puluh sembilan koma dua

puluh dua hektar) didalamnya termasuk tanah terperkara seluas +

2.523 M2 (lebih kurang dua ribu lima ratus dua puluh tiga meter

persegi) adalah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria

tertanggal 10 Djuni 1965 No.SK.24/HGU/65 tentang pemberian Hak

- 16 -

Guna Usaha kepada P.P.N Tembakau Deli Sumatera Timur, dimana

Surat Keputusan Menteri Agraria tertanggal 10 Djuni 1965

No.SK.24/HGU/65 tentang pemberian Hak Guna Usaha kepada P.P.N

Tembakau Deli Sumatera Timur telah ditindak lanjuti dengan terbitnya

Sertifikat HGU No.1/Desa Kwala Bingei tertanggal 17 Januari 1985;

6. Bahwa secara hukum Surat Keputusan Menteri Agraria tertanggal 10

Djuni 1965 No.SK.24/HGU/65 tentang pemberian Hak Guna Usaha

kepada P.P.N Tembakau Deli Sumatera Timur dan Sertifikat HGU

No.1/Desa Kwala Bingei tertanggal 17 Januari 1985 telah berakhir

pada tanggal 9 Juni 2000, dan sebelum berakhir Surat Keputusan

Menteri Agraria tertanggal 10 Djuni 1965 No.SK.24/HGU/65 tentang

pemberian Hak Guna Usaha kepada P.P.N Tembakau Deli Sumatera

Timur dan Sertifikat HGU No.1/Desa Kwala Bingei tertanggal 17

Januari 1985, PTPN.II (Persero) (Turut Tergugat II) melalui suratnya

pada bulan Januari 1997 telah memajukan permohonan perpanjangan

jangka waktu Hak Guna Usaha dari PTPN.II (Persero) (Turut Tergugat

II) kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta;

7. Bahwa selanjutnya Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat telah

menerbitkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor : 43/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 Tentang

Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas

Tanah Terletak di Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara ;

8. Bahwa dengan demikian alas hak PTPN.II (Persero) (Turut Tergugat

II) atas tanah seluas 2.199,22 Ha (dua ribu seratus sembilan puluh

sembilan koma dua puluh dua hektar) yang didalamnya termasuk

tanah terperkara seluas + 2.523 M2 (lebih kurang dua ribu lima ratus

dua puluh tiga meter persegi) adalah sah secara hukum berdasarkan

Peta Pendaftaran No.82/1997 tertanggal 24 Nopember 1997 yang



No.3/Desa Kwala Bingei tertanggal 13 Juni 2003 yang masa

berlakunya berakhir pada tanggal 9 Juni 2025 yang dikeluarkan oleh

Turut Tergugat V dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan

Pertanahan Nasional Nomor : 43/HGU/BPN/2002 tertanggal 29

Nopember 2002 Tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu

- 17 -

Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Langkat, Propinsi

Sumatera Utara yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan

Nasional;

9. Bahwa tanah terperkara seluas + 2.523 M2 (lebih kurang dua ribu

lima ratus dua puluh tiga meter persegi) adalah merupakan bahagian

luas areal Emplasmen perumahan Karyawan Pimpinan PTPN.II

(Persero) Kebun Kwala Bingei yang ditempati oleh Tergugat yang

diuraikan dalam luas D dari Peta Pendaftaran No.82/1997 tertanggal

24 Nopember 1997 yang dikeluarkan oleh Kanwil Badan Pertanahan

Nasional Provinsi Sumatera Utara yang merupakan lampiran dari

Sertifikat HGU No.3/Desa Kwala Bingei tertanggal 13 Juni 2003 yang

dikeluarkan oleh Turut Tergugat V dan Surat Keputusan Kepala

Badan Pertanahan Nasional Nomor : 43/HGU/BPN/2002 tertanggal 29




Nasional;

10.Bahwa dalam penelusuran pihak Perwira Pengamanan Kebun Kwala

Bingei PTPN.II (Persero) berdasarkan resume timbulnya sertifikat

diatas lahan perumahan Staf Kebun Kwala Bingei PT.Perkebunan

Nusantara II (Persero) atas tanah terperkara seluas + 2.523 M2 (lebih

kurang dua ribu lima ratus dua puluh tiga meter persegi) sebelum

terbit Sertifikat Hak Milik No.1690 tertanggal 7 Oktober 2003 atas

nama Penggugat adalah didasarkan adanya dari Surat

Penyerahan/Ganti Rugi sebidang tanah tertanggal 5 Maret 1993

antara Kromo Wiryo dengan Penggugat yang diperbuat dihadapan

saksi-saksi dan kemudian ditindaklanjuti dengan Surat

Pernyataan/Pengakuan tertanggal 28 Juli 2002 atas nama Penggugat

yang diperbuat dihadapan saksi-saksi dan diketahui Kepala Desa

Perdamean, dimana alas hak tersebut diatas tidak sah secara hukum

berdasarkan :

A. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara

tertanggal 18 Agustus 1988 No.593/21725 perihal edaran

mengenai masalah tanah yang ditujukan kepada

- 18 -

Bupati/Walikomadya KDH TK-II se Sumatera Utara, dimana dalam

surat tersebut telah menjelaskan yang dikutip sebagai berikut :

“ 1. Akhir-akhir ini banyak ditemui surat keterangan tanah yang

dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Kepala Kelurahan yang

diketahui oleh Camat yang menimbulkan sengketa karena

pemilikan yang tumpang tindih, sehingga sengketa tersebut

tidak terselesaikan baik oleh Kepala Desa/Lurah yang

bersangkutan maupun oleh Camatnya ;

2. Pemberian Hak atas tanah Negara, supaya diproses menurut

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.6 Tahun 1972, kecuali

Pasal 11, berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri

tanggal 12 Mei 1984, No.593/5707/SJ, Camat dilarang

menggunakan wewenang pemberian Hak atas tanah

tersebut;

3. Diminta perhatian semua Bupati/Walikotamadya KDH Tingkat

II se-Sumatera Utara, agar melarang Kepala Desa/Lurah dan

Camat mengeluarkan Surat Keterangan Tanah, yang dapat

menimbulkan Hak atas Tanah dan Surat Keterangan Tanah

yang ada sesudah tahun 1984, supaya dibatalkan atau

diproses menurut Peratuan Menteri Dalam Negeri No.2 tahun

1972 ;

4. Bupati/Walikotamadya KDH Tk-II tidak dibenarkan memberi

izin prinsip pembukaan lahan pertambakan maupun

perkebunan jika lahannya melebihi 10 Ha. Apabila ada

Bupati/Walikotamadya KDH Tk-II yang telah mengeluarkan

izin prinsip dimaksud supaya segera dibatalkan;

Rekomendasi lahan pertambakan/perkebunan yang dibuat

oleh Bupati/Walkotamadya KDH Tk-II ditujukan kepada

Gubernur KDH Tk-I Sumatera Utara, tidak ditujukan kepada

Pengusaha yang bersangkutan. Rekomendasi lahan harus

berisikan ; Status Tanah, luasnya, batas-batasnya supaya

dijelaskan juga sungai atau mata air yang ada di lahan itu.

5. Demikian untuk menjadi perhatian”;

B. Surat Bupati Langkat tertanggal 10 Agustus 2009 No.593-

1594/PEM/2009 perihal pengamanan areal Eks PTPN.II seluas

- 19 -

1.210,8680 Ha terletak di Kecamatan Stabat, Wampu,

Secanggang, Binjai Selatan, Sei Bingai Kuala dan Salapian,

Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara yang ditujukan

kepada Camat Stabat, Camat Wampu, Camat Secanggang,

Camat Binjai, Camat Sei Bingai, Camat Kuala, Camat Salapian,

dimana dalam surat tersebut telah menjelaskan yang dikutip

sebagai berikut :

“ Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan

Nasional RI Nomor 43/HGU/BPN/2002 tanggal 29 Nopember 2002

tentang pemberian perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha

atas tanah terletak di Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan diktum Ketiga dan Keempat Keputusan Kepala

Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 43/HGU/BPN/2002 tanggal

29 Nopember 2002. Dinyatakan bahwa atas sebagian tanah

Perkebunan yang dikeluarkan dari areal PTPN-II, seluruhnya

seluas 1.210,8680 Ha terletak di Kecamatan Stabat, Wampu,

Secanggang, Binjai Selatan, Sei Bingai, Kuala dan Salapian,

Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, ditegaskan menjadi

tanah yang dikuasai langsung oleh Negara yang pengaturan,

penguasaan, dan penggunaannya di atur oleh Pemerintah sesuai

dengan ketentuan yang berlaku;

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, di minta perhatian

Saudara Camat agar melarang Kepala Desa/Lurah mengeluarkan

Surat Keterangan Tanah, yang dapat menimbulkan Hak Atas

Tanah dimaksud. Apabila ada Kepala Desa/Lurah dan Camat yang

telah mengeluarkan Surat Keterangan Tanah dimaksud supaya

mengusulkan kepada Bapak Bupati Langkat untuk

membatalkannya ;

Khusus terhadap lahan seluas 308,470 Ha yang merupakan

lokasi Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten

(RUTRWK) Langkat, kepada Saudara Camat agar membuat

larangan masuknya Penggarap ke areal Tata Ruang Pemkab

Langkat tersebut ;

Demikian hal ini disampaikan untuk menjadi perhatian”.

- 20 -

C. Bahwa secara hukum klaim Penggugat terhadap tanah terperkara

telah diselesaikan oleh Pemerintah, maka dengan demikian surat-

surat (bukti-bukti surat) Penggugat sebagaimana diuraikan diatas

jelas tidak berlaku lagi, karena tanah terperkara seluas + 2.523 M2

(lebih kurang dua ribu lima ratus dua puluh tiga meter persegi)

tersebut, adalah merupakan bahagian dari areal HGU Turut

Tergugat II sebagaimana diuraikan diatas, dimana tanah

terperkara tersebut adalah merupakan bahagian dari tanah seluas

2.199,22 Ha (dua ribu seratus sembilan puluh sembilan koma dua

puluh dua hektar), dengan demikian bukti-bukti surat yang

dimajukan oleh Penggugat untuk mengklaim tanah terperkara

seluas + 2.523 M2 (lebih kurang dua ribu lima ratus dua puluh tiga

meter persegi) tersebut, telah diselesaikan oleh Pemerintah

Republik Indonesia, hal ini sesuai dengan Surat Kepala Kantor

Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Sumatera Utara tertanggal 21

April 2009 No.570-528 perihal mohon penjelasan yang ditujukan

kepada Turut Tergugat II, dimana dalam surat tersebut telah

menjelaskan sebagai berikut :

“1. Bahwa areal perkebunan PTPN.II (Persero) dahulu PTP.IX

semula berada dibawa NV.Van Deli Maatschappij (Deli

Planters Vereniging) yang membentang antara Sei Wampu di

Kabupaten Langkat sampai Sei Ular di Kabupaten Deli

Serdang seluas + 250.000 Ha sebagaimana dituangkan dalam

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Agr.12/5/14 tanggal

28 Juni 1951;

2. Bahwa kemudian atas sebagian tanah seluas + 250.000 Ha

tersebut diatas diduduki atau digarap oleh Masyarakat atas

penggarapan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri

Dalam Negeri No.Agr.12/5/14 tanggal 28 Juni 1951

menetapkan antara lain penyerahan kembali kepada Negeri

(ic.Pemerintah) seluas + 125.000 Ha yang kemudian ditindak

lanjuti dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara

No.36/K/Agr tanggal 28 September 1951 yang isinya antara

lain menunjuk penggunaan tanah untuk keperluan perusahaan

dan yang dikembalikan kepada Pemerintah (ic.dikeluarkan);

- 21 -

3. Bahwa tanah yang dikeluarkan seluas + 125.000 Ha

sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri

Dalam Negeri No.Agr.12/5/14 tanggal 28 Juni 1951 dan Surat

Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.36/K/Agr tanggal 28

September 1951 adalah tanah yang disebut sebagai tanah

suguhan;

4. Bahwa untuk melaksanakan pembagian atas tanah yang

dikembalikan kepada Pemerintah seluas + 125.000 Ha

sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri

Dalam Negeri Nomor Agr.12/5/14 tanggal 28 Juni 1951 Jo.

Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.36/K/Agr

Tanggal 28 September 1951 tersebut diatas, pemerintah

membentuk Kantor Penyelenggara Pembagian Tanah (KPPT)

dan berada dibawah Pimpinan Residen Sumatera Timur;

5. Tata cara membagikan tanah-tanah seluas + 125.000 ha yang

disebut sebagai tanah suguhan kepada masyarakat

dilaksanakan oleh Gubernur/Kepala Daerah Provinsi Sumatera

Utara Ub. Residen/Kepala Kantor Penyelenggara Pembagian

Tanah Ub. Bupati kepada Penggarap yang nyata di areal

tersebut dengan membuat peta pembagian tanah;

6. Kemudian untuk menyelesaikan masalah tanah garapan dan

pada sisi yang lain penggarapan diatas tanah areal konsesi

terus berkembang sehingga untuk mengatasi masalah tersebut

Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Darurat No.8 tahun

1954 tanggal 8 Juni 1954 tentang penyelesaian soal

pemakaian tanah perkebunan oleh Rakyat Jo UU No.1 tahun

1956 tentang perubahan dan tambahan Undang undang

Darurat No.8 tahun 1954 yang di undangkan tanggal 2 Oktober

1956;

7. Bahwa dengan terbitnya Undang-Undang Darurat No.8 tahun

1954 Jo UU No.1 tahun 1956 yang mulai berlaku pada tanggal

2 Oktober 1956 maka garapan yang terjadi diatas tanah

perkebunan setelah tanggal tersebut di atas tidak

diikutsertakan dalam penyelesaiannya;

- 22 -

8. Bahwa untuk dapat diketahui keadaan pemakaian tanah

perkebunan maka diadakan inventarisasi terhadap keadaan

kebun dan pemakai-pemakai tanah perkebunan sesuai dengan

Surat menteri Agraria No.K.U.3/2/12 tanggal 19 Juni 1954

perihal pelaksanaan Undang-Undang Darurat No.8 tahun 1954

tentang penyelesaian soal pemakaian tanah perkebunan oleh

Rakyat kemudian dengan Surat menteri Agraria No.K.U.3/3/6

tanggal 24 Juli 1954 antara lain yaitu memerintahkan untuk

memberikan “Kartu Tanda Pendaftaran” kepada petani

penggarap yang telah terdaftar yang dikeluarkan oleh Camat;

9. Selanjutnya pemerintah melalui Menteri Agraria menerbitkan

Surat Keputusan No.SK.102/Ka/1955 dan No.SK.103/Ka/1955

masing-masing tanggal 30 Juni 1955 yang merupakan tindak

lanjut dari keputusan bersama antara Menteri Agraria, Menteri

Pertanian, Menteri Perekonomian, Menteri Dalam Negeri dan

Menteri kehakiman No.1/1955 tanggal 30 Juni 1955

menetapkan antara lain :

a. Membentuk Kantor Reorganisasi Pemakaian Tanah

Sumatera Timur (KRPT).

b. Menentukan tanah mana yang akan dilangsungkan menjadi

tanah perkebunan dan tanah mana yang akan dijadikan

tanah pemerintah (ic.dikeluarkan).

Bahwa dengan dibentuknya Kantor Reorganisasi Pemakaian

Tanah Sumatera Timur maka tugas-tugas yang selama ini

dilaksanakan KPPT yang bekerja dibawah Pimpinan Residen

Sumatera Timur beralih menjadi tugas Kantor tersebut diatas;

10.Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria

No.24/HGU/65 tanggal 10 Juni 1965 kepada PPN Tembakau

Deli (PTPN.II Persero) diberikan HGU seluas 59.000 Ha

namun tidak dapat didaftarkan berhubung masih terdapat

garapan dan batas areal HGU yang belum definitif, untuk

mengatasi hal tersebut Gubernur KDH TK I Sumatera Utara

membentuk Tim Penyelesaian Tanah Garapan dan Areal

PTP.IX (TPTGA-IX) berdasarkan Surat Keputusan No.197

- 23 -

tahun 1979 tanggal 4 September 1979 Jo No.18/T. Tahun

1980 tanggal 16 April 1980 yang tugasnya antara lain :

- Meneliti dan menentukan garapan yang dilindungi UU

Darurat No.8 tahun 1954 dan Peperti No.2 tahun 1960 yang

berada dalam areal PTP.IX menurut SK Menteri Agraria

tanggal 10-6-1965 No.SK-24/HGU/1965;

- Meneliti dan mengusulkan areal yang difinitif untuk PTP.IX

kepada Gubernur Kepala Daerah TK.I Sumatera

Utara/Menteri Dalam Negeri;

Dengan demikian sertipikat-sertipikat HGU yang diterbitkan

atas nama PTPN.II (Persero) dahulu PTP.IX berdasarkan

Surat keputusan No.SK.24/HGU/1965 tanggal 10 Juni 1965

merupakan hasil rekomendasi dari TPTGA-IX bersih dari

garapan yang dilindungi Undang-Undang sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Darurat No.8 tahun 1954 Jo

Undang-Undang No.1 tahun 1956;

11.Pada tahun 1997 PTPN.II mengajukan permohonan

perpanjangan HGU atas tanah yang terletak di Kabupaten Deli

Serdang, Kabupaten Langkat dan Kota Binjai, karena

banyaknya tuntutan/garapan Rakyat atas areal perkebunan

tersebut Gubernur Sumatera Utara menerbitkan Keputusan

Nomor : 593.4/065/K/Tahun 2000 tanggal 11 Februari 2000

Jo.Nomor : 593.4/2060/K/Tahun 2000 tanggal 17 Mei 2000

yang membentuk Panitia Penyelesaian Perpanjangan HGU

PTPN.II dan penyelesaian masalah tuntutan/garapan Rakyat

atas areal PTPN.II yang disebut juga Panitia B.Plus. Adapun

tugas Panitia B Plus antara lain :

- Menginventarisasi semua masalah dan atau tuntutan rakyat

terhadap areal PT.Perkebunan Nusantara II sekaligus

menilai/menganalisis kebenaran tuntutan rakyat atas tanah

tersebut;

- Memberikan pendapat dan pertimbangan atas permohonan

perpanjangan HGU dan penyelesaian tuntutan rakyat atas

areal PTPN.II yang dituangkan dalam Risalah pemeriksaan

Tanah dan atau Berita Acara lainnya;

- 24 -

Panitia B Plus tersebut merupakan penambahan tugas dan

wewenang Panitia B sebagaimana diatur dalam Keputusan

Kepala Badan Pertanahan Nasional No.12 tahun 1992 yang

mengatur tentang Panitia Pemeriksaan Tanah (Panitia A untuk

Hak Milik, HGB, Hak Pakai dan Panitia B untuk HGU) dalam

melaksanakan tugasnya Panitia B Plus menempuh 2 (dua)

tahap kegiatan yaitu tahap pertama, melakukan proses

perpanjangan HGU yang bersih dari tuntutan/garapan dan

telah diterbitkan HGU nya berdasarkan Keputusan Kepala

Badan Pertanahan Nasional No.51/HGU/BPN/2000 tanggal 12

Oktober 2000, No.52/HGU/BPN/2000, tanggal 12 Oktober

2000, No. 53/HGU/BPN/2000 tanggal 24 Oktober 2000,

No.57/HGU/BPN/2000 tanggal 6 Desember 2000,

No.58/HGU/BPN/2000 tanggal 6 Desember 2000, tahap kedua

melakukan penelitian atas tuntutan/garapan Rakyat hasilnya

ditindaklanjuti dengan terbitnya Keputusan kepala Badan

Pertanahan Nasional No.42/HGU/BPN/2000,

No.43/HGU/BPN/2000, dan No.44/HGU/BPN/ 2000 masing-

masing tanggal 22 Nopember 2002 serta

No.10/HGU/BPN/2004 tanggal 6 Pebruari 2004;

12.Bahwa untuk penyelesaian tuntutan/garapan masyarakat atas

areal Eks HGU diserahkan pengaturan, penguasaan,

pemilikan, pemanfaatan dan penggunaannya kepada

Gubernur Sumatera Utara setelah memperoleh pelepasan

asset dari Menteri yang berwenang sebagaimana dimaksud

dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional

No.42/HGU/BPN/2000, No.43/HGU/BPN/2000 dan

No.44/HGU/BPN/ 2000 masing-masing tanggal 22 Nopember

2002;

13.Berdasarkan uraian tersebut diatas serta memperhatikan Surat

Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 540.1-1138

tanggal 10 Mei 2004 yang ditujukan kepada Sekretaris

Jenderal U.p.Kepala Biro Persidangan DPR RI di Jakarta

perihal penjelasan masalah tanah Eks Consessie NV.Van Deli

Maatschappij yang diredistribusikan kepada Masyarakat petani

- 25 -

penggarap dan posisi tanah PTPN.II (Persero) bahwa tuntutan

tanah suguhan maupun tuntutan yang mempergunakan bukti-

bukti garapan baik SKPT-SL,KTPPT, tidak ada lagi diatas

tanah HGU PTPN.II karena sudah diselesaikan oleh

Pemerintah pada saat itu “;

11.Bahwa andaikanpun tanah terperkara seluas + 2.523 M2 (lebih

kurang dua ribu lima ratus dua puluh tiga meter persegi) tidak

diperpanjang HGUnya, akan tetapi berdasarkan dictum ketiga dan

keempat dari Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional

No.43/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 tersebut, jelas


dua puluh tiga meter persegi) tersebut adalah merupakan asset Turut

Tergugat II atau masih merupakan hak keperdataan Turut Tergugat

II;

12.Bahwa dalam daftar lampiran Surat Keputusan Kepala Badan

Pertanahan Nasional No.43/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember

2002 Tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna

Usaha Atas Tanah terletak di Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera

Utara, pada hal.1 point 2 telah menjelaskan yang dikutip sebagai

berikut :

“ No.2; Nama Kebun Kwala Bingei I; Tanggal dan Nomor

Sertifikat serta tanggal berakhirnya HGU 17 Januari 1985

1/ Kwala Bingei 9 Juni 2000; Luas Dalam Sertifikat (Ha)

2.467,0443 Terletak di Kecamatan Stabat; Luas Hasil pengukuran

kembali (Ha) tanggal dan Nomor peta pendaftaran

2.199,2200 24 Nopember 1997 82/1997; Tanah yang telah

diberikan HGU -Tanggal SK -Nomor SK -Luas (ha) -6

Desember 2000 -57/ HGU/BPN/2000; -1.530,7100

Luas yang diberikan Hak Guna Usaha (Ha) 224,4500; Luas

Tanah yang dikeluarkan 444,0600 ; Tercatat atas nama

Perseroan Terbatas Perkebunan IX d.h.PPN.Tembakau Deli

Perkebunan Kwala Bingei I ”;

13.Bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa tanah terperkara


meter persegi) adalah merupakan bahagian dari Peta Pendaftaran

- 26 -

No.82/1997 tertanggal 24 Nopember 1997 yang dikeluarkan oleh

Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara yang


tertanggal 13 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat V,

maka secara hukum tanah terperkara seluas + 2.523 M2 (lebih

kurang dua ribu lima ratus dua puluh tiga meter persegi) adalah sah

milik Turut Tergugat II, maka bangunan pagar tembok yang dibangun

oleh Penggugat haruslah dibongkar Penggugat dari tanah terperkara


meter persegi) ;

14.Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan

Nasional No.43/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 pada

bagian memutuskan dalam dictum ketiga dan keempat dari Surat

Keputusan tersebut telah menjelaskan yang bunyinya dikutip sebagai

berikut :

POINT KE TIGA

“Menegaskan bahwa atas sebagian tanah-tanah perkebunan

sebagaimana diuraikan dalam peta pada daftar lampiran

keputusan ini seluruhnya seluas 1.210,8680 Ha terletak di

Kecamatan Stabat, Wampu, Secanggang, Binjai Selatan, Sei

Bingei, Kuala, dan Salapian, Kabupaten Langkat, Propinsi

Sumatera Utara menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh

Negara”;

POINT KE EMPAT

“Menyerahkan pengaturan, penguasaan, pemilikan, pemanfaatan

dan penggunaan tanah tersebut dalam dictum ke tiga keputusan

ini kepada Gubernur Sumatera Utara untuk selanjutnya diproses

sesuai ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku setelah

memperoleh ijin pelepasan asset dari Menteri yang berwenang.”

15.Bahwa suatu tanah yang dikuasai oleh PTPN.II (Persero) yang tidak

diperpanjang HGU nya, jelas telah diakui hak keperdataannya

berdasarkan dictum ketiga dan keempat dari Surat Keputusan Kepala

Badan Pertanahan Nasional No.42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29

Nopember 2002 tentang pemberian perpanjangan jangka waktu Hak

- 27 -

Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Deli Serdang, Propinsi

Sumatera Utara, dan telah dibenarkan oleh :

1. Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam

No.53/PDT.G/2001/PN-LP tertanggal 7 Januari 2002 Jo Putusan

Pengadilan Tinggi Medan No.212/PDT/2002/PT-MDN tertanggal

31 Juli 2005, Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.2403

K/PDT/2004 tertanggal 22 Agustus 2005 Jo Putusan PK

Mahkamah Agung RI No.517 PK/PDT/2007 tertanggal 24 Juni

2009 ;

2. Putusan Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk

Pakam No.365/PID.K/2004/PN-LP tertanggal 12 Januari 2005 Jo

Putusan Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Medan

No.126/PID/2005/PT-MDN tertanggal 11 Juli 2005, Jo Putusan

Pidana Korupsi Mahkamah Agung RI No.441 K/PID/2006

tertanggal 10 Agustus 2006 an.Terdakwa Ir.Madison Silitonga.ME;


No.22/PDT.G/2006/PN-LP tertanggal 29 Maret 2007 Jo Putusan


20 April 2010 ;


No.27/Pdt.G/2007/PN-LP tertanggal 25 Juni 2008, Jo Putusan


26 Januari 2010 ;


No.19/Pdt.G/2008/PN-LP tertanggal 26 Agustus 2009 Jo Putusan


20 April 2010 ;

16.Bahwa oleh karena Turut Tergugat II telah memberikan fasilitas

rumah dinas kepada Tergugat sebagai Karyawan Pimpinan PTPN.II

(Persero) Kebun Kwala Bingei dengan Nomor Rumah G-I tahun

pembuatan 1920 dan tanah terperkara yang merupakan pekarangan

yang diusahai oleh Tergugat seluas + 2.523 M2 (lebih kurang dua ribu

lima ratus dua puluh tiga meter persegi) yang terletak di Emplasmen

PTPN.II (Persero) Kebun Kwala Bingei, sesuai dengan Surat

Penghunjukan untuk menghuni rumah (menempati) rumah

- 28 -

Perusahaan Nomor : II KWB/LK/81/ XII/2008 tanggal 3 Desember

2008, maka jelaslah tindakan Tergugat yang menguasai tanah

terperkara adalah sah secara hukum dan bukanlah merupakan

perbuatan melawan hukum ;

17.Bahwa oleh karena tanah terperkara seluas + 2.523 M2 (lebih kurang


hak dari Turut Tergugat II sesuai dengan Peta Pendaftaran

No.82/1997 tertanggal 24 Nopember 1997 yang dikeluarkan oleh

Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara yang


tertanggal 13 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat V dan

Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional

No.43/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 Tentang


Tanah Terletak di Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara yang

dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional, maka tindakan

dari Turut Tergugat II yang memberikan izin kepada Tergugat untuk

menempati bangunan Rumah Dinas Karyawan Pimpinan PTPN.II

(Persero) Kebun Kwala Bingei dengan Nomor Rumah G-I tahun

pembuatan 1920 yang berada diatas tanah seluas 1.755 M2 (seribu

tujuh ratus lima puluh lima meter persegi) dan tanah terperkara seluas

+ 2.523 M2 (lebih kurang dua ribu lima ratus dua puluh tiga meter

persegi) tersebut, adalah sah secara hukum, maka secara hukum

tuntutan Penggugat agar Tergugat membayar ganti rugi moril

sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dan ganti rugi materil

yaitu menghukum Tergugat untuk membayar uang sewa tanah

sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah)/tahun, sedangkan tanah

Penggugat tersebut dikuasai oleh Tergugat selama 2 (dua) tahun,

maka penggugat mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000.- (empat

juta rupiah) ditambah uang sewa sampai dengan tanah tersebut

diserahkan Tergugat kepada Penggugat dan tuntutan agar Tergugat

untuk membayar biaya mengajukan gugatan dan biaya ongkos-

ongkos lain yang dikeluarkan oleh Penggugat sebesar

Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah), menghukum Tergugat

untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.100.000.-

- 29 -

(seratus ribu rupiah) per hari kepada Penggugat sampai obyek

sengketa diserahkan kepada Penggugat, serta tuntutan sita jaminan

(Conservatoir Beslag) terhadap harta bergerak maupun tidak bergerak

milik Tergugat dan tanah obyek sengketa, dan tuntutan serta merta

yang dituntut Penggugat dalam perkara ini, haruslah ditolak secara

hukum, karena tuntutan tersebut tidaklah berdasarkan hukum;

18.Bahwa oleh karena tanah terperkara adalah merupakan hak dari

Turut Tergugat II, maka secara hukum tuntutan Sita Jaminan

(Conservatoir Beslag) yang dituntut oleh Penggugat dalam perkara ini

tidaklah beralasan secara hukum, dan tidak sesuai dengan ketentuan

Pasal 50 Bab VIII Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1

tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, yang bunyinya dikutip

sebagai berikut :

“Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap :

a. uang atau surat berharga milik Negara/Daerah baik yang

berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga ;

b. uang yang harus disetor pada pihak ketiga kepada

Negara/Daerah;

c. barang bergerak milik Negara/Daerah baik yang berada pada

instansi Pemerintah maupun kepada pihak ketiga ;

d. barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik

Negara/Daerah ;

e. barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh Negara/Daerah

yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintah”;

19.Bahwa oleh karena asset-asset Turut Tergugat II termasuk

didalamnya tanah terperkara seluas + 2.523 M2 (lebih kurang dua ribu

lima ratus dua puluh tiga meter persegi) adalah merupakan asset

Negara karena Turut Tergugat II adalah Perusahaan BUMN yang

pemegang sahamnya adalah Pemerintah RI, maka jelaslah tuntutan

sita jaminan atas tanah terperkara yang dituntut Penggugat dalam

perkara ini tidak dibenarkan ;

20.Bahwa areal Sertifikat HGU No.3/Desa Kwala Bingei tertanggal 13

Juni 2003 atas nama Turut Tergugat II adalah terletak di beberapa

Desa yaitu : Desa Kwala Bingei, Desa Perdamaian, Desa Pantai

- 30 -

Gemi, Desa Banyumas, Desa Arah Condong, Desa Suka Mulia, Desa

Teluk, Desa Kepala Sungai dan Desa Telaga Jernih ;

Berdasarkan uraian-uraian Turut Tergugat II tersebut diatas, mohon

kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudi

kiranya untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, seraya

mengabulkan Jawaban Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

B. DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Penggugat dr/Turut Tergugat II dk

dalam eksepsi, dan dalam konpensi dalam pokok perkara tersebut diatas

untuk tidak mengulang-ulanginya lagi mohon dianggap telah turut

dimasukan dalam Rekonpensi ini secara mutatis-mutandis;

2. Bahwa adapun yang menjadi tanah terperkara dalam perkara ini adalah

tanah seluas + 2.523 M2 (lebih kurang dua ribu lima ratus dua puluh tiga

meter persegi), yang digugat Penggugat dk/Tergugat dr dengan batas-

batas sebagai berikut :


Kwala Bingei yang dipergunakan masyarakat sebagai jalan + 69 M ;



bangunan rumah dinas PTPN II (Persero) Kebun Kwala Bingei yang

ditempati oleh Tergugat + 39 M, jalan Sudirman + 18 M ;




yang terletak di Emplasmen Kebun Kwala Bingei PTPN II (Persero) Jln.

Sudirman, Kel.Kwala Bingei, Kec.Stabat, Kab.Langkat, Prop.Sumatera

Utara, selanjutnya disebut tanah terperkara ;

3. Bahwa tanah terperkara seluas + 2.523 M2 (lebih kurang dua ribu lima

ratus dua puluh tiga meter persegi) yang merupakan bahagian dari tanah

seluas 2.199,22 Ha (dua ribu seratus sembilan puluh sembilan koma dua

puluh dua hektar) adalah merupakan hak dari Penggugat dr/Turut

Tergugat II dk sesuai dengan Peta Pendaftaran No.82/1997 tertanggal 24

Nopember 1997 yang dikeluarkan oleh Kanwil Badan Pertanahan


- 31 -


dikeluarkan oleh Turut Tergugat V dan Surat Keputusan Kepala Badan


Nopember 2002 Tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak

Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Langkat, Propinsi


Nasional ;

4. Bahwa oleh karena tanah terperkara seluas + 2.523 M2 (lebih kurang


bahagian dari Peta Pendaftaran No.82/1997 tertanggal 24 Nopember

1997 yang dikeluarkan oleh Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi

Sumatera Utara yang merupakan lampiran dari Sertifikat HGU No.3/Desa

Kwala Bingei tertanggal 13 Juni 2003, dimana tanggal berakhirnya hak

tertanggal 9 Juni 2025 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat V, maka

secara hukum tanah terperkara seluas + 2.523 M2 (lebih kurang dua

ribu lima ratus dua puluh tiga meter persegi) adalah sah hak Penggugat

dr/Turut Tergugat II dk, maka tindakan Penggugat dk/Tergugat dr yang

mengklaim tanah terperkara dan yang mendirikan bangunan pagar

tembok diatas tanah terperkara seluas + 2.523 M2 (lebih kurang dua ribu

lima ratus dua puluh tiga meter persegi) tanpa seijin dari Turut Tergugat II

dk/Penggugat dr, jelas adalah merupakan perbuatan melawan hukum

(Onrechmatige daad) ;

5. Bahwa oleh karena Peta Pendaftaran No.82/1997 tertanggal 24

Nopember 1997 yang dikeluarkan oleh Kanwil Badan Pertanahan



dikeluarkan oleh Turut Tergugat V, dan Surat Keputusan Kepala Badan





Nasional tersebut, telah diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang

berlaku, maka adalah beralasan menurut hukum apabila Penggugat

dr/Tergugat II dk memohon kehadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Stabat agar sudi kiranya menyatakan dalam hukum Peta Pendaftaran

- 32 -

No.82/1997 tertanggal 24 Nopember 1997 yang dikeluarkan oleh Kanwil

Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara yang merupakan


2003 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat V dan Surat Keputusan

Kepala Badan Badan Pertanahan Nasional Nomor : 43/HGU/BPN/2002

tertanggal 29 Nopember 2002 tentang pemberian perpanjangan jangka

waktu hak guna usaha atas tanah terletak di Kabupaten Langkat, Propinsi


Nasional tersebut adalah sah secara hukum ;

6. Bahwa oleh karena telah terbukti tanah terperkara seluas + 2.523 M2

(lebih kurang dua ribu lima ratus dua puluh tiga meter persegi) yang

diusahai oleh Tergugat adalah merupakan hak Penggugat dr/Turut

Tergugat II dk, maka adalah beralasan menurut hukum apabila Turut

Tergugat II dk/Penggugat dr memohon kehadapan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Stabat, agar sudi kiranya menyatakan dalam hukum


dua puluh tiga meter persegi) yang terletak di Emplasmen Kebun Kwala

Bingei PTPN II (Persero) Jln.Sudirman, Desa Perdamaian, Kec.Stabat,

Kab.Langkat, Prop.Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :





bangunan rumah dinas PTPN II (Persero) Kebun Kwala Bingei yang

ditempati oleh Tergugat + 39 M, jalan Sudirman + 18 M ;




adalah sah merupakan bahagian dari tanah seluas 2.199,22 Ha (dua ribu

seratus sembilan puluh sembilan koma dua puluh dua hektar) adalah

merupakan hak dari Penggugat dr/Turut Tergugat II dk sesuai dengan


dikeluarkan oleh Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera

Utara yang merupakan lampiran dari Sertifikat HGU No.3/Desa Kwala

Bingei tertanggal 13 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat V

- 33 -

dan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor :




Kepala Badan Pertanahan Nasional;

7. Bahwa dalam penelusuran pihak Perwira Pengamanan Kebun Kwala

Bingei PTPN.II (Persero) berdasarkan resume timbulnya sertifikat diatas

lahan perumahan Staf Kebun Kwala Bingei PT.Perkebunan Nusantara II

(Persero) atas tanah terperkara seluas + 2.523 M2 (lebih kurang dua ribu

lima ratus dua puluh tiga meter persegi) sebelum terbit Sertifikat Hak Milik

No.1690/Desa Perdamaian tertanggal 7 Oktober 2003 atas nama

Penggugat dk/Tergugat dr adalah didasarkan adanya dari Surat

Penyerahan/Ganti Rugi sebidang tanah tertanggal 5 Maret 1993 antara

Kromo Wiryo dengan Penggugat dk/Tergugat dr yang diperbuat

dihadapan saksi-saksi dan kemudian ditindaklanjuti dengan Surat

Pernyataan/Pengakuan tertanggal 28 Juli 2002 atas nama Penggugat

dk/Tergugat dr yang diperbuat dihadapan saksi-saksi dan diketahui

Kepala Desa Perdamaian;

8. Bahwa Sertifikat Hak Milik No.1690/Desa Perdamaian tertanggal 7

Oktober 2003 atas nama Penggugat dk/Tergugat dr yang menjadi alas

hak Penggugat dk/Tergugat dr di atas tanah terperkara seluas + 2.523

M2 (lebih kurang dua ribu lima ratus dua puluh tiga meter persegi)

tersebut diatas tidak berkekuatan hukum berdasarkan :

a. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara tertanggal

18 Agustus 1988 No.593/21725 perihal edaran mengenai masalah

tanah yang ditujukan kepada Bupati/Walikotamadya KDH TK-II se

Sumatera Utara ;

b. Surat Bupati Langkat tertanggal 10 Agustus 2009 No.593-

1594/PEM/2009 perihal pengamanan areal Eks PTPN.II seluas

1.210,8680 Ha terletak di Kecamatan Stabat, Wampu, Secanggang,

Binjai Selatan, Sei Bingai Kuala dan Salapian, Kabupaten Langkat

Provinsi Sumatera Utara yang ditujukan kepada Camat Stabat,

Camat Wampu, Camat Secanggang, Camat Binjai, Camat Sei

Bingai, Camat Kuala, Camat Salapian ;

- 34 -

c. Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Sumatera

Utara tertanggal 21 April 2009 No.570-528 perihal mohon

penjelasan yang ditujukan kepada Turut Tergugat II ;

d. Peta Pendaftaran No.82/1997 tertanggal 24 Nopember 1997 yang




oleh Turut Tergugat V;

e. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor :

43/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 Tentang


Tanah Terletak di Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara

yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional;

maka adalah beralasan menurut hukum apabila Turut Tergugat II

dk/Penggugat dr memohon kehadapan Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Stabat, agar sudi kiranya menyatakan dalam hukum Sertifikat

Hak Milik No.1690/Desa Perdamaian tertanggal 7 Oktober 2003 atas

nama Tergugat dr/Penggugat dk, dan surat-surat lain yang dimiliki oleh

Tergugat dr/Penggugat dk sepanjang menyangkut tanah terperkara

adalah tidak berkekuatan hukum ;

9. Bahwa oleh karena Tergugat dr/Penggugat dk telah mendirikan

bangunan pagar tembok diatas tanah terperkara seluas + 2.523 M2

(lebih kurang dua ribu lima ratus dua puluh tiga meter persegi), yang

merupakan hak dari Penggugat dr/Turut Tergugat II dk sesuai dengan


dikeluarkan oleh Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera

Utara yang merupakan lampiran dari Sertifikat HGU No.3/Desa Kwala

Bingei tertanggal 13 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat V

dan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor :




Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk itu Penggugat dr/Turut

Tergugat II dk memohon kehadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri

- 35 -

Stabat, untuk sudi kiranya menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk

membongkar bangunan pagar tembok dari atas tanah terperkara ;

10.Bahwa oleh karena tanah terperkara adalah merupakan hak dari

Penggugat dr/Turut Tergugat II dk sebagaimana diuraikan diatas, maka

adalah beralasan menurut hukum apabila Penggugat dr/Turut Tergugat II

dk memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat untuk sudi

kiranya menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk menjauhi,

menghindar dari tanah terperkara ;

11.Bahwa oleh karena tindakan dan perbuatan Tergugat dr/Penggugat dk

yang mengklaim tanah terperkara seluas + 2.523 M2 (lebih kurang dua

ribu lima ratus dua puluh tiga meter persegi) yang merupakan bahagian

dari tanah seluas 2.199,22 Ha (dua ribu seratus sembilan puluh sembilan

koma dua puluh dua hektar) adalah merupakan hak dari Penggugat

dr/Turut Tergugat II dk sesuai dengan Peta Pendaftaran No.82/1997


Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara yang merupakan lampiran

dari Sertifikat HGU No.3/Desa Kwala Bingei tertanggal 13 Juni 2003

yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat V dan Surat Keputusan Kepala

Badan Pertanahan Nasional Nomor : 43/HGU/BPN/2002 tertanggal 29




Nasional adalah tanpa alas hak dan secara melawan hukum, dimana

menurut ketentuan hukum yang berlaku telah sangat merugikan

Penggugat dr/ Turut Tergugat II dk selaku pemegang hak yang sah atas

tanah terperkara seluas + 2.523 M2 (lebih kurang dua ribu lima ratus dua

puluh tiga meter persegi), hal mana juga telah mengakibatkan Penggugat

dr/ Turut Tergugat II dk mengalami, menderita kerugian materil dan moril

yang tidak sedikit jumlahnya, maka adalah patut dan beralasan menurut

hukum apabila Penggugat dr/Turut Tergugat II dk menuntut ganti rugi

materil dan moril kepada Tergugat dr/ Penggugat dk atas kerugian

materil dan moril yang dialami, diderita Penggugat dr/ Turut Tergugat II

dk kepada Tergugat dr/ Penggugat dk secara perdata melalui Pengadilan

Negeri Stabat ;

- 36 -

12.Bahwa adapun kerugian materil dan moril yang dialami, diderita

Penggugat dr/ Turut Tergugat II dk tersebut dapat diperinci sebagai

berikut :

A. Kerugian Materil

Bahwa adapun kerugian materil

dalam rangka memperjuangkan

hak-hak Penggugat dr/Turut

Tergugat II dk sampai perkara ini

mempunyai kekuatan hukum yang

tetap diperkirakan berjumla ........... Rp. 550.000.000.-

(Lima ratus lima puluh juta rupiah

saja)

B. KERUGIAN MORIL

Bahwa adapun kerugian Moril yang

dialami dan diderita Penggugat dr/

Turut Tergugat II dk sebagai akibat

perbuatan,tindakan Tergugat

dr/Penggugat dk tersebut, telah

merendahkan harkat dan martabat

Penggugat dr/Turut Tergugat II dk,

dan nama baik Penggugat dr/ Turut

Tergugat II dk telah tercemar

ditengah-tengah Masyarakat dan

dihadapan Instansi Pemerintah, hal

ini jika diperhitungkan dengan nilai

mata uang adalah sebesar.............. Rp.100.000.000.000.-+

(seratus milyar rupiah)

Jumlah seluruhnya ......................... Rp.100.550.000.000.-

(seratus milyar lima ratus lima puluh

juta rupiah) saja .-

13.Bahwa areal Sertifikat HGU No.3/Desa Kwala Bingei tertanggal 13 Juni

2003 atas nama Penggugat dr/Turut Tergugat II dk adalah terletak di

beberapa Desa yaitu : Desa Kwala Bingei, Desa Perdamaian, Desa

Pantai Gemi, Desa Banyumas, Desa Arah Condong, Desa Suka Mulia,

Desa Teluk, Desa Kepala Sungai dan Desa Telaga Jernih ;

- 37 -

14.Bahwa oleh karena adanya perbuatan yang merugikan Turut Tergugat II

dk/Penggugat dr atas terbitnya sertifikat hak milik No.1690 Desa

Perdamaian tertanggal 7 Oktober 2003 atas nama Tergugat

dr/Penggugat dk diatas tanah terperkara maka telah ada proses hukum

terhadap pihak-pihak yang merugikan Penggugat dr/Turut Tergugat II dk

sesuai dengan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri

Stabat nomor : PRINT-10/N.2.25/Fd.1/08/2010 tanggal 18 Agustus 2010

dan nomor : PRINT-11/N.2.25/Fd.1/08/2010 tanggal 18 Agustus 2010

atas adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan

wewenang oleh oknum PTPN.II (Persero) Kebun Kwala Bingei dan

oknum BPN Langkat yang menyebabkan terbitnya sertifikat hak milik

tanah PTPN.II (Persero) Kebun Kwala Bingei yang berakibatkan kerugian

Negara yang dilakukan oleh tersangka Suharto dan tersangka Junjung

Hutauruk ;

15.Bahwa Penggugat dr/Turut Tergugat II dk khawatir sebelum perkara ini

diputus/berkekuatan hukum tetap, Tergugat dr/Penggugat dk akan

mengalihkan, menjual atau memindah tangankan, menghibahkan tanah

terperkara kepada pihak lain, oleh karena itu Penggugat dr/Turut

Tergugat II dk memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat

agar sudi kiranya untuk meletakkan sita penjagaan (Conservatoir Beslag)

atas tanah terperkara;

16.Bahwa guna menjamin tuntutan Penggugat dr/Turut Tergugat II dk agar

Tergugat dr/ Penggugat dk membayar kerugian materil dan moril tersebut

diatas tidak menjadi hampa adanya, maka adalah beralasan menurut

hukum, apabila Penggugat dr/Turut Tergugat II dk memohon kehadapan

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat untuk meletakkan sita jaminan

(Conservatoir Beslag) atas harta benda Tergugat dr/ Penggugat dk, baik

benda bergerak maupun tidak bergerak;

17.Bahwa oleh karena gugatan rekonpensi ini adalah didasarkan atas bukti-

bukti yang authentik dan cukup eksepsional yang kebenarannya tidak

dapat disangkal oleh Tergugat dr/Penggugat dk, maka adalah beralasan

menurut hukum apabila Penggugat dr/Turut Tergugat II dk memohon

kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat agar menyatakan

- 38 -

putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada

verzet, banding atau kasasi (Uit Voerbaar bij Voorraad) ;

Berdasarkan alasan-alasan Penggugat dr/Turut Tergugat II dk

tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan

mengadili perkara ini agar sudi kiranya mengambil putusan hukum dalam

perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II untuk

seluruhnya ;

2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet

Ontvanklijk Verklaard) ;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala ongkos yang

timbul dalam perkara ini ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala ongkos yang

timbul dalam perkara ini ;

II. DALAM REKONPENSI

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat dr/Turut Tergugat II dk

untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan sah dan berharga sita penjagaan (Conservatoir Beslag)

atas tanah terperkara ;

3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)

atas harta benda Tergugat dr/ Penggugat dk baik benda bergerak

maupun tidak bergerak yang telah diletakkan dalam perkara ini;

4. Menyatakan dalam hukum tindakan Penggugat dk/Tergugat dr yang

mengklaim tanah terperkara dan yang mendirikan bangunan pagar

tembok diatas tanah terperkara seluas + 2.523 M2 (lebih kurang dua

- 39 -

ribu lima ratus dua puluh tiga meter persegi) tanpa seijin dari Turut

Tergugat II dk/Penggugat dr, jelas adalah merupakan perbuatan

melawan hukum (Onrechmatige daad);

5. Menyatakan dalam hukum Peta Pendaftaran No.82/1997 tertanggal

24 Nopember 1997 yang dikeluarkan oleh Kanwil Badan Pertanahan



dikeluarkan oleh Turut Tergugat V dan Surat Keputusan Kepala

Badan Badan Pertanahan Nasional Nomor : 43/HGU/BPN/2002

tertanggal 29 Nopember 2002 tentang pemberian perpanjangan

jangka waktu hak guna usaha atas tanah terletak di Kabupaten

Langkat, Propinsi Sumatera Utara yang dikeluarkan oleh Kepala

Badan Pertanahan Nasional tersebut adalah sah secara hukum;

6. Menyatakan dalam hukum tanah terperkara seluas + 2.523 M2 (lebih

kurang dua ribu lima ratus dua puluh tiga meter persegi) yang terletak

di Emplasmen Kebun Kwala Bingei PTPN II (Persero) Jln.Sudirman,

Desa Perdamaian, Kec.Stabat, Kab.Langkat, Prop.Sumatera Utara,

dengan batas-batas sebagai berikut :



M;








M ;

adalah sah merupakan bahagian dari tanah seluas 2.199,22 Ha (dua

ribu seratus sembilan puluh sembilan koma dua puluh dua hektar)

yang merupakan hak dari Penggugat dr/Turut Tergugat II dk sesuai

dengan Peta Pendaftaran No.82/1997 tertanggal 24 Nopember 1997

- 40 -




oleh Turut Tergugat V dan Surat Keputusan Kepala Badan





Nasional ;

7. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk menjauhi, menghindar

dari tanah terperkara ;

8. Menyatakan dalam hukum Sertifikat Hak Milik No.1690 Desa

Perdamaian tertanggal 7 Oktober 2003 atas nama Tergugat

dr/Penggugat dk, dan surat-surat lain yang dimiliki oleh Tergugat dr/

Penggugat dk sepanjang menyangkut tanah terperkara adalah tidak

berkekuatan hukum ;

9. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membongkar bangunan

pagar tembok dari atas tanah terperkara;

10.Menghukum Tergugat dr/ Penggugat dk untuk membayar ganti rugi

materil dan moril yang dialami, diderita Penggugat dr/ Turut Tergugat

II dk kepada Penggugat dr/Turut Tergugat II dk dengan perincian

sebagai berikut :

- Kerugian materil sebesar......................... Rp. 550.000.000.-

(lima ratus lima puluh juta rupiah)

- Kerugian Moril sebesar............................ Rp.100.000.000.000.-

(seratus milyar rupiah)

Jumlah.......................................... Rp.100.550.000.000.-

(seratus milyar lima ratus lima

puluh juta rupiah) ;

11.Menyatakan dalam hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan

terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding atau Kasasi

(Uitvoerbaar bij Voorraad) ;

12.Menghukum Tergugat dr/ Penggugat dk untuk membayar segala

ongkos biaya yang timbul dalam perkara ini ;

- 41 -

S U B S I D A I R :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex

Aquo Et Bono).;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Stabat nomor :

22/Pdt.G/2010/PN.STB tanggal 20 Oktober 2011, yang amarnya berbunyi

sebagai berikut;

I. DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat dalam Konpensi/Turut Tergugat I dalam

Rekonpensi dan Turut Tergugat II dalam Konpensi/Penggugat dalam

Rekonpensi;

DALAM POKOK PERKARA :

Menolak gugatan Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam

Rekonpensi untuk seluruhnya;

II. DALAM REKONPENSI :

Menolak gugatan Rekonpensi Turut Tergugat II dalam Konpensi/

Penggugat dalam Rekonpensi untuk seluruhnya;

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Menghukum Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi

untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.376.000,- (dua juta

tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh

Panitera Pengadilan Negeri Stabat yang menyatakan bahwa pada tanggal

19 Desember 2011 Pembanding I semula Penggugat Dalam Konpensi telah

mengajukan permohonan agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri

Stabat nomor : 22/Pdt.G/2010/PN.STB tanggal 20 Oktober 2011 untuk

diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang

menyatakan bahwa pada tanggal 7 Mei 2014, tanggal 27 Desember 2011,

tanggal 4 Januari 2012, tanggal 28 Desember 2011, permohonan banding

tersebut telah diberitahukan/ disampaikan secara seksama masing-masing

kepada Pembanding II semula Tergugat Dalam Konpensi, kepada Turut

Terbanding I semula Turut Tergugat Dalam Konpensi, kepada Pembanding

- 42 -

III semula Turut Tergugat II Dalam Konpensi, kepada Turut Terbanding II

semula Turut Tergugat III Dalam Konpensi, kepada Turut Terbanding III

semula Turut Tergugat IV Dalam Konpensi dan kepada Turut Terbanding IV

semula Turut Tergugat V Dalam Konpensi;

Membaca surat memori banding dari Pembanding I semula

Penggugat Dalam Konpensi tertanggal 30 Maret 2012, yang diterima di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 11 April 2012 dan surat

memori banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara seksama

masing-masing kepada Pembanding II semula Tergugat Dalam Konpensi,

kepada Pembanding III semula Turut Tergugat II Dalam Konpensi, kepada

Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I Dalam Konpensi, kepada Turut

Terbanding II semula Turut Tergugat III Dalam Konpensi, kepada Turut

Terbanding III semula Turut Tergugat IV Dalam Konpensi, dan kepada Turut

Terbanding IV semula Turut Tergugat V Dalam Konpensi pada tanggal 14

Mei 2012, dan tanggal 28 Mei 2012;

Membaca surat kontra memori banding dari Pembanding II semula

Tergugat Dalam Konpensi tanggal 24 Agustus 2012, yang diterima di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 30 Agustus 2012 dan surat

kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan/disampaikan secara

seksama kepada Pembanding I semula Penggugat Dalam Konpensi, kepada

Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I Dalam Konpensi, kepada Turut


Terbanding III semula Turut Tergugat IV Dalam Konpensi, dan Kepada Turut

Terbanding IV semula Turut Tergugat V Dalam Konpensi, masing-masing

pada tanggal 2 Oktober 2012, tanggal 17 September 2012, tanggal 13

September 2010;


Panitera Pengadilan Negeri Stabat yang menyatakan bahwa pada tanggal 2

Pebruari 2012 Pembanding II semula Tergugat Dalam Konpensi telah




- 43 -


menyatakan bahwa pada tanggal 22 Februari 2012, tanggal 16 Pebruari

2012, dan tanggal 23 April 2012, permohonan banding tersebut telah

diberitahukan/disampaikan secara seksama masing-masing kepada

Pembanding I semula Penggugat Dalam Konpensi, kepada Turut Terbanding

I semula Turut Tergugat I Dalam Konpensi, kepada Pembanding III semula

Turut Tergugat II Dalam Konpensi, kepada Turut Terbanding II semula Turut

Tergugat III Dalam Konpensi, kepada Turut Terbanding III semula Turut

Tergugat IV Dalam Konpensi dan kepada Turut Terbanding IV semula Turut

Tergugat V Dalam Konpensi;

Membaca surat memori banding dari Pembanding II semula Tergugat

Dalam konpensi tertanggal 14 Februari 2012, yang diterima di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Stabat tanggal 24 Pebruari 2012 dan surat memori

banding tersebut telah diberitahukan/ disampaikan secara seksama masing-

masing kepada Pembanding I semula Penggugat Dalam Konpensi, kepada

Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I Dalam Konpensi, kepada

Pembanding III semula Turut Tergugat II Dalam Konpensi, kepada Turut


Terbanding III semula Turut Tergugat IV Dalam Konpensi dan kepada Turut


Maret 2012, tanggal 29 Pebruari 2012, dan tanggal 23 April 2012;

Membaca surat kontra memori banding dari Pembanding I semula

Penggugat Dalam Konpensi tertanggal 10 September 2012, yang diterima di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 13 September 2012 dan

surat kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan

secara seksama masing-masing kepada Pembanding III semula Turut

Tergugat II Dalam konpensi, kepada Turut Terbanding I semula Turut

Tergugat I Dalam Konpensi, kepada Turut Terbanding II semula Turut

Tergugat III Dalam Konpensi, kepada Turut Terbanding III semula Turut

Tergugat IV Dalam Konpensi, dan kepada Turut Terbanding IV semula Turut

Tergugat V Dalam konpensi pada tanggal 16 Oktober 2012, dan tanggal 25

September 2012;

- 44 -


Panitera Pengadilan Negeri Stabat yang menyatakan bahwa pada tanggal

21 Mei 2012 Pembanding III semula Turut Tergugat II Dalam konpensi telah





menyatakan bahwa pada tanggal 17 Juli 2012, tanggal 7 Mei 2014, tanggal

12 Juni 2012, tanggal 19 Mei 2012, dan tanggal 22 Mei 2012, permohonan

banding tersebut telah diberitahukan/ disampaikan secara seksama masing-

masing kepada Pembanding I semula Penggugat Dalam konpensi, kepada

Pembanding II semula Tergugat Dalam Konpensi, kepada Turut Terbanding I

semula Turut Tergugat I Dalam Konpensi, kepada Turut Terbanding II

semula Turut Tergugat III Dalam Konpensi, kepada Turut Terbanding III

semula Turut Tergugat IV Dalam Konpensi dan kepada Turut Terbanding IV

semula Turut Tergugat V Dalam Konpensi;

Membaca surat memori banding dari Pembanding III semula Turut

Tergugat II Dalam Konpensi tertanggal 21 Mei 2012, yang diterima di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 21 Maret 2012 dan surat

memori banding tersebut telah diberitahukan/ disampaikan secara seksama

masing-masing kepada Pembanding I semula Penggugat Dalam Kopensi,

kepada Pembanding II semula Tergugat Dalam konpensi, kepada Turut

Terbanding I semula Turut Tergugat I Dalam Konpensi, kepada Turut

Terbanding II semula Turut Tergugat III Dalam konpensi, kepada Turut

Terbanding III semula Turut Tergugat IV Dalam konpensi dan kepada Turut


Juli 2012, tanggal 21 Mei 2014, tanggal 22 Mei 2014, dan tanggal 13 Juni

2014;

Membaca surat kontra memori banding dari Pembanding I semula

Penggugat Dalam Konpensi tertanggal 10 September 2012, yang diterima di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 13 September 2012 dan

surat kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan

secara seksama masing-masing kepada Pembanding II semula Tergugat

- 45 -

Dalam Konpensi, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I Dalam

Konpensi, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat III Dalam

Konpensi, kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat IV Dalam

Konpensi, dan kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat V Dalam

Konpensi pada tanggal 7 Mei 2014, dan tanggal 25 September 2012;

Membaca Relaas Pemberitahuan Membaca Berkas Banding, yang

disampaikan masing-masing kepada Pembanding II semula Tergugat Dalam

Konpensi, kepada Pembanding III semula Turut Tergugat II Dalam Konpensi,

kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I Dalam Konpensi, Turut


Terbanding III semula Turut Tergugat IV Dalam Konpensi, dan kepada Turut


Mei 2014, tanggal 14 Mei 2012, dan tanggal 28 Mei 2012, untuk meneliti dan

memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding masing-masing dari

Pembanding I semula Penggugat Dalam Konpensi, dari Pembanding II

semula Tergugat Dalam Konpensi dan dari Pembanding III semula Turut

Tergugat II Dalam Konpensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan

menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh

Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara

formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap materi memori banding dari

Pembanding I semula Penggugat Dalam Konpensi tertanggal 30 Maret 2012,

memori banding dari Pembanding II semula Tergugat Dalam Konpensi

tertanggal 14 Pebruari 2012, dan memori banding dari Pembanding III

semula Turut Tergugat II Dalam Konpensi tertanggal 21 Mei 2012, pada

prinsipnya telah disampaikan di persidangan tingkat pertama pada waktu

proses jawab menjawab, dan kesemuanya telah dipertimbangkan dengan

seksama, tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam

- 46 -

putusannya, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama

tersebut diambil alih dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi

dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap kontra memori banding

dari Terbanding II / Pembanding II semula Tergugat Dalam Konpensi tanggal

10 September 2012, dan kontra memori banding dari Terbanding III/

Pembanding III semula Turut Tergugat II Dalam Konpensi tertanggal 24

Agustus 2012, pada prinsipnya setuju/sependapat dengan pertimbangan

putusan pengadilan tingkat pertama sepanjang mengenai Gugatan Dalam

Konpensi, namun tidak sependapat dengan pertimbangan Putusan Majelis

Hakim tingkat pertama mengenai Gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi

dan meminta agar majelis hakim tingkat banding memutuskan untuk

mengabulkan Gugatan Rekonpensi dari Pembanding III semula Turut

Tergugat II Dalam Konpensi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, meneliti dan

mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang

berhubungan dengan perkara ini, berupa turunan resmi putusan Pengadilan

Negeri Stabat Nomor : 22/Pdt.G/2010/PN.STB tanggal 20 Oktober 2011,

memori banding dari Pembanding I semula Penggugat Dalam Konpensi

tertanggal 30 Maret 2012, memori banding dari Pembanding II semula

Tergugat Dalam Konpensi tertanggal 14 Pebruari 2012, dan memori banding

dari Pembanding III semula Turut Tergugat II Dalam Konpensi tertanggal 21

Mei 2012, serta kontra memori banding dari Pembanding II semula Tergugat

Dalam Konpensi tanggal 24 Agustus 2012, dan kontra memori banding dari

Pembanding I semula Penggugat Dalam Konpensi tertanggal 10 September

2012, berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum yang telah

diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya

mengenai Gugatan Penggugat Dalam Konpensi berkenaan dengan hal-hal

yang disengketakan oleh kedua belah pihak telah tepat dan benar menurut

hukum, kecuali tentang Gugatan Penggugat Dalam Rekonpensi yang

diajukan oleh Pembanding III Semula Turut Tergugat II Dalam

Konpensi/Penggugat Dalam Rekonpensi pada hal. 7 naskah putusan, bahwa

sesuai Peta Pendaftaran nomor:8/1997 tanggal 24 Nopember 1997 yang

diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara yang

- 47 -

merupakan lampiran dari H.G.U Nomor:3/Desa Kwala Bingei tanggal 13 Juni

2003 ternyata tanggal berakhirnya H.G.U tersebut adalah pada tahun 2025,

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim

Tingkat Pertama oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan

mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena HGU dari Turut Tergugat II Dalam

Konpensi/Penggugat Dalam Rekonpensi sebagaimana bukti yang diajukan

Tergugat Dalam Konpensi dan Turut Tergugat II Dalam Konpensi

dipersidangan terutama Bukti T&TT.II-3 (sertifikat HGU Nomor:3/Desa Kwala

Bingei tanggal 13 Juni 2003) dan Bukti T&TT.II-2 (Surat Keputusan Kepala

Badan Pertanahan Nasional Nomor:43/HGU/BPN/2002) telah ternyata

bahwa Peta Pendaftaran No.82/1997 tertanggal 24 Nopember 1997 yang

dikeluarkan oleh Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera

Utara yang merupakan Lampiran dari Sertifikat HGU No.3/Desa Kwala

Bingei tertanggal 13 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan

Pertanahan Nasional Kabupaten Langkat berdasarkan Surat Keputusan

Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor:43/HGU/BPN/2002 tertanggal 29

Nopember 2002 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna

Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara,

dengan demikian jelas bahwa Peta Pendaftaran No.82/1997 tertanggal 24

Nopember 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Kanwil Badan Pertanahan

Nasional Propinsi Sumatera Utara yang merupakan lampiran dari Sertifikat

HGU No.3/Desa Kwala Bingei tertanggal 13 Juni 2003 telah diproses sesuai

prosedur menurut hukum, dan selanjutnya bahwa oleh karena tanah

sengketa seluas + 2.523 M2 (lebih kurang dua ribu lima ratus dua puluh tiga

meter persegi) adalah merupakan bagian dari tanah milik Turut Tergugat II

Dalam Konpensi/Penggugat Dalam Rekonpensi tersebut dalam Peta

Pendaftaran No.82/1997 tanggal 24 Nopember 1997 yang merupakan

Lampiran Sertifikat HGU No.3/Desa Kwala Bingei tertanggal 13 Juni 2003

yang masa berlaku sampai dengan 13 Juni 2025, sehingga point ke-6

petitum gugat dalam Rekonpensi dapat dinyatakan terbukti dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan ganti rugi dari Penggugat

Rekonpensi/ Turut Tergugat II Dalam Konpensi berupa Kerugian Materil

yang di deritanya sejumlah Rp.550.000.000,- ( lima ratus lima puluh juta

- 48 -

rupiah) dan berupa Kerugian Moril sejumlah Rp.100.000.000.000,- (seratus

milyar rupiah) tidak dapat dibuktikan secara rinci mengenai kerugian yang

secara nyata diakibatkan oleh perbuatan Penggugat dalam

Konpensi/Tergugat Dalam Rekonpensi yang menimbulkan kerugian kepada

Turut Tergugat II Dalam Konpensi/Penggugat Dalam Rekonpensi dan juga

sesuai fakta persidangan bahwa tanah sengketa ternyata ada dalam

penguasaan dari Turut Tergugat II Dalam Konpensi/Penggugat Dalam

Rekonvensi dan Tergugat Dalam Konpensi/Turut Tergugat I Dalam

Rekonpensi yang dijadikan lokasi pembibitan kelapa sawit, oleh karenanya

petitum gugat rekonvensi ini harus dinyatakan tidak terbukti dan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugat selebihnya dari Gugatan

Penggugat Dalam Rekonpensi/TurutTergugat II Dalam Konpensi /

Pembanding III, karena tidak didukung bukti-bukti yang cukup harus

dinyatakan tidak terbukti dan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka

Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor:22/Pdt.G/2010/PN.STB tanggal 20

Oktober 2011 yang dimintakan banding tersebut dalam Gugat Konvensi

dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding sedangkan Gugatan

Penggugat Dalam Gugat Rekonpensi dapat dikabulkan untuk sebagian, oleh

karenanya putusan Pengadilan Negeri Stabat tersebut haruslah dibatalkan

dan Majelis hakim tingkat banding akan memutus dengan mengadili sendiri

sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding I semula Penggugat

Dalam Konpensi/Tergugat Dalam Rekonpensi tetap dipihak yang kalah,

maka ianya dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul

dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Undang-undang No.48 tahun 2009 (tentang

Kekuasaan Kehakiman), Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 jo UU No.08

tahun 2004 jo UU No.49 tahun 2009 (tentang Peradilan Umum) dan

KUHPerdata dan RBg, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang

bersangkutan dalam perkara ini;

- 49 -

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Penggugat

DalamKonpensi/Tergugat Dalam Rekonpensi, dan Pembanding II

semula Tergugat Dalam Konpensi/Turut Tergugat I Dalam Rekonpensi

dan dari Pembanding III semula Turut Tergugat II Dalam Konpensi /

Penggugat Dalam Rekonpensi tersebut;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat nomor :

22/Pdt.G/2010/PN.STB tanggal 20 Oktober 2011, yang dimohonkan

banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

I. DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat dalam Konpensi / Turut Tergugat I dalam

Rekonpensi dan Turut Tergugat II dalam Konpensi/ Penggugat dalam

Rekonpensi;

DALAM POKOK PERKARA :

Menolak gugatan Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam

Rekonpensi untuk seluruhnya;

II. DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonpensi/Turut Tergugat

II Dalam Konpensi untuk sebahagian;

2. Menyatakan dalam hukum tanah terperkara seluas + 2.523 M2 (lebih

kurang dua ribu lima ratus dua puluh tiga meter persegi) yang terletak

di Emplasmen Kebun Kwala Bingei PTPN II (Persero) Jln.Sudirman,

Desa Perdamaian, Kec.Stabat, Kab.Langkat, Prop.Sumatera Utara,

dengan batas-batas sebagai berikut :



M;

- 50 -




yang ditempati oleh Tergugat Dalam Konpensi/Turut Tergugat I

dalam Rekonpensi + 39 M, jalan Sudirman + 18 M ;




M;

adalah sah merupakan bahagian dari tanah seluas 2.199,22 Ha (dua

ribu seratus sembilan puluh sembilan koma dua puluh dua hektar)

yang merupakan hak dari Penggugat Dalam Rekonpensi/Turut

Tergugat II Dalam Konpensi;

3. Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonpensi untuk selain dan

selebihnya;

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Menghukum Pembanding I semula Penggugat Dalam Konpensi/

Tergugat Dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam

kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan

sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 6 Nopember 2014 oleh

kami : DAHLIA BRAHMANA, SH.MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi

Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, YANSEN PASARIBU, SH., dan

KAREL TUPPU, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota,

yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam

peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi

Medan tanggal 22 Juli 2014, nomor : 216/PDT/2014/PT.MDN, putusan

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin

tanggal 10 Nopember 2014, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi

Hakim-Hakim Anggota serta HAMONANGAN RAMBE, SH.MH. sebagai

- 51 -

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh

kedua belah pihak berperkara maupun kuasa hukumnya;

Hakim Anggota. Ketua Majelis.

ttd ttd

1. YANSEN PASARIBU, SH. DAHLIA BRAHMANA, SH.MH.

ttd

2. KAREL TUPPU, SH.MH.

Panitera Pengganti.

ttd

HAMONANGAN RAMBE, SH.MH.

Perincian Biaya :

1. Meterai Rp. 6.000,-2. Redaksi Rp. 5.000,-3. Pemberkasan Rp 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-040043391.

p u t u s a n - pt-medan.go.id filesamto, s.sos, umur 51 tahun, agama islam, pekerjaan pegawai...

Documents