p u t u s a n - tatanusa.co.idtatanusa.co.id/penunjuk/uud_putmk.pdfrujukan peraturan...

R U J U K A NUNDANG UNDANG DASAR 1945

DALAM PUTUSAN-PUTUSAN

MAHKAMAH KONSTITUSISingkatan dalam Rujukan:PUTMK: Putusan Mahkamah KonstitusiHPMKRI 1A: Himpunan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Jilid 1AHPMKRI 1B: Himpunan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Jilid 1B

UUD 1945 Ps.1 ayat 2Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis

Permusyawaratan RakyatPUTMK 006/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 709]PUTMK 006/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 711]PUTMK 006/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 714]PUTMK 006/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 715]PUTMK 020/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1356]

UUD 1945 Ps.1 ayat 3Negara Indonesia adalah negara hukum.

PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 296]PUTMK 005/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 695]PUTMK 006/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 714]PUTMK 006/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 715]PUTMK 011-017/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 914]PUTMK 012/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1064]PUTMK 013/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1118]PUTMK 020/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1331]

UUD 1945 Ps.2

Rujukan Peraturan Perundang-undangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 1

1). Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

2). Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu kota Negara.

3). Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak. PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 353]PUTMK 006/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 711]

UUD 1945 Ps.2 ayat 1Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan

Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. PUTMK 019/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1313]

UUD 1945 Ps.2 ayat 2Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun

di ibu kota Negara.PUTMK 006/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 709]PUTMK 006/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 714]

UUD 1945 Ps.2 ayat 3Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara

yang terbanyak.PUTMK 006/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 714]PUTMK 020/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1356]

UUD 1945 Ps.31). Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan

Undang-Undang Dasar.2). Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/ atau Wakil

Presiden.3). Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhen-tikan Presiden

dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 353]PUTMK 004/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 582]PUTMK 004/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 581]PUTMK 006/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 714]

2 Undang Undang Dasar 1945: © 2006 by PT Tatanusa

PUTMK 006/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 711]

UUD 1945 Ps.41). Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintahan

menurut Undang-Undang Dasar. 2). Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil

Presiden.PUTMK 006/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 709]

UUD 1945 Ps.5 ayat 1Presiden berhak mengajukan rancangan Undang-undang kepada Dewan

Perwakilan Rakyat. PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 6]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 322]PUTMK 003/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 527]PUTMK 006/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 711]PUTMK 006/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 739]PUTMK 010/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 886]

UUD 1945 Ps.5 ayat 2Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-

undang sebagaimana mestinya.PUTMK 005/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 660]PUTMK 005/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 691]

UUD 1945 Ps.6 A ayat 3Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih

dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. PUTMK 020/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1356]

UUD 1945 Ps.6 A ayat 4Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua

pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.PUTMK 020/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1356]


UUD 1945 Ps.7 B ayat 3Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah

Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. PUTMK 020/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1356]

UUD 1945 Ps.7 B ayat 7Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian

Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat. PUTMK 020/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1356]

UUD 1945 Ps.8 ayat 2Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam

waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.PUTMK 006/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 714]

UUD 1945 Ps.8 ayat 3Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak

dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.PUTMK 006/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 714]PUTMK 020/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1355]


UUD 1945 Ps.16Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan

nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang. PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 317]PUTMK 006/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 709]

UUD 1945 Ps.171). Presiden dibantu oleh Menteri-menteri negara.2). Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.3). Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. 4). Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur

dalam undang-undang.PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 317]PUTMK 006/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 709]

UUD 1945 Ps.181). Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi

dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

2). Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

3). Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

4). Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah propinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.

5). Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah.

6). Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

7). Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.PUTMK 010/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 0886]PUTMK 018/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1222]


PUTMK 018/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1223]PUTMK 018/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1225]PUTMK 018/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1226]PUTMK 018/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1227]PUTMK 018/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1274]PUTMK 018/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1295]

UUD 1945 Ps.18 ayat 1Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan

daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.PUTMK 010/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 853]PUTMK 010/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 882]PUTMK 010/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 883]PUTMK 010/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 883]PUTMK 010/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 892]

UUD 1945 Ps.18 ayat 2Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan

mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.PUTMK 010/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 877]PUTMK 010/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 882]PUTMK 010/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 893]PUTMK 010/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 883]PUTMK 010/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 879]PUTMK 010/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 883]PUTMK 010/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 853]PUTMK 010/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 854]PUTMK 010/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 878]

UUD 1945 Ps.18 ayat 4Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan

daerah propinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.PUTMK 010/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 883]

UUD 1945 Ps.18 ayat 5


Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah.PUTMK 010/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 879]PUTMK 010/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 878]PUTMK 010/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 877]PUTMK 010/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 893]PUTMK 020/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1352]

UUD 1945 Ps.18 ayat 6Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-

peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.PUTMK 010/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 854]PUTMK 010/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 877]PUTMK 010/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 878]PUTMK 010/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 879]PUTMK 010/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 893]

UUD 1945 Ps.18 B1). Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah

yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.

2). Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.PUTMK 010/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 0886]PUTMK 010/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 0887]PUTMK 018/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1180]PUTMK 018/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1221]PUTMK 018/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1244]PUTMK 018/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1248]PUTMK 018/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1249]PUTMK 018/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1253]PUTMK 018/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1254]PUTMK 018/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1256]PUTMK 018/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1273]PUTMK 018/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1274]PUTMK 018/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1275]PUTMK 018/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1276]


PUTMK 018/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1289]

UUD 1945 Ps.18 B ayat 1Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang

bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.PUTMK 018/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1183]PUTMK 018/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1243]PUTMK 018/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1247]PUTMK 018/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1292]PUTMK 018/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1295]PUTMK 018/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1298]

UUD 1945 Ps.18 B ayat 2Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum

adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.PUTMK 010/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 0855]PUTMK 010/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 0859]PUTMK 010/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 0860]PUTMK 010/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 0882]PUTMK 010/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 0885]PUTMK 010/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 0886]PUTMK 010/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 0893]PUTMK 010/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 0895]PUTMK 018/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1183]PUTMK 018/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1243]PUTMK 018/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1247]PUTMK 018/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1292]

UUD 1945 Ps.191). Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum.2). Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang.3). Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.


UUD 1945 Ps.19 ayat 1Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum.

PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 298]


UUD 1945 Ps.201). Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-

undang.2). Setiap rancangan Undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat

dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.3). Jika rancangan Undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama,

rancangan Undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

4). Persidangan mengesahkan rancangan Undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi Undang-undang.

5). Dalam rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi Undang-undang dan wajib diundangkan.PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 6]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 322]PUTMK 006/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 711]PUTMK 010/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 886]PUTMK 010/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 893]PUTMK 010/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 894]

UUD 1945 Ps.20 ayat 1Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-

undang.PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 23]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 23]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 23]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 25]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 55]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 297]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 340]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 340]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 341]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 342]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 417]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 473]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 494]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 496]PUTMK 003/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 527]PUTMK 004/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 603]


PUTMK 006/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 736]PUTMK 012/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1006]PUTMK 014/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1153]PUTMK 020/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1358]

UUD 1945 Ps.20 ayat 2Setiap rancangan Undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat

dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 417]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 436]PUTMK 003/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 527]PUTMK 004/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 593]PUTMK 004/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 603]PUTMK 006/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 736]PUTMK 006/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 739]PUTMK 012/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 987]PUTMK 012/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 999]PUTMK 020/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1358]

UUD 1945 Ps.20 ayat 3Jika rancangan Undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama,

rancangan Undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.PUTMK 004/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 603]PUTMK 020/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1358]

UUD 1945 Ps.20 ayat 4Persidangan mengesahkan rancangan Undang-undang yang telah disetujui

bersama untuk menjadi Undang-undang.PUTMK 004/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 594]PUTMK 004/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 603]PUTMK 020/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1358]

UUD 1945 Ps.20 ayat 5Dalam rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak

disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi Undang-undang dan wajib diundangkan.PUTMK 004/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 594]PUTMK 005/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 652]



UUD 1945 Ps.20 ayat 20 *)PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 50]

UUD 1945 Ps.20 A1). Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan

fungsi pengawasan.2). Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal

lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.

3). Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.

4). Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang.PUTMK 003/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 527]PUTMK 014/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1166]

UUD 1945 Ps.20 A ayat 1Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan

fungsi pengawasan.PUTMK 014/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1171]

UUD 1945 Ps.20 A ayat 2Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain

Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.PUTMK 014/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1161]PUTMK 014/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1171]

UUD 1945 Ps.20 A ayat 3Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini,

setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.PUTMK 014/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1166]

UUD 1945 Ps.20 A ayat 4

* disalin sesuai naskah aslinya “Pasal 20 ayat 20“


Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang.PUTMK 014/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1167]

UUD 1945 Ps.21Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan

Undang-undang.PUTMK 010/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 886]

UUD 1945 Ps.221). Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak

menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. 2). Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan

Rakyat dalam persidangan yang berikut. 3). Jika tidak mendapat persetujuan, maka Peraturan Pemerintah itu harus

dicabut.PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 367]PUTMK 012/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1001]PUTMK 013/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1080]

UUD 1945 Ps.22 ayat 1Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan

peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. PUTMK 013/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1080]PUTMK 013/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1088]

UUD 1945 Ps.22 ayat 2Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan

Rakyat dalam persidangan yang berikut. PUTMK 013/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1080]

UUD 1945 Ps.22 ayat 3Jika tidak mendapat persetujuan, maka Peraturan Pemerintah itu harus

dicabut.PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 11]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 367]PUTMK 013/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1080]

UUD 1945 Ps.22 A


Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 298]PUTMK 012/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1069]

UUD 1945 Ps.22 E ayat 3Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat

dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.PUTMK 020/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1330]PUTMK 020/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1355]


UUD 1945 Ps.22 E ayat 6Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-

undang.PUTMK 011-017/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 936]PUTMK 020/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1330]

UUD 1945 Ps.231). Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan

keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2). Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.

3). Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.PUTMK 003/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 538]PUTMK 003/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 549]PUTMK 003/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 556]PUTMK 003/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 570]PUTMK 003/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 571]PUTMK 006/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 709]PUTMK 006/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 711]

UUD 1945 Ps.23 ayat 1Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan

keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.PUTMK 003/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 553]PUTMK 003/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 567]PUTMK 003/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 568]

UUD 1945 Ps.23 ayat 4 *)PUTMK 003/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 553]

* disalin sesuai naskah alinya “Pasal 23 ayat 4“


UUD 1945 Ps.23 APajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur

dengan undang-undang.PUTMK 003/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 527]PUTMK 003/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 571]

UUD 1945 Ps.23 BMacam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.

PUTMK 003/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 527]PUTMK 003/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 571]

UUD 1945 Ps.23 CHal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang.


UUD 1945 Ps.23 DNegara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan,

tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang.PUTMK 003/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 527]PUTMK 003/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 571]

UUD 1945 Ps.241). Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.2). Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan

badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

3). Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 7]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 323]PUTMK 006/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 709]PUTMK 013/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1135]PUTMK 014/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1149]PUTMK 014/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1164]PUTMK 014/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1170]PUTMK 019/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1305]


PUTMK 019/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1306]PUTMK 019/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1310]PUTMK 019/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1314]PUTMK 019/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1325]

UUD 1945 Ps.24 ayat 1Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 4]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 321]PUTMK 014/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1154]PUTMK 014/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1165]

UUD 1945 Ps.24 ayat 2Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan

peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.PUTMK 014/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1154]

UUD 1945 Ps.24 A1). Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji

peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

2). Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.

3). Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.

4). Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung.

5). Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acaraPUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 321]

UUD 1945 Ps.24 A ayat 1Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji

peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.


PUTMK 004/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 588]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 5]

UUD 1945 Ps.24 A ayat 2Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela,

adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.PUTMK 004/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 580]

UUD 1945 Ps.24 C1). Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan

terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

2). Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

3). Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.

4). Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.

5). Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.

6). Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 7]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 321]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 323]PUTMK 004/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 582]PUTMK 004/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 584]PUTMK 009/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 841]PUTMK 014/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1150]


UUD 1945 Ps.24 C ayat 1Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan

terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 295]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 5]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 321]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 491]PUTMK 003/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 569]PUTMK 004/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 581]PUTMK 004/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 586]PUTMK 004/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 588]PUTMK 004/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 590]PUTMK 004/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 591]PUTMK 004/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 603]PUTMK 004/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 608]PUTMK 005/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 613]PUTMK 005/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 686]PUTMK 009/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 840]PUTMK 010/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 860]PUTMK 010/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 891]PUTMK 011-017/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 929]PUTMK 011-017/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 935]PUTMK 012/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1048]PUTMK 013/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1072]PUTMK 013/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1073]PUTMK 013/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1102]PUTMK 013/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1105]PUTMK 014/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1168]PUTMK 014/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1173]PUTMK 018/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1293]PUTMK 019/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1323]PUTMK 020/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1347]PUTMK 020/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1360]PUTMK 024/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1370]


UUD 1945 Ps.24 C ayat 6Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta

ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.PUTMK 004/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 585]PUTMK 004/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 587]PUTMK 004/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 597]PUTMK 004/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 603]PUTMK 009/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 842]

UUD 1945 Ps.27 ayat 1Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan

pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 148]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 200]PUTMK 004/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 580]PUTMK 004/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 591]PUTMK 004/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 605]PUTMK 004/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 607]PUTMK 006/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 715]

UUD 1945 Ps.25 ANegara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang

berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.PUTMK 010/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 883]

UUD 1945 Ps.271). Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan

pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

2). Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

3). Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.PUTMK 011-017/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 913]PUTMK 011-017/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 919]PUTMK 011-017/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 931]PUTMK 011-017/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 934]


PUTMK 012/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1020]PUTMK 012/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1022]PUTMK 014/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1169]PUTMK 020/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1330]PUTMK 020/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1350]

UUD 1945 Ps.27 ayat 1Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan

pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. PUTMK 011-017/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 931]PUTMK 011-017/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 936]PUTMK 012/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1001]PUTMK 012/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1005]PUTMK 012/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1054]PUTMK 012/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1056]PUTMK 012/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1063]PUTMK 012/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 958]PUTMK 012/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 964]PUTMK 012/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 965]PUTMK 012/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 988]PUTMK 012/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 993]PUTMK 014/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1149]PUTMK 014/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1151]PUTMK 014/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1152]PUTMK 014/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1161]PUTMK 014/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1163]PUTMK 014/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1164]PUTMK 014/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1165]PUTMK 014/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1170]PUTMK 014/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1170]PUTMK 019/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1306]PUTMK 019/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1307]PUTMK 019/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1310]PUTMK 019/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1313]PUTMK 019/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1325]

UUD 1945 Ps.27 ayat 2Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak

bagi kemanusiaan.


PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 144]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 145]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 148]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 198]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 335]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 493]PUTMK 004/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 580]PUTMK 004/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 591]PUTMK 012/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 0949]PUTMK 012/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 0958]PUTMK 012/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 0988]PUTMK 012/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1001]PUTMK 012/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1054]PUTMK 012/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1059]PUTMK 012/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1068]

UUD 1945 Ps.27 ayat 3Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan

negara.PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 200]

UUD 1945 Ps.28Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan

dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang.PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 148]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 200]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 241]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 244]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 257]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 336]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 493]PUTMK 005/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 669]PUTMK 005/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 689]PUTMK 005/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 689]PUTMK 006/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 739]PUTMK 011-017/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 920]PUTMK 011-017/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 931]PUTMK 012/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 0949]PUTMK 012/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 0958]PUTMK 012/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 0960]


PUTMK 012/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 0961]PUTMK 012/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 0962]PUTMK 012/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 0963]PUTMK 012/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 0988]PUTMK 012/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 0991]PUTMK 012/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1004]PUTMK 012/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1006]PUTMK 012/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1020]PUTMK 012/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1022]PUTMK 012/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1054]PUTMK 012/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1068]PUTMK 014/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1169]PUTMK 020/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1330]PUTMK 020/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1331]PUTMK 020/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1337]PUTMK 020/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1343]PUTMK 020/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1349]PUTMK 020/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1350]PUTMK 020/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1351]PUTMK 020/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1352]PUTMK 020/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1359]

UUD 1945 Ps.28 ayat 1 ∗)PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 23]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 340]PUTMK 013/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1120]

UUD 1945 Ps.28 ASetiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan

kehidupannya.PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 147]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 199]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 237]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 238]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 242]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 297]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 327]PUTMK 020/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1337]

disalin sesuai naskah aslinya “Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar…”


PUTMK 024/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1367]PUTMK 024/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1371]

UUD 1945 Ps.28 A s/d IPUTMK 011-017/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 919]

UUD 1945 Ps.28 A s/d JPUTMK 011-017/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 913]PUTMK 011-017/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 914]PUTMK 011-017/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 919]PUTMK 012/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1068]PUTMK 014/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1169]

UUD 1945 Ps.28 B1). Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan

melalui perkawinan yang sah.2). Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang

serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.PUTMK 020/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1337]

UUD 1945 Ps.28 C1). Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan

dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

2). Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 197]PUTMK 020/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1337]

UUD 1945 Ps.28 C ayat 1Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan

dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 147]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 199]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 237]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 242]


PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 297]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 328]

UUD 1945 Ps.28 C ayat 2Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan

haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 10]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 10]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 45]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 148]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 201]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 296]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 326]PUTMK 003/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 523]PUTMK 004/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 580]PUTMK 004/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 591]PUTMK 005/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 617]PUTMK 005/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 637]PUTMK 005/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 692]PUTMK 006/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 715]PUTMK 009/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 827]PUTMK 011-017/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 907]PUTMK 011-017/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 919]PUTMK 011-017/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 921]PUTMK 011-017/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 936]PUTMK 020/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1330]PUTMK 020/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1350]

UUD 1945 Ps.28 D1). Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.2). Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan

yang adil dan layak dalam hubungan kerja.3). Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam

pemerintahan.4). Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

PUTMK 006/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 703]PUTMK 006/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 704]PUTMK 006/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 731]



UUD 1945 Ps.28 D ayat 1Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian

hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 10]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 11]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 296]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 326]PUTMK 003/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 524]PUTMK 004/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 580]PUTMK 004/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 591]PUTMK 004/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 592]PUTMK 005/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 618]PUTMK 005/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 646]PUTMK 005/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 648]PUTMK 005/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 648]PUTMK 005/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 695]PUTMK 005/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 696]PUTMK 006/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 711]PUTMK 006/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 715]PUTMK 009/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 827]PUTMK 011-017/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 907]PUTMK 011-017/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 919]PUTMK 011-017/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 921]PUTMK 011-017/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 931]PUTMK 011-017/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 934]PUTMK 011-017/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 936]PUTMK 019/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1306]PUTMK 019/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1307]PUTMK 019/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1308]PUTMK 019/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1310]PUTMK 019/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1310]PUTMK 019/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1311]PUTMK 019/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1313]PUTMK 019/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1325]PUTMK 020/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1330]PUTMK 020/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1350]PUTMK 024/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1366]



UUD 1945 Ps.28 D ayat 2Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan

yang adil dan layak dalam hubungan kerja.PUTMK 004/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 591]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 198]PUTMK 004/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 592]PUTMK 004/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 580]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 327]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 146]PUTMK 012/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1065]PUTMK 020/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1350]

UUD 1945 Ps.28 D ayat 3Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam

pemerintahan.PUTMK 004/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 580]PUTMK 004/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 591]PUTMK 004/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 592]PUTMK 011-017/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 907]PUTMK 011-017/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 919]PUTMK 011-017/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 921]PUTMK 011-017/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 934]PUTMK 011-017/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 936]PUTMK 020/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1330]

UUD 1945 Ps.28 E ayat 2Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan

pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.PUTMK 005/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 619]PUTMK 005/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 647]PUTMK 005/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 645]PUTMK 005/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 694]PUTMK 012/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1065]


UUD 1945 Ps.28 E ayat 3Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan

pendapat.PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 201]PUTMK 012/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1063]PUTMK 020/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1354]PUTMK 019/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1309]PUTMK 019/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1310]PUTMK 020/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1350]PUTMK 020/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1357]PUTMK 019/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1326]

UUD 1945 Ps.28 FSetiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk

mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.PUTMK 005/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 614]PUTMK 005/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 619]PUTMK 005/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 641]PUTMK 005/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 642]PUTMK 005/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 643]PUTMK 005/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 645]PUTMK 005/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 647]PUTMK 005/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 672]PUTMK 005/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 689]PUTMK 005/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 692]PUTMK 005/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 694]PUTMK 005/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 695]PUTMK 006/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 716]

UUD 1945 Ps.28 G1). Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan,

martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

2). Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.



UUD 1945 Ps.28 G ayat 1Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan,

martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.PUTMK 005/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 618]PUTMK 005/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 646]PUTMK 005/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 695]PUTMK 006/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 703]PUTMK 006/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 704]PUTMK 006/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 716]PUTMK 006/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 730]PUTMK 006/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 733]PUTMK 014/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1149]PUTMK 014/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1161]PUTMK 014/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1163]PUTMK 014/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1164]PUTMK 014/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1170]PUTMK 014/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1171]

UUD 1945 Ps.28 G ayat 2Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang

merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.PUTMK 014/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1149]PUTMK 014/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1161]PUTMK 014/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1162]PUTMK 014/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1163]PUTMK 014/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1164]PUTMK 014/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1170]PUTMK 014/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1171]

UUD 1945 Ps.28 H1). Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal,

dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.


2). Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

3). Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

4). Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 240]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 242]PUTMK 020/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1337]

UUD 1945 Ps.28 H ayat 1Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan

mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 11]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 11]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 146]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 198]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 238]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 242]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 296]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 297]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 327]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 327]PUTMK 003/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 525]

UUD 1945 Ps.28 H ayat 2Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk

memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 242]PUTMK 005/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 614]PUTMK 005/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 617]PUTMK 005/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 637]PUTMK 005/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 644]PUTMK 005/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 692]PUTMK 005/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 694]PUTMK 020/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1330]PUTMK 020/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1350]


UUD 1945 Ps.28 H ayat 3Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan

dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 146]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 197]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 199]

UUD 1945 Ps.28 I1). Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan

hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

2). Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

3). Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

4). Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

5). Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.PUTMK 005/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 616]PUTMK 011-017/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 938]PUTMK 013/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1090]PUTMK 013/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1091]PUTMK 013/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1095]PUTMK 013/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1098]PUTMK 013/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1099]PUTMK 013/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1104]PUTMK 013/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1119]

UUD 1945 Ps.28 I ayat 1Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati

nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.


PUTMK 005/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 619]PUTMK 005/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 647]PUTMK 011-017/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 936]PUTMK 011-017/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 937]PUTMK 011-017/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 939]PUTMK 013/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1074]PUTMK 013/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1076]PUTMK 013/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1077]PUTMK 013/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1086]PUTMK 013/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1089]PUTMK 013/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1096]PUTMK 013/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1103]PUTMK 013/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1106]PUTMK 013/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1107]PUTMK 013/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1113]PUTMK 013/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1118]PUTMK 013/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1120]PUTMK 013/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1121]PUTMK 013/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1123]PUTMK 013/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1132]PUTMK 013/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1133]PUTMK 013/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1143]PUTMK 014/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1163]PUTMK 020/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1330]PUTMK 020/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1337]PUTMK 020/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1350]

UUD 1945 Ps.28 I ayat 2Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas

dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.PUTMK 004/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 580]PUTMK 004/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 591]PUTMK 004/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 592]PUTMK 004/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 605]PUTMK 004/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 607]PUTMK 005/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 614]PUTMK 005/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 615]PUTMK 005/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 638]PUTMK 005/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 641]


PUTMK 005/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 642]PUTMK 005/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 644]PUTMK 005/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 693]PUTMK 005/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 694]

UUD 1945 Ps.28 I ayat 2Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas

dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. PUTMK 010/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 886]PUTMK 011-017/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 907]PUTMK 011-017/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 919]PUTMK 011-017/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 921]PUTMK 011-017/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 931]PUTMK 011-017/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 934]PUTMK 011-017/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 936]PUTMK 014/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1149]PUTMK 014/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1152]PUTMK 014/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1161]PUTMK 014/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1162]PUTMK 014/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1164]PUTMK 014/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1165]PUTMK 014/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1170]PUTMK 014/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1171]PUTMK 020/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1330]PUTMK 020/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1337]PUTMK 020/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1350]

UUD 1945 Ps.28 I ayat 3Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan

perkembangan zaman dan peradaban.PUTMK 005/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 641]PUTMK 005/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 642]PUTMK 010/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 887]

UUD 1945 Ps.28 I ayat 4Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia

adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 196]PUTMK 020/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1330]



UUD 1945 Ps.28 I ayat 5Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia dengan prinsip negara

hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.PUTMK 005/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 650]

UUD 1945 Ps.28 J1). Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam

tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.2). Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk

kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 268]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 85]PUTMK 005/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 660]PUTMK 013/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1091]PUTMK 013/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1099]PUTMK 013/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1103]

UUD 1945 Ps.28 J ayat 1Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.PUTMK 005/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 650]PUTMK 005/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 666]PUTMK 013/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1086]PUTMK 013/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1090]

UUD 1945 Ps.28 J ayat 2Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada

pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.


PUTMK 005/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 650]PUTMK 005/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 667]PUTMK 005/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 668]PUTMK 005/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 694]PUTMK 005/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 696]PUTMK 011-017/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 920]PUTMK 011-017/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 921]PUTMK 011-017/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 932]PUTMK 011-017/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 936]PUTMK 011-017/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 937]PUTMK 011-017/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 939]PUTMK 011-017/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 940]PUTMK 012/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1065]PUTMK 013/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1086]PUTMK 013/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1095]PUTMK 013/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1114]PUTMK 013/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1120]PUTMK 019/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1326]PUTMK 020/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1354]PUTMK 020/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1355]

UUD 1945 Ps.30 ayat 1Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan

dan keamanan negara. PUTMK 014/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1166]

UUD 1945 Ps.31 ayat 1Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.


UUD 1945 Ps.31 ayat 4Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh

persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 328]

UUD 1945 Ps.32 ayat 2Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya

nasional.


PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 173]

UUD 1945 Ps.331). Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas

kekeluargaan. 2). Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai

hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 3). Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai

oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

4). Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

5). Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 011]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 011]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 025]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 026]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 029]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 030]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 031]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 031]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 035]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 037]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 045]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 048]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 050]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 058]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 060]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 069]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 077]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 078]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 087]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 088]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 097]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 107]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 109]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 147]


PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 176]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 180]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 207]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 208]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 220]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 221]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 230]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 241]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 242]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 252]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 254]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 257]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 269]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 270]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 278]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 282]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 283]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 291]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 292]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 300]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 301]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 302]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 305]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 306]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 311]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 313]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 315]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 316]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 317]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 326]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 327]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 336]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 339]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 342]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 343]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 344]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 345]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 347]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 348]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 349]


PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 350]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 352]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 353]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 358]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 367]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 368]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 370]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 371]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 386]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 388]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 396]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 397]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 398]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 399]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 411]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 417]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 420]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 426]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 432]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 434]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 435]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 436]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 437]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 445]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 447]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 450]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 451]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 460]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 464]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 467]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 475]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 479]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 493]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 498]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 502]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 503]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 507]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 510]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 511]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 512]


PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 515]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 517]PUTMK 003/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 525]PUTMK 003/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 537]PUTMK 003/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 549]PUTMK 003/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 556]PUTMK 006/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 709]PUTMK 006/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 711]PUTMK 009/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 835]PUTMK 012/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 0958]PUTMK 012/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 0988]PUTMK 012/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 0993]PUTMK 012/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1001]PUTMK 012/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1006]PUTMK 012/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1020]PUTMK 012/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1021]PUTMK 012/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1022]PUTMK 012/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1023]PUTMK 012/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1051]PUTMK 012/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1052]PUTMK 012/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1054]PUTMK 012/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1060]

UUD 1945 Ps.33 ayat 1Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas

kekeluargaan. PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 069]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 208]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 270]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 291]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 437]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 460]PUTMK 003/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 524]PUTMK 003/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 537]PUTMK 003/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 549]PUTMK 003/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 567]PUTMK 003/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 568]PUTMK 003/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 570]PUTMK 012/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 0963]PUTMK 012/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1055]


UUD 1945 Ps.33 ayat 2Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat

hidup orang banyak dikuasai oleh negara. PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 025]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 027]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 028]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 039]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 041]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 046]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 052]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 053]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 055]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 070]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 077]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 079]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 089]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 090]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 104]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 105]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 106]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 111]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 119]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 132]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 153]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 153]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 159]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 160]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 161]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 163]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 163]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 164]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 165]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 166]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 167]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 169]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 218]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 222]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 223]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 235]


PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 237]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 241]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 263]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 270]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 271]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 279]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 280]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 284]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 291]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 296]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 298]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 299]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 301]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 311]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 315]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 316]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 326]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 342]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 346]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 347]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 350]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 377]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 397]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 412]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 413]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 418]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 431]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 438]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 447]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 453]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 475]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 476]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 497]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 497]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 504]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 509]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 511]PUTMK 006/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 716]


UUD 1945 Ps.33 ayat 3Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh

Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 010]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 027]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 028]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 051]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 055]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 070]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 089]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 147]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 167]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 199]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 209]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 217]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 222]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 271]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 279]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 284]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 291]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 296]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 301]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 326]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 342]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 345]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 350]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 377]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 397]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 412]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 418]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 431]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 438]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 439]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 446]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 497]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 497]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 501]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 511]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 512]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 519]


PUTMK 009/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 824]PUTMK 009/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 828]PUTMK 009/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 829]PUTMK 009/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 830]PUTMK 009/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 831]PUTMK 009/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 833]PUTMK 009/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 835]PUTMK 009/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 836]PUTMK 009/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 838]PUTMK 009/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 843]

UUD 1945 Ps.33 ayat 4Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi

dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 039]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 041]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 078]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 079]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 209]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 218]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 235]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 237]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 263]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 271]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 280]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 291]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 304]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 439]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 447]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 460]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 501]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 516]PUTMK 003/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 524]PUTMK 003/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 537]PUTMK 003/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 567]PUTMK 003/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 570]


UUD 1945 Ps.33 ayat 4Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi

dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. PUTMK 003/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 549]

UUD 1945 Ps.33 ayat 5Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-

undang. PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 097]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 209]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 230]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 272]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 291]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 439]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 460]PUTMK 012/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 999]

UUD 1945 Ps.341). Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.2). Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan

memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

3). Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

4). Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 296]

UUD 1945 Ps.34 ayat 3Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan

fasilitas pelayanan umum yang layak.PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 235]

UUD 1945 Ps.371). Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan

dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.


2). Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.

3). Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

4). Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

5). Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.PUTMK 004/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 587]

UUD 1945 Ps.37 ayat 3Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis

Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. PUTMK 020/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1356]

UUD 1945 Ps.37 ayat 4Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan

dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.PUTMK 020/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1356]

UUD 1945 Bab.VII tentang Dewan Perwakilan Rakyat


UUD 1945 Bab.VIIAtentang Dewan Perwakilan Daerah


UUD 1945 I & IIPUTMK 014/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1172]

UUD 1945 IIItentang Kekuasaan Pemerintahan Negara



UUD 1945 Pembukaan huruf dPUTMK 013/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 1095]

UUD 1945PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 013]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 018]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 018]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 048]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 050]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 052]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 059]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 068]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 070]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 097]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 106]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 140]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 188]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 201]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 204]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 205]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 207]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 233]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 234]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 236]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 239]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 242]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 244]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 245]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 246]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 256]PUTMK 001-021-022/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 269]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 320]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 323]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 324]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 331]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 335]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 337]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 343]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 392]


PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 463]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 467]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 471]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 474]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 485]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 492]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 498]PUTMK 002/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 499]PUTMK 004/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 603]PUTMK 004/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 603]PUTMK 005/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 621]PUTMK 005/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 685]PUTMK 006/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 722]

UUD 1945 Aturan Peralihan Ps. ISegala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama

belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.PUTMK 009/PUU-I/2003 [HPMKRI 1B : 842]


UNDANG UNDANG DASAR SEMENTARA 1950

UUDS 1950PUTMK 004/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 603]PUTMK 004/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 604]


KONSTITUSI RIS

Konstitusi RISPUTMK 004/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 604]PUTMK 004/PUU-I/2003 [HPMKRI 1A: 603]


p u t u s a n - tatanusa.co.idtatanusa.co.id/penunjuk/uud_putmk.pdfrujukan peraturan...

Documents