NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

NOMOR: 193/6887/SJ

NOMOR: 12/KA-MoU/XII/2020

TENTANG

PENGUATAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI DENGAN BADAN PELINDUNGAN

PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Pada har i i n i , Selasa tanggal Dua Pu luh Dua, bu lan Desember, tahun Dua Ribu Dua

Puluh(22 - 12 - 2020), k a m i yang bertandatangan d i bawah i n i :

1. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN : Menter i Dalam Negeri Republ ik Indonesia, yang

diangkat berdasarkan Keputusan Presiden

Nomor 113/P/2019 Tahun 2019, da lam ha l i n i

ber t indak u n t u k dan atas nama Kementerian

Dalam Negeri Republ ik Indonesia, yang

berkedudukan d i Ja lan Medan Merdeka Utara

Nomor 7 Jakar ta Pusat 10110, selanjutnya

disebut PIHAK KESATU

2. BENNY RHAMDANI : Kepala Badan Pel indungan Pekerja Migran

Indonesia, yang d iangkat berdasarkan

Keputusan Presiden Nomor 72/TPA Tahun

2020, da lam ha l i n i ber t indak u n t u k dan atas

nama Badan Pel indungan Pekerja Migran

Indonesia Republ ik Indonesia, yang

berkedudukan d i Ja lan MT Haryono Kav. 52

Pancoran Jakar ta Selatan, selanjutnya disebut

PIHAK KEDUA.

-2-

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama u n t u k selanjutnya disebut

sebagai "PARA PIHAK" ter lebih d a h u l u menerangkan ha l -ha l sebagai ber ikut :

a. bahwa PIHAK KESATU merupakan Kementerian yang menyelenggarakan u r u s a n

d i bidang Pemerintahan Dalam Negeri u n t u k m e m b a n t u Presiden dalam

menyelenggarakan Pemerintahan Negara;

b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga pemer intah nonkementer ian yang

mempunya i fungsi sebagai pelaksana kebi jakan da lam pelayanan dan pe l indungan

Pekerja Migran Indonesia sebagaimana d imaksud da lam Peraturan Presiden

Nomor 90 T a h u n 2019 tentang Badan Pel indungan Pekerja Migran Indonesia.

c. bahwa PARA PIHAK sepakat u n t u k mengadakan kerja sama dalam rangka

koordinasi tugas dan fungsi yang masing-masing d i m i l i k i oleh PIHAK KESATU dan

PIHAK KEDUA.

Dengan memperhat ikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai ber ikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admin is t ras i Kependudukan,

(Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan

Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah d iubah

dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admin is t ras i Kependudukan (Lembaran

Negara Republ ik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5475).

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republ ik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah d iubah beberapa ka l i terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republ ik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pel indungan Pekerja Migran

Indonesia (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan

Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 6141);

4. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementer ian Dalam Negeri

(Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);

5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2019 Nomor 203);

6. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pel indungan Pekerja

Migran Indonesia (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2019 Nomor 263);

-3-

7. Peraturan Badan Pel indungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 04 Tahun 2020

tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pel indungan Pekerja Migran Indonesia

(Berita Negara Republ ik Indonesia Tahun 2020 Nomor 599).

Berdasarkan ha l -ha l tersebut d i atas, PARA PIHAK sepakat menyusun Nota

Kesepahaman tentang Penguatan Pelayanan Penempatan dan Pel indungan Pekerja

Migran Indonesia Sebagai Implementasi Tugas dan Fungsi Kementer ian Dalam Negeri

dan Badan Pel indungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Nota

Kesepahaman, dengan menyatakan beberapa ha l sebagai ber ikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Nota Kesepahaman i n i sebagai landasan dan upaya PARA PIHAK u n t u k memanfaatkan

dan mensinergikan sumber daya yang ada dalam menja lankan tugas dan fungsi

berdasarkan ketentuan pera turan perundang-undangan yang ber laku.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang l ingkup Nota Kesepahaman i n i me l iput i :

a. Penguatan pelayanan penempatan dan pe l indungan Pekerja Migran Indonesia

sesuai tugas, fungsi dan kewenangan pemerintah daerah;

b. Pemanfaatan Nomor I n d u k Kependudukan, Data Kependudukan, dan Kar tu Tanda

Penduduk Elektronik ;

c. Sinergi dalam pemberantasan s indikasi pengir iman illegal Pekerja Migran Indonesia

sesuai kewenangan PARA PIHAK;

d. Mensosial isasikan terkai t pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017

tentang Pel indungan Pekerja Migran Indonesia;

e. Koordinasi terkai t pelaksanaan tugas dan fungsi la innya yang disepakati oleh PARA

PIHAK sesuai ke tentuan pera turan perundang-undangan.

PASAL 3

PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman i n i akan d i t indak lan ju t i dengan Perjanjian Kerja

Sama yang d i tandatangani oleh pejabat t inggi madya a tau pejabat setingkat yang

d i t u n j u k oleh PARA PIHAK.

(2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana d imaksud pada ayat (1) pertama kal i d i susun

dan disepakati oleh PARA PIHAK pal ing lambat 3 (tiga) bu lan setelah

penandatanganan Nota Kesepahaman i n i .

-4-

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang t i m b u l sebagai akibat dar i pelaksanaan Nota Kesepahaman in i akan

dibebankan kepada anggaran masing-masing p ihak sesuai dengan tugas, tanggung

jawab dan kewenangan masing-masing serta dar i sumber la innya yang sah

berdasarkan pera turan perundang-undangan.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman i n i ber laku selama 5 (lima) t a h u n , t e rh i tung sejak

d i tandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang a tau d iakh i r i sesuai

kesepakatan ter tu l i s oleh PARA PIHAK.

(2) Nota Kesepahaman sebagaimana d imaksud pada ayat (1) dapat :

a. Diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK dengan pember i tahuan secara

ter tul is pal ing lambat 30 (tiga puluh) ha r i kalender sebelum jangka w a k t u Nota

Kesepahaman i n i berakhir ;

b. D i akh i r i sebelum j angka w a k t u sebagaimana d imaksud pada ayat (1) berakhir

dengan ke tentuan p ihak yang akan mengakhir i menyampaikan pember i tahuan

secara ter tu l is pal ing lambat 30 (tiga puluh) ha r i kalender sebelum tanggal

Nota Kesepahaman i n i d iakh i r i .

PASAL 6

MONITORING DAN EVALUASI

(1) Monitor ing dan evaluasi Nota Kesepahaman in i d i l akukan secara berkala setiap 6

(enam) bu lan sekali sesuai kewenangan PARA PIHAK.

(2) Hasil moni tor ing dan evaluasi sebagaimana d imaksud pada ayat (1) dapat

d igunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan program kerja sama

selanjutnya.

PASAL 7

PENGHUBUNG DAN KORESPONDENSI

(1) PARA PIHAK m e n u n j u k pejabat penghubung dan menentukan alamat

korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman i n i

ya i tu :

a. Pihak Kesatu

Penghubung : Pusat Fasi l i tasi Kerja Sama

Alamat : Ja lan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakar ta Pusat

Telepon : (021) 3810343

Emai l : fasker_setien@kemendagri. go.id

b. Pihak Kedua

Penghubung : Biro H u k u m dan Humas

Alamat : Ja lan MT Haryono Kav 52 Pancoran Jakar ta Selatan

Telepon : (021) 7994031

(2) PARA PIHAK setiap w a k t u dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana

d imaksud pada ayat (1) dengan wajib member i tahukan perubahan alamat

korespondensi pal ing lambat 14 (empat belas) har i kalender sebelum terjadinya

perubahan alamat korespondensi tersebut.

(3) Selama pember i tahuan perubahan alamat korespondensi tersebut be lum diter ima,

maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat

korespondensi sebagaimana d imaksud pada ayat (1).

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atau pendapat dan/atau perselisihan yang

t imbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman in i akan diselesaikan oleh PARA PIHAK

secara musyawarah u n t u k mufakat .

Setiap perubahan dan hal -ha l la in yang belum d ia tur da lam Nota Kesepahaman i n i

harus d i lakukan secara tertul is dengan persetujuan PARA PIHAK dan d i tuangkan

dalam bentuk addertdum a tau amandemen yang merupakan bagian t idak terpisahkan

dar i Nota Kesepahaman in i .

PASAL 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PASAL 9

PERUBAHAN

-6-

PASAL 10

KETENTUAN PENUTUP

(1) Pada saat Nota Kesepahaman i n i mu l a i ber laku, Nota Kesepahaman antara

Kementerian Dalam Negeri Dengan Badan Nasional Penempatan Dan Per l indungan

Tenaga Kerja Indonesia Nomor 471.13 / 850A/ S J dan Nomor B.01 / KA-MoU / I I / 2018

Tahun 2018 Tentang Pemanfaatan Nomor I n d u k Kependudukan, Data

Kependudukan, Dan Kar tu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Penempatan Dan

Per l indungan Pekerja Migran Indonesia d icabut dan d inyatakan t idak ber laku.

(2) Perjanjian Kerja Sama yang telah ber laku sebagai t indak lan jut Nota Kesepahaman

sebagaiman d imaksud pada ayat (1) harus menyesuaikan dengan isi Nota

Kesepahaman i n i .

(3) Nota Kesepahaman in i d ibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai

c u k u p dan mempunya i kekuatan h u k u m yang sama setelah d i tandatangani dan

d i b u b u h i cap oleh PARA PIHAK, dan mu la i ber laku sejak tanggal d i tandatangani

oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,