i

PENERAPAN PASAL 127 UNDANG – UNDANG NOMER 35 TAHUN 2009

TENTANG NARKOTIKA TERHADAP PEMAKAI / PENGGUNA NARKOTIKA

DALAM PUTUSAN NOMER : 2563/Pid.Sus/2015/PN.SBY

SKRIPSI

Disusun Memenuhi sebagai Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ilmu Hukum

Disusun Oleh :

IMAM MAULANA

NIM: 201410110311112

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2018

ii

iii

iv

SURAT PERNYATA

v

Ungkapan Pribadi :

Dengarkanlah perkataan kedua orangtuamu,

Sudah banyak asam garam yang mereka lalui

Mereka pasti mengharapkan yang terbaik untuk masa depanmu.

Motto :

Karna Sesungguhnya

Segala sesuatu itu

Tergantung Pada niat nya.

vi

ABSTRAKSI

Nama : Imam Maulana

NIM : 20141011031112

Judul : Penerapan Pasal 127 Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 Tentan

Narkotika Terhadap Pemakai/Pengguna Narkotika dalam Perkara

Putusan Nomer 2563/Pid.Sus/2015/PN.SBY

Pembimbing : Mokh. Najih S.H., M.Hum., P.hd

: Nu’man Aunuh, S.H., M.Hum

Seorang Pengguna narkotika yang telah diputus bersalah oleh hakim atas tindak

pidana narkotika yang dilakukannya, untuk memberikan kesempatan kepada yang

bersangkutan agar terbebas dari kecanduannya, hakim dapat memutuskan untuk

memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan. selain itu

JPU sangat jarang menuntut pidana rehabilitasi sehingga hakim tidak bisa memutuskan

pidana rehabilitasi terhadap terdakwa Seiring dengan semakin meningkatnya

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, Untuk itulah Undang-Undang No. 35

tahun 2009 tentang narkotika khususnya pasal 127, yang telah disahkan oleh pemerintah

pada tanggal 14 September 2009 harus dapat diterapkan dengan benar di lapangan.

Tentunya hal ini telah membuktikan bahwa apabila penerapan pasal 127 UU Nomor 35

Tahun 2009 dijalankan dengan baik maka dapat memberikan pengaruh yang baik bagi

pecandu narkotika dan masyarakat. Dalam konteks pemidanaan terhadap korban

pengguna narkoba, Di satu sisi pengguna narkoba dipidana penjara, di sisi lain

direhabilitasi. Penggunaan hukum pidana berupa pidana penjara merupakan masalah

kebijakan (policy). Sebagai suatu kebijakan, penggunaan hukum pidana bukanlah suatu

keharusan. Sifat pidana sebagai ultimum remedium menghendaki, apabila tidak perlu

sekali hendaknya jangan menggunakan pidana sebagai sarana. Aturan Pidana dan

Ketentuan Rehabilitasi pada dasarnya penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap korban

pengguna narkoba tidak dapat mengubah perbuatannya sebagai pengguna karena pelaku

adalah orang yang kecanduan, menderita kesakitan yang seharusnya mendapat

pengobatan dan perawatan. Pengaturan sanksi pidana terhadap pengguna narkoba bagi

diri sendiri terdapat dalam Pasal 127 UU Narkotika.

Keyword : KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

vii

ABSTRACT

Name : Imam Maulana

NIM : 20141011031112

Title : Implementation of Article 127 of Law No. 35 Year 2009 About

Narcotics on User in Case of Decision No. 2563/ Spec.Criminal/2015/

State Court of Surabaya

Supervisor : Mokh. Najih S.H., M.Hum., P.hd

: Nu’man Aunuh, S.H., M.Hum

A narcotics user who has been decided guilty by a judge because of a narcotics

crime he has committed. And in order to provide an opportunity for him to be free from

his addiction. The judge may be decided to order the person to go rehabilitation or

undergo treatment. In addition, The Public Prosecutor rarely prosecute criminal

rehabilitation so judge can’t decide rehabilitation to defendant along as the increasing of

abuse and illicit of drug trafficking. It is reason of Law no. 35 Year 2009 about

narcotics especially Section 127, which has been ratified by the government on

September 14, 2009 must be applied properly in the field. Surely this has proved that if

the implementation of Article 127 of Law No. 35 Year 2009 run well then it can provide

a good influence for drug addicts and the community. In the context of prosecution to

drug users, in one side the drug users decided to imprisonment, and other side decided

to rehabilitated. The use of criminal law in the form of imprisonment is a policy issue.

As a policy, the use of criminal law should not a requirement. The norm of criminal

‘ultimum remedium’ requires that if it is not necessary then should not use criminal as a

means. The Criminal Rules and Terms of Rehabilitation basically the criminal sanctions

to the drug user can not change his act as a user because the offender is an addictied

person, suffering from illness that should be receiving treatment and care. The rule of

criminal sanctions against drug users for themselves is contained in Article 127 of the

Narcotics Law.

Keyword : Victims of Narcotics Abuses

viii

KATA PENGANTAR

Puja dan Puji syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT tuhan pemilik

segalanya, karena berkat limpahan rahmat serta Hidayahnya Penulis dapat

menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Penerapan Pasal 127 Undang – Undang

Nomer 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Pemakai/Pengguna Narkotika

dalam Putusan No:2563/Pid.Sus/2015/PN.SBY” dalam skripsi ini terdiri atas empat

BAB yakni. Pertama, latar belakang yang berisi uraian-uraian mengenai alasan

dilakukan penulisan skripsi ini. Kedua, tinjauan pustaka yang berisi tentang teori yang

digunakan sebagai pisau analisa penulisan skripsi ini. Ketiga, pembahasan, berisi

tentang kategori kategori tindak pidana narkotika dalam peraturan perundang-undangan

sebagai Pengguna yang kemudian dikaji Penerapan Putusan tersebut untuk memberikan

hak hak di muka hukum. Keempat, kesimpulan yang berisi tentang simpulan dari

penulisan skripsi ini serta saran terhadap pihak-pihak terkait.

Penulisan skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan mendapat bantuan dari

berbagai pihak, oleh karena itu penulis dengan segala kerendahan hati akan memberikan

penghormatan penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. ALLAH SWT yang atas karunia, hidayah dan rahmat-Nya, sehingga penulis bisa

menyelesaikan skripsi ini

2. Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukan kebenaran cahaya terang bagi

kehidupan manusia.

ix

3. Kepada Kedua orang tua penulis yang penulis hormati dan penulis banggakan

Bpk. H. Ashari dan Ibu Hj. Biyah yang telah memberikan segalanya bagi

penulis untuk menggapai cita-cita serta semangat.

4. Kepada Bpk M. Najih., SH., M.Hum., Ph.D selaku pembimbing 1 yang selalu

memberikan bimbingan, arahan, dorongan, dan semangat kepada peneliti,

sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Kepada Bpk Nu’man Aunuh., SH., M.Hum selaku pembimbing 2 yang selalu

memberikan bimbingan, arahan, dorongan, dan semangat kepada peneliti,

sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

6. Segenap dosen dan seluruh staf akademik fakultas hukum UMM yang selalu

membantu dalam memberikan fasilitas, ilmu, serta pendidikan pada peneliti

hingga dapat menunjang dalam penyelesaian skripsi ini

7. Terimakasih kepada Kantor Yayasan Bantuan Hukum Bhima Serta Bapak Beny

R., SH., M.H selaku Pengacara yang selalu memberikan pemikiran serta

waktunya Untuk berdiskusi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

8. Terimakasih Kepada Gus Fanani Sofyan., S.Ag Selaku Pengasuh Asrama

Wisma Ka’bah PPDU yang selalu memberikan semagat serta mendokan penulis

untuk bisa menyelesaikan Skripsi ini.

9. Terimakasih kepada sodara penulis, Ahmad Ruji., S.E Dan Abdul Aziz., S.Pd

yang telah memberikan suasana baru serta membantu untuk memberikan

pandangan kepada penulis ketika penulis menyusun skripsi ini

x

10. Terimakasih kepada kawan-kawan FH-C angkatan 2014 yang telah menjadi

keluarga di awal penulis menempuh jenjang perkuliahan.

11. Teman-teman fakultas hukum angkatan 2014 yang tidak bisa disebutkan satu

persatu, sukses untuk kita semua.

12. Semua pihak-pihak yang belum tertulis namanya yang saya yakin telah banyak

membatu dan berpartisipasi dalam penulisan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi agama, masyarakat,

bangsa, dan negara, para mahasiswa, akademisi, serta pihak-pihak lain yang

membutuhkan terutama bagi penulis. Saran dan kritik yang bersifat membangun akan

selalu diharapkan. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih semoga Allah SWT

memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita semua serta semoga tali silahtuhrahmi

diantara kita tetap erat dan kita dipertemukan kembali dalam keridhoan-Nya. Aamiin

Allahuma Ya Rabbil’alamin.

Malang, 24 Juli 2018

Penulis

Imam Maulana

xi

DAFTAR ISI

Halaman

Lembaran Cover/ Sampul Dalam ............................................................................. i

Lembaran Pengesah .................................................................................................. ii

Surat Pernyataan Penulisan Bahan Hukum Halis Plagiat ......................................... iii

Ungkapan Pribadi / Moto .......................................................................................... iv

Abstraksi ................................................................................................................... v

Abstract ..................................................................................................................... vi

Kata Pengantar .......................................................................................................... vii

Daftar Isi ................................................................................................................... x

Daftar Lampiran ....................................................................................................... xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ................................................................................... 1

B. Permasalan ........................................................................................ 13

C. Tujuan Penelitian ............................................................................... 14

D. Manfaat Penelitian ............................................................................ 14

E. Kegunaan Penelitian .......................................................................... 15

F. Metode Penelitian .............................................................................. 15

G. Sistimatis Penulisan .......................................................................... 16

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana ................................................................. 18

B. Unsur Unsur Tindak Pidana ............................................................ 20

C. Jenis Jenis Tindak Pidana ................................................................ 22

D. Jenis Penerapan Sanksi Terhadap Tp. Pidana ................................. 24

E. Pemidanaan Dalam Tp. Narkotika .................................................... 28

F. Penyalahguna Narkotika .................................................................. 39

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kualifikasi Pelaku Pemakai/Pengguna didalam TP. Narkotika

xii

Sesuai dengan Fakta – Fakta Hukum di Persidangan ....................... 49

1. Posisi Kasus .............................................................................. 49

2. Pembuktian ............................................................................... 50

a) Keterangan Saksi ............................................................... 52

b) Keterangan Terdakwa ........................................................ 53

c) Barang Bukti ...................................................................... 54

B. Penerapan Unsur Pasal 127 Undang – undang No. 35 Tahun

2009 Tentang Narkotika dalam Putusan Nomer :

2563/Pid.Sus/2015/PN.SBY ............................................................. 62

1. Unsur – unsur Pasal 127 UU No.35 Tahun 2009 Tentang

Narkotika .................................................................................. 62

2. Dakwaan Penuntut Umum ........................................................ 63

a) Dakwaan Primer ................................................................ 64

b) Dakwaan Subsider ............................................................. 66

3. Tuntutan Penuntut Umum ........................................................ 68

4. Pertimbangan Hakim ................................................................ 70

5. Amar Putusan ........................................................................... 73

6. Analisa Kasus ........................................................................... 75

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan ...................................................................................... 92

B. Saran ................................................................................................. 95

Daftar Pustaka .......................................................................................................... 97

Lampiran ................................................................................................................... 98

xiii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Tugas Penulisan Tugas Akhir

Lampiran 2. Kartu Kendali Bimbingan Tugas Akhir

Lampiran 3. Berita Acara Seminar Proposal Tugas Akhir

Lampiran 4. Daftar Hadir Peserta Seminar Proposal Tugas Akhir

Lampiran 5. Putusan Pengadilan

xiv

Daftar Pustaka

Awaluddin Marwan. 2013. Satjipto Raharjo Sebuah Biografi Intelektual & Pertarungan

Tafsir Terhadap Filsafat Hukum Progresif. Thafa Media: Semarang.

Adami Chazawi. 2002. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1. Raja Grafindo Persada:

Jakarta.

Amir Ilyas. 2012. Asas-asas Hukum Pidana. Rangkang Education: Yogyakarta

Barda Nawawi Arief. 2011. Kebijakan Hukum Pidana. Prenada Media Group:

Semarang.

DR. Soedjono Dirdjosisworo S.H., 1990, Hukum Narkotika Indonesia, PT. Citra Aditya

Bakti, Bandung.

Dr. Aziz Syamsuddin, S.H., S.E., M.H., MAF. 2014. Tindak Pidana Khusus. Jakarta.

Sinar Grafika.

Farid, A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik,

Jakarta: Rajawali Pers, 2006.

Hermin Hadiati, Asas-asas Hukum Pidana. Ujung Pandang : Lembaga Percetakan dan

Penerbitan Universitas Muslim Indonesia, 1995.

H.M Ridha Ma’ruf. 1986., Tindak Pidana Narkotika. Ghalia Indonesia: Jakarta.

P.A.F. Lamintang. 2014. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT Citra Aditya Bakti:

Bandung,

Prof Moeljatno. 2008. Azas-Azas Hukum Pidana. Rineka Cipta.. Jakarta.

Prof Sudarto, S.H. 2010. Kapita Selekta Hukum Pidana. P.T. Alumni: Bandung.

xv

Siswanto S, Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotik, Rineka Cipta, Jakarta,

2012,

Taufik Makaro, Suharsil, dan Moh. Zakky. 2003. Tindak Pidana Narkotika. Ghalia

Indonesia: Jakarta.

Tolib Setiady, Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia, Bandung, Alfabeta, 2010.

Jurnal :

Erico Syanli Putra, Suwarto, 2013. Jurnal Kajian Yuridis Pelaku Tindak Pidana

Narkotika Vol 3, No. 01 (2013) Fakultas Hukum Universitas Medan.

Tatas Nur Arifin. Jurnal Implementasi Rehabilitasi Pecandu Narkotika Dalam Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Sebagai

Upaya Non Penal Badan Narkotika Nasional. 2013. Kementerian Pendidikan Dan

Kebudayaan Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang.

Internet :

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI). Sejarah BNN.

http://www.bnn.go.id Acces 27 April 2018.

Wasis Priyanto, penyalahgunaan atau kepemilikan http://waktuterindah.blogspot.co.id

diakses tanggal 1 Oktober 2017 pukul 13.00.

Perundang – Undangan :

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Undang – Undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 jo

SEMA RI No. 07 Tahun 2009.